P U T U S A N NOMOR 112 / PDT / 2015/ PT MDN DEMI … · Tahun 1925 No. 448 Jo. Undang-Undang No. 9...
Transcript of P U T U S A N NOMOR 112 / PDT / 2015/ PT MDN DEMI … · Tahun 1925 No. 448 Jo. Undang-Undang No. 9...
P U T U S A N
NOMOR 112 / PDT / 2015/ PT MDN
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI MEDAN, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata
dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini
dalam perkara antara :
KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA RI, berkedudukan di Jalan
Medan Merdeka Selatan No. 13 Jakarta 10110, dalam hal ini
diwakili oleh Kuasanya : 1. Hambra, 2. Rini Widyastuti, 3.
August Harris, 4. Yudi Yudhawan, 5. Parlautan Napitupulu, 6.
Fahresha Muchtar, 7. Nani Sukamto dan 8. Agus Supriyanto,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 2 Juli 2013,
selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai PEMBANDING semula
PELAWAN ;
---------------------------------- L A W A N -----------------------------
1. PT. ARGA CITRA KHARISMA, berkedudukan di Medan, beralamat di Jalan Timor
No. 1 Kelurahan Gang Buntu, Kecamatan Medan Timur,Kota
Medan, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : 1. Hakim Tua
Harahap, SH, MH, 2. Joni Asmono, SH, 3. Rizal Sihombing,
SH, 4. Raja Paisal Harahap, SH, 5.Torang Manurung, SH dan
6.Iwan Rohman Harahap, SH, Para Advokat berkantor pada Kantor
Hukum Duta Keadilan beralamat di Jalan Prof. HM. Yamin, SH,
Komplek Serdang Mas Blok B No. 9 Medan, berdasarkan Surat
Kuasa Khusus tertanggal 16 September 2013, selanjutnya dalam
hal ini disebut sebagai TERBANDING I semula TERLAWAN I
2. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. Kepala Badan Pertanahan
Republik Indonesia Cq. Kepala Kantor Wilayah Badan
Pertanahan Nasional Propinsi Sumatera Utara Cq. Kepala
Kantor Pertanahan Kota Medan, berkedudukan di Medan,
beralamat di Jalan Abdul Haris Nasution, Pangkalan Masyhur
Medan, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya : 1. Rotua Noviyanti,
SH, 2. Haris Syahbana Pasaribu, SH, 3. Sabirin, SH dan 4.
Robert Silalahi Kesemuanya Pegawai Kantor Pertanahan Kota
Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.477/SK-
2
12.71/VIII/2013 dan Surat Perintah Tugas No. 910/SPT-
12.71/VIII/2013 masing - masing tertanggal 27 Agustus 2013,
selanjutnya disebut sebagai TERBANDING II semula
TERLAWAN II ;
3. PEMERINTAH KOTA MEDAN, berkedudukan di Medan,beralamat di Jalan
Maulana Lubis, Medan, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya 1.
Soritua, SH, 2. Bambang, SH, 3. Iskandar, SmHk, 4. Albert
Yasokhi Lase, SH, MH dan 5. Deus Levolt Sihombing, SH
Kesemuanya Pegawai pada pada Bagian Hukum, Kantor
Walikota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24
September 2013 selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai
TERBANDING III semula TERLAWAN III ;
4. PT. KERETA API INDONESIA ( Persero ), suatu badan hukum yang didirikan
berdasarkan Hukum Negara Republik Indonesia, berdomisili di
Jalan Perintis Kemerdekaan No. 1 Bandung 40117, Indonesia,
dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya : 1. M. Salim Radjiman, SH,
2. Savitri Kusumawardhani, SH, 3. Maleakhi W.Sitompul,SH dan
4.Ebinsianus G. Samador, SH Masing - masing Advokat pada
Kantor Hukum Radjiman Billitea & Partners, beralamat di The H
Tower lantai 19 Suite E Jalan H .R. Rasuna Said Kav. C 20-21
Jakarta Selatan, baik Bersama - sama maupun sendiri - sendiri
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 September 2013, No.
HK.214/IX/27/KA-2013, selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai
TURUT TERBANDING semula TURUT TERLAWAN ;
PENGADILAN TINGGI tersebut ;
Telah membaca :
1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 10 April 2015 Nomor.
112/Pdt/2015/PT-MDN tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan
mengadili perkara tersebut ditingkat banding ;
2. Berkas perkara No. 112/Pdt/2015/PT-MDN dan surat-surat yang bersangkutan dengan
perkara tersebut ;
TENTANG DUDUK PERKARA ;
Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal, 1 Agustus
2013, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan tanggal 1 Agustus
2013 Nomor 438/Pdt.Plw/2013/PN-Mdn telah mengajukan gugatan sebagai berikut :
3
I. OBYEK EKSEKUSI YANG BERUPA BIDANG-BIDANG TANAH DI JL. JAWA
DAN JL. MADURA, SETEMPAT DIKENAL SEBAGAI KELURAHAN GANG
BUNTU, KOTA MEDAN, MERUPAKAN KEKAYAAN NEGARA YANG
DIPISAHKAN YANG DIMILIKI YANG DIGUNAKAN OLEH TURUT
TERLAWAN.
1. Bahwa PERLAWANAN ini PELAWAN ajukan dalam rangka mempertahankan,
melindungi, serta mengembalikan aset kekayaan negara yang dipisahkan yang
dikelola dan digunakan oleh TURUT TERLAWAN, berupa bidang-bidang tanah
di Jl. Jawa dan Jl. Madura masing-masing seluas ± 13.578 M2, dan seluas ± 22.377
M2 dengan total keseluruhan seluas ± 35.955 M2, setempat dikenal sebagai
Kelurahan Gang Buntu, Kota Medan, yang merupakan bagian dari Eigendom
Verponding No. 9 yang diuraikan dalam Grondplan No. I K.6b D.S.M. W.W.
tanggal 18 Oktober 1888 dan Peta Tanah Deli Spoorweg Matschappij Emplacement
Medan No. IJ135d D.S.M. W.W., yang telah diberikan kepada Deli Spoorweg
Matschapij (“DSM”) pada tahun 1918 dengan Hak Konsesi (“OBYEK
EKSEKUSI”).
2. Bahwa DSM sebagaimana dimaksud di atas, sebelumnya merupakan bagian dari 12
(dua belas) perusahaan kereta api swasta milik Belanda yang beroperasi di wilayah
Sumatera Utara yang tergabung dalam Vereniging Van Nederlands Indische Spoor
en Tramweg Maatschappij atau disebut juga Verenigde Spoorwegbedrijft (“VS”),
disamping keberadaan Perusahaan Kereta Api milik Pemerintah Belanda yang
disebut Staats Spoorwegen (“SS”). Kemudian setelah terbentuknya Negara
Kesatuan Republik Indonesia, maka berdasarkan Maklumat Kementerian
Perhubungan RI Nomor 1/KA tanggal 23 Oktober 1946 dibentuklah Perusahaan
Kereta Api yang dikelola oleh Djawatan Kreta Api Republik Indonesia (“DKARI”).
3. Selanjutnya, berdasarkan Pengumuman Menteri Perhubungan, Tenaga Kerja dan
Pekerjaan Umum Nomor 2 tanggal 6 Djanuari 1950, dinyatakan bahwa sejak
tanggal 1 Januari 1950 DKARI dan SS/VS digabungkan menjadi satu Djawatan
dengan nama Djawatan Kereta Api (“DKA”). Kemudian DKA diubah menjadi
Perusahaan Negara Kereta Api (“PNKA”) berdasarkan Peraturan Pemerintah No.
22 Tahun 1963. Lalu diubah kembali menjadi Perusahaan Djawatan Kereta Api
(“PJKA”) berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 61 tahun 1971. Selanjutnya,
berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 57 tahun 1990, PJKA diubah kembali
menjadi Perusahaan Umum Kereta Api (“Perumka”). Dan pada akhirnya
berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 1998, Perumka diubah menjadi PT
Kereta Api Indonesa (Persero) hingga saat ini.
4
4. Lebih lanjut, berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 86 tahun 1958 tentang
Nasionalisasi Perusahaan-Perusahaan Milik Belanda dan Pengumuman Menteri
Perhubungan, Tenaga Kerja dan Pekerjaan Umum Nomor 2 tanggal 6 Djanuari
1950, tanah DSM dinasionalisasi menjadi tanah negara. Selanjutnya, berdasarkan
Peraturan Pemerintah No. 41 tahun 1959 tentang Nasionalisasi Perusahaan Kereta-
Api dan Tilpon Milik Belanda yang dikuasai (Hak Beheer) oleh Djawatan Kereta
Api (“DKA”), saat ini terhadap tanah-tanah tersebut telah berubah menjadi dikuasai
dan digunakan oleh TURUT TERLAWAN I.
5. Bahwa bidang-bidang tanah sebagaimana dimaksud pada huruf 1. sampai dengan 4.
di atas merupakan aset kekayaan negara yang dikelola oleh TURUT TERLAWAN
berdasarkan Hak Baheer, dan merupakan kekayaan negara yang dipisahkan dan
tunduk kepada Undang-Undang Perbendaharaan Negara (ICW) Stbl. Tahun 1925
No. 448 Jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 1968 tentang Perubahan Pasal 7 Undang-
Undang Perbendaharaan Negara (ICW) Stbl. Tahun 1925 No. 4`48 Jo. Undang-
Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Jo. Undang-Undang No.
17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara jo Undang-Undang No. 19 Tahun 2003
tentang BUMN, dimana secara tegas diatur bahwa pemindahtanganan kekayaan
negara yang dipisahkan yang dikuasai oleh BUMN harus mendapatkan ijin terlebih
dahulu dari Menteri BUMN selaku Wakil Pemerintah sebagai Pemegang Saham
pada Persero dan Pemilik Modal pada Perum sesuai PP No. 41 tahun 2003. Dapat
kami informasikan, bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2003
tersebut, kedudukan, tugas, dan kewenangan Menteri Keuangan di bidang
pembinaan dan pengawasan BUMN sebagian dilimpahkan kepada Menteri Negara
Badan Usaha Milik Negara
6. Bahwa disamping uraian-uraian di atas, kedudukan OBYEK EKSEKUSI sebagai
tanah negara yang dikelola dan digunakan oleh TURUT TERLAWAN tersebut
juga dikuatkan dengan adanya beberapa pernyataan melalui surat yang dikeluarkan
oleh lembaga-lembaga negara yakni:
a. Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia No. S-1069/HK.03/1990
tertanggal 4 September 1990, Perihal: Penertiban Tanah Hasil Konversi Hak
Barat Yang Dikuasai/dimiliki Instansi Pemerintah/Badan-badan Negara dan
BUMN;
b. Surat Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 530.22-134 tertanggal 9
Januari 1991 perihal: Penertiban Tanah Asal Konversi Hak Barat yang
dikuasai/dimiliki Instansi Pemerintah/Badan-Badan Negara dan BUMN, yang
berasal dari ex Eigendom Verponding No. 33 dan Eigendom Verponding No. 9;
5
c. Surat Menteri Perhubungan Republik Indonesia No. RH.48/KA.101/MPHB
tertanggal 28 Februari 1994 yang ditujukan kepada Menteri Keuangan, Perihal:
Penatausahaan dan pengamanan tanah-tanah milik Perumka yang diuraikan
dalam grondkaart;
d. Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 8-11/MK. 16/1994
tertanggal 24 Januari 1995 yang ditujukan kepada Menteri Negara
Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional di Jakarta, Perihal: Penatausahaan
dan pengamanan tanah-tanah milik Perumka yang diuraikan dalam
grondkaart;
e. Surat Menteri Keuangan kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional
dengan Nomor: S-66/MK.6/2005 tanggal 05 Januari 2005, yang pada intinya
menyatakan bahwa tanah yang berada di lokasi Gang Buntu merupakan tanah
milik PT Kereta Api Indonesia (Persero);
f. Surat Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara Medan Tertanggal 19 Februari
2007, Perihal: Opini Hukum dari JPN Atas Tanah Milik PT Kereta Api
(Persero) di Kelurahan Gang Buntu Medan.
Serta diperkuat kembali dengan adanya 5 (lima) putusan pengadilan yang telah
berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) yakni:
a. Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 523/PDT/1997/PT.Mdn tertanggal 13
Januari 1998 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Medan No.
281/PDT.G/1996/PN.Mdn tertanggal 15 April 1997;
b. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 4685 K/PDT/1998
tertanggal 25 September 2000 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan No.
557/PDT/1997/PT.Mdn tertanggal 9 April 1998 Jo. Putusan Pengadilan Negeri
Medan No. 282/Pdt.G/1996/PN.Mdn tertanggal 15 April 1997;
c. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 4994 K/PDT/1998
tertanggal 17 April 2002 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan No.
472/PDT/1997/PT.Mdn tanggal 31 Agustus 1997 Jo. Putusan Pengadilan Negeri
Medan No. 283/Pdt.G/1996/PN.Mdn tertanggal 30 April 1997;
d. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 4684 K/PDT/1998
tertanggal 30 Agustus 2000 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan No.
481/PDT/1997/PT.Mdn tertanggal 13 Januari 1998 Jo. Putusan Pengadilan
Negeri Medan No. 284/Pdt.G/1996/PN.Mdn tertanggal 30 April 1997;
e. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 4548 K/PDT/1998
tertanggal 16 Februari 2000 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan No.
522/PDT/1997/PT.Mdn tertanggal 13 Januari 1998 Jo. Putusan Pengadilan
Negeri Medan No. 285/Pdt.G/1996/PN.Mdn tertanggal 30 April 1997.
6
Berdasarkan uraian-uraian di atas, demi tegaknya hukum dan menjaga
kehormatan lembaga peradilan di Indonesia, serta dalam rangka memberikan perlindungan
terhadap aset kekayaan Negara yang dikelola oleh TURUT TERLAWAN berupa bidang-
bidang tanah di Jl. Jawa dan Jl. Madura masing-masing seluas ± 13.578 M2, dan seluas ±
22.377 M2 dengan total keseluruhan seluas ± 35.955 M2, setempat dikenal sebagai
Kelurahan Gang Buntu, Kota Medan dimaksud, oleh karenanya PERLAWANAN ini demi
hukum patut untuk diterima dan dikabulkan.
II. LANDASAN HUKUM PELAWAN DALAM MENGAJUKAN PERLAWANAN
1. Bahwa berdasarkan Pasal 4 Anggaran Dasar Perusahaan Perseroan (Persero) PT
Kereta Api Indonesia (Akta Notaris Imas Fatimah, SH Nomor 02 tanggal 1 Juni
1999 yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Akta Notaris Surjadi Jasin,
SH Nomor 65 tanggal 9 Agustus 2008 jo Nomor 49 tanggal 9 September 2009),
diketahui bahwa Menteri BUMN merupakan satu-satunya Pemegang Saham
TURUT TERLAWAN I dengan prosentase kepemilikan sebesar 100% (seratus
persen).
2. Bahwa Menteri BUMN telah memberikan kuasa kepada PELAWAN berdasarkan
Surat Kuasa Menteri BUMN No. SKU-218/MBU/2013 tanggal 2 Juli 2013.
Menteri BUMN sesuai PP No.41 tahun 2003 adalah Menteri yang ditunjuk untuk
mewakili pemerintah selaku pemegang saham Negara pada Persero dan pemilik
modal pada PERUM. Disamping itu, Menteri BUMN memiliki kekuasaan dalam
kepemilikan kekayaan negara yang dipisahkan dan memiliki kekuasaan untuk
melakukan pengurusan terhadap aset-aset Negara yang dipisahkan yang dikelola
dan digunakan oleh BUMN berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang No. 19
tahun 2003 tentang BUMN.
3. Bahwa berdasarkan uraian pada butir I di atas, OBYEK EKSEKUSI merupakan
kekayaan negara yang dipisahkan yang yang dikelola dan digunakan oleh TURUT
TERLAWAN selaku Badan Usaha Milik Negara. Oleh karenanya, sangatlah
beralasan bagi PELAWAN untuk merasa dirugikan dan berkepentingan untuk
mengajukan PERLAWANAN a quo kepada Ketua Pengadilan Negeri Medan
terhadap Penetapan Eksekusi Nomor : 16/Eks/2013/314/Pdt.G/2011/PN.Mdn
tertanggal 25 Juni 2013
4. Bahwa selain itu sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat (3) UU No. 19 Tahun 2003
tentang BUMN, pengalihan aktiva BUMN harus disetujui terlebih dahulu oleh
Menteri BUMN, sebelum diputuskan dalam RUPS. Sampai dengan saat ini, Menteri
BUMN tidak pernah memberikan izin persetujuan pengalihan atas OBYEK
EKSEKUSI dimaksud.
7
5. Bahwa PELAWAN sangat keberatan dan menolak dengan tegas Penetapan
Eksekusi Nomor : 16/Eks/2013/314/Pdt.G/2011/PN.Mdn yang dikeluarkan oleh
Ketua Pengadilan Negeri Medan tanggal 25 Juni 2013, karena PELAWAN
merupakan satu-satunya pemegang saham TURUT TERLAWAN selaku pemilik
sah OBYEK EKSEKUSI yang merupakan bagian dari Eigendom Verponding No. 9
yang diuraikan dalam Grondplan No. I K.6b D.S.M. W.W. tanggal 18 Oktober
1888 dan Peta Tanah Deli Spoorweg Matschappij Emplacement Medan No. IJ135d
D.S.M. W.W., yang telah diberikan kepada Deli Spoorweg Matschapij pada tahun
1918 dengan Hak Konsesi.
6. Bahwa dengan dilaksanakannya Penetapan Eksekusi terhadap OBYEK EKSEKUSI
yang merupakan kekayaan negara yang dipisahkan dan tunduk kepada Undang-
Undang Perbendaharaan Negara (ICW) Stbl. Tahun 1925 No. 448 Jo. Undang-
Undang No. 9 Tahun 1968 tentang Perubahan Pasal 7 Undang-Undang
Perbendaharaan Negara (ICW) Stbl. Tahun 1925 No. 448 Jo. Undang-Undang No. 1
Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Jo Undang-Undang No. 17 tahun 2003
tentang Keuangan Negara, dapat menimbulkan kerugian terhadap PELAWAN
sebagai Kementerian Badan Usaha Milik Negara selaku pemegang saham TURUT
TERLAWAN. Oleh karenanya, kerugian yang diderita PELAWAN dimaksud
merupakan kerugian negara berdasarkan Undang-Undang No. 17 tahun 2003
tentang Keuangan Negara, serta berpotensi melanggar Undang-Undang No. 31
tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-
Undang No. 31 tahun 1999 Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
7. Bahwa dengan mempertimbangkan bahwa OBYEK EKSEKUSI merupakan aset
kekayaan negara yang dikelola dan digunakan oleh TURUT TERLAWAN selaku
perusahaan milik PELAWAN, maka demi mempertahankan, melindungi, serta
mengembalikan aset kekayaan negara yang berupa OBYEK EKSEKUSI tersebut,
maka apabila Penetapan Eksekusi a quo tetap dijalankan, jelas akan merugikan
Negara c.q. PELAWAN selaku Kementerian Badan Usaha Milik Negara. Oleh
karena itu, sangat berdasar hukum jika PELAWAN mengajukan PERLAWANAN
a quo untuk membela dan mempertahankan aset kekayaan negara dimaksud.
8. Bahwa ahli hukum Sudikno Mertokusumo, S.H., dalam bukunya M. Yahya
Harahap, S.H., halaman 42 menyatakan bahwa alasan untuk mengajukan
Perlawanan adalah:
“Pelawan mempunyai kepentingan, dan nyata-nyata putusan atas penetapan
yang dilawan tersebut merugikan hak-hak Pelawan”.
