Pertumbuhan PDRB Provinsi Kalbar per Triwulan II Tahun ...

KFR TW II 2018 KALBAR Page - 1 -

1

I. PERKEMBANGAN DAN ANALISIS EKONOMI REGIONAL

A. Produk Domestik Regional Bruto

Pertumbuhan ekonomi Kalbar pada Triwulan II tahun 2018 mencapai sebesar 5,18%, lebih tinggi

dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2017 yaitu 4,92% (yoy) dan berada dibawah

pertumbuhan ekonomi nasional Triwulan II tahun 2018 sebesar 5,27%. PDRB Kalbar

berdasarkan Atas Dasar Harga Konstan tahun 2010 (ADHK) sebesar Rp31,36 triliun, sedangkan

berdasarkan Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) mencapai sebesar Rp46,43 triliun.

Grafik I.1

Pertumbuhan PDRB Provinsi Kalbar per Triwulan II Tahun 2017 dan 2018 (q to q)

Sumber data: BPS Kalimantan Barat

Pertumbuhan PDRB dari sisi produksi tertinggi dicapai pada Lapangan Usaha Pertambangan

dan Penggalian sebesar 17,43%, sementara itu dari sisi pengeluaran pertumbuhan tertinggi

dicapai komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah sebesar 8,56%.

B. Inflasi

Inflasi Kalbar Triwulan II tahun 2018 mencapai 1,96%, angka ini lebih tinggi dibandingkan

periode yang sama tahun 2017 yang tercatat sebesar 1,86% dan apabila dibandingkan dengan

inflasi nasional lebih tinggi 1,06% yakni sebesar 0,90%, inflasi triwulan II 2018 cenderung

Dengan menggunakan analisa trend terhadap realisasi PDRB periode tahun 2012 sampai dengan 2017 diperkiraan target PDRB (ADHK) Provinsi Kalbar Triwulan II 2018 sebesar Rp35.760,00 miliar dan target PDRB (ADHB) sebesar Rp49,260,00 miliar, sementara itu realisasi PDRB (ADHK) mencapai sebesar Rp31,357,78 miliar dan realisasi PDRB (ADHB) mencapai sebesar Rp46.428,12 miliar. Struktur perekonomian Kalbar pada Triwulan II 2018 didominasi oleh empat sektor ekonomi utama yakni sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar Rp8,99 miliar atau 19,37%, Industri Pengolahan sebesar Rp7,51 miliar atau 16,17%, Perdagangan Besar dan Eceran, Reperasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar Rp Rp6,73 miliar atau 14,61% dan Konstruksi Rp5,25 miliar atau 11,30%. Sementara itu dari sisi pengeluaran berasal dari Konsumsi Rumah Tangga sebesar Rp26,01 miliar atau 56,03% dan Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto sebesar Rp15,70 miliar atau 33,81%. Sumber pertumbuhan terbesar pada sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar 1,47%, sebagai faktor pendukung sektor Pertanian menjadi yang paling kuat dalam Laju Pertumbuhan Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan adalah puncak panen raya padi yang terjadi pada bulan Maret 2018 dan masih berlangsung hingga akhir triwulan II tahun 2018.

TINJAUAN PERKEMBANGAN FISKAL REGIONAL TRIWULANAN (Quarterly Flash Report) PROVINSI KALIMANTAN BARAT TRIWULAN II TAHUN 2018


meningkat yaitu pada bulan April 2018 sebesar 0,16%, mengalami peningkatan pada bulan Mei

2018 sebesar 0,36% dan kembali mengalami peningkatan pada bulan Juni 2018 sebesar 1,44%.

Grafik I.2

Tingkat Inflasi Provinsi Kalbar dan Nasional Triwulan II Tahun 2018

Sumber data: BPS kalimantan Barat (diolah)

C. Indikator Kesejahteraan

Sebagai salah satu tolok ukur kinerja kebijakan fiskal di wilayah Propinsi Kalimantan Barat akan

tercermin dari keberhasilan dalam mencapai sasaran indikator makro pembangunan yang

tertuang di dalam Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA APBD),

dengan kondisi capaian adalah sebagai berikut :

Tabel I.1 Sasaran Indikator Makro Pembangunan Provinsi Kalimantan Barat

Sumber Data: KUA Prov. Kalimantan Barat Tahun 2018 dan BPS

Selama kurun waktu tahun 2015-2018 menetapkan 4 (empat) sasaran indikator makro sebagai

tolok ukur Pembangunan di Kalimantan Barat, Dalam perkembangannya sampai dengan

Triwulan II tahun 2018 terdapat 3 (tiga) indikator menunjukan tren perbaikan yaitu Angka

Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan Angka Kemiskinan.

Sementara itu untuk Angka Pengganguran berdasarkan data bulan Februari 2018 adalah

sebesar 4,15 dan hal tersebut belum memenuhi target yang telah ditetapkan yaitu 3,41.

Pencapaian sasaran indikator makro pembangunan diharapkan dapat diwujudkan diantaranya

melalui kebijakan fiskal di Provinsi Kalbar baik melalui APBN maupun APBD.

Target inflasi Kalbar tahun 2018 seperti yang tertuang di dalam RPJMD adalah 4,75%, sementara itu Triwulan II 2018 sudah mencapai 1,96% menunjukan tren peningkatan dibandingkan triwulan sebelumnya, tekanan inflasi pada bulan Juni didorong oleh peningkatan jumlah penumpang pada angkutan udara dan kelompok makanan, seiring dengan perayaan keagamaan yakni perayaan Hari Raya Idul Fitri, liburan sekolah serta momen pelaksanaan PILKADA serentak di Kalimantan Barat. Beberapa risiko inflasi lainnya yang tetap perlu menjadi perhatian seperti penyesuaian harga komoditas yang diatur pemerintah seiring peningkatan harga minyak dunia, penyesuaian batas bawah tiket angkutan udara, dan wacana kenaikan gaji PNS yang dapat meningkatkan ekspektasi harga.


Sasaran pembangunan ditekankan pada perbaikan kualitas hidup masyarakat. Tinggi rendahnya

kualitas hidup masyarakat tercermin dari aspek-aspek sosial ekonomi masyarakat dan dapat

diukur dengan indikator-indikator kesejahteraan rakyat diantaranya meliputi Ketenagakerjaan

dan Tingkat Kemiskinan.

1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Kalbar termasuk kategori “sedang” terjadi

peningkatan dari 65,88 poin tahun 2016 menjadi sebesar 66,26 poin pada tahun 2017 (

berdasarkan release BPS periode Mei 2018). Walaupun terjadi kenaikan namun capaian

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Kalbar pada triwulan II tahun 2018 belum

memenuhi target yang telah ditetapkan yakni sebesar 66,56 poin.

Grafik I.3 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 2012 s.d. 2017

Sumber: Kalimantan Barat dalam Angka 2017, BPS

Belum tercapainya IPM Kalbar ini karena keterbatasan akses masyarakat untuk memperoleh

pelayanan kesehatan, pendidikan, dan pekerjaan. Perkembangan Indeks Pembangunan

Manusia (IPM) Provinsi Kalbar tahun 2018 terdapat 2 (dua) kota berstatus “tinggi” yaitu kota

Pontianak dan kota Singkawang, sedangkan 12 kabupaten lainnya berstatus “sedang”.

2. Ketenagakerjaan

Sasaran pembangunan pada indikator angka pengangguran Provinsi Kalbar tahun 2018

adalah 3,41% dengan menggunakan release periode Februari 2018 menunjukan Tingkat

Pengangguran Terbuka (TPT) periode bulan Februari 2018 adalah 4,15% terlihat masih tinggi

sehingga belum memenuhi target yang telah ditetapkan.

