Pasar Modal Syariah

24
A. PENGERTIAN PASAR MODAL Pasar modal (Capital Market) merupakan pasar untuk berbagai instrumen keuangan jangka panjang yang bisa diperjual- belikan, baik dalam bentuk utang, ekuitas (saham), instrumen derivatif, maupun instrumen lainnya. Pengertian pasar modal secara umum adalah suatu sistem keuangan yang terorganisasi, termasuk didalamnya adalah bank- bank komersial dan semua lembaga perantara di bidang keuangan, serta keseluruhan surat-surat berharga yang beredar. Dalam arti sempit, pasar modal adalah suatu pasar (tempat, berupa gedung) yang disiapkan guna memperdagangkan saham-saham, obligasi-obligasi, dan jenis surat berharga lainnya dengan memakai jasa para perantara pedagang efek (Sunariyah, 2000 : 4). Dalam menjalankan fungsinya, pasar modal dibagi menjadi 3 macam, yaitu: a. Pasar Perdana (Primary Market) Pasar Perdana adalah penawaran saham pertama kali dari emiten kepada para pemodal selama waktu yang ditetapkan oleh pihak penerbit (issuer) sebelum saham tersebut belum diperdagangkan di pasar sekunder. Biasanya dalam jangka waktu sekurang-kurangnya 6 hari kerja. Harga saham di pasar perdana ditetukan oleh penjamin emisi dan perusahaan yang go public berdasarkan analisis fundamental perusahaan yangbersangkutan.

description

Untuk Mata Kuliah akuntansi syariah

Transcript of Pasar Modal Syariah

A. PENGERTIAN PASAR MODALPasar modal (Capital Market) merupakan pasar untuk berbagai instrumen keuanganjangkapanjangyangbisadiperjual-belikan,baikdalambentukutang, ekuitas (saham), instrumen derivatif, maupun instrumenlainnya. Pengertian pasar modal secara umum adalah suatu sistem keuangan yang terorganisasi, termasuk didalamnya adalah bank-bank komersial dan semua lembaga perantara di bidang keuangan, serta keseluruhan surat-surat berharga yang beredar. Dalam arti sempit, pasar modal adalah suatu pasar (tempat, berupa gedung) yang disiapkan guna memperdagangkan saham-saham, obligasi-obligasi, dan jenis surat berharga lainnya dengan memakai jasa para perantara pedagang efek (Sunariyah, 2000 : 4). Dalam menjalankan fungsinya, pasar modal dibagi menjadi 3 macam, yaitu:a. Pasar Perdana (Primary Market)Pasar Perdana adalah penawaran saham pertama kali dari emiten kepada para pemodal selama waktu yang ditetapkan oleh pihak penerbit (issuer) sebelum saham tersebut belum diperdagangkan di pasar sekunder. Biasanya dalam jangka waktu sekurang-kurangnya 6 hari kerja. Harga saham di pasar perdana ditetukan oleh penjamin emisi dan perusahaan yang go public berdasarkan analisis fundamental perusahaan yangbersangkutan.Dalam pasar perdana, perusahaan akan memperoleh dana yang diperlukan. Perusahaan dapatmenggunakan dana hasil emisiuntuk mengembangkan danmemperluas barang modal untuk memproduksi barang dan jasa. Selain itu dapat juga digunakan untukmelunasi hutang dan memperbaiki struktur pemodalan usaha. Harga saham pasar perdana tetap, pihak yang berwenang adalah penjamin emisi dan pialang, tidak dikenakan komisi dengan pemesanan yang dilakukan melalui agen penjualan.b. Pasar Sekunder (Secondary Market)Pasar sekunder adalah tempat terjadinya transaksi jual-beli saham diantara investor setelah melewati masa penawaran saham di pasar perdana, dalam waktu selambat-lambatnya 90 hari setelah ijin emisi diberikan maka efek tersebut harus dicatatkan dibursa.Dengan adanya pasar sekunder para investor dapat membeli danmenjual efek setiap saat. Sedangkan manfaat bagi perusahaan, pasar sekunder berguna sebagai tempat untukmenghimpun investor lembaga danperseorangan.c. Bursa ParalelBursa paralel merupakan bursa efek yang ada. Bagi perusahaan yang menerbitkan efek dan akan menjual efeknya melalui bursa dapat dilakukan melalui bursa paralel. Bursa paralel merupakan alternatif bagi perusahaan yang go public untuk memperjualbelikan efeknya jika dapat memenuhi syarat yang ditentukan pada bursa efek.

