P E PENGGUNAAN T DANA DEKONSENTRASI U · PDF filei KATA PENGANTAR Puji syukur kehadirat Allah...
Transcript of P E PENGGUNAAN T DANA DEKONSENTRASI U · PDF filei KATA PENGANTAR Puji syukur kehadirat Allah...
PENGGUNAAN
DANA DEKONSENTRASI
PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN
DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA
TAHUN ANGGARAN 2012
SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN KESEHATAN RI
JAKARTA
2011
P
E
T
U
N
J
U
K
T
E
K
N
I
S
351.077 Ind p
Katalog Dalam Terbitan. Kementerian Kesehatan RI
Indonesia. Kementerian Kesehatan RI. Sekretariat Jenderal
Petunjuk teknis pelaksanaan penggunaan dana dekonsentrasi program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan Tahun anggaran 2012,-- Jakarta: kementerian Kesehatan RI. 2011 ISBN 978-602-235-035-4 1. Judul I. HEALTH PLANNING II. HEALTH POLICY III. BUDGETS
351.077 Ind p
i
KATA PENGANTAR
Puji syukur kehadirat Allah SWT atas terbitnya Petunjuk Teknis Pelaksanaan
Penggunaan Dana Dekonsentrasi Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan
Tugas Teknis Lainnya Setjen Kementerian Kesehatan TA 2012. Petunjuk Teknis ini
disusun sebagai pedoman pelaksanaan bagi pengelola keuangan dan
penanggungjawab program di Dinas Kesehatan Propinsi dalam penggunaan dana
dekonsentrasi tahun 2012.
Berdasarkan UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UU
Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, pelaksanaan anggaran yang
selanjutnya disebut sebagai DIPA disusun oleh Pengguna Anggaran/Kuasa
Pengguna Anggaran berdasarkan RKA-KL dan disahkan oleh Ditjen
Perbendaharaan / Kanwil Ditjen Perbendaharaan atas nama Menteri Keuangan
selaku Bendahara Umum Negara (BUN). Setelah DIPA disahkan, PA/KPA
menerbitkan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) sebagai penjabaran lebih lanjut
dari DIPA, yang memuat uraian rencana kerja dan biaya yang diperlukan untuk
pelaksanaan kegiatan.
Pengalaman selama ini menunjukkan bahwa Dana Dekonsentrasi Program
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Setjen Kementerian
Kesehatan yang pengelolaannya dilimpahkan kepada Gubernur sebagai wakil
pemerintah melalui Satker Dinas Kesehatan Propinsi menunjukkan trend
penyerapan anggaran berjalan lambat sampai sampai triwulan III, dan cenderung
menumpuk pada kuartal IV (akhir tahun anggaran). Penyampaian laporan keuangan
tidak tertib dan kurang tepat waktu. Penilaian terhadap capaian sasaran kinerja,
konsistensi perencanaan dan implementasi, serta hasil – hasilnya baik berupa data
maupun informasi belum sepenuhnya disampaikan ke Kementerian Kesehatan.
Di sisi lain, Pemerintah dengan persetujuan DPR dalam UU tentang APBN,
sejak tahun anggaran 2010, termasuk dalam UU Nomor 22 Tahun 2011 tentang
APBN TA 2012 telah menerapkan prinsip reward dan punishment. Kebijakan ini
secara langsung ditindaklanjuti oleh Pemerintah dengan membentuk Tim Evaluasi
ii
dan Pengawasan Penyerapan Anggaran 2012. Salah satu instruksi Tim Evaluasi
dan Pengawasan Penyerapan Anggaran APBN 2012 adalah memerintahkan K/L
untuk segera menyusun Petunjuk Teknis Pelaksanaan Dana Dekonsentrasi dalam
rangka percepatan pelaksanaan APBN 2012.
Mudah-mudahan Petunjuk Teknis ini dapat mengakomodir kebutuhan dalam
pelaksanaan program/kegiatan yang anggarannya tercantum dalam DIPA Dana
Dekonsentrasi TA 2012, serta antisipasi yang bersifat proaktif dalam menghadapi
reward dan punishment sebagai bagian dari kebijakan Pemerintah guna
meningkatkan kualitas belanja dan percepatan penyerapan anggaran.
Penyusunan Juknis ini telah melibatkan banyak pihak, namun demikian kami
menyadari sepenuhnya bahwa sebagai manusia tidak ada yang sempurna. Oleh
karena itu kritik dan saran perbaikan sangat kami nantikan dari berbagai pihak, guna
penyempurnaan di masa mendatang. Kami berterima kasih atas bantuan,
dukungan, dan partisipasi semua pihak baik langsung maupun tidak langsung atas
terbitnya Juknis ini.
Semoga Petunjuk Teknis ini bermanfaat bagi semua pihak yang terkait
sebagai proses bagi kita bersama, Pusat dan Daerah dalam mendukung dan
menuju upaya pencapaian sasaran pembangunan kesehatan 2014, MDGs 2015,
dan WTP 2012.
Jakarta, Januari 2012
Kepala Biro Perencanaan dan Anggaran,
drg. Tini Suryanti Suhandi, M. Kes
iii
SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN KESEHATAN RI
S A M B U T A N
Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas upaya Biro Perencanaan
dan Anggaran dengan koordinasi unit terkait, maka Petunjuk Teknis Pelaksanaan
Penggunaan Dana Dekonsentrasi Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan
Tugas Teknis Lainnya Kementerian Kesehatan TA 2012 dapat diterbitkan tepat
waktu. Sebagaimana diketahui dalam rangka mencapai sasaran pembangunan
kesehatan, pencapaian target MDGs dan pencapaian program/kegiatan prioritas
nasional dan prioritas pembangunan kesehatan di daerah, maka setiap tahun
pemerintah dalam hal ini Kementerian Kesehatan melimpahkan sebagian
wewenangnya melalui mekanisme dekonsentrasi.
Kegiatan dekonsentrasi yang berasal dari Sekretariat Jenderal adalah
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya. Kegiatan-
kegiatan yang dicakup dalam Dana Dekonsentrasi tersebut adalah Perencanaan
dan Penganggaran Program Pembangunan Kesehatan; Pembinaan dan
Administrasi Kepegawaian; Pengelolaan Urusan Tata Usaha, Keprotokolan, Rumah
Tangga, Keuangan, dan Gaji; Pembinaan Pengelolaan Administrasi Keuangan dan
BMN; Penanggulangan Krisis Kesehatan; Pelayanan Kesehatan Haji; Pengelolaan
Data dan Informasi Kesehatan; Pembinaan, Pengembangan Pembiayaan dan
Jaminan Pemeliharaan Kesehatan; serta Pemberdayaan Masyarakat dan Promosi
Kesehatan.
Dengan adanya Petunjuk Teknis ini, saya mengharapkan agar Dinas
Kesehatan Provinsi dengan perangkatnya dapat mempercepat pelaksanaan
anggaran tahun 2012. Oleh karena itu, setelah menerima DIPA agar segera
menerbitkan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK), menetapkan Pejabat
Perbendaharaan, Panitia/Pejabat Pengadaan/Penerima Barang/Jasa, dan hal
penting lainnya. Pelaksanaan kegiatan dilakukan secara efektif dan efisien serta
hasilnya dapat dipertanggungjawabkan baik dari segi fisik, keuangan maupun
manfaatnya bagi peningkatan upaya pencapaian program pembangunan kesehatan.
iv
Pengelolaan dana dekonsentrasi hendaknya dilakukan secara cermat; harap
perhatian pada daya serap anggaran rendah; penyampaian laporan keuangan
kurang baik dan tidak tepat waktu; capaian indikator kinerja prioritas rendah; serta
pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) Dekonsentrasi yang tidak tertib
administrasi, tertib hukum dan tertib fisik akan membawa konsekuensi, yaitu akan
menerima punishment dari Pemerintah. Pemberlakukan reward dan punishment ini
sudah mulai diterapkan dan dinyatakan dalam Pasal 20 Undang- Undang Nomor 10
tahun 2010 tentang APBN 2011. Di samping itu, dalam pelaksanaan anggaran tahun
2012, semua Kementerian/ Lembaga akan dipantau secara terus menerus oleh Tim
Evaluasi dan Pengawasan Penyerapan APBN 2012.
