PdirjenRLPS_15_2009 (Pedoman Pembangunan Das Mikro)
-
Upload
jokosusilo -
Category
Documents
-
view
121 -
download
28
description
Transcript of PdirjenRLPS_15_2009 (Pedoman Pembangunan Das Mikro)
-
1LAMPIRAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL REHABILITASILAHAN DAN PERHUTANAN SOSIALNOMOR : P. 15/V-SET/2009TANGGAL : 23 Nopember 2009
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Daerah Aliran Sungai (DAS) sebagai kesatuan ekosistem yang
utuh dari hulu sampai dengan hilir terdiri dari unsur-unsur utama
manusia, flora, fauna, tanah, air dan udara, memiliki fungsi penting
dalam mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.
Namun demikian kondisi DAS di Indonesia dewasa ini semakin
memprihatinkan yang ditandai dengan kejadian banjir, tanah longsor,
erosi, sedimentasi dan kekeringan yang mengakibatkan penurunan
fungsi sumber-sumber air, terganggunya perekonomian dan tata
kehidupan masyarakat. Atas dasar fenomena di atas maka DAS
sebagai satu perencanaan dalam pembangunan berbasis pengelolaan
sumberdaya alam haruslah dipahami dan diterapkan.
Dalam penerapannya di lapangan, pelaksanaan pengelolaan
DAS memerlukan upaya yang tidak sederhana karena melibatkan
kepentingan multi pihak termasuk masyarakat, lintas sektor/instansi
terkait, lintas wilayah administrasi pemerintahan dan lintas disiplin
ilmu. Karena itu diperlukan keterpaduan pengelolaan berbagai sektor
dari daerah hulu sampai hilir dengan mempertimbangkan berbagai
-
2kepentingan, kondisi biofisik dan sosial ekonomi yang ada dalam
suatu DAS.
Beberapa kegiatan dalam rangka pengelolaan DAS yang
mencakup kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan (RHL), perhutanan
sosial, praktek penerapan pertanian konservasi, silvopasture termasuk
di dalamnya penerapan teknik konservasi tanah dan air telah lama
dilaksanakan antara lain melalui Program Hutan, Tanah dan Air
(proyek Inpres Penghijauan dan Reboisasi tahun 1976-1998) dan
Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan (GNRHL/ GERHAN
tahun 2003-2009). Tujuan yang diharapkan dari program tersebut
adalah: (1) meningkatkan produktivitas lahan dan meningkatkan
pendapatan masyarakat; (2) menurunkan laju erosi dan sedimentasi;
(3) mengendalikan banjir, tanah longsor dan kekeringan; dan (4)
mengubah perilaku pola bercocok tanam petani ke arah sistem
pertanian yang mengikuti kaidah konservasi tanah dan air.
Pendekatan yang dilakukan berorientasi pada pembangunan
infrastruktur fisik dan target serta bersifat massal, meliputi kegiatan
penanaman, pembangunan unit areal percontohan (UPSA), praktek
budidaya pertanian dengan konservasi tanah, model perhutanan
rakyat (agroforestry, hutan rakyat dan kebun bibit desa/KBD),
pembuatan bangunan sipil teknis konservasi tanah dan air seperti
terasering, dam penahan, dam pengendali, embung dan lain-lain.
Penetapan sebaran lokasi areal model yang tidak tepat di suatu
DAS yang luas akan menyulitkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi
dari indikator tingkat keberhasilan kegiatan pengelolaan DAS yang
telah dilaksanakan. Dalam hal ini dimaksudkan apakah pendekatan
-
3yang telah dilakukan selama ini memberikan dampak positif bagi
lingkungan (biofisik) dan manusia, misalnya dalam bentuk
pengendalian erosi/sedimentasi, aliran permukaan, dan peningkatan
pendapatan atau monitoring dan evaluasi hanya melihat pencapaian
target fisik proyek. Meskipun tingkat pencapaian target fisik kegiatan
rehabilitasi DAS tinggi, tetapi apabila dampaknya terhadap penurunan
luasan lahan kritis, banjir, erosi dan sedimentasi serta kekeringan
belum signifikan, maka dapat dikatakan bahwa kegiatan tersebut
belum berhasil.
Terkait dengan hal-hal tersebut di atas dan sesuai dengan
tugas pokok dan fungsi Balai Pengelolaan DAS (BPDAS) diantaranya
mengembangkan model pengelolaan DAS, maka BPDAS bersama-
sama dengan para pihak terkait termasuk masyarakat perlu
mengembangkan areal model pengelolaan DAS terpadu dalam luasan
yang relatif kecil (DAS Mikro) yang mencakup kegiatan yang lengkap
dengan prinsip pengelolaan sumberdaya alam secara lestari dari
aspek biofisik, sosial ekonomi dan kelembagaan.
Pembangunan areal Model DAS Mikro (MDM), diharapkan
menghasilkan kriteria dan standar pedoman-pedoman pengelolaan
sumberdaya alam DAS yang sesuai dengan kondisi DAS setempat.
Hasil MDM tersebut dapat menjadi masukan dan/atau bahan
pertimbangan bagi Pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha dan
masyarakat untuk dapat digunakan dalam menyusun kebijakan dan
kegiatan yang tepat guna yang memberi manfaat ganda berupa
pelestarian sumberdaya alam dan peningkatan pendapatan
masyarakat.
-
4B. Maksud dan Tujuan
Maksud disusunnya Pedoman ini adalah untuk memberikan
arahan/panduan kepada BPDAS dan/atau instansi/lembaga terkait
lainnya dalam membangun model DAS mikro sebagai model yang
bersifat teknis operasional, sehingga pembangunan Model DAS Mikro
(MDM) tersebut dapat terlaksana dengan efektif. Tujuannya adalah
dapat terlaksananya pembangunan MDM sebagai model pemecahan
satu atau lebih permasalahan dalam pengelolaan DAS.
C. Substansi
Substansi yang terkandung di dalam Pedoman Pembangunan
Areal Model DAS Mikro ini meliputi, konsep dasar dan manfaat MDM,
tahapan pembangunan MDM, kriteria serta prosedur pemilihan lokasi
MDM, perencanaan pembangunan MDM, pelaksanaan pembangunan
MDM, sistem monitoring dan evaluasi, dan bagaimana
pengorganisasian pembangunan MDM ini.
D. Konsep Dasar MDM
Secara fisik DAS mikro adalah bagian dari DAS yang termasuk
ordo 1-3 dan ordo-1 adalah alur sungai paling hulu (Strahler, 1979).
Luas MDM bervariasi sampai dengan 5.000 ha. Respon hidrologi
akibat pengaruh tindakan/kegiatan dalam DAS mikro dapat diamati
dan diukur.
Model DAS Mikro adalah suatu wadah pengelolaan DAS dalam
skala lapangan yang digunakan sebagai tempat untuk memperagakan
proses partisipatif dalam pengelolaan (perencanaan,
-
5pengorganisasian, pelaksanaan dan monitoring serta evaluasi)
kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan (RHL), teknik-teknik konservasi
tanah dan air, usaha tani yang sesuai dengan kemampuan lahan,
sosial ekonomi dan kelembagaan masyarakat. Kondisi MDM tersebut
sedapat mungkin mewakili karakteristik fisik DAS bagian hulu dan
tengah (kemiringan dan aspek lahan, jenis tanah), dan masalah-
masalah utama pengelolaan DAS. Hal lain yang perlu diperhatikan
adalah kemudahan dijangkau (aksesibilitas), sehingga kegiatan pokok
dalam MDM dapat mudah dilihat oleh masyarakat dan dipraktekkan di
tempat lain terutama di dalam DAS dimana MDM tersebut berada.
Tujuan pembangunan MDM adalah:
1. Tersedianya wadah kegiatan pengembangan model pengelolaan
DAS terpadu dalam skala mikro yang melibatkan berbagai pihak
secara partisipatif.
2. Terwujudnya model pengelolaan sumberdaya alam yang
berkelanjutan (sustainable) berdasarkan kondisi biofisik, sosial,
ekonomi dan budaya masyarakat setempat.
3. Dihasilkannya data dan informasi mengenai pengelolaan DAS
yang efektif dengan dampak terhadap biofisik, sosial ekonomi dan
kelembagaan yang terukur untuk dikembangkan dalam skala
yang lebih luas.
Tujuan akhir pembangunan MDM adalah dapat dihasilkan
rumusan norma, standar, kriteria, prosedur dan pedoman pengelolaan
sumberdaya alam yang efektif untuk dikembangkan dalam skala yang
lebih luas.
-
6Gambar 1. Areal MDM dalam suatu DAS
Kegiatan-kegiatan pokok dalam areal MDM untuk mencapai
tujuan tersebut adalah:
1. Pemberdayaan masyarakat melalui penguatan kapasitas individu,
kelompok, jejaring kerja dan kelembagaan masyarakat serta
peningkatan kemampuan manajemen konflik dalam
melaksanakan pengelolaan sumberdaya alam pada skala DAS
mikro.
2. Pengembangan sistem insentif/disinsentif yang diperlukan untuk
mendukung pengelolaan sumberdaya alam secara lestari,
termasuk di dalamnya pengembangan pembayaran jasa
lingkungan (payment for environmental services).
MDMMDM
-
73. Pengelolaan lahan untuk berbagai kepentingan (kehutanan,
pertanian, perkebunan, peternakan dan lain-lain) sesuai dengan
kemampuan lahan dan memberikan perlakuan konservasi tanah
dan air yang diperlukan agar produktivitas lahan dapat optimum
dan berfungsi secara lestari.
4. Pengelolaan tanaman, yang meliputi penentuan jenis tanaman,
pola tanam dan teknik-teknik budidaya yang sesuai dengan
kondisi setempat serta mendukung tujuan-tujuan ekonomi dan
ekologi dalam jangka panjang.
5. Monitoring dan evaluasi faktor-faktor biofisik, sosial ekonomi dan
kelembagaan secara terus menerus dalam jangka panjang, untuk
itu di setiap MDM perlu dilengkapi dengan alat-alat pengamat
curah hujan, erosi, debit sungai dan alat-alat lain yang
diperlukan.
Dalam pelaksanaan kegiatan pokok tersebut di atas harus
memperhatikan prinsip-prinsip pengelolaan DAS terpadu, yaitu
melibatkan para pihak secara partisipatif, terkoordinasi, berkelanjutan;
bersifat adaptif terhadap perubahan kondisi yang dinamis sesuai
dengan karakteristik DAS; pembagian tugas dan fungsi, beban biaya
dan manfaat antar para pihak secara adil; dan akuntabel.
E. Manfaat MDM
Model DAS mikro diharapkan memberikan manfaat dalam hal-
hal sebagai berikut:
-
81. Sebagai tempat uji coba model-model RLPS dan pengelolaan
sumberdaya alam serta pemecahan masalah pengelolaan DAS
yang efektif, efisien, terukur dan akuntabel.
2. Sebagai tempat pembelajaran yang diharapkan dapat
meningkatkan keterampilan dan inisiatif para pihak terkait
termasuk masyarakat dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan
pengelolaan DAS terpadu.
3. Sebagai media BPDAS dan instansi/lembaga lain dalam
memfasilitasi para pihak (multi-stakeholders) dalam pengelolaan
DAS.
4. Sebagai salah satu sumber data dan informasi dan/atau referensi
dalam menyusun standar, kriteria, pedoman, petunjuk teknis
dalam praktek pengelolaan sumberdaya alam.
5. Sebagai show window pengelolaan DAS partisipatif sehingga
dapat dicontoh dan diterapkan oleh para pihak dalam
melaksanakan praktek pengelolaan DAS.
6. Sebagai laboratorium lapangan para mahasiswa, peneliti dan
pemerhati dalam bidang pengelolaan DAS.
7. Sebagai obyek wisata alami (ecotourism), sesuai dengan potensi
wilayah yang ada dan pengembangan yang dilakukan.
Berdasarkan berbagai manfaat di atas, hasil-hasil pembangunan
model DAS mikro dapat dijadikan masukan model pengelolaan DAS di
tingkat yang lebih luas pada tingkat Sub DAS, DAS, regional maupun
nasional.
-
9Arus luaran DAS mikro dalam sistem DAS sebagai sistem informasi
pengelolaan DAS digambarkan sebagai berikut:
Gambar 2. Arus Luaran DAS Mikro Dalam Sistem DAS
F. Pengertian
1. Model DAS Mikro (MDM) adalah suatu contoh pengelolaan DAS
dalam skala lapang dengan luas kurang dari 5.000 ha yang
digunakan sebagai tempat untuk memperagakan proses
partisipatif pengelolaan sumberdaya alam, rehabilitasi hutan dan
lahan, teknik-teknik konservasi tanah dan air, sistem usaha tani
yang sesuai dengan kemampuan lahan, sosial, ekonomi, budaya
dan kelembagaan masyarakat.