B. PASAR MODAL SYARIAH DI INDONESIAPasar modal syariah merupakan pasar modal yang menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam kegiatan transaksinya dan terbebas dari hal-hal yang dilarang, seperti riba, perjudian, spekulasi, dan lain sebagainya. Penerapan prinsip-prinsip syariah melekat pada instrumen atau surat berharga atau efek yang diperjualbelikan (efek syariah) dan cara bertransaksinya sebagaimana diatur oleh fatwa DSN MUI, sehingga tidak memerlukan bursa efek yang terpisah.Dalam perjalanannya, perkembangan pasar modal syariah di Indonesia telah mengalami kemajuan, sebagai gambaran setidaknya terdapat beberapa perkembangan dan kemajuan pasar modal syariah yang patut dicatat diantaranya adalah telah diterbitkan 6(enam) Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) yang berkaitan dengan industri pasar modal. Adapun ke enam fatwa dimaksud adalah :1. No.05/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli Saham;2. No.20/DSN-MUI/IX/2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi UntukReksa DanaSyariah;3. No.32/DSN-MUI/IX/2002 tentang Obligasi Syariah;4. No.33/DSN-MUI/IX/2002 tentang Obligasi SyariahMudharabah5. No.40/DSN-MUI/IX/2003 tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum PenerapanPrinsip syariah di Bidang Pasar Modal; dan6. No.41/DSN-MUI/III/2004 tentang Obligasi Syariah Ijarah.C. SUMBER HUKUM SYARIAH1. Al Quran...dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba... (QS.2: 275)Haiorang-orangyangberiman,bertakwalahkepadaAllahdantinggalkansisa riba (yang belum dipungut) jika kamuorang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), Maka Ketahuilah, bahwa Allah dan rasul-Nya akan memerangimu. dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba),Maka bagimupokok hartamu;kamu tidakmenganiaya dantidak(pula) dianiaya.(QS. 2: 278-279)Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. (QS. 4 :29)Apabilatelahditunaikanshalat,Makabertebaranlahkamudimukabumi;dan carilah karunia Allah (QS. 62: 10)Hai orang yang beriman! Penuhilah akad-akaditu...(QS. 5: 1)...dan penuhilah janji; Sesungguhnya janji itu pasti dimintapertanggungjawabnya (QS 17:34)2. As SunnahTidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain. (HR Ibnu Majah dari Ubadah bin Shamit)Janganlah kamu menjual sesuatu yang tidak ada padamu (HR. Al Khomsah dari Hukaim bin Hizam)Rasulullah s.a.w melarang jual beli yang mengandung gharar (HR. Muslim dari Abu Hurairah)Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin, kecuali perdamaian yangmengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikatdengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal ataumenghalalkan yang haram. (HR Al-Tirmidzi dari Amr bin Auf)Allah swt berfiman: Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang bersyarikat selama salah satu pihak tidak mengkhianati pihak yang lain. Jika salah satu pihak telah berkhianat, aku keluar dari mereka.(HR. Abu Daud, dari Abu Hurairah).DariMamarbinAbdullah,RasulullahSAWbersabda:Tidaklahmelakukanikhtikar(penimbunan) kecuali orang yang bersalah (HR. Muslim)Tidak halal (memberikan) pinjaman dan penjualan, tidak halal (menetapkan) dua syaratdalam satu jualbeli, tidak halalkeuntungan sesuatu yang tidak ditanggung resikonya, dantidak halal (melakukan) penjualan sesuatu yang tidak ada padamu (HR. Al Khomsah dari Amr bin Syuaib).Rasulullah s.a.w melarang (untuk)melakukan penawaran palsu (Muttafaq alaih).NabiSAWmelarangpembeliangandapadasatutransaksipembelian (HR. Abu Dawud)