Di dalam Juknis ini diatur juga sekurang-kurangnya keluaran (output) yang
wajib dicapai dan disampaikan secara berkala kepada pihak terkait di Pusat dan
Daerah dalam setiap pelaksanaan kegiatan sesuai dengan alokasi anggaran yang
tersedia. Saya menyadari sepenuhnya bahwa sebagai konsekuensi PP Nomor 41
tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, pelaksanaan berbagai kegiatan di
atas, pada Satker Dinkes Propinsi dilakukan oleh pengelola dan penanggungjawab
program/kegiatan yang berbeda-beda. Namun demikian, saya tetap meminta dan
percaya penuh bahwa Dinas Kesehatan Propinsi mampu untuk melakukan
koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi terhadap jajarannya.
Lebih lanjut, sebagai pelaksana sebagian dari Program di Jajaran Sekretariat
Jenderal Kemenkes di daerah ( Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan
Tugas Teknis Lainnya), saya juga berharap melalui kegiatan – kegiatan dan
anggaran yang tercantum dalam DIPA, Dinas Kesehatan Propinsi mampu
melakukan koordinasi terhadap pelaksanaan kegiatan yang berasal dari program
lainnya, seperti Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan,
Program Sumber Daya Kesehatan, Program Bina Upaya Kesehatan, dan lainnya
termasuk BOK, dan Jampersal. Tidak diperkenankan masing-masing program
berjalan secara sendiri-sendiri, tanpa adanya koordinasi.
Demikian pula, saya menginstruksikan juga kepada para Kepala Pusat dan
Kepala Biro di jajaran Sekretariat Jenderal untuk selalu berintegrasi dan
v
berkoordinasi dalam melakukan pembinaan dan pengawasan berkala terhadap
pelaksanaan penggunaan Dana Dekonsentrasi ini.
Mudah-mudahan Juknis ini bermanfaat dan dapat dijadikan pedoman dan
merupakan satu kesatuan dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran selain DIPA,
Kertas Kerja RKA KL, dan POK. Kepada semua pihak yang terlibat dan membantu
dalam penyusunan dan terbitnya juknis ini, saya ucapkan terima kasih disertai
penghargaan yang setinggi-tingginya.
Jakarta, Januari 2012
Sekretaris Jenderal,
dr. Ratna Rosita, MPHM
xi
DAFTAR ISI
Kata Pengantar i
Sambutan Sekretaris Jenderal iii
Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan vi
Daftar Isi xi
Daftar Tabel xii
BAB I PENDAHULUAN 1
BAB II PELAKSANAAN DIPA
A. Indikator Kinerja Program Dan Kegiatan 3
B. Perencanaan Pelaksanaan DIPA 5
C. Pengorganisasian Pelaksanaan DIPA 6
D. Menu Kegiatan dan Keluaran/ Kinerja
Pelaksanaan DIPA
9
BAB III PENGATURAN TENTANG REVISI DIPA
A. Ruang Lingkup Dan Batasan Revisi Anggaran 29
B. Kewenangan Penyelesaian Revisi Anggaran 29
C. Pengesahan Dan Penyampaian Revisi DIPA 30
BAB IV PENGAWASAN, PENGENDALIAN, DAN
PELAPORAN
A. Pengawasan 31
B. Pengendalian 31
C. Pelaporan 32
D. Reward Dan Punishment 33
BAB V PENUTUP 35
xii
Daftar Tabel
Tabel 1. Indikator dan Target Kinerja Program/ Kegiatan
Tahun 2012 yang terkait dengan Dana
Dekonsentrasi Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Setjen
Kemenkes TA 2012
4
Tabel 2. Data Peserta Latih Calon TKHI Kloter 12
Embarkasi Tahun 2012
8
- 1 -
PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN
NOMOR HK.03.01/I/SK/006/2012
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA DEKONSENTRASI PROGRAM
DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA
DI SEKRETARIAT JENDERAL TAHUN ANGGARAN 2012
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN,
Menimbang : bahwa untuk mempercepat pelaksanaan program kegiatan
APBN dan penyerapan anggaran pada DIPA Kementerian
Kesehatan Tahun 2012 perlu menetapkan Peraturan
Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan tentang
Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Dekonsentrasi Program
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis
Lainnya di Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan
Tahun Anggaran 2012;
Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 94, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4662);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-undang ...
- 2 -
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun
Anggaran 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5254);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang
Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang
Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4816);
8. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang
Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (APBN) (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212),
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan
Presiden Nomor 53 Tahun 2010;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor
134/PMK.06/2005 tentang Pedoman Pembiayaan
dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (APBN);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor
91/PMK.05/2007 tentang Bagan Akun Standar;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor
156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan
Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 248/PMK.07/2010 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor
156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan
Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor
192/PMK.05/2009 tentang Perencanaan Kas;
12. Peraturan Menteri ...
- 3 -
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor
1144/MENKES/PER/VIII/2010 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 585);
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor
101/PMK.02/2011 tentang Klasifikasi Anggaran;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA
DEKONSENTRASI PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN
DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA DI
SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN
TAHUN ANGGARAN 2012.
Pasal 1
Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Dekonsentrasi Program Dukungan
Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya di Sekretariat Jenderal
Kementerian Kesehatan Tahun Anggaran 2012, yang selanjutnya disebut
Juknis Penggunaan Dana Dekonsentrasi merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), Surat
Penetapan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL),
Kertas Kerja Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL),
dan Petunjuk Operasional Kegiatan yang menampung dana APBN yang
pengelolaannya menjadi tanggung jawab Sekretariat Jenderal Kementerian
Kesehatan.
Pasal 2
Dalam Penggunaan Dana Dekonsentrasi Program Dukungan Manajemen
dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya, Dinas Kesehatan Propinsi mengacu
pada Juknis Penggunaan Dana Dekonsentrasi sebagaimana tercantum
dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Peraturan Sekretaris Jenderal ini.
Pasal 3
Juknis Penggunaan Dana Dekonsentrasi merupkan acuan bagi Kuasa
Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Penguji dan Penandatanganan Surat
Perintah Membayar, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Bendahara
Pengeluaran ...
- 4 -
Pengeluaran, Penanggung jawab Program, dan satuan kerja lain yang terkait
untuk:
a. Menyusun Rencana Pelaksanaan Kegiatan (RPK) dan Rencana
Penarikan Dana (RPD) sebagai bagian dan menjadi satu kesatuan dari
DIPA dan POK Dana Dekonsentrasi;
b. Memberikan panduan kepada para pengelola keuangan dan
penanggungjawab kegiatan agar pelaksanaan kegiatan sesuai dengan
ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
c. Melakukan pembukuan, pencatatan, pelaporan, dan penyimpanan
dokumen pengelolaan dana dekonsentrasi dengan baik dan benar;
d. Melaksanakan kegiatan dekonsentrasi secara efektif dan efisien dalam
rangka mencapai indikator kinerja kegiatan dan program yang telah
ditetapkan;
e. Melaksanakan pengelolaan barang milik negara dekonsentrasi secara
tertib administrasi, tertib hukum, dan tertib fisik;
f. Menjamin penyerapan anggaran per triwulan secara proporsional, yaitu
minimal 25 % setiap triwulan;
g. Menyampaikan laporan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun
2006 secara tepat waktu selambat-lambatnya tanggal 10 hari kerja
setelah triwulan yang bersangkutan berakhir untuk 33 (tiga puluh tiga)
satuan kerja dinas kesehatan provinsi ke unit organisasi di
Kementerian Kesehatan;
h. Menyampaikan Laporan Barang Kuasa Pengguna Barang setiap
sementer dan tahunan sesuai Sistem Akuntansi Pemerintah;
i. Menyampaikan Laporan Keuangan melalui Unit Akuntansi KPA
(UAKPA) secara bulanan, triwulanan, semesteran, dan tahunan sesuai
ketentuan peraturan peundang-undangan yang berlaku.
