P3 k dak 2012
-
Upload
razitakhalyla -
Category
Documents
-
view
630 -
download
2
Transcript of P3 k dak 2012
POKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN POKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAK DALAM APBDDAK DALAM APBD
DIREKTORAT JENDERAL KEUANGAN DAERAH KEMENTERIAN DALAM NEGERI
TAHUN 2011
1http://aksarafirdaus.blogspot.com
DANA PERIMBANGAN
DANA OTSUS DANPENYESUAIAN
DBH
DAU
DAK
DANA OTSUS PAPUA
DANA OTSUS NAD
DANA INFRAS PAPUA
TAMBAHAN PENGHASILAN GURU
DANA PENYES
DBH PBB
DBH PPH
DBH KEHUTANAN
DBH PERT UM
DBH PERIKANAN
DBH MIGAS
DBH CUKAI
DBH PAJAKDBH PAJAK
DBH SDADBH SDA
DANA INFRAS PAPUA BARAT
DANA OTSUS PAPUA BARAT
DBH PANAS BUMI
DANA INSENTIF DAERAH
Ruang Lingkup Transfer Ke Daerah
TUNJANGAN PROFESI GURU
DANA OTSUS
B O S2
PKDPP 58/2005
PERDA •PERMENDAGRI 13 /2006
-PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Peraturan KDH
UU 17/2003UU 32/2004UU 33/2004UU 1/2004UU 15/2004UU 25/2004PP 55/2005
OMNIBUS REGULATIONS
•PERMENDAGRI 59 /2007
•PERMENDAGRI 20/2009•PERMENDAGRI 59/2010
•PERMENDAGRI 21/2011
•PERMENDAGRI 22/20113
PENGELOLAAN KEUANGAN
DAERAH
PENGELOLAAN KEUANGAN
DAERAH
PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN
PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN
AKUNTANSI DAN PELAPORAN
RUANG LINGKUP PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
4
STRUKTUR PENDAPATAN APBD STRUKTUR PENDAPATAN APBD A.A. Pendapatan Asli Daerah:Pendapatan Asli Daerah:
1.1. Pajak DaerahPajak Daerah2.2. Retribusi DerahRetribusi Derah3.3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang DipisahkanHasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan4.4. Lain-lain PAD yang sahLain-lain PAD yang sah
A.A. Dana Perimbangan:Dana Perimbangan:1.1. Dana Bagi HasilDana Bagi Hasil2.2. Dana Alokasi UmumDana Alokasi Umum3.3. Dana Alokasi KhususDana Alokasi Khusus
A.A. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah:Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah:1.1. HibahHibah2.2. Dana DaruratDana Darurat3.3. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnyaDana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya4.4. Dana Penyesuaian & Dana OTSUSDana Penyesuaian & Dana OTSUS5.5. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemda lainnyaBantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemda lainnya
5http://aksarafirdaus.blogspot.com
NO URAIAN WAKTU KETA. KUA, PPAS dan RAPBD
1. Penyusunan RKPD Akhir bulan Mei
2. Penyampaian KUA dan PPAS kpd KDH
Minggu I bulan Juni 1 bulan
3. Penyampaian KUA dan PPAS oleh KDH ke DPRD
Pertengahan bulan Juni 3 minggu
4. KUA dan PPAS disepakati antara KDH & DPRD
Akhir bulan Juli
5. SE KDH perihal Pedoman RKA-SKPD Awal bulan Agustus 1 minggu
6. Penyusunan RKA-SKPD & RKA-PPKD Mg I Agustus s/d Mg I Oktober 2 1/2 bulan
7. Penyampaian RAPBD kpd DPRD Minggu pertama bulan Oktober 2 bulan
8. Pengambilan Kep.Bersama (DPRD & KDH)
Paling lama 1 (satu) bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan (bulan Nopember)
9. Hasil evaluasi RAPBD 15 hari kerja ( bulan Desember)
10. Penetapan Perda ttg APBD & Raperkada ttg Penjabaran APBD sesuai dgn hasil evaluasi
Akhir Desember (31 Desember)
6
KEBIJAKAN PENGANGGARAN DALAM APBD
AKIBAT DAMPAK ADANYA KETERLAMBATAN
PENYAMPAIAN JUKNIS KE DAERAH DAN PAGU ALOKASI DEFINITIF
AKIBAT DAMPAK ADANYA KETERLAMBATAN
PENYAMPAIAN JUKNIS KE DAERAH DAN PAGU ALOKASI DEFINITIF
7http://aksarafirdaus.blogspot.com
PENGANGGARAN PENGANGGARAN PAGU ALOKASI & KEG. DAK PAGU ALOKASI & KEG. DAK
Dalam hal Pemerintah Daerah menerima pagu alokasi DAK setelah kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Pagu Anggaran Sementara (PPAS) ditetapkan (mengalami keterlambatan), dpt ditampung langsung dalam pembahasan RAPBD dgn terlebih dahulu mencantumkan klausul kesepakatan KUA dan PPAS
PERMENDAGRI 20/2009
8http://aksarafirdaus.blogspot.com
PENCANTUMAN KLAUSUL PENCANTUMAN KLAUSUL DALAM KUA DAN PPAS DALAM KUA DAN PPAS
TUJUAN :•utk menyepakati pagu alokasi & penggunaan DAK dalam rancangan Perda tentang APBD•utk menjaga konsistensi antara materi KUA dan PPAS dgn prog & keg DAK yang ditetapkan dalam APBD.