Tabel I.2 Indikator Ketenagakerjaan Provinsi Kalbar

(Dalam ribuan)

Sumber data : BPS Provinsi Kalimantan Barat, (diolah)


Jumlah pengangguran Februari 2018 sebanyak 106 ribu jiwa dan terjadi kondisi yang sama

apabila dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2017.

3. Tingkat Kemiskinan

Sasaran angka kemiskinan Provinsi Kalbar tahun 2018 ditetapkan sebesar 6,72%, sementara

itu data yang tersedia adalah periode Maret 2018, dimana Tingkat Kemiskinan Provinsi

Kalbar adalah 7,77% namun masih lebih baik apabila dibandingkan dengan Tingkat

Kemiskinan Nasional yang mencapai sebesar 9,82%.

Grafik I.4 Tingkat Kemiskinan Provinsi Kalbar

Sumber :BPS Kalbar (diolah)

Tingkat kemiskinan ini mengalami penurunan dibandingkan periode Maret 2017 yang

mencapai sebesar 7,88%. Jumlah penduduk miskin Provinsi Kalbar juga mengalami

penurunan dari 387.430 orang pada Maret 2017 menjadi 387,080 orang Maret 2018, hal ini

disebabkan tingkat kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar khususnya

komoditi makanan semakin baik, disisi lain ditunjang tingkat harga komoditi makanan yang

terjangkau oleh masyarakat.


II. PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN APBN

Perkembangan realisasi pendapatan dan belanja negara lingkup Provinsi Kalbar Triwulan II tahun

2018 untuk realisasi pendapatan negara mencapai 38,77% dari target sedangkan realisasi belanja

negara telah mencapai 44,56% dari pagu anggaran.

Tabel II.1 Pagu dan Realisasi APBN Lingkup Provinsi Kalbar s.d. Akhir Triwulan II Tahun 2017 dan Tahun 2018

(dalam miliar Rp)

Target/Pagu Realisasi Target/Pagu Realisasi

A. PENDAPATAN NEGARA 7.135,07 2.675,72 8.142,78 3.224,06

I. PENERIMAAN DALAM NEGERI 7.107,67 2.655,29 7.901,76 3.216,72

1 Penerimaan Pajak 6.779,18 2.348,72 7.294,09 2.637,97

2 PNBP 312,57 277,49 337,63 399,95

3 Bea dan Cukai 15,92 29,08 270,04 178,80

II. HIBAH 27,40 20,43 241,02 7,34

1 Hibah 241,02 7,34

B. BELANJA NEGARA 28.471,00 13.918,00 29.973,91 13.356,37

I. BELANJA PEMERINTAH PUSAT 8.822,00 3.422,00 10.382,05 3.485,25

1 Belanja Pegawai 3.165,00 1.405,00 3.206,36 1.521,88

2 Belanja Barang 3.034,00 1.152,00 3.893,36 1.080,67

3 Belanja Modal 2.601,00 864,00 3.269,99 882,27

4 Belanja Bantuan Sosial 22,00 1,00 12,34 0,43

5 Belanja Lain-lain - - - -

II.TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA 19.649,00 10.496,00 19.591,86 9.871,12

1 Transfer ke Daerah 18.032,00 9.472,00 17.896,00 8.855,54

a. Dana Perimbangan 17.972,00 9.412,00 17.753,00 8.784,04

1) Dana Alokasi Umum 12.131,00 6.889,00 11.821,00 6.889,89

2) Dana Bagi Hasil 816,00 366,00 748,00 267,80

3) Dana Alokasi Khusus 5.025,00 2.157,00 5.184,00 1.626,35

b. Dana Otonomi Khusus - - - -

c. Dana Keistimewaan Yogyakarta - - - -

d. Dana Transfer Lainnya 60,00 60,00 143,00 71,50

2 Dana Desa 1.617,00 1.024,00 1.695,86 1.015,58

C. SURPLUS DEFISIT (21.335,93) (11.242,28) (21.831,13) (10.132,31)

URAIAN Tahun 2017 Tahun 2018

Sumber data :Monev Pa, OM SPAN, Kanwil Pajak Prov. Kalbar, Kanwil BC Prov. Kalbar

Kontribusi pendapatan negara terhadap APBN Provinsi Kalbar sampai dengan periode triwulan II

tahun 2018 mencapai sebesar Rp3.224,06 miliar, hal tersebut belum cukup untuk menutupi belanja

negara sebesar Rp13.356,37 miliar sehingga terjadi defisit sebesar Rp10.132,31 miliar.

A. Pendapatan Negara

1. Penerimaan Perpajakan

Realisasi penerimaan perpajakan di Provinsi Kalbar sampai dengan triwulan II 2018 sebesar

Rp2,63 triliun atau tercatat 36,17% dari target tahun 2018 yang sebesar Rp7,29 triliun. Terjadi

peningkatan penerimaan sebesar Rp289,24 miliar atau 12,32 persen jika dibandingkan

dengan penerimaan perpajakan periode yang sama di tahun 2017.

a. Pajak Penghasilan (PPh) Grafik II.1

Realisasi Penerimaan PPh sd Triwulan II 2018 Kabupaten/ Kota Lingkup Provinsi Kalimantan Barat

Sumber: Kanwil DJP Kalbar (diolah)


Penerimaan PPh Kalimantan Barat sampai dengan bulan Juni 2018 adalah sebesar Rp1,40

triliun memberikan kontribusi 53,19% terhadap total penerimaan pajak. Terjadi kenaikan

10,62% dibanding periode yang sama tahun 2017. Kota Pontianak memberikan kontribusi

penerimaan PPh terbesar yaitu Rp758,03 miliar atau 54,03%, besar nya kontribusi kota

Pontianak terhadap penerimaan PPh dikarenakan terkonsentrasinya tenaga kerja yang

bekerja di kota Pontianak sebagai pusat perekonomian di kalbar. Kabupaten Kubu Raya

memberikan kontribusi terbesar kedua yakni Rp143,45 miliar atau 10,22%, disusul

Kabupaten Ketapang sebesar Rp133,27 atau 9,5%. Selanjutnya kabupaten dengan

penerimaan PPh terendah adalah Kabupaten Kayong Utara.

b. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Penerimaan PPn per Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut :

Grafik II.2 Realisasi Penerimaan PPn sd Triwulan II 2018

Kabupaten/ Kota Lingkup Provinsi Kalimantan Barat


Penerimaan PPn di Kalbar sampai dengan triwulan II 2018 mencapai Rp1,18 triliun atau

45,06% terhadap total penerimaan pajak, mengalami kenaikan 16,54% di banding periode

yang sama tahun 2017. Seperti halnya penerimaan PPh, Kota Pontianak sebagai pusat

perekonomian memberikan kontribusi terbesar dalam penerimaan PPn yakni sebesar

Rp475,08 miliar atau 39,97%. Sementara itu Kabupaten Kayong Utara sebagai kabupaten

dengan penerimaan terkecil yakni Rp10,12 miliar atau 0.85%.

c. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)

Grafik II.3 Realisasi Penerimaan PPnBM sd Triwulan II 2018

Kabupaten/ Kota Lingkup Provinsi Kalimantan Barat


PPnBM merupakan pajak yang dipungut atas konsumsi suatu barang mewah. Kalbar

penerimaan PPnBM sampai dengan triwulan II 2018 sebesar Rp511,67 Juta atau 0,02%


terhadap total penerimaan pajak. Kabupaten Kubu Raya memberikan kontribusi

penerimaan terbesar yakni Rp188,12 juta atau 36,77%, selanjutnya kabupaten Ketapang