D. KRITERIA EFEK SYARIAH (DSN MUI-BAPEPAM)Pada intinya, produk atau instrumen keuangan yang digunakan harus memenuhi syarat, antara lain:1. Jenis usaha, produk barang dan jasayang diberikan serta cara pengelolaan perusahaan emiten tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Jenis kegiatan yang bertentangan dengan prinsip-prinsipsyariah, antara lain:a. Usaha perjudian atau permainan yang tergolong judi atau perdagangan yangdilarang.b. Lembaga Keuangan Konvensional (ribawi), termasuk perbankan dan asuransi konvensional.c. Produsen, distributor, serta pedagang makanan dan minuman haram.d. Produsen, distributor, dan/atau penyedia barang/jasa yang merusak moral danbersifat mudarat.e. Melakukan investasi pada emiten (perusahaan) yang pada saat transaksi tingkat (nisbah) utang perusahaan pada lembaga keuangan ribawi lebih dominan daripada modalnya.2. Pelaksanaan transaksi harus dilakukan menurut prinsip kehati-hatian serta tidakdiperbolehkan melakukan spekulasi dan manipulasi yang di dalamnya mengandung unsure dharar, gharar, riba, maisir, risywah, maksiat dankezaliman, seperti:a. Najsy, yaitu melakukan penawaran palsu.b. BaiAlMadoum, merupakan bentuk jual-beli yang diperdebatkan kebolehannya oleh para ulama fiqih. Sebagian ada yang berpendapat bahwa ba'i al ma'dum merupakan bentuk jual-beli yang haram dengan alasan adanya dalil yang melarangjual-belighararataujual-beliyang mengandungunsurpenipuan. Ba'ialma'dum masuk dalam kategori jual-beli gharar, karena ketiadaan barang yang dijual akan menimbulkan perselisihan terhadap barang tersebut, jika didapatkanketidakpuasan daripembeli.c. InsiderTrading, yaitu menggunakan informasi orang dalam dari perusahaan emiten untuk memperoleh keuntungan atas transaksi yang dilakukan.d. Menimbulkan informasiyang menyesatkan.e. Margin Trading, melakukan transaksi atas efek syariah dengan fasilitas pinjaman berbasis bunga atas kewajiban penyelesaian pembelian efek syariah tersebut.f. Corner, adalah sejenis manipulasi pasar dalam bentuk menguasai pasokan saham yang beredar di pasar sehingga pelakunya dapat menentukan harga saham dibursa.g. Window Dressing, merupakan praktik tertentu dalam laporan keuangan yang didesain untuk menyajikan kondisi keuangan yang lebih baik daripada keadaan yang sebenarnya. Ada dua kriteria yang harus dipenuhi agar efek tersebut dikatakan sesuai dengan syariah:1. Jenis Usaha dari Emiten sesuai syariah. Jenis Usaha sesuai syariah apabila:a. Produk dan jasa yang dihasilkannya adalah sesuatu yang halal, bukan diharamkan oleh syariah atau besarkemudharatannya disbanding manfaat.b. Pendapatan yang dihasilkannya berasal dari usaha halal dan dilakukan dengan cara yang halal termasuk adanya saling ridha serta tidak berbuat zalimc. Keterbukaan, emiten harus menjalankan kegiatan usaha dengan cara yang baikserta memenuhi prinsip keterbukaan.d. Manajemen Usaha, emiten harus mempunyai manajemen yang berperilaku Islami seperti: menghormati hak asasi manusia, menjaga lingkungan hidup, melaksanakan good corporate governance, serta memegang teguh prinsip kehati-hatian dalam mengambil resiko termasuk pendanaan yang mempengaruhi modal dan rasio piutang.e. Melakukan transparansi dan keadilan dalam berhubungan dengan investor.2. Kondisi/Rasio Keuangan:a. Emiten memiliki fundamental usaha yang kuat di mana struktur keuangan baikdan tidak bergantung pada utang ribawi.b. Emiten memiliki fundamental keuangan yang kuat di mana emiten memiliki struktur nisbah utang dan modal lebih kecil dari 82%.c. Emiten memiliki citra yang baik bagi publik, misalnya: manajemen emiten diketahui tidak melakukan tindakan yang melanggar prinsipislam. Dua tahap screening yang dilakukan Reksa dana syariah adalah sebagai berikut:Prosesscreening (Penyaringan) dalam Penentuan Daftar Efek Syariah

Screening Pertama (Core Business)Screening Kedua (Rasio Keuangan)

Kegiatan usaha tidakbertentangan dengan prinsip syariah seperti :1. perjudian dan permainan yang tergolong judi atau perdagangan yang dilarang2. Menyelenggarakan jasa keuangan yang menerapkan konsep ribawi, jualbelirisikoyangmengandung gharar dan atau maisir;3. Memproduksi, mendistribusikan, memperdagangkan, atau menyediakan barang dan atau jasayang haram. baik karena zatnya (haram lidzatihi) atau bukan karena zatnya (haram lighairihi) barang atau jasa yang merusakmoral dan bersifat mudharatRasio Keuangan1. Total utang yang berbasis bunga dibandingkan dengan total ekuitas tidak lebih dari 82%2. Utang berbasis bunga dibandingkan dengan total ekuitas tidak lebih dari 45% : 55%3. Total pendapatan bunga dan pendapatan tidak halal lainnya dibandingkan dengan total pendapatan tidak lebihdari 10%.

