D e s e m b e r 2 0 1 9

Tentang KNKS

Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) merupakan lembaga pemerintah nonstruktural yang

dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2016 tentang Komite Nasional Keuangan

Syariah dan mulai aktif beroperasi pada tanggal 3 Januari 2019. Lembaga ini bertugas mempercepat,

memperluas, dan memajukan pengembangan ekonomi syariah dalam rangka mendukung

pembangunan ekonomi nasional. Dalam menjalankan tugasnya, KNKS berperan aktif memberikan

rekomendasi arah kebijakan, mengoordinasikan para pemangku kepentingan, serta melakukan

evaluasi pelaksanaan kebijakan.

Sesuai dengan Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024, KNKS berupaya membangun

ekosistem ekonomi syariah yang meliputi industri halal, keuangan syariah baik komersial maupun

sosial, serta infrastruktur pendukung lainnya seperti pembangunan sumber daya manusia, sistem

informasi, dan digitalisasi ekonomi. Dalam melakukan implementasi program strategis, KNKS

mengutamakan kerja sama dan sinergi dengan kementerian/lembaga, regulator, akademisi, peneliti,

praktisi, organisasi masyarakat serta pemangku kepentingan terkait lainnya.

Informasi lebih lanjut terkait KNKS dapat diperoleh melalui www.knks.go.id

Tim Penyusun Preliminary Study Pendirian Bank Investasi Syariah

Komite Nasional Keuangan Syariah

Ronald Rulindo, Ph.DDirektur Inovasi Produk, Pendalaman Pasar, dan Pengembangan Infrastruktur Sistem Keuangan Syariah

Intan Natasha Putri, S.E., MPP Kepala Divisi Pendalaman Pasar Keuangan Syariah

Yosita Nur Wirdayanti, S.T., MBA, MIFP Kepala Divisi Inovasi Produk Keuangan Syariah

Bazari Azhar Azizi, S.E.I., MSc. Analis Kebijakan Pendalaman Pasar Keuangan Syariah

Farah Rizky Ariyana, S.E. Staf Analis Pendalaman Pasar Keuangan Syariah

Tika Arundina, Ph.D Universitas Indonesia

Muhammad Faza Imaduddin, S.E. Universitas Indonesia

Tim Konsultan

Yahya Ayyash, S.E.Staf Analis Promosi dan SosialisasiKomite Nasional Keuangan Syariah

Desain dan Tata Letak

3

Executive Summary

Setelah lebih dari dua dekade beroperasi di Indonesia,

industri keuangan syariah masih belum dapat

memaksimalkan potensinya. Terdapat berbagai

permasalahan yang perlu diselesaikan oleh industri

keuangan syariah, seperti keterbatasan modal,

terbatasnya kapasitas sumber daya manusia, hingga

lemahnya infrastruktur pendukung.

Sebagai contoh, bank syariah mengalami keterbatasan

membiayai pembangunan infrastruktur nasional yang

disebabkan modal yang dimiliki tidak mencukupi.

Selain itu, tidak adanya lembaga keuangan syariah

yang dapat berfungsi sebagai market maker

menyebabkan produk keuangan syariah khususnya

pasar modal syariah menjadi tidak likuid, sehingga

produk pasar modal syariah menjadi tidak menarik

bagi emiten. Hal ini berdampak pada terbatasnya

produk keuangan syariah yang diterbitkan, yang

kemudian menyebabkan produk keuangan yang

tersedia menjadi mahal. Kelangkaan produk keuangan

syariah tersebut membuat investor institusi seperti

dana pensiun, pengelola dana jaminan sosial, dan

perusahaan manajemen investasi kesulitan mengakses

produk keuangan syariah, yang jika pun ada, tidak

memberikan return yang maksimal disebabkan volume

perdagangan yang terbatas.

Keberadaan bank investasi syariah diharapkan dapat

menjadi solusi. Hal ini disebabkan, diperlukan suatu

institusi yang fokus pada pengembangan dan

pendalaman pasar modal syariah dan mendukung

ekosistem keuangan syariah. Antara lain, bank

investasi syariah diharapkan dapat mendorong

penerbitan instrumen-instrumen keuangan syariah

untuk membiayai pembangunan infrastruktur

terutama yang terkait Sustainable Development Goals

(SDGs), serta pembiayaan industri halal. Instrumen

tersebut dapat dimanfaatkan oleh bank syariah

sebagai instrumen likuiditas maupun instrumen

investasi jangka panjang.

Selain itu, bank investasi syariah juga diharapkan dapat

menjadi market maker untuk penjualan sukuk dan

produk pasar modal syariah lainnya agar pasar

sekunder menjadi lebih likuid. Peran bank investasi

syariah juga akan mempengaruhi percepatan inovasi

produk keuangan syariah khususnya pasar modal

syariah, serta membantu bank-bank syariah dalam

mengembangkan produk-produk investasi syariah.

Bank investasi syariah juga harus dapat menyediakan

infrastruktur pendukung perbankan syariah dan

membantu percepatan peningkatan literasi keuangan

syariah khususnya pasar modal syariah.

Akan tetapi, disebabkan bentuk bank investasi syariah

tidak dikenal di Indonesia, fungsi bank investasi syariah

tersebut dapat dijalankan oleh perusahaan efek

syariah, terutama perusahaan sekuritas syariah.

Hingga saat ini belum ada sekuritas yang bersifat full-

fledge syariah. Hal ini menyebabkan belum adanya

pihak yang secara fokus mendorong penerbitan

instrumen keuangan syariah serta menjadi primary

dealer untuk meningkatkan likuiditas pasar sekunder

produk-produk pasar modal syariah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan berbagai

stakeholder di pasar modal syariah, pembentukan

bank investasi syariah merupakan ide yang perlu

direalisasikan. Mesikpun demikian, intervensi

pemerintah terhadap pengembangan industry

keuangan syariah khususnya perbankan syariah tetap

dirasa perlu oleh para stakeholder. Intervensi yang

diberikan dapat berbentuk seperti mewajibkan

perusahaan BUMN untuk menerbitkan instrumen

pembiayaan berbasis syariah minimal 20% dari total

kebutuhan pembiayaan perusahaan, memberikan

insentif pajak untuk penerbitan maupun penempatan

dana pada produk investasi syariah, dan lainnya.

Intervensi pemerintah yang tepat diyakini dapat

memberikan akselerasi yang signifikan terhadap

perkembangan pasar modal syariah yang nantinya

akan dijembatani oleh perushaan sekuritas syariah

yang berperan selaku bank investasi syariah di

Indonesia.

4

DAFTAR ISI

PENDAHULUAN

INDUSTRI PASAR MODAL SYARIAH

PELUANG PASAR MODAL SYARIAH DI INDONESIA

TANTANGAN PASAR MODAL SYARIAH

DI INDONESIA

5

TIM PENYUSUN

EXECUTIVE SUMMARY

DAFTAR ISI

3

4

5

7

10

17

20

6

ANALISIS HASIL PENELITIAN

KESIMPULAN

LAMPIRAN

MENGENAL BANK INVESTASI

PRODUK BANK INVESTASI SYARIAH

INOVASI PRODUK BANK INVESTASI

SYARIAH

24

35

48

53

67

70

1.1 LATAR BELAKANG

INDUSTRI KEUANGAN SYARIAH mulai berdiri di

Indonesia semenjak awal 1990-an. Perkembangan

industri ini dimulai dengan pendirian Bank Muamalat

Indonesia pada tahun 1992. Selanjutnya, pada tahun

1994, PT Syarikat Takaful Indonesia didirikan dan

menjadi perusahaan asuransi berbasis syariah pertama

di Indonesia. Pada tahun 1997, industri pasar modal di

Indonesia mulai beroperasi melalui produk investasi

syariah dengan diterbitkannya reksa dana syariah oleh

PT. Danareksa Investment Management. Pada

pertengahan tahun 2000, Bursa Efek Indonesia

meluncurkan Jakarta Islamic Index yang bertujuan

untuk memandu investor yang ingin menginvestasikan

dananya ke perusahaan-perusahaan yang tidak

melanggar prinsip-prinsip syariah. Produk investasi

syariah mulai bertambah dengan diterbitkannya surat

berharga syariah atau sukuk korporasi pertama kali

oleh PT. Indosat Tbk pada tahun 2002.

Setelah lebih dari dua dekade beroperasi di Indonesia,

industri keuangan syariah seakan mengalami stagnasi,

khususnya setelah krisis keuangan global mereda.

Industri perbankan syariah sempat mengalami kenaikan

pertumbuhan yang signifikan setelah keluarnya fatwa

haramnya bunga bank oleh Majelis Ulama Indonesia

(MUI) pada tahun 2003 dan diterbitkannya Undang-

Undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Akan tetapi, pertumbuhan yang tinggi itu mereda

beberapa tahun kemudian dan seakan mengalami

kesulitan untuk bangkit lagi. Bahkan sampai akhir tahun

2018, pangsa pasar perbankan syariah dibandingkan

total aset perbankan Indonesia masih di bawah 6%.

Pertumbuhan aset perbankan syariah pun mengalami

tren melambat dari tahun 2016 sampai tahun 2018

dimana pada tahun 2016 pertumbuhannya 20,28%,

pada tahun 2017 pertumbuhannya 18,97%, dan pada

tahun 2018 pertumbuhannya hanya 12,57%.

Ketiadaan bank

investasi syariah

adalah salah satu

alasan mengapa

industri keuangan

syariah seakan

tidak berkembang

sesuai dengan

harapan

1 | PENDAHULUAN

7

Di sisi lain, industri asuransi syariah pun seakan jalan

di tempat. Pangsa pasar asuransi syariah

dibandingkan dengan total aset asuransi di Indonesia

hanya mencapai 3,47% pada akhir tahun 2018.

Pertumbuhan sukuk dan reksa dana syariah pun

relatif stagnan. Sampai akhir tahun 2018, pangsa

pasar sukuk korporasi dibandingkan dengan

outstanding sukuk dan obligasi korporasi di Indonesia

hanya mencapai angka 5,08%. Begitu pula proporsi

total NAB reksa dana syariah dibandingkan total NAB

reksa dana di Indonesia yang hanya mencapai angka

6,8%.

Hal yang cukup menonjol dari industri keuangan

syariah adalah jumlah penerbitan Sukuk Negara yang

sangat besar. Bahkan, Indonesia menjadi negara

penerbit sukuk negara global terbesar di dunia.

Jumlah sukuk global outstanding sampai bulan

Desember 2018 telah mencapai US$ 14,6 miliar.

Walaupun demikian, elemen lain dari industri

keuangan syariah seakan tidak menikmati keunggulan

tersebut disebabkan penyerapan bank syariah

terhadap Sukuk Negara sendiri hanya sebesar 8%.

Selebihnya, Sukuk Negara dibeli oleh lembaga

keuangan lain yang kemudian menikmati imbal hasil

lebih tinggi dibandingkan Surat Utang Negara yang

diterbitkan dengan jumlah dan tenor yang sama.

Ketiadaan bank investasi syariah adalah salah satu

alasan mengapa industri keuangan syariah seakan

tidak berkembang sesuai dengan harapan. Saat ini,

industri perbankan syariah Indonesia seakan fokus di

sektor retail dan mengalami kesulitan untuk masuk ke

sektor korporasi. kehadiran bank investasi syariah

menjadi penting untuk membantu perbankan syariah

menstrukturisasi pendanaan proyek-proyek besar

untuk ditawarkan pada investor dan nasabah bank

syariah agar masyarakat memiliki berbagai alternatif

investasi yang berbeda dengan produk bank

konvensional, disamping tetap mempertahankan

imbal hasil yang tinggi dan tanpa kompromi terhadap

penerapan prinsip-prinsip syariah.

Di sisi lain, bank investasi syariah juga dapat

membantu sektor lain dari keuangan syariah selain

perbankan syariah. Bank Investasi syariah akan lebih

fokus mendekati korporasi khususnya yang terkait

dengan industri halal untuk menerbitkan sukuk

korporasi. Bank ini juga diharapkan dapat mendekati

emiten-emiten agar lebih banyak menggunakan

instrumen keuangan syariah seperti pembiayaan

syariah dan menerbitkan sukuk, sehingga pool saham

syariah menjadi lebih besar dan lebih stabil.

Selain itu, banyaknya instrumen syariah di pasar

modal sangat mempengaruhi sektor keuangan

lainnya, seperti asuransi, dana pensiun, termasuk

perbankan syariah. Dengan instrumen pasar modal

syariah yang besar, pilihan investasi bagi manajer

investasi pun akan lebih banyak sehingga mampu

menghasilkan keuntungan yang lebih besar.

Disebabkan pilihan investasi yang terbatas dan

potensi keuntungan yang lebih rendah, sektor Takaful

atau asuransi syariah juga mengalami kesulitan untuk

berkembang. Di saat yang sama, Dana Pensiun dan

Badan Jaminan Sosial menjadi ragu-ragu untuk

menghadirkan fasilitas syariah. Padahal, dengan

adanya Takaful serta Dana Pensiun Syariah dan

Jaminan Sosial Syariah yang berskala besar, peluang

pengelolaan dana yang lebih besar oleh perbankan

syariah juga akan semakin meningkat.

Ketiadaan bank investasi

syariah adalah salah satu

alasan mengapa industri

keuangan syariah seakan

tidak berkembang sesuai

dengan harapan

8

1.2 TUJUAN

Berdasarkan hal tersebut, kehadiran bank investasi syariah menjadi sangat penting dan perlu ditindaklanjuti. Hal ini

sejalan dengan rekomendasi dari Masterplan Arsitektur Keuangan Syariah Indonesia (MAKSI) yang diterbitkan oleh

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).

Selain itu, Roadmap Perbankan Syariah Indonesia 2015-2019 yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

juga merekomendasikan adanya bank investasi syariah yang dapat mendorong peran keuangan syariah dalam

pembangunan nasional. Untuk itu, kajian ini disusun untuk mengkaji bentuk dari bank investasi syariah yang perlu

didirikan serta produk dan jasa yang yang dapat ditawarkan.

Kajian ini merupakan studi pendahuluan (preliminary study) pendirian bank investasi syariah di Indonesia. Adapun

tujuan dari kajian ini adalah:

1. Mengkaji urgensi pendirian bank investasi syariah di Indonesia

2. Mengkaji bentuk bank investasi syariah yang dibutuhkan untuk mendorong kemajuan industri keuangan syariah di

Indonesia

3. Mencari produk dan jasa pembeda dengan perusahaan investasi konvensional yang tidak hanya mampu

berkontribusi terhadap perkembangan industri keuangan syariah di Indonesia tetapi juga mampu mendorong

pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional.

1.3 METODE

Kajian ini disusun dengan menggunakan pendekatan

kualitatif, seperti desk study, focus group discussion

(FGD), dan in-depth interview. Desk study dilakukan

dengan melakukan studi literatur dari berbagai sumber

sebagai mekanisme benchmarking terhadap model bisnis

dan produk serta jasa yang dipraktikkan oleh bank

investasi konvensional dan syariah di dalam maupun di

luar negeri.

FGD diadakan bersama tiga perusahaan sekuritas

nasional seperti Danareksa, Mandiri Sekuritas, dan

Bahana Sekuritas. FGD ini dilakukan untuk memperoleh

pandangan praktisi terkait isu-isu pada perkembangan

pasar modal syariah di Indonesia, masukan terkait model

bisnis bank investasi syariah yang bisa diterapkan di

Indonesia, dan faktor-faktor apa saja yang perlu

dipersiapkan untuk membentuk bank investasi syariah di

Indonesia.

Adapun in-depth interview dilakukan dengan para

stakeholder terkait dari regulator dan industri yang

berpotensi menjadi penerbit maupun manajer investasi

yang berpotensi menjadi investor dari produk-produk

pembiayaan berbasis syariah. In-depth interview kepada

regulator bertujuan untuk memperoleh masukan terkait

ketentuan-ketentuan yang mengatur sistem keuangan di

Indonesia secara umum dan perbedaannya dengan

ketentuan-ketentuan sistem keuangan di luar negeri.

Selain itu, regulator juga memberikan pandangan dari sisi

pengawasan mikroprudensial pada industri keuangan

syariah di Indonesia. Selanjutnya, in-depth interview

kepada industri dilakukan untuk memperoleh pandangan

terkait hal-hal yang menjadi perhatian penerbit dalam

memutuskan instrumen pembiayaan seperti apa yang

mereka perlukan. In-depth interview kepada manajer

investasi bertujuan untuk memperoleh pandangan

investor terkait preferensi mereka dalam memilih

produk-produk investasi.9

Pasar modal merupakan salah satu elemen penting

dalam industri keuangan. Pasar modal dapat mendorong

perkembangan dan pertumbuhan ekonomi masyarakat,

korporasi, dan negara melalui fungsinya sebagai media

financial intermediary.

Sama halnya dengan pasar modal pada umumnya, pasar

modal syariah juga memegang peranan penting bagi

industri keuangan syariah. Pasar modal syariah telah

beroperasi cukup lama di Indonesia, dimulai dengan

dengan diterbitkannya reksa dana syariah oleh PT.

Danareksa Investment Management pada 3 Juli 1997.

Selanjutnya, Bursa Efek Indonesia berkerjasama dengan

PT. Selanjutnya, Danareksa Investment Management

meluncurkan Jakarta Islamic Index pada tanggal 3 Juli

2000 yang bertujuan untuk memandu investor yang ingin

menginvestasikan dananya secara syariah. Untuk lebih

mendorong pertumbuhan industri pasar modal syariah di

Indonesia, pada tanggal 18 April 2001, untuk pertama kali

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-

MUI) mengeluarkan fatwa yang berkaitan langsung

dengan pasar modal, yaitu Fatwa Nomor 20/DSN-

MUI/IV/2001 tentang Pedoman Pelaksanan Investasi

untuk Reksa Dana Syariah.

Produk industri pasar modal syariah mulai bertambah

seiring dengan kehadiran Obligasi Syariah yang

diterbitkan oleh PT. Indosat Tbk pada bulan September

2002. Obligasi syariah Indosat ini menjadi pembuka jalan

hadirnya obligasi syariah atau sukuk yang diterbitkan oleh

korporasi di Indonesia.

Tingginya ketertarikan pasar terhadap industri pasar

modal syariah mendorong regulator untuk terlibat lebih

aktif dalam mendorong pertumbuhan industri ini. Pada

tahun 2006, Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga

Keuangan (Bapepam-LK) mulai menerbitkan paket

peraturan Bapepam-LK terkait pasar modal Syariah.

Selanjutnya, pada tahun 2007, Bapepam-LK

mengeluarkan peraturan terkait Daftar Efek Syariah dan

diikuti dengan peluncuran Daftar Efek Syariah.

Secara garis

besar, terdapat tiga

produk utama pasar

modal syariah di

Indonesia, yaitu:

saham syariah,

sukuk, dan

reksadana syariah2 | INDUSTRI PASAR

MODAL SYARIAH

INDONESIA

10

2.1 SAHAM SYARIAH

Saham dapat didefinisikan sebagai surat berharga bukti

penyertaan modal kepada perusahaan. Dengan bukti

penyertaan tersebut, pemegang saham berhak untuk

mendapatkan sebagian keuntungan dari perusahaan

tersebut. Dalam ekonomi syariah, bentuk kerja sama

usaha ini sejalan dengan konsep musyarakah. Oleh

karena itu, secara konsep, saham tidak bertentangan

dengan prinsip Syariah.

Namun, tidak semua saham yang diterbitkan oleh emiten

dan perusahaan publik dapat disebut sebagai saham

syariah. Untuk mendapatkan pengakuan sebagai saham

syariah, emiten harus melalui proses seleksi (screening)

yang terdiri dari seleksi secara bisnis dan finansial. Seleksi

secara bisnis fokus pada produk dan jasa yang

ditawarkan perusahaan, sedangkan seleksi secara

finansial menyaring perusahaan dengan menggunakan

perhitungan rasio utang terhadap aset dan kontribusi

pendapatan non-halal perusahaan terhadap total

pendapatan.

Jumlah saham syariah yang terdaftar dan memenuhi

kriteria seleksi syariah terus meningkat tiap tahunnya.

Secara rata-rata, 66% dari total jumlah saham atau

sebanyak 414 emiten dari 619 emiten yang terdaftar di

Bursa Efek Indonesia dapat dikategorikan sebagai saham

syariah. Sementara itu, nilai kapitalisasi pasar Indeks

Saham Syariah Indonesia (ISSI) yang mencakup semua

saham syariah juga terus meningkat dengan nilai

Compund Annual Growth Rate (CAGR) sebesar 9% sejak

tahun 2011 hingga 2018.

Sumber: OJK, 2019

Persentase dan kapitalisasi saham syariah di Indonesia

masih dibawah persentase dan kapitalisasi saham syariah

di Malaysia. Secara agregat, sekitar 75% emiten pada

Bursa Malaysia masuk dalam kategori saham syariah,

sedikit lebih besar jika dibandingkan dengan persentase

rata-rata jumlah saham syaraih di Indonesia yang berada

pada angka 66%. Sementara itu, berdasarkan kapitalisasi

saham, emiten yang masuk dalam kategori saham syariah

di Malaysia menguasai 61% dari total kapitalisasi saham,

dibandingkan kapitalisasi saham syariah di Indonesia

yang baru menguasai 52% dari total seluruh kapitalisasi

pasar.

Perkembangan industri semakin pesat setelah

disahkannya Undang-Undang (UU) Nomor 19 tahun 2008

tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). Undang-

undang ini menjadi landasan hukum untuk penerbitan

surat berharga syariah negara (SBSN) atau yag lebih

dikenal dengan istilah sukuk negara. Setelah UU tersebut

disahkan, pada bulan Agustus 2008, Pemerintah

Indonesia untuk pertama kalinya langsung menerbitkan

SBSN seri IFR0001 dan IFR0002.

Secara garis besar, terdapat tiga produk utama pasar

modal syariah di Indonesia, yaitu: saham syariah, sukuk,

dan reksadana syariah. Berikut penjelasan lebih lanjut

tentang tiga instrumen pasar modal syariah tersebut

berikut beberapa produk pasar modal lainya yang juga

sudah mulai berkembang di Indonesia:

11

2.2 SUKUK

Selain saham, suatu entitas dapat menerbitkan obligasi

atau surat utang untuk mendapatkan pendanaan.

Berbeda dari saham yang memiliki implikasi kepemilikan

oleh investor atas usaha emiten penerbit saham, investor

yang membeli obligasi tidak mendapatkan porsi

kepemilikan atas usaha penerbit obligasi. Akan tetapi,

investor berhak mendapatkan pokok investasinya

kembali ketika jatuh tempo dan berhak mendapatkan

bunga dari utang tersebut yang dibayarkan oleh penerbit

obligasi secara periodik.

Disebabkan prinsip syariah melarang adanya bunga atas

utang, ulama dan praktisi keuangan syariah menciptakan

instrumen pasar modal yang dikenal dengan sukuk.

Sukuk secara terminologi merupakan bentuk jamak dari

kata "sakk" dalam bahasa Arab yang berarti sertifikat

atau bukti kepemilikan. Bentuk sukuk yang paling

terkenal adalah sukuk ijarah atau secara sederhana dapat

diterjemahkan sebagai sertifikat kepemilikan atas aset

yang disewakan. Secara sederhana, penerbit sukuk

mensekuritisasi aset yang dimiliki, kemudian menjual

sekuritas tersebut pada investor, dan investor akan

menyewakannya kembali pada penerbit sukuk. Dari

transaksi tersebut investor akan mendapatkan

pendapatan sewa sedangkan penerbit sukuk akan

mendapatkan dana segar untuk diinvestasikan sesuai

dengan tujuan yang telah disepakati.

Di Indonesia, sukuk mulai dikenal pada tahun 2002

setelah diterbitkannya sukuk korporasi oleh indosat

senilai Rp300 miliar berdasarkan akad mudharabah.

Pasar sukuk mulai tumbuh pesat setelah diberlakukannya

UU Surat Berharga Syariah Negara. Dengan demikian,

terdapat dua jenis sukuk di Indonesia berdasarkan pihak

yang menerbitkannya yaitu, sukuk negara dan sukuk

korporasi.