Pasal 4
Gubernur, bupati, walikota, kepala daerah/SKPD dalam mengatur
pelaksanaan penggunaan dana dekonsentrasi, harus tetap berpedoman dan
tidak boleh bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Sekretaris
Jenderal ini.
Pasal 5 ...
- 5 -
Pasal 5
Peraturan perundang-undangan mengenai perpajakan berlaku juga
terhadap pelaksanaan penggunaan Dana Dekonsentrasi Program Dukungan
Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Jenderal
Kementerian Kesehatan Tahun Anggaran 2012 yang bersumber dari APBN
Pasal 6
Peraturan Sekretaris Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Januari 2012
Sekretaris Jenderal,
TTD
dr. Ratna Rosita, MPHM.
NIP. 19521205 198003 2001
Tembusan: 1. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK);
2. Ketua Tim Evaluasi dan Pengawasan Penyerapan Anggaran (TEP);
3. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP);
4. Inspektur Jenderal Kementerian Kesehatan;
5. Para Direktur Jenderal/Kepala Badan di Lingkungan Kementerian Kesehatan;
6. Gubernur Propinsi seluruh Indonesia; 7. Kepala Biro Perencanaan dan Anggaran Kementerian Kesehatan;
8. Kepala Biro Kepegawaian Setjen Kementerian Kesehatan;
9. Kepala Biro Umum Setjen Kementerian Kesehatan;
10. Kepala Biro Keuangan dan BMN Setjen Kementerian Kesehatan;
11. Kepala Biro Hukum dan Organisasi Setjen Kementerian Kesehatan; 12. Kepala Pusat Data dan Informasi Kesehatan Setjen Kementerian Kesehatan;
13. Kepala Pusat P2JK Setjen Kementerian Kesehatan;
14. Kepala Pusat PPK Setjen Kementerian Kesehatan;
15. Kepala Pusat Promosi Setjen Kesehatan Kementerian Kesehatan;
16. Kepala Pusat Pelayanan Haji Setjen Kementerian Kesehatan;
17. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta V;
1
LAMPIRAN
PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN KESEHATAN
NOMOR HK.03.01/I/SK/006/2012
TENTANG PETUNJUK TEKNIS
PENGGUNAAN DANA DEKONSENTRASI
PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN
PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA
DI SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN KESEHATAN
PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA DEKONSENTRASI PROGRAM
DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA
BAB I
PENDAHULUAN
Pembangunan kesehatan yang diamanatkan dalam Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010 – 2014 ingin mewujudkan
sasaran (a) meningkatkan Usia Harapan Hidup (UHH) dari 70,7 tahun
menjadi 72,0 tahun; (b) Menurunnya angka kematian ibu melahirkan dari
228 per 100.000 kelahiran hidup menjadi 118 per 100.000 kelahiran hidup;
(c) menurunkan angka kematian bayi dari 34 per 1.000 kelahiran hidup
menjadi 24 per 1.000 kelahiran hidup; (d) menurunnya angka prevalensi
gizi kurang pada balita dari 18,4 persen menjadi lebih rendah dari 15
persen. Di sisi lain, berdasarkan kesepakatan global (Millennium
Development Goals/MDGs 2000) pada tahun 2015 diharapkan angka
kematian ibu menurun dari 228 per 100.000 kelahiran hidup menjadi 102
per 100.000 kelahiran hidup dan angka kematian bayi menurun dari 34 per
1.000 kelahiran hidup pada tahun 2007 menjadi 23 per 1.000 kelahiran
hidup.
Upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya
diselenggarakan keterpaduan upaya kesehatan untuk seluruh masyarakat
dengan mengikutsertakan masyarakat secara luas yang mencakup upaya
promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang bersifat menyeluruh,
terpadu, dan berkesinambungan. Pelaksanaan nya dituangkan ke dalam
berbagai program/kegiatan baik yang bersifat prioritas nasional, prioritas
bidang (Pembangunan Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama), prioritas
Kementerian Kesehatan maupun pendukung atau penunjang.
2
Pada sisi lain, dengan adanya perkembangan ketatanegaraan bergeser dari
sentralisasi menjadi desentralisasi, menyatakan bahwa bidang kesehatan
sepenuhnya diserahkan kepada daerah. Pengaturan lebih lanjut
berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan antara Pemerintah, Pemerintah Propinsi, dan
Pemerintah Kabupaten/Kota dan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun
2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan setiap tahun mengalokasikan
dana ke seluruh Satker Dinas Kesehatan Propinsi dalam rangka
Dekonsentrasi. Agar pelaksanaan kegiatan – kegiatan yang tercantum
dalam DIPA berjalan tertib, taat hukum, transparan, efektif, efisiensi, baik
dari segi pencapaian kinerja, keuangan, maupun manfaatnya bagi
peningkatan derajat kesehatan masyarakat, maka dipandang perlu untuk
menyusun Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penggunaan Dana Dekonsentrasi
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
Sekretariat Jenderal Kemenkes Tahun Anggaran 2012.
3
BAB II
PELAKSANAAN DIPA
A. INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN
DIPA Dana Dekonsentrasi Program Dukungan Manajemen dan
Pelaksanaan Tugas Lainnya Sekretariat Jenderal Kementerian
Kesehatan Tahun Anggaran 2012 merupakan gabungan operasional dari
kegiatan :
1. Perencanaan dan Penganggaran Program Pembangunan Kesehatan;
2. Pembinaan dan Administrasi Kepegawaian;
3. Pengelolaan Urusan Tata Usaha, Keprotokolan, Rumah Tangga,
Keuangan, dan Gaji;
4. Pembinaan Pengelolaan Administrasi Keuangan dan BMN;
5. Penanggulangan Krisis Kesehatan;
6. Peningkatan Kesehatan Jemaah Haji
7. Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan
8. Pembinaan, Pengembangan Pembiayaan dan Jaminan Pemeliharaan
Kesehatan;
9. Pemberdayaan Masyarakat dan Promosi Kesehatan;
bersumber dana APBN TA 2012 yang didekonsentrasikan ke Dinas
Kesehatan Provinsi seluruh Indonesia.
Dinas Kesehatan Provinsi perlu memahami bahwa masing-masing
Program/Kegiatan memiliki Indikator Kinerja dan target yang harus
dicapai pada tahun 2012 sebagaimana tercantum dalam Keputusan
Menteri Kesehatan Nomor 021/Menkes/SK/1/2011 tanggal 4
Januari 2011 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan
Tahun 2010–2014.
Sebagian besar target dari masing-masing indikator kinerja kegiatan
dalam Tabel. 1 sumber datanya berasal dari berbagai fasilitas
pelayanan kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota. Oleh karena itu,
pendanaan dalam rangka Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2012
diperuntukkan untuk mencapai sasaran dan target indikator kinerja
dari program/kegiatan dimaksud.
Keterbatasan keuangan Negara, namun sebagai konsekuensi
pelaksanaan asas desentralisasi dan otonomi daerah, tetap mewajibkan
dukungan APBD untuk mendanai urusan daerah yang disinergikan
dengan program dan kegiatan yang akan didekonsentrasikan.
