LOGO

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2000

Tentang

PERUBAHAN UNDANG-UNDANG

BPHTB

dan berubah menjadi Pajak Daerah

Berdasarkan UU No 28 Tahun 2009

tentang Pajak Daerah dan Retribusi

Daerah

Pada masa lalu diberlakukan pungutan dengan nama Bea Balik

Nama (BBN) berdasarkan Staatsblad 1924 Nomor 291,

dikenakan terhadap setiap perjanjian yang di-AKTA-kan atas :

BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH

DAN BANGUNAN (BPHTB)

1. Pemindahan hak atas harta tetap yang diatur dalam KUH

Perdata (Hak dengan titel Hukum Barat)

2. Peralihan harta dikarenakan hibah wasiat yang

ditinggalkan oleh orang - orang yang pernah/bertempat

tinggal terakhir di Indonesia

DUALISME HUKUM PERTANAHAN DI

INDONESIA

1. Hak atas harta tetap dengan titel Hukum Barat, diatur dalam KUH Perdata

2. Hak atas harta tetap Orang Indonesia Asli/Hak Pribumi, diatur dalam Hukum Adat tiap daerah.

Hak Pribumi tidak dikenakan BBN, karena Hak pribumi TIDAK DIATUR dalam KUH Perdata

Peralihan Hak Pribumi dicatat dalam Buku Wira-wiri Desa, untuk pemungutan Pajak Bumi (Pajak Bumi Bangunan)

UNDANG-UNDANG POKOK AGRARIA

UU No. 5 TAHUN 1960 (UUPA)

1. Menghapus DUALISME Hukum Pertanahan di Indonesia, dengan Mem-FUSI-kan atau melebur Hak atas tanah menurut Hukum Barat dan Hukum Adat Indonesia.

2. Tidak lagi mengakui hak-hak kebendaan sebagaimana diatur dalam

Ordonansi Balik Nama Staatsblad 1834 Nomor 27.

Hak Atas Harta Tetap, sesuai Pasal 16 UUPA antara lain :

• Hak Milik (HM) • Hak Guna Usaha (HGU) • Hak Guna Bangunan (HGB) • Hak Pakai

Sejalan dengan diberlakukannya UU Peraturan Dasar

Pokok-pokok Agraria, Bea Balik Nama atas harta tetap

berupa hak atas tanah tidak dipungut lagi.

Terjadinya ketidak-adilan mengingat peralihan harta

gerak seperti kendaraan bermotor dikenakan bea balik

nama.

Sebagai pengganti Bea Balik Nama

atas harta tetap berupa hak atas tanah,

diberlakukan lagi pungutan pajak atas

pihak yang memperoleh hak atas tanah

dan bangunan dengan nama BPHTB

berdasarkan UU Nomor 21 Tahun 1997.

UU TENTANG BPHTB

1. UU No. 21/Tahun 1997, berlaku sejak 01 Januari 1998. 2. Perppu No. 1/Tahun 1997, tentang penangguhan

pemberlakuan UU BPHTB, dengan adanya Krisis Ekonomi dan Moneter maka pemberlakuan UU BPHTB ditunda dan diberlakukan mulai 01 Juli 1998.

3. UU No 1/Tahun 1998 tentang penetapan Perppu No 1/Tahun 1997 menjadi UU.

4. UU No. 20/Tahun 2000, tentang Perubahan UU BPHTB berlaku sejak 01 Januari 2001.

5. UU No 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Rertribusi Daerah.

Thursday, May 30, 2013 EndsTranpBPHTB 7

POKOK-POKOK PIKIRAN PERUBAHAN

UU BPHTB

• Memperluas cakupan objek pajak untuk mengakomodir adanya perolehan hak atas tanah dan bangunan yang belum diatur

• Lebih memberikan kepastian hukum dan keadilan dalam pengenaan pajak

• Lebih memberikan kepastian hukum mengenai ketentuan dan sanksi bagi pejabat

• Menyesuaikan dengan ketentuan baku dan istilah dalam Undang-undang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan (UU KUP)

• Menyesuaikan dengan ketentuan yang berkaitan dengan Undang-undang nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah

Memperluas cakupan objek pajak untuk

mengakomodir adanya perolehan hak atas

tanah dan bangunan yang belum diatur

Mempertegas dasar hukum jenis hak atas tanah dan atau bangunan yang diatur diluar UUPA [Pasal 1 angka 3] – Hak atas satuan rumah susun sesuai dengan Undang-undang

Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun

UU No.21 Th.1997

Hak atas tanah adalah hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hak atas tanah dan atau bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Undang-undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun, dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

UU No.20 Th.2000

Menambah objek pajak baru [Pasal 2 ayat (2)]

– Perolehan hak karena waris

Mengakomodir bentuk transaksi

ekonomi akibat perkembangan

dunia usaha [Pasal 2 ayat (2)]

- Penggabungan usaha

- Peleburan usaha

- Pemekaran usaha

Menyesuaikan pasal-pasal yang terkait dengan penambahan

objek pajak baru karena waris, penggabungan usaha, peleburan

usaha, dan pemekaran usaha

* Pengenaan objek pajak waris diatur dengan PP [Pasal 3 ayat (2)]

* Dasar pengenaan pajak [Pasal 6 ayat (2)]

* Saat terutang pajak [Pasal 9 ayat (1)]

Sasaran yang ingin dicapai dalam

perubahan UU BPHTB

Lebih memberikan kepastian hukum

dan keadilan dalam pengenaan pajak

Perolehan hak karena waris [Pasal 2 ayat (2)] – Perolehan hak karena waris akan memberikan peningkatan

kemampuan ekonomi yang diperoleh tanpa melalui pengorbanan/usaha.