Rp127,12 juta atau 24,85%.

d. Bea Masuk, Bea Keluar dan Cukai

Grafik II.4 Penerimaan Bea Masuk, Bea Keluar dan Cukai s.d Triwulan II 2018

Sumber: Kanwil DJBC Kalbar (diolah)

Dari data Kanwil DJBC di wilayah Kalimantan Barat, tercatat penerimaan Bea Masuk,

Bea Keluar dan Cukai sampai dengan triwulan II 2018 mencapai Rp178,80 miliar dengan

perincian Bea Keluar Rp157,53 miliar atau 88,11% mengalami peningkatan Rp149,20

miliar atau 1792% jika dibandingkan penerimaan bea keluar periode yang sama tahun

sebelumnya. Bea masuk Rp16,31 miliar atau 9.12% turun Rp3,79 miliar atau 18,87

persen dibandingkan penerimaan bea masuk periode yang sama tahun sebelumnya dan

Cukai Rp4,96 miliar atau 2,77% meningkat Rp4,30 miliar atau 658% jika dibandingkan

dengan penerimaan triwulan II tahun sebelumnya. Pelabuhan Dwikora Pontianak masih

merupakan pelabuhan yang memberikan kontribusi terbesar yakni 63,69% dari total

penerimaan Bea Masuk, Bea Keluar dan disusul pelabuhan Ketapang sebesar 33,48%.

2. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

Penerimaan PNBP terdiri dari penerimaan Sumber Daya Alam, Pendapatan Dari Kekayaan

Negara Dipisahkan (KND), Pendapatan Badan Layanan Umum, Pendapatan Penerimaan

Bukan Pajak Lainnya. Penerimaan PNBP di Kalbar sampai dengan triwulan II 2018 mencapai

Rp399,95 miliar atau naik 44,13% jika dibandingkan dengan triwulan II 2017 yang tercatat

sebesar Rp277,49 miliar. Komposisi penerimaan PNBP triwulan II 2018 terdiri penerimaan

PNBP lainnya sebesar Rp179,91 miliar atau 44,98% dan penerimaan PNBP BLU sebesar

Rp220,04 miliar atau 55,02%.

Pemerintah telah menerbitkan PP Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Aturan ini diperkenalkan sebagai revisi PPh Final untuk pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), dari tariff 1% menjadi 0,5%. Penurunan tariff ini diharapkan dapat membantu pelaku UMKM agar memiliki kemampuan ekonomi yang lebih besar untuk mengembangkan usaha dan melakukan investasi.


a. PNBP Lainnya

Grafik II.5 Realisasi Pendapatan PNBP Lainnya Periode s.d Triwulan II 2018

Sumber data: Monev PA(diolah)

Pendapatan PNBP lainnya triwulan II 2018 memberikan kontribusi sebesar Rp179,91 miliar

atau 44,9 % dari total penerimaan PNBP. menurun 27,11% jika dibandingkan triwulan II

2017. Penurunan tersebut dikarenakan telah ditetapkannya Universitas Tanjung Pura

menjadi satker BLU sehingga pencatatan Penerimaan Negara Bukan Pajak menggunakan

akun PNBP BLU. Penerimaan terbesar terjadi di bulan April sebesar Rp37,08 miliar atau

20,61%. Komposisi pendapatan terbesar adalah dari Pendapatan dari BPJS (faskes Tk

Lanjut) sebesar Rp26,47 miliar atau 14,72 % disusul penerimaan penerbitan BPKB

Rp19,09 miliar atau 10,61%

b. PNBP BLU Grafik II.6

Realisasi Pendapatan PNBP BLU Periode s.d Triwulan II 2018


Satker BLU di Provinsi Kalimantan Barat sebanyak 3 satker BLU yang terdiri dari 2 rumpun

layanan yaitu layanan kesehatan dan layanan pendidikan. Fungsi Layanan Kesehatan

dilaksanakan RS Bhayangkara Pontianak sedangkan fungsi layanan Pendidikan oleh

Universitas Tanjung Pura dan Politeknik Kesehatan Pontianak. Sampai dengan Triwulan II

2018 pendapatan BLU tercatat sebesar Rp220,04 miliar meningkat sebesar 623 persen

jika dibandingkan dengan penerimaan Triwulan II 2017 yang sebesar Rp30,43 miliar .

Peningkatan penerimaan BLU ini dikarenakan telah ditetapkannya Universitas Tanjung

Pura Pontianak sebagai satker BLU. Penerimaan BLU terbesar terjadi di bulan Juni 2018

sebesar Rp112, 86 miliar disusul di bulan April Rp87,71 miliar dan bulan Maret Rp19,47


miliar. Universitas Tanjung Pura memberikan kontribusi terbesar yakni Rp192,13 miliar

atau 87,31 persen, disusul Rumkit Bhayangkara Rp15,38 miliar atau 6,99 persen dan

Politeknik Kesehatan Rp12,53 miliar atau 5,70 persen.

3. Pendapatan Hibah

Pendapatan hibah adalah penerimaan negara dalam bentuk devisa yang dirupiahkan, rupiah,

barang /atau surat berharga yang diperoleh dari pemberi hibah yang tidak perlu dibayar

kembali, yang berasal dari dalam negeri atau luar negeri. Pendapatan hibah merupakan salah

satu komponen APBN sebagai bagian dari penerimaan negara yang harus dipertanggung

jawabkan melalui mekanisme APBN. Sampai dengan Triwulan II 2018 pendapatan hibah

sebesar Rp 241,02 miliar dengan perincian hibah barang sebesar Rp3.86 miliar dan

pendapatan hibah uang sebesar Rp237,15 miliar dengan realisasi Rp7,34 miliar atau 3.05

persen. Terdapat peningkatan pendapatan hibah sebesar Rp40,74 miliar atau 20,35 % jika

dibandingkan dengan pendapatan hibah di Triwulan II tahun sebelumnya. Satker penerima

hibah terbesar adalah Satker Bawaslu Prov. Kalbar sebesar Rp118,03 miliar atau 47,77

persen , KPU Kubu Raya Rp37,64 miliar atau 15,87 persen, KPU Kota Pontianak Rp22,95

miliar atau 9.68 persen, KPU Mempawah Rp17,18 miliar atau 7,25 persen. Besarnya

pendapatan hibah yang diterima Bawaslu dan KPU dikarenakan adanya kegiatan Pilkada

serentak yang berlangsung di bulan Juni 2018.

Tabel II.2 Realisasi Pendapatan Hibah Provinsi Kalimantan Barat

Periode s.d Triwulan II Tahun 2018

Uraian Pagu Realisasi s.d

Triwulan II 2018 (%) Realisasi

atas Pagu

Hibah Barang 3.867.121.787 3.867.121.787 100%

Hibah Uang 237.154.289.000 3.473.435.393 1,46%

Total Hibah 241.021.410.787 7.340.557.180 3,05% Sumber: MONEV PA (diolah)

B. Belanja Negara

Belanja negara lingkup Provinsi Kalbar Tahun 2018 dapat dibagi menjadi dua kelompok

besar yaitu Belanja Pemerintah Pusat dan Transfer Daerah dan Dana Desa, adapun

perkembangan sampai dengan Triwulan II Tahun 2018, sebagai berikut:

Sebagai tindak lanjut Rakor Pembentukan Forum Komunikasi PNBP Kalbar, Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Barat telah mengembangkan Aplikasi Elektronik Monitoring Dan Evaluasi PNBP (E-Monev PNBP). Aplikasi ini dirancang untuk mendukung pelaksanaan tugas pembinaan dan monev pengelolaan PNBP yang dilaksanakan secara koordinatif oleh Kanwil dan KPPN . Output utama aplikasi ini adalah monev ketepatan waktu dan jumlah penyetoran PNBP serta kepastian penggunaan PNBP tidak melebihi ketentuan.