E. JENIS EFEK SYARIAHObjek jual beli atau perdagangan dalam pasar modal dan pasar modal syariah adalah efek atau surat berharga. Dalam pasar modal syariah, efek yang dapat diperdagangkan harus merupakan efek syariah, yaitu suratberharga yang dikeluarkan oleh emiten dimana pengelolaan perusahaannya, dan cara penerbitan (emisi) efeknya memenuhi prinsip-prinsip syariah.Ada lima jenis efek syariah yang dapat diperdagangkan dalam Pasar Modal Syariahyaitu :1. Saham Syariah adalah bukti kepemilikan atas suatu perusahaan yang memenuhi kriteria berdasarkan fatwa DSN-MUI, dan tidak termasuk saham yang memiliki hak-hak istimewa;2. Obligasi Syariah adalah surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang di keluarkan Emiten kepada pemegang obligasi syariah yang mewajibkan emiten untuk membayar pendapatan kepada pemegang obligasi syariah berupa bagi hasil/margin/fee serta membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo;3. Unit Penyertaan Kontrak Investasi Kolektif (KIK) Reksa Dana Syariah adalah satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap pihak dalam portofolio investasi suatu KIK Reksa Dana Syariah;4. EfekBeragunAset(KIKEBA)Syariah adalah efek yang diterbitkan oleh kontrakinvestasi kolektif EBA Syariah yang portofolionya terdiri atas aset keuangan berupa tagihan yang timbul dari surat berharga komersial, tagihan yang timbul di kemudian hari, jual beli pemilikan aset fisik oleh lembaga keuangan, efek bersifat investasi yang dijamin oleh pemerintah, sarana peningkatan investasi/arus kas serta aset keuangan setara, yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah;5. Surat Berharga Komersial Syariah adalah surat pengakuan atas suatu pembiayaan dalam jangka waktu tertentuyang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.6. Surat berharga syariah lainnya. Bab ini hanya akan membahas mengenai 3 jenis efek utama, yaitu: saham syariah,obligasi syariah dan reksadana syariah.F. SAHAM SYARIAHDalam melakukan transaksi di pasar modal yang harus diperhatikan adalah niat bertransaksi (untuk investasi bukan untuk spekulasi/judi), sahamnya sesuai syariah (lihat penjelasan di atas) kemudian transaksi dilakukan sesuai dengan syariah (lihat penjelasandiatas).Untukindetifikasisahamsesuaisyariahdansehatdapat menggunakan saham yang dilisting dalam Jakarta Islamic Index.Pengertian Saham SyariahSesuai fatwa DSN-MUI, pengertian saham adalah bukti kepemilikan atas suatu perusahaan dan tidak termasuk saham yang memiliki hak-hak istimewa. Berdasarkan definisi tersebut dapat dikatakan bahwa saham merupakan bukti kepemilikan seseorang atau pemegang saham atas aset perusahaan sehingga penilaian atas saham seharusnya berdasarkan atas nilai aset (yang berfungsi sebagai underlying asset-nya). Sebagai bukti kepemilikan, maka saham yang diperbolehkan secara syariah untukdibeli adalah saham untuk perusahaan-perusahaan yang kegiatan usaha, jenis produkatau jasa sertacara pengelolaannya sejalan dengan prinsip syariah. Penyertaan modal secara syariah tidak diwujudkan dalam bentuk saham syariah maupun nonsyariah, melainkan pada saham yang memenuhi kriteria syariah. BEJ bekerja sama dengan Dewan Pengawas Syariah PT. Dana Rekas Investment Manajemen telah mengembangkan Jakarta Islamic Index (JII) yang menggambarkan index saham yang memenuhi prinsip-prinsipsyariah.Proses penetapan saham emiten yang dapat dikelompokkan dalam JII adalah;1. Saham-saham yang termasuk dalam index syariah adalah saham-saham dengan emiten yang kegiatan usahanya tidak bertentangan dengan syariah sebagaimana persyaratan pada fatwa DSN-MUI.2. Setelah itu dinilaiberdasarkan aspek likuiditas dan kondisi keuangan emiten, yaitu:a. Memilih saham dengan jenis usaha utamayang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan sudah tercatat lebih dari 3 bulan (kecuali termasuk dalam 10 kapitalisasi besar)b. Memilih saham berdasarkan laporan keuangan tahunan atau tengah tahunberakhir yang memiliki rasio kewajiban terhadap aset maksimal sebesar 90%.c. Memilih 60 saham dari susunan saham di atas berdasarkan urutan rata-ratakapitalisasi pasar (market capitalization) terbesar selama satu tahun terakhir.d. Memilih 30 saham dengan urutan berdasarkan tingkat likuiditas rata-rata nilai perdagangan reguler satutahun terakhir. JII akan dikaji setiap 6 bulan dengan penentuan komponen indeks pada awal bulan Januari dan Juli setiap tahunnya, sedangkan perubahan pada jenis usaha emiten akan dimonitoring secara terus-menerus berdasarkan data-data publik yang tersedia. Indeks harga saham setiap hari dihitung menggunakan harga saham terakhir yang terjadi dibursa.Berikut ini, kami sajikan contoh daftar saham yang masuk JII untuk periode Juli-Desember 2007, di mana daftar saham tersebut dikeluarkan setelah melalui proses seperti yang digambarkan di atas.Tujuan pembentukan JII adalah untuk meningkatkan kepercayaan investor untukmelakukan investasi pada saham berbasis syariah dan memberikan manfaat bagipemodal dalam menjalankan syariah Islam untuk melakukan investasi di bursa efek. JIIjuga diharapkan dapat mendukung proses transparansi dan akuntabilitas saham berbasis syariah di Indonesia. JII menjadi jawaban atas keinginan investor yang ingin berinvestasi sesuai syariah. Dengan kata lain, JII menjadi pemandu bagi investor yang ingin menanamkan dananya secara syariah tanpa takut tercampur dengan dana ribawi. Selain itu, JII menjadi tolak ukur kinerja (benchmark) dalam memilih portofolio sahamyang halal. Penetapan Jakarta Islamic Index (JII) Selain filtersyariah, saham yang masuk ke dalam JII harus melalui beberapa proses penyaringan (filter) terhadap saham yang listing, yaitu: Memilih kumpulan saham dengan jenis usaha utama yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan sudah tercatat lebih dari 3 bulan, kecuali termasuk dalam 10 kapitalisasi besar. Memilih saham berdasarkan laporan keuangan tahunan atau tengah tahun berakhiryang memiliki rasio Kewajiban terhadap Aktiva maksimal sebesar 90%. Memilih 60 saham dari susunan saham di atas berdasarkan urutan rata-rata kapitalisasi pasar (market capitalization) terbesar selama 1 (satu) tahun terakhir. Memilih 30 saham dengan urutan berdasarkan tingkat likuiditas rata-rata nilai perdagangan reguler selama 1(satu) tahun terakhir.Pengkajian ulang akan dilakukan 6 (enam) bulan sekali dengan penentuan komponen indeks pada awal bulan Januari dan Juli setiap tahunnya. Sedangkan perubahan pada jenis usaha utama emiten akan dimonitor secara terus menerus berdasarkan data publik yang tersedia. Perusahaan yang mengubah lini bisnisnya menjadi tidak konsisten dengan prinsip syariah akan dikeluarkan dari indeks. Sedangkan saham emiten yang dikeluarkan akan diganti oleh saham emitenlain.Hal yang Harus Diperhatikan dalam Transaksi SahamPenentuan kriteria dalam pemilihan saham dalam JII melibatkan Dewan Pengawas Syariah PT DIM. Saham-saham yang akan masuk ke JII harus melaluifiltersyariah terlebih dahulu. Berdasarkan arahan Dewan Pengawas Syariah PT DIM, ada4 syarat yang harus dipenuhi agar saham-saham tersebut dapat masuk ke JII:1. emiten tidak menjalankan usaha perjudian dan permainan yang tergolong judi atau perdagangan yang dilarang.2. bukan lembaga keuangan konvensional yang menerapkan sistem riba, termasukperbankan dan asuransi konvensional.3. usaha yang dilakukan bukanmemproduksi, mendistribusikan, dan memperdagangkan makanan/minuman yang haram.4. tidak menjalankan usaha memproduksi, mendistribusikan, dan menyediakan barang/jasa yang merusak moral danbersifat mudharat.