2.2.1 SUKUK NEGARA

Sejak pertama kali diperkenalkan pada tahun 2008,

Pemerintah Republik Indonesia rutin menerbitkan sukuk

negara. Secara rata-rata, pertumbuhan sukuk negara

mencapai 30%. Total akumulasi penerbitan sukuk negara

hingga bulan Oktober 2018 telah mencapai lebih dari

Rp950 trilliun dengan outstanding per 25 Oktober 2018

sebesar Rp657 trilliun.

Sukuk Negara juga diterbitkan dan ditawarkan ke luar

negeri, atau yang lebih dikenal dengan sebutan sukuk

global. Pemerintah menerbitkan sukuk global secara

rutin sejak tahun 2009. Hingga saat ini, Indonesia

merupakan The Largest International Sovereign Sukuk

Issuer. Bahkan, pada tahun 2018, Indonesia menjadi

negara pertama yang menerbitkan Sovereign Green

Sukuk di dunia.

12

Dalam 10 tahun terakhir, pemerintah telah menerbitkan

tujuh jenis sukuk negara dengan berbagai macam tenor,

ukuran, imbalan dan basis investor. Di antaranya adalah

Surat Perbendaharaan Negara – Syariah (SPN-S), Project

Based Sukuk (PBS), Islamic Fixed Rate (IFR), Sukuk Dana

Haji (SDHI), Sukuk Negara Tabungan (ST), Sukuk Negara

Ritel (Sukri) dan Sukuk Negara Indonesia (SNI).

Meskipun pertumbuhan sukuk negara bernilai nominal

besar, dampak pertumbuhan sukuk di pasar utang

Indonesia masih relatif kecil. Kontribusi sukuk terhadap

total nilai outstanding surat berharga negara (SBN) dinilai

masih rendah. Pada tahun 2018, 17,6% dari total surat

berharga negara merupakan sukuk negara dengan nilai

Rp646 trilliun, hanya meningkat sebesar 11,1% pada 8

tahun terakhir.

2.2.2 SUKUK KORPORASI

Jika dibandingkan dengan Malaysia, total kontribusi sukuk terhadap SBN di Indonesia masih cukup rendah. Pada tahun

2018, Malaysia mencatatkan nilai outstanding sukuk negara sebesar Rp1.053 trilliun dengan presentase sebesar 44%

dari total surat berharga negara di Malaysia.

Berbeda dengan sukuk negara, porsi sukuk yang

diterbitkan oleh perusahaan atau sukuk korporasi di

Indonesia jauh lebih kecil dibandingkan dengan total

obligasi yang diterbitkan oleh korporasi secara

keseluruhan. Meskipun sukuk korporasi telah ditawarkan

sejak tahun 2002, jumlah total sukuk korporasi yang

diterbitkan oleh perusahaan relatif terbatas dan kecil,

yakni 177 penerbitan sampai akhir tahun 2018. Meskipun

demikian, berdasarkan CAGR, sukuk korporasi tumbuh

24,4% semenjak dari 2011 hingga 2018, dengan nominal

sekitar Rp7,92 triliun pada tahun 2011 hingga Rp36,54

triliun pada tahun 2018.

Secara persentase, total outstanding sukuk korporasi

hanya mencapai 5,08% dari total outstanding obligasi

korporasi di Indonesia. Jika dibandingkan dengan

Malaysia, total kontribusi sukuk korporasi terhadap total

obligasi korporasi di Indonesia masih sangat rendah.

Pada tahun 2018, Malaysia mencatatkan nilai

outstanding sukuk korporasi sebesar Rp1.725 trilliun

dengan presentase sebesar 75,5% dari total pasar

obligasi korporasi di Malaysia.

13

2.3 REKSA DANA SYARIAH

Reksa dana merupakan produk investasi yang dapat

menghimpun dana dari investor dalam bentuk portofolio

yang berisi berbagai instrumen investasi seperti saham,

obligasi, atau deposito yang dikelola oleh manajer

investasi. Reksa dana syariah memiliki bentuk yang sama

dengan reksa dana konvensional, tetapi portofolio reksa

dana syariah harus berisi instrumen-instrumen investasi

yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah seperti

saham syariah, sukuk, dan deposito di bank-bank syariah.

Pengelolaan reksa dana syariah juga harus diawasi oleh

Dewan Pengawas Syariah dan tidak boleh dilakukan

dengan kegiatan yang dilarang dalam prinsip syariah.

Penerbitan reksa dana syariah oleh PT Danareksa

Investment Management pada bulan Juli 1997 menjadi

tonggak awal sejarah pasar modal syariah di Indonesia.

Peluncuran reksa dana syariah ini menjadi awal

perumusan Jakarta Islamic Index (JII) pada tahun 2000

serta penerbitan fatwa pertama terkait pasar modal

syariah di Indonesia (Fatwa No. 20/ DSN-MUI/IV/2001)

yang memberikan panduan investasi syariah dalam reksa

dana syariah.

Pada akhir Desember 2018, terdapat 224 reksa danasyariah yang ditawarkan oleh berbagai perusahaanpengelola investasi dengan total Nilai Aktiva Bersih (NAB)sebesar Rp34,5 triliun. Pada periode 2011- 2018, NABreksa dana syariah memiliki CAGR sebesar 29.8%. Angkaini lebih tinggi dari CAGR reksa dana konvensional yangberada di angka 16,4%. Pada periode yang sama, jumlahreksa dana syariah yang beredar di Indonesia tumbuhdari 50 reksa dana pada tahun 2011 menjadi 224 reksadana pada akhir tahun 2018.

Meskipun kinerja reksa dana syariah sedikit lebih baikdaripada reksa dana konvensional dalam halpertumbuhan NAB, pangsa pasar keseluruhan reksa danasyariah masih sangat kecil yakni sebesar 6,8% dari totalNAB seluruh reksa dana yang diperdagangkan diIndonesia.

14

2.4 PRODUK PASAR MODAL LAINNYA

Selain produk yang umum seperti saham, sukuk, dan reksa dana, Otoritas Jasa Keuangan telah mengeluarkan

ketentuan untuk produk-produk lain yang dapat dimanfaatkan untuk pengembangan pasar modal syariah. Produk-

produk ini di antaranya adalah Exchange Traded Fund (ETF) Syariah, Efek Beragun Aset (EBA) Syariah, dan Dana

Investasi Real Estat (DIRE) Syariah. Akan tetapi, dalam praktiknya produk-produk ini masih belum dikembangkan oleh

industri.

2.4.1 EXCHANGE TRADED FUND (ETF) SYARIAH

ETF syariah atau Exchange Traded Fund syariah adalah salah satu bentuk dari reksa dana yang memenuhi prinsip-

prinsip syariah di pasar modal dimana unit penyertaannya dicatatkan dan ditransaksikan seperti saham syariah di

Bursa Efek. Karena berbentuk reksa dana maka penerbitannya harus memenuhi peraturan OJK No. 19/POJK.14/2015

tentang penerbitan dan persyaratan reksa dana syariah. Agar pada saat transaksi memenuhi prinsip-prinsip syariah

maka investor yang akan melakukan jual beli ETF syariah harus melalui anggota bursa yang memiliki Syariah Online

Trading System (SOTS).

2.4.2 EFEK BERAGUN ASET (EBA) SYARIAH)

Berdasarkan peraturan OJK No. 20/POJK.04/2015 tentang Penerbitan dan Persyaratan Efek Beragun Aset Syariah, Efek

Beragun Aset Syariah (EBA syariah) yang diterbitkan di pasar modal Indonesia terdiri dari dua jenis, yaitu:

1. EBA syariah berbentuk Kontrak Investasi Kolektif antara manajer investasi dan bank kustodian (KIK-EBAS) adalah

efek beragun aset yang portofolio (terdiri dari aset keuangan berupa piutang, pembiayaan atau aset keuangan

lainnya), akad dan cara pengelolaannya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah di pasar modal.

2. EBA syariah berbentuk surat partisipasi (EBAS-SP) adalah Efek Beragun Aset Syariah yang diterbitkan oleh

penerbit yang akad dan portofolionya (berupa kumpulan piutang atau pembiayaan pemilikan rumah) tidak

bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal serta merupakan bukti kepemilikan secara proporsional yang

dimiliki bersama oleh sekumpulan pemegang EBAS-SP.

2.4.3 DANA INVESTASI REAL ESTAT (DIRE) SYARIAH

Berdasarkan Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2016

tentang Dana Investasi Real Estat Syariah Berbentuk

Kontrak Investasi Kolektif, yang dimaksud dengan Dana

Investasi Real Estat Syariah (DIRE Syariah) adalah wadah

yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari

masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan

pada aset real estat, aset yang berkaitan dengan real

estat, dan/atau kas dan setara kas yang tidak

bertentangan dengan prinsip syariah di pasar modal.

DIRE Syariah berbentuk Kontrak Investasi Kolektif

dikatakan memenuhi prinsip syariah di pasar modal

jika akad, cara pengelolaan dan aset real estat, aset yang

berkaitan dengan real estat, dan/atau kas dan setara kas,

tidak bertentangan dengan prinsip syariah di pasar modal

sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK tentang

Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal.

15

2.4.4 DANA INVESTASI INFRASTRUKTUR (DINFRA)

Berdasarkan Peraturan OJK No. 52/POJK.04/2017 tentang Dana Investasi Infrastruktur Berbentuk Kontrak Investasi

Kolektif, yang dimaksud dengan Dana Investasi Infrastruktur (DINFRA) adalah wadah berbentuk kontrak investasi

kolektif yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan pada

aset infrastruktur oleh manajer investasi. DINFRA juga bisa diimplementasikan secara syariah apabila akad-akadnya

dan cara pengelolaannya tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Akan tetapi, sampai saat ini belum ada ketentuan

khusus yang mengatur terkait DINFRA Syariah di Indonesia.

2.4.2 EFEK BERAGUN ASET (EBA) SYARIAH2.4.5 REKSA DANA PENYERTAAN TERBATAS (RDPT) SYARIAH

Berdasarkan Peraturan OJK No. 37/POJK.04/2014 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif

Penyertaan Terbatas, yang dimaksud dengan Reksa Dana Penyertaan Terbatas (RDPT) adalah wadah yang digunakan

untuk menghimpun dana dari pemodal professional yang selanjutnya diinvestasikan oleh manajer investasi pada

portofolio efek yang berbasis kegiatan sektor riil. Belum ada ketentuan yang secara khusus mengatur terkait RDPT

Syariah, tetapi produknya sendiri sudah ada di pasar modal. Pada tahun 2017, Asia Raya Kapital menerbitkan RDPT

Syariah sebesar Rp1 triliun untuk pembangunan Menara Majelis Ulama Indonesia.

16

Setelah lebih dari

dua dekade

tersedia di

Indonesia, pasar

modal masih

memiliki ruang

untuk berkembang

lebih besar

3 | PELUANG PASAR

MODAL SYARIAH

DI INDONESIA

Setelah lebih dari dua dekade tersedia di Indonesia,

pasar modal masih memiliki ruang untuk berkembang

lebih besar. Sejalan dengan rencana Pemerintah Republik

Indonesia untuk mempercepat infrastruktur, pasar modal

syariah dapat memainkan peranan penting dengan

menyediakan instrumen keuangan yang sesuai syariah

untuk mengumpulkan investasi dari berbagai sumber

khususnya dari Timur Tengah. Selain itu, instrumen

keuangan syariah terutama mudharabah dan musyarakah

memiliki karakteristik equity yang saat ini sangat

dibutuhkan oleh perusahaan konstruksi di Indonesia.

Karakteristik ini menjadi penting disebabkan debt-to-

equity ratio dari perusahaan sejenis yang saat ini rasionya

sudah sangat tinggi sedangkan kebutuhan pendanaan

untuk pembangunan infrastruktur masih sangat besar.

Di sisi lain, perbankan syariah memerlukan instrumen

likuiditas yang likuid tetapi dapat menawarkan imbal hasil

yang optimal. Instrumen seperti ini diperlukan oleh bank

syariah untuk menampung dana operasional dari

Pemerintah ataupun BUMN dan Swasta yang

ditempatkan sementara pada bank syariah sebelum

digunakan sesuai dengan peruntukannya masing-masing.

Saat ini, bank syariah umumnya mangandalkan instrumen

likuiditas dari Bank Indonesia. Tetapi, diperlukan

instrumen likuiditas yang terhubung langsung dengan

pengembangan sektor riil supaya imbal hasil yang

ditawarkan bisa relatif lebih tinggi. Instrumen ini dapat

berupa efek yang ditawarkan melalui pasar modal

syariah.

Munculnya tren berhijrah di masyarakat juga membuka

peluang lebih besar dari demand masyarakat terhadap

produk keuangan syariah. Pada saat yang sama, pada

tingkat internasional mulai muncul kesadaran akan

investasi yang ramah lingkunan (green) ataupun social

responsible dan sebagainya. Instrumen-instrumen ini

memiliki karakteristik yang sejalan dengan prinsip-prinsip

syariah, sehingga membuka peluang produk investasi

syariah di pasar modal untuk dipasarkan kepada basis

investor yang lebih luas, tidak hanya terbatas pada

investor muslim saja.

17

3.1 PEMENUHAN KEBUTUHAN PEMBIAYAAN PEMERINTAH

Sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Nasional (RPJMN) 2015-2019, total kebutuhan

pembiayaan infrastruktur mencapai Rp5.519trilliun. Akan

tetapi, terdapat financing gap sebanyak 59,86% yang

tidak dapat dibiayai oleh Anggaran Pendapatan Belanja

Negara (APBN) sehingga pemerintah harus mencai

sumber dana lain di luar APBN.

Berdasarkan data 5 tahun terakhir, total anggaran

infrastruktur negara terus meningkat dengan angka yang

signifikan. Pada tahun 2018, total anggaran infrastruktur

menembus Rp410 trilliun. Jumlah ini naik dari periode

sebelumnya yang mencapai Rp388 trilliun. Angka ini

terus meningkat. Pada tahun 2019 anggaran untuk

pembangunan infrastruktur yang tersedia dari APBN

mencapai Rp415 trilliun yang pada pengungguannya

lebih banyak digunakan untuk proyek pada Kementerian

Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) sisanya melalui

pembiayaan.

Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya peran

institusi keuangan dalam mendukung dan mengisi

kebutuhan pendanaan proyek infrastruktur. Terbukti,

jumlah pembiayaan yang disalurkan oleh perbankan

untuk infrastruktur beberapa tahun kebelakang ini pun

sangat besar. Komite Percepatan Penyediaan

Infrastruktur Prioritas (KPPIP) mencatat pembiayaan

perbankan ke sektor infrastruktur pada tahun 2017

mencapai Rp576 trilliun. Sedangkan, di tahun 2015 dan

2016, pembiayaannya secara berturut-turut mencapai

Rp462 trilliun dan Rp518 trilliun. Namun demikian,

penyaluran kredit infrastruktur oleh perbankan dinilai

masih belum cukup. Adanya Batas Maksimum

Pemberian Kredit (BMPK) pada bank juga membatasi

peran bank untuk berperan lebih lanjut dalam hal ini

sehingga membua peluang yang lebih besar bagi pasar

modal khususnya pasar modal syariah.

3.2 PEMENUHAN KEBUTUHAN INSTRUMEN INVESTASI JANGKA PENDEK

DAN JANGKA PANJANG BAGI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH

Dalam menjalankan usahanya, industri perbankan harus

menghadapi risiko likuiditas. Risiko ini memiliki

konsekuensi yang kompleks bagi perbankan syariah

karena sebagian besar likuiditas yang ada pada umumnya

berbasis bunga. Untungnya, Bank Indonesia sudah

menyediakan berbagai instrument likuiditas yan sejalan

dengan prinsip syariah melalui pasar uang antar bank

syariah (PUAS). Beberapa instrumen likuiditas yang biasa

dan dapat digunakan oleh perbankan syariah di

Indnonesia, di antaranya adalah (skema lengkap dapat

dilihat pada lampiran 1):

1. Sertifikat Investasi Mudharabah Antarbank (SIMA)

2. Sertifikat Perdagangan Komoditi berdasarkan Prinsip

Syariah Antarbank (SiKA)

3. Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS)

4. Fasilitas Bank Indonesia Syariah (FASBIS)

5. Reverse Repo SBSN

6. Repo SBSN

7. Sukuk BI

Permasalahannya, instrumen likuiditas di pasar uang

tidak didesain untuk memberikan imbah hasil yang

optimal.18

Disisi lain, untuk mendapatkan kesempatan mengelola

dana Pemerintah, BUMN ataupun swasta, kemampuan

memberikan imbal hasil yang kompetitif menjadi suatu

prasyarat. Dengan biaya operasional yang relatif lebih

tinggi disebabkan skala usaha yang lebih kecil, perbankan

syariah tidak mampu bersaing dengan bank konvensional

yang sudah memiliki skala usaha yang jauh lebih besar

apabila bank syariah hanya menawarkan produk yang

biasa atau memiliki karakteristik sama dengan produk

bank konvensional. Untuk itu, inovasi produk dengan

menghubungkan produk perbankan syariah dan produk

pasar modal syariah menjadi suatu kemungkinan peluang

yang dapat ditindaklanjuti untuk menghasilkan

instrument likuditas jangka pendek yang dapat

memberikan pengembalian yang lebih baik.

3.3 POTENSI DARI TREN HIJRAH MASYARAKAT, PELAKU INDUSTRI DAN

REGULATOR

Sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di

dunia memberikan pengaruh positif terhadap

perkembangan pasar modal syariah. Tersedianya potensi

investor dalam jumlah besar menjadi peluang dari

kemajuan industri pasar modal syariah Indonesia dimasa

yang akan datang. Akan tetapi, rendahnya literasi

masyarakat Indonesia terhadap dunia pasar modal

menjad faktor penghalang, khususnya untuk pasar modal

syariah. Oleh karena itu, diperlukan usaha yang lebih

keras untuk mempromosikan pasar modal syariah

Indonesia agar bisa lebih maju dan berkembang.

Saat ini, kesadaran masyarakat terkait gaya hidup halal

mulai meningkat. Banyaknya kajian-kajian Islam yang

dilakukan oleh berbagai komunitas mendorong

masyarakat untuk mulai mencari alternatif instrumen

investasi yang halal dan tidak bertentangan dengan

prinsip syariah. Hal ini ditandai dengan munculnya

komunitas masyarakat anti riba, komunitas bahagia

tanpa riba, komunitas masyarakat tanpa riba jangan

takut miskin, gerakan anti riba dan rentenir dan

komunitas kajian Islam yang kian marak

Tren ini terbawa pula ke tataran pengambilan keputusan

penerbitan instrumen pembiayaan pada perusahaan-

perusahaan. Saat ini, jumlah perusahaan yang

menerbitkan Sukuk mulai bertambah. Jika sebelumnya

perusahaan hanya menerbitkan obligasi, saat ini sudah

mulai bermunculan perusahaan yang menerbitkan sukuk

bersama dengan obligasi, bahkan ada perusahaan yang

menerbitkan sukuk saja tanpa ditandemkan dengan

obligasi misalnya seperti XL Axiata.

Bahkan saat ini di beberapa daerah, pelaku kebijakan

sudah mulai menunjukkan preferensinya terhadap

ekonomi dan keuangan syariah, misalnya konversi Bank

Aceh 25 Mei 2015 dimana Bank Aceh melakukan hijrah

atas kegiatan usaha dari sistem konvensional menjadi

sistem syariah seluruhnya. Hal ini menyebabkan market

share perbankan syariah menembus angka 5%, setelah

selama satu decade berada dibawah angka ini.

Selanjutnya pada November 2018, DPR Aceh telah

mengesahkan Qanun bahwa dalam 3 tahun seluruh

lembaga jasa keuangan (LJK) Provinsi Aceh harus

menganut sistim syariah. Hal ini diperkirakan akan

meningkatkan market share perbankan dan keuangan

syariah ke level yang lebih tinggi.

Selain Aceh, NTB telah mengeluarkan Peraturan Daerah

mengenai wisata Halal ditahun 2016 dan Lombok terpilih

menjadi tujuan wisata halal terfavorit di Indonesia di

tahun 2018. Komitmen ini juga diperkuat dengan

lahirnya Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia oleh

Komite Keuangan Nasional Syariah (KNKS) bersama

dengan Bappenas yang memiliki visi menjadi pusat

ekonomi dan keuangan syariah terkemuka di dunia.

19

Tantangan tersebut

antara lain: rendahnya

literasi pasar modal

syariah di Indonesia,

pasar sekunder yang

tidak likuid, instrumen

pasar modal syariah

yang terbatas, dan tidak

ada pemain yang fokus

dalam mendorong

industri pasar modal

syariah untuk lebih

maju.

4 | TANTANGAN PASAR

MODAL SYARIAH

DI INDONESIA

Meskipun Industri pasar modal syariah memilih peluang untuk tumbuh lebih besar, terdapat berbagai tantangan yang

harus dihadapi dan harus diselesaikan agar harapan pasar modal syariah Indonesia menjadi menjadi pemain terbesar

dalam industri keuangan syariah di dunia dapat diwujudkan. Tantangan tersebut antara lain: rendahnya literasi pasar

modal syariah di Indonesia, pasar sekunder yang tidak likuid, instrumen pasar modal syariah yang terbatas, dan tidak

ada pemain yang fokus dalam mendorong industri pasar modal syariah untuk lebih maju. Berikut pembahasan singkat

tentang tantangan-tantangan tersebut.

4.1 RENDAHNYA LITERASI PASAR MODAL

Berdasarkan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan

tahun 2016 yang dilakukan OJK, tingkat indeks literasi dan

inklusi masyarakat Indonesia pada sektor pasar modal

cukup memprihatinkan. Meskipun terdapat peningkatan

indeks literasi keuangan dibandingkan indeks yang sama

pada tahun 2016, pasar modal merupakan sektor

keuangan yang paling tidak dipahami oleh masyarakat

Indonesia. Sama halnya, inklusi pasar modal juga cukup

rendah, yang mencerminkan tingkat pemahaman yang

rendah dari industri tersebut.

Pada tahun 2013, indeks literasi perbankan mencapai

21,8%. Pada saat yang sama, indeks literasi untuk

perasuransian dan pegadaian masing-masing 17,8% dan

14,9%. Akan tetapi, indeks literasi pasar modal pada

tahun 2013 hanya 3,8%. Indeks literasi ini sedikit

meningkat pada tahun 2016 hingga mencapai 4,4%.

Hanya saja, indeks literasi perbankan tumbuh lebih tinggi,

naik menjadi 28,3%.

Ketika pengetahuan masyarakat tentang pasar modal

yang bersifat umum sangat rendah, dapat dipastikan

pengetahuan masyarakat tentang pasar modal syariah

akan jauh lebih rendah. Terbukti, indeks literasi pasar

modal syariah pada tahun 2016 hanya sebesar 0,02%.

Tidak hanya indeks literasi pasar modal syariah yang

sangat rendah, indeks literasi perbankan syariah pun

cukup rendah, hanya 6,6% sehingga wajar market share

perbankan syariah di Indonesia berada pada kisaran 5%

dari total market share perbankan keseluruhan.20

Menariknya, walaupun indeks literasi perbankan pada

tahuun 2016 hanya 28,3%, pada saat yang sama, indeks

inklusi perbankan mencapai 60,7%. Disebabkan industri

keuangan di Indonesia masih terpusat pada sektor

perbankan, masyarakat lebih banyak terhubung dan

memiliki keharusan untuk memiliki rekening dibank. Oleh

karena itu, indeks inklusi perbankan menjadi lebih tinggi

walaupun pada dasarnya, tidak banyak masyarakat yang

memahami cara kerja ataupun model bisnis bank sendiri

seperti apa. Hal yang sama berlaku pada bank syariah.

Ketika indeks literasi bank syariah pada tahun 2016 hanya

sebesar 6,6%, tetapi indeks inklusi syariah pada tahun

2016 mencapai 9,6%.