9
“Sambil menunggu pagu alokasi DAK yang ditetapkan Pemerintah tersebut langsung ditampung dan/atau disesuaikan pada saat proses pembahasan RAPBD, mengacu pada petunjuk teknis DAK, tanpa perlu melakukan perubahan Nota Kesepakatan KUA dan PPAS”.
PENCANTUMAN KLAUSUL DALAM KUA & PPAS UTK PENYESUAIAN PAGU DEFINITIF DAK
(Permendagri 20/2009)
PAGU DEFINITIF
ALOKASI DAK
NOTA KESEPAKATAN KUA DAN PPAS :
KONSISTENSI KUA & PPAS DGN RAPBD(Psl 44 (2) PP 58/2005)
Hasil Kesepakatan Panja Belanja Daerah DPR
Petunjuk TeknisMasing-masing bidang DAK
Persetujuan bersamaRAPBD (31 Desember)
10
1.Alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) dapat dianggarkan sebagai pendapatan daerah, sepanjang telah ditetapkan dalam APBN Tahun Anggaran 2012.
2.Dalam hal pemerintah daerah akan memperoleh DAK Tahun Anggaran 2012 setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2012 ditetapkan, maka pemerintah daerah menganggarkan DAK dimaksud dengan cara terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2012 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD;
3. Selanjutnya DAK dimaksud ditampung dalam peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2012.
Pedoman Penyusunan APBD TA 2012 Permendagri 22 Tahun 2011
11
APABILA PELAKSANAAN
KEGIATAN MENDAHULUI PERUBAHAN
APBD
Menetapkan Peraturan Kepala Daerah ttg Perubahan Penjabaran APBD dan memberitahukan kepada Pimpinan DPRD;
Lebih lanjut, ditampung dalam Perda ttg Perubahan APBD pd kode program/kegiatan berkenaan
.
Menyusun RKA-SKPD dan mengesahkan DPA-SKPD sebagai dasar pelaksanaan kegiatan;
DAMPAK ADANYA KETERLAMBATAN Penyampaian Juknis ke daerah & Pagu Alokasi Definitif
12
Pasal 77 ayat (12) Permendagri Nomor 59 Tahun 2007
Lampiran kode rekening merupakan daftar nama rekening dan kode rekening yang tidak merupakan acuan baku dalam penyusunan kode rekening yang pemilihannya disesuaikan dengan kebutuhan objektif dan nyata sesuai karakteristik daerah.