2. Daerah Aliran Sungai (DAS) adalah suatu wilayah daratan yang
merupakan kesatuan ekosistem dengan sungai dan anak-anak
Fungsi Daerah
Fungsi Pusat
Kebijakan Nasional Pengelolaan DAS
Kebijakan SWP DAS-1 Kebijakan SWP DAS-2
Model Pengelolaan DAS-1
Model Pengelolaan DAS-2
Model Pengelolaan SubDAS-1
Model DAS Mikro-1 Model DAS Mikro-2
Model Pengelolaan SubDAS-2
-
10
sungainya yang berfungsi menampung, menyimpan, dan
mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau laut
secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis
dan batas di laut sampai dengan daerah pengairan yang masih
terpengaruh aktivitas daratan.
3. Pengelolaan DAS adalah upaya manusia dalam mengatur
hubungan timbal balik antara sumberdaya alam (terutama
vegetasi, tanah dan air) dengan manusia dan segala aktivitasnya
di dalam DAS (tertentu), agar terwujud kelestarian dan keserasian
ekosistem DAS serta meningkatnya kemanfaatan sumberdaya
alam bagi manusia secara berkelanjutan.
4. Tata air DAS adalah suatu sistem hubungan antar komponen
hidrologi yang membentuk keseimbangan air di suatu DAS.
5. Konservasi tanah dan air adalah upaya untuk melindungi,
melestarikan, meningkatkan daya dukung dan produktivitas tanah
dan air sebagai penyangga kehidupan.
6. Rehabilitasi hutan dan lahan adalah upaya untuk memulihkan,
mempertahankan, dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan
sehingga daya dukung, produktivitas dan peranannya dalam
mendukung sistem penyangga kehidupan tetap terjaga.
7. Hutan dan lahan kritis adalah hutan dan lahan yang berada di
dalam dan di luar kawasan hutan yang sudah berkurang dan/atau
tidak berfungsi lagi sebagai media pengatur tata air dan unsur
produktivitas lahan sehingga menyebabkan terganggunya
keseimbangan ekosistem DAS.
-
11
BAB II
TAHAPAN PEMBANGUNAN MDM
Kegiatan pembangunan MDM pada dasarnya meliputi kegiatan-
kegiatan utama berupa persiapan, pemilihan lokasi, perencanaan,
pengorganisasian, pelaksanaan pembangunan, monitoring dan evaluasi.
Diagram alir tahapan pembangunan MDM disajikan dalam Gambar 3.
Gambar 3. Diagram Alir Tahapan Pembangunan MDM
PERSIAPAN
PEMILIHAN LOKASI
PERENCANAANPEMBANGUNAN MDM
PELAKSANAANPEMBANGUNAN MDM
MONITORING DANEVALUASI
PENGORGANISASIAN
-
12
A. Persiapan
Persiapan dalam pembangunan MDM adalah kegiatan awal
dalam rangka penyusunan rencana pembangunan MDM yang meliputi
persiapan administrasi, penyiapan kerangka acuan atau rencana
kerja, konsultasi dan sosialisasi awal gagasan pembangunan MDM
dengan pihak-pihak terkait agar dalam pelaksanaannya dapat berjalan
secara efektif dan efisien.
B. Pemilihan Lokasi
Pemilihan lokasi adalah proses menetapkan satu atau lebih DAS
Mikro yang akan dijadikan model pengelolaan. Pemilihan lokasi ini
dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat DAS/SWP DAS sampai
pada tingkat Sub-sub DAS dimana MDM akan dibangun dengan
menggunakan kriteria biofisik dan non biofisik. Model DAS Mikro
sedapat mungkin merepresentasikan sistem pengelolaan yang
berbasis pada kondisi biofisik, sosial ekonomi dan kelembagaan
setempat.
C. Perencanaan Pembangunan MDM
Perencanaan pembangunan MDM harus dilakukan secara
partisipatif dengan melibatkan para pihak yang berkepentingan dan
secara garis besar meliputi kegiatan-kegiatan:
1. Pengumpulan data dan informasi dasar yang meliputi data
biofisik, sosial ekonomi dan kelembagaan.
2. Analisa potensi dan permasalahan pengelolaan DAS/SWP DAS
dan Sub DAS dimana MDM akan dibangun.
-
13
3. Perumusan rencana pembangunan MDM (Rencana Induk
Pembangunan/Master Plan).
4. Legalisasi dan sosialisasi rencana pembangunan MDM.
D. Pelaksanaan Pembangunan MDM
Pelaksanaan pembangunan MDM didasarkan pada Rencana
Induk Pembangunan MDM yang telah disahkan. Apabila pelaksanaan
pembangunan MDM memiliki banyak kegiatan, memerlukan sumber
daya yang besar dan waktu yang cukup panjang maka pelaksanaan
kegiatan harus didasarkan kepada skala prioritas. Pelaksanaan setiap
kegiatan/model harus didahului dengan penyusunan rancangan teknis
yang merupakan dasar pelaksanaan kegiatan dan sekaligus
merupakan penjabaran dari Rencana Induk Pembangunan MDM.
E. Monitoring dan Evaluasi MDM
Monitoring dan evaluasi MDM adalah kegiatan pemantauan
(pendokumentasian, pengukuran) dan analisis terhadap proses dan
luaran (output) pembangunan MDM berdasarkan ukuran-ukuran
kinerja yang ditetapkan. Hasil monitoring dan evaluasi merupakan
bahan masukan untuk perbaikan kegiatan pada setiap tahapan agar
kegiatan dapat berjalan secara efektif dan efisien dalam pencapaian
tujuan pembangunan MDM yang telah ditetapkan. Kegiatan
monitoring dan evaluasi MDM meliputi pengumpulan data dan
informasi dasar; monitoring dan evaluasi pada tingkat DAS mikro
(MDM); monitoring dan evaluasi pada tingkat rumah tangga dan
tingkat hamparan (petak); dan evaluasi dampak intervensi.
-
14
F. Pengorganisasian
Pengorganisasian adalah pengaturan penyelenggaraan
pembangunan MDM mulai dari tahap persiapan, pemilihan lokasi,
perencanaan, pelaksanaan sampai monitoring dan evaluasi.
Pengorganisasian ini sangat penting karena pembangunan MDM tidak
saja melibatkan BPDAS tetapi juga melibatkan para pihak yang
berkepentingan dalam pengelolaan sumberdaya alam dan
pemberdayaan masyarakat baik di tingkat lokal maupun tingkat yang
lebih tinggi. Dalam hal ini sangat penting untuk merumuskan tugas
dan fungsi setiap pihak yang terlibat dalam setiap tahapan
pembangunan MDM sehingga tercipta koordinasi, integrasi,
sinkronisasi dan sinergi (KISS) diantara para pihak untuk mencapai
tujuan yang diinginkan.
G. Pendanaan
Pendanaan seluruh tahapan pembangungan areal Model DAS
Mikro harus dilaksanakan secara partisipatif dengan menerapkan
prinsip cost sharing dimana sumber dana untuk pembangunan areal
MDM berasal dari berbagai sektor yang terlibat.
-
15
BAB III
PERSIAPAN
Persiapan dalam pembangunan MDM meliputi persiapan
administrasi, penyiapan kerangka acuan atau rencana kerja dan
konsultasi, sosialisasi awal gagasan pembangunan MDM dengan pihak-
pihak terkait agar dalam pelaksanaannya dapat berjalan secara efektif
dan efisien.
A. Persiapan Administrasi
Persiapan administrasi meliputi pembuatan surat-surat yang
meliputi:
1. Surat pemberitahuan kepada instansi terkait tentang rencana
akan dilaksanakannya pengumpulan data dan survei lapangan.
2. Surat pengantar untuk petugas yang akan survei ke lapangan.
3. Surat-surat atau dokumen lain yang diperlukan untuk
melaksanakan penyusunan rencana pembangunan MDM
B. Penyiapan Kerangka Acuan atau Rencana Kerja Penyusunan
Rencana Pembangunan MDM
Kerangka Acuan disiapkan oleh BPDAS yang memuat (paling
tidak) hal-hal berikut: latar belakang, maksud, tujuan, sasaran
wilayah, tahapan kegiatan, lingkup kegiatan, metode pelaksanaan,
luaran (output) yang dihasilkan, penyajian hasil, waktu dan sumber
biaya, tenaga ahli yang diperlukan dan sebagainya. Kerangka acuan
definitif disahkan oleh kepala BPDAS.
-
16
C. Sosialisasi Pembangunan MDM kepada Pihak-pihak Terkait
Gagasan pembangunan MDM yang didasarkan pada Pedoman
Pembangunan Areal Model DAS Mikro dari Departemen Kehutanan
dan Kerangka Acuan yang telah disusun harus disosialisasikan untuk
diketahui, dipahami dan mendapatkan masukan-masukan bagi
penyempurnaan kerangka acuan. Sebaiknya sosialisasi dilaksanakan
dalam bentuk pertemuan multipihak di tingkat propinsi dan/atau
kabupaten/kota dimana terletak DAS prioritas I atau II yang potensial
untuk dipilih sebagai lokasi MDM, sehingga masukan-masukan dapat
dibahas secara partisipatif.
-
17
BAB IV
PEMILIHAN LOKASI MDM
Pembangunan Model DAS Mikro sebagai model pengelolaan DAS
bertujuan untuk membangun model dalam pemecahan masalah
pengelolaan DAS, sehingga DAS mikro terpilih adalah DAS mikro yang
dapat merepresentasikan satu atau lebih masalah utama yang akan
dibangun model pemecahan masalahnya.
Tahapan pemilihan lokasi MDM sangat mempengaruhi keberhasilan
tahapan pelaksanaan serta keberlanjutan dari model-model yang
dikembangkan. Mengingat besarnya pengaruh pemilihan lokasi terhadap
keberhasilan pembangunan MDM maka pemilihan lokasi harus
dilaksanakan secara partisipatif.
Sebagai model DAS mikro, diperlukan kriteria biofisik dan kriteria
lain yang dapat menunjang keberhasilan pembangunan model tersebut
yaitu berupa dukungan dari pemerintah daerah dan masyarakat
setempat.
Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka DAS mikro terpilih
adalah DAS mikro yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
A. Kriteria MDM
1. Kriteria Biofisik
a. Merupakan bagian (Sub) DAS Prioritas I atau II di wilayah
kerja masing-masing BPDAS. Diutamakan di DAS Prioritas I,
namun apabila Sub-sub DAS dalam DAS Prioritas I
-
18
aksesibilitasnya sangat rendah dan biaya transportasi menuju
lokasi tersebut sangat mahal maka bisa dipilih calon lokasi di
DAS Prioritas II.
b. Geologinya tidak termasuk kapur/karst.
c. Luas sampai sekitar 5.000 ha.
d. Terdapat lahan kritis.
e. Terdapat lahan pertanian, hutan (negara/adat), pemukiman.
f. Terdapat dalam satu kabupaten/kota
2. Terdapat isu/permasalahan utama yang dihadapi dalam
pengelolaan DAS (dalam lingkup wilayah kerja BPDAS).
3. Adanya dukungan dari pemerintah daerah dan masyarakat
setempat.
B. Prosedur
Prosedur pemilihan terdiri dari tahapan 1). Penentuan calon
lokasi, dan 2). Penetapan lokasi terpilih (definitif).
1. Penentuan Calon Lokasi
Penentuan calon lokasi MDM ini lebih banyak dilakukan oleh
BPDAS dengan menggunakan peta tematik dengan langkah-
langkah sebagai berikut:
a. Pengumpulan peta-peta (geologi, topografi/rupa bumi,
penggunaan lahan, lahan kritis dan peta lainnya yang
dibutuhkan), dengan skala lebih besar dari 1:50.000,
terutama untuk peta topografi/rupa bumi untuk DAS-DAS
yang termasuk prioritas I atau II.
-
19
b. Analisis peta dengan cara tumpang tindih (superimpose) peta
topografi dengan peta tematik (geologi, penggunaan lahan,
lahan kritis dan peta tematik lainnya), kemudian deliniasi
batas sub DAS ordo terkecil dan batas wilayah administratif
desa dan kecamatan.
c. Berdasarkan hasil analisis peta di atas, dipilih beberapa lokasi
(3-5) Sub-sub DAS yang memenuhi kriteria biofisik MDM
sebagai calon lokasi (MDM).