8
Berdasarkan hal tersebut, maka PELAWAN mempunyai kualitas hukum untuk
mengajukan PERLAWANAN, sehingga PERLAWANAN yang diajukan
PELAWAN harus diterima dan dikabulkan. Pendapat tersebut sesuai dengan
ketentuan Pasal 378 Rv. Selanjutnya, ahli hukum M. Yahya Harahap, S.H., dalam
halaman 48 menyatakan bahwa:
“...penekanan rumusan Pasal 378 Rv dititikberatkan pada “kerugian”. Apabila
suatu Putusan Pengadilan merugikan kepentingan atau hak seseorang, yang
bersangkutan dapat mengajukan gugat Darden Verzet untuk mempertahankan dan
memulihkan kepentingan dari hak tersebut.”
Tentang Pasal 378 Rv ini, ahli hukum M. Yahya Harahap, S.H., dalam halaman 48
s.d. 49 menyatakan bahwa:
“...oleh karena RV merupakan salah satu sumber hukum acara yang dapat
diterapkan sesuai dengan asas proses orde dan proses doelmatigheid, maka
dalam menentukan patokan landasan kualitas hak yang menjadi dasar gugat
Darden Verzet ... Tetapi bebas untuk menerapkan apa yang ditentukan dalam
Pasal 378 Rv.”
(M.Yahya Harahap, S.H.: Perlawanan Terhadap Eksekusi Grosse Akta Serta
Putusan Pengadilan Dan Arbitrase Dan Standar Hukum Eksekusi; Citra Aditya
Bhakti, Bandung, Hal. 42 dan 47 – 48)
Bahwa dengan mengacu kepada ketentuan-ketentuan perundang-undangan, pendapat
ahli hukum, serta berdasarkan surat kuasa yang diperoleh dari Menteri Keuangan
sebagaimana butir (2) di atas, maka demi hukum terbukti bahwa PELAWAN
memiliki kapasitas hukum (Legal Standing) untuk mengajukan PERLAWANAN
terhadap Penetapan Eksekusi No. : 16/Eks/2013/314/Pdt.G/2011/PN.Mdn yang
dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan tanggal 25 Juni 2013.
III. PENETAPAN EKSEKUSI NO.: 16/Eks/2013/314/Pdt.G/2011/PN.Mdn YANG
DIKELUARKAN OLEH KETUA PENGADILAN NEGERI MEDAN TANGGAL
25 JUNI 2013 TIDAK MEMUAT DASAR ALASAN YANG JELAS.
1. Bahwa Penetapan Eksekusi Nomor : 16/Eks/2013/314/Pdt.G/2011/PN.Mdn yang
dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan tanggal 25 Juni 2013 sama sekali
tidak memberikan dasar-dasar pertimbangan hukum terhadap hak-hak atas tanah
yang seperti apa yang dimohonkan eksekusi oleh TERLAWAN I. Serta tidak
memberikan dasar-dasar pertimbangan hukum atas hak atas tanah seperti apa yang
9
timbul sebagai akibat dari pelaksanaan eksekusi a quo, beserta dasar-dasar
ketentuan perundang-undangan yang mengaturnya.
2. Bahwa Penetapan Eksekusi No.: 16/Eks/2013/314/Pdt.G/2011/PN.Mdn yang
dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan tanggal 25 Juni 2013 sama sekali
tidak mengutip pasal-pasal yang digunakan sebagai dasar untuk mengabulkan
permohonan eksekusi TERLAWAN I sehubungan dengan penguasaan secara
melawan hak yang dilakukan oleh TERLAWAN I terhadap aset negara milik
TURUT TERLAWAN yang berada dibawah naungan PELAWAN selaku
Pemegang Saham.
3. Bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 48
Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan bahwa :
“Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai
hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”.
4. Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 189 Reglement Tot Regeling Van Het
Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura (“RBg.”) jelas menyatakan
sebagai berikut:
“(1) Dalam rapat permusyawaratan, karena jabatannya hakim harus menambah
dasar-dasar hukum yang tidak dikemukakan oleh para pihak.
(2) Ia wajib memberi keputusan tentang semua bagian gugatannya.
(3) Ia dilarang memberi keputusan tentang hal-hal yang tidak dimohon atau
memberikan lebih dari yang dimohon.”
5. Bahwa Ketua Pengadilan Negeri Medan sepatutnya benar-benar menggali nilai-nilai
hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat dalam mengeluarkan
Penetapan Eksekusi Nomor : 16/Eks/2013/314/Pdt.G/2011/PN.Mdn tertanggal 25
Juni 2013. Namun kenyataannya, Ketua Pengadilan Negeri Medan sama sekali tidak
menggali nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat
khususnya tidak melihat posisi hukum PELAWAN sebagai Kementerian Badan
Usaha Milik Negara, sehubungan dengan perampasan kekayaan negara milik
TURUT TERLAWAN selaku perusahaan milik PELAWAN terhadap OBYEK
EKSEKUSI. Oleh karenanya, demi hukum pelaksanaan eksekusi terhadap OBYEK
EKSEKUSI berdasarkan Penetapan Eksekusi Nomor : 16/Eks/2013 /314/Pdt.G
/2011/PN.Mdn tertanggal 25 Juni 2013 menjadi TIDAK DAPAT
DILAKSANAKAN.
IV. PENETAPAN EKSEKUSI NO: 16/EKS/2013/314/PDT.G/2011/PN. MDN YANG
DIKELUARKAN OLEH KETUA PENGADILAN NEGERI MEDAN TANGGAL
10
25 JUNI 2013 BERSIFAT REKAYASA, KARENA PADA KENYATAANNYA
OBYEK EKSEKUSI TELAH DIKUASAI OLEH TERLAWAN I SECARA
MELAWAN HUKUM
1. Bahwa PELAWAN sangat keberatan dan menolak dengan tegas Penetapan
Eksekusi Nomor : 16/Eks/2013/314/Pdt.G/2011/PN.Mdn yang dikeluarkan oleh
Ketua Pengadilan Negeri Medan tanggal 25 Juni 2013, karena TERLAWAN I telah
mempergunakan/memanfaatkan OBYEK EKSEKUSI milik TURUT
TERLAWAN secara melawan hak dengan mendirikan bangunan-bangunan
berupa:
a. Kompleks Medan Center Point, yang terdiri atas Hotel, Apartment, Office
Medical Center, SuperMall, Convention Hall, Shop House, Pertokoan;
b. Kompleks Rumah Toko;
c. Hotel Karibia;
d. Rumah Sakit Teguh Memoriam Hospital.
2. Bahwa pembangunan sebagaimana disebut pada butir 1 di atas, terindikasi tidak
memiliki Ijin Mendirikan Bangunan, sebagaimana dinyatakan dalam surat Kepala
Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan Nomor: 640/0933 tanggal 5 Februari 2013.
3. Quad non, apabila benar bahwa TERLAWAN I merupakan pihak yang paling
berhak terhadap OBYEK EKSEKUSI berdasarkan Putusan Mahkamah Agung
Republik Indonesia No. 1040 K/PDT/2012 Tanggal 5 November 2012 (untuk
selanjutnya disebut “Putusan MA No. 1040“) Jo. Putusan Pengadilan Tinggi
Medan No. 415.PDT/2011/PT-MDN Tanggal 12 Januari 2012 (untuk selanjutnya
disebut “Putusan PT No. 415“) Jo. Putusan Pengadilan Negeri Medan No.
314/Pdt.G/2011/PN.Mdn. Tanggal 12 September 2011 (untuk selanjutnya disebut
“Putusan PN No. 314“), maka secara hukum TERLAWAN I baru memiliki hak
untuk membangun di atas OBYEK EKSEKUSI setelah adanya putusan inkracht
berdasarkan Putusan MA No. 1040. Dengan demikian, demi hukum terbukti bahwa
penguasaan lahan OBYEK EKSEKUSI oleh TERLAWAN I sebelum
dikeluarkannya Putusan MA No. 1040 telah dilakukan tanpa dasar alas hak yang
sah.
4. Bahwa meskipun atas fakta-fakta tersebut di atas, pada tanggal 3 Juli 2013
Pengadilan Negeri Medan tetap melaksanakan sita eksekusi atas OBYEK
EKSEKUSI berdasarkan Penetapan Eksekusi Nomor :
16/Eks/2013/314/Pdt.G/2011/PN.Mdn, dimana pelaksanaan tersebut sebagaimana
tercantum dalam Berita Eksekusi Pengosongan (Ontruiming) dan Penyerahan No.
16/Eks/2013/314/Pdt.G/2011 /PN. Mdn.
11
5. Bahwa pelaksanaan sita eksekusi atas OBYEK EKSEKUSI berdasarkan Berita
Eksekusi Pengosongan (Ontruiming) dan Penyerahan No.
16/Eks/2013/314/Pdt.G/2011/PN. Mdn tersebut, diketahui bahwa telah dilaksanakan
sita atas sebagian OBYEK EKSEKUSI kecuali atas sebidang tanah yang menjadi
OBYEK EKSEKUSI yaitu di areal seluas lebih kurang 3.700 m2 yang terletak
persis dipinggir Jalan Jawa/ Ex Jalan Madura Kelurahan Gang Buntu, Kecamatan
Medan Timur yang saat ini dipertahankan oleh TURUT TERLAWAN dalam
rangka melindungi aset kekayaan Negara.
6. Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, demi hukum membuktikan bahwa
Penetapan Eksekusi No.: 16/Eks/2013/314/Pdt.G/2011/PN.Mdn yang dikeluarkan
oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan tanggal 25 Juni 2013 bersifat rekayasa belaka,
karena pada kenyataannya OBYEK EKSEKUSI telah dikuasai oleh TERLAWAN
I secara melawan hak sejak kurung waktu 2002.
7. Bahwa selanjutnya dengan mencermati uraian diktum Penetapan Eksekusi No.:
16/Eks/2013/314/Pdt.G/2011/PN.Mdn tertanggal 25 Juni 2013, khususnya pada
halaman 8 pargaraf 1 yang menyebutkan bahwa:
“Menimbang, bahwa berdasarkan fakta seperti tersebut di atas, maka dapat
disimpulkan bahwa yang menjadi objek perkara dalam 5 (lima) perkara tersebut di
atas adalah mengenai Rumah Dinas yang ditempati oleh orang yang tidak berhak
in-casu Tergugat, dan rumah dinas yang menjadi objek perkara tersebut saat ini
sudah tidak ada lagi karena sudah dibongkar/digusur sejak tahun 2004, sehingga
dengan demikian saat ini tidak dapat dipastikan lagi letak rumah dinas objek
perkara tersebut;”
Bahwa bunyi diktum amar di atas sangat tidak beralasan, berdasarkan dasar
argumentasi sebagai berikut :
a. Bahwa dengan dibongkar/digusurnya rumah dinas di tahun 2004, tidak
menghilangkan hak TURUT TERLAWAN I sebagai pemilik yang sah terhadap
OBYEK EKSEKUSI;
b. Bahwa dengan tidak dapat dipastikannya letak rumah dinas, tidak membatalkan
isi putusan 5 (lima) putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap
(inkracht van gewijsde) yakni:
1) Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 523/PDT/1997/PT.Mdn tertanggal 13
Januari 1998 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Medan No.
281/PDT.G/1996/PN.Mdn tertanggal 15 April 1997;
2) Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 4685 K/PDT/1998
tertanggal 25 September 2000 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan No.
12
557/PDT/1997/PT.Mdn tertanggal 9 April 1998 Jo. Putusan Pengadilan
Negeri Medan No. 282/Pdt.G/1996/PN.Mdn tertanggal 15 April 1997;
3) Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 4994 K/PDT/1998
tertanggal 17 April 2002 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan No.
472/PDT/1997/PT.Mdn tanggal 31 Agustus 1997 Jo. Putusan Pengadilan
Negeri Medan No. 283/Pdt.G/1996/PN.Mdn tertanggal 30 April 1997;
4) Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 4684 K/PDT/1998
tertanggal 30 Agustus 2000 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan No.
481/PDT/1997/PT.Mdn tertanggal 13 Januari 1998 Jo. Putusan Pengadilan
Negeri Medan No. 284/Pdt.G/1996/PN.Mdn tertanggal 30 April 1997;
5) Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 4548 K/PDT/1998
tertanggal 16 Februari 2000 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan No.
522/PDT/1997/PT.Mdn tertanggal 13 Januari 1998 Jo. Putusan Pengadilan
Negeri Medan No. 285/Pdt.G/1996/PN.Mdn tertanggal 30 April 1997;
Dimana berdasarkan 5 (lima) putusan pengadilan yang telah berkekuatan
hukum tetap (inkracht van gewijsde) di atas, demi hukum menyatakan bahwa
TURUT TERLAWAN merupakan pemilik yang sah terhadap OBYEK
EKSEKUSI.
8. Bahwa keberadaan fakta hukum adanya 5 (lima) putusan pengadilan yang telah
berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) sebagaimana disebutkan pada
butir (b) di atas, demi hukum patut dipertimbangkan oleh Ketua Pengadilan Negeri
Medan untuk menolak permohonan eksekusi TERLAWAN I atas OBYEK
EKSEKUSI.
9. Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka demi hukum terbukti bahwa Penetapan
Eksekusi No.: 16/Eks/2013/314/Pdt.G/2011/PN.Mdn tertanggal 25 Juni 2013 sangat
tidak beralasan dan bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan dan kepatutan
beracara (asas doelmatigheid) dan oleh karenanya Penetapan Eksekusi No.:
16/Eks/2013/314/Pdt.G/2011/PN.Mdn tertanggal 25 Juni 2013 PATUT
DIBATALKAN.
V. PERMOHONAN PROVISI
1. 1. Bahwa PERLAWANAN yang diajukan oleh PELAWAN mempunyai dasar
hukum yang sangat kuat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 206 ayat (6) RBg dan
Pasal 378 Rv serta mempunyai fakta landasan yang kuat yang diuraikan dalam
Grondplan No. I K.6b D.S.M. W.W. tanggal 18 Oktober 1888 dan Peta Tanah Deli
Spoorweg Matschappij Emplacement Medan No. IJ135d D.S.M. W.W., yang telah
diberikan kepada Deli Spoorweg Matschapij pada tahun 1918 dengan Hak Konsesi,
13
sehingga agar tidak menimbulkan kerugian negara yang lebih besar, maka
pelaksanaan eksekusi berdasarkan Penetapan Eksekusi No. :
16/EKs/2013/314/Pdt.G/2011/PN.Mdn tertanggal 25 Juni 2013 sepatutnya tidak
dilanjutkan sampai dengan adanya putusan a quo yang mempunyai kekuatan hukum
tetap.
2. Bahwa mengingat tingkat urgensi PERLAWANAN a quo sangat tinggi dan
mengingat apabila eksekusi OBYEK EKSEKUSI tersebut tetap dilanjtutkan akan
menimbulkan kerugian negara yang cukup besar, maka berdasarkan ketentuan Pasal
191 RBg, sangat berdasarkan hukum apabila Ketua Pengadilan Negeri Medan
memberikan Putusan Provisi untuk menangguhkan Penetapan Eksekusi No.:
16/Eks/2013/314/Pdt.G/2011/PN.Mdn tertanggal 25 Juni 2013 serta membatalkan
Berita Acara Sita Eksekusi Pengosongan (Ontruiming) dan Penyerahan No.
16/Eks/2013/314/Pdt.G/2011/PN.Mdn tanggal 3 Juli 2013.
3. Bahwa tindakan untuk tidak melanjutkan eksekusi atau menyatakan eksekusi non-
eksekutabel yang diajukan oleh PELAWAN semata-mata dimaksudkan untuk
ketertiban umum, untuk menghindari pelanggaran kepentingan PELAWAN atas
PELAKSANAAN EKSEKUSI YANG SALAH, termasuk untuk melindungi
kepentingan terhadap aset kekayaan negara milik PELAWAN agar tidak
mengalami kerugian yang lebih besar.
4. Bahwa oleh karena PERLAWANAN ini diajukan berdasarkan bukti-bukti yang
tidak terbantahkan lagi kebenarannya, maka dalam rangka mempertahankan,
melindungi, serta menghindari kerugian negara terhadap hilangnya aset kekayaan
negara yang berupa OBYEK EKSEKUSI milik TURUT TERLAWAN ,
PELAWAN dengan ini memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Medan untuk
memberi putusan yang dapat dijalankan secara serta merta (uitvoerbaar bij
voorrad), meskipun ada upaya hukum banding, kasasi dan peninjauan kembali atau
upaya-upaya hukum lain dari TERLAWAN I, TERLAWAN II, atau
TERLAWAN III.
Berdasarkan seluruh uraian-uraian di atas, maka PELAWAN mohon kepada Ketua
Pengadilan Negeri Medan yang menerima, memeriksa, dan mengadili perkara ini untuk
memberikan putusan sebagai berikut :
DALAM PROVISI :
Tidak melanjutkan eksekusi yang dimohonkan oleh TERLAWAN I atas aset
kekayaan negara yang berupa bidang-bidang tanah di Jl. Jawa dan Jl. Madura masing-
masing seluas ± 13.578 M2, dan seluas ± 22.377 M2 dengan total keseluruhan seluas ±
35.955 M2, setempat dikenal sebagai Kelurahan Gang Buntu, Kota Medan, milik TURUT
TERLAWAN yang berada dibawah naungan PELAWAN selaku Pemegang Saham,
14
berdasarkan Penetapan Eksekusi No.: 16/Eks/2013/314/Pdt.G/2011/PN.Mdn tertanggal 25
Juni 2013 jo Berita Acara Sita Eksekusi Pengosongan (Ontruiming) dan Penyerahan No.
16/Eks/2013/314/Pdt.G/2011/PN.Mdn tanggal 3 Juli 2013, sampai dengan adanya putusan
a quo yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
DALAM POKOK PERKARA :
1. Mengabulkan PERLAWANAN PELAWAN untuk seluruhnya;
2. Menyatakan PELAWAN adalah PELAWAN yang baik dan benar;
3. Menyatakan sah dan berharga Grondplan No. I K.6b D.S.M. W.W. tanggal 18
Oktober 1888 dan Peta Tanah Deli Spoorweg Matschappij Emplacement Medan No.
IJ135d D.S.M. W.W., yang telah diberikan kepada Deli Spoorweg Matschapij pada
tahun 1918 dengan Hak Konsesi;
4. Menyatakan Penetapan Eksekusi No.: 16/Eks/2013/314/Pdt.G/2011/PN.Mdn
tertanggal 25 Juni 2013 serta seluruh produk turunanannya baik itu berupa Berita
Acara maupun Penetapan-Penetapan tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum;
5. Membatalkan Berita Acara Sita Eksekusi Pengosongan (Ontruiming) dan Penyerahan
No. 16/Eks/2013/314/Pdt.G/2011/PN.Mdn tanggal 3 Juli 2013.
6. Menyatakan Putusan Provisi sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat;
7. Menyatakan agar TERLAWAN I, TURUT TERLAWAN I, dan TURUT
TERLAWAN II untuk tunduk pada Putusan Provisi;
8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan dengan serta merta walaupun ada upaya
hukum banding, kasasi, peninjauan kembali atau upaya hukum lain dari
TERLAWAN I , TERLAWAN II, TERLAWAN III, dan TURUT TERLAWAN
(uitvoerbaar bij voorrad);
9. Memerintahkan TERLAWAN I , TERLAWAN II, TERLAWAN III, dan TURUT
TERLAWAN tunduk pada putusan ini;
10. Membebankan biaya perkara pada TERLAWAN I , TERLAWAN II,
TERLAWAN III, dan TURUT TERLAWAN secara tanggung renteng.