Daerah diberikan diskresi untuk menambah/membuat program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan daerah, yang nomenklaturnya belum terdapat dalam Lampiran A.VII Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 (Lampiran kode Program dan Kegiatan)
DISKRESI PENAMBAHAN DISKRESI PENAMBAHAN PROGRAM PROGRAM
DAN KEGIATANDAN KEGIATAN
13
1 01 PENDIDIKAN
PROGRAM DAN KEGIATAN PROGRAM DAN KEGIATAN PADA LAMPIRAN A.VII PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 PADA LAMPIRAN A.VII PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006
(Jo. PERMENDAGRI 21 TAHUN 2011)(Jo. PERMENDAGRI 21 TAHUN 2011)
1 01 xx 16 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
1 01 xx 16 01 Pembangunan gedung sekolah
1 01 xx 16 02Pembangunan rumah dinas kepala sekolah, guru, penjaga sekolah
1 01 xx 16 03 Penambahan ruang kelas sekolah
1 01 xx 16 04 Penambahan ruang guru sekolah
1 01 xx 16 05 Pembangunan laboratorium dan ruang praktikum sekolah
1 01 xx 16 06 Pembangunan ruang locker siswa
1 01 xx 16 79 dst…………
14
1 02 KESEHATAN
PROGRAM DAN KEGIATAN PROGRAM DAN KEGIATAN PADA LAMPIRAN A.VII PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 PADA LAMPIRAN A.VII PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006
(Jo. PERMENDAGRI 21 TAHUN 2011)(Jo. PERMENDAGRI 21 TAHUN 2011)
1 02 xx 15 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
1 02 xx 15 01 Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan
1 02 xx 15 02 Peningkatan pemerataan obat dan perbekalan kesehatan
1 02 xx 15 03Peningkatan keterjangkauan harga obat dan perbekalan kesehatan terutama untuk penduduk miskin
102
xx 15 04 Peningkatan mutu pelayanan farmasi komunitas dan rumah sakit
102
xx 15 05 Peningkatan Mutu Penggunaan Obat dan Perbekalan Kesehatan
102
xx 15 06 Monitoring, evaluasi dan pelaporan
102
xx 15 07 Dst……………..
15
1 03 PEKERJAAN UMUM
PROGRAM DAN KEGIATAN PROGRAM DAN KEGIATAN PADA LAMPIRAN A.VII PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 PADA LAMPIRAN A.VII PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006
(Jo. PERMENDAGRI 21 TAHUN 2011)(Jo. PERMENDAGRI 21 TAHUN 2011)
1 03 xx 15 Program pembangunan jalan dan jembatan
1 03 xx 15 01 Perencanaan pembangunan jalan
1 03 xx 15 02 Survei kontur jalan dan jembatan
1 03 xx 15 03 Pembangunan jalan
1 03 xx 15 04 Perencanaan pembangunan jembatan
1 03 xx 15 05 Pembangunan jembatan
1 03 xx 15 06 Monitoring, evaluasi dan pelaporan
1 03 xx 15 07 Dst……………..
16
1 08 LINGKUNGAN HIDUP
PROGRAM DAN KEGIATAN PROGRAM DAN KEGIATAN PADA LAMPIRAN A.VII PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 PADA LAMPIRAN A.VII PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006
(Jo. PERMENDAGRI 21 TAHUN 2011)(Jo. PERMENDAGRI 21 TAHUN 2011)
1 08 xx 16 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
1 08 xx 16 01 Koordinasi penilaian Kota Sehat/Adipura
1 08 xx 16 02 Koordinasi penilaian langit biru
1 08 xx 16 03 Pemantauan Kualitas Lingkungan
1 08 xx 16 04 Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup
1 08 xx 16 05 Koordinasi penertiban kegiatan Pertambangan Tanpa Izin (PETI)
1 08 xx 16 06 Pengelolaan B3 dan Limbah B3
1 08 xx 16 07 Pengkajian dampak lingkungan
1 08 xx 16 ... Dst...........
17
1 12 Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera 1 12 xx15 Program Keluarga Berencana
1 12 xx1501 Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin
1 12 xx1502 Pelayanan KIE1 12 xx1503 Peningkatan Perlindungan Hak Reproduksi Individu 1 12 xx1504 Promosi Pelayanan Khiba1 12 xx1505 Pembinaan Keluarga Berencana1 12 xx1506 Pengadaan sarana mobilitas tim KB keliling1 12 xx1507 Dst…………….. 1 12 xx16 Program Kesehatan Reproduksi Remaja1 12 xx1601 Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) 1 12 xx1602 Memperkuat dukungan dan partisipasi masyarakat 1 12 xx1603 Dst……………..