1. Belanja Pemerintah Pusat Grafik II.7

Tren Realisasi Belanja Pegawai, Belanja Barang, Belanja Modal, dan Belanja Bantuan Sosial Lingkup Provinsi Kalbar Triwulan II Tahun 2018


Realisasi Belanja Pemerintah Pusat sampai dengan Triwulan II tahun 2018 sebesar

Rp3.485,25 milliar atau 33,57% dari pagu, dengan komposisi Belanja Pegawai terjadi

kenaikan sebesar Rp116,88 milyar atau 8,32% dibandingkan dengan periode yang sama

tahun 2017, Belanja Barang mengalami penurunan sebesar Rp71,33 milliar atau 8,32%,

Belanja Modal juga mengalami kenaikan sebesar Rp18,27 milliar atau 2,11% sedangkan

Belanja Bantuan Sosial mengalami penurunan sebesar Rp0,57 milliar atau 57,00%.

2. Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) Grafik II.8

Tren Realisasi Dana Transfer dan Dana Desa Lingkup Provinsi Kalbar Triwulan II Tahun 2018

Sumber data: Monev PA (diolah)

Realisasi Belanja Transfer ke Daerah dan Dana Desa sampai dengan Triwulan II tahun 2018

sebesar Rp9.871,12 miliar atau 50,38% dari pagu, jika dibandingkan dengan periode yang

sama tahun 2017 terjadi penurunan sebesar Rp624,88 miliar atau 5,95%, dengan komposisi

Belanja DAU sebesar Rp6.889,89 miliar atau 58,29%, Belanja DBH sebesar Rp267,80 atau

35,80 %, Belanja DAK sebesar Rp1.626,35 miliar atau 31,37%, Belanja Tranfer lainnya

sebesar Rp71,50 miliar atau 50,00% dan Transfer Dana Desa sebesar Rp1.015,58 atau

59,89%.

3. Pengelolaan BLU Perkembangan BLU diuraikan sebagai berikut :

Tabel II.3 Perkembangan Realisasi Belanja Satker BLU di Provinsi KalbarTriwulan II 2018

Satker BLU

2018

RM BLU

Pagu Realisasi Pagu Realisasi

Rumkit Bhayangkara 7,01 3,19 31,00 14,84

Politeknik Kesehatan 45,46 14,61 44,80 9,27

Universitas Tanjung Pura 196,48 87,97 178,20 44,60 Sumber data Monev PA,data KPPN (diolah)


Badan Layanan Umum (BLU) merupakan unit kerja Pemerintah dengan fleksibilitas dalam

pengelolaan keuangan dimana pendapatan yang diterima dapat langsung digunakan untuk

dapat meningkatkan kualitas pelayanan bagi masyarakat. Tahun 2018 dalam wilayah kerja

Kanwil DJPb Kalbar terdapat 3 (tiga) satker BLU yakni Rumah Sakit Bhayangkara, Politeknik

Kesehatan Pontianak, dan Universitas Tanjung Pura Pontianak. Satker BLU Rumah Sakit

Bhayangkara Pontianak memberikan layanan kesehatan unggulan DVI (Disaster Victim

Identification) serta pembuatan VER (Visum et Repertum). Satker BLU Politeknik Kesehatan

Pontianak memberikan layanan pendidikan kesehatan meliputi jurusan kesehatan

lingkungan, jurusan gizi, kesehatan gizi, kebidanan, keperawatan serta analisis kesehatan.

Satker BLU Universitas Tanjung Pura merupakan satker BLU yang memberikan layanan

pendidikan hingga strata tiga.

Rumkit Bhayangkara memiliki pagu anggaran sebesar Rp38,01 miliar dengan realisasi

Rp18,03 Miliar atau 47,44%. Dilihat dari sisi kemandirian sebagian besar pagu belanja nya

berasal dari penerimaan BLU yakni Rp30.99 miliar (81.56%) sedangkan pagu belanja dari

RM sebesar Rp7,01 miliar (18,44%) yang menunjukkan bahwa Rumkit Bhayangkara memiliki

kemandirian keuangan yang tinggi sebagai BLU.

Satker BLU Politeknik Kesehatan Pontianak Memiliki pagu anggaran sebesar Rp90.25 Miliar

dengan realisasi sebesar Rp23.87 miliar atau 26.45%. Dilihat dari sisi kemandirian, pagu

belanja yang berasal dari BLU sebesar Rp45,45 Miliar (50.37%) sedangkan pagu belanja

yang berasal dari RM sebesar Rp44,79 miliar (49,63%).

Satker BLU Universitas Tanjung Pura ditetapkan menjadi BLU sejak November 2017

memiliki pagu anggaran sebesar Rp374,68 miliar dengan realisasi sebesar Rp132,57 miliar

atau 35,38%. Dilihat dari sisi kemandirian pagu belanja yang berasal dari BLU sebesar

RP178,2 miliar atau 47,46% sedangkan pagu belanja yang berasal dari RM sebesar

RP196,48 miliar atau 52,44%.

4. Manajemen Investasi Pusat Dalam rangka peningkatan pembangunan di Wilayah Kalimantan Barat, Pemerintah

berusaha memperdayakan potensi yang ada guna mendukung pembangunan ekonomi di

daerah, diantaranya berupa Dana Invstasi Pusat yang diberikan melalui pinjaman kepada

Pemda Singkawang sebagai berikut:

Tabel II.4 Ringkasan Rekonsiliasi Outstanding Pinjaman BUMD dan Pemda Tahun 2018

Sumber: Kanwil DJPB

Sampai dengan triwulan II tahun 2018 masih terdapat 1 (satu) pinjaman BUMD dan Pemda

atas nama debitur Pemerintah Kota Singkawang dengan sisa hutang sebesar


Rp17.666.354.370,24 yang akan diselesaikan melalui proses pelaksanaan debt swap

sebesar Rp13.986.919.287,15 dan penghapusan utang murni Rp3.679.435.083,09.

Pemerintah Kota Singkawang telah mengalokasikan program debt swap pada APBD tahun

anggaran 2017 melalui DPPA Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yaitu Belanja

Modal Pengadaan Bangunan Gedung Kantor dengan kegiatan Pembangunan Bangsal

Ruang Inap Kelas I RSUD Abdul Aziz di Singkawang sebesar Rp15.200.000.000 dan telah

terealisasi sebesar Rp14.407.200.000.

Melalui peningkatan daya saing UKM sangat penting bagi perekonomian karena sektor UKM

memiliki potensi luar biasa, kehadiran para pelaku usaha memberikan peningkatan pada

pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Barat. Hal ini selaras dengan besarnya investasi yang

dikucurkan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Wilayah Kalimantan Barat, sebagai berikut:

Tabel II.5 Penyaluran Kredit Program Wilayah Kalimantan Barat

Triwulan II Tahun 2018

Sumber: SIKP (diolah)

C. Prognosis Realisasi APBN

Perkiraan realisasi APBN sampai dengan akhir tahun 2018 khususnya penerimaan pajak dan

bea cukai diperoleh langsung prognosis dari Kanwil DJP dan Kanwil Ditjen Bea dan Cukai.