ATAU
Apabila Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Medan yang menerima, memeriksa
dan mengadili perkawa a quo ini berpendapat lain, mohon agar diberikan putusan yang
seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).
Menimbang, bahwa terhadap gugatan perlawanan Pelawan tersebut, Terbanding I
semula Terlawan I melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan jawaban sekaligus
memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan agar memutuskan perkara ini
sebagai berikut :
I. DALAM EKSEPSI
15
- Menerima Eksepsi Terlawan I seluruhnya ;
- Menyatakan Perlawanan Pelawan tidak dapat diterima (N.O) ;
II. DALAM PROVISI ;
- Menolak Permohonan Provisi Seluruhnya ;
III. DALAM POKOK PERKARA
- Menyatakan Pelawan Bukan Sebagai Pelawan Yang Baik (Bad Opposant)
- Menolak Perlawanan Pelawan Seluruhnya ;
Menimbang, bahwa Terbanding II semula Terlawan II dan Terbanding III
semula Terlawan III, melalui Kuasa Hukumnya juga telah mengajukan jawaban sekaligus
memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa perkara ini
agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (et aquo et bono):
Menimbang, bahwa Turut Terbanding semula Turut Terlawan, melalui Kuasa
Hukumnya juga telah mengajukan jawaban, sekaligus memohon kepada Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa perkara ini agar memberikan putusan sebagai
berikut :
1. Mengabulkan PERLAWANAN PELAWAN untuk seluruhnya;
2. Menyatakan PELAWAN adalah PELAWAN yang baik dan benar;
3. Menyatakan sah dan berharga Grondplan No. I K.6b D.S.M. W.W. tanggal 18
Oktober 1888 dan Peta Tanah Deli Spoorweg Matschappij Emplacement Medan No.
IJ135d D.S.M. W.W., yang telah diberikan kepada Deli Spoorweg Matschapij pada
tahun 1918 dengan Hak Konsesi;
4. Menyatakan Penetapan Eksekusi No.:
16/Eks/2013/314/Pdt.G/2011/PN.Mdn tertanggal 25 Juni 2013 serta
seluruh produk turunannya baik itu berupa Berita Acara maupun
Penetapan-Penetapan tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum;
5. Membatalkan Berita Acara Sita Eksekusi Pengosongan (Ontruiming) dan
Penyerahan No. 16/Eks/2013/314/Pdt.G/2011/PN.Mdn tanggal 3 Juli
2013.
6. Menyatakan Putusan Provisi sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat;
7. Menyatakan agar TERLAWAN I, TERLAWAN II, dan TERLAWAN III untuk
tunduk pada Putusan Provisi;
8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan dengan serta merta walaupun ada upaya hukum
banding, kasasi, peninjauan kembali atau upaya hukum lain dari TERLAWAN I ,
TERLAWAN II, dan TERLAWAN III (uitvoerbaar bij voorrad);
9. Memerintahkan TERLAWAN I , TERLAWAN II, TERLAWAN III, dan TURUT
TERLAWAN untuk tunduk pada putusan ini;
16
10. Membebankan biaya perkara pada TERLAWAN I , TERLAWAN II, dan
TERLAWAN III, secara tanggung renteng.
ATAU
Apabila Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Medan yang menerima, memeriksa dan
mengadili perkawa a quo ini berpendapat lain, mohon agar diberikan putusan yang seadil-
adilnya (Ex Aequo Et Bono).
Menimbang, bahwa atas gugatan perlawanan dari Pembanding semula Pelawan
tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan telah menjatuhkan putusan tanggal 16
Juli 2014 Nomor : 438/Pdt.Plw/2013/PN-Mdn, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
DALAM PROVISI :
- Menolak tuntutan Provisi Pelawan ;
DALAM EKSEPSI :
- Menolak Eksepsi Terlawan I seluruhnya ;
DALAM POKOK PERKARA :
- Menyatakan perlawanan Pelawan tidak dapat diterima ;
- Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp.1. 921.000.- ( satu juta sembilan ratus dua puluh satu ribu rupiah ) .-
Membaca berturut-turut :
1. Relaas pemberitahuan isi putusan yang dibuat oleh SAYID YUSRI HAMDANI Jurusita
Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan tanggal 11 Agustus 2014 Nomor :
438/Pdt.Plw/2013/PN-Mdn, menerangkan bahwa telah diberitahukan dan diserahkan
relaas tentang isi putusan pengadilan Negeri Medan tersebut kepada Kuasa Hukum
Terlawan II dan Terlawan III ;
2. Risalah pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri
Medan, Pelawan melalui kuasanya RUDI RUSLI, menerangkan bahwa pada tanggal 16
Juli 2014, telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri
Medan, tanggal 16 Juli 2014, Nomor : 91/2014 tersebut ;
3. Relaas pemberitahuan pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh SAYID
YUSRI HAMDANI H Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan, menerangkan
bahwa pernyataan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada : Kuasa
Hukum Terlawan I pada tanggal : 6 Oktober 2014, Kuasa Hukum Terlawan II, pada
tanggal 18 Agustus 2014, Kuasa Hukum Terlawan III pada tanggal 23 September 2014,
Turut Terlawan pada tanggal 14 Oktober 2014 ;
17
4. Memori banding tertanggal 07 Oktober 2014, yang diajukan oleh Kuasa Hukum
Pembanding semula Pelawan, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan,
tanggal 07 Oktober 2014, telah diserahkan salinan resminya kepada : Kuasa Hukum
Terlawan I pada tanggal : 4 November 2014, Kuasa Hukum Terlawan II, pada tanggal 14
Oktober 2014, Kuasa Hukum Terlawan III pada tanggal 22 Oktober 2014, Turut Terlawan
pada tanggal 10 Oktober 2014;
5. Kontra Memori banding tertanggal 5 November 2014, yang diajukan oleh Kuasa Hukum
Terbanding I semula Terlawan I, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan,
tanggal 6 November 2014, telah diserahkan salinan resminya kepada : Kuasa Hukum
Terlawan I pada tanggal : 9 Desember 2014, Kuasa Hukum Terlawan III, pada tanggal 10
Desmber 2014, Kuasa Hukum Turut Terlawan pada tanggal 5 Pebruari 2015, dan kepada
Pelawan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sesuai dengan surat Pengadilan Negeri
Medan tanggal 10 Desember 2014 Nomor : W2.U1-18.740/Pdt.04.10/XII/2014;
6. Kontra Memori banding tertanggal 14 Oktober 2014, yang diajukan oleh Kuasa Hukum
Turut Terbanding semula Turut Terlawan, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Medan, tanggal 14 Oktober 2014, telah diserahkan salinan resminya kepada : Kuasa
Hukum Pelawan pada tanggal : 14 Januari 2015, Kuasa Hukum Terlawan I, pada tanggal
16 Desember 2014, Kuasa Hukum Terlawan II pada tanggal 27 November 2014,
Terlawan III pada tanggal 27 November 2014;
7. Bahwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara kepada : Pelawan
tanggal 29 Januari 2015, Terlawan I, 13 Oktober 2014, Terlawan II, 25 Agustus 2014,
Terlawan III, 29 September 2014, Turut Terlawan 14 Oktober 2014 ;
TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM ;
Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula
Pelawan, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat lainnya yang
ditentukan oleh Undang - Undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat
diterima ;
Menimbang, bahwa memori banding dari Pembanding semula Pelawan adalah
sebagai berikut :
A. PENYERAHAN MEMORI BANDING TELAH SESUAI DENGAN HUKUM YANG
BERLAKU.
Bahwa putusan Pengadilan Negeri Medan dalam perkara Nomor 438/Pdt.Plw /
2013/PN.Mdn telah dibacakan pada tanggal 16 Juli 2014, dan pada saat putusan
dibacakan PEMBANDING hadir dan selanjutnya pada tanggal 16 Juli 2014,
PEMBANDING telah menyatakan banding sebagaimana Akta banding No.91/2014
18
sehingga dengan demikian pengajuan pernyataan banding dimaksud masih dalam
tenggang waktu yang ditetapkan oleh Undang-Undang.
Bahwa selanjutnya PEMBANDING menyampaikan dan / atau menyerahkan Memori
Banding atas putusan Pengadilan Negeri Medan dalam perkara Nomor
438/Pdt.Plw/2013/PN.Mdn pada tanggal ... Oktober 2014, sehingga dengan demikian
pernyataan banding dan penyerahan penyampaian Memori Banding telah dajukan
dalam jangka waktu sesuai ketentuan Undang – Undang, dan oleh karena itu
pernyataan banding dan pengajuan Memori Banding dari PEMBANDING ini telah sah
menurut hukum dan Memori Banding ini patut diterima.
B. AMAR PUTUSAN NOMOR 438/Pdt.Plw/2013/PN.Mdn (“Putusan 438”)
Bahwa Majelis HakimPengadilan NegeriMedan pada tanggal16 Juli 2014 telah
memutus perkara Nomor 438/Pdt.Plw/2013/PN.Mdn yang amarnya berbunyi sebagai
berikut:
M E N G A D I L I :
DALAM PROVISI :
- Menolak tuntutan Provisi Pelawan ;
DALAM EKSEPSI :
- Menolak Eksepsi Terlawan I seluruhnya ;
DALAM POKOK PERKARA :
- Menyatakan perlawanan Pelawan tidak dapat diterima ;
- Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1. 921.000.- ( satu
juta sembilan ratus dua puluh satu ribu rupiah ) .-
ALASAN dan KEBERATAN PEMBANDING TERHADAP PUTUSAN Nomor 438:
Adapun alasan dan keberatan-keberatan PEMBANDING terhadap Putusan Nomor
438, akan PEMBANDING uraikan sesuai urutan pertimbangan Judex Factie Tingkat
Pertama dalam pertimbangan hukumnya, sebagai berikut :
DALAM PROVISI :
Bahwa Judex Factie Tingkat Pertama tidak mengambil pertimbangan yang cukup dalam
putusannya pada halaman 78 hingga 80 sehingga menolak permohonan provisi
PEMBANDING padahal telah terbukti tanah Obyek Perkara a quo yaitu setempat dikenal
sebagai tanah Gang Buntu yang terletak di Jl. Jawa dan Jl. Madura masing-masing seluas +
13.578 M2, dan seluas + 22.377 M2 dengan total keseluruhan seluas +35.955 M2 "Tanah
Obyek Perkara") merupakan kekayaan milik Negara yang dipisahkan in casu
PEMBANDING, sehingga sudah sepantasnya permohonan provisi PEMBANDING
19
dikabulkan oleh Judex Factie Tingkat Pertama. Justru Judex Factie Tingkat Pertama dalam
nengambil putusannya sama sekali tidak mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan
oleh PEMBANDING, TURUT TERBANDING serta dalil yang diajukan TERBANDING
III.
Bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh PEMBANDING yaitu bukti-bukti P-1
hingga P-9 (vide hat 69 - 70) serta saksi yang diajukan PEMBANDING (vide hat 70 - 72),
Jelas membuktikan bahwa Tanah Obyek Perkara a quo merupakan milik Negara yang
dipisahkan in casu PEMBANDING, demikian halnya dengan bukti-bukti yang diajukan
oleh TURUT TERBANDING yaitu bukti TT-O1 hingga bukti TT-14 (vide hat 75 - 77)
jelas membuktikan bahwa Tanah Obyek Perkara a quo merupakan merupakan milik
Negara yang dipisahkan in casu PEMBANDING. Kepemilikan PEMBANDING atas Tanah
Obyek perkara a quo juga disampaikan oleh TERBANDING III dalam dalilnya dalam
jawaban sebagaimana pada halaman 54 Putusan, dimana TERBANDING III telah
menyatakan tanah Obyek Perkara a quo merupakan milik PEMBANDING yang dikelola
oleh TURUT TERBANDING.
Bahwa dengan bukti-bukti tersebut maka cukup beralasan jika PEMBANDING sebagai
wakil Negara yang memiliki Tanah Obyek Perkara a quo sebagai kekayaan Negara yang
dipisahkan memohonkan putusan provisi semata-mata untuk melindungi kepentingan
Negara agar Negara in casu PEMBANDING tidak mengalami kerugian yang lebih besar.
Bahwa dengan demikian PEMBANDING memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan
Tinggi Medan agar memeriksa kembali perkara a quo dan mengabulkan permohonan
provisi PEMBANDING karena bukti-bukti dan saksi telah cukup membuktikan jika Tanah
Obyek perkara a quo merupakan kekayaan Negara yang dipisahkan milik
PEMBANDING, hingga cukup beralasan untuk mengabulkan permohonan provisi
PEMBANDING agar Negara in casu PEMBANDING tidak mengalami kerugian yang
lebih besar.
DALAM EKSEPSI
Bahwa PEMBANDING mendukung pertimbangan Judex Factie Tingkat Pertama
dalam pertimbangannya pada halaman 85 hingga 95 sehingga mengambil putusan
untuk menolak seluruh eksepsi TERBANDING I.
DALAM POKOK PERKARA:
A. PUTUSAN JUDEX FACTIE TINGKAT PERTAMA TIDAK
BERDASARKAN KEADILAN KARENA TELAH BERAT SEBELAH
20
DENGAN HANYA MEMPERTIMBANGKAN DALIL TERRANDING I
TANPA MEMPERTIMBANGKAN DALIL-DALIL PEMBANDING
1. Bahwa Judex Factie Tingkat Pertama dalam pertimbangannya pada halaman 90
hingga 93 sama sekali tidak mempertimbangkan dalil-dalil PEMBANDING baik
dalam Perlawanan dan Replik serta bukti-bukti dan saksi yang diajukan oleh
PEMBANDING, demikian . juga Judex Factie Tingkat Pertama tidak
mempertimbangkan dalil-dalil( TERBANDING III dan TURUT TERBANDING
serta bukti-bukti TURUT TERBANDING.
2. Bahwa khususnya pada halaman 92 paragraf pertama dan ketiga, Judex Factie
Tingkat Pertama mengambil pertimbangan hanya berdasarkan dalil TERBANDING
I mengenai adanya permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh TURUT
TERBANDING, selengkapnya PEMBANDING kutip sebagai berikut:
Bahwa terhadap Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1040 K/PDT/2012 tanggal
05 Nopember 2012 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor
415/Pdt/2011/PT.Mdn tanggal 12 Januari 2012 jo. Putusan Pengadilan Negeri
Medan Nomor 314/Pdt.G/2011/PN.Mdn tanggal 12 September 2011 tersebut,
Tergugat I/Termohon Eksekusi I (Turut Terlawan dalam perkara a quo) telah
mengajukan Permohonan Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung RI
sebagaimana dari bukti surat T.1-9 s/d TI-13.
Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas terlepas dari apa yang menjadi dalil
gugatan perlawanan Pelawan, mengingat perkara menyangkut 2 (dua) bidang
tanah ...
Catatan: Cetak tebal PEMBANDING pada kutipan di atas menunjukkan Judex
Factie sama sekali tidak mempertimbangkan dalil-dalil PEMBANDING.
3. Bahwa dalam pertimbangannya tersebut khususnya pada frasa "...Menimbang,
bahwa dari fakta tersebut di atas terlepas dari apa yang menjadi dalil
gugatan perlawanan Pelawan... ",terlihat bahwa Judex Factie Tingkat
Pertama telah berat sebelah dan tidak berdasarkan keadilan, yaitu dengan
hanya mempertimbangkan dalil TERBANDING I yaitu mengenai adanya
upaya hukum Peninjauan Kembali yang diajukan oleh TURUT
TERBANDING serta adanya perkara Nomor 385/Pdt.P1w12013/PN.Mdn.
Putusan Judex Factie Tingkat Pertama yang berat sebelah dan hanya
rnempertimbangkan dalil salah satu pihak yang demikian tentunya telah
bertentangan dengan azas penyelenggaraan peradilan sebagaimana yang
diatur dalam Undang-Undang dimana Peradilan harus dilakukan dan
21
diterapkan dengan prinsip Keadilan, sebagaimana diatur pada pasal 2
ayat (1) dan (2) serta pasal 5 ayat (1) Undang Undang Nomor 48 tahun
2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, selengkapnya sebagai berikut :
Pasal 2
(1). Peradilan dilakukan. "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG
MAHA ESA ".
(2). Peradilan negara menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan
Pancasila.
Pasal 5
(1). Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai
hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.
4. Bahwa Hakim sebagai penyelenggara peradilan seharusnya memberikan Putusan
yang berimbang dan yang bebas dari pengaruh manapun agar keadilan dapat
ditegakkan, sebagaimana semangat kekuasaan kehakiman yang tercantum dalam
paragraf pertama penjelasan Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang
Kekuasaan Kehakiman. Pertimbangan Judex Factie yang berat sebelah dan
mengabaikan dalil-dalil PEMBANDING telah menunjukkan betapa Judex Factie
Tingkat Pertama tidak menjalankan prinsip-prinsip peradilan sebagaimana yang
diatur dalam Undang-Undang. Selengkapnya paragraf pertama penjelasan
Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman:
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan
bahwa Indonesia adalah Negara hukum. Sejalan degani ketentuan tersebut maka
salah satu prinsip penting Negara hukum adalah adanya jaminan penyelenggaraan
kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya untuk
menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.
B. PUTUSAN JUDEX FACTIE TINGKAT PERTAMA DIAMBIL TANPA
PERTIMBANGAN YANG CUKUP DAN TIDAK TELITI MENURUT
CARA YANG DITENTUKAN OLEH PERUNDANG-UNDANGAN
1. Bahwa Judex Factie Tingkat Pertama dalam seluruh pertimbangannya pada
halaman 90 hingga 93 sama sekali tidak mempertimbangkan dalil-dalil
PEMBANDING baik dalam Perlawanan dan Replik serta bukti-bukti dan saksi
yang diajukan oleh PEMBANDING, demikian juga Judex Factie Tingkat
Pertama tidak mempertimbangkan dalil-dalil TERBANDING III dan TURUT
TERBANDING serta bukti-bukti TURUT TERBANDING.
22
2. Bahwa putusan Judex Factie Tingkat Pertama yang demikian telah bertentangan
dengan Undang-Undang karena tidak memasukkan alasan dan dasar yang cukup
dalam pertimbangan putusannya. Pada pertimbangan dalam halaman 90 hingga
93 putusan tersebut, Judex Factie juga tidak memuat pasal-pasal tertentu dari
peraturan perundangundangan a quo atau sumber hukum tidak tertulis lainnya.
3. Bahwa dengan Judex Factie Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan seluruh
bagian perlawanan PEMBANDING, Replik, Bukti-bukti dan keterangan Saksi,
maka dengan demikian Judex Factie Tingkat Pertama tidak memasukkan
alasan-alasan, dan dasardasar yang jelas dan rinci yang merupakan salah satu
azas suatu Putusan yang baik sebagaimana diatur dalam Pasal 50 dan Pasal 53
Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ("UU
Kekuasaan Kehakiman"). Putusan yang tidak diambil berdasarkan
pertimbangan yang cukup tersebut, dengan demikian merupakan putusan yang
cacat, yang tidak cukup dipertimbangkan atau onvolende gemotivered.
Selengkapnya Pasa1 50 dan Pasa1 53 UU Kekuasaan Kehakiman:
Pasal 50 ayat 1
(1) Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar Putusan, juga memuat
pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber
hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.
Pasa1 53 ayat 2
Penetapan dan Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat
pertimbangan hukum hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang
tepat dan benar.