2. Penetapan Lokasi terpilih
Pemilihan lokasi MDM definitif dari beberapa calon lokasi
yang sudah ditetapkan dalam tahap sebelumnya dilakukan
melalui tiga tahap. Tahap pertama adalah Penentuan Kriteria
Pemilihan Lokasi yang terdiri dari Kriteria Utama yang sudah
ditetapkan dalam pedoman ini dan Kriteria Tambahan yang
disepakati oleh para pihak secara partisipatif melalui Focus Group
discussion (FGD). Tahap kedua Proses Analisis/Skoring dan tahap
ketiga Penetapan Lokasi MDM Definitif. Lokasi MDM
Definitif/Terpilih adalah calon lokasi yang mendapat skor
tertimbang tertinggi dari kriteria yang digunakan.
Para pihak yang terlibat dalam pemilihan lokasi antara lain
UPT Pemerintah Pusat, SKPD Pemerintah Daerah, Pemerintah
Kecamatan dan Pemerintah Desa serta perwakilan dari
masyarakat di calon lokasi, LSM, Perguruan Tinggi/Tenaga Pakar.
-
20
Kriteria Utama yang digunakan adalah:
a. Mewakili isu/permasalahan yang akan dibangun modelpemecahannya melalui MDM;.
b. Aksesibilitas;
c. Ketergantungan masyarakat terhadap lahan/pertanian;
d. Dukungan masyarakat setempat;
e. Dukungan pemerintah setempat (kabupaten/kota,kecamatan, desa).
Kriteria tambahan adalah kriteria yang disepakati oleh para pihak
sesuai dengan kondisi setempat, tujuan pembangunan MDM serta
kebutuhan/kepentingan para pihak. Penetapan kriteria tambahan
disertai dengan penentuan skor dan bobot untuk setiap kriteria
tambahan yang disepakati.
Skoring dan pembobotan untuk setiap kriteria adalah
sebagaimana tercantum dalam Tabel 1 berikut ini:
-
21
Tabel 1. Kriteria Penentuan Lokasi Definitif MDM dan Pengukurannya
Kode Uraian Kriteria Atribut yang diukur Skor Bobot
(%)
X1 Keberadaan isupermasalahanutama
a. dua isu
b. 3-5 isu
c. > 5 isu
1
2
3
25
X2 Aksesibilitas a. Jarak dari pusat ibukotakabupaten/kota lebih dari 40 km.
b. Jarak dari pusat ibukotakabupaten/kota antara 20-40 km
c. Jarak dari pusat ibukotakabupaten/kota kurang dari 20km
1
2
3
15
X3 Tingkatketergantunganmasyarakatkepadapendapatanpertanian
d. < 30 % pendapatan RT daripertanian
b. 3070% pendapatan RT daripertanian
c. > 70 % pendapatan RT daripertanian
1
2
3
10
X4 Dukunganpotensilmasyarakatterhadap MDM
a. Buruk
b. Cukup baik
c. Sangat baik
1
2
3
15
X5 Dukunganpotensilpemerintahkabupatenterhadap MDM
a. Buruk
b. Cukup baik
c. Sangat baik
1
2
3
15
X6 KeriteriaTambahan
. .. 20
-
22
Keterangan:
X1 adalah: 1. Erosi Tinggi
2. Banjir
3. Kekeringan
4. Perambahan Hutan/Pencurian Kayu
5. Penyerobotan Tanah/ Konflik lahan
6. Produktivitas Lahan Rendah
7. Pengangguran/Kelangkaan Kesempatan Kerja
8. Kemiskinan
9. Urbanisasi Tinggi
10. Kualitas SDM Rendah
Pengukuran X4 dan X5 disesuaikan dengan kondisi hasil pengamatan
di daerah, misalnya:
- Buruk: tidak menolak tapi kurang mendukung
- Cukup Baik: menerima dan mendukung
- Sangat Baik: siap berpartisipasi baik tenaga maupun dana
X6 adalah kriteria tambahan yang dianggap penting dalam
pengelolaan MDM misalnya keberadaan sumber mata air yang
digunakan untuk PDAM (intake PDAM), keberadaan PLTA/mikro hydro
dan posisi calon areal MDM terhadap kawasan konservasi. Kriteria
tambahan tersebut dapat terdiri dari satu atau lebih kriteria
tergantung kesepakatan para pihak pada waktu pertemuan multipihak
tetapi bobotnya tetap 20%. Apabila dalam pemilihan lokasi tidak
menggunakan kriteria tambahan maka bobot 20% tersebut dibagi
rata untuk setiap kriteria utama yang digunakan.
-
23
Diagram alir proses pemilihan lokasi MDM disajikan dalam Gambar 4.
Gambar 4. Diagram Alir Proses Pemilihan Lokasi DAS Mikro
KRITERIA PEMILIHANCALON LOKASIa. Merupakan bagian (Sub)
DAS Prioritas I atau IIb. Geologinya tidak termasuk
kapur/karst.c. Luas sampai sekitar 5.000
ha.d. Terdapat lahan kritis.e. Terdapat lahan pertanian,
hutan (negara/adat),pemukiman.
f. Terdapat dalam satukabupaten/kota
SWP DAS
DAS Prioritas I atau II
3-5 Calon lokasi MDM dalam Sub DASyang seusai dengan kriteria biofisik
Tingkat :
Wilayah Kerja BPDAS
DAS
Sub DAS
Focus Grouf DiscussionSektor Swasta
Pengumpulan Data
Pemerintah
Masyarakat
LSM
ScoringSurvei Lapangan
KriteriaPemilihan(*)
KRITERIA PEMILIHAN LOKASIDEFINITIF (*)a. Keberadaan isu permasalahan
utamab. Aksesibilitasc. Tingkat ketergantungan masyarakat
kepada pendapatan pertaniand. Dukungan potensil masyarakat
terhadap MDMe. Dukungan potensil pemerintah
daerah terhadap MDMf. Kriteria Tambahan
AnalisisData/GIS
AnalisisData/GIS
Lokasi MDMdefinitif
Sub-Sub DAS
Gambar 4. Diagram Alir Proses Pemilihan Lokasi DAS Mikro
-
24
BAB V
PERENCANAAN PEMBANGUNAN MDM
Perencanaan pembangunan MDM harus dilaksanakan secara
partisipatif. Perencanaan disebut partisipatif apabila stakeholders yang
memiliki kebutuhan, persepsi, kewenangan dan tanggungjawab yang
berbeda dilibatkan dalam proses perencanaan. Perencanaan MDM secara
partisipatif sangat penting karena:
a. Dapat menghasilkan program yang lebih baik dan efisien.
b. Meningkatkan partisipasi dan tanggungjawab stakeholders.
c. Dapat meningkatkan transparansi dalam pengambilan keputusan
sehingga akan muncul saling pengertian dan saling percaya diantara
stakeholders.
d. Meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai peran dan
tanggungjawabnya (meningkatkan rasa memiliki).
e. Mengurangi potensi terjadinya konflik.
Proses perencanaan pembangunan MDM dikelompokan ke dalam 4
kegiatan utama yaitu: 1). Pengumpulan Data dan Informasi DAS Mikro,
2). Analisa Potensi dan Permasalahan, 3). Penyusunan Rencana Induk
dan 4) Legalisasi Rencana. Diagram alir perencanaan pembangunan MDM
disajikan dalam Gambar 5.
-
25
Gambar 5. Diagram Alir Proses Perencanaan Pembangunan Model DAS Mikro
LOKASI MDM TERPILIH
PENGUMPULAN DATA &INFORMASI DASAR DAS
MIKRO
ANALISA POTENSI &PERMASALAHAN
PERUMUSAN TUJUAN
PERUMUSAN PROGRAM DANKEGIATAN
PERUMUSAN KRITERIA &INDIKATOR KINERJA
PERUMUSAN SISTEM MONEV
DOKUMEN RENCANA INDUKPEMBANGUNAN
PENYUSUNAN DOKUMENRENCANA INDUK
PEMBANGUNAN/MASTERPLAN
PENYUSUNANRENCANA INDUK
PEMBANGUNAN MDM
PELAKSANAAN KEGIATAN
LEGALISASI DOKUMENRENCANA INDUK OLEH
BUPATI/WALIKOTA
SOSIALISASI RENCANAINDUK PEMBANGUNANKEPADA PARA PIHAK
-
26
Sebelum melaksanakan rangkaian kegiatan penyusunan Rencana
Induk Pembangunan MDM, terlebih dahulu perlu dibentuk Tim
Penyusunan Rencana Induk Pembangunan MDM dan Penyiapan Pemandu
Lapangan.
Tim penyusunan rencana pembangunan MDM ditetapkan oleh
Bupati/Walikota yang terdiri dari Tim Pengarah dan Tim Pelaksana. Tim
pengarah diketuai oleh Kepala Bappeda kabupaten/kota dan
beranggotakan dinas/instansi terkait di kabupaten/kota. Sedangkan Tim
Pelaksana diketuai oleh Kepala BPDAS dengan anggotanya terdiri dari
perwakilan instansi teknis terkait di kabupaten/kota, kepala seksi lingkup
BPDAS, tenaga fungsional PEH lingkup BPDAS, perwakilan kelompok
masyarakat di lokasi MDM dan pihak lain yang dianggap perlu dan
mempunyai keahlian yang dibutuhkan, misal pakar dari perguruan tinggi,
lembaga koordinasi (forum) pengelolaan DAS, LSM dan/atau lembaga
penelitian.
Apabila belum tersedia tenaga Pemandu Lapangan atau Fasilitator
kegiatan pembangunan MDM maka harus dilakukan pelatihan Pemandu
Lapangan. Pemandu lapangan adalah staf BPDAS dan/atau
lembaga/instansi pengelola program atau kegiatan tingkat
kabupaten/kota dimana lokasi MDM akan dibangun. Kegiatan pelatihan
pemandu lapangan bertujuan untuk membangun kapasitas mereka dalam
penyelenggaraan pembangunan MDM, pendampingan masyarakat dan
membangun jejaring kerja dengan para pihak. Dengan demikian
diharapkan Pemandu Lapangan dapat bertindak sebagai fasilitator antara
pengelola program atau kegiatan dengan masyarakat. Pelatihan pemandu
lapangan ini bisa dilakukan oleh BPDAS atau oleh pihak lain yang memiliki
kompetensi dalam penyelenggaraan pelatihan. Pemandu lapangan juga
-
27
diharapkan bisa berperan aktif dalam penyusunan rencana induk
pembangunan MDM dan penyusunan rancangan kegiatan.
Gambaran kondisi biofisik, sosial ekonomi dan kelembagaan di MDM
sebaiknya didokumentasikan secara visual (di foto atau video) sebagai
data dasar (base line data) sebelum adanya intervensi kegiatan. Hal ini
sangat penting untuk evaluasi sebelum dan setelah adanya kegiatan di
dalam areal MDM.
Sebagian data dan informasi sosial ekonomi dan kelembagaan akan
berupa data sekunder yang bisa diperoleh dari berbagai instansi
pemerintah ataupun non-pemerintah, sedang data lainnya adalah data
primer. Data primer ini dapat digali dari berbagai local key informan,
seperti pedagang, lembaga keuangan lokal, pengurus koperasi, pengurus
kelompok tani dan tokoh masyarakat lokal atau dengan melakukan
observasi lapangan misalnya dengan metode transek.
A. Pengumpulan Data dan Informasi DAS Mikro
Pengumpulan data dan informasi diperlukan untuk perencanaan
pembangunan, perancangan pelaksanaan kegiatan dan monitoring
dan evaluasi.
Data dan informasi meliputi data dan informasi biofisik DAS
Mikro, sosial ekonomi dan kelembagaan masyarakat di dalam DAS
mikro. Data dan informasi biofisik DAS Mikro yang perlu diidentifikasi
dan dikumpulkan, sumber data dan informasi, cara mendapatkan data
dan informasi, serta uraian yang diperlukan disajikan dalam Tabel 2
sedangkan data dan informasi sosial, ekonomi dan kelembagaan
disajikan dalam Tabel 3. Data dan informasi DAS mikro yang
-
28
diperoleh dari penelaahan dan analisis peta, buku dan laporan perlu
diverifikasi di lapangan dengan melakukan cek lapangan. Peta kontur
(yang berasal dari peta topografi atau rupa bumi), peta tanah, dan
peta pengggunaan lahan yang berskala lebih kecil dari 1:10.000 perlu
dilakukan survei atau pemetaan lebih detail untuk mendapatkan
informasi pada 1:10.000 atau lebih besar. Pemetaan mengacu kepada
standar pemetaan.