G. OBLIGASI SYARIAHMenurut fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI). Yaitu, fatwa No.32/DSN-MUI/IX/2002 tentang Obligasi syariah. Dalam fatwa tersebut dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan obligasi syariah adalah suatu surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan Emiten kepada pemegang obligasi syariah yang mewajibkan emiten untuk membayar pendapatan pada pemegang obligasi syariah berupa bagi hasil serta membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo.Jenis-Jenis Obligasi Syariah1. Obligasi Syariah MudharabahObligasi syariah mudharabah adalah obligasi syariah yang mengunakan akad mudharabah. Akad mudharabah adalah akad kerjasama antara pemilik modal (shahibulmaal/investor)denganpengelola(mudharib/emiten). Ikatanatauakadmudharabahpada hakikatnya adalah ikatan penggabungan atau percampuran berupa hubungan kerjasama antara pemilik usaha dengan pemilik harta, dimana pemilik harta (shahibul maal) hanya menyediakan dana secara penuh(100%) dalam suatu kegiatan usaha dan tidak boleh secara aktif dalam pengelolaan usaha. Sedangkan pemilik usaha (mudharib/emiten) memberikanjasa,yaitumengelolahartasecarapenuhdanmandiri(directionery) dalam bentuk aset pada kegiatan usaha tersebut. Dalam Fatwa No. 33 / DSN-MUI / X / 2002 tentang obligasisyariah mudharabah, dinyatakan antara lain bahwa: Obligasi syariah adalah suatu surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan emiten kepada pemegang obligasi syariah yang mewajibkan emiten untuk membayar pendapatan kepada pemegang obligasi syariah merupakan bagi hasil, margin atau fee serta membayar dana obligasi pada saat obligasi jatuh tempo. Obligasi syariah mudharabah adalah obligasi syariah yang berdasarkan akad mudharabah dengan memperhatikan substansi fatwa DSN-MUI No. 7 / DSN-MUI / IV / 2000 tentang Pembiayaan Mudharabah. Obligasi mudharabah emiten bertindak sebagai mudharib (pengelola modal), sedangkan pemegangobligasi mudharabah bertindaksebagai shahibul maal (pemodal). Jenis usaha emiten tidakboleh bertentangan dengan prinsip syariah. Nisbah keuntungan dinyatakan dalam akad. Apabila emiten lalai atau melanggar perjanjian, emiten wajib menjamin pengambilan dana dan pemodal dapat meminta emiten membuat suratpengakuan utang. Kepemilikan obligasi syariah dapat dipindahtangankan selama disepakatidalam akad2. Obligasi Syariah IjarahObligasi Syariah Ijarah adalah obligasi syariah berdasarkan akad ijarah. Akad ijarahadalah suatu jenis akad untukmengambil manfaat dengan jalan penggantian. Artinya, pemilikharta memberikan hak untuk memanfaatkan objek yang ditransaksikan melalui penguasaansementara atau peminjaman objek dengan manfaat tertentudengan membayar imbalan kepadapemilik objek. Ijarah mirip dengan leasing, tetapi tidak sepenuhnya sama. Dalam akad ijarah disertai dengan adanya perpindahan manfaat tetapi tidak terjadi perpindahan kepemilikan. Ketentuan akad ijarah sebagai berikut : Objeknya dapat berupa barang (harta fisik yang bergerak, tak bergerak, harta perdagangan) maupunberupa jasa. Manfaat dari objek dan nilai manfaat tersebut diketahui dan disepakati oleh kedua belah pihak. Ruang lingkup dan jangka waktupemakaiannya harus dinyatakan secara spesifik. Penyewa harus membagi hasil manfaatyang diperolehnya dalam bentuk imbalan atau sewa / upah. Pemakai manfaat (penyewa) harus menjaga objek agar manfaat yang diberikan oleh objek tetap terjaga. Pembeli sewa haruslah pemilik mutlak. Secara teknis, obligasi ijarah dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu: Investor dapat bertindak sebagai penyewa (mustajir). Sedangkan emiten dapat bertindak sebagai wakil investor. Dan investor, dapat bertindak sebagai orang yang menyewakan (mu jir). Dengan demikian, ada dua kali transaksi dalam hal ini: transaksi pertama terjadi antara investor dengan emiten, dimana investor mewakilkandirinya kepada emiten dengan akad wakalah, untuk melakukan transaksi sewa-menyewa dengan properti ownerdengan akad ijarah. Selanjutnya, transaksi terjadi antara emiten (sebagai wakil investor) dengan properti owner(sebagai orang yang menyewakan) untuk melakukan transaksi sewamenyewa (ijarah). Setelah investor memperoleh hak sewa, maka investor menyewakan kembali objek sewa tersebut kepada emiten. Atas dasar transaksi sewa menyewa tersebut,maka diterbitkanlah surat berharga jangka panjang (obligasi