Untuk Belanja Negara khususnya realisasi TKDD diperkirakan tidak akan terealisasi seluruhnya

dikarenakan kemungkinan terdapatnya dana sisa lelang. Sementara itu prognosis realisasi

PNBP dan belanja pemerintah pusat menggunakan analisa trend berdasarkan data periode

tahun 2012 sampai dengan tahun 2018 sebagai berikut :

Tabel II.6 Perkiraan Realisasi APBN Lingkup Provinsi Kalbar s.d. Triwulan IV Tahun 2018

(Dalam miliar)

Rp % Realisasi

terhadap PaguRp

% Perkiraan

Realisasi

terhadap Pagu

PENDAPATAN NEGARA 8.142,78 3.224,06 39,59% 8.294,38 101,86%

1 Penerimaan Pajak 7.294,09 2.637,97 36,17% 7.294,09 100,00%

2 PNBP 337,63 399,95 118,46% 633,37 187,59%

3 Bea dan Cukai 270,04 178,80 66,21% 270,13 100,03%

4 Hibah 241,02 7,34 3,05% 96,79 40,16%

BELANJA NEGARA 29.973,91 13.356,37 44,56% 28.980,90 96,69%

1 Belanja Pemerintah Pusat 10.382,05 3.485,25 33,57% 9.390,90 90,45%

2 Belanja Transfer ke Daerah dan Dana Desa 19.591,86 9.871,12 50,38% 19.590,00 99,99%

SURPLUS DEFISIT (21.831,13) (10.132,31) (20.686,52)

URAIAN Target / Pagu

Realisasi s.d Triwulan IIPerkiraan Realisasi s.d Triwulan

IV

Sumber data: Monev PA, OMSPAN


Penerimaan Pajak sampai dengan periode triwulan II tahun 2018 sebesar 36,17% sedangkan

penerimaan Bea Cukai diperkirakan dapat melebihi target yang telah ditetapkan. Penerimaan

Negara Bukan Pajak (PNBP) diperkirakan akan mencapai 187,59% dari target dengan nilai

sebesar Rp633,37 miliar. Perkiraan kenaikan yang sangat tinggi dikarenakan sampai dengan

triwulan II 2018 penerimaan PNBP telah mencapai 118,46%, sedangkan potensi PNBP masih

cukup banyak untuk dapat digali.

Pendapatan yang bersumber dari Bea dan Cukai diperkirakan sampai akhir tahun 2018 akan

menembus diatas 100% dari target, dengan perkiraan akan mencapai Rp270,13 miliar,

perkiraan tersebut didasarkan pada produk alumina dan perkebunan kelapa sawit yang tetap

sebagai sumber pendapatan pada Bea dan Cukai yang sampai dengan triwulan II tahun 2018

telah mencapai Rp178,80 miliar atau 66,21%.

Perkiraan belanja negara akan mencapai sebesar Rp28.980,90 miliar atau 96,69% dari total

pagu setelah APBN, termasuk didalamnya untuk belanja pemerintah pusat diperkirakan sebesar

9.390,90 miliar dan belanja transfer ke Daerah dan Dana Desa diperkirakan akan terserap

sebesar Rp19.590,00 miliar. Tingkat penyerapan sampai dengan triwulan II 2018 mencapai

44,56% hal tersebut bukan hanya didukung oleh tingkat penyerapan satker K/L, namun

adanya dukungan secara terus-menerus melalui koordinasi dengan pemda yang dilakukan oleh

KPPN maupun Kanwil Ditjen Perbendaharaan khususnya dalam rangka penyaluran dana

transfer ke daerah dan dana desa melalui sosialisasi maupun focus group discussion.


III. PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN APBD

Perkembangan realisasi APBD lingkup Provinsi Kalbar Triwulan II tahun 2018 untuk realisasi

pendapatan telah mencapai 47,38% dari target sedangkan realisasi belanja baru mencapai

29,94% dengan rincian sebagai berikut :

Tabel III.1 Realisasi APBD Lingkup Provinsi Kalbar Akhir Triwulan II Tahun 2017 dan Tahun 2018

(miliar rupiah)

Sumber: DPKAD Kab/Kota, diolah.

Realisasi Pendapatan Daerah pada Triwulan II tahun 2018 mencapai Rp11,31 triliun atau

47,38% turun 0,24% dari periode yang sama tahun 2017. Kontribusi realisasi pendapatan adalah

sebagai berikut: Pendapatan Transfer mencapai Rp9,29 triliun (46,45%), Pendapatan Asli

Daerah sebesar Rp1,85 triliun (16,36%), sedangkan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang sah

sebesar Rp168,51 miliar (1,49%). Realisasi Belanja mencapai Rp7,39 triliun atau 29,94% lebih

t inggi 3,12% dari periode yang sama tahun 2017. Kontribusi realisasi belanja diantaranya

adalah Belanja Pegawai mencapai sebesar Rp3,47 triliun (46,95%), Belanja Barang sebesar

Rp1,26 triliun (21,24%) dan Transfer sebesar Rp1,03 triliun (13,91%), sedangkan Belanja Modal

sebesar Rp365,33 miliar (4,94%).


A. Pendapatan Daerah 1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Grafik III.1 Realisasi PAD Triwulan II Tahun 2017 dan Tahun 2018


Pada Triwulan II tahun 2018 realisasi mencapai Rp1,85 triliun atau 54,23% dari target

sebesar Rp3,41 triliun, terjadi kenaikan 25,91% atau sebesar Rp380,65 miliar dibandingkan

dengan periode yang sama tahun 2017. Kenaikan penerimaan terbesar terjadi di

Kabupaten Sintang sebesar Rp104,44 miliar, sedangkan Kabupaten Mempawah terjadi

penurunan sebesar Rp14,07 miliar. Secara agregat kontribusi penerimaan PAD yang

tertinggi adalah Pemprov Kalbar sebesar 56,74% dan terendah Kabupaten Kayong Utara

0,57%.

a. Penerimaan Pajak Daerah

Grafik III.2 Realisasi Penerimaan Pajak Daerah TW II Tahun 2017 dan 2018


Pada Triwulan II tahun 2018 mencapai Rp1,35 triuliun atau 59,15% dari target sebesar

Rp2,28 triliun, terjadi kenaikan sebesar Rp309,80 miliar (29,80%) dibandingkan dengan

periode yang sama tahun 2017. Kenaikan terbesar terjadi pada Kabupaten Sintang sebesar

Rp87,71 miliar dan terkecil adalah Kabupaten Sanggau sebesar Rp0,10 miliar. Sedangkan

Kabupaten Kapuas Hulu terjadi penurunan sebesar Rp15,41 miliar. Secara agregat kontribusi

penerimaan Pajak Daerah yang tertinggi adalah Pemprov Kalbar sebesar 64,36% dan

terendah Kabupaten Kayong Utara hanya sebesar 0,17%.

b. Penerimaan Retribusi Daerah

Grafik III.3 Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah Kabupaten Kota Lingkup Provinsi Kalbar Triwulan II

Tahun 2017 dan Tahun 2018

Sumber: DPKAD Kab/Kota, diolah


Pada Triwulan II tahun 2018 mencapai Rp61,28 miliar atau 43,62% dari target dan terjadi

kenaikan 6,90% dibanding periode yang sama tahun 2017. Secara agregat kontribusi

penerimaan Retribusi Daerah yang tertinggi adalah Pemprov Kalbar sebesar 29,97% dan

terendah Kabupaten Melawi sebesar 0,56%.

c. Penerimaan Hasil Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Grafik III.4 Realisasi Penerimaan Hasil Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Triwulan II Tahun 2017 dan Tahun 2018


Pada Triwulan II tahun 2018 mencapai Rp155,36 miliar atau 95,67% dari target yaitu

Rp162,40 miliar dan terjadi kenaikan sebesar Rp9,82 miliar dibanding periode yang sama

tahun 2017. Secara agregat kontribusi realisasi penerimaan Hasil Pengelolaan

Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan tertinggi adalah Provinsi Kalimantan Barat sebesar

50,79%, Kabupaten Kapuas Hulu sebesar 8,17% dan Kabupaten Sintang sebesar 7,60%.