4
Tabel 1. Indikator dan Target Kinerja Program/Kegiatan Tahun
2012 yang Terkait dengan Dana Dekonsentrasi Program
Dukungan dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
Setjen Kemenkes TA 2012
No. PROGRAM/KEGIATAN
INDIKATOR TARGET
2012
(1) (2) (3) (4)
DUKUNGAN MANAJEMEN DAN
PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS
LAINNYA
1. Jumlah Kabupaten/Kota yang
mempunyai kemampuan tanggap darurat
dalam penanganan bencana
200
2. % Rumah Tangga yg melaksanakan PHBS 60
1. Perencanaan dan Penganggaran
Program Pembangunan Kesehatan
1. Jumlah Dokumen Perencanaan,
anggaran, kebijakan, dan evaluasi
pembangunan kesehatan
22
2. % Unit Utama Kementerian Kesehatan
yang membuat perencanaan dan
melaksanakan kegiatan Responsif Gender
60
2. Pembinaan Adminsitrasi
Kepegawaian
1. % Pemenuhan kebutuhan SDM Aparatur
(PNS/PTT dan Tugsus)
80
2. % Produk Administrasi Kepegawaian yang
dikelola melalui sistem layanan
kepegawaian
50
3. Jumlah Tenaga kesehatan yang
didayagunakan dan diberi insentif di
DTPK dan DBK
3.820
4. Jumlah Residen yang didayagunakan dan
diberikan insentif
2.550
3. Pengelolaan Urusan Tata Usaha,
Keprotokolan, Rumah Tangga,
Keuangan, dan Gaji
1. % Pengelolaan pembayaran gaji PNS,
CPNS, dan PTT tepat jumlah, waktu dan
sasaran
98
4. Pembinaan Pengelolaan Administrasi
Keuangan dan BMN
1. Tersusunnya laporan keuangan
Kemenkes setiap tahun anggaran sesuai
SAP dengan Opini Wajar Tanpa
Pengecualian (WTP)
2
2. % Pengadaan menggunakan e-
procurement
75
5. Penanggulangan Krisis Kesehatan 1. Jumlah kabupaten/kota yang mempunyai
kemampuan tanggap darurat dalam
penanganan bencana
200
6. Peningkatan Kesehatan Jemaah Haji 1. Angka kematian jemaah haji (per 1.000
jemaah)
2,3
2. % Kabupaten/Kota yang melaksanakan
pemeriksaan dan pembinaan kesehatan
haji sesuai standar
70
7. Pengelolaan data dan informasi
kesehatan
1. % Ketersediaan profil kesehatan nasional,
provinsi, kabupaten/kota per tahun
80
2. % Provinsi dan kabupaten/kota yang
memiliki bank data kesehatan
50
3. % Provinsi dan kabupaten/kota yang
menyelenggarakan SIK terintegrasi
80
8. Pemberdayaan Masyarakat dan
Promosi Kesehatan
1. % Rumah Tangga yang melaksanakan
PHBS
60
2. % Desa Siaga Aktif 40
3. Jumlah Poskesdes beroperasi 55.500
9. Pembinaan, Pengembangan
Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan
1. % Penduduk (termasuk seluruh
penduduk miskin) yang memiliki jaminan
kesehatan
88,4
2. Tersedianya data NHA setiap tahun 1
5
B. PERENCANAAN PELAKSANAAN DIPA
Segera setelah diterimanya DIPA Dana Dekonsentrasi Program
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Setjen
Kemenkes TA 2012 dan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor
2424/Menkes/SK/XII/2011 tanggal 6 Desember 2011 tentang
Pelimpahan Wewenang Penetapan Pejabat yang Diberi Wewenang dan
Tanggungjawab untuk Atas Nama Menteri Kesehatan selaku Pengguna
Anggaran/Pengguna Barang dalam Pengelolaan Anggaran Kementerian
Kesehatan yang dilaksanakan di Tingkat Provinsi TA 2012, Kepala Dinas
Kesehatan Provinsi atau pejabat lain yang ditunjuk untuk
bertanggungjawab segera mengambil langkah-langkah sebagai berikut :
1. Mengusulkan Pejabat Perbendaharaan (Kuasa Pengguna Anggaran,
Pejabat Penguji dan Penandatangan SPM, dan Bendahara
Pengeluaran) kepada Gubernur masing-masing agar ditetapkan
melalui Surat Keputusan.
2. Menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat
Pengadaan/Panitia Penerima, Staf Pengelola/Bendahara
Pengeluaran Pembantu, dan lain-lain.
Khusus untuk Provinsi yang memiliki kegiatan pengadaan yang
pelaksanaannya harus dilakukan melalui pemilihan Penyedia
Barang/Jasa, maka perlu dibentuk Organisasi Pengadaan
sebagaimana ketentuan Pasal 7 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun
2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Dalam
melakukan pengorganisasian wajib pula mempedomani Surat Ketua
Tim Evaluasi dan Pengawasan Penyerapan Anggaran APBN 2012
nomor TEP/S-1/12/2011 tanggal 23 Desember 2011 perihal
Percepatan Pelaksanaan Proses Lelang untuk Percepatan APBN
2012.
3. Menyusun dan menerbitkan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK)
yang ditandatangani PA/KPA.
POK adalah dokumen yang memuat uraian rencana kerja dan biaya
yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan, disusun oleh KPA
sebagai penjabaran lebih lanjut dari DIPA.
POK berfungsi sebagai :
a. pedoman dalam melaksanakan kegiatan/aktifitas;
b. alat monitoring kemajuan pelaksanaan kegiatan/aktifitas;
c. alat perencanaan kebutuhan dana; dan
d. sarana untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan
efektifitas pelaksanaan anggaran.
6
4. Menyusun Perencanaan Kas
Penyusunan Perencanaan Kas mengacu pada Permenkes Nomor
192/PMK.05/2009 tanggal 23 Nopember 2009. Perencanaan Kas
merupakan proyeksi penerimaan dan pengeluaran Negara pada
periode tertentu dalam rangka pelaksanaan APBN.
Satker Dinas Kesehatan Provinsi yang mengelola APBN
Dekonsenstrasi wajib menyusun perkiraan penarikan dana
dan/atau perkiraan penyetoran dana, yang dibuat secara periodik
yaitu bulanan, mingguan, dan harian untuk kemudian disampaikan
kepada KPPN.
Di samping tanggungjawab sebagaimana tersebut di atas, Kepala Dinas
Kesehatan juga bertanggungjawab terhadap pelaksanaan dan
penyampaian laporan secara baik, benar, dan tepat waktu sesuai
ketentuan peraturan peundang-undangan yang berlaku.
C. PENGORGANISASIAN PELAKSANAAN DIPA
Pengorganisasi pelaksanaan DIPA Dekonsentrasi bersumber dana APBN
TA 2012 pada beberapa provinsi terdapat kegiatan penanggulangan
krisis kesehatan dan peningkatan kesehatan jemaah haji. Akan tetapi
sekurang-kurangnya pengorganisasian dalam pelaksanaan DIPA
dilakukan sebagai berikut:
1. Koordinasi Antar pihak yang Terkait dengan Pelaksanaan DIPA
a. Penanggung jawab Program Dukungan Manajemen dan
Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya di masing-masing Provinsi
adalah Kepala Dinas Kesehatan Provinsi, sedangkan Koordinator
Pelaksanaan atau Pengelolaan Kegiatan berada pada masing-
masing penanggung jawab kegiatan (Jamkesmas, Promosi
Kesehatan, Keuangan dan BMN, Data dan Informasi Kesehatan,
Perencanaan dan Penganggaran, Kesehatan Haji, Administrasi
Kepegawaian/Gaji, dan Penanggulangan Krisis Kesehatan)
b. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) meningkatkan upaya-upaya
untuk mendukung percepatan pelaksanaan kegiatan DIPA yang
dilaksanakan oleh para pengelola kegiatan atau
penanggungjawab kegiatan.
c. Setiap pihak yang terkait dalam pelaksanaan DIPA wajib
memperhatikan dan mempedomani POK, RPK dan RPD serta
ketentuan dan peraturan perundang-undangan lainnya yang
berlaku.