Akan tetapi, kondisi yang sama tidak ditemukan pada

sektor lain termasuk pasar modal syariah. Indeks inklusi

pasar modal syariah dipastikan lebih rendah dibandingkan

dengan indeks literasinya. Pada tahun 2013, ketika indeks

literasi pasar modal 3,8%, pada tahun yang sama, indeks

inklusi pasar modal hanya sebesar 0.1%. Pada tahun

2016, ketika indeks literasi pasar modal 4,4%, indeks

inklusi pasar moda hanya berada pada angka 1,3%. Untuk

pasar modal syariah, pada tahun 2016, indeks literasi

hanya sebesar 0,02%. Dengan demikian, indeks inklusi

pasar modal syariah juga lebih kecil, yaitu 0,01%.

Rendahnya indeks literasi dan indeks inklusi keuagan syariah tidak hanya tercermin pada masyarakat umum, tetapi juga

pada stakeholders pasar modal secara keseluruhan termasuk emiten dan inivestor. Hal ini juga diperburuk dengan

kualitas SDM industri keuangan syariah yang dinilai kurang mumpuni sehingga pekerjaan rumah menaikan indeks

literasi dan indeks inklusi pasar modal syariah menjadi tambah berat.

4.2 VARIASI PRODUK YANG TERBATAS

Dalam dua puluh tahun terakhir, berbagai produk pasar modal syariah mulai bermunculan di berbagai Negara,

khususnya Malaysia selaku pusat keuangan syariah dunia. Tren tersebut mulai dirasakan di Indonesia semenjak

beberapa tahun terakhir setelah OJK Pasar Modal dan Kementerian Keuangan memperkenalkan berbagai produk pasar

modal syariah yang telah diatur dan dapat ditawarkan ke pasar. Hanya saja, belum banyak perusahaan sekuritas dan

manajemen investasi menawarkan produk tersebut disebabkan rendahnya literasi sebagaimana yang telah dijelaskan

pada sub bab sebelumnya. 21

Selain itu, terdapat beberapa fitur produk yang diinginkan

oleh pasar yang banyak ditawarkan oleh pasar modal

syariah. Fitur tersebut antara lain produk yang bersifat

ekuitas ataupun produk pengumpulan dana yang tidak

mensyaratkan adanya underlying asset, yang dianggap

cukup memberatkan.

Untuk fitur bersifat ekuitas, pada dasarnya, hal ini sejalan

dengan akad mudharabah dan musyarakah yang dianggap

sebagai ciri ideal dari ekonomi syariah. Hanya saja,

diperlukan financial engineering yang sejalan dengan

prinsip syariah agar produk tidak hanya sejalan dengan

kebutuhan korporasi yang memerlukan pendanaan tetapi

juga sejalan dengan selera risiko yang mampu diserap

oleh investor selaku pembeli dari produk tersebut.

Di sisi lain, disebabkan fitur produk syariah yang relatif

rendah risiko adalah produk yang berdasarkan akad jual

beli seperti murabahah ataupun sewa menyewa seperti

ijarah, terdapat keharusan adanya underlying asset yang

menjadi objek jual beli ataupun sewa menyewa tersebut,

untuk menghindari riba. Akan tetapi, tidak semua

korporasi yang memerlukan pendanaan memiliki

underlying asset tersebut. Oleh sebab itu, diperlukan

instrumen lain yang dapat memfasilitasi kelemahan

produk yang ada saat ini yang pada saat bersamaan, tetap

memenuhi kaidah syariah dan sejalan dengan selera risiko

investor di pasar modal syariah.

4.3 PASAR SEKUNDER YANG TIDAK LIKUID

Tantangan lain yang dihadapi pasar modal syariah

khususnya sukuk korporasi adalah tidak likuidnya pasar

sekunder untuk produk tersebut. Selain disebabkan

jumlah sukuk yang masih terbatas, tingginya imbal hasil

yang diberikan oleh sukuk membuat investor cenderung

menahan dan tidak ingin menjual sukuk (hold to

maturity). Ironisnya, tingginya imbal hasil yang tinggi

tersebut menyebabkan pricing sukuk yang relatif lebih

mahal sebagai kompensasi atas pasar yang tidak likuid itu

sendiri. Pricing yang mahal juga justru menjadi salah satu

alasan mengapa masih sedikit korporasi tertarik untuk

menerbitkan sukuk.

Tidak likuidnya pasar sekunder juga membuat investor

kesulitan keluar dari suatu investasi ketika sewaktu-waktu

membutuhkan likuiditas. Di sisi lain, pihak yang ingin

melakukan investasi juga kesulitan mencari supply produk

investasi pada pasar sekunder yang tidak likuid. Perlu ada

pihak yang menjadi standby buyer untuk membeli produk

investasi dari investor yang memerlukan likuiditas.

Adanya kegiatan jual beli yang aktif juga dapat

memastikan terbentuknya fair price pada pasar sekunder.

4.4 KURANGNYA INSTITUSI YANG FOKUS MENGGARAP PASAR MODAL

SYARIAH

Di Indonesia, hanya ada satu yang berstatus sebagai

perusahaan investasi syariah, yaitu Paytren. Namun

terdapat Asia Raya Kapital yang secara hukum merupakan

perusahaan investasi konvensional, tetapi pada

prakteknya hanya menawarkan produk investasi syariah.

Pada perusahaan investasi konvensional besar yang juga

menawarkan jasa syariah selama ini kerap menemui

banyak masalah, seperti investor yang tidak paham

mengenai investasi syariah dan rendahnya keinginan

untuk mencoba alternatif baru dalam pasar modal.

Keterbatasan perusahaan yang menerbitkan surat

berharga syariah mengakibatkan pada terbatasnya

produk syariah yang dikeluarkan oleh manajemen

aset/investasi. Hal ini yang juga menjadi alasan berbagai

manajemen investasi tidak bisa menjadi full fledge syariah

karena menganggap market industri syariah yang kecil

dan sulit berkembang.

Berdasarkan peluang dan tantangan pasar modal syariah

diatas, maka salah satu solusi yang dapat dilakukan

adalah dengan membentuk bank investasi syariah yang

memiliki peran khusus sebagai perantara dan market

player pada pasar modal syariah. Selain itu, pada

ekosistem industri keuangan syariah di Indonesia,

memang terdapat kesenjangan (gap) yang harus diisi,

yaitu keberadaan dari bank investasi syariah sebagai

perantara emiten dan pemerintah yang ingin

mendapatkan pendanaan dan investor pada pasar modal

syariah. 22

Dengan adanya bank investasi syariah, akan ada institusi yang fokus pada pengembangan pasar modal syariah, tidak

terbagi dengan konvensional. Tumbuhnya instrumen pasar modal syariah akan mendorong perkembangan industri

keuangan syariah lainnya. Namun sebelum masuk ke bank investasi syariah, ada baiknya kita mengenal konsep bank

investasi terlebih dahulu.

23

Terminologi bank

investasi mulai

digunakan di Amerika

Serikat pada awal

abad ke-19 untuk

menjelaskan

organisasi yang

melakukan fungsi

khusus investasi

dalam intermediasi

keuangan

5 | MENGENAL BANK

INVESTASI

Terminologi bank investasi mulai digunakan di Amerika

Serikat pada awal abad ke-19 untuk menjelaskan

organisasi yang melakukan fungsi khusus investasi dalam

intermediasi keuangan. Bank investasi tidak menjalankan

fungsi intermediasi keuangan secara umum seperti

menerima tabungan dan menyalurkannya kembali

kepada publik retail.

Bank investasi merupakan institusi finansial yang memiliki

spesialisasi dalam transaksi finansial yang besar, seperti

penjaminan emisi efek (underwriting), fasilitasi merger &

acquisition (M&A), perantara dalam perdagangan surat

berharga dan penasihat keuangan untuk klien. Pada saat

ini, bank investasi pada umumnya merupakan bagian dari

grup dan struktur bank yang lebih besar yang juga

menjalankan fungsi jenis bank lainnya.

Pada tahun 1993, Glass-Steagal Act di Amerika Serikat

mengharuskan pemisahan fungsi bank komersil dan bank

investasi. Akan tetapi, pada tahun 1999, Gramm Leach

Billey Act memperbolehkan fungsi kedua bank tersebut

untuk digabung kembali. Sebagai konsekuensi, banyak

bermunculan bank universal yang dibentuk dari

perkembangan divisi investment banking ataupun hasil

merger dan akuisisi antara bank komersial dan bank

investasi. Setelah terjadinya krisis finansial tahun 2008,

regulasi di AS membatasi berbagai operasi bank investasi,

khususnya proprietary trading yang dinilai memiliki risiko

yang tinggi. Proprietary trading sendiri dapat didefinisikan

sebagai trading surat berharga yang dilakukan oleh bank

investasi menggunakan modalny sendiri.

5.1 PRODUK DAN JASA BANK INVESTASI

Bank investasi memiliki berbagai ragam produk dan jasa

untuk mengakomodasi kebutuhan emiten dan investor.

Berikut penjelasan singkat tentang produk dan saja yang

umumnya ditawarkan oleh berbagai bank investasi

diseluruh dunia.

24

5.1.1 Penasihat Merger dan Akuisisi

Merger dan Akuisisi (M&A) adalah strategi yang dapat

digunakan oleh suatu perusahaan untuk meningkatkan

nilai dari perusahaan dengan cara membeli perusahaan

lain atau menggabungkan perusahaannya dengan

perusahaan lain. Perusahaan dapat menggunakan strategi

M&A untuk mendorong pertumbuhannya secara

anorganik, ketika pertumbuhan organik dinilai terbatas,

memerlukan biaya yang mahal, dan memakan waktu yang

lama. Strategi ini mengacu pada konsolidasi perusahaan

atau aset melalui berbagai macam transaksi finansial.

M&A dapat meliputi berbagai jenis transaksi, seperti

merger, akuisisi, konsolidasi, pembelian aset dan akuisisi

manajemen.

Umumnya, perusahaan yang berencana melakukan M&A

akan menggunakan jasa advisory (penasihat) dari bank

investasi. Dalam hal ini, bank investasi berperan dalam

memberikan konsultasi dan menjalani aktivitas terkait

berbagai aspek dalam M&A, seperti memberikan

rekomendasi terkait kesempatan untuk merger, valuasi

target perusahaan, dan membentuk model transaksi

finansial. Selain itu, bank investasi juga dapat

memberikan pendanaan bagi perusahaan untuk

melakukan merger dan akuisisi.

Proses M&A terdiri dari tahapan-tahapan yang pada

umumnya membutuhkan waktu enam bulan sampai

beberapa tahun untuk penyelesaiannya. Biasanya, bank

investasi yang menawarkan jasa M&A dapat

mendampingi perusahan pembeli selama proses tersebut

berlangsung, baik selama dalam fase strategi; fase

negosiasi, investigasi dan eksekusi; dan fase pasca

eksekusi.

Fase Strategi

Tahapan pertama yang dilakukan dalam proses M&A

adalah fase strategi. Pada fase ini, manajemen

perusahaan menetapkan strategi korporasi. Apabila M&A

dianggap strategi yang tepat, perusahaan kemudian

mencari dan menyeleksi target perusahaan yang akan

dibeli.

Perusahaan pengakuisisi akan melakukan pertemuan

dengan perusahaan target dan menawarkan rencana

M&A dengan menjelaskan manfaat yang akan didapatkan

dari proses ini untuk perusahaan target. Selanjutnya,

perusahaan pengakuisisi akan meminta perusahaan

target untuk menyediakan informasi-informasi

substansial terkait perusahaan target seperti keadaan

keuangan, operasional, dan liabilitasnya.

Informasi ini akan digunakan oleh perusahaan

pengakuisisi untuk menilai kapabilitas bisnis perusahaan

target sebagai satu institusi sendiri dan sebagai

perusahaan yang berpotensi untuk menjadi target M&A.

Beberapa metode valuasi yang dapat digunakan antara

lain Discounted Cash Flow (DCF), perbandingan

transasaksi, dan Leveraged Buyout (LBO). Bank investasi

dalam hal ini akan membantu melakukan penilaian

kelayakan apakah M&A terhadap perusahaan target

tersebut layak dijalankan.

Skema-skemanya juga sepertinya perlu dibuat ulang,

sama kayak grafik, nanti bareng aja ngerjainnya ya yash25

Fase Negosiasi, Investigasi dan Eksekusi

Tahap selanjutnya dalam proses M&A adalah fase

negosiasi, investigasi, dan eksekusi. Setelah melakukan

valuasi atas perusahaan target, penawaran awal akan

disampaikan oleh perusahaan pengakuisisi. Kedua

perusahaan kemudian akan melanjutkan proses negosiasi

atas penawaran tersebut dengan lebih detail termasuk

terkait kesepakatan harga dan syarat-syarat tertentu yang

harus dipenuhi.

Proses investigasi dimulai setelah penawaran diterima

oleh perusahaan target. Investigasi dilakukan dengan

melakukan due diligence sebagai langkah reevaluasi oleh

perusahaan pengakuisisi. Pada tahap ini, dilakukan

analisis detail terhadap setiap aspek operasional

perusahaan target seperti aset, pelanggan, sumber daya

manusia, dan hal-hal lain yang terkait. Due diligence

merupakan langkah yang penting untuk memastikan tidak

ada permasalahan yang tidak terduga di masa yang akan

datang setelah perjanjian.

Selanjutnya, perusahaan-perusahaan ini akan menyusun

deal structuring untuk memilih struktur transaksi terbaik

dengan mempertimbangkan aspek ekonomi, pajak, dan

hukum. Contoh struktur yang umum digunakan adalah

pembelian aset, pembelian saham, atau merger. Pada

tahap ini, akan dipersiapkan kontrak final dimana kedua

perusahaan mengambil keputusan struktur kesepakatan

jual beli seperti apa yang akan dipilih. Setelah

kesepakatan jual beli ditandatangani, perusahaan

pengakuisisi akan melaksanakan detail strategi

pembiayaan untuk proses M&A yang telah disepakati

bersama.

Fase Pasca Eksekusi

Tahap terakhir dalam proses M&A adalah fase pasca

eksekusi. Pada tahap ini, kesepakatan M&A telah

terlaksana dan pihak representatif dari kedua perusahaan

bekerja sama pada hasil M&A. Kemudian, pemilik bisnis

akan keluar dari investasi yang telah dibuatnya dengan

mengalihkan kepemilikan ke pihak lain. Cara yang umum

digunakan adalah seperti divestasi, IPO dan likuidasi. Pada

tahap ini, biasanya, bank investasi akan terlibat

membantu perusahaan dalam menjalankan IPO.

5.1.2 PASAR MODAL

5.1.2.1 INITIAL PUBLIC OFFERING

Perusahaan tertutup umumnya memiliki pemegang

saham dengan jumlah yang lebih sedikit. Hanya sebatas

investor terakreditasi seperti angel investors dan venture

capitalists, atau investor pribadi seperti pendiri

perusahaan, keluarga ataupun kerabat. Setiap

perusahaan dapat menjadi perusahaan terbuka dengan

cara menjual sebagian sahamnya kepada publik melalui

bursa. Proses penawaran saham oleh perusahaan

tertutup kepada publik untuk pertama kalinya disebut

dengan istilah Initial Public Offering (IPO). Setelah

melakukan IPO, perusahaan terkait menjadi perusahaan

publik yang akan terdaftar pada bursa efek saham. Oleh

karena itu, perusahaan yang melakukan IPO juga sering

kali disebut “go public”.

Suatu perusahaan dapat menggunakan jasa bank

investasi untuk melakukan IPO. Peran yang dilakukan oleh

bank investasi dalam jasa IPO di antaranya adalah

melakukan valuasi perusahaan untuk menentukan pricing

IPO, menelusuri dan menyebarluaskan opini terkait

perusahaan dan sahamnya, dan menjadi market maker

untuk memastikan seluruh atau sebagian besar porsi dari

saham akan terjual dengan cara membeli saham tersebut

dan menjualnya kembali. Secara umum, proses IPO yang

dilakukan oleh perusahaan untuk go public terdiri dari

lima tahap yang pada umumnya dilakukan dalam waktu

enam bulan sampai satu tahun.

26

Memilih Bank Investasi

Tahap pertama yang dilakukan oleh perusahaan adalah

memilih bank investasi untuk menjadi penasihat IPO dan

menjadi menyediakan jasa penjaminan emisi efek

(underwriting). Bank investasi dipilih berdasarkan

beberapa kriteria di antaranya reputasi, kualitas riset,

keahlian terkait industri perusahaan, distribution channel

(apakah bank investasi bisa menyediakan investor

institusi atau ritel untuk membeli saham yang

diterbitkan), dan pengalaman-pengalaman kerja sama

sebelumnya antara perusahaan dan bank investasi

tersebut.

Due Diligence dan Regulatory Fillings

Penjaminan emisi efek (underwriting) adalah proses

dimana bank investasi sebagai underwriter bertindak

sebagai perantara perdagangan (broker) antara

perusahaan penerbit dengan investor publik untuk

membantu perusahaan penerbit menjual penerbitan

saham pertamanya. Beberapa bentuk underwriting

arrangement yang dilakukan dengan bank investasi

antara lain:

1. Firm Commitment

Dalam kesepakatan ini, underwriter membeli keseluruhan

penerbitan dan menjual kembali saham kepada investor

publik. Firm commitment menjamin perolehan sejumlah

tertentu uang kepada perusahaan penerbit.

2. Best Efforts Agreement

Dalam kesepakatan ini, underwriter tidak menjamin

jumlah uang yang akan diperoleh kepada perusahaan

penerbit. Underwriter hanya akan menjual saham-saham

yang diterbitkan atas nama perusahaan penerbit.

3. Syndicate of Underwriters

Penawaran publik dapat dikelola oleh satu atau lebih

underwriter. Apabila penawaran dikelola oleh lebih dari

satu underwriter, salah satu bank investasi dipilih sebagai

leader atau book-running manager. Dalam kesepakatan

ini, bank investasi leader membentuk sindikasi

underwriter dengan bank-bank investasi lain yang masing-

masing akan menjual sebagian dari IPO. Kesepakatan

seperti ini digunakan apabila bank investasi leader ingin

mendiversifikasi risiko IPO kepada beberapa bank

investasi.

IPO Pricing dan Roadshow

Setelah IPO disetujui oleh regulator pasar modal, tanggal

efektif IPO ditetapkan. Sebelum tanggal efektif tersebut,

perusahaan penerbit dan underwriter memutuskan harga

penawaran saham dan nominal saham yang akan dijual.

Penentuan harga ini penting karena nilai ini menjadi

modal yang akan diperoleh oleh perusahaan penerbit

tersebut. Untuk memperkenalkan dan memasarkan

saham perusahaan penerbit, bank investasi sebagai

underwriter melakukan roadshow kepada investor-

investor potensial. Faktor-faktor yang memengaruhi

harga penawaran antara lain adalah kesuksesan

roadshow, tujuan perusahaan, dan kondisi

perekonomian.

Stabilisasi

Setelah penerbitan saham masuk ke pasar, underwriter

harus menyediakan analisis rekomendasi, stabilisasi

pasar, dan menciptakan pasar untuk saham yang telah

diterbitkan. Underwriter melakukan stabilisasi pasar

apabila terdapat ketidakseimbangan pasar dengan

membeli saham yang diterbitkan pada harga penawaran

atau di bawah harga penawaran. Aktivitas stabilisasi ini

hanya dilakukan dalam jangka waktu yang pendek.

Namun, selama periode ini, underwriter memiliki

kebebasan untuk memperjualbelikan dan memengaruhi

harga penerbitan.

27

5.1.2.2 PENERBITAN OBLIGASI

Selain penawaran saham, perusahaan juga memiliki opsi

menerbitkan obligasi untuk memperoleh pendanaan.

Obligasi juga dapat diterbitkan oleh pemerintah suatu

negara untuk membiayai defisit anggaran negara. Obligasi

adalah pernyataan utang dari perusahaan penerbit

obligasi kepada pemegang obligasi beserta janji untuk

membayar kembali pokok utang beserta kupon bunganya

kelak pada saat tanggal jatuh tempo pembayaran.

Penerbitan obligasi memiliki proses yang serupa dengan

saham.

Dalam hal ini, peran yang dimiliki oleh bank investasi

serupa dengan peran mereka dalam proses penawaran

jasa IPO. Bank investasi akan memberikan rekomendasi

terkait bond pricing, mempersiapkan prospektus dan

persyaratan yang dibutuhkan, memasarkan obligasi dan

bertindak sebagai underwriter. Ketika melakukan

underwriting obligasi, bank investasi menanggung risiko

pembelian obligasi yang baru diterbitkan dari perusahaan

atau pemerintah. Setelah itu, bank investasi menjual

kembali obligasi tersebut kepada investor publik atau

dealer lain yang akan menjualkan kepada investor publik.

Bank investasi juga dapat memasarkan penerbitan

obligasi baru tetapi tidak ikut menjadi underwriter. Bank

investasi ini hanya berlaku sebagai agen penjualan di

bawah kesepakatan best effort agreement, dengan

perjanjian untuk memperjualbelikan obligasi tersebut

dengan sebaik mungkin. Pada umumnya, bank investasi

hanya membeli obligasi untuk memenuhi permintaan

pasar dan memperoleh komisi dari transaksi tersebut.

5.1.3 PEMBIAYAAN PROYEK

Pembiayaan proyek atau project finance adalah

pembiayaan yang diberikan oleh bank investasi untuk

infrastruktur jangka panjang, proyek industri dan

pelayanan publik. Pada umumnya, pembiayaan ini

digunakan pada sektor tenaga, minyak dan infrastruktur.

Terdapat beberapa struktur finansial terkait pembayaran

atas dana pinjaman, yaitu:

1. Full Recourse Loan

Pada kesepakatan ini, bank investasi dapat mengklaim

pembayaran tidak hanya dari arus kas aset proyek, tetapi

juga aset dari perusahaan peminjam dana.

2. Non Recourse Loan

Pada kesepakatan ini, bank investasi hanya dapat

mengklaim pembayaran dari arus kas aset proyek.

3. Limited Recourse Loan

Pada kesepakatan ini, bank investasi dapat mengkalim

pembayaran lebih dari arus kas aset proyek, namun

dengan beberapa ketentuan dan persyaratan.

Pada umumnya, struktur yang digunakan adalah non atau

limited recourse loan yang dapat menjamin aset yang

dimiliki perusahaan peminjam. Oleh karena itu, biasanya

skema project finance melibatkan Special Purpose Vehicle

(SPV) yang memegang aset proyek sehingga dapat

terjamin pembayaran kompensasi tidak dibebankan

kepada arus kas perusahaan.

Dalam hal ini, bank investasi berperan dalam menyusun

struktur pricing dan model finansial, proyeksi arus kas

pada berbagai skenario dan meminjamkan dana. Bank

investasi juga dapat membentuk sindikasi di saat total

dana yang dibutuhkan cukup besar. Berikut adalah skema

umum dari project finance:

28

1. Sponsor yang ingin membangun proyek mendirikan

SPV dengan menyalurkan ekuitasnya dan menjadi

pemilik SPV yang nantinya berfungsi untuk mengelola

proyek. Sponsor dalam hal ini dapat juga berperan

sekaligus sebagai kontraktor dan Offtaker.

2. Bank investasi meminjamkan dananya untuk

menjalankan proyek yang pada umumnya diberikan

secara bertahap sekaligus sebagai jaminan bagi

kontraktor bahwa proyek tidak akan ada kendala

finansial

3. SPV membuat kontrak dengan kontraktor untuk

membangun proyek

4. SPV membuat kontrak dengan Offtaker yang akan

membeli proyek tersebut di akhir transaksi.

5.1.4 SINDIKASI PINJAMAN

Sindikasi pinjaman atau loan syndication adalah proses

yang melibatkan sindikasi dari dua atau lebih bank

investasi/institusi keuangan untuk memberikan

pendanaan. Jasa ini biasa digunakan pada saat

perusahaan peminjam membutuhkan dana yang

jumlahnya terlalu besar untuk dipenuhi oleh satu bank

atau berada di luar batas eksposur risiko bank tersebut.