syariah ijarah), dimana atas penerbitan obligasi tersebut, emiten waib membayar pendapatan kepada investor berupafee serta membayar kembali dana obligasi pada saat jatuhtempo.Sebagai contoh transaksi obligasi ijarah adalah pemegang obligasi memberi dana kepada suatu perusahaan untuk menyewa sebuah ruangan guna keperluan ekspansi. Yang mempunyai hak manfaat atas sewa ruangan adalah pemegang obligasi, tetapi iamenyewakan / mengijarahkan kembali kepada perusahaan itu. Jadi perusahaan harus membayar kepada pemegang obligasi sejumlah dana obligasi yang dikeluarkan ditambah return sewa yang telah disepakati. Obligasi ijarah lebih diminati oleh investor, karena pendapatannya bersifat tetap. Terutama investor yang paradigmanya masih konvensional konservatif dan lebih menyukai fixed income3. Obligasi Syariah Musyarakah Obligasi Syariah Musyarakah merupakan obligasi syariah yang diterbitkan berdasarkan perjanjian atau akad musyarakah di mana dua pihak atau lebih bekerja sama menggabungkan modal untuk pembangunan proyek baru, mengembangkan proyek baru, mengembangkan proyek yang telahada atau membiayai kgiatanusaha.4. Obligasi Syariah Istishna'Obligasi syariah yang diterbitkan berdasarkan perjanjianatauakadistishnadimana para pihak menyepakati jualbeli dalam rangka pembiayaan suatu proyek/barang.Ketentuan Umum obligasi syariah:1. Pelaksanaan obligasi syariah mulai dari awal sampai akhirharus terhindar dari formatdan substansi akad yang berkaitan dengan riba (pembungaan uang) dan gharar.2. Transaksi obligasi syariah harus berdasarkan konsep muamalah yang sejalan syariah seperti akadkemitraan (musyarakah dan mudharabah), jual beli barang (murabahah, salam, dan istishna).3. Bagi hasil pada akad kemitraan, fee pada akad ijarah, dan harga (modal dan margin) pada akad jual beli harus ditentukan secara jelas pada awal transaksi (prospectus Atau sertifikat).4. Usaha yang dilakukan emiten (originator) berhubungan dengan dana sukuk yang dikelola harus terhindar dari semua unsur-unsur non halal.5. Pemberian pendapat dapat dilakuakan secara periodik (sesuai karakteristik masing-masing akad).6. Tidak semua sertifikat sukuk dapat diperjualkandan tidak semua pendapat dapat bersifat mengambang (floating) atau indikatif.7. Pengawasan terhadap pelaksanaa dilaksanakan oleh Dewan Pengawas Syariah dari aspek syariah, dan oleh wali amanat atau SPV dari segioperasional lapangan khususnya terhadap usaha emiten.8. Apabila emiten melakukan kelalaian atau melanggar syarat perjanjian, dilakukan pengembalian dana investordan dibuat suratpengakuan utang.9. Jasa asuransi syariah dapat digunakan untuk sebagai alatperlindungan resiko asetsukuk.

H. SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA (SBSN/SUKUK NEGARA)Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau dapat juga disebut Sukuk Negara adalah merupakan surat berharga (obligasi) yang diterbitkan oleh pemerintah RepublikIndonesia berdasarkan prinsip syariah. Perusahaan yang akan menerbitkan SBSN ini adalah merupakan perusahaan yang secara khusus dibentuk guna kepentingan penerbitan SBSN ini (special purpose vehicle-SPV).SBSN atau sukuknegara ini adalah merupakan suatu instrumen utang piutang tanpariba sebagaimanadalamobligasi, di mana sukuk ini diterbitkan berdasarkan suatu aset acuan yang sesuai dengan prinsip syariah.Jenis Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)1. SBSNijarah,yaituSBSNyangditerbitkanberdasarkanakadijarah(akadsewa-menyewa atas suatu aset).2. SBSN mudharabah, yaitu SBSNyang diterbitkan berdasarkan akad mudharabah (akad kerjasama dimana salah satu pihak menyediakan modal (rab al-maal) dan pihaklainnya menyediakan tenaga dan keahlian (mudharib) dimana kelak keuntungannya akan dibagi berdasarkan persentase yang disepakati sebelumnya, apabila terjadi kerugian maka kerugian tersebut adalah menjadi beban dan tanggung jawab pemilikmodal).3. SBSN musyarakah, yaitu SBSNyang diterbitkanberdasarkan akad musyarakah(akad kerjasama dalam bentukpenggabungan modal).4. SBSN istisna, yaitu SBSN yang diterbitkan berdasarkan akad istisna (akad jual beli untuk pembiayaan suatu proyek dimana cara, jangka waktu penyerahan barang dan harga barang ditentukanberdasarkan kesepakatan parapihak.5. SBSN berdasarkan akad lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.6. SBSN yang diterbitkan berdasarkan kombinasi dari dua atau lebih jenis akad.