.Pencapaian Pajak Daerah Kalbar Terbilang Tinggi. Tingginya pencapaian pendapatan daerah sektor pajak Kalimantan Barat tidak terlepas dari berbagai program dan kebijakan yang telah dibuat guna mendongkrak pendapatan pajak.Seperti, kebijakan membuka Samsat Drive THRU, Samsat Corner dan Samsat Keliling. Termasuk pembebasan denda pajak," dan juga lakukan jemput bola pelayanan pajak. Wajib pajak yang ingin menunaikan kewajibannya cukup menghubungi call center untuk pembayaran pajak."Setelah ditelpon, petugas pajak akan datang ke rumah untuk mengambil setoran pajak," katanya.Terobosan itu tentunya semakin memudahkan masyarakat sebagai wajib pajak. Melalui layanan ini, masyarakat tidak perlu lama mengantri di kantor pajak. Sistem ini dianggap dapat memangkas waktu tunggu."Pencapaian pajak daerah juga merupakan hasil positif dari razia yang kerap digelar. Razia sengaja digelar untuk menekan angka tunggakan wajib pajak," Ketika terjaring razia pajak kendaraan bermotor, wajib pajak bisa langsung membayar di tempat dan sangat membantu agar masyarakat taat pajak, karena pajak merupakan kewajiban masyarakat atas negara yang dipungut atas kepemilikannya atas obyek pajak."Jadi, sesuai ketentuan harus bayar pajak setiap tahun yang dibuktikan dengan bukti kepemilikan (tribun, Pontianak)

2. Pendapatan Transfer

Realisasi Pendapatan Transfer agregat seluruh Pemda Lingkup Provinsi Kalbar pada

Triwulan II Tahun 2017 dan Tahun 2018

Grafik III.5 Realisasi Pendapatan Transfer Triwulan II Tahun 2017 dan Tahun 2018



Realisasi Pendapatan transfer dari pemerintah pusat pada Triwulan II tahun 2018 mencapai

sebesar Rp9,29 triliun atau 46,45% dari alokasi dana transfer tahun 2018 yaitu Rp19,99

triliun. Kabupaten Mempawah merupakan Pemda dengan pencapaian target terbesar yaitu

Rp479,42 miliar (51,96%) dikuti Kabupaten Landak Rp600,06 miliar (51,53%) dan Provinsi

Kalimantan Barat sebesar Rp1,80 triliun (51,03%). Secara agregat kontribusi terbesar

disumbang oleh Pemprov Kalbar sebesar 19,37%. Ketergantungan Pemda terhadap

pendapatan transfer relatif masih sangat tinggi dimana Kabupaten Kayong Utara mencapai

hingga 98,04% dan terendah Pemprov Kalbar sebesar 63,14%. Pendapatan transfer

tersebut diatas seluruhnya berasal dari APBN.

3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah (LLPD) berupa pendapatan hibah,

pendapatan darurat dan pendapatan lainnya termasuk hibah langsung yang diterima oleh

Pemda lingkup Provinsi Kalbar pada Triwulan II Tahun 2018 , adalah sebagai berikut:

Grafik III.6 Realisasi LLPD Yang Sah pada Triwulan II Tahun 2017 dan

Tahun 2018.


Penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah pada Triwulan II tahun 2018

sebesar Rp168,51 miliar atau sebesar 36,64% dari target tahun 2018 yaitu Rp459,94

miliar dan terjadi penurunan sebesar Rp44,39 miliar (20,85%) dibanding periode yang

sama tahun 2017. Secara agregat kontribusi pagu terbesar Lain-lain Pendapatan

BKD Singkawang optimalkan pendapatan asli daerah

Optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, dan pendapatan sah lainnya. Pada sektor pajak daerah optimalisasi penerimaan dilakukan dengan dua pendekatan yakni pendekatan yuridis dan teknis. Untuk pendekatan teknis dibagi dua hal yakni intensifikasi dan ektensifikasi Disamping kedua metode tersebut, pihaknya selalu koordinator pengelolaan PAD sudah melakukan sejumlah upaya dalam optimalisasi PAD seperti pengolahan managemen pendapatan daerah yang semua bersifat konfensional menuju pada pola managemen pendapatan modern/managemen pengelolaan berbasis teknologi informatika (IT). "Dalam optimalisasi sektor pajak daerah yang telah dilakukan adalah kita sudah menggunakan aplikasi sistem E-PAD. Sistem ini sangat mendukung ketepatan dan percepatan dan pengelolaan administrasi pajak daerah untuk memberikan pelayanan dan kenyamanan kepada wajib pajak daerah serta kemudahan dalam laporan penerimaan pajak daerah," Penempatan alat pendeteksi transaksi secara online pada objek pajak daerah berupa Tapping Box. "Alat ini sangat bermanfaat dalam pengawasan teransaksi yang dilakukan pada objek pajak karena data dan informasi transaksi dapat terhubung langsung pada server yang berada di kantor BKD secara online dan realtime


Daerah Yang Sah disumbang oleh Kabupaten Sanggau sebesar 53,91%, Kabupaten

Landak sebesar 23,82% dan Kabupaten Bengkayang sebesar 10,97%.

B. Belanja Daerah 1. Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Belanja Modal

Grafik III.7 Pagu dan Realisasi Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Belanja Modal Lingkup

Provinsi Kalimantan Barat pada Triwulan II Tahun 2017 dan Tahun 2018


Realisasi Belanja Pegawai pada Triwulan II tahun 2018 mencapai Rp3,47 triliun

atau 42,17% mengalami kenaikan sebesar Rp176,37 miliar (5,36%) dibanding

periode yang sama tahun 2017. Pemprov Kalbar merupakan Pemda dengan realisai

terbesar yaitu Rp556,90 miliar (52,14%) diikuti Kabupaten Sekadau sebesar

Rp136,62 miliar (51,18%). Secara agregat kontribusi terbesar disumbang oleh

Pemprov Kalbar 16,05% dan terendah Kabupaten Kayong Utara 2,83%. Kota

Singkawang merupakan Pemda yang mengalokasikan Belanja Pegawai tertinggi

sebesar 49,00% dari total belanjanya dan terendah Pemprov Kalbar hanya

19,62%. Realisasi Belanja Barang mencapai Rp1,26 triliun atau 21,34% dari pagu

dan mengalami penurunan sebesar Rp42,23 miliar (3,23%) dibanding periode yang

sama tahun 2017. Kabupaten Kayong Utara merupakan Pemda dengan realisai

terbesar yaitu Rp73,02 miliar (35,56%) diikuti Kabupaten Sambas Rp125,79 miliar

(30,18%). Secara agregat kontribusi terbesar Belanja Barang disumbang oleh

Pemprov Kalbar sebesar 19,30% dan terendah Kabupaten Melawi sebesar 1,76%.