PROGRAM DAN KEGIATAN PROGRAM DAN KEGIATAN PADA LAMPIRAN A.VII PERMENDAGRI 13 TAHUN PADA LAMPIRAN A.VII PERMENDAGRI 13 TAHUN
2006 2006 (Jo. PERMENDAGRI 21 TAHUN 2011)(Jo. PERMENDAGRI 21 TAHUN 2011)
18
2 01 PERTANIAN
PROGRAM DAN KEGIATAN PROGRAM DAN KEGIATAN PADA LAMPIRAN A.VII PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 PADA LAMPIRAN A.VII PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006
(Jo. PERMENDAGRI 21 TAHUN 2011)(Jo. PERMENDAGRI 21 TAHUN 2011)
2 01 xx 18 Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan
2 01 xx 18 01 Penelitian dan pengembangan teknologi pertanian/perkebunan tepat guna
2 01 xx 18 02 Pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian/perkebunan tepat guna
2 01 xx 18 03 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana teknologi pertanian/perkebunan tepat guna
2 01 xx 18 04 Kegiatan penyuluhan penerapan teknologi pertanian/perkebunan tepat guna
2 01 xx 18 05 Pelatihan dan bimbingan pengoperasian teknologi pertanian/perkebunan tepat guna
2 01 xx 18 06 Pelatihan penerapan teknologi pertanian/perkebunan modern bercocok tanam
2 01 xx 18 07 Monitoring, evaluasi dan pelaporan
2 01 xx 18 08 Dst……………..19
Pencantuman Sumber Pendanaan Atas Belanja Yang Pencantuman Sumber Pendanaan Atas Belanja Yang Telah DiarahkanTelah DiarahkanPERMENDAGRI 21 TAHUN 2011 PERMENDAGRI 21 TAHUN 2011 (Pasal 102 ayat (2) huruf b)(Pasal 102 ayat (2) huruf b)
Kegiatan yang Anggarannya Telah Diarahkan Penggunaannya, Harus Mencantumkan Sumber Pendanaannya di dalam kolom penjelasan Penjabaran APBD.
Seperti :
Dana Bagi Hasil Dana Reboisasi (DBH-DR), Dana Alokasi Khusus (DAK) , Dana Penyesuaian Dan Otonomi Khusus, Hibah, Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus, Pinjaman Daerah serta Sumber Pendanaan Lainnya Yang Kegiatannya Telah Ditentukan.
20http://aksarafirdaus.blogspot.com
KODE REKENING URAIANJUMLAH
(Rp) PENJELASAN
1 2 3 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9
2 1 X18
Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan
2 1 X18
02
Pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian/perkebunan tepat guna 1.000.000.000
DAK L H TA 2011PMK No : 126/PMK.07/2010
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA*)...PENJABARAN APBD
TAHUN ANGGARAN …. .
Urusan Pemerintahan : 2.01 PertanianOrganisasi : 2.01.x.xx xx Dinas Pertanian
21http://aksarafirdaus.blogspot.com
Barang/aset atas belanja kegiatan DAK Barang/aset atas belanja kegiatan DAK Bidang Pertanian, Perikanan & KehutananBidang Pertanian, Perikanan & Kehutanan
Barang/aset daerah yang bersumber dari DAK Bidang Pertanian, Perikanan dan Kehutanan dapat diberikan melalui hibah kepada kelompok masyarakat dengan kriteria yang selektif dan mempertimbangan aspek efisiensi, efektivitas dan memiliki manfaat yang besar apabila barang/aset tersebut dikelola dan diserahkan menjadi tanggung jawab pokmas. spt : - irigasi, talud (Pertanian)
- bangunan kolam pembibitan/ BBI, pancing, jaring (Perikanan)
- pohon (Kehutanan)22http://aksarafirdaus.blogspot.com
PENGATURAN PENGATURAN PENGADAAN BARANG DAN JASAPENGADAAN BARANG DAN JASAdalam rangka yang akan diserahkan kepada dalam rangka yang akan diserahkan kepada
Masyarakat dan Pihak ke-3Masyarakat dan Pihak ke-3
Belanja barang/jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang dan jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (duabelas) bulan dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah, termasuk barang yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat atau pihak ketiga.
(Pasal 50 ayat (1) Permendagri 21 Tahun 2011)
Penganggaran untuk pengadaan barang (termasuk berupa aset tetap) yang akan diserahkan atau dijual kepada pihak ketiga/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan, dianggarkan pada jenis belanja barang dan jasa.(Permendagri 22 Tahun 2011)
23
http://aksarafirdaus.blogspot.com
Perubahan Tujuan dan Sasaran Perubahan Tujuan dan Sasaran Penggunaan DAKPenggunaan DAK
Apabila terjadi perubahan tujuan dan sasaran penggunaan DAK dari yang telah ditetapkan dalam petunjuk teknis DAK dan/atau Perda tentang APBD, maka sebelum dilaksanakan perubahan perlu dikonsultasikan untuk mendapat persetujuan dari Menteri teknis terkait setelah terlebih dahulu mendapat pertimbangan Menteri Dalam Negeri, yang selanjutnya dijadikan dasar persetujuan DPRD.