4. Bahwa pertimbangan Judex Factie Tingkat Pertama yang tidak
mempertimbangkan dalil-dalil, Bukti-bukti dan Saksi PEMBANDING
tersebut juga bertentangan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung
Nomor 03 tahun 1974 yang mengatur bahwa putusan-putusan yang
diambil oleh Pengadilan harus memuat alasan-alasan dan dasar putusan.
Demikian juga kaidah dalam yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 104
K/Sip/1968 yang menyatakan bahwa Hakim wajib mengadili semua bagian dari
tuntutan, bila Hakim tidak mengadili semua bagian tuntutan, maka putusan
tersebut harus dibatalkan.
23
C. PERTIMBANGAN JUDEX FACTIE MERUPAKA,N PERTIMBANGAN
YANG KELIRU YANG TIDAK DIDASARKAN PADA ALASAN DAN
DASAR HUKUM YANG TEPAT
1. Bahwa Judex Factie Tingkat Pertama telah keliru dalam seluruh pertimbangannya
pada halaman 90 hingga 93, khususnya pada halaman 92 paragraf ketiga serta
pertimbangan pada halaman 93 paragraf pertama, yang selengkapnya
PEMBANDING kutip:
Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas terlepas dari apa yang menjadi dalil
gugatan perlawanan Pelawan, mengingat perkara menyangkut 2 (dua) bidang tanah
yang terletak di Jalan Jawa, Kelurahan Gang Buntu, Kecamatan Medan Timur, Kota
Medan tersebut masih dalam proses pemeriksaan Peninjauan Kembali (PK) di
Mahkamah Agung RI yang diajukan oleh Termohon Eksekusi I(Turut Terlawan
dalam perkara a quo) maka untuk menghindari terjadinya putusan yang saling
bertentangan satu dengan yang lainnya Majelis Hakim berpendapat agar para pihak
menunggu sampai adanya putusan Peninjauan Kembali (PK) menyangkut 2 (dua)
bidang tanah objek eksekusi tersebut di atas;
Menimbang, bahwa apabila dicermati dalil perlawanan Pelawan dalam perkara a
quo dengan dalil perlawanan Pelawan dalam perkara No.
385/Pdt.Plw/2013/PN.Mdn. pada pokoknya tidak jauh berbeda, sehingga atas dasar
pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat perlawanan Pelawan
harus dinyatakan tidak dapat diterima.
2. Bahwa Perlawanan Pihak Ketiga yang diajukan PEMBANDING tidaklah terkait
dan tidak berhubungan dengan upaya hukum Peninjauan Kembali atas Putusan
Mahkamah Agung RI Nomor 1040 K/PDT/2012 tanggal 05 Nopember 2012 jo
Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 415/Pdt/2011/PT.Mdn tanggal 12
Januari 2012 jo Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 12 September 2011
yang diajukan TURUT TERBANDING (dahulu TURUT TERLAWAN), karena:
2.1 PEMBANDING Mdn:mengajukan Perlawanan terhadap Penetapan Nomor
16/Eks/2013/314/Pdt.G/2011/PN.
Upaya hukum Perlawanan yang diajukan oleh PEMBANDING merupakan
upaya hukum Perlawanan Pihak Ketiga untuk mempertahankan hak-hak Negara
in casu PEMBANDING terhadap putusan atau penetapan yang nyata-nyata
telah merugikan Negara in casu PEMBANDING. Upaya hukum Perlawanan
Pihak Ketiga yang diajukan oleh PEMBANDING tersebut sebagaimana diatur
dalam Pasal 378 Rv, yang menitikberatkan pada "kerugian", apabila suatu
putusan atau penetapan Pengadilan merugikan kepentingan atau hak
24
seseorang, yang bersangkutan dapat mengajukan gugat Darden Verzet atau
perlawanan pihak ketiga untuk mempertahankan dan memulihkan
kepentingan dari hak tersebut, selengkapnya Pasa1378 Rv:
Pasal 378 Rv
Pihak pihak ketiga berhak melakukan perlawanan terhadap suatu putusan yang
merugikan hak-hak mereka, jika mereka secara pribadi atau wakil mereka yang
sah menurut hukum, ataupun pihak yang mereka wakili tidak dipanggil di
sidang pengadilan, atau karena penggabungan perkara atau campur tangan
tangan dalam perkara pernah menjadi pihak.
Dengan demikian jelas merupakan suatu kekeliruan jika Judex Factie Tingkat
Pertama menyatakan untuk menghindari adanya suatu putusan yang saling
bertentangan, karena jelas dasar Perlawanan PEMBANDING adalah Penetapan
Nomor 16/Eks/2013/314/Pdt.G/2011/PN.Mdn. tertanggal 25 Juni 2013,
sementara upaya hukum Peninjauan Kembali yang diajukan oleh TURUT
TERBANDING (dahulu TURUT TERLAWAN) adalah terhadap Putusan
Mahkamah Agung RI Nomor 1040 K/PDT/2012 tanggal 05 Nopember 2012 jo
Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 415/Pdt/2011/PT.Mdn tanggal 12
Januari 2012 jo Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 12 September 2011.
2.2 Putusan dalam Perlawanan a quo serta putusan terhadap permohonan
Peninjauan Kembali tidak akan mengakibatkan putusan yang saling
bertentangan, karena dasar dan alasan Perlawanan PEMBANDING serta dasar
dan alasan permohonan Peninjauan Kembali adalah berbeda:
- Perlawanan a quo yang diajukan PEMBANDING bertujuan untuk membatalkan
penetapan eksekusi Nomor 16/Eks/2013/314/Pdt.G/2011/PN.Mdn tertanggal 25
Juni 2013. Penetapan eksekusi dan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1040
K/PDT/2012 tanggal 05 Nopember 2012 jo Putusan Pengadilan Tinggi Medan
Nomor 415/Pdt/2011/PT.Mdn tanggal 12 Januari 2012 jo Putusan Pengadilan
Negeri Medan tanggal 12 September 2011 jelas merupakan dua produk hukum
yang berbeda;
- Sementara putusan yang akan dijatuhkan dalam permohonan Peninjauan Kembali
yang diajukan oleh TURUT TERBANDING tentunya bertujuan untuk
membatalkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1040 K/PDT/2012 tanggal 05
Nopember 2012 jo Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor
415/Pdt/2011/PT.Mdn tanggal 12 Januari 2012 jo Putusan Pengadilan Negeri
Medan tanggal 12 September 2011.
25
2.3 PEMBANDING bukan pihak dalam upaya Peninjauan Kembali yang diajukan
TURUT TERBANDING:
Sangat jelas jika upaya hukum Peninjauan Kembali tersebut merupakan upaya hukum
yang berbeda dengan yang diajukan PEMBANDING, satu dan lain hal karena
PEMBANDING bukanlah pihak dalam Perlawanan a quo yang diajukan
PEMBANDING. Perlawanan PEMBANDING merupakan perlawanan yang diajukan
untuk membela kepentingan Negara in casu PEMBANDING, dan tidak ada kaitan
dengan upaya hukum Peninjauan Kembali yang diajukan oleh TURUT
TERBANDING tersebut.
2.4 Upaya hukum Perlawanan yang diajukan PEMBANDING memiliki dasar
hukum yang berbeda dengan upaya hukum yang diajukan TURUT
TERBANDING terhadap Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1040
K/PDT/2012 tanggal 05 Nopember 2012 jo Putusan Pengadilan Tinggi
Medan Nomor 415/Pdt/2011/PT.Mdn tanggal 12 Januari 2012 jo Putusan
Pengadilan Negeri Medan tanggal 12 September 2011:
Antara upaya Perlawanan Pihak Ketiga yang diajukan PEMBANDING dengan
upaya hukum Peninjauan Kembali yang diajukan PT Kereta Api (Persero)
Indonesia memiliki dasar hukum dan tujuan yang berbeda. Peninjauan Kembali
merupakan upaya hukum luar biasa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang
Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung, sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung ("UU
Mahkamah Agung"), khususnya dalam Pasal 66 s.d. Pasal 77 UU Mahkamah
Agung, Peninjauan Kembali merupakan upaya hukum atas putusan yang telah
berkekuatan hukum tetap. Sementara upaya hukum yang diajukan
PEMBANDING merupakan Perlawanan Pihak Ketiga sebagaimana diatur dalam
pasal 378 Rv yang tujuannya untuk mempertahankan hak PEMBANDING atas
Tanah Obyek Perkara a quo yang karena adanya Penetapan Nomor
16/Eks/2013/314/Pdt.G/2011/PN.Mdn, Negara in casu PEMBANDING telah
dirugikan hak-haknya.
3. Bahwa terkait dengan perlawanan Nomor 385/Pdt.Plw/2013/PN.Mdn dan
perlawanan yang diajukan PEMBANDING, telah jelas bahwa keduanya tidak
memiliki relevansi. Perlawanan yang diajukan PEMBANDING merupakan
Perlawanan Pihak Ketiga yang didasarkan pada ketentuan pasal 378 Rv untuk
membela Lepentingan Negara yang dirugikan, sementara perlawanan Nomor
26
385/Pdt.Plw/2013/PN.Mdn merupakan perlawanan yang diajukan oleh PT
Kereta Api Indonesia (Persero) sebagai pihak tereksekusi dalam putusan,
sebagaimana diatur dalam Rbg tentang Pelaksanaan Keputusan Hukum pada
pasal 206 ayat (6). Dengan demikian Judex Factie Tingkat Pertama telah
melakukan kekeliruan dengan tidak mendasarkan pertimbangannya dengan
peraturan perundang-undangan yaitu dengan mengaitkan antara upaya
Perlawanan Pihak Ketiga yang diajukan PEMBANDING dengan upaya
Perlawanan Pihak Ketiga yang diajukan PT Kereta Api Indonesia (Persero).
D. BERDASARKAN DALIL-DALIL, BUKTI-BUKTI DAN SAKSI YANG
DIAJUKAN PEMBANDING, TERBUKTI BA.HWA TANAH OBYEK
PERKARA A QUO MERUPAKAN KEKAYAAN NEGARA YANG
DIPISAHKAN YANG DIKELOLA OLEH TURUT TERBANDING.
1. Bahwa untuk lebih memperjelas lagi dalil-dalil, bukti-bukti dan keterangan saksi
yang diajukan PEMBANDING, berikut ini PEMBANDING uraikan kembali
pokok-pokok dari dalil, bukti, dan keterangan saksi, agar kiranya Majelis Hakim
Pengadilan Tinggi dapat memeriksa kembali perlawanan a quo dengan lebih
rinci, teliti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu
sebagai berikut:
a. Bahwa PEMBANDING mengajukan perlawanan dalam rangka
mempertahankan, melindungi, serta mengembalikan aset kekayaan Negara
yang dipisahkan yang dikelola oleh TURUT- TERBANDING berupa
bidang-bidang tanah di Jl. Jawa dan Jl. Madura masing-masing seluas ±
13.578 M2, dan seluas ± 22.377 M2 dengan total keseluruhan seluas ± 35.955
M2, setempat dikenal sebagai Kelurahan Gang Buntu, Kota Medan, yang
merupakan bagian dari Eigendom Verponding Nomor 9 yang diuraikan dalam
Grondplan No. I K.6b D.S.M. W.W. tanggal 18 Oktober 1888 / Bukti TT-13
(vide hal 77 Putusan No. 438) dan Peta Tanah Deli Spoorweg Matschappy
Emplacement Medan No. IJ135d D.S.M. W.W. / Bukti TT-14 (vide hal 77
Putusan No. 438), yang telah diberikan kepada Deli Spoorweg Matschapy
(DSM) pada tahun 1918 dengan Hak Konsesi.
b. Bahwa DSM sebagaimana dimaksud di atas, sebelumnya merupakan bagian
dari 12 (dua belas) perusahaan kereta api swasta milik Belanda yang
beroperasi di wilayah Sumatera Utara yang tergabung dalam Vereniging Van
Nederlands Indische Spoor en Tramweg Maatschappij atau disebut juga
Verenigde Spoorwegbedrijft ("VS"), di samping keberadaan Perusahaan
Kereta Api milik Pemerintah Belanda yang disebut Staats Spoorwegen ("SS").
27
Kemudian setelah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka
berdasarkan Maklumat Kementerian Perhubungan RI Nomor 1/KA tanggal 23
Oktober 1946 dibentuklah Perusahaan Kereta Api yang dikelola oleh Djawatan
Kreta Api Republik Indonesia ("DKARI").
c. Selanjutnya, berdasarkan Pengumuman Menteri Perhubungan, Tenaga Kerja dan
Pekerjaan Umum Nomor 2 tanggal 6 Januari 1950, dinyatakan bahwa sejak
tanggal 1 Januari 1950 DKARI dan SS/VS digabungkan menjadi satu Djawatan
dengan nama Djawatan Kereta Api ("DKA"). Kemudian DKA diubah menjadi
Perusahaan Negara Kereta Api ("PNKA") berdasarkan Peraturan Pemerintah
Nomor 22 Tahun 1963. Lalu diubah kembali menjadi Perusahaan Djawatan
Kereta Api ("PJKA") berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 1971.
Selanjutnya, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 1990, PJKA
diubah kembali menjadi Perusahaan Umum Kereta Api ("Perumka") dan pada
akhirnya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 1998, Perumka
diubah menjadi PT Kereta Api Indonesa (Persero) hingga saat ini.
d. Lebih lanjut, berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 86 tahun 1958
tentang Nasionalisasi Perusahaan-Perusahaan Milik Belanda dan Pengumuman
Menteri Perhubungan, Tenaga Kerja dan Pekerjaan Umum Nomor 2 tanggal 6
Djanuari 1950, tanah DSM dinasionalisasi menjadi tanah Negara. Selanjutnya,
berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 1959 tentang Nasionalisasi
Perusahaan Kereta-Api dan Tilpon Milik Belanda yang dikuasai (Hak Beheer)
oleh Djawatan Kereta Api ("DKA"), saat ini terhadap tanah-tanah tersebut telah
berubah menjadi dikuasai oleh PT Kereta Api Indonesia (Persero).
e. Bahwa bidang-bidang Tanah Obyek Perkara a quo merupakan tanah milik
negara in casu PEMBANDING berdasarkan Hak Baheer, dan merupakan
kekayaan negara yang dipisahkan dan tunduk kepada Undang-Undang
Perbendaharaan Negara (ICW) Stbl. Tahun 1925 Nomor 448 Jo. Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 1968 tentang Perubahan Pasal 7 Undang-Undang
Perbendaharaan Negara (ICW) Stbl. Tahun 1925 Nomor 448 Jo. Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang PPrbendaharaan Negara Jo. Undang-
Undang Nomor 1 tahun 2003 tentang Keuangan Negara jo Undang-Undang
Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUNK dimana diatur bahwa pemindahtanganan
kekayaan negara yang dikelola oleh BUMN harus mendapatkan izin terlebih
dahulu dari Menteri BUMN selaku Wakil Pemerintah sebagai Pemegang Saham
pada Persero dan Pemilik Modal pada Perum sesuai PP Nomor 41 tahun
2003. Dapat kami informasikan, bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah
Nomor 41 tahun 2003 tersebut, kedudukan, tugas, dan kewenangan Menteri
28
Keuangan di bidang pembinaan dan pengawasan BUMN sebagian
dilimpahkan kepada Menteri BUMN, termasuk dalam hal ini kewenangan
memberikan persetujuan pelepasan atas aset.
f. Bahwa di samping uraian-uraian di atas, kedudukan Tanah Obyek Perkara
sebagai tanah kekayaan milik negara yang dipisahkan in casu
PEMBANDING juga dikuatkan dengan adanya beberapa pernyataan melalui
surat yang dikeluarkan oleh lembaga-lembaga Negara yakni :
- Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S-
1069/HK.03/1990 tertanggal 4 September 1990, Perihal: Penertiban
Tanah Hasil Konversi Hak Barat Yang Dikuasai/dimiliki Instansi
Pemerintah/Badan-badan Negara dan BUMN / bukti P-03 (vide hal 69
Putusan Nomor 438);
- Surat Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 530.22-134
tertanggal 9 Januari 1991 perihal: Penertiban Tanah Asal Konversi Hak
Barat yang dikuasai/dimiliki Instansi PemerintahlBadan-Badan Negara
dan BUMN yang berasal dari ex Eigendom Verponding No. 33 dan
Eigendom Verponding Nomor 9 / bukti P-04 (vide ha169 Putusan Nomor
438);
- Surat Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor
RH.48/KA.101/MPHB tertanggal 28 Februari 1994 yang ditujukan
kepada Menteri Keuangan, Perihal: Penatausahaan dan pengamanan
tanah-tanah milik Perumka yang diuraikan dalam grondkaart / bukti P-06
(vide hal 70 Putusan Nomor 438);
- Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 5-11/MK.
16/1994 tertanggal 24 Januari 1995 yang ditujukan kepada Menteri
Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional di Jakarta, Perihal:
Penatausahaan dan pengamanan tanah-tanah milik Perumka yang
diuraikan dalam grondkaart / bukti P-05 (vide hal 70 Putusan Nomor
438);
- Surat Menteri Keuangan kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional
dengan Nomor S-66/MK.6/2005 tanggal 05 Januari 2005, yang pada
intinya menyatakan bahwa tanah yang berada di lokasi Gang Buntu
merupakan tanah milik PT Kereta Api Indonesia (Persero)1 bukti P-07 (vide
ha170 Putusan Nomor 438).
2. Bahwa sebagaimana juga keterangan saksi yang diajukan PEMBANDING, yang
tercantum dalam Putusan Nomor 438 (vide hal 70). Berdasarkan keterangan saksi
PEMBANDING jelas menyatakan bahwa Tanah Obyek Perkara a quo merupakan
29
kekayaan Negara yang dipisahkan milik PEMBANDING yang diperoleh
berdasarkan Nasionalisasi perusahaan-perusahaan Hindia Belanda dalam hal ini
yaitu DSM beserta seluruh aset-asetnya melalui seperangkat peraturan perundang-
undangan yaitu UndangUndang Nomor 86 tahun 1958 tentang Nasionalisasi
Perusahaan-Perusahaan Milik Belanda; Pengumuman Menteri Perhubungan,
Tenaga Kerja dan Pekerjaan Umum Nomor 2 tanggal 6 Djanuari 1950; dan
Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 1959 tentang Nasionalisasi Perusahaan
Kereta-Api dan Tilpon Milik Belanda. Selain itu, TERBANDING III dalam
dalilnya sebagaimana tercantum dalam putusan Nomor 438 (vide hal 54 paragraf
terakhir) juga menyatakan bahwa Tanah Obyek Perkara a quo telah dimiliki oleh
PEMBANDING secara terus-menerus sejak diserahkan oleh Pemerintah Hindia
Belanda ke Pemerintah Republik Indonesia yang pengelolaannya ada pada TURUT
TERBANDING, selengkapnya PEMBANDING kutip dalil TERBANDING III
(dahulu TERLAWAN III) sebagai berikut:
“Bahwa setahu T'erlawan III selama ini terhadap tanah objek perkara yang
terletak di Jalan Jawa dan Jalan Madura tersebut merupakan secara terus
menerus telah dikelola dan dikuasai oleh Pelawan selaku Perusahaan Umum
Kereta Api ("Perumka ")” .
Berdasarkan seluruh uraian-uraian di atas, maka PEMBANDING mohon kepada Ketua
Pengadilan Tingggi Sumatera Utara di Medan yang menerima, memeriksa, dan mengadili
kara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut:
MENGADILI
-Mengabulkan permohonan banding dan memori banding dari PEMBANDING;
-Membatalkan Putusan Nomor 438/Pdt.Plw/2013/PN.Mdn tanggal 16 Juli 2014.