Setiap pemberi pinjaman anggota sindikasi memberikan

kontribusi sebagian nominal pinjaman dan menanggung

risiko pinjamannya. Sindikasi ini dapat berupa kombinasi

beberapa tipe pinjaman dengan masing-masing

persyaratan pengembalian yang berbeda sesuai

kesepakatan dan negosiasi antara peminjam dan pemberi

pinjaman.

Dalam hal ini, pada umumnya akan dipilih bank investasi

utama (lead bank) atau biasa juga disebut dengan agen

sindikasi untuk mengkoordinir transaksi. Agen sindikasi

bertanggung jawab untuk mencari pihak-pihak lain yang

mau berpartisipasi dalam sindikasi pinjaman ini dan

menanggung eksposur risiko. Selain itu, agen sindikasi

juga bertugas mengelola pendanaan berdasarkan

persyaratan pinjaman yang telah disepakati sekaligus

mengadministrasi pelaporan dan melakukan pengawasan.

Oleh karena itu, agen sindikasi biasanya mendapatkan

komisi yang cukup tinggi.

5.1.5 STRUCTURED INVESTMENT PRODUCTS (SIP)

Structured Investment Product (SIP) adalah jenis produk

investasi yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan

spesifik dari investor yang di dalamnya terdapat berbagai

komponen dan instrumen. Pada umumnya, SIP terdiri dari

dua komponen utama, yaitu instrumen keuangan pada

umumnya, seperti obligasi dan saham ditambah dengan

derivatif. Imbal hasil SIP dipengaruhi oleh kinerja

underlying asset atau benchmark seperti tingkat 29

suku bunga, pasar modal, komoditas, valuta asing, real

estate, atau instrument keuangan lain.

SIP ditawarkan untuk memenuhi kebutuhan spesifik dari

nasabah dengan menyediakan instrumen investasi

dengan risiko dan tingkat imbal hasil yang tinggi dengan

menggunakan fitur-fitur non-tradisional. Dengan fitur-

fitur ini, SIP muncul sebagai alternatif kelas aset yang

menarik di luar portofolio aset tradisional dengan

memungkinkan investor untuk lebih fleksibel dalam

membentuk struktur investasi yang bisa memenuhi

tujuan keuangan mereka

SIP dapat dikategorikan sebagai berikut berdasarkan

underlying asset-nya:

1. Equity-linked notes (ELN)

ELN adalah tipe SIP yang paling umum digunakan. Imbal

hasil ELN terikat pada kinerja underlying asset-nya yang

bersifat ekuitas. Underlying asset ini dapat berupa suatu

saham, portofolio yang berisi beberapa saham, atau

indeks saham. Umumnya, ELN dijual secara over the

counter, tidak diperjualbelikan di pasar sekunder, dan

didesain untuk hold to maturity.

2. Interest-rate linked notes (IRLN)

IRLN adalah capital-protected instrument dimana bunga

dan imbal hasil tambahannya terikat pada kinerja indeks

tingkat suku bunga seperti LIBOR. Instrumen ini sesuai

untuk investor yang mencari potensi dari peningkatan

yield dengan tetap memperoleh proteksi kredit.

3. Credit-linked notes (CLN)

CLN adalah tipe SIP dimana pembayaran pokok dan

kupon terikat pada kualitas kredit penerbit dan pihak

ketiga (reference entity). Selama periode investasi,

investor menerima kupon secara berkala dan pada saat

jatuh tempo investor akan menerima pembayaran pokok

apabila reference entity tidak mengalami gagal bayar.

Apabila terdapat kondisi gagal bayar, investor menerima

obligasi yang diterbitkan oleh reference entity dengan

nilai lebih rendah dibandingkan pokok yang

diinvestasikan.

4. FX-linked notes

FX-linked notes adalah tipe SIP yang menawarkan imbal

hasil tetap dimana kupon dan pokok investasi terikat

pada kinerja underlying asset yang dapat berupa satu

mata uang asing, portofolio beberapa mata uang asing,

atau FX futures. Instrumen ini dapat menjamin pokok

investasi apabila disimpan sampai waktu jatuh tempo

atau menggunakan call options. Jangka waktu

investasinya beragam mulai dari jangka pendek sampai

jangka pendek. Akan tetapi, umumnya FX-linked notes

memiliki jangka waktu pendek untuk memanfaatkan

fluktuasi mata uang tertentu di saat-saat tertentu.

5. Commodity-linked notes (CLN)

CLN adalah tipe SIP yang imbal hasilnya terikat pada satu

komoditas atau kumpulan komoditas selama jangka

waktu tertentu. Pada saat jatuh tempo, investor

memperoleh pokok investasi awal ditambah imbal

hasilnya berdasarkan persentase perubahan pada

komoditas yang menjadi underlying.

5.1.6 PRIVATE EQUITY

Private equity adalah jenis investasi dimana bank akan

menginvestasikan dana dari investor ke dalam sebuah

perusahaan non-publik yang memiliki potensi untuk

berkembang dengan cepat dan dapat memberikan

keuntungan pada investor melalui penjualan perusahaan

(exit) nantinya dengan IPO atau trade sale.30

Pada dasarnya, fungsi ini dijalankan oleh perusahaan private equity, tetapi pada saat ini terbukti terdapat beberapa

bank investasi konvensional dan syariah yang menjalankan fungsi ini baik melalui anak perusahaan atau divisi khusus.

Berikut adalah proses umum dalam private equity:

1. Investor menyetor modal kepada bank investasi sekaligus memberikan komisi atas pengelolaan portfolio investasi

yang terdiri dari beberapa perusahaan investee.

2. Bank investasi kemudian menyalurkan modal dari investor ditambah dengan porsi modalnya sendiri dan secara

aktif mengelola portfolio investasi.

3. Pendapatan investasi yang diperoleh dari penjualan (exit) perusahaan investee kemudian disalurkan kepada

investor dan bank investasi sesuai dengan proporsi pital yang diberikan.

5.1.7 ASSET MANAGEMENT

5.1.7.1 REKSA DANA

Reksa dana adalah suatu kumpulan dana dari masyarakat,

pihak pemodal atau investor untuk kemudian dikelola

oleh manajer investasi dan diinvestasikan pada berbagai

jenis portfolio investasi efek atau produk keuangan

lainnya. Umumnya, investor reksadana adalah

masyarakat yang tidak memiliki waktu ataupun keahlian

khusus untuk mengelola risiko investasinya, sehingga

mereka menempatkan uangnya di reksadana untuk

dikelola untuk manajer investasi. Pada ekosistem pasar

modal, perusahaan manajemen investasi ada pada sisi

pembelian atau buy side sementara bank investasi ada

pada sisi penjualan atau sell side.

Perusahaan manajemen investasi melakukan

pengambilan keputusan investasi atas nama investor

untuk meningkatkan nilai portofolio reksa dana mereka.

Nilai portofolio reksa dana ini akan sangat bergantung

pada kinerja perusahaan manajemen investasi yang

mengelola. Apabila Manajer investasi juga dapat

mendiversifikasi portofolio investor untuk dapat

memperoleh nilai yang lebih tinggi dan risiko yang lebih

termitigasi. Kumpulan dana dari investor dapat disalurkan

pada aset-aset keuangan seperti saham, obligasi, atau

deposito tergantung tujuan keuangan dari investor.

Apabila investor membeli portofolio reksa dana tertentu,

artinya investor tersebut membeli nilai dari portofolio

yang berisi berbagai instrumen investasi. Beberapa jenis

reksa dana yang biasa ditawarkan oleh bank investasi

adalah sebagai berikut.

1. Reksa Dana Pasar Uang

Pada reksa dana pasar uang, kumpulan dana investor

diinvestasikan pada instrumen pasar uang yang bersifat

utang dan memiliki jangka pendek, seperti deposito dan

obligasi. Reksa dana ini merupakan jenis yang memiliki31

risiko sangat rendah dan imbal hasil yang juga rendah

tetapi stabil. Oleh karena itu, reksa dana pasar uang

sesuai untuk investor yang memiliki tujuan investasi

jangka pendek dengan imbal hasil yang stabil.

2. Reksa Dana Pendapatan Tetap

Reksa dana pendapatan tetap adalah jenis portofolio

reksa dana yang menempatkan sekurang-kurangnya 80%

dari dana investasi ke dalam efek yang memberikan

pendapatan tetap seperti surat utang negara maupun

surat utang perusahaan yang memiliki jangka jatuh tempo

lebih dari satu tahun. Reksa dana pendapatan tetap

memiliki risiko yang lebih tinggi dari reksa dana pasar

uang.

3. Reksa Dana Campuran

Reksa dana campuran adalah reksa dana yang

menempatkan dananya untuk diinvestasikan ke dalam

berbagai jenis efek secara sekaligus. Efek tersebut

merupakan efek ekuitas (saham), surat utang maupun

instrumen pasar uang. Para investor jenis moderat juga

disarankan untuk memilih reksa dana campuran. Sama

seperti reksa dana pendapatan tetap, reksa dana

campuran juga memiliki tingkat risiko yang sedang.

4. Reksa Dana Saham

Reksa dana saham adalah reksa dana yang menempatkan

sekurang-kurangnya 80% dari dana yang dikelola untuk

diinvestasikan ke dalam efek yang bersifat ekuitas

(saham). Reksa dana saham memiliki risiko yang lebih

tinggi dibandingan reksa dana lainnya, oleh karena itu

reksa dana jenis ini merupakan jenis reksa dana yang

paling sesuai untuk investor jenis agresif.

5. Reksa Dana Terproteksi

Merupakan reksa dana yang waktu pembeliannya

ditentukan oleh MI yang menerbitkan, sementara waktu

penjualannya dapat dilakukan setelah jangka waktu

tertentu. Karakter reksa dana terproteksi mirip dengan

deposito. Reksa dana memiliki masa jatuh tempo,

pembagian keuntungan (dividen) secara periodik, dan

biasanya nilai pokok investasi investor masih utuh pada

saat jatuh tempo. Penjualan sebelum jangka waktu yang

ditentukan dapat dilakukan tanpa jaminan adanya

proteksi akan pokok investasi. Manajer Investasi reksa

dana terproteksi akan menginvestasikan sebagian dana

yang dikelolanya pada Efek yang bersifat utang yang

masuk dalam kategori layak investasi (investment grade)

sehingga dapat memberikan proteksi pada pokok

investasi nasabah pada saat jatuh tempo.

6. Reksa Dana Indeks

Reksa dana yang komposisi portofolionya dibuat

menyerupai suatu indeks acuan sehingga return yang

diperoleh pun mirip dengan indeks yang diikutinya (bisa

berupa indeks obligasi maupun indeks saham).

7. ETF (Exchange Traded Fund)

Reksa dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang unit

penyertaannya diperdagangkan di bursa, dan kinerjanya

mengacu pada indeks tertentu, dapat berupa indeks

saham atau indeks obligasi. Para investor pemegang unit

ETF dapat dengan mudah mentransaksikan unitnya di

bursa setiap saat selama jam bursa.

8. Reksa Dana Syariah

Merupakan reksa dana yang menginvestasikan dana

kelolaannya menurut ketentuan dan prinsip syariah.

5.2 PRAKTIK DAN KETENTUAN PERUSAHAAN INVESTASI DI INDONESIA

Istilah bank investasi tidak dikenal di Indonesia. Di negara

ini, institusi yang menjalankan fungsi bank investasi

disebut dengan Perusaahaan Efek. Perusahaan Efek

adalah pihak yang telah mendapatkan izin dari OJK untuk

melakukan kegiatan usaha sebagai Perantara Pedagang

Efek (Broker-Dealer), Penjamin Emisi Efek (Underwriter),

dan Manajer Investasi. Suatu Perusahaan Efek dapat

melakukan salah satu kegiatan usaha tapi dapat juga

melakukan ketiganya bersamaan. Hal tersebut tergantung

dari kemampuan permodalan dan kesiapan sumber daya

perusahaan tersebut. Setelah adanya peraturan turunan

yang mewajiban spin-off manajer investasi dari

perusahaan efek, fungsi sekuritas dan manajer investasi

dijalankan oleh dua entitas berbeda, yaitu Perusahaan

Sekuritas dan Manajer Investasi. Perusahaan Sekuritas

sendiri adalah perusahaan yang telah mendapat izin

32

usaha dari OJK untuk dapat melakukan kegiatan usaha

sebagai Perantara Pedagang Efek, Penjamin Emisi Efek,

atau kegiatan lain yang sesuai dengan ketentuan yang

telah ditetapkan oleh Pengawas Pasar Modal. Kegiatan

usaha yang dilakukan oleh perusahaan sekuritas yaitu:

1. Perantara Pedagang Efek (Broker-Dealer)

• Melakukan kegiatan jual beli Efek) untuk

kepentingan sendiri atau pihak lain.

• Jual-beli Efek seperti saham dan obligasi dapat

dilakukan di Bursa Efek atau melalui transaksi di

luar bursa (transaksi Over-the-Counter/OTC).

2. Penjamin Emisi Efek (Underwriter)

• Membantu calon Emiten (perusahaan terbuka)

dalam melaksanakan Penawaran Umum Saham

(Initial Public Offering/IPO) atau yang biasa dikenal

dengan istilah Go Public, dengan atau tanpa

kewajiban untuk membeli sisa Efek yang tidak

terjual.

Manajer Investasi adalah perusahaan yang telah

mendapat izin usaha dari OJK untuk melakukan kegiatan

usaha Manajemen Investasi. Saat ini, Manajer Investasi

lebih dikenal sebagai perusahaan yang mengelola

portofolio reksa dana yang merupakan kumpulan dana

dari masyarakat. Adapun kegiatan usaha manajer

investasi yaitu:

1. Pengelolaan portofolio efek nasabah tertentu

berdasarkan perjanjian pengelolaan dana yang

bersifat bilateral dan individual, yang disusun sesuai

peraturan Pengawas Pasar Modal.

2. Pengelolaan portofolio investasi kolektif untuk

kepentingan sekelompok nasabah melalui wadah

produk-produk tertentu yang diatur dalam peraturan

Pengawas Pasar Modal.

3. Kegiatan lainnya yang sesuai dengan ketentuan

peraturan yang ditetapkan.

5.2.1 PERUSAAN SEKURITAS DI INDONESIA

Berdasarkan data yang diperoleh dari OJK per Desember

2018, terdapat 90 perusahaan sekuritas di Indonesia yang

resmi memiliki izin dari OJK untuk menawarkan jasa

penjaminan emisi efek. Tabel dibawah ini merupakan

data yang dihimpun Tim Riset CNBC Indonesia mengenai

total aktivitas underwriting obligasi (tak termasuk

Medium Term Note) untuk mengetahui perusahaan

sekuritas mana saja yang memimpin bisnis penjamin

emisi pada 3 bulan pertama tahun 2019.

33

Produk yang ditawarkan oleh perusahaan-perusahaan

sekuritas di Indonesia meliputi aktivitas perusahaan

sekuritas pada umumnya, seperti advisory yang terkati

dengan M&A, restrukturisasi finansial dan IPO. Selain itu,

ditawarkan juga produk financing, seperti syndicate

finance, project finance, structured finance dan sukuk

finance.

5.2.2 PERUSAHAAN MANAJEMEN INVESTASI

Berdasarkan data yang diperoleh dari website OJK per

Februari 2019, terdapat 87 manajer investasi di Indonesia

yang resmi memiliki izin dari OJK untuk menawarkan

produk dan jasa pengelolaan dana investasi masyarakat.

Dilihat berdasarkan jumlah perusahaan manajer investasi

yang ada di Indonesia saat ini kurang lebih 87

perusahaan, 10 besar perusahaan dengan NAB tertinggi

per Februari 2019 mewakili sekitar 56,49 persen dari

keseluruhan dana kelolaan yang ada.

Berbagai produk yang ditawarkan oleh manajer investasi

di Indonesia meliputi reksa dana pasar uang, pendapatan,

campuran saham, terproteksi, dana indeks, ETF (Exchange

Traded Funds) dan syariah.

34

Beberapa negara telah

memiliki bank

investasi

syariah yang

merupakan satu

institusi terpisah yang

full-fledge syariah

6 | PRODUK BANK

INVESTASI SYARIAH

6.1. PERBANDINGAN BENTUK DAN FUNGSI BANK INVESTASI SYARIAH

GLOBAL

Bank investasi syariah memiliki fungsi yang serupa

dengan bank investasi pada umumnya. Hanya saja,

produk dan jasa yang ditawarkan harus sesuai dengan

prinsip syariah. Di Indonesia, penyediaan produk dan jasa

bank investasi syariah masih dilakukan oleh perusahaan

sekuritas yang juga melakukan fungsi bank investasi

konvensional. Belum ada perusahaan sekuritas yang

beroperasi secara full-fledge syariah.

Beberapa negara telah memiliki bank investasi syariah

yang merupakan satu institusi terpisah yang full-fledge

syariah. Selain itu, berbeda dengan di Indonesia yang

mengharuskan adanya pemisahan antara bank komersial

dengan bank investasi, beberapa bank investasi syariah di

negara-negara lain menjadi bagian dari bank komersial

syariah. Berikut adalah perbandingan beberapa contoh

bank investasi syariah yang beroperasi di luar negeri.

35

Bank investasi syariah memiliki fungsi yang serupa

dengan bank investasi pada umumnya. Hanya saja,

produk dan jasa yang ditawarkan harus sesuai dengan

prinsip syariah. Di Indonesia, penyediaan produk dan jasa

bank investasi syariah masih dilakukan oleh perusahaan

sekuritas yang juga melakukan fungsi bank investasi

konvensional. Belum ada perusahaan sekuritas yang

beroperasi secara full-fledge syariah.

Beberapa negara telah memiliki bank investasi syariah

yang merupakan satu institusi terpisah yang full-fledge

syariah. Selain itu, berbeda dengan di Indonesia yang

mengharuskan adanya pemisahan antara bank komersial

dengan bank investasi, beberapa bank investasi syariah di

negara-negara lain menjadi bagian dari bank komersial

syariah. Berikut adalah perbandingan beberapa contoh

bank investasi syariah yang beroperasi di luar negeri.

6.2. PRODUK DAN JASA BANK INVESTASI SYARIAH

Beberapa produk dan jasa utama bank investasi

konvensional memiliki struktur atau proses yang dapat

dikatakan serupa dengan bank investasi syariah, seperti

M&A advisory, dan menjadi underwriter. Namun, dalam

hal ini, bank investasi syariah hanya boleh menjadi

underwriter dari perusahaan-perusahaan yang tidak

bertentangan dengan prinsip syariah. Instrumen

keuangan yang diterbitkan pun tidak boleh bertentangan

dengan prinsip syariah. Contohnya, bank investasi syariah

dapat menjadi underwriter pada penerbitan sukuk tetapi

tidak dapat menjadi underwriter pada penerbitan obligasi

konvensional. Berikut beberapa produk dan jasa yang

ditawarkan oleh bank investasi syariah:

6.2.1. SUKUK

36

Sukuk dalam perkembangannya sering kali dipersamakan

dengan obligasi yang merupakan instrumen pembiayaan

berbasis utang. Namun, sebenarnya sukuk memiliki

karakteristik yang berbeda dengan obligasi. Sukuk

merupakan bukti kepemilikan bersama atas aset yang

dijadikan dasar penerbitan (underlying asset) dalam

jangka waktu tertentu. Underlying asset dapat berupa

aset, proyek, maupun hak manfaat (usufruct) yang dapat

diklaim sebagai kepemilikan bersama para investor.

Meskipun sukuk merupakan bukti kepemilikan, sukuk juga

tidak dapat dipersamakan dengan saham yang

merupakan bukti kepemilikan atas satu perusahaan

secara keseluruhan dalam jangka waktu yang tidak

terbatas. Sukuk dapat dibagi berdasarkan fitur-fitur teknis

dan komersialnya menjadi asset-based sukuk,

subordinated sukuk, serta secured sukuk dan asset backed

sukuk.

Pada asset-based sukuk, klaim pembayaran pokok dan

imbal hasil hanya kepada penerbit dan tidak pada

asetnya. Setelah penerbitan, aset tetap berada pada

neraca milik penerbit dan pemegang sukuk memegang

hak manfaat dari aset tersebut. Berbeda dengan asset

based, klaim pembayaran pada asset backed sukuk

berdasarkan pada pendapatan yang dihasilkan oleh

underlying asset dan kepemilikan aset berpindah kepada

pemegang sukuk setelah penerbitan. Apabila terdapat

default atau gagal bayar, pemegang asset based sukuk

tidak memiliki hak langsung untuk melikuidasi underlying

asset sementara pemegang asset backed sukuk bisa

melikuidasi underlying asset sukuk tersebut.

Selain berdasarkan underlying asset-nya, sukuk juga dapat

dikategorikan berdasarkan akad yang digunakan. Saat ini,

akad-akad yang digunakan dalam struktur sukuk antara

lain adalah wakalah, ijarah, salam, istishna, istithmar,

mudharabah, dan musyarakah. Di antara akad-akad

tersebut, akad yang paling sering digunakan adalah akad

wakalah dan ijarah.

6.2.1.1. SUKUK IJARAH

Sukuk Ijarah adalah sukuk yang memiliki basis transaksi

sewa dan tingkat pengembalian yang diberikan pada

pemegang sukuk berasal dari biaya sewa yang dibayarkan

oleh penerbit sukuk. Ijarah sendiri adalah kontrak

pertukaran dimana salah satu pihak menikmati manfaat

penggunaan suatu barang atau jasa pekerjaan selama

periode tertentu dengan memberikan ujrah yaitu biaya

sewa atau upah. Biaya sewa atau upah ini bisa diatur

supaya besarannya tetap selama periode tertentu

sehingga imbal hasil yang diberikan kepada pemegang

sukuk juga bisa tetap.

37

Konsep Dasar

1. Perusahaan penerbit/originator membentuk SPV

untuk menerbitkan sukuk untuk dijual kepada

investor.

2. Investor membeli sukuk yang diterbitkan dan dana

hasil penjualan sukuk tersebut disalurkan kepada

SPV. Investor akan menjadi pemegang sukuk yang

memiliki hak kepemilikan atas underlying asset

sukuk.

3. Originator mentransfer portofolio underlying asset

kepada SPV. Terjadi perpindahan aset dari originator

kepada SPV.

4. SPV menyalurkan dana dari penerbitan sukuk untuk

membeli aset milik originator, sehingga kepemilikan

aset atau hak manfaat aset saat ini ada pada SPV.

5. SPV menyewakan aset atau hak manfaat aset kepada

originator sebagai penyewa yang akan menggunakan

aset tersebut. Agar originator tetap bisa

menggunakan aset gedung yang dijadikan underlying

asset, originator dapat menyewa gedung tersebut

atau hak manfaatnya kepada SPV.

6. Originator membayarkan biaya sewa atas underlying

asset kepada SPV

7. SPV menyalurkan pendapatan sewa kepada investor

secara periodik sebagai imbal hasil investasi sukuk.

Imbal hasil yang diterima oleh pemegang sukuk bisa

tetap selama jangka waktu investasi apabila biaya

sewa yang dibayarkan oleh originator juga tetap.

8. Setelah jangka waktu investasi sukuk selesai pada

masa jatuh tempo, originator membeli underlying

asset dari SPV.

9. SPV menerima dana dari penjualan underlying asset

dan kepemilikan atas aset atau hak manfaat aset

kembali kepada originator.

10. Pemegang sukuk menjual kembali atau melakukan

redemption atas sukuknya kepada SPV.

11. SPV mengembalikan dana sukuk dari hasil penjualan

underlying asset kepada pemegang sukuk pada saat

jatuh tempo sebagai pengembalian pokok.

Sukuk Ijarah merupakan sukuk yang paling umum

digunakan saat ini karena karateristik imbal hasilnya yang

tetap, namun salah satu kendala umum pada sukuk ijarah

adalah penerbit/originator sukuk harus memiliki aset

terlebih dahulu untuk digunakan sebagai underlying asset

dalam sukuk. Sehingga originator yang tidak memiliki aset

besar, memiliki limitasi dalam menerbitkan sukuk dalam

jumlah besar.