-
29
Tabel 2. Jenis Data dan Informasi Iklim dan Biofisik DAS Mikro yang Diperlukan Untuk PerencanaanPembangunan MDM
No Jenis Data Uraian Mengenai KemungkinanPenggunaan
Sumber dan Cara Memperoleh
1 Iklim Data dan informasi iklim yang diperlukanterdiri dari:- Curah Hujan tahunan, Jumlah Bulan basah,
Bulan Kering Menurut Schmidt & Fergussonatau Oldeman
- Tipe iklim/agroklimat Menurut Schmidt &Fergusson, Koopen atau Oldeman
- Suhu, Kelembababn, Angin dan radiasiBulanan rata-rata dan distribusi dalamsetahun
- Gambaran distribusi ruang iklim dalambentuk tabulasi dan peta
Data iklim selain digunakan untuk analisispotensi wilayah, juga untuk analisis masalahyang terkait dengan erosi, hidrologi,kesesuaian lahan bagi tanaman tahunanmaupun tanaman semusim.
Sumber:- Peta Tipe Iklim/Agroklimat- Laporan Hasil Pengukuran di Stasiun
Klimatologi dan Meteorologi- Laporan LainnyaSumber tersebut terdapat di KantorKlimatologi, Lembaga PenelitianPertanian dan Kantor Lainnya.Data dan informasi iklim didapat denganmenganalisis data, peta dan citasilaporan resmi.
-
30
2 Topografi Data dan informasi topografi yang diperlukanterdiri dari:- Kelas kemiringan lahan (A: < 8%, B: 8-
15%, C: 15-25%, D: 25-40%, E: >40%)Untuk lahan pertanian kemiringan lerengkelas A dijadikan dua kelas yaitu < 3%,dan 3-8%.
- Luas setiap kelas kemiringan lahan.- Gambaran distribusi ruang dalam bentuk
tabulasi dan peta
Sumber:Peta Rupa Bumi-Bakosurtanal, skala >1:50.000 sebagai peta dasar untukpembuatan peta kontur skala > 1:10.000.Peta kontur dibuat dengan prosedurpemetaan standar.Apabila peta > 1:10.000 telah tersediadapat langsung digunakan.Peta Rupa Bumi terdapat di KantorBakosurtanal, atau kantor lainnya.Kelas kemiringan dan luas kemiringanlereng setiap lereng setiap kelas dianalisisdi peta skala > 1:10.000
3 Geologi Data dan informasi geologi yang diperlukanterdiri dari:- Sejarah pembentukan batuan- Struktur dan jenis batuan- Gambaran distribusi ruang dalam bentuk
tabulasi dan petaData dan informasi geologi diperlukan untukanalisis potensi/masalah longsor danketerkaitan batuan dengan sifat tanah.
Sumber: Peta Geologi (skala >1:250.000) gunakan skala terbesar yangtersedia. Penggalian informasi geologi,cukup menggunakan informasi dari peta.Peta Geologi tersedia di DirektoratGeologi Lingkungan-Bandung ataukantor/perpustakaan lainnya.Data dan informasi geologi didapatdengan menganalisis legenda peta danuraian dalam laporan pemetaan.
-
31
4 Tanah Data dan informasi tanah yang diperlukanterdiri dari:- Jenis tanah- Sifat fisik dan kimia tanah, yang terkait
dengan sifat kesuburan, erodibilitas danfaktor pembatas kemampuan lahan,kesesuaian lahan.
- Gambaran distribusi ruang dalam bentuktabulasi dan peta
Data dan informasi tanah diperlukan untukanalisis potensi/masalah erosi, kemapuanlahan dan kesesuaian lahan, produktivitaslahan
Sumber: Peta Jenis Tanah-PusatPenelitian Tanah, skala > 1:50.000sebagai peta dasar untuk pembuatan PetaTanah skala > 1:10.000.Peta tanah dibuat dengan prosedurpemetaan standar.Apabila peta 1:10.000 telah tersediadapat langsung digunakan.Peta jenis tanah skala > 1:50.000tersedia di Pusat Penelitian tanah, ataukantor lainnya.Data dan informasi tanah didapat darihasil analisis laboratorium atau pengujianlapangan. Distribusi sifat tanah dianalisisdi peta skala > 1:10.000
5 Hidrologi Data dan informasi hidrologi yang diperlukanterdiri dari:- Jaringan sungai/drainase- Lokasi mata air- Potensi air tanah- Potensi air permukaan- Debit sungai
Sumber:- Peta Hidrogeologi (skala > 1:
250.000)- Peta kontur hasil pemetaan skala >
1:10.000- Laporan hasil pengukuran debit- Laporan studi sumber daya air
wilayah
-
32
- Neraca Air DASData dan informasi hidrologi diperlukan untukmengetahui keadaan sekarang (pada saatpengukuran) nraca air DAS, potensi mata air,air tanah dan air permukaan
Peta hidrogeologi tersedia di DirektoratGeologi Lingkungan-Bandung, ataukantor lainnya. Laporan hasil pengukurandebit tersedia di BPSDA Kabupaten.Laporan studi mungkin tersedia diPerpuatakaan LembagaPenelitian/Perguruan Tinggi. Petahidrogeologi digunakan sebagai petadasar pemetaan air tanah. Jaringansungai dianalisis dari hasil pengukurankontur. Apabila data debit tidak tersedia,indikasi debit maksimum dan minimumdikumpulkan ketika pemetaan konturtanah.
6 Kemampuan/Kesesuaian Lahan
Data dan informasi kemampuan dankesesuaian lahan yang diperlukan terdiri dari:- Kelas Kemampuan Lahan- Kelas Kesesuaian LahanData ini diperlukan untuk analisis zonasiruang/penatagunaan lahan sesuai dengankelas kemampuan dan kesesuaian lahan
Sumber:- Peta Agroekologi (AEZ) dari BPTP
provinsi- Data dan informasi iklim- Data dan informasi Topografi Hasil
Pemetaan- Data dan Informasi Tanah Hasil
Pemetaan- Data dan Informasi Hidrologi hasil
-
33
pemetaan- Persyaratan tumbuh tanaman
semusim dan tahunanData dan informasi tersebut dianalisisuntuk mendapatkan faktor yangdiperlukan tanaman dan faktorpenghambat
7 JenisPenutupandanPenggunaan Lahan
Data dan informasi penutupan danpenggunaan lahan yang diperluka terdiri dari:- Jenis penutupan lahan: hutan alam,
hutan tanaman, kebun, kebun campuran,belukan, alang-alang, tanah kosong(gundul), padi sawah, bangunan, air.
- Jenis penggunaan lahan: hutankonservasi, hutan lindung, hutanproduksi, perkebunan negara,perkebunan rakyat, ladang/tegalan,sawah, pemukiman (kampung dan kota),sungai, kolam, danau.
- Selain jeni penutupan lahan, di setiapjenis penggunaan lahan dikumpulkaninformasi kerapatan pohon/tajuk danuntuk hutan konservasi khusunyadikumpulkan ionformasi keanekaragaman
Sumber data:Peta Rupa Bumi Bakosurtanal, PetaPenggunaan Lahan atau interpretasi CitraLandsat terbaru dari Lapan, yang dapatdigunakan sebagai indikator penutupanlahan. Data dan informasiskalaperencanaan pembangunan didapatdengan pemetaan penutupan lahan danpenggunaan lahan secara bersamaandengan pemetaan kontur/tanah.
-
34
jenis flora dan fauna.- Gambaran sebaran ruang dalam bentuk
tabulasi dan petaData ini diperlukan untuk analisispotensi/masalah yang terkait denganproduktivitas lahan, erosi dan hidrologi. Jugasebagai acuan kesesuaian lahan sertatindakan pengelolaan yang diperlukan.
8 KebijakanTata Ruang
Data dan informasi kebijakan tata ruang yangdiperlukan terdiri dari:- Arahan Penggunaan Kawasan (Kawasan,
Konservasi, Kawasan Produksi,Pengembangan Perkotaan) dalamperencanaan kabupaten
- Gambaran sebaran ruang dalam bentuktabulasi dan peta
Informasi ini diperlukan sebagai bahan crasscheck antara data perencanaan kabupatendengan hasil pengukuran dalampembangunan MDM untuk memastikan statuslahan lebih jelas
Sumber:Peta dan Laporan Rencana Tata RuangWilayah kabupaten skala terbesar yangtersediaPeta dan laporan ini tersedia di KantorBappeda kabupaten terkait
-
35
Tabel 3. Data dan Informasi Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan yang Diperlukan untuk PerencanaanPembangunan MDM
No
Jenis Data Uraian Mengenai Kemungkinan Penggunaan Sumber dan CaraMemperoleh
1. Kependudukan (jumlahKK, jiwa, ukuran KK,pertumbuhan pendudukdan kepadatan penduduk)
Data ini bersama dengan data lainnya seperti migrasipenduduk, penguasaan lahan dan pendapatan keluargaakan berguna dalam identifikasi dan analisis permasalahankemiskinan dan masalahan ketergantungan padakesempatan kerja dan pendapatan pertanian serta dalammerumuskan program-program pemecahannya
Monografi Desaatau Surveilapangan
2. Migrasi penduduk (migrasipermanent, migrasimusiman, alasan ekonomidan non-ekonominya)
Data ini bersama data lainnya seperti penguasaan lahan danpendapatan keluarga akan berguna dalam identifikasi dananalisis masalah kemiskinan dan masalah ketergantunganpada kesempatan kerja dan pendapatan pertanian sertadalam merumuskan program-program pemecahannya
Survei lapangan
3. Penguasaan Lahan (luasper keluarga, statuspenguasaan, distribusipenguasaan)
Data ini bersama data lainnya seperti data kependudukandan pendapatan keluarga akan berguna dalam identifikasidan analisis masalah kemiskinan dan masalahketergantungan pada kesempatan kerja dan pendapatanpertanian serta dalam merumuskan program-programpemecahannya
Monografi desaatau surveilapangan
4. Pendapatan Keluarga(pendapatan per tahun,
Data ini bersama data lainnya seperti data kependudukandan penguasaan lahan akan berguna dalam identifikasi dan
Survei lapangan
-
36
sumber pendapatan) analisis permasalahan kemiskinan dan masalahketergantungan pada kesempatan kerja dan pendapatanpertanian serta dalam merumuskan program-programpemecahannya
5. Input-output Usaha Tani(penggunaan tenagakerja, pupuk, pestisida,bibit serta produksi per haper tanaman per MT)
Data ini bersama dengan data lainnya seperti data harga-harga produk pertanian, harga-harga faktor produksipertanian dan luas penguasaan lahan dapat dipergunakanuntuk memahami sebab-sebab ketergantungan ekonomipada pertanian dan kemiskinan serta dalam merumuskanprogram-program pemecahannya
Survei lapanganatau interviewdengan PPLsetempat
6. Harga-harga FaktorProduksi (tenaga kerja,pupuk, bibit dan pestisida)
Data ini bersama dengan data lainnya seperti data harga-harga hasil pertanian dan kondisi pasar produk pertanianberguna dalam identifikasi dan analisis masalah pemasaranhasil-hasil pertanian serta dalam merumuskan program-program pemecahannya.
Survei lapanganatau interviewdengan PPLsetempat
7. Harga-harga hasilpertanian (gabah, beras,palawija, hortikultura, bijikopi, karet, dan lain-lain.
Data ini bersama dengan data lainnya seperti data harga-harga faktor produksi dan kondisi pasar produk pertanianberguna dalam identifikasi dan analisis masalah pemasaranhasil-hasil pertanian serta dalam merumuskan program-program pemecahannya
Survei lapanganatau interviewdengan PPLsetempat danpedagang setempat
8. Kondisi Pasar Produk-produk Pertanian (tingkatkemudahan mamasarkan,tingkat fluktuasi harga,
Data ini bersama dengan data lainnya seperti data harga-harga faktor produksi dan harga-harga hasil pertanian akanberguna dalam identifikasi dan analisis masalah pemasaranhasil-hasil pertanian serta dalam merumuskan program-
Survei lapanganatau interviewdengan PPLsetempat dan
-
37
tingkat kepuasan petaniterhadap harga-hargayang diterimanya danpanjangnya trantai tataniaga)
program pemecahannya pedagang setempat
9. Kondisi Hak PenguasaanLahan dan KonflikPertanahan(ketidakpastian kontrakbagi hasil/sewa,ketidakpastian hakpemilikan,perambahan/penyerobotan tanah dan keberadaantanah guntai)
Data ini bersama dengan data lainnya seperti datakependudukan, luas penggunaan lahandan pendapatankeluarga akan berguna dalam identifikasi dan analisismasalah status penguasaan dan konflik pertanahan sertadalam merumuskan program-program pemecahannya
Interview denganberbagai informankunci seperti PPL,kepala desa, tokoh-tokoh informal danpejabatpadainstansi terkaitseperti pejabat BPNsetempat dan DinasKehutanan
10.