Permendagri 20/200924
http://aksarafirdaus.blogspot.com
DANA PENDAMPINGDANA PENDAMPINGPermendagri 20 tahun 2009 Permendagri 20 tahun 2009 Pengelolaan Keuangan DAK di DaerahPengelolaan Keuangan DAK di Daerah
Penyusunan RKA-SKPD untuk dana pendamping dilakukan menyatu dengan kegiatan DAK. RKA-SKPD memuat informasi atas capaian sasaran program, indikator masukan, keluaran dan hasil dari setiap tolok ukur kinerja kegiatan yang direncanakan.
25http://aksarafirdaus.blogspot.com
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAHKEGIATAN DAK BIDANG ....................
Formulir
RKA - SKPD 2.2.1Provinsi/Kabupaten/Kota …….Tahun Anggaran …...
Urusan Pemerintahan : x. xx. ………………….Organisasi : x. xx. xx. …Program : x. xx. xx. xx. ………………….Kegiatan : x. xx. xx. xx. xx. ………………….Lokasi kegiatan : ………………….Jumlah Tahun n-1 : Rp .................. (......................................................)Jumlah Tahun n : Rp ................ (.........................................................)Jumlah Tahun n+1 : Rp .................. (.......................................................)Jumlah Tahun n+2 : Rp .................. (........................................................)Jumlah Tahun n+3 : Rp .................. (........................................................)
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja
Target Kinerja
D A K Dana Pendamping JumlahCapaian Program 1.000.000.000 100.000.000 (10%)
Masukan
KeluaranHasil 1.100.000.000Kelompok Sasaran Kegiatan : ……………
Rincian Anggaran Belanja Langsung menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rekening
Uraian Rincian Penghitungan Jumlah (Rp)volume satuan Harga satuan
1 2 3 4 5 6=(3 x 5)x x x xx xx
Jumlah
……..,tanggal………..Kepala SKPD
(nama lengkap)Keterangan :Tanggal Pembahasan :Catatan Hasil Pembahasan :
Tim Anggaran Pemerintah Daerah:No Nama NIP Jabatan Tandatangan
26
KEGIATAN LANJUTANPasal 31 Permendagri 20 Tahun 2009
27http://aksarafirdaus.blogspot.com
Dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran DAK, terhadap sisa tender pelaksanaan kegiatan DAK, agar pemerintah daerah menggunakannya untuk menambah target dan capaian sasaran kinerja kegiatan DAK yang telah ditetapkan dalam petunjuk teknis DAK masing-masing bidang.
Apabila sisa tender tersebut tidak dapat dimanfaatkan pada tahun berkenaan dan harus dilaksanakan pada tahun anggaran berikutnya tetap menggunakan petunjuk teknis tahun anggaran berkenaan.
SISA TENDER PELAKSANAAN DAKPermendagri 22 Tahun 2011 : Pedoman Penyusunan APBD TA 2012
28http://aksarafirdaus.blogspot.com
APBD : Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah KUA : Kebijakan Umum APBD PAD : Pendapatan Asli Daerah PPAS : Prioritas Plafon Anggaran Sementara PPKD : Pejabat Pengelola Keuangan Daerah PPTK : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan RKA-SKPD : Rencana Kerja Anggaran SKPD BUD : Bendahara Umum Daerah DPA-SKPD : Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD DPPA-SKPD : Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran SKPD DPA-L : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan RKPD : Rencana Kerja Pemerintah Daerah RPJM : Rencana Pembangunan Jangka Menengah RPJMD : Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
PERISTILAHAN DALAM APBD
29http://aksarafirdaus.blogspot.com
SiLPA : Sisa Lebih Perhitungan Anggaran TA Sebelumnya SILPA : Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berjalan SKPD : Satuan Kerja Perangkat Daerah SKPKD : Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah SPM : Standar Pelayanan Minimal SPD : Surat Penyediaan Dana SPP : Surat Perintah Pembayaran SP2D : Surat Perintah Pencairan Dana SPM : Surat Perintah Membayar SPM-LS : Surat Perintah Membayar Langsung SPM-UP : Surat Perintah Membayar Uang Persediaan SPM-GU : Surat Perintah Membayar Ganti Uang Persediaan SPM-TU : Surat Perintah Membayar Tambahan Uang TAPD : Tim Anggaran Pemerintah Daerah
30http://aksarafirdaus.blogspot.com
TERIMA KASIH
DIREKTORAT FASILITASI DANA PERIMBANGANDITJEN KEUANGAN DAERAH
KEMENTERIAN DALAM NEGERITELP/FAX 021 3504042
31http://aksarafirdaus.blogspot.com