6.2.1.2. SUKUK WAKALAH

Sukuk Wakalah adalah sukuk yang merepresentasikan

kepemilikan proyek/kegiatan usaha yang dilakukan

melalui akad wakalah (perwakilan). Secara umum, akad

ini memungkinkan penunjukkan agen untuk mengelola

kegiatan usaha/investasi atas nama investor. Dengan

menggunakan akad wakalah, penerbit sukuk dapat

mengurangi ketergantungan terhadap aset berwujud.

38

Konsep Dasar

1. Perusahaan yang membutuhkan pembiayaan

(originator) membentuk perusahaan khusus (special

purposed vehicle/SPV) untuk menerbitkan sukuk. SPV

yang dibentuk oleh originator menerbitkan sukuk

dengan nominal dan jangka waktu tertentu untuk

investor.

2. Investor membeli sukuk yang diterbitkan dan dana

hasil penjualan sukuk tersebut disalurkan kepada

SPV. Investor akan menjadi pemegang sukuk yang

memiliki hak kepemilikan atas underlying asset

sukuk.

3. Originator mentransfer portofolio underlying asset

kepada SPV. Terjadi perpindahan aset dari originator

kepada SPV.

4. SPV menyalurkan dana dari penerbitan sukuk untuk

membeli aset milik originator.

5. SPV menunjuk originator sebagai wakil untuk

mengelola portofolio aset tersebut sehingga

walaupun kepemilikan aset atau hak manfaat aset

ada pada pemegang sukuk (sukuk holder), originator

tetap bisa mengelola aset tersebut.

6. Selama pengelolaan oleh originator, portofolio aset

menghasilkan pendapatan.

7. Pendapatan yang diperoleh dari pengelolaan aset

disalurkan kepada SPV oleh originator sebagai

pengelola aset.

8. SPV menyalurkan profit tersebut kepada pemegang

sukuk secara periodik sebagai imbal hasil investasi

pada sukuk yang dibeli

9. Setelah jangka waktu investasi sukuk selesai pada

masa jatuh tempo, originator membeli portfolio aset

dari SPV.

10. SPV menerima dana dari penjualan portfolio aset

11. SPV menyalurkan dana tersebut kepada pemegang

sukuk sebagai pengembalian pokok investasi

Kelebihan dari skema sukuk wakalah adalah terlepasnya

ketergantungan perusahaan terhadap underlying asset.

Berbeda halnya dengan sukuk ijarah yang mengharuskan

hal tersebut. Kondisi ini membuat perusahaan lebih

fleksibel dalam menerbitkan sukuk.

6.2.1.3. SUKUK SALAM

Sukuk Salam adalah sukuk yang memiliki basis transaksi

salam, yaitu perdagangan komoditas yang akan diberikan

kepada pembeli di masa yang akan datang. Untuk

menghindari ketidakpastian, komoditas harus memiliki

standardisasi dan kesepakatan antara pihak-pihak yang

bertransaksi yang mencakup kualitas, jumlah, tempat,

dan tanggal dan waktu pemberiannya.

Dalam transaksi penerbitan sukuk salam, pihak yang

memiliki komoditas untuk dijual adalah originator. Sukuk

diterbitkan oleh SPV yang didirikan oleh originator. SPV

kemudian akan membeli komoditas salam atas nama para

pemegang sukuk.

39

Konsep Dasar

1. Pihak supplier komoditas yang membutuhkan

pembiayaan membentuk SPV yang untuk

menerbitkan sukuk untuk dijual kepada investor

2. Investor membeli sukuk yang diterbitkan dan dana

hasil penjualan sukuk tersebut disalurkan kepada

SPV.

3. SPV membeli komoditas dari originator dengan akad

salam menggunakan dana yang diperoleh dari

penjualan sukuk.

4. Originator memberikan komoditas yang dibeli oleh

SPV

5. SPV menjual kembali komoditas kepada originator

sebagai pembeli

6. Originator membayarkan biaya pembelian komoditas

kepada SPV

7. SPV menyalurkan pendapatan dari penjualan

komoditas kepada pemegang sukuk

Namun, sukuk dengan akad salam relatif jarang

digunakan karena terbatas pada sektor pertanian saja.

Sukuk ini juga tidak dapat diperjualbelikan di pasar

sekunder ketika aset masih dalam kondisi pemesanan dan

belum sepenuhnya di transfer kepada investor.

6.2.1.4. SUKUK ISTISHNA (PROJECT FINANCE)

Sukuk Istishna adalah sukuk yang diterbitkan berdasarkan

perjanjian atau akad istishna, dimana para pihak

menyepakati jual beli dalam rangka pembiayaan suatu

barang/proyek. Akad istishna cocok untuk pembiayaan

proyek infrastruktur yang besar karena merupakan

kontrak penjualan barang yang harus diproduksi terlebih

dahulu.

Konsep Dasar

1. Perusahaan yang membutuhkan pembiayaan untuk

proyek sebagai originator menerbitkan sukuk untuk

dibeli oleh investor dengan proyek yang akan

dikerjakan sebagai underlying asset

2. Trustee mewakili kepentingan investor memesan

pengerjaan proyek underlying asset kepada

originator yang juga berlaku sebagai kontraktor

dengan akad istishna

3. Originator juga berlaku sebagai lessee atau penyewa

yang menyewa proyek tersebut dari pemegang sukuk

melalui akad ijarah dengan trustee sebagai pemberi

sewa

4. Trustee mewakili investor menyalurkan dana

pembayaran pemesanan proyek dengan akad

istishna. Pembayaran ini juga merupakan dana dari

investor untuk pembelian sukuk. 40

5. Pemegang sukuk menunjuk originator sebagai wakil

dalam mengelola proyek

6. Setelah transaksi sukuk jatuh tempo, originato

rmengembalikan dana istishna di awal sekaligus

membeli aset proyek atau dihibahkan oleh pemegang

sukuk.

Sukuk istisna memiliki karakter yang mirip dengan sukuk

salam. Meskipun sukuk ini sangat sesuai untuk

pembangunan infrastruktur yang mendukung

pembangunan di Indonesia, namun sukuk ini juga tidak

dapat diperjualbelikan di pasar sekunder ketika aset

masih dalam kondisi pemesanan. Oleh karena itu, akad ini

akan dipadukan dengan akad lainnya secara sequential,

misalnya Ijarah. Pesanan akan dipecah berdasarkan waktu

penyelesaian sehingga underlying asset dapat ditransfer

dalam beberapa tahap, investor akan mendapatkan sewa

di muka atas manfaat aset yang sudah diselesaikan. Dan

jual beli di pasar sekunder tetap diperbolehkan karena

underlying asset sudah diberikan kepada investor

berdasarkan tahapan yang direncanakan.

6.2.1.5. SUKUK MUDHARABAH

Sukuk mudharabah adalah sertifikat kepemilikan atas

suatu komoditas yang diterbitkan berdasarkan perjanjian

atau akad mudharabah dimana satu pihak menyediakan

modal dan pihak lain menyediakan tenaga dan keahlian,

kemudian keuntungan yang dihasilkan akan dibagi

berdasarkan porsi yang telah disetujui sebelumnya dan

kerugian finansial yang timbul ditanggung sepenuhnya

oleh pihak yang menyediakan modal. Dalam hal ini,

penerbit sukuk yang mengumpulkan dana dari investor

menjadi penyedia modal sedangkan originator sukuk

menjadi penyedia tenaga dan keahlian.

Konsep Dasar

1. Perusahaan penerbit/originator membentuk SPV

untuk menerbitkan sukuk untuk untuk dijual kepada

investor.

2. Investor membeli sukuk yang diterbitkan dan dana

hasil penjualan sukuk tersebut disalurkan kepada

SPV.

3. SPV menyalurkan dana yang diperoleh dari penjualan

sukuk kepada originator untuk digunakan sebagai

modal kegiatan usaha (mudharabah)

4. Setelah kegiatan usaha yang dikelola oleh originator

menghasilkan pendapatan, originator menyalurkan

pendapatan tersebut sesuai dengan kesepakatan

bagi hasil kepada SPV untuk didistribusikan kepada

pemegang sukuk.

5. SPV menyalurkan secara periodik hasil usaha dari

originator kepada pemegang sukuk sebagai imbal

hasil investasi sukuk

6. Pada saat jatuh tempo sukuk, originator

mengembalikan dana sukuk di awal transaksi kepada

SPV

41

7. SPV menyalurkan dana awal transaksi sukuk kepada

investor sebagai pembayaran pokok investasi sukuk

Sukuk mudhrabah adalah sukuk yang memilki

karakteristik return yang tidak tetap, tergantung dengan

performance dari underlying asset. Hal ini mengakibatkan

sukuk dengan skema ini tidak terlalu diminati dipasar.

Investor sukuk atau obligasi biasanya berharap bagi hasil

yang tetap, sehingga risiko maupun pendapatan dapat

lebih mudah dikalkulasikan.

6.2.1.6. SUKUK MUSYARAKAH

Sukuk musyarakah adalah sertifikat kepemilikan atas

proyek atau aktivitas dengan prinsip musyarakah dimana

penerbit dan investor akan memberikan kontribusi

terhadap modal dari proyek tersebut. Musyarakah sendiri

didefinisikan sebagai kerja sama antara dua pihak atau

lebih untuk membiayai sebuah bisnis dimana para pihak

tersebut memberikan kontribusi modal dalam bentuk

uang atau barang.

Konsep Dasar

1. SPV dan originator membentuk venture dengan

melakukan akad musyarakah dalam rangka kegiatan

usaha tertentu. Kontribusi yang diberikan oleh

originator berupa hak atas manfaat atau aset

berwujud.

2. SPV yang dibentuk oleh originator menerbitkan sukuk

atas porsi kepemilikannya pada akad musyarakah

dengan originator untuk dibeli oleh investor

3. SPV menyalurkan dana dari investor pemegang sukuk

kepada originator sebagai kontribusi musyarakahnya.

4. Venture musyarakah yang dibentuk menunjuk

originator sebagai agen untuk mengembangkan

asetnya sekaligus menyewa aset tersebut

5. Di akhir transaksi, originator membeli aset SPV

dengan harga yang telah disepakati di awal

perjanjian.

Sama halnya dengan sukuk mudharabah, sukuk

musyarakah juga memiliki karakter unik yaitu besaran

bagi hasilnya tidak tetap. Selain itu, akad musyarakah

mengharuskan adanya kontribusi modal oleh penerbit

sukuk. Hal ini sulit dipenuhi oleh kebanyakan perusahaan

penerbit. Oleh karena itu, akad ini juga tidak terlalu

populer dibandingkan akad ijarah yang memiliki return

yang fixed.

42

6.2.1.7. SUKUK ISTITHMAR (BLENDED-ASSETS)

Istithmar secara bahasa memiliki arti investasi. Sehingga,

secara bebas Sukuk Istithmar dapat didefinisikan sebagai

sukuk yang memungkinkan pemegang sukuk untuk

memiliki kepemilikan atas portofolio aset yang dapat

diinvestasikan. Portofolio aset tersebut dapat berbentuk

aset fisik, aset keuangan, hak manfaat, maupun jasa.

Pendapatan yang dihasilkan dari portofolio aset ini

digunakan untuk melakukan pembayaran kepada

pemegang sukuk.

Konsep Dasar

1. Originator melakukan transfer portofolio aset yang

terdiri dari aset berwujud dan piutang syariah kepada

SPV 1

2. SPV 1 menyewakan aset berwujud kepada originator

3. SPV 2 menerbitkan sukuk untuk investor

4. Sukuk dibeli oleh investor (penyaluran dana)

5. SPV 1 menjual portfolio yang berisi aset berwujud

dan piutang syariah kepada SPV 2

6. SPV 2 memberikan return secara periodik kepada

investor melalui pendapatan dari portfolio

7. SPV 2 menjual portfolionya kembali pada SPV 1

diakhir waktu transaksi

8. SPV 2 mengembalikan dana sukuk pada saat jatuh

tempo sejumlah penerbitan awal

Catatan: Proporsi aset berwujud pada portfolio

sukuk harus minimal sebesar 51%

6.2.2. ISLAMIC PRIVATE EQUITY

Walaupun industri perbankan dan pasar modal syariah

global telah berkembang pesat, masih ada segmentasi

usaha seperti UMKM dan start-up yang tidak memiliki

akses pada dua industri tersebut untuk memperoleh

pembiayaan. Pembiayaan dari bank sering kali

mempersyaratkan adanya jaminan yang sulit untuk

dipenuhi oleh perusahaan yang baru dan ukurannya

masih kecil. Sementara itu, pembiayaan dari pasar modal

seperti IPO ataupun penerbitan sukuk juga sulit untuk

dilakukan. Islamic Private Equity, dapat menjadi alternatif

sumber pendanaan untuk start-up bagi suatu usaha yang

memiliki potensi valuation atau nilai yang tinggi.

Tidak hanya sumber pendanaan, private equity juga dapat

menjadi mitra aktif bagi pelaku usaha. Private equity

umumnya memiliki pengalaman bisnis yang relevan

dengan usaha yang dibiayai sehingga mereka dapat

memberikan pendampingan pada usaha tersebut.

Pendanaan dan pendampingan dapat diberikan secara

bertahap di setiap stage siklus bisnis perusahaan.

Pada dasarnya, konsep Islamic Private Equity sama

dengan private equity pada umumnya. Namun, terdapat

penyesuaian dalam hal penggunaan akad-akad pada

struktur transaksinya. Selain itu, terdapat beberapa

persyaratan khusus seperti:43

1. Perusahaan (investee) dan operasionalnya tidak

bersifat haram dan dapat diterima, diseleksi melalui

sectoral dan financial screening.

2. Struktur transaksi yang dilakukan juga sesuai dengan

prinsip Syariah.

Berikut adalah struktur transaksi dari Islamic private

equity.

6.2.3. ISLAMIC STRUCTURED PRODUCTS

Dalam hal ini, bank investasi syariah menjadi perantara

dari investor dan start-up atau perusahaan yang akan

dibiayai (investee). Akad antara investor dan bank

investasi syariah dapat berupa musyarakah-wakalah. Pada

akad musyarakah, investor bertindak sebagai limited

partner yang hanya menyalurkan dana investasi

sedangkan bank investasi syariah bertindak sebagai

general partner yang selain menyalurkan dana investasi

juga memiliki peran manajerial. Investor juga menunjuk

bank investasi syariah untuk mewakili kepentingan

investor dengan akad wakalah.

Pembiayaan untuk perusahaan investee dapat disalurkan

dengan akad musyarakah. Dalam hal ini, pemilik

perusahaan dan bank investasi syariah bersama menjadi

pemodal dari sekaligus memiliki peran manajerial dalam

perusahaan investee. Untuk memilih perusahaan yang

akan dibiayai, bank investasi syariah akan melakukan

penilaian terhadap kegiatan bisnis dan kondisi keuangan

perusahaan melalui proses due diligence yang mendetail.

Pada bank investasi syariah, terdapat juga Structured

Product (SP) yang dapat ditawarkan sesuai dengan prinsip

syariah. Struktur SP syariah juga dibentuk sedemikian

rupa sehingga terhubung dengan kinerja underlying

tertentu seperti modal, komoditas, dan real estate. Oleh

karena itu, secara praktik, SP syariah memiliki struktur

yang serupa dengan SP konvensional tetapi disesuaikan

dengan beberapa keunikan khusus sesuai dengan

ketentuan syariah. Pertama, underlying asset SP syariah

tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah. Kedua,

SP syariah harus dibentuk menggunakan akad-akad dan

prinsip yang sesuai dengan syariah. Ketiga, hubungan

antara investor dan penerbit/manajer investasi harus

diperjelas dan sesuai dengan akad dan prinsip yang

diterapkan.

Komponen dari SP syariah juga mengikuti dari SP

konvensional yang menggabungkan dua komponen, yaitu

komponen instrumen keuangan yang biasa ditambah

dengan instrumen derivatif. Namun, karena penggunaan

instrumen konvensional seperti options tidak

diperbolehkan, SP syariah perlu mencari solusi lain yang

sesuai syariah tetapi tetap dapat memberikan dampak

ekonomis yang serupa. 44

Pada umumnya, struktur transaksi pada SP syariah menggunakan akad urbun dan wa’d sebagai pengganti fungsi

derivatif option pada struktur produk konvensional.

Model Urbun

Konsep Dasar

1. Investor menempatkan dana kepada penerbit dan

menunjuk penerbit sebagai agen atau manajer

investasi untuk mengelola dana dari investor pada SP

syariah. Penunjukan ini dapat menggunakan akad

wakalah bil istithmar ataupun mudharabah.

2. Penerbit kemudian menginvestasikan 90% dari dana

investor ke instrumen investasi syariah dengan imbal

hasil tetap dengan proteksi penuh pada pokok

investasi tersebut.

3. Selanjutnya, penerbit menginvestasikan sisa 10% dari

dana investor sebagai urbun (down-payment) untuk

membeli underlying asset yang sesuai syariah.

Apabila penerbit memutuskan untuk melanjutkan

transaksi, urbun yang dibayarkan menjadi bagian dari

harga yang harus dibayarkan dan penerbit tinggal

membayar sisanya. Namun, apabila penerbit

memutuskan untuk tidak melanjutkan transaksi

urbun tersebut tidak dapat ditarik kembali.

Keputusan lanjut atau tidaknya transaksi tersebut

ditentukan oleh kinerja investasi yang menjadi

underlying-nya. Apabila kinerjanya positif, maka

transaksi akan dilanjutkan dan penerbit bisa

memperoleh keuntungan dari transaksi tersebut.

Apabila kinerjanya negatif, transaksi tidak dilanjutkan

dan penerbit akan kehilangan urbun yang sudah

dibayar.

4. Pada saat jatuh tempo, penerbit akan

mengembalikan dana investor dengan keuntungan

yang sudah dihasilkan dari investasi yang dilakukan.

Model Wa’d

45

Konsep Dasar

1. Investor menempatkan dana kepada penerbit dan

menunjuk penerbit untuk mengelola investasi

tersebut pada SP syariah dengan akad mudharabah

muqayyadah

2. Penerbit menginvestasikan 90% dana investqasi

tersebut pada instrumen investasi syariah dengan

imbal hasil tetap dalam bentuk Negotiable Islamic

Debt Certificate (NDC) dengan penjaminan atas

pokok investasi.

3. Penerbit melakukan wa’d atau perjanjian purchase

undertaking tidak bersyarat (unconditional) dan tidak

dapat dibatalkan (irrevocable) untuk membeli aset

menggunakan sisa 10% dari dana investasi pada

harga tertentu di waktu tertentu

4. Apabila wa’d dilaksanakan, penerbit akan

memperoleh imbal hasil dari kinerja underlying asset

untuk dibagikan kepada investor

5. Keuntungan yang diterima akan dibagikan antara

penerbit dan investor berdasarkan nisbah bagi hasil

yang telah disepakati. Namun, kerugian finansial

ditanggung oleh investor, kecuali apabila kerugian

tersebut adalah dari kelalaian penerbit.

6.2.4. ISLAMIC REAL ESTATE INVESTMENT

TRUSTS (REITS)

Pada instrumen REITS, dana yang diinvestasikan akan

didiversifikasi ke dalam kelompok-kelompok properti, dan

pembayaran sewanya akan dibayarkan kepada investor.

Instrumen ini dapat didefinisikan sebagai instrumen

investasi kolektif yang mengumpulkan dana dari investor

dan menggunakan kumpulan dana tersebut sebagai

modal untuk membeli, mengelola, dan menjual aset-aset

real estate seperti gedung, kawasan industri, maupun

komplek perumahan. Pada REITS syariah, penyewa tidak

diperbolehkan melakukan kegiatan yang bertentangan

dengan prinsip syariah.

Pengelola dana REITS mengumpulkan dana dari investor

yang membeli unit-unit REITS yang merupakan bagian

dari keseluruhan kumpulan properti yang dikelola oleh

pengelola properti. Pengelola properti ini menyediakan

jasa pemeliharaan dan manajemen properti-properti

tersebut dan memperoleh upah/fee atas jasa tersebut.

Pendapatan yang diperoleh dari penyewaan dan jual beli

properti ini didistribusikan kepada pemegang REITS

secara berkala. Harga unit REITS juga bisa meningkat

sehingga pemegang REITS juga dapat memperoleh

keuntungan dari capital gain dengan menjual unit REITS-

nya saat nilainya lebih tinggi daripada harga pembelian.

Pada skema REITS, terdapat pihak trustee yang menjaga

kepentingan pemegang REITS. Hal ini juga memerlukan

pengawasan oleh perusahaan fund manager agar sesuai

dengan tujuan dan mematuhi ketentuan dan panduan

dari regulator.

46

Produk dan jasa yang ditawarkan oleh bank investasi

syariah global pada umumnya berupa sukuk, advisory

terkait aksi korporasi yang akan dilakukan oleh emiten,

pengelolaan aset investasi dalam bentuk reksa dana

(mutual fund), dan pembiayaan dalam skema private

equity. Ketersediaan produk dan jasa investasi syariah

bervariasi pada beberapa bank investasi syariah global.

Ada bank investasi syariah yang menawarkan seluruh

produk dan jasa tersebut, seperti QINVEST di Qatar,

tetapi ada juga yang hanya menawarkan beberapa

produk dan jasa saja.

Sebagai contoh, Arcapita di Bahrain yang hanya

menawarkan produk pembiayaan dengan skema private

equity. Di sisi lain, Dubai Islamic Bank hanya menawarkan

konsultasi structuring sukuk atau pembiayaan sindikasi

saja. Berikut adalah pemetaan bank-bank investasi

syariah global dan produk dan jasa yang ditawarkan.

Di Indonesia, fungsi bank investasi dijalankan oleh

perusahaan efek, yaitu perusahaan sekuritas dan

perusahaan manajer investasi. Namun, fungsi bank

investasi syariah di Indonesia masih sangat terbatas. Saat

ini, baru ada satu Manajer Investasi yang bersifat full-

fledge syariah di Indonesia, yaitu Paytren Aset

Manajemen. Selain itu, terdapat satu perusahaan

manajer investasi yang tidak menyatakan sebagai entitas

syariah tetapi hanya menawarkan produk syariah saja,

yaitu Asia Raya Kapital. Selebihnya, produk bank investasi

syariah ditawarkan oleh perusahaan sekuritas dan

perusahaan aset manajemen umum, yang tidak hanya

menawarkan produk syariah tetapi juga produk

konvensional. Di sisi lain tidak ada perusahaan sekuritas

yang fokus menawarkan produk syariah saja. Hal ini lah

yang ditengarai sebagai salah satu faktor utama yang

menyebabkan kurang berkembangnya pasar modal

syariah di Indonesia.

6.3. PERBANDINGAN PRODUK BANK INVESTASI

SYARIAH GLOBAL

6.4. BANK INVESTASI SYARIAH DI INDONESIA

47

Bank Investasi Syariah

juga diharapkan dapat

memfasilitasi beberapa

inovasi produk baru

yang dapat menjadi

solusi dari

permasalahan-

permasalahan

pengembangan pasar

modal sekaligus

memaksimalkan

potensinya 7 | INOVASI PRODUK

BANK INVESTASI SYARIAH

Selain produk-produk yang sudah ada saat ini, bank

investasi syariah juga diharapkan dapat memfasilitasi

beberapa inovasi produk baru yang dapat menjadi solusi

dari permasalahan-permasalahan pengembangan pasar

modal sekaligus memaksimalkan potensinya. Inovasi

produk ini di antaranya berupa surat berharga korporasi

yang memungkinkan korporasi untuk memperoleh

alternatif pembiayaan tanpa membebani debt-to-equity

ratio mereka. Selain itu, diperlukan penyediaan platform

yang mendukung produk investasi perbankan syariah, dan

peran bank investasi syariah sebagai market maker untuk

meningkatkan likuiditas pasar sekunder.

7.1. SUKUK MUSYARAKAH (EQUITY/QUASI EQUITY BASED SUKUK)

Berdasarkan diskusi-diskusi yang telah dilakukan dengan

beberapa korporasi, terutama BUMN, diperoleh informasi

bahwa saat ini beberapa BUMN memiliki debt-to-equity

ratio yang tinggi. Untuk itu, perlu inovasi produk

keuangan yang memungkinkan perusahaan untuk

memperoleh pendanaan selain yang bersifat utang,

seperti equity atau quasi-equity. Akad-akad dalam

keuangan syariah memungkinkan inovasi produk

keuangan yang tidak membebani debt-to-equity ratio

perusahaan.