I. PENGERTIAN REKSA DANA SYARIAHReksa dana Syariah pada dasarnya adalah Islamisasi reksadana konvensional. Reksadana Syariah adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal sebagai pemilik dana (shabul mal) untuk selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio Efek oleh Manajer Investasi sebagai wakil shahibul mal menurut ketentuan dan prinsip syariah Islam. Sebenarnya panduanbagi masyarkat muslim untuk berinvestasi pada produk ini sudah diberikan melalui fatwa DSN-MUI No.20 tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi Untuk Reksa Dana Syariah. Sayangnya produk investasi syariah yang lebih menguntungkan dari produk tabungan atau deposito perbankan syariah ini kurang tersosialisasi. Pemilik dana (investor) yang menginginkan investasi halal akan mengamanahkan dananya dengan akad wakalah kepada Manajer Investasi.Reksadana Syariah akan bertindak dalam aqadmudharabah sebagaiMudharib yang mengelola dana milik bersama dari para investor. Sebagai bukti penyertaan investor akan mendapat Unit Penyertaan dari Reksadana Syariah. Dana kumpulan Reksadana Syariah akan ditempatkan kembali ke dalam kegiatan Emiten (perusahaan lain) melalui pembelian Efek Syariah. Dalam hal ini Reksadana Syariah berperan sebagaiMudharib dan Emiten berperan sebagaiMudharib. Oleh karena itu hubungan seperti ini bias disebut sebagai ikatan Mudharabah Bertingkat. Pembeda reksadana syariah danreksadana konvensional adalah reksadana syariah memiliki kebijaksanaan investasi yang berbasis instrumen investasi pada portfolio yang dikategorikan halal. Dikatakan halal, jika perusahaan yang menerbitkan instrumen investasi tersebut tidak melakukan usaha yang bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. Tidak melakukan riba atau membungakan uang. Saham, obligasi dan sekuritas lainnya yang dikeluarkan bukan perusahaan yang usahanya berhubungan dengan produksi atau penjualan minuman keras, produk mengandung babi, bisnis hiburan berbau maksiat, perjudian, pornografi, dansebagainya.Disamping itu, dalam pengelolaan dana reksadana ini tidak mengizinkan penggunaan strategi investasiyang menjurus ke arah spekulasi. Selanjutnya, hasil keuntungan investasi tersebut dibagihasilkan diantara para investor dan manajer investasi sesuai dengan proporsi modal yang dimiliki. Produk investasi ini bisa menjadi alternatif yang baik untuk menggantikan produk perbankan yang pada saat ini dirasakan memberikan hasil yang relatif kecil. Reksadana syariah memang sangat sesuai untuk investasi jangka panjang seperti persiapan menunaikan ibadah haji atau biaya sekolah anak di masa depan. Saat ini pilihannya pun semakin banyak. Saat ini secara kumulatif terdapat 11 reksadana syariah telah ditawarkan kepada masyarakat. Jumlah itu meningkat sebesar 233,33 persen jika dibandingkan dengan tahun 2003 yang hanya terdapat tiga reksadana syariah.

J. SERTIFIKAT BANK INDONESIA SYARIAHSBI adalah sejenis surat berharga yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia selaku Bank Sentral dan ditujukan untuk dibeli oleh Bank Umum dengan nilai nominal yang sangat besar. Tujuan penerbitan SBI bagi Bank Indonesia adalah mengatur peredaran uang di dalam masyarakat, sedangkan bagi Bank Syariah/UnitUsaha Syariah sebagai salah satu cara untuk mengatur likuiditas.Mekanisme SBIS tidak menggunakan mekanisme dari SBI seperti pada bankkonvensional tetapi dengan menggunakan mekanisme Sertifikat Bank Indonesia Syariah sesuai PBI No 10/11/PBI/2008. Mekanisme yang digunakan adalah Akad Jualah (imbalan) sehingga dipastikan tidak ada riba meskipun return yang diberikan BI terbilang cukup tinggi. SBIS diterbitkansebagai pengganti SertifikatWadiah BankIndonesia. SBIS ini diterbitkan dalam nilai pecahan Rp. 1.000.000, tanpa warkat, denganjangkawaktumaksimal12bulan,dapatdigunakanpadaBankIndonesiaketika memperoleh Fasilitas Pinjaman Jangka Pendek, dan tidak dapat diperdagangkan di pasar sekunder.