Kondisi aksesibilitasmasyarakat pada pasarkredit formal (presentasepetani yang mendapatkredit produksi daribank/koperasi, tingkatketersediaan kreditdibandingkan dengan
Data ini bersama dengan data lainnya seperti data kondisipasar hasil-hasil pertanian dan pendapatan keluarga akanberguna dalam identifikasi dan analisis masalah kemiskinanserta dalam merumuskan program-program pemecahannya
Survei lapngan danatau interviewdengan PPL, BRIlokal, BPR, Bankswasta dan lain-lain.
-
38
kebutuhan petani danhambatan-hambatandalam memperoleh kredittersebut)
11.
Kondisi KelembagaanFormal seperti LKMD,Koperasi, Kelompok Tani(keberadaan, partisipasimasyarakat sertaefektivitasnya dalammenggalang kerjasamadan melayani kepentinganmasyarakat.
Data ini bersama dengan data kondisi kelembagaan informaldapat digunakan dalam identifikasi dan analisis masalahkerjasama antar anggota masyarakat serta dalammerumuskan program-program untuk mengatasinya
Interview denganberbagai informankunci seperti PPL,Kepala Desa dantokoh-tokohinformal desa.
12.
Kondisi kelembagaaninformal seperti arisan dangotong royong(keberadaan, partisipasimasyarakat sertaefektivitasnya dalammenggalang kerjasamadan melayani kepentinganmasyarakat)
Data ini bersama dengan data kondisi kelembagaan formaldapat digunakan dalam identifikasi dan analisis masalahkerjasama antar anggota masyarakat serta dalammerumuskan program-program kelembagaan untukmemfasilitasi kerjasama antar anggota masyarakat.
Interview denganberbagai informankunci seperti PPL,Kepala Desa dantokoh-tokohinformal desa.
-
39
B. Analisa Potensi dan Permasalahan
Analisa potensi dan permasalahan mencakup potensi dan
masalah sumberdaya biofisik, sumberdaya manusia dan sosial yang
dapat mendorong dan menghambat dalam pencapaian tujuan
pengelolaan sumberdaya alam DAS Mikro. Analisa potensi dan
permasalahan dilakukan melalui penelaahan secara sistematis dan
logis terhadap data, informasi dan observasi lapangan. Analisa
potensi dan permasalahan memerlukan tingkat keahlian yang mampu
menentukan ketepatan dalam identifikasi potensi dan masalah serta
faktor-faktor penyebabnya. Dalam kegiatan ini diperlukan dukungan
fasilitasi dari berbagai pihak, seperti pakar, LSM, pejabat birokrat
yang keahliannya relevan. Analisis potensi dan permasalahan
dilakukan dengan menggunakan metode partisipatif seperti
Participatory Rural Appraisal (PRA), FGD (Focus Group Discussion),
LFA (Logical Framework Analisis) yang melibatkan multi-pemangku
kepentingan. Keunggulan metode yang melibatkan para pihak
pemangku kepentingan dibandingkan dengan wawancara secara
individu atau dengan sekelompok orang tertentu; yaitu potensi dan
masalah dapat dirumuskan lebih komprehensif, partisipatif sehingga
disadari banyak pihak, dan dapat dipecahkan berdasarkan
kepentingan bersama. Dalam hal ini keahlian fasilitator sangat
menentukan terutama jika muncul banyak sekali permasalahan baik
biofisik, sosial ekonomi maupun kelembagaan yang dikemukakan
oleh peserta pertemuan dan menjadi sangat kompleks.
-
40
Fasilitator harus mampu membuat struktur masalah dengan baik
sehingga jelas permasalahan pokoknya.
Potensi dan permasalahan diidentifikasi dan dianalisis menurut
ruang untuk dapat menggambarkan potensi dan permasalahan
biofisik sumberdaya alam, sosial ekonomi masyarakat dan
kelembagaan menurut lokasi di dalam DAS Mikro. Data dan informasi
dalam bentuk Peta atau Tabulasi-Narasi yang menggambarkan
sebaran kondisi sekarang dari sumberdaya alam, sumberdaya
manusia dan kelembagaan lokal menurut kampung/desa sudah
dipersiapkan sebelumnya sebagai hasil dari pengumpulan data dan
informasi DAS Mikro, sebagai bahan dalam identifikasi/analisis
masalah. Langkah-langkah dalam analisis masalah menggunakan LFA
disajikan dalam Gambar 6.
-
41
Penjelasan:
1. Tulis dengan singkat MASALAH INTI pada kartu dan tempelkan di papan.
2. Tulis penyebab-penyebab utama dan langsung terjadinya masalah inti pada kartu-kartudan letakkan langsung di bawah masalah inti. Teruskan dengan proses yang sama padatingkat-tingkat yang lebih rendah.
3. Tulis akibat-akibat langsung terjadinya masalah inti pada kartu-kartu dan letakkanlangsung di atas masalah inti. Teruskan pada proses yang sama pada tingkat-tingkatyang lebih tinggi.
4. Bentuk sebuah diagram yang menunjukan rangkaian hubungan sebab akibat yang utamadan langsung antara satu tingkat dengan tingkat di atasnya.
5. Periksa dan sempurnakan semua ungkapan, kaitan dan bentuk diagram sehingga tidakmenimbulkan penafsiran yang berbeda-beda.
Catatan:1. Rumuskan MASALAH sebagai KONDISI NEGATIF
2. Satu kartu hanya memuat SATU GAGASAN saja dengan ungkapan yang terdiri darisebanyak-banyaknya 6 kata.
Gambar 6. Langkah Analisis Masalah (dalam Logical FrameworkAnalysis, LFA)
-
42
Isu-isu yang sering dijadikan masalah yang terkait dengan
biofisik DAS antara lain adalah: pengrusakan hutan, lahan kritis,
aliran permukaan dan erosi, longsor, sedimentasi, penurunan kualitas
air dan banjir. Terjadinya masalah-masalah ini disebabkan oleh
ketidak-sesuaian penerapan teknologi dan aspek-aspek sosial,
ekonomi, budaya dan kelembagaan.
Sedangkan permasalahan sosial, ekonomi dan kelembagaan
yang sering ditemukan terjadi di wilayah DAS, yaitu: (a) masalah
kemiskinan, (b) masalah ketergantungan yang tinggi pada
kesempatan kerja dan pendapatan pertanian, (c) masalah status dan
konflik penguasaan lahan, (d) masalah pemasaran hasil-hasil
pertanian, (e) masalah kerjasama antar masyarakat.
Perlu diperhatikan bahwa suatu masalah dapat disebabkan
oleh lebih dari satu faktor. Masalah-masalah tersebut sebenarnya
tidaklah selalu bersifat mutually exclusive satu dengan lainnya. Misal,
masalah kemiskinan dapat terkait dengan masalah produk-produk
pertanian yang merugikan petani. Struktur pasar oligopsonistik
(jumlah pembeli jauh lebih sedikit dari produsen/penjual sehingga
pembeli lebih dominan dalam menentukan harga) serta
ketidakefisienan rantai tata niaga produk-produk pertanian membuat
harga-harga hasil pertanian yang diterima petani cukup rendah.
Harga yang rendah bersama-sama dengan penguasaan lahan yang
sempit membuat seorang petani menjadi miskin.
-
43
Jadi masalah kemiskinan erat kaitannya dengan masalah pemasaran
hasil-hasil pertanian.
Permasalahan pokok biofisik, sosial, ekonomi dan kelembagaan
yang umum ditemukan dalam pengelolaan DAS serta faktor-faktor
penyebabnya adalah sebagaimana tersaji dalam Tabel 4.
Tabel 4. Contoh Permasalahan Biofisik, Sosial Ekonomi,Kelembagaan dan Kemungkinan PenyebabUtamanya
No PermasalahanPokok
Kemungkinan Penyebab Utama
Biofisik/Teknis
1 Aliran Permukaan danErosi
(a) Pemanenan hutan di lahan miring tanpa reboisasi
(b) Pembukaan hutan di lahan miring untuk ladang
(c) Cara bercocok tanam tidak menggunakan teknikkonservasi tanah dan air di lahan miring
(d) Meluasnya areal terbangun (built up/paved area)(e) ......
2 Longsor (a) Pembukaan hutan di lereng terjal
(b) Bertani di lereng curam/terjal
(c) Tidak ada penguatan tebing
(d) Erosi tebing sungai
(e) .....
3 Sedimentasi (a) Aliran permukaan, erosi dan longsor di hulu tinggi
(b) Tidak ada sediment trap baik di hulu maupun di hilir
(c) ......
4 Kualitas Air (sungai) (a) Aliranpermukaan, erosi dan longsor di hulu tinggi
(b) Erosi tebing sungai
(c) Buangan limbah ke sungai
(d) ......
5 Banjir (a) Aliran permukaan di hulu tinggi
(b) Tidak ada pengendalian aliran permukaan di hulu dan
-
44
No PermasalahanPokok
Kemungkinan Penyebab Utama
pengelakan ke hilir
(c) Aliran permukaan melebihi kapasitas tampungmorfologi sungai di dataran rendah
(d) ......
... .................. .................
Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan
1 Masalah Kemiskinan (a) Penguasaan lahan sempit
(b) Keterbatasan teknologi produksi
(c) Masalah pemasaran (harga produk rendah)
(d) Produktivitas dan kualitas produk yang rendah
(e) Keterbatasan modal
(f) .........
2 Masalahketergantungan yangtinggi padakesempatan kerja danpendapatan pertanian
(a) Keterampilan yang rendah dan terbatas
(b) Keterbatasan modal
(c) Keterbatasan kesempatan kerja di luar pertanian
(d) .....
3 Masalah status dankonflik penguasaanlahan
(a) Bukti pemilikan yang lemah
(b) Kontrak bagi hasil, sewa dan gadai yang tidak tertulis
(c) Lemahnya penegakan hukum pertanahan
(d) ......
4 Masalah pemasaranhasil-hasil pertanian
(a) Struktur pasar yang oligopsonistik
(b) Rantai tataniaga yang panjang dan tidak efisien
(c) Fasilitas transportasi yang buruk
(d) Kualitas produk rendah
(e) ......
5 Masalah lemahnyakerjasama antaranggota masyarakat
(a) Kesenjangan ekonomi
(b) Kurangnya rasa saling percaya
(c) Kurangnya kepedulian bermasyarakat
(d) ......
... .................. .................
Keterangan : Permasalahan pokok dan penyebabnya diisi dengan temuan di masing-masing lokasi (permasalahan dan penyebabnya dalam tabel tersebutdapat ditambah atau dikurangi, atau bahkan berbeda sama sekali).
-
45
C. Penyusunan Rencana Induk Pembangunan
Sebelum melaksanakan penyusunan rencana induk
pembangunan MDM, Tim Penyusunan Rencana Induk Pembangunan
MDM atau Pemandu Lapangan terlebih dahulu harus melakukan
sosialisasi gagasan pembangunan MDM kepada masyarakat di lokasi
MDM definitif (calon lokasi terpilih). Dalam sosialisasi ini harus
dijelaskan manfaat pembangunan MDM secara umum dan manfaat
pembangunan MDM bagi masyarakat yang terlibat.
Tahapan penyusunan rencana induk pembangunan MDM terdiri dari
beberapa kegiatan utama, yaitu:
1. Perumusan/pembentukan tujuan bersama masyarakat
Berdasarkan pada hasil identifikasi potensi dan analisis
permasalahan MDM, Tim merumuskan tujuan bersama dengan
masyarakat sehingga masyarakat dapat:
a. Menetapkan harapan, tujuan dan keinginan tentang masa
depannya terutama yang terkait pengelolaan areal MDM.
b. Meningkatkan rasa memiliki terhadap program dan kegiatan
yang akan dikembangkan/dilaksanakan
c. Menyepakati agenda bersama, tujuan prioritas dan kendala
yang harus diwaspadai.