MENGADILI SENDIRI
DALAM PROVISI :
Mengangkat sita eksekusi yang diletakkan atas aset kekayaan milik Negara yang
dipisahkan in casu PEMBANDING/PELAWAN yang berupa bidang-bidang tanah di
Jl. Jawa dan Jl Madura masing-masing seluas ± 13.578 M2, dan seluas ± 22.377 M2
dengan total keseluruhan seluas 35.955 M2, setempat dikenal sebagai Kelurahan Gang
Buntu, Kota Medan, milik PEMBANDING/PELAWAN berdasarkan Penetapan
Eksekusi Nomor 6/Eks/2013/314/Pdt.G/2011/PN.Mdn tertanggal 25 Juni 2013 sampai
dengan adanya putusan terhadap perlawanan a quo yang mempunyai kekuatan hukum
tetap.
30
DALAM EKSEPSI
Menolak seluruh Eksepsi TERBANDING/TERLAWAN I
DALAM POKOK PERKARA :
1. Mengabulkan PERLAWANAN PEMBANDING / PELAWAN untuk
seluruhnya;
2. Menyatakan PEMBANDING / PELAWAN adalah PEMBANDING /
PELAWAN yang baik dan benar;
3. Menyatakan sah dan berharga Grondplan No. I K.6b D.S.M. W.W. tanggal 18
Oktober 1888 dan Peta Tanah Deli Spoorweg Matschappy Emplacement Medan
No. IJ135d D.S.M. W.W., yang telah diberikan kepada Deli Spoorweg
Matschapij pada tahun 1918 dengan Hak Konsesi;
4. Menyatakan Penetapan Eksekusi Nomor 16/Eks/2013/314/Pdt.G/2011/PN.Mdn
tertanggal , 25 Juni 2013 jo Berita Acara Eksekusi Pengosongan (Ontruiming)
Nomor 16/Eks/2013/314/Pdt.G/2011/PN.Mdn tertanggal 3 Juli 2013 tidak sah
dan tidak memiliki kekuatan hukum;
5. Menyatakan Putusan Provisi sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat;
6. Menyatakan agar TERBANDING / TERLAWAN I, TERBANDING II /
TERLAWAN II, dan TERBANDING III/TERLAWAN III untuk tunduk pada
Putusan Provisi;
7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan dengan serta merta walaupun ada
upaya hukum banding, kasasi, peninjauan kembali atau upaya hukum lain dari
TERBANDING/TERLAWAN I, TERBANDING II/TERLAWAN II, dan
TERBANDING III/TERLAWAN III, atau uitvoerbaar bij voorrad;
8. Membebankan biaya perkara pada TERBANDING I/TERLAWAN I,
TERBANDING II/TERLAWAN II, dan TERBANDING III/TERLAWAN
III secara tanggung renteng.
ATAU
Apabila Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Sumatera Utara di Medan yang
menerima, memeriksa dan mengadili perkawa a quo ini berpendapat lain, mohon agar
diberikan putusan seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).
Menimbang, bahwa Kontra memori Banding dari Terbanding I semula Terlawan I
berbunyi sebagai berikut :
Bahwa setelah menerima, membaca, dan mempelajari serta melakukan kontemplasi secara
sungguh-sungguh atas Memori Banding Pembanding, yang diterima dikepaniteraan Pengadilan
Negeri Medan pada tanggal 07 Oktober 2014 dan kemudian Terbanding I memverifikasinya
31
terhadap pertimbangan hukum maupun amar Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor :
438/Pdt.Plw/2013/PN-Mdn, Tanggal 16 Juli 2014dan kemudian diperoleh kesimpulan uraian
Memori Banding Pembanding tersebut adalah tidak berdasar hukum dan keliru,serta hanya sebatas
pengulangan atas dalil-dalil perlawanannya sebelumnya, dan karenanya tidak dapat melumpuhkan
atau melemahkan argumentasi hukum yang dibangun oleh Judex Factie Pengadilan Negeri Medan
tersebut atau dengan kata lain Pertimbangan hukum Judex Factie dalam Putusan Pengadilan Negeri
Medan Nomor : 438/Pdt.Plw/2013/PN-Mdn, Tanggal 16 Juli 2014 yang menyatakan perlawanan
pelawan/pembanding tidak dapat diterima telah tepat dan benar serta telah ditopang dengan
argumentasi hukum yang kuat karenanya putusan tersebut telah mencerminkan nilai-nilai keadilan,
kepastian serta kemanfaatan hukum, sehingga atas dasar mana cukuplah beralasan hukum Judex
Factie Pengadilan Tinggi Medan menguatkan putusan tersebut ;
Bahwa berikut ini diuraikan jawaban/bantahan terhadap tudingan-tudingan Pembanding
atas Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 438/Pdt.Plw/2013/PN-Mdn, Tanggal 16 Juli 2014,
yang tentunya jawaban/bantahan ini telah didukung dengan fakta-fakta hukum yang terungkap
dipersidangan serta diselimuti dengan argumentasi hukum yang kuatdan valid serta disesuaikan
dengan sistematika Memori Banding Pembanding tersebut, yakni sebagai berikut :
DALAM PROVISI
Bahwa oleh Pembanding pada halaman 3 aliena paling bawah dan bersambung ke halaman
4, menyebutkan yang pada pokoknya menyebutkan Putusan Judex Factie tingkat pertama yang
menolak Permohonan Provisi Pembanding tidak mengambil pertimbangan hukum yang
cukupdengan alasan menurut pembanding kedua objek perkara masing-masing seluas + 13.578 M2
dan seluas + 22.377 M2 yang terletak di Jalan Jawa dan Jalan Madura, Kelurahan Gang Buntu,
Kecamatan Medan Timur, Kota Medan telah terbukti sebagai kekayaan milik negara yang
dipisahkan in casu Pembanding yang dikelola oleh Turut Terbanding (PT. Kereta Api Indonesia)
berdasarkan bukti Pembanding (vide bukti P-1 s/d P-9) dan keterangan saksi (ahli) yang bernama
Dr. Agus Mulyana, M.Hum serta bukti yang diajukan oleh Turut Terbanding (vide bukti TT-01 s/d
TT-14) ;
Bahwa semua alat bukti yang disebutkan oleh Pembanding sebagai dasar membuktikan
kedua bidang areal tanah masing-masing seluas + 13.578 M2 dan seluas + 22.377 M2 yang terletak
di Jalan Jawa dan Jalan Madura, Kelurahan Gang Buntu, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan
sebagai kekayaan milik negara yang dipisahkan adalah alasan yang keliru dan tidak berdasar hukum
sebab baik secara satu persatu maupun secara keseluruhan alat bukti yang diajukan oleh
Pembanding maupun Turut Terbadning tersebut tidak satu pun yang dapat dikategorikan sebagai
alas hukum atas tanah objek perkara sebagai kekayaan milik negara yang dipisahkan karena baik
Pembanding maupun Turut Terbanding tidak dapat membuktikan dan tidak mampu
membuktikankedua areal bidang tanah masing-masing seluas + 13.578 M2 dan seluas + 22.377 M2
yang terletak di Jalan Jawa dan Jalan Madura, Kelurahan Gang Buntu, Kecamatan Medan Timur,
Kota Medan terdaftar sebagai asset/kekayaan milik Turut Terbanding ;
32
Bahwa disisi lain bukti yang diajukan Pembanding hanya berupa peta, itu pun bukandibuat
oleh pejabat yang berwenang untuk itu, melainkan hanya produk Turut Terbanding/PT. Kareta Api
Indonesia tanpa ada stampel atau pengesahan dari pejabat yang berwenang untuk itu yakni Badan
Pertanahan Nasional Kota Medan dan demikian juga saksi (ahli) Dr. Agus Mulyana, M.Hum yang
diajukan oleh Pembanding tidak ada menerangkan kedua areal bidang tanah terperkara sebagai
milik/asset Turut Terbanding dan lagi pula keterangan seorang saksi saja tanpa didukung oleh alat
bukti lainnya tidaklah ada kekuatan nilai pembuktiannya (unus testis nullus testis) ;
Bahwa inheren dengan uraian diatas berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Turut
Terbanding II/Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan yakni fotocopy Hak Eigendom Verponding
No. 33 yang telah dilegalisir sesuai aslinya dan diberi materai secukupnya (vide bukti T.II-1)
membuktikan kedua bidang areal tanah masing-masing seluas + 13.578 M2 dan seluas + 22.377 M2
yang terletak di Jalan Jawa dan Jalan Madura, Kelurahan Gang Buntu, Kecamatan Medan Timur,
Kota Medan adalah terdaftar atas nama Gouvernement Van Ned Indie, dimana status haknya telah
berakhir sesuai bukti T.I-7 dan T.I-8 dan kedua bidang tanah tersebut tidak pernah dilakukan
konversinya oleh siapapun kesalah satu alas hak yang disebutkan dalam pasal 16 Undang-Undang
Nomor : 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria dan Peraturan Pemerintah
No. 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah yang telah diganti dengan Peraturan Pemerintah No.
24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah ;
Bahwa Turut Terbanding/PT. Kereta Api Indonesia melalui Direksi sebagai Organ
BUMNPembanding telah mempertahankan haknya atas kedua bidang areal tanah masing-masing
seluas + 13.578 M2 dan seluas + 22.377 M2 yang terletak di Jalan Jawa dan Jalan Madura,
Kelurahan Gang Buntu, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan akan tetapi Turut Terbanding
tersebut sama sekali tidak dapat membuktikan haknya atas kedua bidang tanah objek perkara
sebagaimana disebut dalam Putusan Pengadilan Nomor : 314/Pdt.G/2011/PN-Mdn, tanggal 12
September 2011 Jo Nomor : 415/PDT/2011/PT-Mdn, tanggal 12 Januari 2012 Jo Nomor : 1040
K/Pdt/2012, tanggal 05 November 2012 Jo Penetapan Pengadilan Negeri Medan Nomor :
16/Eks/2013/314/Pdt.G/2011/PN-Mdn, tanggal 25 Juni 2013 (vide bukti T.I-2 s/d T.I-5)dan Putusan
Pengadilan Negeri Medan Nomor : 385/Pdt.Plw/2013/PN-Mdn, tanggal 29 Januari 2014 (vide bukti
T.I-15) karenanya secara mutatis mutandis Pembanding sebagai Pemegang saham pada Turut
Terbanding tidak ada hubungan hukum lagi dengan kedua bidang tanah objek sengketa ;
Bahwa apalagi berdasarkan pasal 1 butir 9 UU No. 19 Tahun 2003 Tentang BUMN telah
secara tegas menyebutkan bahwa Direksi adalah organ BUMN yang bertanggung jawab atas
pengurusan BUMN untuk kepentingan dan tujuan BUMN serta mewakili BUMN baik di dalam
maupun diluar Pengadilan, oleh sebab itu Pembanding sebagai pemegang saham pada Turut
Terbanding/PT. Kereta Api Indonesia sebagai BUMN tidak lagi berwenang untuk mengajukan
perlawanan a quo karena PT. Kereta Api Indonesia/Turut Terbanding telah tidak dapat
membuktikan haknya atas kedua bidang areal tanah tersebut sebagaimana disebut dalam Putusan
Pengadilan Nomor : 314/Pdt.G/2011/PN-Mdn, tanggal 12 September 2011 Jo Nomor :
415/PDT/2011/PT-Mdn, tanggal 12 Januari 2012 Jo Nomor : 1040 K/Pdt/2012, tanggal 05
33
November 2012 Jo Penetapan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 16/Eks/2013/314/Pdt.G/2011/PN-
Mdn, tanggal 25 Juni 2013 (vide bukti T.I-2 s/d T.I-5) dan Putusan Pengadilan Negeri Medan
Nomor : 385/Pdt.Plw/2013/PN-Mdn, tanggal 29 Januari 2014 (vide bukti T.I-15) ;
Bahwa oleh karenanya tudingan atau klaim Pembanding yang menyebutkan kedua bidang
areal tanah masing-masing seluas + 13.578 M2 dan seluas + 22.377 M2 yang terletak di Jalan Jawa
dan Jalan Madura, Kelurahan Gang Buntu, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan sebagai
kekayaan milik negara yang dipisahkan adalah tidak terbukti serta tidak berdasar hukum, lemah dan
tidak didukung oleh fakta hukum dipersidangan, atas dasar mana sangat beralasan hukum agar
terhadap tudingan pembanding yang demikian untuk dikesampingkan ;
Bahwa uraian diatas adalah bersesuaian pula dengan bukti surat yang diajukan oleh
Terbanding I (vide bukti T.I-2 s/d T.I-8) yang secara keseluruhan bukti mana menunjukkan kedua
bidang areal tanah masing-masing seluas + 13.578 M2 dan seluas + 22.377 M2 yang terletak di
Jalan Jawa dan Jalan Madura, Kelurahan Gang Buntu, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan
adalah milik Terbanding I, dan oleh karena kedua bidang areal tanah milik Terbanding I maka
secara acontrarionyata dan terbuktilahlah kedua bidang areal tanah dimaksud adalah bukan
kekayaan milik negara yang dipisahkan sebagaimana tudingan Pembanding dalam memori
bandingnya tersebut ;
Bahwa dengan segala kelemahan dan ketiadaan dasar hukum memori banding Pembanding
tersebut dan kemudian dikaitkan dengan pertimbangan hukum yang dikonstruksikan oleh Judex
Factie Pengadilan Negeri Medan halaman 78 s/d halaman 80 yang pada pokoknya menyebutkan
tidak ada alasan yang sifatnya sangat mendesak dalam perkara a quo untuk mengabulkan
permohonan provisi pembanding tersebutadalah menjadikan argumentasi hukum Pengadilan Negeri
Medan tersebut semakin kuat dan kokohkarena Pembanding sendiri tidak dapat membuktikan dan
tidak mampu membuktikan kedua bidang areal tanah tersebut sebagai kekayaan milik negara yang
dipisahkan melainkan bidang tanah tersebut adalah telah terbukti sebagai milik Terbanding I
sebagaimana diuraikan diatas, dari dan oleh karena itu mohonlah untuk mengesampingkan memori
banding pembanding tersebut seraya menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor :
438/Pdt.Plw/2013/PN-Mdn, Tanggal 16 Juli 2014 tersebut ;
DALAM EKSEPSI
Bahwa khusus pada bagian ini Pembanding menyebutkan memberikan dukungan atas
pertimabangan hukum Judex Factie Pengadilan Negeri Medan halaman 85 s/d halaman 95 dan
menjadikannya sebagai dasar menolak seluruh eksepsi Terbanding I, akan tetapi dalam hal ini oleh
Pembanding sendiri dalam memori bandingnya tidak menyabutkan secara konkrit, jelas dan tegas
alasan hukum apa Pembanding mendukung dan menjadikan pertimbangan hukum tersebut sebagai
alasan menolak eksepsi Terbanding I ;
Bahwa oleh karena tidak disebutkan alasan hukum dukungan tersebut, maka uraian
Pembanding setentang dengan hal ini tidak beralasan karenanya haruslah dikesampingkan seraya
34
dimohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi untuk memeriksa kembali secara sungguh-
sungguh eksepsi Terbanding I tersebut dan selanjutnya untuk dikabulkan secara keseluruhan dengan
membatalkan pertimbangan Judex Factie Pengadilan Negeri Medan sepanjang mengenai eksepsi
tersebut ;
DALAM POKOK PERKARA
A. TERHADAP TUDINGAN PEMBANDING YANG MENYEBUTKAN JUDEX
FACTIE TINGKAT PERTAMA TIDAK BERDASARKAN KEADILAN
KARENA TELAH BERAT SEBELAH DENGAN HANYA
MEMPERTIMBANGKAN DALIL TERBANDING I TANPA
MEMPERTIMBANGKAN DALIL-DALIL PEMBANDING
Bahwa adalah benar dan sesuai dengan fakta hukum yang terbukti dipersidangan
terhadap dua areal bidang tanah masing-masing seluas + 13.578 M2 dan seluas +
22.377 M2 yang terletak di Jalan Jawa dan Jalan Madura, Kelurahan Gang Buntu,
Kecamatan Medan Timur, Kota Medan telah diserahkan pengadilan kepada Terbanding
I berdasarkan Berita Acara Pelaksanaan Eksekusi Pengosongan (Ontruiming) Dan
Penyerahan No. 16/Eks/2013/314/Pdt.G/2011/PN-Mdn, tanggal 03 Juli 2013 (vide
bukti T.I-6) sebagai tindak lanjut atau pelaksanaan Putusan Pengadilan Nomor :
314/Pdt.G/2011/PN-Mdn, tanggal 12 September 2011 Jo Nomor : 415/PDT/2011/PT-
Mdn, tanggal 12 Januari 2012 Jo Nomor : 1040 K/Pdt/2012, tanggal 05 November 2012
Jo Penetapan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 16/Eks/2013/314/Pdt.G/2011/PN-
Mdn, tanggal 25 Juni 2013 (vide bukti T.I-2 s/d T.I-5) telah dimohonkan peninjauan
kembali oleh Turut Terbanding (vide bukti T.I-9 s/d T.I-13) yang hingga saat ini masih
sedang berproses di Mahkamah Agung Republik Indonesia;
Bahwa disamping upaya hukum peninjauan kembali tersebut diatas, oleh Turut
Terbanding/PT. Kereta Api Indonesia adalah juga mengajukan perlawanan terhadap
Penetapan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 16/Eks/2013/314/Pdt.G/2011/PN-Mdn,
tanggal 25 Juni 2013 (vide bukti T.I-5 Jo bukti T.I-14 dan T.I-15) yang alasan dan dasar
hukumnya adalah sama persis dengan perkara a quo yang dimohonkan bandingnya oleh
pembanding tersebut ;
Bahwa atas dasar uraian diatas dan kemudian dihubungkan dengan
pertimbangan hukum Judex Factie Pengadilan Negeri Medan yang dikutip oleh
Pembanding dalam memori bandingnya halaman 5 s/d halaman 6, maka pertimbangan
hukum tersebut telah tepat dan benar serta telah didasarkan pada ketentuan yang
dikehendaki oleh Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan
Kehakiman ;
35
Bahwa karena itu lema “TERLEPAS” yang terdapat dalam pertimbangan
hukum Pengadilan Negeri Medan yang dikutip oleh Pembanding tersebut tidak dapat
dijadikan sebagai dasar atau patokan untuk menuding Judex Factie tingkat pertama
telah berlaku berat sebelah, tidak adil dan hanya mempertimbangkan dalil-dalil
Terbanding I saja dengan mengabaikan dalil dalil Pembanding sebab pertimbangan
hukum tersebut telah tepat dan benar serta telah dibangun diatas fondasi fakta-fakta
hukum yang terungkap dipersidangan, yang berpihak kepada kebenaran dan keadilan,
sehingga ketika pertimbangan hukum judex factie didasarkan pada alat-alat bukti yang
sah dipersidangan maka pertimbangan hukum yang demikian tidak dapat dikategorikan
sebagai yang berpihak kepada salah satu pihak yang berperkara ;
Bahwa sebagaimana yang telah kami uraian pada bagian provisi diatas, dimana
Pembanding sendiri berdasarkan alat-alat bukti yang diajukannya dipersidangan adalah
tidak dapat mambuktikan kedua bidang areal tanah tersebut sebagai kekayaan milik
negara yang dipisahkan, dan justru adalah sebaliknya Terbanding I telah mampu dan
membuktikan dalil-dalil jawabannya yakni kedua bidang areal tanah tersebut sebagai
milik Terbanding I berdasarka Putusan Pengadilan Nomor : 314/Pdt.G/2011/PN-Mdn,
tanggal 12 September 2011 Jo Nomor : 415/PDT/2011/PT-Mdn, tanggal 12 Januari
2012 Jo Nomor : 1040 K/Pdt/2012, tanggal 05 November 2012 Jo Penetapan
Pengadilan Negeri Medan Nomor : 16/Eks/2013/314/Pdt.G/2011/PN-Mdn, tanggal 25
Juni 2013 (vide bukti T.I-2 s/d T.I-5) yang asal muasal kedua bidang tanah tersebut
adalah bekas hak Eigendom Verpounding No. 33 atas nama Gauvernement Ned Van
Indie (vide bukti T.II-1 dan bukti T.I-7 dan T.I-8) ;
Bahwa oleh karena jawaban Tergugat I tersebut telah terbuktikan maka jawaban
tersebut meningkat kedudukannya menjadi fakta hukum secara yuridis imperative fakta