Salah satu akad yang dapat digunakan di antaranya

adalah akad kerja sama atau partnership seperti

musyarakah mutanaqisah ataupun musyarakah

muntahiyah bi-tamlik. Perusahaan dapat menerbitkan

sukuk dengan kedua akad ini. Porsi kepemilikan

(hishshah) atas sukuk yang dipegang oleh investor akan

menurun seiring periode investasi dan nantinya akan

dimiliki oleh perusahaan kembali di akhir periode. Antara

penerbit dan investor sama-sama berkontribusi dalam

porsi sukuk untuk proyek underlying yang menjadi

landasan penerbitan sukuk musyarakah ini dan membagi

hasilnya sesuai dengan proporsi hishshah masing-masing.

Produk ini dapat menjadi alternatif sumber pendanaan

project financing korporasi dengan adanya aset yang

menjadi jaminan penerbitan.

48

Perusahaan juga dapat menerbitkan sukuk dengan

kombinasi akad kerja sama musyarakah mutanaqisah dan

akad sewa ijarah maushufah fil al dzimmah (IMFZ). Pada

skema ini, terdapat pihak Special Purpose Company (SPC)

yang berupa entitas syariah sebagai perusahaan penerbit

(emiten) dalam penerbitan sukuk. Perusahaan dapat

mendirikan anak perusahaan berupa SPC Syariah ataupun

mengkonversi anak perusahaannya menjadi SPC Syariah.

Dengan menjadi entitas syariah, sebuah perusahaan

dapat memiliki akun Dana Syirkah Temporer pada

neracanya di luar liabilitas dan ekuitas. Penerbitan sukuk

musyarakah mutanaqisah dapat dicatat dalam akun

tersebut sehingga tidak masuk ke perhitungan liabilitas

perusahaan. Kemudian, beban sewa IMFZ yang

dibayarkan tidak tercatat pada neraca perusahaan (off-

balance sheet) pada laporan keuangan anak usaha

perusahaan atau perusahaan pemilik SPC Syariah. Melalui

sukuk dengan skema ini, perusahaan dapat membiayai

proyek yang direncanakan oleh perusahaan serta anak

perusahaan tanpa menambah proporsi utangnya.

Selain itu, perusahaan juga dapat menerbitkan sukuk

dengan kombinasi akad musyarakah, ijarah maushufah fi

al dzimmah (IMFZ), dan istishna’. Skema ini merupakan

pengembangan dari skema sebelumnya dengan adanya

tambahan akad serta SPC Penyedia Aset Ijarah (PAI), yang

berfungsi sebagai perusahaan pengelola aset yang

menjadi underlying penerbitan sukuk korporasi. Sehingga,

terdapat dua SPC yaitu SPC PAI, dan SPC Syariah

merupakan penerbit dari sukuknya (emiten). Selain itu,

karakteristik pencatatan akuntansi sewa pada akad IMFZ

dan Dana Syirkah Temporer berlaku sebagaimana skema

sebelumnya.

7.2. REKSA DANA PENYERTAAN TERBATAS (RDPT) SYARIAH

Berbeda dengan Sukuk Musyarakah yang bersifat seperti

equity atau quasi equity yang masih dalam tahap

pengembangan, terdapat inovasi produk efek syariah di

pasar modal yang telah terbit izinnya dan bisa langsung

diimplementasikan yaitu penerbitan kontrak investasi

kolektif (KIK) RDPT Syariah untuk korporasi. KIK RDPT

Syariah telah mendapat persetujuan DSN MUI

berdasarkan Fatwa DSN MUI No. 20/DSN-MUI/IV/2001

tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi untuk Reksa

Dana Syariah. Sebelumnya, telah ada RDPT konvensional

yang dapat menjadi padanan dari RDPT Syariah. RDPT

Syariah juga telah memiliki kepastian akan perpajakannya

yang dianggap mutatis mutandis.

49

Pada skema RDPT Syariah ini, perusahaan penerbit atau

originator dari RDPT Syariah akan menerapkan

penerbitan saham biasa dalam bentuk strategic initial

public offering (IPO) dengan KIK RDPT Syariah sebagai

pembeli sahamnya, lalu ada wa’ad atau janji untuk buy-

back saham perusahaan originator saat pembubaran KIK

RDPT Syariahnya. Dana dari penerbitan RDPT Syariah ini

dapat digunakan oleh originator untuk mendanai proyek

yang akan dijalankan dengan stream of income RDPT

Syariah berasal dari dividen yang dibayarkan oleh

originator.

Konsep Dasar

1. Perusahaan mengidentifikasi proyek yang akan

menjadi objek dari RDPT Syariah serta menilai

potensi profit-nya. Sebagai contoh, bandara

membutuhkan pendanaan sebesar 1 triliun rupiah.

2. Originator menunjuk Manajer Investasi (MI) untuk

membentuk KIK RDPT Syariah senilai minimal 250

miliar rupiah untuk sekali penerbitan (untuk 50

investor), dan MI mengundang investor untuk

berpartisipasi dalam RDPT Syariah,

3. (a) KIK RDPT Syariah Perusahaan menyalurkan

proceeds sebesar 1 triliun kepada BUMN Karya.

(b) Perusahaan menerbitkan saham biasa kepada KIK

RDPT Syariah Perusahaan sebesar 1 triliun rupiah.

Dana dari proceeds di skema 3a, dapat digunakan

untuk pembangunan proyek bandara.

4. Perusahaan membayarkan dividen kepada bank

Kustodian sebagai wali amanat dari pendapatan

perusahaan.

5. Bank Kustodian membayar dividen kepada KIK RDPT

Syariah Perusahaan.

6. KIK RDPT Syariah Perusahaan membayarkan unit

penyertaan kepada pemegang Unit Penyertaan.

7. Saat pembubaran KIK RDPT Syariah Perusahaan,

Perusahaan membeli kembali saham preferen yang

dipegang oleh KIK RDPT Syariah at par.

7.3. KIK-EBA SYARIAH

Selain memfasilitasi penerbitan KIK RDPT Syariah, bank

investasi syariah juga dapat bertindak sebagai arranger

penerbitan KIK Efek Beragun Aset (EBA) Syariah korporasi.

KIK EBA Syariah telah disetujui oleh DSN MUI berdasarkan

Fatwa DSN MUI No. 125/DSN-MUI/XI/2018 tentang

Kontrak Investasi Kolektif – Efek Beragun Aset (KIK EBA)

Berdasarkan Prinsip Syariah. Produk ini juga terdapat

padanannya dalam bentuk KIK EBA konvensional, dengan

ketentuan perpajakan yang sifatnya mutatis mutandis.

Pada skema KIK EBA Syariah, perusahaan penerbit atau

originator dari EBA Syariah akan menerbitkan Sukuk atau

surat berharga syariah atas aset produktif dan berharga

yang dimiliki oleh originator. Dana dari penerbitan EBA

Syariah ini dapat digunakan oleh originator untuk proyek

pengembangan aset yang telah ada (existing) dan stream

of income EBA Syariah berasal dari pendapatan

operasional dari aset yang menjadi jaminan penerbitan,

sehingga efek berupa EBA Syariah ini secured atau dijamin

oleh aset yang telah ada dan dikelola oleh originator.

Konsep Dasar

1. Perusahaan menerbitkan Sukuk dengan skema

Mudharabah/Musyarakah atas pengerjaan proyek

konstruksi jalan tol senilai 1,5 triliun rupiah.

2. Perusahaan meminta kepada MI dan BK untuk

membentuk KIK-EBA Syariah (EBAS). KIK-EBAS akan

membeli Sukuk dengan underlying asset jalan tol.

3. KIK-EBAS melakukan penghimpunan dana melalui

penawaran umum atas EBAS

4. Investor memesan (subscribe) EBAS dan menerima

EBAS yang diterbitkan oleh KIK-EBA Syariah setelah

menyerahkan proceeds

5. KIK-EBAS membeli Sukuk yang diterbitkan oleh

perusahaan atas pendapatan project konstruksi jalan

tol

6. KIK-EBAS akan memperoleh pendapatan dari project

konstruksi jalan tol sebesar 500 miliar rupiah selama

(lima) tahun atas penyertaannya terhadap Sukuk

50

7. Perusahaan akan mengumpulkan pendapatan dari

proyek jalan tersebut, dan menyerahkannya kepada

KIK-EBAS

8. KIK-EBAS akan melakukan distribusi imbal hasil

investasi EBAS kepada pemegang EBAS, dan distribusi

pokok EBAS setelah lima tahun. KIK-EBAS

meneruskan dana dari investor kepada originator

untuk kemudian digunakan untuk penyelesaian

proyek jalan tol

7.4. SHARIA RESTRICTED INTERMEDIARY ACCOUNT (SRIA) PLATFORM

SRIA adalah inovasi produk investasi pada perbankan

syariah yang memungkinkan investor untuk menyalurkan

dananya secara langsung pada suatu proyek atau

portofolio berdasarkan risk and return appetite masing-

masing dengan akad mudharabah muqayyadah. Produk

SRIA memungkinkan bank untuk mengenakan

penghitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR)

sebesar 1% pada pembiayaannya yang dibiayai oleh

investor SRIA. Hal ini dapat mempercepat pertumbuhan

aset perbankan syariah karena dengan ATMR lebih

rendah, bank syariah memiliki kecukupan modal yang

lebih untuk menyalurkan pembiayaan baru.

Salah satu bentuk SRIA yang dapat difasilitasi oleh bank

investasi syariah adalah SRIA dengan menggunakan

platform. Platform ini berfungsi untuk menghubungkan

proyek yang dimiliki oleh pelaku usaha dengan investor

yang siap membiayainya. Investor dapat memperoleh

informasi mengenai proyek-proyek tersebut melalui

platform SRIA. Praktik ini mirip dengan konsep peer-to-

peer lending ataupun crowd funding pada fintech.

Perbedaannya, proyek-proyek yang ditawarkan akan

dinilai terlebih dahulu oleh bank syariah, baru ditawarkan

kepada investor.

1. Pelaku usaha mengajukan pembiayaan kepada bank

syariah dan melengkapi dokumen-dokumen yang

dipersyaratkan

2. Bank syariah menganalisis feasibility usaha dan

bekerja sama dengan lembaga pemeringkat (jika

diperlukan) untuk memberikan rating

3. Bank syariah memberikan informasi terkait usaha

yang akan dibiayai kepada Platform Investasi SRIA

yang dibentuk oleh bank investasi syariah untuk

ditampilkan pada platform tersebut

51

4. Calon-calon investor dapat mengakses informasi

berbagai usaha yang ada di platform dan memilih

usaha mana yang akan dibiayai sesuai dengan risk

appetite masing-masing

5. Investor menempatkan dana pada bank investasi

syariah melalui Platform Investasi SRIA

6. Dana tersebut disalurkan ke pelaku usaha melalui

bank syariah

7. Pelaku usaha mengelola usaha dan melaporkan

hasilnya kepada bank syariah

8. Bank syariah menghitung bagi hasil/ujrah (antara

pelaku usaha, bank syariah, Platform Investasi SRIA,

dan investor) kemudian membayarkan bagi hasil ke

investor melalui Platform Investasi SRIA

9. Platform Investasi SRIA membayarkan bagi hasil ke

investor

Berdasarkan peraturan yang saat ini berlaku, bank syariah

tidak diperbolehkan memiliki platform seperti yang

digambarkan tersebut. Oleh karena itu, perusahaan

sekuritas syariah dapat menjadi pemilik platform, dengan

bank-bank syariah sebagai anggotanya yang menawarkan

berbagai ragam investasi yang telah di screening terlebih

dahulu untuk ditawarkan pada investor. Investasi ini

nantinya akan dikategorikan oleh bank syariah sebagai

SRIA.

7.5. COMMODITY SALAM

Salah satu permasalahan pengembangan pasar modal

syariah adalah terbatasnya instrumen likuiditas untuk

perbankan syariah yang memberikan imbal hasil optimal.

Di luar negeri terutama di Malaysia, permasalahan ini

dapat diatasi dengan aka tawaruq atau yang juga biasa

dikenal dengan akad commodity murabahah.

Permasalahannya, tidak terdapat perpindahan aset yang

betul-betul terjadi dalam akad commodity murabahah

tersebut sehingga beberapa pihak masih

memperdepatkan keabsahan transaksi tersebut dari

sudut pandang syariah.

Sebagai solusi, produk commodity salam diharapkan

dapat hadir memenuhi kebutuhan ini. Dengan commodity

salam, perbankan syariah dapat membiayai pembelian

komoditas yang memiliki jangka waktu relatif pendek.

Pembiayaan ini kemudian di-structure sedemikian rupa

agar dapat memenuhi berbagai kebutuhan nasabah

seperti working capital financing, instumen likuiditas

bank, maupun simpanan yang dapat menawarkan

pengembalian yang bersifat fix return. Akan tetapi,

diperlukan kajian lebih lanjut terhadap produk ini

sebelum dapat ditawarkan kepada nasabah industri

keuangan syariah di Indonesia.

52

Pengembangan

pasar modal

syariah di

Indonesia masih

menghadapi

sejumlah

tantangan agar

dapat

berkontribusi

secara signifikan

terhadap

pembangunan

nasional.

8 | ANALISIS HASIL

PENELITIAN

Pengembangan pasar modal syariah di Indonesia masih

menghadapi sejumlah tantangan agar dapat berkontribusi

secara signifikan terhadap pembangunan nasional.

Sampai saat ini, tingkat literasi dan inklusi pasar modal

syariah yang masih sangat rendah, variasi instrumen

keuangan yang tidak mencukupi kebutuhan industri, serta

tidak likuidnya pasar sekunder sukuk negara maupun

korporasi masih menjadi permasalahan utama dalam

pengembangan pasar modal syariah di Indonesia.

Padahal, terdapat berbagai potensi yang seharusnya bisa

dimanfaatkan oleh pemerintah dan masayarakat secara

umum. Misalnya, terdapat kebutuhan pembiayaan

proyek pembangunan infrastruktur pemerintah yang

sangat besar, adanya kebutuhan instrumen likuiditas yang

memberikan imbal hasil optimal untuk bank syariah,

kebutuhan pembiayaan untuk emiten yang masuk ke

dalam ISSI, serta potensi besarnya investor lokal maupun

global yang saat ini memiliki ketertarikan pada investasi

yang bersifat ethical dan environmentally friendly (green

financial product).

Bank investasi syariah dapat menjadi sarana yang

mendukung industri pasar modal syariah untuk mengatasi

permasalahan-permasalahan yang dihadapi sekaligus

merealisasikan potensi yang dapat dimanfaatkan. Belum

adanya institusi yang secara fokus menjalankan fungsi

bank investasi syariah di Indonesia mengakibatkan market

share pasar modal syariah sangat kecil dibandingkan

pasar modal konvensional. Selain itu, karena investor dan

produk-produk investasi syariah, terutama sukuk, juga

masih sangat terbatas, likuiditas di pasar sekundernya

pun sangat rendah. Secara timbal balik, rendahnya

likuiditas pasar sekunder justru juga membuat investor

tidak tertarik untuk berinvestasi pada instrumen sukuk

dan di sisi lain emiten juga menjadi tidak tertarik untuk

menerbitkan sukuk apabila tidak banyak investor yang

akan menyerap. Oleh karena itu, hadirnya bank investasi

syariah diharapkan dapat berperan sebagai market-maker

yang dibutuhkan untuk meningkatkan likuiditas dan

jumlah instrument pasar modal syariah di Indonesia.

8.1. URGENSI PENDIRIAN BANK INVESTASI SYARIAH:

MARKET-MAKER FUNCTION

53

Market-maker adalah peserta dalam ekosistem

perdagangan instrumen keuangan yang memiliki fungsi

untuk melakukan bid dan offer. Market-maker dapat

menciptakan pasar yang likuid dengan secara konsisten

melakukan kuotasi harga pembelian dan penjualan, untuk

mendorong terciptanya pasar yang aktif. Untuk

memastikan ketersediaan instrumen keuangan untuk

dibeli oleh investor, market-maker juga menjadi standby

buyer dari instrumen keuangan yang dijual. Dengan

begitu, investor yang ingin menjual instrument

keuangannya dapat memastikan adanya pembeli dan

investor yang mencari instrumen keuangan dapat

membelinya dari bank investasi syariah. Keuntungan yang

dapat diperoleh oleh market-maker berasal dari selisih

antara harga jual dan harga beli instrumen keuangan.

Selain itu, market-maker juga dapat memperoleh

pendapatan dari jasa yang dilakukan sebagai perantara

perdagangan efek (brokerage fee).

Oleh karena itu, hadirnya bank investasi syariah atau

Perusahaan Efek Syariah menjadi penting dengan alasan:

1. Mengisi kesenjangan ekosistem keuangan syariah,

dimana belum ada perusahaan efek full fledged

syariah yang dapat lebih fokus mendorong

penerbitan instrumen-instrumen keuangan syariah

yang dapat dimanfaatkan oleh bank syariah sebagai

instrumen likuiditas maupun instrumen investasi

jangka panjang.

2. Menjadi market maker pasar sekunder penjualan

sukuk agar pasar sekunder sukuk menjadi lebih likuid.

3. Mempercepat inovasi-inovasi produk keuangan

syariah khususnya pasar modal syariah.

4. Membantu bank-bank syariah dalam

mengembangkan produk-produk investasi syariah.

5. Membantu percepatan peningkatan literasi pasar

modal syariah.

54

8.2. ANALISIS POTENSI DAMPAK EKONOMI BANK INVESTASI SYARIAH

Dengan munculnya bank investasi syariah sebagai market

maker, maka dampak yang ditimbulkan tidak hanya pada

sektor keuangan yang terefleksikan pada besarnya

market share pasar modal syariah di Indonesia, tetapi

juga terdapat dampak ekonomi yang timbul. Dalam sub-

bab ini dampak ekonomi dari berdirinya bank investasi

syariah akan dihitung menggunakan pendekatan Input-

Output (I-O).

Dalam analisis tabel I-O ekonomi Indonesia ini diperoleh

informasi mengenai analisis pengganda (multiplier) yang

memberikan gambaran seberapa besar pengaruh dari

perubahan permintaan akhir pada suatu sektor terhadap

penciptaan output, nilai tambah, pendapatan rumah

tangga, dan kesempatan kerja dalam perekonomian.

Indikator output yang dimaksud menjelaskan berapa

besar penciptaan output yang terjadi yang dihasilkan oleh

penerbitan instrument syariah pada sektor-sektor yang

djelaskan diatas. Indikator nilai tambah bruto (NTB)

menjelaskan penciptaan nilai tambah yang terjadi dari

barang dan jasa yang ada, sedangkan indikator

pendapatan masyarakat mengukur berapa peningkatan

pendapatan masyarakat. Kemudian yang terakhir,

indikator penciptaan lapangan kerja mengukur berapa

tenaga kerja yang dapat diserap dari hasil pengembangan

tersebut.

Untuk membangun asumsi skenario, maka data akan

diambil dari potensi penerbitan sukuk atas sisa ruang

pembiayaan pada perusahaan yang terdaftar pada Indeks

Saham Syariah Indonesia (ISSI). Terdapat total 402 emiten

yang terdaftar pada Indeks Saham Syariah Indonesia

(ISSI), dengan total potensi pembiayaan melalui

penerbitan sukuk sebesar Rp5.293 trilliun dihitung dari

total sisa ruang debt yang dimiliki oleh emiten-emiten

tersebut. Tabel di bawah ini menunjukkan besaran

proporsi ruang debt terhadap sektor riilnya. Dari tabel ini

dapat disimpulkan bahwa sektor perdagangan jasa dan

investasi merupakan sektor yang paling memiliki ruang

debt besar dibandingkan sektor-sektor lainnya, dengan

proporsi sebesar 18,53% dan nominal hampir mencapai

Rp981 triliun. Sebaliknya, sektor keuangan merupakan

sektor dengan ruang debt terkecil, hal ini sesuai dengan

model bisnis sektor keuangan yang sebagian besar terkait

dengan pengumpulan dana masyarakat yang

diperhitungkan sebagai utang atau kewajiban (liabilitas)

sehingga porsi ruang debt hampir maksimal dimanfaatkan

oleh sektor ini. Berikut adalah rincian sektor dan ruang

debt yang tersedia.

Dengan dibentuknya bank investasi syariah sebagai

market maker untuk mendorong jumlah instrumen

syariah yang diterbitkan oleh korporasi, maka potensi Rp

Rp5.293 trilliun memiliki dampak riil untuk meningkatkan

pertumbuhan perekonomian Negara. Hal ini ditunjukkan

dengan analisis pada tabel Input-Output (I-O) tahun 2010

yang bertujuan untuk memberikan gambaran umum

mengenai perekonomian berdasarkan klasifikasi 185

sektor utama perekonomian pada tahun 2010.

55

Dalam melakukan simulasi, keseluruhan potensi ruang

debt tidak digunakan mengingat tidak semua perusahaan

memiliki kebutuhan tambahan modal atau memiliki

strategi bisnis penerbitan surat utang untuk

pengembangan perusahaannya. Oleh karena itu,

digunakan beberapa skenario persentase dari total ruang

utang yang mungkin dimanfaatkan oleh perusahaan

tersebut. Beberapa skenario di bawah ini menunjukkan

dampak ekonomi yang ditimbulkan dengan hadirnya bank

investasi syariah sebagai market maker instrumen pasar

modal syariah di Indonesia. Skenario pertama, ketika

terjadi penambahan pembiayaan sebesar 5% dari total

ruang debt diatas, yaitu senilai Rp264,7 triliun. Skenario

berikutnya adalah 10% dari total ruang debt, dengan

nominal Rp529,35 triliun, diikuti dengan skenario 20%

dengan besaran Rp1.058 triliun, dan terakhir skenario

25% dengan nominal pembiayaan Rp1.323 triliun.

Dampak penciptaan output, nilai tambah, pendapatan

dan tenaga kerja yang ditunjukkan diatas menjelaskan

besaran penciptaan yang terjadi jika terjadi penambahan

pembiayaan untuk sektor-sektor riil. Untuk skenario

pertama sebesar 5%, hasil simulasi menunjukkan dengan

penambahan pembiayaan baru hanya sebesar Rp264,7

triliun dapat menciptakan penambahan output sebesar

Rp411,6 triliun, nilai tambah sebesar Rp208,3 triliun,

pendapatan Rp59,8 triliun dan menciptakan tenaga kerja

lebih dari 2 juta orang.

Dampak yang lebih besar dapat dihasilkan ketika jumlah

pembiayaan melalui instrument syariah ini juga

bertambah. Dapat dilihat pada skenario 10%, 20% atau

25% diatas. Secara keseluruhan, dapat disimpulkan

bahwa dampak penambahan (multiplier) pada output

mencapai 1,5 kali besaran dana yang dihimpun melalui

penerbitan instrumen syariah. Sementara untuk nilai

tambah, multiplier effect dari penerbitan instrumen

invetasi syariah menciptakan multiplier 0,78 kali NTB pada

setiap rupiah penerbitan instrumen. Selain itu, dampak

lain terjadi pada pendapatan masyarakat, terdapat

peningkatan sebesar 22% atas pendapatan masyarakat

dengan tiap rupiah penerbitan instrumen syariah.

Hal diatas menunjukkan dampak yang signifikan adanya

bank investasi syariah yang berfungsi sebagai market

maker dalam penerbitan instrument syariah terhadap

perekonomian Indonesia.