Pembentukan/perumusan tujuan bersama masyarakat
adalah teknik untuk membantu masyarakat membayangkan
-
46
masa depan yang ideal untuk mereka (kondisi biofisik mikro DAS
dan sosial ekonomi masyarakat). Hasil dari kegiatan ini adalah
terumuskannya tujuan serta prioritas yang harus diutamakan.
Tujuan ini menjadi titik awal bagi rencana pembangunan MDM
selain tujuan umum pembangunan MDM. Tujuan yang telah
disepakati bersama dengan masyarakat harus terdokumentasikan
agar bisa dipertanggungjawabkan. Pada dasarnya, perumusan
tujuan adalah meniadakan (membuat positif) permasalahan
(yang selalu dianggap negatif) secara layak.
Proses perumusan tujuan dimulai dari hierarki masalah
paling atas kemudian ke yang paling rendah, dan berhenti ketika
rumusan tujuan sudah dianggap operasional mengatasi masalah.
Contoh analisis masalah dari masalah yang tertulis dalam Tabel
4 disajikan dalam Gambar 7 dan rumusan tujuannya disajikan
dalam Gambar 8.
-
47
Keterangan: Struktur masalah dalam pengelolaan DAS diisi sesuai dengan temuan dimasing-masing lokasi (permasalahan dalam bagan tersebut dapat ditambahatau dikurangi atau bahkan berbeda sama sekali)
Gambar 7. Contoh Struktur Masalah dalam Pengelolaan DAS
PEMANENANHUTAN TANPA
REBOISASI
PERAMBAHAN HUTAN
KONVERSI HUTANTANPA TINDAKAN
KONSERVASITANAH DAN AIR
(KTA)
PERTANIAN TANPATINDAKAN
KONSERVASITANAH DAN AIR
(KTA)
PENEGAKANHUKUM LEMAH
HUKUMLINGKUNGAN
BELUMMEMADAI
PERATURANYANG
KONTRADIKTIF
PENGETAHUAN(KTA)
MASYARAKATRENDAH
PEMILIKANLAHAN SEMPIT
TIDAK ADAINSENTIF UNTUK
KTA
PENGUASAANTEKNIK (KTA)MASYARAKAT
RENDAH
PENYULUHANDAN PELATIHANKURANG/BELUM
ADA
KESEMPATANKERJA DI LUAR
PERTANIANTERBATAS
NILAI PRODUKPERTANIAN
RENDAH
KELEMBAGAANSOSIAL RENDAH
PENGAMANAN LAHAN(& HUTAN) BELUM
BERHASIL
REHABILITASI LAHAN(& HUTAN) BELUM
BERHASIL
EROSISEDIMENTASI
DI HILIR TINGGIFREKUENSI BANJIR
DI HILIR TINGGI
LAHAN HIDROOROLOGIS KRITIS
-
48
PENGETAHUAN(KTA) MASYARAKAT
RENDAH
PENGUASAAN TEKNIK(KTA) MASYARAKAT
RENDAH
PENYULUHAN DANPELATIHAN
KURANG/BELUMADA
Berdasarkan contoh struktur masalah yang disajikan dalam Gambar 7, struktur
di atas masalah {Pengamanan Lahan (dan hutan) belum berhasil} dan
{Rehabilitasi Lahan (dan hutan) belum berhasil} akan hilang (teratasi) ketika
atau apabila masalah pengamanan Lahan (dan Hutan) dan Rehabilitasi Lahan
(dan Hutan) dapat dilaksanakan, sehingga Tujuan dari MDM dengan kondisi
struktur masalah seperti contoh di atas dapat dirumuskan sebagai berikut:
1. Mengamankan sumberdaya lahan (dan hutan) yang masih baik dan;
2. Merehabilitasi lahan (dan hutan) yang telah terdegradasi fungsinya.
Menghilangkan masalah dalam struktur masalah di bawahnya dirumuskansebagai output (luaran) dan outcome (hasil) dari suatu kegiatan atau program.Misalnya masalah-masalah:
Diatasi dengan kegiatan penyuluhan dan pelatihan.
Output: dari kegiatan tersebut adalah: masyarakat yang mendapatpenyuluhan dan pelatihan pengetahuan dan penguasaan teknikkonservasi tanah dan air meningkat
Outcome: Meningkatnya pengetahuan dan penguasaan teknik konservasi tanahdan air.
Dampak: Dengan tercapainya outcome kegiatan penyuluhan dan pelatihandan outcome dari kegiatan lainnya, misalnya tersedianya insentifpenggunaan teknik konservasi yang baik, maka kegiatan penyuluhandan pelatihan dapat mendorong tercapainya tujuan.
Gambar 8. Contoh Rumusan Tujuan Dari Struktur Masalah
Rumusan tujuan yang meniadakan masalah di hierarki
paling atas menjadi tujuan jangka panjang, sedangkan yang
dibawahnya merupakan tujuan antara atau sasaran, sedangkan
yang paling bawah merupakan luaran atau output langsung
-
49
(jangka pendek) yang diharapkan. Struktur tujuan tidak harus
sama dengan struktur masalah, karena beberapa masalah bisa
dipositifkan dengan satu tujuan.
2. Perumusan program dan kegiatan bersama masyarakat
Setelah tujuan disepakati, langkah selanjutnya adalah
menentukan strategi/jalur untuk mencapai tujuan tersebut.
Strategi tersebut dijabarkan dalam bentuk program dan kegiatan
yang didalamnya harus menyebutkan bagaimana, siapa dan
kapan program dan kegiatan dilaksanakan. Perumusan program
dan kegiatan bersama masyarakat akan mendatangkan
keuntungan berupa:
a. Masyarakat bisa mengidentifikasi program dan kegiatan apa
yang dapat mereka lakukan sendiri dan pada tahapan mana
mereka harus mendapat bantuan dari BPDAS, Forum DAS,
SKPD kabupaten terkait, LSM, Swasta atau pihak-pihak lain
yang terkait.
b. Pemerintah bisa mengidentifikasi komitmen masyarakat
dalam melaksanakan pembangunan MDM.
c. Program dan kegiatan yang dipilih benar-benar keinginan
masyarakat sehingga masyarakat akan lebih merasa memiliki
dan bertanggungjawab untuk melaksanakannya.
Langkah untuk merumuskan strategi dimulai dengan
membandingkan tujuan yang disepakati dengan kondisi saat ini
-
50
dan permasalahan yang dihadapi sehingga bisa mengidentifikasi/
menentukan program dan kegiatan yang harus dilakukan untuk
mencapai tujuan dan memecahkan masalah yang ada. Contoh
alternatif program dan kegiatan untuk mengatasi permasalahan
yang dihadapi (contoh dalam Tabel 4) disajikan dalam Tabel 5.
Kegiatan sebagai jalan keluar permasalahan harus
mempertimbangkan kemampuan sumberdana, teknis dan waktu
pencapaian.
Tabel 5. Program-program yang Mungkin Dikembangkanuntuk Mengatasi Permasalahan Pokok
No. PermasalahanPokok
Program-program yang MungkinDikembangkan
Teknis
1 Aliran permukaandan erosi
(a) Reboisasi
(b) Hutan kemasyarakatan
(c) Pertanian menggunakan teknik konservasitanah dan air
(d) Sumur resapan di areal terbangun
2 Longsor (a) Menjaga tebing dari penebangan danpenggunaan untuk pertanian
(b) Penguatan tebing
3 Sedimentasi (a) Cek dam
(b) Gully plug
4 Kualitas Air (sungai) (a) Penjagaan sempadan sungai
(b) Pengolahan air limbah
5 Banjir (a) Kantong-kantong air di hulu
(b) Bangunan pengelak di hilir
... .................. .................
Sosial, ekonomi dan kelembagaan
1 Masalah Kemiskinan (a) Pengembangan koperasi pertanian
-
51
No. PermasalahanPokok
Program-program yang MungkinDikembangkan
(b) Penjaminan harga produk pertanian,kehutanan
(c) Pemberian kredit pertanian
(d) Pemberian bantuan teknologi pengolahanhasil pertanian
(e) Perluasan kesempatan kerja dan berusaha
2 Masalahketergantungan yangtinggi padakesempatan kerjadan pendapatanpertanian
(a) Pelatihan kerja non pertanian
(b) Pemberian bantuan modal usaha nonpertanian
3 Masalah status dankonflik penguasaanlahan
(a) Sertifikasi tanah pertanian
(b) Penegakan UUPA 1960
(c) Penyelesaian sengketa pertanahan
4 Masalah pemasaranhasil-hasil pertanian
(a) Program penjaminan harga hasil pertanian
(b) Program kemitraan usaha
(c) Program pengembangan koperasi pertanian
(d) Program bantuan teknologi pengolahanhasil pertanian
5 Masalah lemahnyakerjasama antaranggota masyarakat
(a) Program pengembangan kelembagaankerjasama antar masyarakat (koperasipertanian, kelompok tani, dll.)
(b) Program pengembangan kelembagaan
... .................. .................
Keterangan: Program yang mungkin dikembangkan dan permasalahan pokokdiisi sesuai dengan temuan di masing-masing lokasi (programyang mungkin dikembangkan dan permasalahan dalam tabeltersebut dapat ditambah atau dikurangi, atau bahkan berbedasama-sekali.
3. Perumusan indikator dan sistem monitoring dan evaluasi
bersama masyarakat
-
52
Indikator merupakan ukuran tujuan yang ingin dicapai oleh
suatu program/kegiatan. Indikator mengandung dimensi: jumlah,
mutu, waktu, tempat dan kelompok sasaran. Indikator harus
merupakan ukuran-ukuran yang mudah diterapkan dan
diverifikasi. Sumber informasi untuk verifikasi dapat berupa data
statistik resmi, dokumen perencanaan, notulen rapat atau hasil-
hasil survei.
Sistem monitoring merupakan sistem pemantauan
pencapaian indikator kinerja (tujuan berjenjang, terutama output
dan outcome) yang logis untuk dapat dilaksanakan. Sistem
evaluasi merupakan sistem penilaian pencapaian indikator kinerja
sebagai umpan balik terhadap peningkatan kinerja dalam
percepatan pencapaia tujuan yang ditetapkan. Uraian
perencanaan sistem monitoring dan evaluasi disajikan dalam Bab
VI.
Masyarakat harus diajak berdiskusi dalam menentukan
indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan serta
menentukan sitem monitoring dan evaluasi yang akan
digunakan. Hal itu bertujuan agar masyarakat bisa lebih
bertanggung jawab dan lebih terarah dalam melaksanakan
kegiatan pembangunan MDM serta bisa berperan aktif dalam
monitoring dan evaluasinya.
4. Penyusunan Draft Rencana Pembangunan MDM (Draft 0)
-
53
Penyusunan dokumen rencana induk pembangunan MDM
(draft 0) dilakukan oleh Tim Penyusunan Rencana Pembangunan
MDM berdasarkan masukan bahan-bahan rencana yang telah
disepakati bersama masyarakat. Dalam draft tersebut harus
terformulasikan tujuan, strategi (program dan kegiatan),
indikator dan sistem monitoring dan evaluasi.
Materi/isi Dokumen Draft Rencana Induk Pembangunan terdiri
dari:
a. Latar Belakang Perlunya Pembangunan MDM
Menjelaskan alasan-alasan pokok pembangunan MDM
b. Tujuan Pembangunan MDM
Menyajikan tujuan umum pembangunan MDM dan tujuan
khusus yang disesuaikan dengan potensi dan permasalahan
yang ada.
c. Metode Penyusunan Rencana Induk Pembangunan MDM
Menjelaskan tentang kriteria pemilihan lokasi dan prosedur
penyusunan rencana induk pembangunan MDM.
d. Keadaan Umum Areal Model DAS Mikro
Menggambarkan kondisi biofisik, sosial ekonomi dan
kelembagaan sosial di Areal Model DAS Mikro
e. Potensi dan Permasalahan
-
54
Menjelaskan potensi dan permasalahan, serta struktur
masalah (contoh Tabel 4 dan Tabel 5) dalam pengelolaan
DAS di wilayah kerja BPDAS dan yang dihadapi dalam
pengelolaan Model DAS Mikro.
f. Program dan Kegiatan Pembangunan MDM
Menguraikan program dan kegiatan yang terdiri dari
pembangunan fisik (kurun waktu 5 tahun) untuk mencapai
tujuan yang telah disepakati. Mungkin ada kegiatan-kegiatan
yang menyangkut pemberdayaan atau pendampingan
masyarakat yang memerlukan waktu lebih dari 5 tahun, hal
ini harus dideskripsikan secara jelas dalam rencana. Program
dan kegiatan hendaknya disusun berdasarkan luaran
(output) kegiatan tahunan beserta indikator-indikator
pencapaiannya serta asumsi-asumsi yang digunakan.