hukum mana haruslah dipertimbangkandan diterima sebagai suatu kebenaran hukum ;
Bahwa disamping itu frase “TERLEPAS” yang termuat dalam pertimbangan
hukum yang dikutip oleh Pembanding dalam memori bandingnya adalah juga telah
mengokohkan pertimbangan hukum judex factie telah sempurna, imparsial dan bukan
hanya mendengar pihak Terbading I saja tapi juga telah mendengarkan semua pihak
dipersidangan sebab jika dengan menelisik Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)
lema “TERLEPAS” bermakna ; a) sudah lepas, ; b) terhindar, ; c) lepas dari ikatan,dan ;
d) bebas dari kewajiban (KBBI, Departemen Pendidikan Nasional, PT. Gramedia
Pustaka Utama, Edisi Keempat, Jakarta, 2008, halaman 818) ;
Bahwa dari semua makna yang dikutip diatas menunjukkan adanya sikap atau
perbuatan yang telah terjadi sebelumnya, artinya dalam perkara a quo Judex Factie
36
Pengadilan Negeri Medan telah menunjukkan sikap atau perbuatan berupa
medengarkan dan mempelajari seluruh dalil-dalil semua pihak yang berperkara secara
imparsialdan kemudian setelah diperhatikan alat-alat buktinya, maka terhadap dalil-
dalil yang tidak terbuktikan akan dihindari, dilepaskan atau dibebaskan dari
pertimbangan hukum judex factie sebab dalil dalil tersebut adalah dianggap sebagai
dalil yang tidak mengandung suatu kebenaran/kebohongan belaka, dari dan oleh karena
itu Judex Factie sedapat mungkin mesti menghindari dalil dalil yang tidak mengandung
suatu kebenaran/kebohongan karena pertimbangan hukum yang didasarkan pada
kebohongan akan menghasilkan kesesatan sedangkan kesesatan tentunya melahirkan
ketidakadilan bahkan sebagai bentuk penzaliman yang terstruktur, sistemik dan massif ;
Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka nyata dan terbuktilah memori banding
pembanding tersebut adalah sangat lemah dan tidak berdasar hukum dan sama sekali
tidak dapat mengurangi validitas pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri
Medan Nomor : 438/Pdt.Plw/2013/PN-Mdn, Tanggal 16 Juli 2014 tersebut, karenanya
mohonlah untuk mengesampingkan memori banding pembanding tersebut untuk
seluruhnya ;
B. TERHADAP TUDINGAN PEMBANDING YANG MENYEBUTKAN PUTUSAN
JUDEX FACTIE TINGKAT PERTAMA DIAMBIL TANPA PERTIMBANGAN
YANG CUKUP DAN TIDAK TELITI MENURUT CARA YANG DITENTUKAN
OLEH PERUNDANG-UNDANGAN
Bahwa pada bahagian ini, Pembanding terlihat sangat tendensius menyampaikan
tudingannya yang seolah olah Judex Factie Pengadilan Negeri Medan tidak
mempertimbangkan dalil dalil Pembanding baik dalam perlawanan, replik dan bukti-
bukti serta saksi dan begitujuga dalil dalil Terbanding II dan Turut Terbanding serta
bukti-bukti Turut Terbanding, dan dengan hanya bermodal tudingan tersebut meminta
agar terhadap Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 438/Pdt.Plw/2013/PN-Mdn,
Tanggal 16 Juli 2014 dilakukan pembatalannya ;
Bahwa tudingan pembanding tersebut diatas adalah sebagai tudingan yang tidak
berdasar hukum, lemah dan rapuh karena sama sekali tidak mengandung suatu
kebenaran sebab sebagaimana uraian kami diatas bahwasanya dalam membuat
pertimbangan hukum oleh Judex Factie haruslah didasarkan pada fakta-fakta hukum
yang telah teruji kebenarannya dipersidangan bukan didasarkan pada dalil-dalil masing-
masing pihak yang belum tentu mengandung suatu kebenaran hukum ;
37
Bahwa oleh karena Jufex Factie dalam membuat pertimbangan hukum dalam
Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 438/Pdt.Plw/2013/PN-Mdn, Tanggal 16
Juli 2014 telah didasarkan pada fakta-fakta hukum yang sesungguhnnya dan kemudian
disertai dengan memberikan penilaian terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh masing-
masing pihak lalu berkesimpulan terhadap kedua bidang tanah yang menjadi objek
perkara dalam perkara a quo sedang diperiksa dalam perkara lain pada tingkat
peninjauan kembali di Mahkamah Agung RI (vide bukti T.I-9 s/d T.I-13) ;
Bahwa penilaian terhadap fakta hukum yang disebutkan diatas adalah telah dapat
dikategorikan sebagai alasan-alasan hukum atau dasar hukum yang jelas dan rinci yang
tentunya cukuplah secara yuridis pertimbangan hukum judex factie tersebut
sebagaimana ketentuan yang dikehendaki oleh pasal 50 dan pasal 53 dari Undang-
Undang Nomor : 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, dari dan oleh karena
itu sempurnalah pertimbangan hukum Judex Factie Pengadilan Negeri Medan, sehingga
telah cukup alasan hukum untuk menolak Memori Banding Pembanding tersebut untuk
seluruhnya
Bahwa disamping itu jika pun dilihat secara detail, satu persatu terhadap bukti-
bukti surat yang diajukan oleh Pembanding dan begitu juga dengan ketarangan saksi
(ahli) Dr. Agus Mulyana, M.Hum dan kemudian dicocokkan dengan dalil-dalil
perlawanannya tersebut ternyata disimpulkan semua bukti-bukti tersebut tidak lah
mendukung dalil-dalil perlawanannya,akan tetapi berdasarkan Putusan Pengadilan
Nomor : 314/Pdt.G/2011/PN-Mdn, tanggal 12 September 2011 Jo Nomor :
415/PDT/2011/PT-Mdn, tanggal 12 Januari 2012 Jo Nomor : 1040 K/Pdt/2012, tanggal
05 November 2012 Jo Penetapan Pengadilan Negeri Medan Nomor :
16/Eks/2013/314/Pdt.G/2011/PN-Mdn, tanggal 25 Juni 2013 (vide bukti T.I-2 s/d T.I-5)
yang asal muasal kedua bidang tanah tersebut adalah bekas hak Eigendom Verpounding
No. 33 atas nama Gauvernement Ned Van Indie (vide bukti T.II-1 dan bukti T.I-7 dan
T.I-8) membuktikan kedua bidang areal tanah tersebut adalah milik Terbanding I
karenanya secara yuridis Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor :
438/Pdt.Plw/2013/PN-Mdn, Tanggal 16 Juli 2014 secara hukum haruslah dikuatkan ;
C. TERHADAP TUDINGAN PEMBANDING YANG MENYEBUTKAN
PERTIMBANGAN JUDEX FACTIE MERUPAKAN PERTIMBANGAN YANG
KELIRU YAG TIDAK DIDASARKAN PADA ALASAN DAN DASAR HUKUM
YANG TEPAT
Bahwa sebagaimana diatas telah kami uraikan bahwasanya adalah benar dan
sesuai dengan fakta hukum yang terbukti dipersidangan terhadap dua areal bidang tanah
38
masing-masing seluas + 13.578 M2 dan seluas + 22.377 M2 yang terletak di Jalan Jawa
dan Jalan Madura, Kelurahan Gang Buntu, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan telah
diserahkan pengadilan kepada Terbanding I berdasarkan Berita Acara Pelaksanaan
Eksekusi Pengosongan (Ontruiming) Dan Penyerahan No.
16/Eks/2013/314/Pdt.G/2011/PN-Mdn, tanggal 03 Juli 2013 (vide bukti T.I-6) sebagai
tindak lanjut atau pelaksanaan Putusan Pengadilan Nomor : 314/Pdt.G/2011/PN-Mdn,
tanggal 12 September 2011 Jo Nomor : 415/PDT/2011/PT-Mdn, tanggal 12 Januari
2012 Jo Nomor : 1040 K/Pdt/2012, tanggal 05 November 2012 Jo Penetapan
Pengadilan Negeri Medan Nomor : 16/Eks/2013/314/Pdt.G/2011/PN-Mdn, tanggal 25
Juni 2013 (vide bukti T.I-2 s/d T.I-5) telah dimohonkan peninjauan kembali oleh Turut
Terbanding (vide bukti T.I-9 s/d T.I-13) yang hingga saat ini masih sedang berproses ;
Bahwa disamping upaya hukum peninjauan kembali tersebut diatas, oleh Turut
Terbanding/PT. Kereta Api Indonesia adalah juga mengajukan perlawanan terhadap
Penetapan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 16/Eks/2013/314/Pdt.G/2011/PN-Mdn,
tanggal 25 Juni 2013 (vide bukti T.I-5 Jo bukti T.I-14 dan T.I-15) yang alasan dan dasar
hukumnya adalah sama dengan perkara a quo yang dimohonkan bandingnya oleh
pembanding tersebut ;
Bahwa dari serangkaian uraian diatas dapat disimpulkan Putusan Pengadilan
Nomor : 314/Pdt.G/2011/PN-Mdn, tanggal 12 September 2011 Jo Nomor :
415/PDT/2011/PT-Mdn, tanggal 12 Januari 2012 Jo Nomor : 1040 K/Pdt/2012, tanggal
05 November 2012 adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Penetapan
Pengadilan Negeri Medan Nomor : 16/Eks/2013/314/Pdt.G/2011/PN-Mdn, tanggal 25
Juni 2013 (vide bukti T.I-2 s/d T.I-5) yang dimohonkan perlawananya oleh Pemanding
yang kesemuanya adalah menyangkut kepemilikan atas kedua bidang areal tanah
masing-masing seluas + 13.578 M2 dan seluas + 22.377 M2 yang terletak di Jalan Jawa
dan Jalan Madura, Kelurahan Gang Buntu, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, dan
demikian juga halnya dengan perlawanan yang diajukan oleh Turut Terbanding atas
Penetapan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 16/Eks/2013/314/Pdt.G/2011/PN-Mdn,
tanggal 25 Juni 2013 (vide bukti T.I-14 dan T.I-15) adalah juga menyangkut
kepemilikan kedua bidang areal tanah tersebut ;
Bahwa bila pun ada (quad noon) perbedaan dalam perlawan a quo dengan bukti
T.I-2 s/d T.I-5, dan bukti T.I-9 s/d T.I-15 hanya sebatas kedudukan hukum/legal
standing Pembanding saja sebagai pemegang saham 100% pada Turut
Terbanding/PT.Kereta Api Indonesia, oleh karena itu sebagai pemegang saham pada
Turut Terbanding, Pembanding tidaklah berkapasitas untuk mengajukan perlawanan a
quo karena yang berhak mewakili BUMN baik diluar maupun dalam pengadilan adalah
39
Direksi sebagai organ BUMN sebagaimana ditegaskan dalam UU No. 19 Tahun 2003
tentang Badan Usaha Milik Negara, oleh karenanya tindakan Pembading a quo
sebenarnya adalah sebagai perbuatan illegal, tidak sah dan perbuatan penzaliman
khususnya terhadap Terbanding I ;
Bahwa dalam bukti T.I-2 s/d T.I-5, dan bukti T.I-9 s/d T.I-15, Direksi sebagai
Organ BUMN telah mempertahankan haknya atas kedua areal bidang tanah terperkara
akan tetapi berdasarkan fakta hukumnya kedua areal bidang tanah terperkara telah
dinyataka sah sebagai milik Terbanding I dan dengan demikian nyata dan teranglah
kedua bidang areal tanah perkara sama sekali tidak tercatat sebagai asset Turut
Terbanding maupun Pembanding ;
Bahwa dari uraian diatas terlihatlah secara jelas bahwasanya perkara perlawanan
a quo adalah satu kesatuan dan sama dengan perkara yang disebut dalam bukti T.I-2 s/d
T.I-5, dan bukti T.I-9 s/d T.I-15, maka semua uraian pembanding yang berupaya
memisah-misahnya atau supaya terlihat seolah-olah tidak berkaitan antara
perlawanannya dalam perkara a quo dengan upaya hukum peninjauan kembali (vide
bukti T.I-2 s/d T.I-5) maupun perlawanan PT. Kereta Api Indonesia (Persero)/Turut
Terbanding(vide bukti T.I-14 dan T.I-15) sebagaimana disebut dalam memori banding
pembanding halaman 10 s/d 12 adalah tidak beralasan hukum, lemah dan tidak sesuai
dengan logika hukum maupun akal sehat ;
Bahwa upaya yang dilakukan oleh Pembanding tersebut adalah sebagai bentuk
penyesatan yang dilakukan oleh Pembanding untuk dapat mengelabui majelis hakim
banding yang kelak memeriksa perkara a quo,padahal berdasarkan fakta hukum yang
terungkap dipersidangan substansi perkara perlawanan a quo adalah sama dengan
perkara sebelumnya (vide bukti T.I-2 s/d T.I-5 dan bukti T.I-14 s/d T.I-15 ) yakni
menyangkut kepemilikan atas kedua bidang areal tanah masing-masing seluas + 13.578
M2 dan seluas + 22.377 M2 yang terletak di Jalan Jawa dan Jalan Madura, Kelurahan
Gang Buntu, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan ;
Bahwa oleh karena itu, nyata dan teranglah uraian memori banding Pembanding
tersebut tidak argumentative dan tidak berdasar hukum karenanya
menjadikanpertimbangan hukum Putusan Judex Factie Pengadilan Negeri Medan
Nomor : 438/Pdt.Plw/2013/PN-Mdn, Tanggal 16 Juli 2014 semakin kuat dan valid serta
akuntabel karena telah didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat, dari dan
oleh karenanya mohonlah untuk mengesampingkan dalil-dalil memori banding
pembanding tersebut untuk seluruhnya ;
40
D. TERHADAP TUDINGAN PEMBANDING YANG MENYEBUTKAN DALIL-
DALIL, BUKTI-BUKTI DAN SAKSI YANG DIAJUKAN PEMBANDING,
TERBUKTI BAHWA TANAH OBJEK PERKARA A QUO MERUPAKAN
KEKAYAAN NEGARA YANG DIPISAHKAN YANG DIKELOLA OLEH
TURUT TERBANDING
Bahwa dengan melihat subjudul yang diberikan oleh Pembanding, terlihat dan
sangat meyakinkan seolah olah benar kedua aral bidang tanah masing-masing seluas +
13.578 M2 dan seluas + 22.377 M2 yang terletak di Jalan Jawa dan Jalan Madura,
Kelurahan Gang Buntu, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan adalah sebagai
kekayaan milik Negara yang dipisahkan dan dikelola oleh Turut Terbanding/PT.Kereta
Api Indonesia ;
Bahwa namun setelah membaca uraian pembanding selanjutnya mulai dari
halaman 13 sampai pada halaman 16, ternyata uraiannya tersebut hanya sebatas
pengulangan dari dalil-dalil perlawanan pembanding semula yang setelah diperiksa oleh
Judex Factie Pengadilan Negeri Medan, dalil-dalil mana ternyata tidak dapat
dibuktikannyasebagaimana telah kami uraiakan diatas, karenanya dalil-dalil tersebut
tidaklah mengandung suatu kebenaran hukum karenanya bukanlah sebagai fakta
hukum, sehingga mohonlan agar jawaban Terbanding I semula dijadikan sebagai
tanggapan terhadap dalil-dalil Memori Banding Pembanding a quo dan karenanya
sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari uraian Kontra Memori Banding ini ;
Bahwa meskipun demikian demi memudahkan Yang Mulia Mejlis Hakim
Banding, dibawah ini diuraikan tanggapannya yakni sebagai berikut :
Bahwa adalah tidak benar kedua bidang areal tanah masing-masing seluas +
13.578 M2 dan seluas + 22.377 M2 yang terletak di Jalan Jawa dan Jalan Madura,
Kelurahan Gang Buntu, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan merupakan bagian dari
Eigendom Verponding Nomor : 9 yang diuraikan dalam Grandplan No. I K.6.b D.S.M.
W.W sebab berdasarkan surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan sebagaimana
disebut dalam bukti T.II-1 dan bukti T.I-7 dan bukti T.I-8 yang secara tegas disebutkan
kedua areal bidang tanah tersebut adalah merupakan bekas hak Eigendom Verpounding
No. 33 terdaftar atas nama Gouvernement Van Ned Indieyang saat ini berdasarkan bukti
T.I-2 s/d T.6 adalah milik Terbanding I ;
Bahwa disamping itu, oleh Pembanding sendiri maupun Turut Terbanding sama
sekali tidak membuktikan atau tidak memperlihatkan Eigendom Verpondong No. 9
dipersidangan karenanya mejadikan semakin tidak benarnya dalil-dalil Pembanding
tersebu dan karenanya haruslah dikesampingkan ;
41
Bahwa mengenai Peta Tanah Deli (vide bukti TT-14) adalah bukan termasuk
sebagai salah satu alas hak yang disebutkan dalam undang-undang pokok agraria
sebagaimana uraian kami terdahulu, apalagi peta tersebut hanya dibuat sendiri oleh
Turut Terbanding/PT.Kereta Api Indonesia tanpa ada stampel atau pengesahannya dari
pejabat yang berwenang untuk itu yakni Badan Pertanahan Nasional Kota Medan ;
Bahwa oleh karena kedua bidang areal tanah tersebut adalah milik Terbanding I,
maka uraian memori banding Pembanding halaman 14 huruf c,d, e dan f adalah uraian
yang tidak beralasan hukum karena bukan alas hak yang sah melainkan semuanya
hanyalah sebatas peraturan perundang-undangan yang sama sekali tidak ada kaitannya
baik langsung maupun tidak langsung terhadap kedua bidang areal tanah tersebut dan
hanyalah sebatas surat-surat instansi pemerintahan yang bukan sebagai alas hak
sebagaimana ditentukan dalam peraturan dasar pokok agraria yang telah kami uraian
diatas, sehingga dari kesemua uraian Pembanding dalam memori bandingnya tersebut
sama sekali tidak dapat dibuktikan bahwasanya kedua bidang areal tanah tesebut
sebagai kekayaan milik negara yang dipisahkan akan tetapi fakta hukum yang
terungkap diperisangan adalah kedua bidang areal tanah tersebut telah terbukti sebagai
milik Terbanding I, karenanya cukup beralasan hukum untuk menolak memori banding
pembanding seluruhnya seraya menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor :
438/Pdt.Plw/2013/PN-Mdn, Tanggal 16 Juli 2014 yang dimohonkan bandingnya
tersebut ;
PERMOHONAN
Bahwa berdasarkan seluruh uraian fakta-fakta hukum diatas mohonlah Majelis Hakim Banding
yang mengadili perkara ini kiranya berkenan mengambil putusan yang amarnya menolak
permohonan banding Pembanding seluruhnya seraya menguatkan Putusan Judex Factie Pengadilan
Negeri Medan Nomor : 438/Pdt.Plw/2013/PN-Mdn, Tanggal 16 Juli 2014 yang dimohonkan
bandingnya tersebut
Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding Turut Terbang semula Turut
Terlawan adalah sebagai berikut :
Melalui Kontra Memori Banding ini, TURUT TERBANDING semula TURUT
TERLAWAN dengan ini mengakui dan mendukung seluruh dalil PEMBANDING dalam
Memori Bandingnya atas Putusan No. 438/Pdt.Plw/2013/PN.Mdn tanggal 16 Juli 2014
yang selengkapnya sebagai berikut:
A. PENYERAHAN KONTRA MEMORI BANDING TELAH SESUAI DENGAN
HUKUM YANG BERLAKU :
42
Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Medan dalam perkara No. 438/Pdt.Plw/2013/PN.Mdn
telah dibacakan pada tanggal 16 Juli 2014, selanjutnya PEMBANDING telah menyatakan
banding pada tanggal 16 Juli 2014, dan mengajukan memori banding tertanggal 7 Oktober
2014. Pengadilan Negeri Medan telah menyampaikan Memori Banding PEMBANDING
kepada TURUT TERBANDING melalui relaas tertanggal 10 Oktober 2014, kemudian
TURUT TERBANDING menyampaikan dan/atau Menyerahkan Kontra Memori Banding
terhadap Memori Banding PEMBANDING atas Putusan Pengadilan Negeri Medan dalam
perkara No. 438/Pdt.Plw/2013/PN.Mdn pada tanggal 14 Oktober 2014, sehingga Kontra
Memori Banding ini telah sah menurut hukum dan patut diterima.