Kabupaten Kota Pontianak merupakan pemda yang mengalokasikan Belanja Barang

tertinggi 30,51% dan terendah Kabupaten Bengkayang 17,43%. Realisasi Belanja

Modal mencapai Rp365,33 miliar atau sebesar 7,17% dari pagu dan terjadi

penurunan sebesar Rp241,95 miliar (162,65%) dibanding periode yang sama tahun

2017. Kabupaten Mempawah dengan realisasi terbesar yaitu Rp22,96 miliar (16,66%)

dikuti Kota Pontianak sebesar Rp80,91 miliar (15,72%). Secara agregat kontribusi

terbesar Belanja Modal disumbang oleh Kota Pontianak sebesar 22,15% dan terendah

Kabupaten Melawi sebesar 0,19%.Kota Pontianak merupakan pemda yang

mengalokasikan Belanja Modal tertinggi sebesar 30,40% dan terendah Kabupaten

Mempawah sebesar 13,87% dari total belanjanya.


2. Belanja Daerah Berdasarkan Klasifikasi Urusan

Grafik III.8 Pagu dan Realisasi Belanja Berdasarkan Urusan Lima Urusan Tertinggi) Lingkup Provinsi

Kalimantan Barat pada Triwulan II Tahun 2018

Sumber: DPKAD Kab/Kota, diolah (11 Kab/Kota)

Bidang Administrasi Pemerintahan Umum mendapat alokasi dana terbesar yaitu

Rp5,83 triliun namun bidang pendidikan dan kesehatan juga menjadi prioritas, hal

tersebut tercermin dari besarnya alokasi dana yang dianggarkan pada bidang

pendidikan mendapatkan alokasi sebesar Rp3,60 triliun dan pada triwulan II

2018 terealisasi sebesar Rp1,08 triliun (29,99%). Pada bidang pendidikan dan

kesehatan telah memberikan hasil yang mengembirakan yaitu Pendidikan Angka

Rata-rata lama sekolah dimana pada tahun 2016 sebesar 6,98 dan tahun 2017

menjadi 7,05 dan di bidang kesehatan yaitu Usia Harapan Hidup tahun 2016 sebesar

69,90 dan tahun 2017 sebesar 69,92.

C. Prognosis Realisasi APBD Sampai Dengan Akhir Tahun 2018

Perkiraan realisasi APBD dalam lingkup Provinsi Kalbar sampai dengan akhir tahun

2018 untuk Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah diperoleh langsung prognosis dari

Bappeda Provinsi Kalbar.

Tabel III.2 Perkiraan Realisasi APBD Lingkup Provinsi Kalimantan Barat

Sampai Dengan Triwulan IV Tahun 2018

Sumber: DPKAD (diolah)

Pendapatan Daerah pada tahun 2018 diperkirakan naik sebesar Rp459,52 miliar atau

1,96% dibanding tahun sebelumnya sebesar Rp23,41 triliun, sementara itu Belanja Daerah

juga diperkirakan mengalami kenaikan sebesar Rp781,08 miliar atau sebesar 3,27% dari

tahun sebelumnya sebesar Rp23,90 triliun.


IV. PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN ANGGARAN KONSOLIDASIAN

(APBN DAN APBD) A. LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KONSOLIDASIAN

Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian (LKPK) adalah laporan yang disusun

berdasarkan konsolidasi Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dengan Laporan

Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian tingkat Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov.

Kalbar pada Triwulan II tahun 2018 adalah sebagai berikut :

Tabel IV.1 Laporan Realisasi Anggaran Konsolidasian Lingkup Wilayah Provinsi Kalimantan Barat

Triwulan II Tahun 2017 dan Tahun 2018 Miliar rupiah

Sumber: LKPK Kanwil DJPB (diolah)

Pendapatan konsolidasian mengalami peningkatan yang cukup signifikan dibandingkan

periode yang sama tahun sebelumnya. Pendapatan pemerintah lebih besar dari belanja

negara hal ini mengidikasikanbahwa perekonomian di Kalimantan Barat mengalami

pertumbuhan yang cukup baik Pendapatan Konsolidasian maupun Belanja konsolidasian

mengalami kenaikan yang cukup menggembirakan.

B. PENDAPATAN KONSOLIDASIAN

1. Analisis Proporsi dan Perbandingan

Grafik IV.1 Perbandingan Komposisi Pendapatan Konsolidasian di Provinsi Kalbar Triwulan II Tahun

2017 dan Tahun 2018


Realisasi Pendapatan Perpajakan Konsolidasian mengalami peningkatan (19,73%),

Tranfer terjadi penurunan sebesar 40,65% dari tahun sebelumnya, Pendapatan PNBP

meningkat (41,49%) dan Pendapatan Hibah mengalami penurunan sebesar 308,50%

dibanding tahun 2017.


Grafik IV.2

Perbandingan Penerimaan Pemerintah Pusat dan Daerah terhadap penerimaan Konsolidasian Provinsi Kalimantan Barat Triwulan II Tahun 2018


Realisasi pendapatan konsolidasian pemerintah pusat lebih tinggi 29,68% dibandingkan

dengan realisasi pendapatan konsolidasian pemerintah daerah. Perbandingan

penerimaan pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah untuk pendapatan

perpajakan konsolidasian pemerintah pusat lebih tinggi 105,83%, pendapatan PNBP

Konsolidasian pemerintah daerah lebih tinggi 177,09%. Pendapatan Pemerintah Pusat

dan Daerah tahun 2018 meningkat dibandingkan triwulan yang sama tahun sebelumnya.

2. Analisis Perubahan

Realisasi pendapatan konsolidasian pada triwulan II tahun 2018 mencapai Rp5,65 triliun

naik sebesar Rp1,06 triliun (23,15%) dari periode yang sama tahun 2017 sebagian besar

ditunjang oleh kenaikan pendapatan pajak sebesar 19,73% dan pendapan bukan pajak

41,49% dan penurunan Pendapatan tranfer sebesar 40,65% hal ini masih

menggambarkan tingkat pertumbuhan perekonomian cukup baik.

Grafik IV.3 Perbandingan Penerimaan Perpajakan Pemerintah Pusat dan Daerah terhadap Penerimaan Perpajakan Konsolidasian Provinsi Kalbar Triwulan II Tahun 2018.


Kontribusi pendapatan pajak pusat mencapai sebesar Rp2,79 triliun (67,30%),

sedangkan untuk pendapatan pajak dari daerah sebesar Rp1,36 triliun (32,70%).

Pemda diharapkan untuk dapat lebih mengoptimalkan serta mencari alternatif sumber

pendapatan pajak daerah. Pendapatan Pajak baik tingkat pusat maupun daerah tahun 2018

mengalami kenaikan dibanding tahun sebelumnya.


3. Analisis Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kenaikan Realisasi Pendapatan Konsolidasian

Tabel IV.2 Realisasi Pendapatan Konsolidasian Pemerintah Pusat dan Pemda di Wilayah

Provinsi Kalimantan Barat Triwulan II Tahun 2017 dan Tahun 2018


Pada triwulan II tahun 2018 PDRB Provinsi Kalbar sebesar Rp31,36 triliun dengan

pertumbuhan ekonomi sebesar 5,18%. Sedangkan pada periode yang sama,

pendapatan yang diterima pemerintah daerah dan pemerintah pusat terealisasi sebesar

Rp5,03 triliun atau naik sebesar 11,35%. Kenaikan pendapatan pendapatan tersebut,

menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang terjadi di Provinsi albar berpengaruh positif

terhadap kenaikan pendapatan konsolidasian.