Selain itu di dalam program dan kegiatan juga harus
dirumuskan mengenai:
1) Peran para pihak dalam pelaksanaan program dan
kegiatan yang telah direncanakan sehingga jelas tugas
dan batas-batas kewenangan yang dimiliki oleh setiap
unsur pelaksana.
2) Pembiayaan untuk setiap program dan kegiatan meliputi
perkiraan besaran biaya dan sumber pendanaan.
-
55
3) Tata waktu pelaksanaan kegiatan mulai persiapan
sampai kegiatan pembangunan di masing-masing lokasi
kegiatan.
Program dan kegiatan bisa disajikan dalam bentuk matrik
seperti yang dikemukakan dalam contoh matrik program dan
kegiatan pada Tabel 6.
-
56
Tabel 6. Contoh Matrik Program dan Kegiatan Dalam Pembangunan MDM
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN MDM (tahun.... s/d. tahun .........)
No. Program Kegiatan LuaranIndikator
pencapaian
PenaggungJawab
Kegiatan
PerkiraanBiaya
TataWaktu/TahunPelaksanaan
Asumsi YangDigunakan
1.
2.
3.
4.
-
57
g. Rencana Monitoring dan Evaluasi
Rencana monitoring dan evaluasi menguraikan tentang tata
cara/metode pengukuran, indikator, lokasi pengukuran,
penanggung jawab pengukuran dan mekanisme pelaporan
hasil kegiatan. Kegiatan monitoring dan evaluasi MDM tidak
terbatas pada selesainya kegiatan fisik pembangunan areal
model, tetapi bisa jauh lebih lama karena luaran dan dampak
areal model harus dimonitor dan dievaluasi dalam jangka
panjang, misalnya untuk model hutan rakyat seharusnya
dilakukan moitoring dan evaluasi minimal selama satu daur
tebang.
h. Peta-peta Penunjang
Dalam pembuatan peta-peta supaya menggunakan peta
dasar yang baik/standar seperti Peta Rupa Bumi atau hasil
pengukuran lapang. Peta yang dihasilkan skala 1:10.000 atau
lebih besar dan disajikan mengikuti ketentuan kartografi
yang sudah lazim digunakan di Indonesia.
5. Pembahasan Draft Rencana Pembangunan MDM
Draft rencana induk pembangunan MDM yang telah
disusun oleh BPDAS dan tenaga pakar kemudian dibahas
bersama-sama dengan SKPD kabupaten terkait, LSM, Pemerintah
Kecamatan dan Desa serta pihak-pihak lain yang terkait.
Pembahasan draft rencana pembangunan secara partisipatif
minimal dilaksanakan sebanyak 2 kali yaitu pada saat
-
58
pembahasan draft 0 dan pembahasan draft final. Dalam tahapan
ini, tujuan dan strategi yang telah dirumuskan bersama
masyarakat ditajamkan kembali dengan mengakomodir masukan
dari instansi-instansi terkait serta dengan mempertimbangkan
kelayakan teknis, ekonomi, sosial, ekologi dan politik. Dalam
tahapan ini harus sudah dirumuskan peran dan tanggungjawab
stakeholders dalam setiap tahapan pengelolaan/pembangunan
MDM baik dalam perencanaan, pelaksanaan program dan
kegiatan maupun dalam monitoring dan evaluasi.
6. Finalisasi Rencana Induk Pembangunan MDM
D. Legalisasi Rencana
Agar rencana pembangunan MDM yang telah disusun dapat
berdaya guna, rencana tersebut harus dibahas, dinilai, disetujui dan
disahkan oleh pihak-pihak terkait dan berwenang. Untuk itu rencana
induk pembangunan MDM yang telah disusun oleh Tim Penyusun,
disetujui oleh Bappeda kabupaten/kota dan disahkan oleh
Bupati/Walikota.
Rencana pembangunan MDM yang telah disahkan,
disampaikan dan disosialisasikan kepada pihak-pihak terkait, yaitu
instansi teknis pemerintah daerah kabupeten dan pihak lainnya yang
terlibat langsung dalam pelaksanaan kegiatan sesuai dengan hasil
analisis peran dalam rencana tersebut.
-
59
BAB VI
PELAKSANAAN PEMBANGUNAN MODEL DAS MIKRO
Pelaksanaan pembangunan areal Model DAS Mikro dilakukan oleh
instansi teknis sektoral (Pemerintah, Satuan Kerja Perangkat
Daerah/SKPD Provinsi/ Kabupaten/Kota), Badan Usaha Milik Negara
(BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Badan Usaha Milik
Swasta (BUMS) serta Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) sesuai dengan
tugas dan kewenangannya masing-masing dengan melibatkan
masyarakat. Pelaksanaan pembangunan MDM harus mengacu kepada
Rencana Induk Pembangunan Areal Model DAS Mikro yang telah
ditetapkan serta didahului dengan penyusunan Rancangan Pelaksanaan
Kegiatan. Dengan demikian kegiatan/model yang dilaksanakan oleh
masing-masing pihak tersebut mendukung pencapaian tujuan dan
sasarannya sekaligus mendukung pencapaian tujuan pembangunan MDM
yang telah disepakati bersama. Diagram alir proses pelaksanaan
pembangunan MDM disajikan dalam Gambar 9.
-
60
Gambar 9. Diagram alir proses pelaksanaan pembangunan MDM
A. Penyusunan Rancangan Pelaksanaan Kegiatan
Rancangan pelaksanaan adalah rencana lebih detail
(penjabaran) dari kegiatan dalam rencana induk pembangunan yang
PELAKSANAAN PEMBANGUNANMDM
RENCANA INDUK PEMB. MDM
PELAKSANAAN PROGRAM DANKEGIATAN/MODEL DALAM
MDM DI LAPANGAN
IDENTIFIKASI CIRI TAPAK KEGIATAN
PERUMUSAN RANCANGAN PELAKSANAANKEGIATAN
PENYUSUNAN DOKUMEN RANCANGANPELAKSANAAN KEGIATAN
PENYUSUNAN RANCANGANPELAKSANAAN KEGIATAN
LEGALISASI RANCANGAN PELAKSANAANKEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
PENGUATAN KELEMBAGAANPETANI DAN KOORDINASI
ANTAR SEKTOR
-
61
telah disusun. Penyusunan rancangan pelaksanaan kegiatan
dilaksanakan oleh instansi teknis sektoral (Pemerintah, Satuan Kerja
Perangkat Daerah/SKPD Provinsi/Kabupaten/Kota), BUMN, BUMD,
BUMS atau LSM yang akan melaksanakan program/kegiatan.
Rancangan pelaksanaan disusun sebelum kegiatan dilaksanakan,
idealnya setahun sebelum kegiatan dilaksanakan (t-1) atau pada
tahun yang sama saat kegiatan akan dilaksanakan (t-0).
Penyusunan rancangan ini harus dilakukan secara partisipatif,
terutama dengan melibatkan masyarakat yang akan melaksanakan
kegiatan (kelompok sasaran). Dalam penyusunannya harus
berkoordinasi dan berkonsultasi dengan semua pihak terkait,
khususnya BPDAS dan Bappeda. Dalam proses penyusunan ini,
fasilitator (seperti tenaga ahli, pemandu lapangan, LSM dan birokrat
pemerintah terkait) dapat dilibatkan. Rancangan kegiatan, terutama
yang bersifat fisik, dibuat dengan menggunakan peta skala lebih
besar dari atau sama dengan 1:2500.
Rancangan kegiatan mencakup unsur-unsur seperti yang
disajikan dalam Tabel 7. Paling sedikit ada sembilan unsur yang
perlu direncanakan, yaitu: (a) kelompok target, (b) pelaku kegiatan,
(c) tempat/lokasi kegiatan, (d) jenis kegiatan, (e) luaran/output, (f)
strategi pelaksanaan kegiatan, (g) anggaran kegiatan, (h)
bahan/alat, (i) dokumentasi kegiatan, dan (j) jadwal pelaksanaan
kegiatan.
-
62
Tabel 7. Unsur-unsur dan Uraian dalam Rancangan Kegiatan
No. Unsur Kegiatan Uraian
1. Kelompok target Tetapkan siapa saja yang menjadi sasaranpelaksanaan rencana program/kegiatan, jumlahnya,serta peran/kontribusi yang diharapkan
2. Pelaku kegiatan Bila kelompok target bukan pelaku kegiatan, jelaskansiapa pelaku dan apa yang dilakukannya
3. Tempat/Lokasi Tetapkan dimana kegiatan akan dilakukan
4. Jenis Kegiatan Uraikan kegiatan apa saja yang akan dilakukan
5. Luaran (output) Uraikan/tetapkan luaran yang harus dicapai dari setiapkegiatan
6. Strategi pelaksanaankegiatan
Tetapkan cara/strategi melaksanakan kegiatan yangtelah direncanakan
7. Anggaran Tetapkan berapa anggaran yang dibutuhkan, besaranggaran, sumber anggaran dan mekanismepertanggungjawaban penggunaannya
8. Bahan/Alat Tetapkan bahan/alat apa saja yang dibutuhkan untukpelaksanaan kegiatan, kualitasnya dan sumbernya
9. Jadwal Tetapkan jadwal implementasi dari kegiatan-kegiatanyang direncanakan
10. Dokumentasi Pelaksanaan kegiatan harus terdokumentasi denganbaik untuk keperluan pengawasan dan bahan masukanuntuk perencanaan selanjutnya. Oleh karena itu,metode dan kegiatan dokumentasi harus direncanakandengan baik
Kegiatan pokok dalam penyusunan rancangan pelaksanaan
kegiatan terdiri dari 1) Identifikasi Ciri Tapak Kegiatan, 2)
Penyusunan Dokumen Rancangan Kegiatan, dan 3) Legalisasi
Rancangan Kegiatan. Uraian masing-masing kegiatan pokok tersebut
adalah sebagai berikut:
-
63
1. Identifikasi Ciri Tapak Kegiatan
Penyusunan rancangan pelaksanaan diawali dengan
kegiatan identifikasi lebih rinci mengenai ciri-ciri tapak kegiatan,
yang meliputi ciri-ciri biofisik, sosial ekonomi dan budaya
termasuk kelembagaan sosial di lokasi tempat kegiatan
pembangunan yang akan dilaksanakan.
a. Ciri Biofisik
Komponen biofisik yang perlu pendalaman dalam hal
tingkat ketelitiannya adalah data kontur, jenis tanah, saluran
drainase dan penutupan lahan. Data ini dapat diperoleh
dengan melakukan survei lapangan dengan skala yang
memadai, yaitu lebih besar dari 1:2500.
b. Ciri Sosial, Ekonomi dan Budaya
Data sosial, ekonomi dan budaya yang diperlukan
adalah jumlah dan ukuran keluarga, tingkat pendapatan,
sumber pendapatan, pola urbanisasi, domisili (di dalam/di
luar areal DAS mikro), luas dan status penguasaan lahan,
ketergantungan terhadap lahan, curahan tenaga kerja untuk
pertanian, kondisi pasar produk-produk pertanian, kondisi
pasar kredit, kondisi sarana dan prasarana perhubungan dan
angkutan, keberadaan dan kegiatan kelembagaan kerjasama
masyarakat baik dalam bidang ekonomi maupun sosial
budaya.
-
64
2. Penyusunan Dokumen Rancangan Kegiatan
Dokumen rancangan pelaksanaan menguraikan rencana
detail pelaksanaan kegiatan, dari mulai persiapan sampai
rencana pelaksanaan pembangunan. Dokumen Rancangan
Pelaksanaan dari suatu program dan/atau kegiatan meliputi:
a. Latar Belakang
b. Tujuan
c. Kondisi Tapak Kegiatan
d. Rancangan Kegiatan (seperti diuraikan dalam Tabel Unsur-
unsur dan Uraian dalam Rancangan Kegiatan)
e. Peta-peta dan Gambar Teknik
3. Legalisasi Rancangan Kegiatan
Rancangan pelaksanaan kegiatan pembangunan MDM
yang telah disusun disahkan oleh kepala instansi pemilik
program/kegiatan dan disampaikan kepada pihak-pihak terkait,
misalnya Bappeda dan BPDAS.