7
2. Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Penanggulangan Krisis Kesehatan
Beberapa Satker Dinas Kesehatan Provinsi dalam pendanaan
dekonsentrasi Tahun 2012 juga mengelola kegiatan penanggulangan
krisis kesehatan, yaitu:
a. Regional Medan
b. Regional Palembang
c. Regional DKI Jakarta
d. Regional Semarang
e. Regional Surabaya
f. Regional Banjarmasin
g. Regional Denpasar
h. Regional Manado
i. Regional Makasar
j. Sub Regional Padang
k. Sub Regional Jayapura
Hal ini didasarkan pada Keputusan Menteri Kesehatan Nomor
679/Menkes/SK/VI/2007 tentang Organisasi Pusat Penanggulangan
Krisis Kesehatan Provinsi sebagaimana telah diubah dengan
Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1227/MENKES/SK/XI/2007.
Bidang/bagian yang ditunjuk Kepala Dinas Kesehatan Provinsi
menjadi Penanggung jawab kegiatan penanggulangan krisis
kesehatan di masing-masing Dinas Kesehatan Provinsi bisa berbeda
antara satu provinsi dengan provinsi lainnya. Untuk itu, Kepala
Dinas Kesehatan Provinsi/KPA dan PPK harus berupaya agar dalam
pelaksanaan kegiatan DIPA tetap tercipta koordinasi dan integrasi,
selain itu harus mempedomani juga Petunjuk Teknis Dana
Dekonsentrasi Kegiatan Penanggulangan Krisis Kesehatan yang
diterbitkan oleh PPKK.
3. Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Pelayanan Kesehatan Haji
Beberapa Satker Dinas Kesehatan Provinsi dalam pendanaan
dekonsentrasi juga mengelola kegiatan pelayanan haji berupa
pengadaan seragam TKHI (Tenaga Kesehatan Haji Indonesia), yaitu
pada 12 Provinsi wilayah embarkasi:
a. Banda Aceh
b. Sumatera Utara
c. Kepulauan Riau
d. Sumatera Barat
e. Sumatera Selatan
8
f. DKI Jakarta
g. Jawa Barat
h. Jawa Tengah
i. Jawa Timur
j. Kalimantan Timur
k. Kalimantan Selatan
l. Sulawesi Selatan
Bidang/bagian yang bertanggung jawab dalam mengelola kegiatan
pelayanan haji bersama Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) harus
berupaya mempercepat pelaksanaan proses lelang dengan mengacu
pada rambu–rambu Pakaian Seragam Petugas TKHI Kloter Tahun
2012 sebagaimana tercantum pada Lampiran Juknis.
Hal ini guna mendukung percepatan efektif dan efisiensi
pelaksanaan kegiatan tersebut. Pelaksanaan kegiatan direncanakan
oleh Satuan Kerja Dinas Kesehatan Provinsi yang masuk dalam
pendanaan dekonsentrasi Sekretariat Jenderal Kementerian
Kesehatan dan dibantu oleh pengelola program kegiatan pelayanan
kesehatan haji provinsi. Sebagai data dasar rencana pelaksanaan
kegiatan adalah data peserta latih Tim Kesehatan Haji
Indonesia/TKHI kloter tahun 2012 di 12 embarkasi, dengan alokasi
jumlah peserta seperti tercantum dalam Tabel 2.
Tabel 2. Data Peserta Latih Calon TKHI Kloter 12 Embarkasi
Tahun 2012.
No EMBARKASI PESERTA LATIH
DOKTER PERAWAT JUMLAH
1 Aceh 14 28 42
2 Medan 19 38 57
3 Padang 23 46 69
4 Batam 24 48 72
5 Palembang 21 44 65
6 Jakarta 55 109 164
7 Jawa Barat 90 182 272
8 Solo 89 179 268
9 Surabaya 94 188 282
10 Banjarmasin 18 36 54
11 Balikpapan 16 32 48
12 Ujung Pandang 45 90 135
TOTAL 1528
Untuk pelaksanaan pengadaan tahun 2012 diharapkan
dilaksanakan sebelum kegiatan pelatihan calon TKHI Kloter tahun
2012. Kegiatan pelatihan teritegrasi TKHI Kloter akan dilaksanakan
9
oleh Pusat Kesehatan Haji yang bekerja sama dengan Kantor
Kesehatan Pelabuhan dan Dinas Kesehatan Provinsi yang teritegrasi
bersama dengan Kementerian Agama (Kanwil) pada bulan Mei
sampai dengan Juni 2012. Pada saat tersebut pakaian seragam yang
diterima dalam bentuk bahan, atribut dan model oleh masing-
masing calon TKHI Kloter dan sebagai kelengkapan informasi
disampaikan selanjutnya dalam menu kegiatan dan pelaksanaan
DIPA serta penjelasan lampiran.
D. MENU KEGIATAN DAN KELUARAN/KINERJA PELAKSANAAN DIPA
1. Perencanaan dan Anggaran Program Pembangunan Kesehatan
a. Rapat Kerja Kesehatan Nasional (RAKERKESNAS).
b. Rapat Koordinasi Teknis Dana Alokasi Khusus (DAK).
c. Rapat Koordinasi Kesehatan Pusat dan Daerah (Rakorkes).
Rakorkes diselenggarakan pada masing-masing provinsi dengan
menggunakan kegiatan Rakerkesda dan/atau kegiatan lainnya.
Peserta pertemuan adalah seluruh SKPD Provinsi/
Kabupaten/Kota dan UPT Vertikal/SKPD (bila memungkinkan
termasuk Puskesmas terpilih/Lintas Sektor) serta dihadiri
Pejabat Eselon I dan Eselon II Kementerian Kesehatan.
Penjadualan akan diatur bersama antara Pusat dan Dinas
Kesehatan Provinsi. Apabila dalam DIPA Dekonsentrasi Satker
Dinas Kesehatan Provinsi belum menampung alokasi kegiatan
ini, maka diwajibkan melakukan revisi anggaran. Revisi
anggaran dilakukan mengikuti ketentuan peraturan
perundangan-undangan yang berlaku.
d. Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran (Renja KL,
Bahan Musrenbang, RKA-KL dan DIPA Dekonsentrasi dan TP).
e. Penyusunan Evaluasi Kinerja sesuai dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 39 tahun 2006, Penyusunan Laporan
Monitoring dan evaluasi DAK, Penyusunan Profil Kesehatan
(Provinsi dan Kabupaten/Kota) dan Evaluasi SPM Bidang
Kesehatan.
f. Penyediaan Honorarium dan Operasional dalam Rangka
Pengelolaan Kegiatan Dekonsentrasi.
Output (Keluaran) kegiatan telah tercantum pada DIPA dan Kertas
Kerja RKA-KL masing-masing Satker Dinas Kesehatan Provinsi.
Namun demikian, sebagai implikasi dari pendekatan perencanaan
dan penganggaran berbasis kinerja; adanya penerapan sistem
reward dan punishment berdasarkan undang-undang, dan komitmen
10
Kementerian Kesehatan meraih WTP 2012 maka keluaran yang
diharapkan dari kegiatan ini adalah:
2. Pembinaan Administrasi Kepegawaian serta Pengelolaan Urusan
Tata Usaha, Keprotokolan, Rumah Tangga, Keuangan, dan Gaji;
a. Pengelolaan PTT, terdiri dari :
1) Honor Percepatan Pengelolaan Administrasi PTT/Penugasan
Khusus dan Percepatan Pembayaran Gaji/Insentif PTT/
Penugasan Khusus;
2) Rakon Kepegawaian; dan
3) Pendataan Tenaga PTT.
b. Perencanaan dan Penyusunan Kebijakan Teknis Pengembangan
Kepegawaian Negara.
c. Pendidikan dan Pelatihan Teknis:
1) Pelatihan SIM PTT di Provinsi
2) Pelatihan SIM Spesialis di Provinsi
d. Koordinasi Peningkatan dan Pengembangan SDM Aparatur.
e. Monitoring dan evaluasi/review/pembinaan Provinsi ke
Kabupaten/Kota.
f. Konsultasi Provinsi ke Kementerian Kesehatan.