C. BELANJA KONSOLIDASIAN

1. Analisis Proporsi dan Perbandingan

Grafik IV.4 Perbandingan Belanja dan Transfer Pemerintah Pusat dan Pemda terhadap

Belanja dan Transfer Konsolidasian pada Provinsi Kalbar Triwulan II Tahun 2017 dan 2018


Realisasi Belanja Pegawai Konsolidasian pada Triwulan II tahun 2018 mencapai Rp5,16

triliun terjadi penurunan sebesar Rp19,19 miliar (0,37%) dibanding periode yang sama

tahun 2017. Penurunan juga terjadi pada Belanja Barang, Modal, Bunga, Belanja Lain-

lain, sementara itu kenaikan terjadi pada Belanja Hibah dan Belanja Bantuan

Sosial. .

2. Analisis Perubahan

Realisasi belanja konsolidasian pada triwulan II tahun 2018 mencapai Rp11,34 triliun

turun sebesar Rp757,22 miliar (6,20%) dari periode yang sama tahun 2017.


Grafik IV.5 Komposisi Belanja Konsolidasian Provinsi Kalbar Triwulan II Tahun 2017

Grafik IV.6 Komposisi Belanja Konsolidasian Provinsi Kalbar Triwulan II Tahun 2018


3. Analisis Dampak Kebijakan Fiskal Kepada Indikator Ekonomi Regional

Tabel IV.3 Komposisi Belanja negara Konsoliidasian dan Indikator Makro Ekonomi

Provinsi Kalbar II Tahun 2018


Kontribusi pengeluaran pemerintah terhadap pembentukan PDRB (ADHK) Kalbar

berdasarkan perhitungan pendekatan pengeluaran adalah 46,92% dengan demikian

perubahan pada besaran belanja negara cukup besar pengaruhnya terhadap kondisi

makro ekonomi Kalbar. Belanja Negara konsolidasian pada Triwulan II tahun 2018

mengalami penurunan sebesar 6,20% hal ini berbanding terbalik dengan

pertumbuhan nilai PDRB (ADHK) sebesar 10,58%. Tingkat pengangguran terbuka

juga mengalami penurunan 4,82% seiring dengan meningkatnya angka kemiskinan,

sebesar 1,40% dibanding triwulan yang sama tahun 2017.

D. ANALISIS KONTRIBUSI PEMERINTAH DALAM PRODUK DOMESTIK REGIONAL

BRUTO (PDRB)

Berikut adalah ringkasan Laporan Operasional sebagai salah satu komponen Laporan

Statistik Keuangan Pemerintah Tingkat Wilayah Provinsi Kalbar Triwulan II Tahun 2018:


Tabel IV.4 Ringkasan Laporan Operasional Konsolidasian


Nilai PDRB suatu daerah dapat dihitung dengan menggunakan pendekatan

pengeluaran yaitu: Y = C + I + G + (X-M). KeteranganY= Pendapatan Nasional, C=

Konsumsi Rumah Tangga, I= Investasi, G= Belanja Pemerintah, X= Ekspor, dan M=

Impor. Maka akan diperoleh hasil analisis kontribusi Pemerintah terhadap PDRB

(ADHK) dari belanja Pemerintah dan investasi Pemerintah, sebagai berikut :

Tabel IV.5 Analisis Kontribusi Pemerintah Terhadap PDRB


Dari perhitungan diatas dapat diketahui bahwa kontribusi belanja Pemerintah terhadap

pembentukan PDRB Prov Kalbar adalah sebesar 26,56% dan kontribusi investasi

Pemerintah adalah 4,73%.


V. BERITA/ISU FISKAL REGIONAL TERPILIH

Pelabuhan Kijing (Mempawah) Solusi Ekonomi Kalbar

Pemerintah membangun Terminal (pelabuhan) Kijing, yang berlokasi di Kecamatan Sungai Kunyit,

Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat. pembangunan terminal ini merupakan pengembangan

dari Pelabuhan Pontianak sebagai solusi atas keterbatasan lahan serta tingginya tingkat

sedimentasi sungai yang menyebabkan kapal besar sulit bersandar. Dengan adanya Terminal

Kijing yang mempunyai draft -15 mLws kapal-kapal besar akan dapat bersandar dan melakukan

kegiatan bongkar muat untuk memaksimalkan potensi sumber daya alam Kalimantan khususnya

Kalimantan Barat. Terminal Kijing akan dikembangkan sebagai pelabuhan laut dalam yang mampu

mengakomodir potensi hinterland dan kapal berukuran besar, dan juga akan disediakan empat

terminal, yakni terminal multipurpose, terminal curah cair, terminal peti kemas, dan terminal curah

kering. Kapasitas terminal peti kemas diproyeksikan mencapai 1 juta TEUs, sedangkan untuk

curah cair dan curah kering masing-masing 8,3 juta ton dan 15 juta ton, serta untuk kapasitas

terminal multipurpose, pada tahap pertama diproyeksikan mencapai 500 ribu ton per tahun.

“Sebagai salah satu proyek strategis nasional, Terminal Kijing Pelabuhan Pontianak akan menjadi

pelabuhan berstandar internasional terbesar di Kalimantan. Keberadaan terminal ini, akan

memperkuat konektivitas antarpulau (koneksitas pelabuhan) melalui kebijakan tol laut, sekaligus

mendekatkan cita-cita Indonesia menjadi poros maritim dunia. Secara geografis posisi pelabuhan

kijing berdekatan dengan Singapura, dan negara Asia lainnya seperti Tiongkok, Vietnam, dan juga

dekat ke Jakarta, Surabaya maupun melalui selat Malaka menuju ke Timur Tengah , Afrika, India

dan Eropa sehingga Pembangunan pelabuhan laut internasional (Kijing) di Kabupaten Mempawah

berperan penting terhadap perdagangan dunia dan domestik. Hal itu menjadi satu alasan

pemerintah pusat memasukkan pelabuhan Kijing di Sungai Kunyit, Kabupaten Mempawah, ke

dalam program percepatan infrastruktur. Keberadaannya akan terintegrasi dengan Kawasan

Ekonomi Khusus (KEK) yang akan dibangun di area pelabuhan, sehingga akan mendukung

percepatan pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Barat. Komoditas utama ekspor di Kalimantan

Barat antara lain, crude palm oil, bauksit, timber, alumina dan rubber yang tersebar dari wilayah

utara sampai selatan Kalbar, dengan negara tujuan ekspor ke Tiongkok, Uni Emirat Arab, Swiss,

Malaysia dan Jepang. Bauksit dan alumina merupakan komoditas ekspor utama ke Tiongkok,

Alumina juga menjadi komoditas ekspor utama ke Uni Emirat Arab, sedangkan komoditas ekspor

ke Swiss merupakan barang dari logam mulia/perhiasan. Dengan tersedianya pelabuhan

berstandar internasional maka pertumbuhan ekspor akan terbuka dan diproyeksikan akan

meningkatkan pertumbuhan kargo. berdasarkan data di tahun 2016 saja pertumbuhan kargo di

pelabuhan Pontianak sebanyak 7,6 juta ton kargo. Diperkirakan 15 tahun mendatang jumlah kargo

akan meningkat menjadi 53 juta ton. Pelabuhan internasional kijing menjadi pelabuhan transit,

pengumpul, dan pendistribusi yang membutuhkan banyak tenaga kerja dan dukungan transportasi

darat, sehingga akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berdampak positif terhadap

pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat Kalbar.

KR

F

KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI KALIMANTAN BARATJL. K.S. TUBUN NO.36 PONTIANAK

Pertumbuhan PDRB Provinsi Kalbar per Triwulan II Tahun ...

Documents

Transcript of Pertumbuhan PDRB Provinsi Kalbar per Triwulan II Tahun ...