– Untuk memotivasi ahli waris agar tidak tergantung pada kekayaan pewaris (orang tua).

Perolehan hak karena lelang

[ Pasal 6 ayat (2) dan ayat (3) ] – Nilai Perolehan Objek Pajak berdasar

kan harga transaksi dalam Risalah Le

lang, tidak perlu dibandingkan dengan

NJOP PBB

Pemilik Tanah

Developer

Kavling Siap

Bangun

Jual

PPh

5 %

BPHTB

5%

PPh

Jual Jual Jual

PPN 10 %

PPN 10 %

PPn BM 20 % BPHTB 5 %

PPN 10 %

PPn BM 20 % BPHTB 5 %

PPN Membangun

Sendiri 4 % PPh 10 % PPh 5 %

Sewa BPHTB 5 % Jual

Apartement/

Town House Perumahan

Konsumen A Konsumen B Konsumen C

Bangun Rumah Konsumen D Konsumen

SKEMA PAJAK TRANSAKSI PROPERTI DI INDONESIA

Pembeli

BPHTB

5%

BPHTB 5 %

Skema Bagi Hasil BPHTB

Menurut UU BPHTB No. 20/ 2000, penerimaan

negara dari BPHTP dibagi sesuai dengan

proposris 20% untuk pemerintah pusat dan 80%

untuk pemerintah daerah yang bersangkutan

(dimana letak dan dipungutnya BPHTB).

Bagian pemerintah pusat akan dibagi ke seluruh

pemerintah kabupaten/ kota secara merata

Bagian pemerintah daerah dibagi dengan

proporsi 20% untuk pemerintah provinsi yang

bersangkutan dan 8-% untuk pemerintah

kabupaten kota yang bersangkutan.

www.themegallery.com

Skema Bagi hasil pendapatan Negara

dari BPHTB

Pemerintah Pusat

Pemerintah Provinsi yang bersangkutan

Pemerintah Kabupaten/ Kota yang bersangkutan

DIREKTORAT EKSTENSIFIKASI

DAN PENILAIAN

20%

URAIAN PAJAK PUSAT PAJAK DAERAH

Subjek Orang pribadi atau badan

yang memperoleh hak atas

tanah dan atau bangunan

Pasal 4 UU BPHTB

Sama

Pasal 86 UU PDRD

Objek Perolehan hak atas tanah dan

atau bangunan

Pasal 2 UU BPHTB

Sama

Pasal 85 UU PDRD

Tarif Sebesar 5%

Pasal 5 UU BPHTB

Paling Tinggi 5%

Pasal 88 UU PDRD

Matrik Perbandingan BPHTB

14 HanK

URAIAN PAJAK PUSAT PAJAK DAERAH

NPOPTKP Paling banyak Rp300 Juta

untuk Waris dan Hibah

Wasiat

Paling rendah Rp300 Juta

untuk Waris dan Hibah

Wasiat

Paling banyak Rp 60 Juta

untuk Selain Waris dan

Hibah Wasiat

Pasal 7 UU BPHTB

Paling rendah Rp 60 Juta

untuk Selain Waris dan Hibah

Wasiat

Pasal 87 ayat (4) dan ayat

(5) UU PDRD

BPHTB

terutang 5% x (NPOP – NPOPTKP)

Pasal 8 ayat (2) UU BPHTB

5% (Max) x (NPOP-NPOPTKP)

Pasal 89 ayat (1) UU PDRD

Matrik Perbandingan BPHTB

15 HanK

URAIAN PAJAK PUSAT PAJAK DAERAH

BPHTB terutang

5% x (NPOP – NPOPTKP)

Pasal 8 ayat (2) UU BPHTB

5% (Max) x (NPOP-NPOPTKP)

Pasal 89 ayat (1) UU PDRD

Saat Terutang

Hibah Wasiat

Saat ybs mendaftarkan

peralihan haknya ke BPN

Pasal 9 ayat (1) huruf i UU

BPHTB

sejak tanggal dibuat dan

ditandatanganinya akta

Pasal 90 ayat (1) huruf d UU

PDRD

Keberatan Pengajuan keberatan

tidak menunda kewajiban

membayar pajak

Pasal 16 ayat (7) UU BPHTB

Keberatan dapat diajukan

apabila Wajib Pajak telah

membayar paling sedikit

sejumlah yang telah disetujui

Wajib Pajak

Pasal 103 ayat (4) UU PDRD

Pengurangan • Pasal 20 UU BPHTB

• Pasal 36 ayat (1) huruf a,

huruf b, huruf c UU KUP

Pasal 95 ayat (4) huruf a dan

Pasal 107 ayat (2) huruf e UU

PDRD

Matrik Perbandingan BPHTB

16 HanK

Tugas Kelompok

Tugas 1 tentang objek BPHTB?

Tugas 2 tentang subjek BPHTB?

Tugas 3 tentang tarif dan dasar

pengenaan BPHTB ?

Tugas 4 tentang saat terutang

BPHTB?

Tugas Individu

Mendowload, undang-undang dan peraturan terkait

BPHTB: (dibawa setiap perkuliahan)

1. UU No 21 Tahun 1997, tentang Bea Perolehan Hak

atas Tanah dan Bangunan

2. UU No. 20 Tahun 2000, tentang perubahan UU No 21

Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah

dan Bangunan

3. Undang-undang nomor 5 Tahun 1960

tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria,

4. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang

Rumah Susun

5. UU No 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan

Rertribusi Daerah

LOGO