B. Kegiatan Fisik Yang Bisa Dilaksanakan Dalam Areal MDM
Kegiatan fisik yang bisa dilaksanakan di dalam areal model DAS
mikro adalah berbagai kegiatan pengelolaan DAS yang dilaksanakan
oleh berbagai sektor dalam skala mikro DAS, berbagai kegiatan
tersebut antara lain adalah:
-
65
1. Sektor Tata Ruang, menekankan pada perencanaan tata guna
lahan yang dilaksanakan oleh pemerintahan desa/kecamatan
dengan sektor-sektor yang terlibat dan masyarakat untuk
mengoptimalkan pemanfaatan lahan (pembagian zonasi) di
dalam MDM, baik pada kawasan budidaya maupun kawasan
lindung. Penyusunan rencana tata guna lahan di MDM harus
dilakukan secara partisipatif bersama masyarakat dengan
memperhatikan kondisi riil di lapangan, peraturan-peraturan
yang ada dan mempertimbangkan aspek kelestarian sumberdaya
alam itu sendiri.
2. Sektor Kehutanan: model hutan rakyat, model hutan desa,
intensifikasi pekarangan, model reboisasi, model wanafarma,
model aneka usaha kehutanan, model pengembangan tanaman
unggulan lokal/endemik, model pengembangan hasil hutan
bukan kayu, model wanatani, pembuatan kebun bibit
desa/persemaian, model perlindungan mata air/rehabilitasi
sumber mata air, model rehabilitasi sempadan sungai, bangunan
sipil teknis (dam penahan, dam pengendali, pengendali jurang,
pembuatan sumur resapan dan embung) dalam skala kecil.
3. Sektor Pekerjaan Umum: pembangunan sipil teknis untuk
konservasi tanah dan air (embung, penahan erosi tebing, dam
penahan, dam pengendali, sumur resapan) skala besar, irigasi,
arboretum di hulu DAS, penyediaan air baku dan perlindungan
sumber air.
-
66
4. Sektor Pertanian dan perkebunan: model pengelolaan lahan
pertanian dengan sistem terasering, mulsa, rorak, model usaha
tani konservasi lahan kering, model pemanfaatan lahan di bawah
tegakan/agroforestry, pengembangan model kebun campuran
dan model hortikultura.
5. Sektor Peternakan dan Perikanan: penanaman pakan ternak,
model silvopasture, model silvofishery, model pemanfaatan
biogas dan usaha peternakan terpadu.
6. Sektor Lingkungan Hidup dan Kesehatan: Monitoring kualitas air
dan lingkungan, penanganan lingkungan (sampah, limbah
domestik dan industri), sanitasi air bersih.
C. Pemberdayaan Masyarakat
Pemberdayaan Masyarakat dalam pembangunan MDM
ditujukan untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian
masyarakat setempat untuk mendapatkan manfaat sumberdaya alam
secara optimal dan adil melalui pengembangan kapasitas dan
pemberian akses dalam rangka peningkatan kesejahteraan
masyarakat di dalam areal MDM. Pemberdayaan masyarakat harus
menjadi bagian integral dalam pelaksanaan pembangunan MDM
terutama untuk mengatasi berbagai permasalahan sosial ekonomi.
Pemberdayaan masyarakat difasilitasi oleh instansi pemerintah
dan/atau lembaga non pemerintah terhadap masyarakat secara
partisipatif yang dapat dilakukan melalui fasilitasi pendidikan dan
-
67
pelatihan, penyuluhan, pendampingan, pemberian bantuan modal,
advokasi, penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan
kelembagaan petani dan pengembangan usaha.
Pemberdayaan masyarakat harus terus dilakukan sampai
masyarakat memiliki pengetahuan, kesadaran, keterampilan dan
kemampuan yang cukup dalam mengelola sumberdaya di dalam DAS
mikro sehingga masyarakat bisa mengelola sumberdaya tersebut
secara mandiri dan berkelanjutan. Untuk itu kegiatan pemberdayaan
yang berbentuk pendampingan bisa terus dilaksanakan walaupun
kegiatan fisik telah selesai dilaksanakan.
Hal lain yang penting dalam pemberdayaan masyarakat dan
kelestarian sumberdaya alam di lokasi MDM adalah penciptaan atau
peningkatan kegiatan-kegiatan off-farm agar masyarakat bisa
mengurangi ketergantungannya kepada lahan tetapi penghasilannya
meningkat.
D. Penguatan Kelembagaan Petani dan Koordinasi Antar Sektor
Penguatan kelembagaan petani di dalam areal model DAS
mikro bisa dilakukan dengan cara membentuk kelompok tani peserta
areal model di dalam MDM. Apabila telah terbentuk maka perlu terus
ditingkatkan kapasitas dan kapabilitasnya melalui pendampingan dan
bantuan sarana dan prasarana sehingga bisa menjadi kelompok tani
yang mandiri dan berjalan secara efektif.
-
68
Agar terjadi koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi
(KISS) diantara para pihak yang terkait terutama pada tingkat
masyarakat maka sebaiknya dibentuk forum pengelolaan MDM.
Forum pengelolaan MDM merupakan wadah komunikasi dan
koordinasi bagi kelompok tani peserta areal model untuk
berhubungan dengan instansi/para pihak yang terlibat dalam
pengelolaan program/kegiatan MDM. Forum dimaksud diharapkan
bisa mewujudkan pengelolaan MDM secara terpadu yang
dilaksanakan berdasarkan pembagian tugas dan tanggungjawab
yang telah ditetapkan dalam Rencana Induk Pembangunan MDM.
Apabila di kabupaten lokasi MDM telah terbentuk Forum
DAS/Lembaga Koordinasi Pengelolaan DAS maka Forum MDM yang
dibentuk dapat menjadi salah satu komponen/unsur dari Forum
DAS/Lembaga Koordinasi Pengelolaan DAS yang sudah ada. Salah
satu cara untuk meningkatkan Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan
Sinergi (KISS) di antara para pihak yang terlibat adalah dengan
melaksanakan pertemuan rutin minimal 2 (dua) kali dalam satu
tahun sehingga dapat diketahui perkembangan/kemajuan
pembangunan MDM, masalah/kendala yang dihadapi dan mencari
jalan pemecahannya.
-
69
BAB VII
MONITORING DAN EVALUASI MDM
Maksud diadakannya Monitoring dan Evaluasi (Monev) Model DAS
Mikro (MDM) adalah untuk mengetahui status aspek biofisik, sosio-
ekonomi dan kelembagaan areal MDM sebagai dampak dari
intervensi/kegiatan yang dilaksanakan dan selanjutnya sebagai bahan
masukan bagi peningkatan dan perbaikan program pengelolaan DAS
terkait. Sasaran Monev Areal MDM adalah segenap penerima
manfaat/beneficiaries dari adanya kegiatan pembangunan MDM yang
meliputi aspek biofisik areal MDM, ekonomi, sosial dan kelembagaan.
Oleh karena itu sistem Monev yang dikembangkan perlu melibatkan
segenap stakeholders dengan pendekatan participatory, dengan
tanggung jawab program monitoring ada pada instansi/lembaga yang
terkait dengan pengelolaan MDM (dan dapat menjadi bagian dari Sistem
Informasi Pengelolaan DAS). Pelaksanaan evaluasi MDM dapat dilakukan
oleh lembaga/instansi pemilik program/kegiatan, lembaga independen
atau masyarakat sesuai dengan tingkat kompetensi dan sumberdaya
yang tersedia.
Kegiatan monitoring sebenarnya sudah dimulai pada saat
pengumpulan data dasar sebelum kegiatan dilaksanakan yaitu pada
waktu penyusunan rencana induk pembangunan MDM dan penyusunan
rancangan pelaksanaan kegiatan. Monitoring dan evaluasi suatu kegiatan
dilaksanakan selama kurun waktu pelaksanaan kegiatan yang
-
70
bersangkutan sedangkan monitoring dan evaluasi output dilaksanakan
pada akhir setiap kegiatan. Evaluasi dampak dari program dan kegiatan
di dalam MDM biasanya dilaksanakan beberapa tahun setelah kegiatan
dilaksanakan.
Dengan pendekatan partisipatori, pelaksanaan Monev perlu
melibatkan petani/kelompok tani dalam pengumpulan data dan berbagi
informasi diantara mereka mengenai implementasi dari berbagai
program/kegiatan di dalam MDM dan status sumber daya DAS dalam
lingkungan masyarakat setempat. Dengan demikian diharapkan
masyarakat termotivasi untuk melakukan perbaikan yang diperlukan
sebagai aksi tindak lanjut. BPDAS bertindak sebagai penanggung jawab
dan fasilitator dalam pengumpulan data dan analisisnya serta
menyediakan bantuan teknis dan pelatihan bagi petugas dan petani.
Monitoring dan evaluasi MDM dilaksanakan dengan mengacu
kepada Pedoman Monitoring dan Evaluasi DAS seperti yang sudah diatur
dalam Peraturan Direktur Jenderal Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan
Sosial Nomor P.04/V-Set/2009 tanggal 05 Maret 2009 tentang Pedoman
Monitoring dan Evaluasi Daerah Aliran Sungai. Akan tetapi selain Monev
pada tingkat MDM (mikro DAS) masih memungkinkan untuk dilaksanakan
Monev pada tingkat rumah tangga dan tingkat hamparan/petak untuk
setiap areal model yang dibangun di lokasi DAS Mikro. Dalam Bab ini
akan dibahas: (a) Informasi Dasar, (b) Monitoring dan Evaluasi pada
tingkat DAS Mikro (MDM), (c) Monitoring dan Evaluasi pada tingkat
rumah tangga dan hamparan/tapak/petak (site), (d) Evaluasi Dampak
-
71
Intervensi, dan (e) Peralatan dan Personil. Diagram alir Monitoring dan
evaluasi MDM disajikan dalam Gambar 10.
A. Informasi Dasar
Informasi dasar sebagai Baseline (Benchmark Information)
menyatakan status awal dari kondisi DAS mikro sebelum intervensi
kegiatan dilaksanakan. Data dan informasi dasar ini digunakan untuk
menjamin bahwa (i) intervensi yang dilakukan sesuai dengan
kebutuhan, (ii) memungkinkan evaluasi dampak intervensi, dan (iii)
mengembangkan indikator kinerja sesuai dengan tujuan
pembangunan areal MDM. Informasi dasar ini sebagaimana diuraikan
dalam bagian terdahulu mulai dari tahap pemilihan lokasi sampai
dengan deskripsi ciri tapak yang menggambarkan potret kondisi awal
areal MDM perlu didokumentasikan dalam Rencana Induk
Pembangunan MDM dan atau Rancangan Pelaksanaan setiap
kegiatan di areal model.
-
72
Gambar 10. Diagram Alir Monitoring dan Evaluasi MDM
PELAKSANAAN PEMBANGUNAN MDM
MONITORING DAN EVALUASI MDM
REKOMENDASI
Umpan Balik bagi rencana danpelaksanaan program &kegiatan
Tingkat DAS MikroTingkat Rumah
TanggaTingkat Hamparan
(Petak)
KriteriaPenggunaanLahan,indikatornya:1) Penutupan
Vegetasi2) Kesesuaian
penggunaanlahan
3) Indeks erosi4) Tanah
longsor
Kriteria TataAir,indikatornya:1) Debit air
sungai2) Kandungan
sedimen3) Kandungan
pencemar4) Koefisien
limpasan
KriteriaSosial,indikatornya:1) Kepedulian
individu2) Partisipasi
masyarakat3) Tekanan
Pendudukterhadaplahan
Kriteriaekonomi,indikatornya:1) Ketergantung
an pendudukterhadaplahan
2) Tingkatpendapatan
3) Produktivitaslahan
4) Jasalingkungan
KriteriaKelembagaan,indikatornya:1) KISS2) Ketergantung
an Masyarakpadapemerintah
3) Keberdayaanlembagalokal/adat
4) Kegiatanusahabersama
Indikator yangdigunakanadalah:1) Ketergantungan
keluargaterhadap lahan
2) Tingkatpendapatan
3) Kepedulianindividu
4) Partisipasikeluarga
Indikator yangdigunakanadalah:1) Penutupan
vegetasi/tajuk2) Indeks erosi3) Produktivitas
lahan
-
73
B. Monitoring dan Evaluasi pada Tingkat DAS Mikro (MDM)