8.3. ALTERNATIF SKENARIO BENTUK BANK INVESTASI SYARIAH

Dengan hadirnya bank investasi syariah, diharapkan

muncul institusi yang fokus pada pengembangan pasar

modal syariah yang juga berkontribusi terhadap

perekonomian di Indonesia. Adanya insitusi yang khusus

menangani keuangan syariah diperlukan agar strategi

usaha, sumber daya manusia dan modal dapat fokus

dimaksimalkan pada kemajuan pasar modal syariah di

Indonesia. Tumbuhnya instrumen pasar modal syariah

akan mendorong perkembangan industri keuangan

syariah lainnya. Selain itu, Masterplan Arsitektur

Keuangan Syariah Indonesia (MAKSI), Masterplan

Ekonomi Syariah Indonesia (MEKSI) dan Roadmap

Perbankan Syariah Indonesia juga memberikan

rekomendasi pembentukan bank investasi syariah sebagai

salah satu usaha pendalaman pasar keuangan syariah di

Indonesia. 56

Pada studi ini, dilakukan juga wawancara dengan

berbagai stakeholder di pasar modal syariah Indonesia,

seperti perusahaan sekuritas, manajer investasi, regulator

dan institusi-institusi terkait lainnya. Berdasarkan hasil

wawancara, secara umum para stakeholder setuju dan

mendukung ide akselerasi pendalaman pasar modal

syariah dengan membentuk insitusi yang fokus dengan

perkembangan pasar modal syariah.

“Kami melihat potensi pasar syariah sangat besar di

Pasar Modal Syariah di Indonesia. Khusus untuk bank

investasi, kami melihat adanya dedicated entity itu

menjadi sangat penting.”

Namun, mengenai bentuk institusi, pendapat yang

muncul sangat beragam. Ada yang mendukung bentuk

institusi bank investasi, seperti dibawah ini:

“Bentuknya lebih baik bank investasi syariah sendiri

karena akan lebih fokus pengelolaannya dan

akselerasi pertumbuhannya bisa lebih cepat”

“Bank investasi syariah sebagai satu entitas sendiri

perlu dibentuk agar ada perusahaan yang fokus pada

fungsi investasi syariah”

“Jika ingin membentuk bank investasi syariah, lebih

baik terpisah secara legal”

Atau berpendapat bahwa pembentukan satu insitusi baru

dari awal tidak akan mengatasi masalah namun

berpotensi menambah masalah, maka sebaiknya insitusi

ini memberdayakan institusi yang sudah ada dan

melebarkan model bisnisnya ke keuangan syariah.

“Banyak pembuatan institusi yang dijalankannya

tidak konsisten sehingga hasilnya kacau. Oleh karena

itu, saya tidak setuju jika harus membuat institusi

baru”

“Ada banyak permasalahan yang akan dihadapi

dalam pembuatan bank investasi syariah dari nol

(institusi baru), seperti harus menyiapan modal dan

sistem sendiri.”

“Untuk kondisi saat ini, belum perlu dibentuk bank

investasi syariah karena isu sebenarnya adalah pada

emiten yang masih sedikit menerbitkan sukuk”

Dari wawancara dan FGD yang dilakukan, diperoleh

rekomendasi bentuk bank investasi syariah yang perlu

didirikan. Hanya saja, disebabkan lembaga bank investasi

tidak dikenal di Indonesia, bentuk yang paling tepat yang

dapat digunakan adalah perusahaan perantara pedagang

efek dan penjamin emisi efek berupa perusahaan efek

yang berbentuk perusahaan sekuritas. Oleh karena itu,

bentuk bank investasi syariah full fledge yang

direkomendasikan adalah perusahaan sekuritas syariah.

Selanjutnya, didiskusikan pula alternatif cara

pembentukan perusahaan sekuritas syariah tersebut.

Berikut beberapa alternatif skenario pendirian

perusahaan sekuritas syariah:

8.3.1. PEMANFAATAN PERUSAHAAN SEKURITAS

EXISTING

Alternatif pertama untuk pendirian perusahaan sekuritas

syariah adalah dengan memanfaatkan perusahaan

sekuritas yang sudah ada saat ini. Bentuknya dapat

berupa:

1. Pembentukan Unit Usaha Syariah

2. Pendirian anak perusahaan syariah oleh Perusahaan

Sekuritas yang sudah ada saat ini.

3. Konversi Perusahaan Sekuritas yang ada menjadi

Perusahaan Sekuritas Sekuritas

4. Pendirian Perusahaan Sekuritas Syariah oleh

Konsorsium Perusahaan Sekuritas

8.3.1.1. PENDIRIAN UNIT USAHA SYARIAH PADA

PERUSAHAAN SEKURITAS EXISTING

57

Agar perusahaan sekuritas yang ada dapat fokus

mendorong penerbitan instrumen syariah, mereka dapat

membuat Unit Usaha Syariah. Saat ini perusahaan

sekuritas yang ada masih memperlakukan instrumen

syariah sebagai alternatif produk saja. Artinya mereka

tidak aktif mendorong penerbitan instrumen keuangan

syariah, namun jika ada calon nasabah yang

menginginkan penerbitan instrumen syariah, mereka

akan mengerjakan sebagai bagian dari jasa solusi

keuangan yang mereka tawarkan. Implikasi dari hal ini

adalah perusahaan sekuritas bersifat pasif dalam upaya

penerbitan instrumen syariah dan hanya menunggu

permintaan dari calon emiten saja. Sehingga kurang ada

faktor pendorong dari sisi supply, hanya menunggu

demand. Sedangkan dari sisi demand pun saat ini inisiasi

penerbitan instrumen syariah lebih didorong oleh

preferensi direksi, belum menjadi keputusan yang bersifat

institusional.

Namun, pendirian Unit Usaha Syariah juga memiliki

tantangan tersendiri. Saat ini belum ada ketentuan

mengenai leveraging SDM maupun infrastruktur dari unit

usaha syariah pada perusahaan sekuritas. Saat ini

ketentuan leveraging SDM dan infrastruktur masih

terbatas pada Unit Usaha Syariah dan Bank Umum

Syariah yang dimiliki oleh Bank Umum Konvensional.

Pembentukan Unit Usaha Syariah diharapkan menjadi

upaya transisi menuju spin-off menjadi anak perusahaan

(subsidiary) syariah dari perusahaan sekuritas yang sudah

ada. Apabila dibentuk sebagai Unit Usaha Syariah terlebih

dahulu, diharapkan perusahaan sekuritas syariah yang

baru di spin-off sudah lebih siap menjalankan kegiatan

usahanya.

8.3.1.2. PENDIRIAN ANAK USAHA SYARIAH PADA

PERUSAHAAN SEKURITAS EXISTING

Alternatif ini memiliki pro dan kontra yang mirip dengan

pembentukan unit usaha syariah pada Perusahaan

Sekuritas. Bedanya, dengan pembentukan anak

perusahaan, diharapkan entitas ini dapat lebih fokus dan

memiliki kecepatan yang lebih tinggi untuk menjalankan

bisnisnya karena dapat lebih cepat dalam pengambilan

keputusan dan memiliki portfolio terpisah dari

perusahaan Induk.

Namun dari sisi pendanaan, perlu ada suntikan modal

yang diberikan oleh Perusahaan Sekuritas Induknya. Perlu

dilakukan kajian yang lebih dalam mengenai jumlah

modal yang harus disetor dan kelayakan bisnis atas

pendirian anak perusahaan syariah tersebut.

Alternatif Skenario Pro Kontra

Pembentukan UUS oleh

perusahaan sekuritas yang

sudah ada

1. Ada unit yang secara

fokus mengembangkan

pasar modal syariah di

sekuritas yang sudah

ada

2. UUS dapat didukung

secara penuh oleh

perusahaan sekuritas

dalam hal infrastruktur

maupun distribution

channel

3. UUS dapat dipersiapkan

untuk spin-off

1. Belum ada ketentuan

mengenai leveraging

dari UUS pada

perusahaan sekuritas

2. Fokus secara company

wide masih terbagi

antara konvensional

dan syariah

Table 9. Pro dan Kontra Pendirian Unit Usaha Syariah pada Perusahaan Sekuritas Existing

58

Perusahaan Sekuritas yang ada saat ini sudah memiliki

kapabilitas dan kapasitas untuk bersaing di industri pasar

modal. Mereka telah memiliki SDM yang sudah

tersertifikasi Wakil Perantara Pedagang Efek (WPPE),

Wakil Penjamin Emisi Efek (WPEE), Wakil Manajer

Investasi (WMI) maupun Ahli Syariah Pasar Modal

(ASPM), khususnya di Perusahaan Sekuritas yang

menerbitkan instrumen syariah. Orang-orang ini dapat

ditempatkan di perusahaan sekuritas syariah, tentunya

setelah dilengkapi dengan pengetahuan tentang pasar

modal syariah atau sertifikasi ASPM. Selain itu,

perusahaan sekuritas yang sudah ada juga telah memiliki

basis investor dan basis emiten yang berpotensi untuk

dikonversi menjadi investor dan emiten syariah.

Tantangan yang dihadapi untuk mengimplementasikan

alternatif ini adalah resistensi dari pegawai perusahaan

sekuritas yang akan dikonversi. Selain itu, perlu ada

penyesuaian Anggaran Dasar Perusahaan, penyesuaian

akad dengan investor dan emiten yang bersedia untuk

konversi ke produk syariah atau pengalihan portfolio ke

Perusahaan Sekuritas lain jika emiten atau investor tidak

bersedia melakukan konversi.

Alternatif Skenario Pro Kontra

Pendirian anak usaha

(subsidiary) oleh perusahaan

sekuritas yang sudah ada

1. Ada perusahaan yang

fokus mengembangkan

pasar modal syariah

2. Pengambilan keputusan

lebih cepat

3. Portofolio terpisah dari

perusahaan sekuritas

induk

4. Masih bisa leveraging

dengan perusahaan

sekuritas induk

1. Belum ada ketentuan

mengenai leveraging

dari subsidiary pada

perusahaan sekuritas

induk

2. Perlu ada penanaman

modal dari perusahaan

sekuritas induk

3. Perlu kajian lebih lanjut

terkait kelayakan bisnis

perusahaan sekuritas

syariah yang didirikan

Table 10. Pendirian Anak Usaha Syariah pada Perusahaan Sekuritas Existing

8.3.1.3. KONVERSI PERUSAHAAN SEKURITAS EXISTING

MENJADI PERUSAHAAN SEKURITAS SYARIAH

Alternatif Skenario Pro Kontra

Konversi perusahaan sekuritas

yang ada saat ini menjadi

perusahaan sekuritas syariah

1. Perusahaan sekuritas

yang memiliki produk

syariah saat ini sudah

memiliki SDM dengan

kapabilitas yang

dibutuhkan

perusahaan sekuritas

Syariah

2. Infrastruktur dan

distribution channel

telah terbentuk (basis

investor dan emiten)

1. Kemungkinan ada

resistensi dari pegawai

2. Perlu ada penyesuaian

Anggaran Dasar

perusahaan

3. Perlu ada pengalihan

portofolio dan

penyesuaian akad atas

segala transaksi yang

telah dilakukan

Table 11. Konversi Perusahaan Sekuritas Existing menjadi Perusahaan Sekuritas Syariah

59

8.3.1.4. PENDIRIAN PERUSAHAAN SEKURITAS SYARIAH

OLEH KONSORSIUM PERUSAHAAN SEKURITAS

Selain itu, alternatif lain adalah pembentukan perusahaan

sekuritas syariah baru oleh konsorsium perusahaan

sekuritas. Perusahaan sekuritas yang mempunyai izin

bank investasi dapat membentuk satu perusahaan

sekuritas syariah, dimana masing-masing perusahaan

sekuritas akan memiliki saham pada perusahaan baru

tersebut. Atau perusahaan sekuritas yang mempunyai

unit syariah meleburkan unit-unit syariah mereka ke

dalam perusahaan sekuritas syariah tersebut.

Alternatif ini memungkinkan pendirian perusahaan

sekuritas syariah yang lebih besar karena modal yang

disuntikkan berasal dari beberapa perusahaan sekuritas.

Selain itu, infrastruktur dan distribution channel yang

dimiliki bisa lebih luas, berasal dari perusahaan-

perusahaan sekuritas induk. Akan tetapi, dikhawatirkan

ada resistensi dari masing-masing perusahaan sekuritas

untuk membentuk suatu perusahaan dengan konsorsium

bersama perusahaan sekuritas lain. Perusahaan sekuritas

syariah juga dikhawatirkan akan mengalami kesulitan

terkait penyesuaian model bisnis maupun budaya kerja

dari beberapa induk yang berbeda.

Alternatif Skenario Pro Kontra

Pendirian perusahaan

sekuritas syariah oleh

konsorsium perusahaan

sekuritas yang sudah ada

1. Penanaman modal yang

lebih besar

2. Leveraging yang lebih

luas dan kuat dari

perusahaan-perusahaan

sekuritas induk

1. Kemungkinan ada resistensi

dari perusahaan sekuritas yang

harus melakukan konsorsium

2. Kesulitan menyesuaikan model

bisnis dan budaya kerja dengan

adanya tiga induk yang

berbeda

Table 12. Pendirian Perusahaan Sekuritas Syariah oleh Konsorsium Perusahaan Syariah

8.3.2. PEMANFAATAN BANK SYARIAH EXISTING

Alternatif kedua untuk pendirian perusahaan sekuritas

syariah adalah dengan memanfaatkan Bank Syariah yang

sudah ada. Akan tetapi, model ini memerlukan kajian

pengaturan yang lebih lanjut, terutama apabila fungsi

investasi tersebut dijalankan dalam entitas yang sama.

Walaupun dalam Undang-Undang Perbankan Syariah No.

21 tahun 2008 secara tersirat memungkinkan bank

syariah menjalankan fungsi investasi disebabkan adanya

akad mudharabah yang memungkinkan bagi bank syariah

menjadi manajer investasi. 60

Pengembangan bisnis bank syariah menjadi bank

investasi syariah sejalan dengan rekomendasi Roadmap

Perbankan Syariah Indonesia 2015-2019 yang

menyatakan perlunya pembentukan bank investasi

syariah di Indonesia. Dengan memanfaatkan bank syariah

yang sudah ada, pembentukan pengadaan fungsi bank

investasi pada perbankan dapat berupa:

1. Pembentukan Direktorat Bank Investasi di Internal

Bank Syariah

2. Pendirian anak perusahaan berupa perusahaan

sekuritas syariah.

3. Pendirian perusahaan sekuritas syariah oleh

konsorsium bank induk konvensional untuk menjadi

holding Bank Syariah

Namun, saat ini bank syariah belum memiliki SDM dan

infrastruktur yang memadai untuk melakukan fungsi

“investment bank”. Pegawai bank syariah di level tertentu

pada saat ini hanya wajib memiliki sertifikasi Manajemen

Risiko, belum banyak atau bahkan tidak ada yang memiliki

sertifikasi WPPE, WPEE, WMI maupun ASPM. Pada

beberapa bank yang telah memiliki lisensi menjual

reksadana, selain sertifikasi manajemen risiko, beberapa

pegawainya juga memiliki sertifikasi Wakil Agen Penjual

Efek Reksa Dana (WAPERD). Hal yang mendukung lainnya

adalah saat ini sudah ada bank syariah yang memiliki

lisensi sebagai bank kustodian dan wali amanat, sehingga

mereka sudah lebih familiar dalam proses penerbitan

instrumen pasar modal syariah.

Dari sisi regulasi, Undang-Undang Perbankan Syariah No.

21 tahun 2008 pasal 19 menyebutkan bahwa bank syariah

dapat melakukan kegiatan usaha menghimpun dana

dalam bentuk Investasi. Namun bentuk Investasinya

masih terbatas pada deposito, tabungan atau bentuk

lainnya yang dipersamakan dengan itu. Sehingga perlu

ada regulasi turunan yang mengizinkan bank syariah

melakukan fungsi menghimpun dana investasi dalam

bentuk non-tabungan/deposito supaya bank syariah bisa

memiliki direktorat yang menjalankan fungsi investment

bank.

8.3.2.1. PEMBENTUKAN DIREKTORAT BANK INVESTASI DI

INTERNAL BANK SYARIAH

Saat ini investor/nasabah terbanyak di industri keuangan

syariah masih berada pada sektor perbankan. Artinya

bank syariah memiliki basis investor yang besar untuk

dapat dikonversi menjadi investor pasar modal. Selain itu,

dengan adanya fungsi “investment bank” pada Bank

Syariah, maka Bank Syariah dapat menjadi universal

banking dan memiliki produk dan bisnis model yang

berbeda dari bank umum konvensional. Hal ini dapat

menjawab secara substansial perbedaan antara bank

syariah dan bank konvensional.

Alternatif Skenario Pro Kontra

Pembentukan direktorat bank

investasi pada bank syariah

yang sudah ada

1. Bank memiliki basis

investor yang lebih luas

dan bisa didorong pula

untuk menjadi investor

pasar modal

2. Bank syariah akan

memiliki model bisnis

yang berbeda dengan

bank konvensional

dengan adanya fungsi

bank investasi

3. Sudah ada bank syariah

yang memiliki fungsi

bank kustodian dan wali

amanat

1. Infrastruktur bank

belum mendukung

bisnis bank investasi

2. Kegiatan investasi yang

diperbolehkan di bank

syariah terbatas pada

deposito atau tabungan

dan yang dipersamakan

dengan itu

Table 13. Pembentukan Direktorat Bank Investasi di Internal Bank Syariah

61

8.3.2.2. PENDIRIAN ANAK USAHA SYARIAH BERUPA

PERUSAHAAN SEKURITAS SYARIAH

Apabila perusahaan sekuritas syariah didirikan sebagai

anak usaha dari bank syariah, perusahaan sekuritas

tersebut dapat didukung dalam hal basis investor yang

telah dimiliki oleh bank syariah induk. Perusahan ini juga

bisa secara fokus mengembangkan pasar modal syariah

dan mendorong basis investor bank syariah tadi untuk

juga menjadi investor pasar modal.

Khusus untuk pendirian anak perusahaan, seperti halnya

pada perusahaan sekuritas, bank syariah perlu melakukan

penyetoran modal untuk mendirikan anak perusahaan

sementara saat ini kemampuan bank syariah juga belum

kuat. Perlu dilakukan kajian yang lebih dalam mengenai

jumlah modal yang harus disetor dan kelayakan bisnis

atas pendirian anak perusahaan bank investasi syariah

tersebut. Selain itu, bank syariah belum memiliki

infrastruktur yang dapat mendukung bisnis bank investasi

dari anak usahanya.

Alternatif Skenario Pro Kontra

Pendirian anak usaha

(subsidiary) perusahaan

sekuritas oleh bank syariah

yang sudah ada

1. Ada perusahaan yang

fokus mengembangkan

pasar modal syariah

2. Perusahaan sekuritas

syariah dapat

memanfaatkan basis

investor bank syariah

induk

1. Perlu ada penanaman

modal dari bank syariah

2. Perlu ada kajian lebih

lanjut terkait kelayakan

bisnis perusahaan

sekuritas syariah yang

didirikan

3. Bank syariah belum

memiliki infrastruktur

untuk mendukung

subsidiary-nya

Table 14. Pendirian Anak Usaha Syariah berupa Perusahaan Sekuritas Syariah

8.3.2.3. PENDIRIAN PERUSAHAAN SEKURITAS SYARIAH OLEH

KONSORSIUM BANK INDUK UNTUK MENJADI HOLDING

BANK SYARIAH

Alternatif lain adalah pembentukan perusahaan baru oleh

konsorsium bank induk. Bank induk bersama-sama

membentuk perusahaan efek syariah. Pendirian ini juga

dapat bekerja sama dengan perusahaan efek

konvensional apabila bank induk sebelumnya juga sudah

memiliki perusahaan efek konvensional sendiri.

Perusahaan Efek Syariah yang dibentuk oleh konsorsium

bank induk konvensional ini kemudian dapat menjadi

holding dari bank-bank syariah yang sebelumnya dimiliki

oleh bank induk.

Pembentukan perusahaan sekuritas oleh konsorsium

bank-bank konvensional akan memberikan keunggulan

terutama terkait kesiapan infrastruktur dan SDM. Selain

itu, basis investor dan emiten untuk perusahaan efek

syariah yang akan didirikan juga sudah lebih siap apabila

bekerja sama dengan bank induk konvensional. Sama

halnya dengan pendirian perusahaan sekuritas syariah

oleh konsorsium perusahaan sekuritas existing, pendirian

perusahaan sekuritas syariah oleh konsorsium bank induk

konvensional juga akan memberikan modal yang lebih

besar.

62

Akan tetapi, terdapat kemungkinan adanya resistensi dari

bank-bank yang harus bekerja sama dengan bank lain

untuk melakukan konsorsium. Perusahaan efek syariah

juga dapat mengalami kesulitan dalam menyesuaikan

model bisnis dan budaya kerja dengan adanya beberapa

induk yang berbeda. Apabila perusahaan efek syariah

menjadi holding dari bank-bank syariah yang sebelumnya

dimiliki oleh bank induk konvensional, bank induk

tersebut perlu melepas kepemilikannya untuk diserahkan

kepada perusahaan efek syariah.

Alternatif Skenario Pro Kontra

Pendirian perusahaan

sekuritas syariah oleh

konsorsium bank induk

konvensional untuk menjadi

holding bank syariah

1. Penanaman modal

yang lebih besar

2. Distribution channel

dari bank-bank induk

bisa lebih luas (basis

investor dan emiten)

3. Dapat menjadi holding

dari bank-bank syariah

1. Kemungkinan ada

resistensi dari bank

konvensional yang

harus melakukan

konsorsium

2. Kesulitan menyesuaikan

model bisnis dan

budaya kerja dengan

adanya tiga induk yang

berbeda

3. Bank konvensional

perlu melepas

kepemilikannya pada

bank syariah

Table 15. Pro dan Kontra Pendirian Perusahaan Syariah oleh Konsorsium Bank Induk untuk menjadi Holding Bank Syariah

8.3.3. PENDIRIAN PERUSAHAAN SEKURITAS SYARIAH BUMN

BARU ATAU PEMANFAATAN BUMN EXISTING

63

Alternatif ketiga untuk pendirian perusahan sekuritas

syariah adalah dengan mendirikan perusahaan sekuritas

syariah BUMN baru yang fokus pada fungsi investasi dan

digitalisasi. Keuntungan dari didirikannya perusahaan

sekuritas syariah baru yang merupakan BUMN adalah

adanya BUMN yang fokus pada fungsi bank investasi

syariah. Selain itu, perusahaan tersebut dapat memiliki

akses yang lebih luas untuk bersinergi dengan ekosistem

investasi di BUMN baik dari basis proyek dan emiten

maupun basis investor. Kemudian, perusahaan ini dapat

menjadi holding bank-bank syariah milik BUMN. Apabila

perusahaan efek syariah dibentuk oleh bank konvensional

BUMN, status bank syariah menjadi anak dari anak

perusahaan BUMN. Apabila perusahaan efek syariahnya

langsung dibentuk sebagai BUMN, bank syariah tetap

menjadi anak perusahaan BUMN dan tidak ada

penurunan status. Fungsi bank investasi syariah juga

dapat dilakukan oleh BUMN yang sudah ada saat ini

dengan membentuk unit bank investasi syariah pada

internal BUMN tersebut.

Akan tetapi, tentu perlu perencanaan matang termasuk

analisis pasar dan persiapan ekosistem yang akan

mendukung sustainability perusahaan. SDM dan

infrastruktur perusahaan baru ini harus dibentuk terlebih

dahulu, begitu pula dengan basis emiten dan investornya.

Dengan status sebagai BUMN, akan ada pengawasan dan

audit dari BPK atas operasional perusahaan sekuritas

syariah agar tidak menimbulkan kerugian pada negara.

Untuk itu, perlu dilakukan sosialisasi kepada BPK terkait

konsep investasi bahwa pasti ada risiko kerugian yang

ditanggung oleh perusahaan sekuritas syariah ini. Selain

itu, pembentukan BUMN baru juga akan memakan waktu

yang lama karena harus ada penanaman modal dari

pemerintah dan untuk itu perlu persetujuan dari DPR.