Output (Keluaran) kegiatan telah tercantum pada DIPA dan Kertas
Kerja RKA-KL masing-masing Satker Dinas Kesehatan Provinsi. Namun
demikian, sebagai implikasi dari pendekatan perencanaan dan
penganggaran berbasis kinerja serta adanya penerapan sistem reward
dan punishment berdasarkan undang-undang dan komitmen
Kementerian Kesehatan meraih WTP 2012, maka keluaran yang
diharapkan dari kegiatan ini adalah:
a. Seluruh Dinkes Propinsi/Kabupaten/Kota, RSUD
Propinsi/Kabupaten/Kota, SKPD lainnya di Indonesia telah
mengikuti Rakerkesnas dan menindaklanjuti hasil
Rakerkesnas.
b. Terlaksananya konsolidasi pengelolaan DAK antara Pusat
dan Daerah.
c. Sinkronisasi dan sinergisitas pelaksanaan program dan
kegiatan Pembangunan Kesehatan Pusat dan Daerah.
d. Profil/Laporan Hasil Capaian Indikator Kinerja SPM
Kabupaten/Kota.
11
3. Pembinaan Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Barang Milik
Negara (BMN)
a. Pengelolaan Satker (Unit Akuntansi KPA/Barang) Satker
Dekonsentrasi Dinas Kesehatan Provinsi
b. Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran/Barang – Wilayah
Dekonsentrasi di Dinas Kesehatan Provinsi untuk seluruh
Program Kemenkes dalam penyusunan Laporan Keuangan (LRA,
Neraca, CaLK) Unit Akuntansi yang bersangkutan.
Output (Keluaran) kegiatan telah tercantum pada DIPA dan Kertas
Kerja RKA-KL masing-masing Satker Dinas Kesehatan Provinsi.
Namun demikian, sebagai implikasi dari pendekatan perencanaan
dan penganggaran berbasis kinerja serta adanya penerapan sistem
reward dan punishment berdasarkan undang-undang dan komitmen
Kementerian maka keluaran yang diharapkan dari kegiatan ini
adalah:
1) Data Keberadaan PTT/Penugasan Khusus
Updating Data dilakukan dengan menggunakan aplikasi
SIMPEG setiap akhir bulan tahun 2012, sedangkan pelaporan
dalam bentuk Print-out yang sudah ditandatangani Kepala
Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota disampaikan ke Biro
Kepegawaian disertai tembusan kepada Kepala Dinas Provinsi
selambat-lambatnya 10 hari setelah berakhirnya triwulan
berjalan.
2) Terlaksananya Usulan Pembayaran Gaji dan Insentif
PTT/Insentif Tugas Khusus per triwulan dari Kepala Dinas
Kesehatan Kabupaten/Kota dan disampaikan ke Biro Umum
dengan tembusan kepada Dinas Kesehatan Provinsi
selambatnya-lambatnya tanggal 2 pada awal triwulan berjalan
(Usulan ini termasuk PTT yang melaksanakan tugas di
instansi vertikal atau SKPD lainnya, seperti KKP, BSB
RSUP/RSUD, dan lain-lain)
3) Data Kebutuhan PTT/Penugasan Khusus
Bagi provinsi yang menyelenggarakan Rakon Kepegawaian
baik bersumber dana Dekonsentrasi APBN maupun APBD.
Data kebutuhan PTT hasil pelaksanaan Rakon Kepegawaian
ini disampaikan kepada Biro Kepegawaian selambat-
lambatnya 1 (bulan) setelah berakhirnya pelaksanaan
kegiatan disertai tembusan kepada Pusrengun Badan PPSDM
Kesehatan.
12
4. Penanggulangan Krisis Kesehatan
Komponen kegiatan yang tercantum dalam DIPA Dekonsentrasi 11
Satker Dinas Kesehatan Provinsi yang memiliki Regional dan Sub
Regional PPK adalah sebagai berikut:
a. Rapat Koordinasi PPK Regional/Sub Regional;
b. Pendampingan penyusunan rencana kontijensi bidang kesehatan
dalam penanggulangan krisis kesehatan;
c. Pembinaan dan monitoring dalam upaya penanggulangan krisis
kesehatan.
Output (Keluaran) kegiatan telah tercantum pada DIPA dan Kertas
Kerja RKA-KL masing-masing Satker Dinas Kesehatan Provinsi.
Namun demikian, sebagai implikasi dari pendekatan perencanaan
dan penganggaran berbasis kinerja; serta adanya penerapan sistem
reward dan punishment berdasarkan undang-undang; dan komitmen
Kementerian Kesehatan meraih WTP 2012, maka keluaran yang
diharapkan dari kegiatan ini adalah:
1) Optimalisasi peran Unit Akuntansi Pembantu Pengguna
Anggaran/Barang Wilayah (UAPPA/B – W) Dekonsentrasi
dalam rangka mengumpulkkan, mengkompilasi,
menyampaikan laporan keuangan secara berjenjang.
2) Tersusunnya laporan keuangan oleh setiap Satuan Kerja
sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dilaporkan
secara berjenjang, teratur dan tepat waktu.
1) Dokumen Koordinasi PPK Regional/Sub Regional
Dokumen ini wajib disampaikan ke PPKK selambat-
lambatnya 1 (satu) bulan setelah pelaksanaan kegiatan.
2) Dokumen Draft Rencana Kontinjensi Bidang Kesehatan
(disampaikan selambat-lambat 1 bulan setelah
pelaksanaan kegiatan. Pada akhir tahun Regional/Sub
Regional wajib menyampaikan Dokumen Rencana
Kontinjensi Bidang Kesehatan yang telah ditandatangani
oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota ke PPKK)
3) Inventarisasi Data-data Kesiapsiagaan PKK (SDM, Sarana,
dan lain-lain). Data–data Kesiapsiagaan PKK dibuat dan
disampaikan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam
setiap tahun.
13
5. Peningkatan Kesehatan Jemaah Haji
Kegiatan Peningkatan Kesehatan Jemaah Haji yang dialokasikan
dalam DIPA Dekonsentrasi adalah pengadaan pakaian seragam
Petugas Kloter Haji Indonesia (PKHI). Kegiatan ini hanya
dialokasikan pada 12 Satker Dinas Kesehatan Provinsi.
Output (Keluaran) kegiatan telah tercantum pada DIPA dan Kertas
Kerja RKA-KL masing-masing Satker Dinas Kesehatan Provinsi.
Namun demikian, sebagai implikasi dari pendekatan perencanaan
dan penganggaran berbasis kinerja; serta adanya penerapan sistem
reward dan punishment berdasarkan undang-undang; dan
komitmen Kementerian Kesehatan meraih WTP 2012, maka keluaran
yang diharapkan dari kegiatan ini adalah:
Adapun sebagai bahan dasar dalam penyusunan spesifikasi Teknis
Pakaian TKHI Kloter Tahun 2012, rambu-rambu yang menjadi
acuan adalah :
a. Rambu–rambu pakaian seragam petugas TKHI Kloter 1443
H/2012 M
1) Nama barang
Pakaian Seragam Petugas TKHI Kloter
2) Bentuk Barang
a) Pakaian harian Petugas (Baju dan celana panjang), 2
(dua) pasang, masing-masing, baju dengan ukuran kain 2
m dan celana dengan ukuran kain 2 m
b) Jaket , 1 (satu) buah, ukuran kain 2 m
c) Rompi, 1 (satu) buah, ukuran kain 2 m
Poin a, b dan c diterima dalam bentuk bahan (kain) dan
ongkos jahit
3) Warna, Bahan Dasar dan Model
a) Warna untuk Pakaian harian Petugas adalah warna Putih
untuk baju dan warna Biru Dongker untuk celana
b) Warna untuk Rompi adalah Biru Dongker
c) Warna untuk Jaket adalah Biru Tua
Tersedianya pakaian seragam yang diterima dalam bentuk
bahan, atribut dan model bagi peserta latih Tim Kesehatan
Haji Indonesia Tahun 2012 (calon petugas TKHI Kloter 2012)
di 12 Embarkasi Haji.