B. AMAR PUTUSAN NOMOR 438/Pdt.Plw/2013/PN.Mdn ("Putusan No. 438") :
Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 16 Juli 2014 telah memutus
perkara No. 438/Pdt.Plw/2013/PN.Mdn yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut :
MENGADILI
DALAM PROVISI:
- Menolak tuntutan Provisi Pelawan;
DALAM EKSEPSI
- Menolak Eksepsi Terlawan I seluruhnya
DALAM POKOK PERKARA:
1. Menyatakan perlawanan Pelawan tidak dapat diterima;
2. Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp,
1.921.000,(satu juta sembilan ratus dua puluh satu ribu Rupiah).
Adapun dasar alasan Kontra Memori Banding TURUT TERBANDING semula
turut terlawan yaitu sebagai berikut :
DALAM PROVISI :
1. Telah tepat dalil Memori Banding dari PEMBANDING yang mendalilkan bahwa
Judex Factie Tingkat Pertama tidak mengambil pertimbangan yang cukup dalam
putusannya pada halaman 78 hingga 80 sehingga menolak permohonan provisi
PEMBANDING padahal telah terbukti tanah Obyek Perkara a quo yaitu setempat .
dikenal sebagai tanah Gang Buntu yang terletak di JI. Jawa JI. Madura masingmasing
seluas ± 13.578 M2, seluas ± 22.377 M2 dengan total keseluruhan seluas ± 35.955
M2 ("Tanah Obyek Perkara') merupakan milik negara in casu PEMBANDING,
maka sudah sepantasnya permohonan provisi PEMBANDING dikabulkan oleh Judex
Factie Tingkat Pertama. Akan tetapi Judex Factie Tingkat Pertama dalam mengambil
putusannya sama sekali tidak mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh
43
PEMBANDING, TURUT TERBANDING serta dalil yang diajukan
TERBANDING III.
2. Bahwa TURUT TERBANDING mendukung dalil PEMBANDING yang
mendalilkan bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh PEMBANDING
yaitu bukti-bukti P-1 hingga P-9 (vide hal 69 - 70) serta saksi yang diajukan
PEMBANDING (vide hal 70 - 72) telah jelas membuktikan bahwa Tanah Obyek
Perkara a quo merupakan milik negara in casu PEMBANDING, demikian halnya
dengan bukti-bukti yang diajukan oleh TURUT TERBANDING yaitu bukti TT-01
hingga bukti TT-14 (vide hal 75 - 77) jelas membuktikan bahwa Tanah Obyek
Perkara a quo merupakan milik negara in casu PEMBANDING.
3. Bahwa status kepemilikan PEMBANDING atas Tanah Obyek Perkara a quo juga
disampaikan oleh TERBANDING III dalam dalilnya dalam jawaban sebagaimana
pada halaman 54 Putusan, dimana TERBANDING III telah menyatakan Tanah
Obyek Perkara a quo merupakan milik PEMBANDING yang dikelola oleh TURUT
TERBANDING
4. Bahwa dengan bukti-bukti tersebut maka cukup beralasan jika PEMBANDING
sebagai wakil negara yang memiliki Tanah Obyek Perkara a quo memohonkan
putusan provisi semata-mata untuk melindungi kepentingan negara agar negara tidak
mengalami kerugian yang semakin besar.
5. Bahwa TURUT TERBANDING mendukung permohonan PEMBANDING yang
memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sumatera Utara agar Majelis
Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa kembali perkara a quo dan mengabulkan
permohonan provisi PEMBANDING karena bukti-bukti dan saksi telah cukup
membuktikan jika Tanah Obyek Perkara a quo merupakan milik PEMBANDING
yang dikelola TURUT TERBANDING, maka cukup beralasan agar Majelis Hakim
Pengadilan Tinggi mengabulkan permohonan provisi PEMBANDING agar negara
tidak mengalami kerugian yang semakin besar.
DALAM EKSEPSI :
Bahwa PEMBANDING mendukung pertimbangan Judex Factie Tingkat Pertama dalam
pertimbangannya pada halaman 85 hingga 95 sehingga mengambil putusan untuk
menolak seluruh eksepi TERBANDING I.
DALAM POKOK PERKARA :
A. TURUT TERBANDING MENDUKUNG DALIL PEMBANDING YANG
MENDALILKAN BAHWA PUTUSAN JUDEX FACTIE TINGKAT PERTAMA
44
TIDAK BERDASARKAN KEADILAN KARENA TELAH BERAT SEBELAH
DENGAN HANYA MEMPERTIMBANGKAN DALIL TERBANDING I
TANPA MEMPERTIMBANGKAN DALIL-DALIL PEMBANDING SERTA
DALIL-DALIL TURUT TERBANDING
1. Bahwa telah tepat dalil PEMBANDING yang menyatakan bahwa Judex Factie ;
Tingkat Pertama dalam pertimbangannya pada halaman 90 (sembilan puluh)
hingga 93 (sembilan puluh tiga) sama sekali tidak mempertimbangkan dalil-dalil
PEMBANDING baik dalam Perlawanan dan Replik serta bukti-bukti dan saksi
yang diajukan oleh PEMBANDING, demikian juga Judex Factie Tingkat Pertama
tidak mempertimbangan dalil-dalil TERBANDING III dan TURUT
TERBANDING serta bukti-bukti TURUT TERBANDING.
2. Bahwa khususnya pada halaman 92 paragraf pertama dan ketiga, Judex Factie
Tingkat Pertama mengambil pertimbangan hanya berdasarkan dalil
TERBANDING I mengenai adanya permohonan Peninjauan Kembali yang
diajukan oleh TURUT TERBANDING, selengkapnya TURUT TERBANDING
kutip sebagai berikut:
Bahwa terhadap Putusan Mahkamah Agung RI No. 1040 K/POT/2012
tanggal 05 Nopember 2012 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan No.
415/Pdt/2011/PT.Mdn tanggal 12 Januari 2012 jo. Putusan Pengadilan
Negeri Medan No 314/Pdt. G/2011/PN. Mdn tanggal 12 September 2011
tersebut, Tergugat I/Termohon Eksekusi I (Turut Terlawan dalam perkara
aquo) telah mengajukan Permohonan Peninjauan Kembali (PK) ke
Mahkamah Agung RI sebagaimana dari bukti surat T. I-9 s/d T. I-13.
Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas terlepas dari apa yang
menjadi dalil gugatan perlawanan Pelawan, mengingat perkara
menyangkut 2 (dua) bidang tanah ...
Catatan: cetak tebal TURUT TERBANDING menunjukkan Judex Factie
sama sekali tidak mempertimbangkan dalil-dalil PEMBANDING.
3. Bahwa dalam pertimbangannya tersebut khususnya pada frasa "...Menimbang,
bahwa dari fakta tersebut diatas terlepas dari apa yang menjadi dalil gugatan
perlawanan pelawan...,terlihat bahwa judex Factie Tingkat Pertama telah berat
sebelah dan tidak berdasarkan keadilan, yaitu dengan hanya mempertimbangan
dalil TERBANDING I yaitu mengenai adanya upaya hukum Peninjauan
45
Kembali yang diajukan oleh TURUT TERBANDING serta adanya perkara No.
385/Pdt.Plw/2013/PN.Mdn. Putusan Judex Factie Tingkat Pertama yang berat
sebelah dan hanya mempertimbangkan dalil salah satu pihak yang demikian
tentunya telah bertentangan dengan azas penyelanggaraan peradilan
sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang dimana Peradilan harus
dilakukan dan diterapkan dengan prinsip Keadilan, sebagaimana diatur pada
pasal 2 ayat (1) dan (2) serta pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 48 tahun 2009
tentang Kekuasaan Kehakiman, selengkapnya sebagai berikut :
Pasal 2
1. Peradilan dilakukan "DEMI KEADILAN BERDASARKAN
KETUHANAN YANG MAHA ESA”.
2. Peradilan negara menerapkan dan menegakkan hukum dan
keadilan berdasarkan Pancasila.
Pasal 5
1. Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan
memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam
masyarakat.
4. Bahwa telah tepat dalil PEMBANDING yang menyatakan bahwa Hakim
sebagai penyelenggara peradilan seharusnya memberikan putusan yang
berimbang dan yang bebas dari pengaruh manapun agar keadilan dapat
ditegakkan, sebagaimana semangat kekuasaan kehakiman yang tercantum dalam
paragraph pertama penjelasan Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang
Kekuasaan Kehakiman. Pertimbangan judex Factie yang berat sebelah dan
mengabaikan dalil-dalil PEMBANDING telah menunjukkan betapa Judex
Factie Tingkat Pertama tidak menjalankan prinsip-prinsip peradilan sebagaimana
yang diatur dalam undang-undang. Selengkapnya paragraph pertama penjelasan
Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman:
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Sejalan dengan
ketentuan tersebut maka salah satu prinsip penting negara hukum
adalah adanya jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang
merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya untuk
menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.
B. TURUT TERBANDING MENDUKUNG DALIL PEMBANDING DIMANA
PEMBANDING MENYATAKAN BAHWA PUTUSAN JUDEX FAME
TINGKAT PERTAMA DIAMBIL TANPA PERTIMBANGAN YANG CUKUP
46
DAN TIDAK TELITI, SERTA TIDAK SESUAI DENGAN CARA YANG
DITENTUKAN OLEH PERUNDANG-UNDANGAN.
1. Bahwa telah tepat apa yang didalilkan PEMBANDING, dimana PEMBANDING
dalam Memori Bandingnya mendalilkan jika pertimbangan Judex Factie Tingkat
Pertama dalam seluruh pertimbangannya pada halaman 90 (sembilan puluh)
hingga 93 (sembilan puluh tiga) sama sekali tidak mempertimbangkan dalil-dalil
PEMBANDING baik dalam Perlawanan dan Replik serta bukti-bukti dan saksi
yang diajukan oleh PEMBANDING, demikian juga Judex Factie Tingkat Pertama
tidak mempertimbangan dalil-dalil TERBANDING III dan TURUT
TERBANDING serta bukti-bukti TURUT TERBANDING.
2. Bahwa putusan Judex Factie Tingkat Pertama yang demikian telah bertentangan
dengan Undang-Undang karena tidak memasukkan alasan dan dasar yang cukup
dalam pertimbangan putusannya. Pada pertimbangan dalam halaman 90 (sembilan
puluh) hingga 93 (sembilan puluh tiga) putusan tersebut, Judex Factie juga tidak
memuat pasal-pasal tertentu dari, peraturan perundang-undangan a quo atau
sumber hukum tidak tertulis lainnya.
3. Bahwa telah tepat dalil PEMBANDING yang mendalilkan bahwa dengan Judex
Factie Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan seluruh bagian perlawanan
PEMBANDING, Replik, Bukti-bukti dan keterangan Saksi, maka dengan
demikian Judex Factie Tingkat Pertama tidak memasukkan alasan-alasan, dan
dasar-dasar yang jelas dan rinci yang merupakan salah satu azas suatu putusan
yang baik sebagaimana diatur dalam Pasal 50 dan pasal 53 Undang-Undang No.
48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ("UU Kekuasaan Kehakiman'
Putusan yang tidak diambil berdasarkan pertimbangan yang cukup tersebut,
dengan demikian merupakan putusan yang cacat, yang tidak cukup
dipertimbangkan atau onvolende gemotivered. Selengkapnya pasal 50 dan pasal
53 UU Kekuasaan Kehakiman:
Pasal 50 ayat 1
1. Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga
memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan
atau sumber hukum tak tertulis yang duadikan dasar untuk mengadili.
Pasal 53 ayat 2
Penetapan dan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat
pertimbangan hukum hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum
yang tepat dan benar.
47
4. Bahwa pertimbangan Judex Factie Tngkat Pertama yang tidak memperambangkan
dalil-dalil, Bukti-bukti dan Saksi PEMBANDING serta bukti-bukti TURUT
TERBANDING, maka pertimbangan Judex Factie Tingkat Pertama yang
demikian juga bertentangan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 03 tahun
1974 yang mengatur bahwa putusan putusan yang diambil oleh Pengadilan harus
memuat alasan-alasan dan dasar putusan yang jelas. Hal mana juga terdapat dalam
kaidah yurisprudensi Mahkamah Agung No. 104 K/Sip/1968 yang menyatakan
bahwa Hakim wajib mengadili semua bagian dari tuntutan, bila Hakim tidak
mengadili semua bagian tuntutan, maka putusan tersebut harus dibatalkan.
C. TURUT TERBANDING MENDUKUNG DALIL PEMBANDING YANG
MENDALILKAN BAHWA PERTIMBANGAN JUDEX FACTIE
MERUPAKAN PERTIMBANGAN YANG KELIRU YANG TIDAK
DIDASARKAN PADA ALASAN DAN DASAR HUKUM YANG TEPAT.
1. Bahwa telah tepat dalil PEMBANDING yang mendalilkan Judex Factie Tingkat
Pertama telah keliru dalam seluruh pertimbangannya pada halaman 90 hingga 93,
khususnya pada halaman 92 paragraf ketiga serta pertimbangan pada halaman 93
paragraf pertama, yang selengkapnya TURUT TERBANDING kutip:
Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas terlepas dari apa yang
menjadi dalil gugatan perlawanan Pelawan, mengingat perkara
menyangkut 2 (dua) bidang tanah yang terletak di Jalan Jawa,
Kelurahan Gang Buntu, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan tersebut
masih dalam proses pemeriksaan Peninjauan Kembali (PK) di
Mahkamah Agung RI yang diajukan oleh Termohon Eksekusi I (Turut
Terlawan dalam perkara a quo) maka untuk menghindari terjadinya
putusan yang saling bertentangan satu dengan yang lainnya Majelis
Hakim berpendapat agar para pihak menunggu sampai adanya putusan
Peninjauan Kembali (PK) menyangkut 2 (dua) bidang tanah objek
eksekusi tersebut di atas;
Menimbang, bahwa apabila dicermati dalil perlawanan Pelawan dalam
perkara a quo dengan dalil perlawanan Pelawan dalam perkara No.
385/Pdt,Plw/2013/PN.Mdn, pada pokoknya tidak jauh berbeda, sehingga
atas dasar pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat
perlawanan Pelawan harus dinyatakan tidak dapat diterima.
2. Bahwa telah tepat yang didalikan PEMBANDING mengenai tidak terkaitnya
Perlawanan Pihak Ketiga yang diajukan PEMBANDING dengan upaya hukum
Peninjauan Kembali atas Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1040 K,/PDT/2012
48
tanggal 05 Nopember 2012 jo Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor
415/Pdt/2011/PT.Mdn tanggal 12 Januari 2012 jo Putusan Pengadilan Negeri Medan
tanggal 12 September 2011 yang diajukan TURUT TERBANDING (dahulu TURUT
TERLAWAN), karena:
a. PEMBANDING mengajukan Perlawanan terhadap Penetapan Nomor 16/ Eks
/2013 /314/ Pdt.G/2011/PN.Mdn:
Upaya hukum Perlawanan yang diajukan oleh PEMBANDING merupakan upaya
hukum Perlawanan Pihak Ketiga untuk mempertahankan hak-hak Negara in casu
PEMBANDING terhadap putusan atau penetapan yang nyata-nyata telah merugikan
Negara in casu PEMBANDING. Upaya hukum Perlawanan Pihak Ketiga yang
diajukan oleh PEMBANDING tersebut sebagaimana diatur dalam pasal 378 Rv,
yang menitik beratkan pada "kerugian", apabila suatu putusan atau penetapan
Pengadilan merugikan kepentingan atau hak seseorang, yang bersangkutan dapat
mengajukan gugat Darden Verzet atau perlawanan pihak ketiga untuk
mempertahankan dan memulihkan kepentingan dari hak tersebut, selengkapnya
pasal 378 Rv:
Pasal 378 Rv
Pihak pihak ketiga berhak melakukan perlawanan terhadap suatu
putusan yang merugikan hak-hak mereka, jika mereka secara pribadi
atau wakil mereka yang sah menurut hukum, ataupun pihak yang mereka
wakili tidak dipanggil dl sidang pengadilan, atau karena penggabungan
perkara atau campur tangan tangan dalam perkara pernah menjadi
pihak
.
Dengan demikian telah tepat dalil PEMBANDING, yang menyatakan bahwa jelas
merupakan suatu kekeliruan jika Judex Factie Tingkat Pertama menyatakan untuk
menghindari adanya suatu putusan yang saling bertentangan, karena dasar dari
perlawanan pembanding yaitu Penetapan Nomor
16/Eks/2013/314/Pdt.G/2011/PN.Mdn. tertanggal 25 Juni 2013 sementara upaya
hukum Peninjauan Kembali yang diajukan oleh TURUT TERBANDING (dahulu
TURUT TERLAWAN) yaitu terhadap putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1040
K/PDT/2012 tanggal 05 Nopember 2012 jo Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor
415/Pdt/2011/PT.Mdn tanggal 12 Januari 2012 jo Putusan Pengadilan Negeri Medan
tanggal 12 September 2011.
a. Putusan dalam Perlawanan a quo serta putusan terhadap permohonan Peninjauan
Kembali tidak akan mengakibatkan putusan yang saling bertentangan, karena terdapat
49
perbedaan antara dasar dan alasan Perlawanan yang diajukan PEMBANDING dengan
dasar dan alasan permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan TURUT
TERBANDING:
- Perlawanan a quo yang diajukan PEMBANDING bertujuan untuk membatalkan
penetapan eksekusi No. 16/Eks/2013/314/Pdt.G/2011/PN.Mdn tertanggal 25 Juni
2013. Penetapan eksekusi dan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1040
K/PDT/2012 tanggal 05 Nopember 2012 jo Putusan Pengadilan Tinggi Medan
Nomor 415/Pdt/2011/PT.Mdn tanggal 12 Januari 2012 jo Putusan Pengadilan
Negeri Medan tanggal 12 September 2011 jelas merupakan dua produk hukum
yang berbeda;
- Sementara putusan yang akan dijatuhkan dalam permohonan Peninjauan Kembali
yang diajukan oleh TURUT TERBANDING tentunya bertujuan untuk
membatalkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1040 K/PDT/2012 Tanggal
05 Nopember 2012 jo Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor
415/Pdt/2011/PT.Mdn tanggal 12 Januari 2012 jo Putusan Pengadilan Negeri
Medan tanggal 12 September 2011.
b. PEMBANDING bukan pihak dalam upaya Peninjauan Kembali yang diajukan
TURUT TERBANDING:
Sangat jelas jika upaya hukum Peninjauan Kembali tersebut merupakan upaya hukum
yang berbeda dengan yang diajukan PEMBANDING, satu lain hal karena
PEMBANDING bukanlah pihak dalam Perlawanan a quo yang diajukan
PEMBANDING. Perlawanan PEMBANDING merupakan perlawanan yang
diajukan untuk membela kepentingan Negara in casu PEMBANDING, tidak ada
kaitan dengan upaya hukum Peninjauan Kembali yang diajukan oleh TURUT
TERBANDING tersebut.
c. Upaya hukum Perlawanan yang diajukan PEMBANDING memiliki dasar
hukum yang berbeda dengan upaya hukum yang diajukan TURUT
TERBANDING terhadap Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1040
K/PDT/2012 tanggal 05 Nopember 2012 jo Putusan Pengadilan Tinggi Medan
Nomor 415/Pdt/2011/PT. Mdn tanggal 12 7anuari 2012 jo Putusan Pengadilan
Negeri Medan tanggal 12 September 2011:
Antara upaya Perlawanan Pihak Ketiga yang diajukan PEMBANDING , dengan
upaya hukum Peninjauan Kembali yang diajukan PT Kereta Api (Persero) Indonesia
memiliki dasar hukum dan tujuan yang berbeda.