Alternatif pembentukan Perusahaan Baru:

1. Pendirian perusahaan sekuritas syariah BUMN baru

oleh Pemerintah

2. Konversi BUMN yang ada menjadi BUMN perusahaan

sekuritas syariah

3. Pembentukan unit bank investasi syariah pada BUMN

yang sudah ada

Alternatif Skenario Pro Kontra

Pendirian perusahaan sekuritas

syariah BUMN baru oleh

pemerintah

1. Ada BUMN yang fokus

melakukan fungsi bank

investasi syariah

2. Bisa bersinergi dengan

ekosistem BUMN lain dari

sisi investor maupun

emiten

3. Dapat menjadi holding

bank-bank syariah milik

BUMN

1. Perlu kajian lebih lanjut

terkait kelayakan bisnis

perusahaan sekuritas

syariah yang didirikan

2. Perlu ada penanaman

modal dari pemerintah

yang memerlukan

persetujuan DPR

3. Akan ada audit dari BPK,

BPK perlu diedukasi terkait

investasi syariah

Konversi BUMN yang ada menjadi

perusahaan sekuritas syariah

BUMN

1. Ada BUMN yang fokus

melakukan fungsi bank

investasi syariah

2. Bisa bersinergi dengan

ekosistem BUMN lain dari

sisi investor maupun

emiten

3. Sudah memiliki

infrastruktur dan

distribution channel yang

memadai

1. Kemungkinan ada resistensi

dari pegawai

2. Perlu ada penyesuaian

Anggaran Dasar

perusahaan

3. Perlu ada pengalihan

portofolio dan penyesuaian

akad atas segala transaksi

yang telah dilakukan

4. Akan ada audit dari BPK,

BPK perlu diedukasi terkait

investasi syariah

Table 16. Pro dan Kontra Pendirian Perusahaan Sekuritas Syariah BUMN Baru atau Pemanfaatan BUMN Existing

64

Pembentukan unit bank

investasi syariah pada BUMN

yang sudah ada

1. Ada BUMN yang fokus

melakukan fungsi bank

investasi syariah

2. Bisa bersinergi dengan

ekosistem BUMN lain dari

sisi investor maupun

emiten

3. Unit bank investasi

syariah dapat didukung

secara penuh oleh BUMN

induk

1. Fokus secara company

wide belum penuh pada

fungsi bank investasi

syariah

2. Akan ada audit dari BPK,

BPK perlu diedukasi

terkait investasi syariah

8.4. REKOMENDASI INTERVENSI PEMERINTAH

Untuk memperbesar pangsa pasar keuangan syariah,

perlu ada intervensi dan keberpihakan dari pemerintah,

mengingat kondisi pasar keuangan syariah yang belum

mencapai skala ekonomis jika dibandingkan dengan pasar

keuangan konvesional.

Dari hasil wawancara dan FGD yang telah dilakukan,

berikut adalah beberapa aspirasi yang disampaikan oleh

pihak-pihak terkait untuk mempercepat pengembangan

keuangan syariah, khususnya pasar modal syariah:

8.4.1. REKOMENDASI INTERVENSI PEMERINTAH UNTUK

MENGEMBANGKAN PASAR MODAL SYARIAH SECARA UMUM

1. Mewajibkan perusahaan BUMN untuk menerbitkan

instrumen pembiayaan berbasis syariah minimal

20% dari total kebutuhan pembiayaan perusahaan

Dengan mengeluarkan kebijakan tersebut, prospek

bisnis perusahaan sekuritas syariah dapat terjamin.

Selain itu, dengan lebih banyaknya emiten yang

menerbitkan instrumen pasar modal syariah dapat

memperkaya portfolio investasi untuk institusi

keuangan syariah secara umum, seperti bank,

manajer investasi, asuransi dan dana pensiun syariah

serta Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).

Banyaknya variasi instrumen investasi keuangan

syariah juga dapat menarik investor dari luar negeri

yang hanya ingin berinvestasi pada instrumen

dengan karakteristik khusus yang sesuai dengan nilai

syariah seperti investor dari Timur Tengah maupun

impact investor yang memperhatikan dampak sosial

dan lingkungan dari investasi yang dilakukan.

2. Mendorong peningkatan kualitas dan kuantitas

SDM industri keuangan syariah

Salah satu masalah utama pada industri pasar modal

syariah adalah kurangnya jumlah SDM berkualitas

yang memiliki pengetahuan terkait keuangan syariah.

Oleh karena itu, peningkatan jumlah SDM yang

bersertifikasi ASPM dapat memberikan pengaruh

yang signifikan terhadap perkembangan pasar modal

syariah. Selain itu, perlu ada dukungan bagi SDM

keuangan syariah yang ingin melanjutkan pendidikan

ke jenjang yang lebih tinggi, terutama untuk

mempelajari best practice dari negara-negara yang

industri keuangan syariahnya sudah lebih maju

dibandingkan Indonesia. Peningkatan kualitas dan

kuantitas SDM industri keuangan syariah akan

menunjang kualitas produk dan jasa yang disediakan

sehingga semakin banyak emiten dan investor yang

menggunakan produk dan jasa industri keuangan

syariah.

3. Mewajibkan pendanaan pembangunan infrastruktur

negara dipenuhi melalui instrumen pembiayaan

syariah dengan proporsi sebesar 20% dari total

pendanaan

Nilai pembiayaan infrastruktur yang sangat besar

juga dapat menjamin prospek bisnis perusahaan

sekuritas syariah kedepannya. Meskipun hanya

sebagian kecil yang mungkin akan dibiayai dengan

instrumen syariah, namun dampak terhadap 65

perkembangan pasar modal syariah khususnya

perusahaan sekuritas syariah sangatlah besar. Proyek

pembangunan infrastruktur negara juga dapat menjadi

underlying asset yang memiliki risiko rendah karena

keberhasilan proyek tersebut dijamin oleh negara

(sovereign risk).

4. Memberikan insentif pajak untuk penerbitan

maupun penempatan dana pada produk investasi

syariah

Berdasarkan hasil wawancara, diyakini secara pasti

oleh para pemain di pasar modal syariah bahwa

insentif pajak dapat meningkatkan jumlah investor

dan issuer secara signifikan yang pada akhirnya

memberikan akselerasi pada perkembangan industri

keuangan syariah secara keseluruhan. Perlu

dilakukan kajian yang komprehensif untuk

mengidentifikasi transaksi-transaksi keuangan syariah

yang memiliki permasalahan terkait perpajakannya.

8.4.2. REKOMENDASI INTERVENSI PEMERINTAH DALAM

PENDIRIAN PERUSAHAAN SEKURITAS SYARIAH

1. Memberi perizinan bagi UUS atau anak usaha

syariah perusahaan sekuritas dan manajer investasi

untuk melakukan leveraging kepada induknya

Apabila perusahaan sekuritas syariah didirikan dalam

bentuk UUS atau anak usaha syariah di bawah

perusahaan sekuritas yang sudah ada saat ini,

perusahaan baru tersebut dapat memanfaatkan

infrastruktur milik induknya dengan leveraging.

Dengan diperbolehkannya UUS dan anak usaha

syariah melakukan leveraging kepada induknya,

beban operasional perusahaan sekuritas syariah

dapat ditekan secara signifikan. Biaya yang dapat

dikurangi, salah satu contohnya adalah biaya untuk

investasi pembentukan sistem teknologi dan

informasi.

2. Memberi perizinan bagi bank syariah yang

melakukan fungsi investment banking

Salah satu rekomendasi skenario pembentukan bank

investasi syariah adalah dengan memberikan fungsi

investasi bagi bank syariah. Namun, skenario

tersebut masih terkendala payung hukum yang

belum sesuai karena perbankan tidak diperbolehkan

melakukan fungsi investasi di pasar modal. Oleh

karena itu, regulator perlu memberikan izin bagi

bank syariah untuk menjalankan fungsi investment

banking.

3. Memberikan penanaman modal untuk pendirian

perusahaan sekuritas syariah BUMN

Perusahaan sekuritas syariah juga dapat didirikan

dalam bentuk BUMN baru. Untuk itu, pemerintah

perlu melakukan penanaman modal. Menurut

Peraturan OJK No. 20/POJK.04/2016 tentang

Perizinan Perusahaan Efek, modal minimum yang

harus disetor untuk perusahaan efek yang

menjalankan kegiatan sebagai penjamin emisi efek

adalah Rp50 miliar. Untuk melakukan penyetoran

modal tersebut, pemerintah harus memperoleh

persetujuan dari DPR.

66

Industri keuangan

syariah di

Indonesia,

khususnya pasar

modal syariah,

masih

membutuhkan

dukungan dalam

pengembangannya

9 | KESIMPULAN

Industri keuangan syariah di Indonesia, khususnya pasar

modal syariah, masih membutuhkan dukungan dalam

pengembangannya. Beberapa permasalahan dalam

pengembangan pasar modal syariah adalah rendahnya

tingkat literasi dan inklusi pasar modal syariah pada

masyarakat, terbatasnya variasi instrumen keuangan

syariah yang diterbitkan untuk memenuhi kebutuhan

emiten, tidak likuidnya pasar sekunder sukuk, dan belum

adanya institusi yang secara fokus mengembangkan pasar

modal syariah di Indonesia. Padahal, pasar modal syariah

memiliki potensi yang dapat dimanfaatkan.

Saat ini, pemerintah membutuhkan dana yang besar

untuk pemenuhan kebutuhan pendanaan untuk

pembangunan infrastruktur. Industri keuangan syariah

seharusnya bisa ikut serta berkontribusi dalam

pendanaan pembangunan infrastruktur ini, terutama

untuk infrastruktur yang mendukung tercapainya

Sustainable Development Goals. Selain itu, terdapat

kebutuhan instrumen investasi baik jangka pendek

maupun jangka panjang untuk lembaga-lembaga

keuangan syariah. Investasi jangka pendek dibutuhkan

oleh perbankan syariah yang dalam jangka pendek ini

memiliki likuiditas berlebih tetapi belum memiliki

instrumen investasi yang memberikan imbal hasil optimal.

Investasi jangka panjang dibutuhkan oleh lembaga

keuangan syariah seperti manajer investasi, takaful, dan

dana pensiun syariah. Instrumen investasi jangka panjang

juga dibutuhkan oleh lembaga-lembaga seperti BPKH,

BPJS Ketenagakerjaan, dan BPJS Kesehatan. Industri

keuangan syariah juga dapat memanfaatkan adanya tren

hijrah di masyarakat yang mulai memiliki preferensi

terhadap investasi syariah dan tren green investor yang

memiliki preferensi terhadap investasi yang ramah

lingkungan. Secara konsep, seharusnya produk investasi

yang sesuai syariah juga memiliki perhatian terhadap

kelestarian lingkungan.

67

Untuk mengatasi permasalahan dan mengoptimalkan

potensi yang dimiliki oleh industri keuangan syariah, salah

satu langkah yang dapat dilakukan adalah dengan

mendirikan perusahaan efek yang memiliki fungsi bank

investasi syariah di Indonesia. Berdasarkan analisis

urgensi yang dilakukan dalam preliminary study ini,

perusahaan efek perlu didirikan dengan tujuan di

antaranya untuk:

1. Mengisi kesenjangan ekosistem keuangan syariah,

dimana belum ada perusahaan sekuritas full-fledged

syariah yang dapat lebih fokus mendorong

penerbitan instrumen-instrumen keuangan syariah

yang dapat dimanfaatkan oleh bank syariah sebagai

instrumen likuiditas maupun instrumen investasi

jangka panjang.

2. Menjadi market maker pasar sekunder penjualan

sukuk agar pasar sekunder sukuk menjadi lebih likuid.

3. Mempercepat inovasi-inovasi produk keuangan

syariah khususnya pasar modal syariah.

4. Membantu bank-bank syariah dalam

mengembangkan produk-produk investasi syariah.

5. Membantu percepatan peningkatan literasi pasar

modal syariah.

Di Indonesia, fungsi bank investasi yang penting untuk

mendukung perkembangan pasar modal syariah adalah

penjamin emisi efek dan perantara perdagangan efek.

Fungsi-fungsi ini di Indonesia dilakukan oleh perusahaan

sekuritas sehingga bentuk perusahaan efek yang

direkomendasikan adalah perusahaan sekuritas.

Preliminary study ini juga mengidentifikasi alternatif

skenario pembentukan perusahaan sekuritas syariah yang

dapat dilakukan. Alternatif tersebut di antaranya adalah:

1. Pemanfaatan Perusahaan Sekuritas Existing

a. Pembentukan Unit Usaha Syariah oleh

perusahaan sekuritas yang sudah ada

b. Pendirian anak usaha (subsidiary) syariah oleh

perusahaan sekuritas yang sudah ada

c. Konversi perusahaan sekuritas yang ada saat ini

menjadi perusahaan sekuritas syariah

d. Pendiriaan perusahaan sekuritas syariah oleh

konsorsium perusahaan sekuritas yang sudah

ada

2. Pemanfataan Bank Syariah Existing

a. Pembentukan direktorat bank investasi pada

bank syariah yang sudah ada

b. Pendirian anak usaha (subsidiary) perusahaan

sekuritas oleh bank syariah yang sudah ada

c. Pendirian perusahaan sekuritas syariah oleh

konsorsium bank induk konvensional untuk

menjadi holding bank syariah

3. Pendirian perusahaan sekuritas syariah BUMN baru

atau pemanfaatan BUMN Existing

a. Pendirian perusahaan sekuritas syariah BUMN

baru oleh Pemerintah

b. Konversi BUMN yang ada menjadi perusahaan

sekuritas syariah BUMN

c. Pembentukan unit bank investasi syariah pada

BUMN yang sudah ada

Berdasarkan diskusi-diskusi yang sudah dilakukan,

preliminary study ini merekomendasikan agar didirikan

perusahaan sekuritas syariah baru yang bersifat full-

fledge. Perusahaan sekuritas syariah ini dapat didirikan

sebagai anak usaha dari perusahaan sekuritas, bank, atau

lembaga pembiayaan infrastruktur yang sudah ada saat

ini. Perusahaan yang sudah ada ini dapat membentuk

anak usaha secara individu maupun konsorsium dengan

perusahaan-perusahaan lain. Perusahaan sekuritas

syariah juga dapat dibentuk sebagai BUMN oleh

pemerintah Indonesia. Perusahaan sekuritas existing yang

saat ini telah memfasilitasi penjaminan emisi efek syariah

dan perantara perdagangan efek syariah juga

direkomendasikan untuk membentuk unit syariah yang

lebih fokus melakukan fungsi bank investasi syariah.

Adanya perusahaan sekuritas syariah yang berdiri sendiri

dapat memastikan adanya institusi yang secara fokus

melaksanakan fungsi-fungsi bank investasi yang

dibutuhkan untuk mengembangkan pasar modal syariah

di Indonesia. Apabila perusahaan sekuritas dibentuk

sebagai anak usaha dari lembaga keuangan yang ada saat

ini, perusahaan tersebut dapat memperoleh dukungan

berupa SDM, infrastruktur, maupun basis emiten/proyek

dan investor yang telah dimiliki oleh induknya. Apabila

dibentuk sebagai BUMN, perusahaan sekuritas syariah

akan memiliki akses yang lebih luas pada ekosistem

investasi di BUMN baik dari basis proyek dan emiten

maupun basis investor. 68

Di luar pendirian perusahaan efek syariah, diperlukan

dukungan dari pemerintah untuk pengembangan pasar

modal syariah. Pemerintah dapat mendorong

perusahaan BUMN untuk menerbitkan instrumen

pembiayaan berbasis syariah minimal 20% dari total

kebutuhan pembiayaan perusahaan, mendorong

pemenuhan kebutuhan pendanaan pembangunan

infrastruktur melalui instrumen pembiayaan syariah

minimal 20% dari total kebutuhan pendanaan, dan

memberikan insentif pajak untuk penerbitan maupun

penempatan dana pada produk investasi syariah. Selain

itu, berdasarkan alternatif pendirian perusahaan sekuritas

syariah yang direkomendasikan, pemerintah dapat

memberikan dukungan berupa pemberian izin bagi UUS

atau anak usaha syariah perusahaan sekuritas dan

manajer investasi untuk melakukan leveraging kepada

induknya atau pemberian penanaman modal untuk

pendirian perusahaan sekuritas syariah BUMN.

69

Topik Interview Statements

Pasar Modal Syariah

Sukuk “Banyak perusahaan menerbitkan sukuk karena keinginan dari direksinya, bukan karena

melihat sukuk sebagai alternatif pembiayaan”

"Bank seringkali hold to maturity sukuk karna dilihat liquid dan meminta premium, hal ini

menjadi lebih menguntungkan untuk di-htm. Oleh karena itu, pasar sukuk semakin tidak

liquid"

Tambahan cost untuk sukuk tidak signifikan secara bisnis”

“Emiten enggan menerbitkan sukuk karena sudah terbiasa dengan obligasi”

“Emiten memiliki kepentingan untuk menerbitkan sukuk karena dapat memperluas

portfolio investornya.”

“Potensi utama dari pasar modal syariah itu adalah awareness para pimpinan di bisnis

mulai muncul untuk hijrah ke syariah"

“Proporsi besar yang masuk ke sukuk korporasi di Indonesia adalah reksadana lokal"

Penyerapan sukuk oleh investor bukanlah suatu masalah.”

“Bukan masalah biaya, namun pricing sukuk yang selalu lebih tinggi menjadi alasan saya

belum menerbitkan sukuk”

Perkembangan Pasar “Salah satu alasan Bank Syariah market share-nya rendah karena belum ada peran

pemerintah yg cukup. “

“Regulasi dan peraturan yang longgar menjadi salah satu alasan Malaysia dapat lebih

berkembang “

Sumber Daya Manusia “Permsalahannya bukanlah ide pembuatan institusinya, namun cara mendapatkan SDM

yang bisa menjalankan idenya dengan baik.”

“SDM di unit syariah adalah layer 2, sementara di bank induk diberikan yang terbaik.

Literasi Stakeholder “Salah satu yang perlu diperhatikan adalah literasi terkait pasar modal syariah dari seluruh

stakeholder. Banyak issuer yg gapaham, sebenarnya bisa nerbitin sukuk tp merasa gak

bisa.”

“Emiten itu perlu juga untuk diedukasi secara komersil dan practicality mengenai produk

syariah, tidak hanya dari segi kepercayaaan”

“Perlu dibuat istilah2 yang universal dalam transaksi syariah yang dapat menggantikan

istilah2 arab”

Manajer Investasi“Proporsi besar yang masuk ke sukuk corporate di Indonesia adalah reksadana lokal

sehingga bisa diberi insentif kepada manajer-manajer investasi.”

“Reksa dana syariah belum terlalu berkembang dari sisi produk karena memang sedikit

instrumen yang tersedia di pasar”

LAMPIRAN

Tabel Lengkap Interview Statements

Investor “Yang paling efektif menghimpun dana yang sifatnya syariah adalah melalui pemuka

agama”

“Masih banyak investor syariah yang memasukkan dananya ke bank syariah. Masih kecil

penempatan dana ke pasar modal”

“Konsumen retail untuk sekuritas potensinya besar, tapi di lapangan masih sulit karna

ada settlement risk yg juga perlu biaya.”70

Topik Interview Statements

Bank Investasi Syariah

Bentuk Bank Investasi

Syariah“Banyak pembuatan institusi yang dijalankannya tidak konsisten sehingga hasilnya kacau.

Oleh karena itu, saya tidak setuju jika harus membuat institusi baru.

“Ada banyak permasalahan yang akan dihadapi dalam pembuatan bank investasi syariah

dari nol (institusi baru), seperti harus menyiapan modal dan sistem sendiri.”

“Kami belum melihat urgensi pembuatan bank investasi syariah saat ini”

“Kalo mengenai perlunya bank investasi syariah? Perlu! Tetapi masyarakat harus diedukasi

juga mengenai industri keuangan syariah”

“Jika ingin membentuk bank investasi syariah, lebih baik terpisah secara legal”

“Mandiri sekuritas melihat potensi pasar syariah sangat besar di Indonesia. Khusus untuk

perbankan investasi, mandiri melihat adanya dedicated entity itu sangat penting.”

“Bentuknya lebih baik bank investasi syariah sendiri karena akan lebih fokus

pengelolaannya dan akselerasi pertumbuhannya bisa lebih cepat”

“Untuk kondisi saat ini, belum perlu dibentuk bank investasi syariah karena isu sebenarnya

adalah pada emiten yang masih sedikit menerbitkan sukuk”

Tahapan

Pembentukan “Lebih baik mendirikan unit khusus syariah terlebih dahulu di sekuritas, lalu personil mulai

diequip ASPM secara bertahap

“Adanya enforcement untuk pembentukan bank investasi syariah itu baik, kasih tenggat

waktu aja, sama dengan kasus bank.

“Baik bentuknya anak usaha sekuritas, bank syariah ataupun pembuatan institusi baru

dapat dilakukan (doable) pada tahapnya masing-masing, tapi harus diawali dengan unit”

“Perlu beri keleluasan untuk bank investasi memilih kapan untuk spin off unit usaha

syariah karena secara practical juga bank investasi harus menghitung untung ruginya,

justifikasi bisnis harus jelas”

Topik Interview Statements

Intervensi Pemerintah

Situasi dan

Rekomendasi“Perlu adanya keberpihakan regulator kepada industri syariah”

“Diperlukan kebiajakan mendorong (push incentive) berupa instruksi pada BUMN untuk

memerbitkan sukuk dengan proprsi tertentu. Selain itu dapat juga dilakukan kebijkan

menarik (pull incentive) berupa relaksasi pajak. Dan di Indonesia tidak ada dua2nya

sehingga perlu diterapkan salah satu minimal. Dan yang lebih feasible dan mudah adalah

push incentive dibandingkan pajak.”

71

Pendirian Bank Investasi

SyariahIsu Kutipan dari Interview

Peran Pemerintah

Perlu dorongan dan

penetapan target

milestone persiapan

pembentukan bank

investasi syariah

“Sebaiknya diberikan enforcement dan tenggat waktu untuk target-target

tertentu, contohnya dalam 2 tahun 20% SDM sekuritas harus

bersertifikasi ASPM dan dalam 5 tahun UUS harus spin-off.”

“Diperlukan push incentive berupa instruksi pada BUMN untuk

menerbitkan sukuk dengan proporsi tertentu, kemudian didukung oleh

pull incentive berupa relaksasi pajak.”

Urgensi Bank Investasi

Syariah

Berbagai pandangan

urgensi pembentukan

bank investasi syariah

“Kami belum melihat urgensi bank investasi syariah, yang penting adalah

mendorong emiten menerbitkan instrumen syariah”

“Bank investasi syariah sebagai satu entitas sendiri perlu dibentuk agar

ada perusahaan yang fokus pada fungsi investasi syariah”

Pendirian Bank Investasi

Syariah

1. UUS/anak usaha

perusahaan sekuritas

dan manajer investasi

2. Direktorat/anak

usaha investasi bank

syariah

3. Entitas bank

investasi syariah baru

“Pembentukan anak usaha syariah sekuritas, anak usaha bank investasi

pada bank syariah, ataupun institusi baru semuanya dapat dilakukan.”

“Banyak pembuatan institusi yang dijalankannya tidak konsisten sehingga

hasilnya kacau. Oleh karena itu, saya tidak setuju jika harus membuat

institusi baru.

“Ada banyak permasalahan yang akan dihadapi dalam pembuatan bank

investasi syariah dari nol (institusi baru), seperti harus menyiapan modal

dan sistem sendiri.”

“Kami belum melihat urgensi pembuatan bank investasi syariah saat ini”

“Kalo mengenai perlunya bank investasi syariah? Perlu! Tetapi

masyarakat harus diedukasi juga mengenai industri keuangan syariah”

“Jika ingin membentuk bank investasi syariah, lebih baik terpisah secara

legal”

“Mandiri sekuritas melihat potensi pasar syariah sangat besar di

Indonesia. Khusus untuk perbankan investasi, mandiri melihat adanya

dedicated entity itu sangat penting.”

“Bentuknya lebih baik bank investasi syariah sendiri karena akan lebih

fokus pengelolaannya dan akselerasi pertumbuhannya bisa lebih cepat”

“Untuk kondisi saat ini, belum perlu dibentuk bank investasi syariah

karena isu sebenarnya adalah pada emiten yang masih sedikit

menerbitkan sukuk”

72