14
d) Bahan Dasar
Kain yang digunakan:
(1) Berkualitas baik
(2) Nyaman digunakan
(3) Tidak panas saat digunakan
(4) Tidak kusut
(5) Menyerap keringat
(6) Tidak berbulu dan luntur saat dicuci
e) Model
(1) Baju Pria
(a) Model baju adalah kemeja lengan panjang, dengan
lapisan dalam kain voering terbuat dari kain yang
lembut dan tidak panas pada saat dipakai, warna
disesuaikan bahan baju, dijahit menjadi satu
dengan kain baju dan jahitan dari bagian dalam
(b) Bentuk daun krah model krah duduk (krah
kemeja dengan kaki dan daun krah), ukuran
disesuaikan.
(c) Terdapat saku bobok pada badan depan sebelah
kiri, dengan lipatan bibir saku dilapisi kain
pengeras, dijahit rapi.
(d) Pada bagian pinggang baju terdapat saku bobok
dengan posisi segaris (vertikal) dengan sambungan
pola badan bagian depan dan pola badan bagian
belakang, pada bagian kiri dan kanan dengan
ukuran disesuaikan.
(e) Pada ujung lengan terdapat manset dengan lipatan
(ploi) sebanyak dua buah dan buah kancing posisi
mendatar (horizontal)
(f) Manset lengan dilapisi kain keras lem dan dijahit
rapi.
(g) Kancing kemeja bagian depan berjumlah tujuh
(tujuh) buah dengan ukuran kancing standar
kemeja berlubang 4 (empat), dijahit dengan kuat
dan tidak mudah terlepas.
(h) Pola badan bagian belakang terbagi atas dua
potongan belah bagian tengah dan terdapat lipatan
model belahan pada bagian ujung bawah pola
badan bagian belakang, ukuran disesuaikan.
15
(2) Baju Wanita
(a) Model baju semi blazer lengan panjang dengan
lapisan dalam kain voering terbuat dari kain yang
lembut dan tidak panas pada saat dipakai, dijahit
menjadi satu dengan kain baju dan jahitan dari
bagian dalam.
(b) Bentuk krah model krah cina (shanghai).
(c) Terdapat dua saku bobok pada bagian pinggang
pola badan depan sebelah kanan dan sebelah kiri
posisi mendatar segaris, dengan lipatan bibir saku
dilapisi kain pengeras, dijahit rapi, ukuran
disesuaikan.
(d) Kancing baju bagian depan berjumlah 7 (tujuh)
buah, dengan ukuran kancing blazer
(disesuaikan).berlubang 4, dijahit dengan kuat dan
tidak mudah lepas.
(e) Pola badan bagian belakang terbagi atas 3
potongan dengan princess bagian belakang.
(f) Panjang baju sesuai dengan ukuran pemakai, 3
cm diatas lutut.
(3) Celana Panjang Pria
(a) Model celana panjang dengan band pinggang,
ujung celana lurus dijahit som dan tidak dilipat.
(b) Saku samping model lurus, posisi saku segaris
dengan sambungan pola celana bagian depan dan
belakang, ukuran disesuaikan.
(c) Pola bagian depan memakai lipatan (ploi) sebanyak
dua buah.
(d) Pola bagian belakang memakai kupnat dan dua
buah saku bobok, dan hanya bibir saku yang
terlihat dari luar, memakai kancing dan pengait
kancing.
(4) Celana Panjang Wanita
(a) Model celana panjang dengan band pinggang,
ujung celana lurus dijahit som dan tidak dilipat.
(b) Saku samping model lurus, posisi saku segaris
dengan sambungan pola celana bagian depan dan
belakang, ukuran disesuaikan.
(c) Pola bagian depan memakai lipatan (ploi) sebanyak
dua buah.
16
(d) Pola bagian belakang memakai kupnat, tidak
memakai saku.
(5) Rompi
(a) Model rompi tanpa lengan, dengan lapisan dalam
dacron dan kain voering terbuat dari kain yang
lembut yang menyerap keringat dan tidak panas
pada saat dipakai, dijahit menjadi satu dengan
kain rompi dan jahitan dari bagian dalam.
(b) Bentuk krah berbentuk V (V neck) tanpa daun
krah, ukuran disesuaikan.
(c) Terdapat empat saku tempel model lipatan dan
tutup saku memakai perekat (Velcro) untuk
mengkait, bentuk saku kotak, posisi pada pola
badan depan bagian dada dan bawah sebelah
kanan dan kiri dengan model lipatan harmonika.
(d) Lapisan dalam terdapat saku bobok dalam,
ukuran standar, dengan posisi bagian dalam
sebelah kiri.
(e) Bagian depan menggunakan restleting ukuran
besar, dengan model yang bisa dilepas tarik,
warna sesuai dengan warna kain rompi, posisi dari
pangkal kerongan leher sampai ujung bagian
bawah rompi.
(f) Bagian bawah rompi dijahit bentuk bis-ban
dengan lebar 6cm melingkar badan.
(g) Pola badan bagian belakang tanpa potongan.
(6) Jaket
(a) Model jaket semi jas lengan panjang, dengan
lapisan dalam kain voering terbuat dari kain yang
lembut dan tidak panas pada saat dipakai, dijahit
menjadi satu dengan kain jaket dan jahitan dari
dalam.
(b) Bentuk daun krah model krah tanam (daun krah
langsung dijepit pada lingkar leher), dengan sudut
ujung daun krah tumpul, ukuran disesuaikan.
(c) Terdapat dua saku bobok pada pinggang, pola
badan depan bagian kanan dan kiri, posisi vertikal
dengan lipatan bibir saku dilapisi kain pengeras,
dijahit rapi, ukuran saku disesuaikan.
17
(d) Lapisan dalam terdapat saku bobok dalam,
ukuran standar, dengan posisi bagian dalam
sebelah kiri dan kanan.
(e) Bagian depan menggunakan resleting jaket
ukuran besar, dengan model yang bisa dilepas
tarik, warna sesuai dengan warna kain jaket,
posisi dari pangkal krah sampai ujung bagian
bawah jaket.
(f) Pola badan bagian belakang tanpa potongan.
4) Aksesoris
a) Seragam (Baju Lengan Panjang Pria/Wanita)
(1) Depan baju sebelah kanan nama petugas dan profesi
(TKHI 1433 H) dibordir tempel dengan ukuran list 10
cm x 3 cm, jenis font arial black, huruf warna hitam
dengan dasar warna putih (gambar terlampir).
(2) Depan baju sebelah kiri tulisan Petugas Haji Indonesia
dalam Bahasa dan Huruf Arab dibordir tempel dengan
ukuran 10 cm x 3 cm, huruf Arab berwarna hitam
dengan dasar warna kuning (gambar terlampir).
(3) Lengan atas sebelah kanan Bendera Merah Putih
dibordir tempel dengan ukuran 7 cm x 5 cm (gambar
terlampir).
b) Rompi
(1) Depan rompi sebelah kiri nama petugas dan profesi
(TKHI Kloter 1433 H) dibordir tempel dengan ukuran
list 10 cm x 3 cm, jenis font arial black, huruf warna
hitam dengan dasar warna putih (gambar terlampir).
(2) Depan rompi sebelah kanan atas terdapat bendera
Merah Putih dibordir tempel ukuran 7 cm x 5 cm
(Gambar terlampir).
(3) Terdapat bordir komputer tulisan “INDONESIA” pada
posisi punggung, ukuran disesuaikan (Gambar
terlampir).
(4) Pada bahu rompi diberi pengait dengan kancing.
c) Jaket
(1) Depan jaket sebelah kanan nama petugas dan profesi
(TKHI Kloter 1433 H) dibordir tempel dengan ukuran
list 10 cm x 3 cm, jenis font arial black, huruf warna
hitam dengan dasar warna putih (Gambar terlampir).