50
Peninjauan Kembali merupakan upaya hukum luar biasa sebagaimana diatur
dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung,
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009
Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985
Tentang Mahkamah Agung ("UU Mahkamah Agung”), khususnya dalam
Pasal 66 s.d. Pasal 77 UU Mahkamah Agung, Peninjauan Kembali
merupakan upaya hukum atas putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.
Sementara upaya hukum yang diajukan PEMBANDING merupakan
Perlawanan Pihak Ketiga sebagaimana diatur dalam pasal 378 Rv yang
tujuannya untuk mempertahankan hak PEMBANDING atas Tanah Obyek
Perkara a quo yang karena adanya Penetapan Nomor
16/Eks/2013/314/Pdt.G/2011/PN.Mdn, Negara in casu PEMBANDING
telah dirugikan hak-haknya.
3. Bahwa terkait dengan perlawanan Nomor 385/Pdt.Plw/2013/PN.Mdn dan perlawanan
yang diajukan PEMBANDING, telah jelas bahwa keduanya tidak memiliki relevansi.
Perlawanan yang diajukan PEMBANDING merupakan Perlawanan Pihak Ketiga yang
didasarkan pada ketentuan pasal 378 Rv untuk membela kepentingan Negara yang
dirugikan, sementara perlawanan Nomor 385/Pdt.Plw/2013/PN.Mdn merupakan
perlawanan yang diajukan oleh PT Kereta Api Indonesia (Persero) sebagai pihak
tereksekusi dalam putusan, sebagaimana diatur dalam Rbg tentang Pelaksanaan
Keputusan Hukum pada pasal 206 ayat (6). Dengan demikian Judex Fac6"e Tingkat
Pertama telah melakukan kekeliruan dengan tidak mendasarkan pertimbangannya
dengan peraturan perundang-undangan yaitu dengan mengaitkan antara upaya
Perlawanan Pihak Ketiga yang diajukan PEMBANDING dengan upaya Perlawanan
Pihak Ketiga yang diajukan PT Kereta Api Indonesia (Persero).
D. BERDASARKAN DALIL-DALIL, BUKTI-BUKTI DAN SAKSI YANG
DIAJUKAN PEMBANDING DAN TURUT TERBANDING, TERBUKTI BAHWA
TANAH OBYEK PERKARA A QUO MERUPAKAN MILIK PEMBANDING
YANG DIKELOLA OLEH TURUT TERBANDING.
1. Bahwa untuk lebih memperjelas lagi dalil-dalil, bukti-bukti dan keterangan saksi yang
diajukan PEMBANDING dan TURUT TERBANDING, berikut ini TURUT
TERBANDING uraikan kembali pokok-pokok dari dalil, bukti, dan keterangan saksi,
agar kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat memeriksa kembali perlawanan
a quo dengan lebih rinci, teliti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan, yaitu sebagai berikut:
51
a. Bahwa PEMBANDING mengajukan perlawanan dalam rangka
mempertahankan, melindungi, serta mengembalikan aset kekayaan negara yang
ada pada PEMBANDING berupa berupa bidang-bidang tanah di JI. Jawa dan JI.
Madura masing-masing seluas ± 13.578 M2, dan seluas ± 22.377 M2 dengan total
keseluruhan seluas ± 35.955 M2, setempat dikenal sebagai Kelurahan Gang
Buntu, Kota Medan, yang merupakan bagian dari Eigendom Verponding No. 9
yang diuraikan dalam Grondplan No. I K.6b D.S.M. W.W. tanggal 18 Oktober
1888 / Bukti TT-13 (vide hal 77 Putusan No. 438) dan Peta Tanah Deli
Spoorweg Matschapij Emplacement Medan No. IJ135d D.S.M. W.W. / Bukti
TT-14 (vide hal 77 Putusan No. 438), yang telah diberikan kepada Deli
Spoorweg Matschapij (DSM) pada tahun 1918 dengan Hak Konsesi.
b. Bahwa DSM sebagaimana dimaksud di atas, sebelumnya merupakan bagian dari
12 (dua belas) perusahaan kereta api swasta milik Belanda yang beroperasi di
wilayah Sumatera Utara yang tergabung dalam Vereniging Van Nederlands
Indische Spoor en Tramweg Maatschapij atau disebut juga Verenigde
Spoorwegbedrijft (“V”) disamping keberadaan Perusahaan Kereta Api milik
Pemerintah Belanda yang disebut Staats Spoorwegen ("SS'). Kemudian setelah
terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka berdasarkan Maklumat
Kementerian Perhubungan RI. Nomor 1/KA tanggal 23 Oktober 1946
dibentuklah Perusahaan Kereta Api yang dikelola oleh Djawatan Kreta Api
Republik Indonesia ("DKARI').
c. Selanjutnya, berdasarkan Pengumuman Menteri Perhubungan, Tenaga Kerja
dan Pekerjaan Umum Nomor 2 tanggal 6 Djanuari 1950, dinyatakan bahwa
sejak tanggal 1 Januari 1950 DKARI SS/VS digabungkan menjadi satu
Djawatan dengan nama Djawatan Kereta Api (“DKA”) Kemudian DKA diubah
menjadi Perusahaan Negara Kereta Api (“PNKA”) berdasarkan Peraturan
Pemerintah No. 22 Tahun 1963. Lalu diubah kembali menjadi Perusahaan
Djawatan Kereta Api (“PJKA”) berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 61 tahun
1971. Selanjutnya, berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 57 tahun 1990, PJKA
diubah kembali menjadi Perusahaan Umum Kereta Api (“Perumka”) pada
akhirnya berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 1998, Perumka diubah
menjadi PT Kereta Api Indonesa (Persero) hingga saat ini.
d. Lebih lanjut, berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 86 tahun 1958 tentang
Nasionalisasi Perusahaan-Perusahaan Milik Belanda Pengumuman Menteri
Perhubungan, Tenaga Kerja dan Pekerjaan Umum Nomor 2 tanggal 6 Djanuari
1950, tanah DSM dinasionalisasi menjadi tanah negara. Selanjutnya,
berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 41 tahun 1959 tentang Nasionalisasi
52
Perusahaan Kereta-Api Tilpon Milik Belanda yang dikuasai (Hak Beheer) oleh
Djawatan Kereta Api ("DKA"), saat ini terhadap tanah-tanah tersebut telah
berubah menjadi dikuasai oleh PT Kereta Api Indonesa (Persero).
e. Bahwa bidang-bidang Tanah Obyek Perkara a quo merupakan tanah milik
negara in casu PEMBANDING berdasarkan Hak Baheer, merupakan kekayaan
negara yang dipisahkan tunduk kepada Undang-Undang Perbendaharaan
Negara (ICW) Stbl. Tahun 1925 No. 448 Jo. UndangUndang No. 9 Tahun 1968
tentang Perubahan Pasal 7 Undang-Undang Perbendaharaan Negara (ICW) Stbl.
Tahun 1925 No. 448 Jo. UndangUndang No. 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara Jo. Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 1983 tentang
Tatacara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Jawatan (PERJAN),
Perusahaan Umum (PERUM) Perusahaan Perseroan (PERSERO) Jo.
Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 89/KMK.013/1991
tentang Pedoman Pemindah tanganan Aktiva Tetap Badan Usaha Milik
Negara, dimana secara tegas diatur bahwa pemindahtanganan aset negara
yang dikuasai oleh perusahaan BUMN harus mendapatkan ijin terlebih
dahulu dari Menteri Keuangan.
f. Bahwa disamping uraian-uraian di atas, kedudukan Tanah Obyek Perkara
sebagai tanah milik negara in casu PEMBANDING juga dikuatkan dengan
adanya beberapa pernyataan melalui surat yang dikeluarkan oleh lembaga -
lembaga negara yakni:
- Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia No. S1069/HK.03/1990
tertanggal 4 September 1990, Perihal: Penertiban Tanah Hasil Konversi
Hak Barat Yang Dikuasai/dimiliki Instansi Pemerintah/Badan-badan
Negara dan BUMN / bukti P03 (vide hal 69 Putusan No. 438);
- Surat Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 530.22-134 tertanggal 9
Januari 1991 perihal: Penertiban Tanah Asal Konversi Hak Barat yang
dikuasai/dimiliki Instansi.. Pemerintah/BadanBadan Negara dan BUMN,
yang berasal dari ex Eigendom trerponding No. 33 dan Eigendom
Verponding No. 9 / bukti P-04 (vide hal 69 Putusan No. 438)
- Surat Menteri Perhubungan Republik Indonesia No.
RH.48/KA.101/MPHB tertanggal 28 Februari 1994 yang ditujukan
kepada Menteri Keuangan, Perihal: Penatausahaan dan pengamanan
tanah-tanah milik Perumka yang diuraikan dalam grondkaart/ bukti P-06
(vide hal 70 Putusan No. 438)
- Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia No. S-11/MK. 16/1994
tertanggal 24 Januari 1995 yang ditujukan kepada Menteri Negara
53
Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional di Jakarta, Perihal:
Penatausahaan dan pengamanan tanah-tanah milik Perumka yang diuraikan
dalam grondkaart / bukti P-OS (vide hal 70 Putusan No. 438);
- Surat Menteri Keuangan kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional dengan
Nomor: S-66/MK.6/2005 tanggal 05 Januari 2005, yang pada intinya
menyatakan bahwa tanah yang berada di lokasi Gang Buntu merupakan tanah
milik PT Kereta Api Indonesia (Persero) / bukti P-07 (vide hal 70 Putusan No.
438).
2. Bahwa TURUT TERBANDING mendukung keterangan saksi yang diajukan
PEMBANDING, keterangan saksi yang diajukan PEMBANDING tersebut
sebagaimana tercantum dalam Putusan No. 438 (vide hal 70). Berdasarkan keterangan
saksi PEMBANDING jelas menyatakan bahwa Tanah Obyek Perkara a quo merupakan
milik PEMBANDING yang diperoleh berdasarkan Nasionalisasi perusahaan-perusahaan
Hindia Belanda dalam hal ini yaitu DSM beserta seluruh aset-asetnya melalui
seperangkat peraturan perundang undangan yaitu Undang-Undang No. 86 tahun 1958
tentang Nasionalisasi Perusahaan-Perusahaan Milik Belanda; Pengumuman Menteri
Perhubungan, Tenaga Kerja Pekerjaan Umum Nomor 2 tanggal 6 Djanuari 1950; dan
Peraturan Pemerintah No. 41 tahun 1959 tentang Nasionalisasi Perusahaan Kereta-Api
Tilpon Milik Belanda. Selain itu, TERBANDING III dalam dalilnya sebagaimana
tercantum dalam putusan No. 438 (vide hal 54 paragraf terakhir) juga menyatakan bahwa
Tanah Obyek Perkara a quo telah dimiliki oleh PEMBANDING secara terus menerus
sejak diserahkan oleh pemerintah Hindia Belanda ke pemerintah Republik Indonesia
yang pengelolaannya ada pada TURUT TERBANDING, selengkapnya
PEMBANDING kutip dalil TERBANDING III sebagai berikut:
Bahwa setahu Terlawan III selama ini terhadap tanah objek perkara yang terletak dl Jalan
Jawa dan Jalan Madura tersebut merupakan secara terus menerus telah dikelola dan
dikuasai oleh Pelawan selaku Perusahaan Umum Kereta Api ("Perumka').
Berdasarkan seluruh uraian-uraian di atas, maka TURUT TERBANDING mohon kepada
Ketua Pengadilan Tingggi Sumatera Utara di Medan yang menerima, memeriksa, dan
mengadili perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut:
MENGADILI
1. Mengabulkan permohonan banding dan memori banding dari PEMBANDING;
2. Membatalkan Putusan Nomor 438/Pdt.Plw/2013/PN.Mdn tanggal 16 Juli 2014.
MENGADILI SENDIRI
DALAM PROVISI:
Mengangkat sita eksekusi yang diletakkan atas aset kekayaan milik Negara yang
dipisahkan in casu PEMBANDING/ PELAWAN yang berupa bidang-bidang tanah di JI.
54
Jawa dan JI Madura masing-masing seluas ± 13.578 M2, dan seluas ± 22.377 M2 dengan
total keseluruhan seluas ± 35.955 M2, setempat dikenal sebagai Kelurahan Gang Buntu,
Kota Medan, milik PEMBANDING/ PELAWAN berdasarkan Penetapan Eksekusi Nomor
16/Eks/2013/314/Pdt.G/2011/PN.Mdn tertanggal 25 Juni 2013 sampai dengan adanya
putusan terhadap perlawanan a quo yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
DALAM EKSEPSI:
Menolak seluruh Eksepsi TERBANDING I/ TERLAWAN I
DALAM POKOK PERKARA:
1. Mengabulkan PERLAWANAN PEMBANDING/PELAWAN untuk seluruhnya;
2. Menyatakan PEMBANDING/ PELAWAN adalah PEMBANDING/ PELAWAN
yang baik dan benar;
3. Menyatakan sah dan berharga Grondplan No. I K.6b D.S.M. W.W. tanggal 18 Oktober
1888 dan Peta Tanah Deli Spoorweg Matschappij Emplacement Medan No. IJ135d
D.S.M. W.W., yang telah diberikan kepada Deli Spoorweg Matschapij pada tahun 1918
dengan Hak Konsesi;
4. Menyatakan Penetapan Eksekusi No.: 16/Eks/2013/314/Pdt.G/2011/PN.Mdn tertanggal
25 Juni 2013 serta seluruh produk turunannya baik itu berupa Berita Acara maupun
Penetapan-Penetapan tidak sah tidak memiliki kekuatan hukum;
5. Membatalkan Berita Acara Sita Eksekusi Pengosongan (Ontruiming) Penyerahan No.
16/Eks/2013/314/Pdt.G/2011/PN.Mdn tanggal 3 Juli 2013.
6. Menyatakan Putusan Provisi sah mempunyai kekuatan hukum mengikat;
7. Menyatakan agar TERBANDING I/TERLAWAN I, TERBANDING II/TERLAWAN
II, dan TERBANDING III/TERLAWAN III untuk tunduk pada Putusan Provisi;
8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan dengan serta merta walaupun ada upaya hukum
banding, kasasi, peninjauan kembali atau upaya hukum lain dari TERBANDING I/
TERLAWAN I, TERBANDING II/ TERLAWAN II, TERBANDING III/
TERLAWAN III, atau uitvoerbaar bij voorrad;
9. Membebankan biaya perkara pada TERBANDING I/TERLAWAN I, TERBANDING
II/TERLAWAN II, dan TERBANDING III/TERLAWAN III secara tanggung renteng.
ATAU
Apabila Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Sumatera Utara di Medan yang menerima,
memeriksa mengadili perkawa a quo ini berpendapat lain, mohon agar diberikan putusan yang
seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).
Menimbang, bahwa ternyata memori banding dari Pembanding semula Pelawan
dan kontra memori banding dari Terbanding I semula Terlawan I , serta kontra memori
banding dari Turut Terbanding semula Turut Terlawan pada pokoknya tidak ada hal hal
55
baru yang dikemukakan yang dapat melemahkan putusan Hakim tingkat pertama dan
hanyalah merupakan pengulangan terhadap hal-hal yang telah dipertimbangkan oleh
Majelis Hakim tingkat pertama, sehingga memori banding dan kedua kontra memori
banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;
Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan
meneliti serta memeriksa secara seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan
Pengadilan Negeri Medan tanggal 16 Juli 2014, Nomor : 438/Pdt.Plw/2013/PN-Mdn, serta
surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan
Tinggi berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah
mempertimbangkan dengan tepat dan benar menurut hukum, akan tetapi Majelis Hakim
Pengadilan Tinggi perlu menambahkan pertimbangan sebagai berikut ;
Menimbang, bahwa pertimbangan Pengadilan Negeri telah tepat dan menurut
hukum karena perlawanan yang diajukan oleh Pelawan telah kadaluarsa dikarenakan
Penetapan eksekusi Nomor 16/Eks/2013/314/Pdt.G/2011/PN-Mdn tanggal 25 Juni 2013
telah dilaksanakan, sehingga kalau eksekusi telah selesai dilaksanakan maka upaya
hukumnya bukan mengajukan perlawanan, akan tetapi mengajukan gugatan baru ;
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka
putusan Pengadilan Negeri Medan, tanggal 16 Juli 2014, Nomor 438/Pdt.Plw/2013/PN-
Mdn dapat dipertahankan dan dikuatkan ;
Menimbang, bahwa karena Pembanding semula Pelawan sebagai pihak yang kalah,
maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat peradilan ;
Memperhatikan RBg serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara
ini ;
M E N G A D I L I :
-------- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Pelawan ;
-------- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 16 Juli 2014, Nomor :
438/Pdt.Plw/2013/PN-Mdn, yang dimohonkan banding tersebut ;
-------- Menghukum Pembanding semula Pelawan untuk membayar biaya perkara di kedua
tingkat peradilan, dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,-(seratus lima puluh
ribu rupiah) ;
Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi
Medan pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2015 oleh kami Dr. H. SOEDARMADJI, SH M.
Hum, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan, selaku Hakim Ketua Majelis, DHARMA E.
DAMANIK, SH MH dan DAHLIA BRAHMANA, SH MH para Hakim Anggota yang
56
ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan Surat Penetapan Ketua
Pengadilan Tinggi Medan tanggal 10 April 2015 Nomor 112/PDT/2015/PT MDN, dan
putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal
27 Mei 2015 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota,
serta JOHORLAN DONGORAN, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan
tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun kuasanya ;
HAKIM ANGGOTA, KETUA MAJELIS,
1. DHARMA E.DAMANIK, SH MH.
Dr. H. SOEDARMADJI,S.H M.Hum
2. DAHLIA BRAHMANA,SH MH.
PANITERA PENGGANTI,
JOHORLAN DONGORAN, S.H.
Biaya-biaya :
1. Meterai ............................Rp. 6.000,-
2. Redaksi ............................Rp. 5.000,-
3. Pemberkasan ....................Rp. 139.000,-
Jumlah .................................Rp. 150.000,-