18
(2) Lengan kanan atas jaket terdapat bendera Merah
Putih dibordir tempel ukuran 7 cm x 5 cm (Gambar
terlampir).
(3) Belakang jaket di tulis “KESEHATAN HAJI
INDONESIA” dengan bentuk ½ lingkaran dibordir
warna kuning emas (Gambar terlampir).
b. Model dan atribut pakaian seragam TKHI Kloter 2012 M/1433 H
(1) Contoh Model Seragam Petugas Pria
21
6. Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan
a. Penyusunan, pengolahan dan analisis serta pemutakhiran data
profil provinsi;
b. Updating data puskesmas;
c. Visualisasi puskesmas;
d. Visualisasi Rumah Sakit;
e. Penyusunan dan pengolahan dan analisis SIK Kabupaten/Kota;
f. Pendidikan dan latihan (Web, Database, GIS, survei cepat, dan
jaringan);
g. Pencetakan profil kesehatan provinsi dan kabupaten/kota.
Output (Keluaran) kegiatan telah tercantum pada DIPA dan Kertas
Kerja RKA-KL masing-masing Satker Dinas Kesehatan Provinsi.
Namun demikian, sebagai implikasi dari pendekatan perencanaan
dan penganggaran berbasis kinerja serta adanya penerapan sistem
reward dan punishment berdasarkan undang-undang dan komitmen
Kementerian Kesehatan meraih WTP 2012, maka keluaran yang
diharapkan dari kegiatan ini adalah:
1) Seluruh Propinsi/Kabupaten/Kota telah menyusun dan
menerbitkan Profil Kesehatan paling lambat Juli 2012
(Profil Tahun 2011) dan telah diterima oleh Pusdatin.
Sedangkan Lampiran Profil Kesehatan Propinsi 2011
disampaikan paling lambat bulan Februari 2012.
2) Seluruh Propinsi/Kabupaten/Kota telah melakukan
updating Data Puskesmas/RS dan disampaikan ke Pusat
Data dan Informasi Kesehatan. Updating data puskesmas
dilakukan dua kali setahun pada Juni 2012 dan Desember
2012, sedangkan updating data RS dilakukan sekali
setahun pada minggu ke tiga Desember 2012.
3) Diseminasi Data Puskesmas/RS yang ter-update
(cetakan/CD, Website). Keluaran kegiatan ini, misalnya
Cetakan/CD, Buku Saku, dan lain-lain disampaikan ke
Pusat Data dan Informasi Kesehatan sesuai penjadwalan
pada point b.
4) Laporan Analisis Situasi/SWOT mengenai SIK Kabupaten/
Kota. Disampaikan paling lambat bulan Agustus 2012 ke
Dinkes Propinsi. Hasil Rekapitulasi yang dilakukan oleh
Dinkes Propinsi dikirim ke Pusat Data dan Informasi
paling lambat bulan September 2012.
22
7. Pemberdayaan Masyarakat dan Promosi Kesehatan
a. Peningkatan Rumah Tangga ber-PHBS
1) Penyelenggaran Pertemuan Koordinasi Bidang PHBS dalam
Pokjanal Desa dan Kelurahan Siaga Aktif;
2) Pengembangan Pesan dan Media Rumah Tangga Ber-PHBS
Spesifik Daerah;
3) Penyebarluasan Informasi Rumah Tangga Ber-PHBS Spesifik
Daerah;
4) Penguatan Peran Serta Organisasi / Kelompok Masyarakat;
5) Pelatihan fasilitator pelatih kader posyandu dan pelatihan
kader posyandu di 10 Provinsi PDBK (Aceh, NTT, NTB,
Maluku, Sulteng, Sultra, Sulbar, Gorontalo, Papua, dan
Papua Barat), yaitu:
a) Pelatihan fasilitator pelatih kader posyandu (4 kab/kota @
7 fasilitator);
b) Pelatihan kader posyandu (4 kab/kota @ 25 kader);
c) Pelatihan mengacu pada buku pelatihan kader untuk
desa siaga.
b. Peningkatan Desa Siaga Aktif
1) Penyelenggaraan pertemuan koordinasi bidang
pemberdayaan dalam Pokjanal Desa dan Kelurahan Siaga
Aktif;
2) Pembentukan sekretariat Pokjanal Desa dan Kelurahan Siaga
Aktif;
3) Pembinaan Kader dan Tokoh Masyarakat;
4) Peningkatan Poskesdes yang beroperasi.
c. Administrasi Kegiatan
1) Pengelolaan Kegiatan Promosi Kesehatan;
2) Penguatan dalam penyusunan perencanaan dan evaluasi
kegiatan Promosi Kesehatan;
3) Peningkatan SDM Promosi Kesehatan;
4) Penyusunan Laporan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 39
tahun 2006
5) Pegawai yang terlatih dibidang Web, Database, GIS,
Survei Cepat dan Jaringan.
Ketersediaan tenaga ini hanya bagi propinsi yang
menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan kegiatan di
atas paling lambat bulan September 2012. Pegawai yang
dilatih merupakan pengelola SIK serta tidak
diperkenankan pindah tugas sekurang-kurangnya 2 tahun
sejak pelatihan.
23
Output (Keluaran) kegiatan telah tercantum pada DIPA dan Kertas
Kerja RKA-KL masing-masing Satker Dinas Kesehatan Provinsi.
Namun demikian, sebagai implikasi dari pendekatan perencanaan
dan penganggaran berbasis kinerja adanya penerapan sistem reward
dan punishment berdasarkan undang-undang dan komitmen
Kementerian Kesehatan meraih WTP, maka keluaran yang
diharapkan dari kegiatan ini adalah:
8. Pembinaan, Pengembangan Pembiayaan dan Jaminan
Pemeliharaan Kesehatan
a. Tujuan
Terselenggaranya Pembiayaan dan Jaminan Pemeliharaan
Kesehatan secara efektif, efisien dan berkesinambungan melalui
dukungan pemerintah Pusat dan Daerah dalam meningkatkan
derajat kesehatan masyarakat
a. Rencana Kerja Bidang PHBS dan Pemberdayaan
Masyarakat dalam Pokjanal Desa dan Keluaran Siaga Aktif.
Rencana Kerja ini wajib dikirimkan dan diterima Pusat
Promkes selambat-lambatnya pada Sementer II atau Juni
2012.
b. Pembentukan Sekretariat Pokjanal Desa dan Kelurahan
Siaga aktif di setiap provinsi penetapannya melalui SK
Gubernur (sudah harus terbentuk selambat-lambatnya
akhir tahun 2012).
c. Bidang Promosi Kesehatan andil mengikuti pameran pada
Rakerkesnas Tahun 2012.
d. Terlatihnya 28 fasilitator dan 100 kader posyandu di 10
provinsi (Aceh, NTB, NTT, Sultra, Sulteng, Sulbar,
Gorontalo, Maluku, Papua dan Papua Barat).
e. Tersedianya data capaian Rumah Tangga Ber PHBS,
capaian Desa Siaga Aktif, Jumlah Poskesdes yang
beroperasi di setiap provinsi.
f. Penanggung jawab kegiatan Promosi kesehatan menyusun
dan menyampaikan Laporan PP 39 Bidang Promosi
Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat setiap triwulan
ke Pusat Promosi Kesehatan.
24
b. Kegiatan Wajib
1) Honorarium Tim Pengelola Jamkesmas Tingkat Provinsi
Honorarium Sekretariat Tim Pengelola Jamkesmas Tingkat
Provinsi dibayarkan selama satu tahun anggaran 2012 (12
bulan) dengan perincian sebagai berikut:
a) Honorarium Tim Pengelola Jamkesmas tingkat Provinsi
yang terdiri dari :
(1) 1 (satu) orang Penanggung jawab;
(2) 1 (satu) orang Ketua;
(3) 2 (dua) orang Wakil Ketua; dan
(4) 2 (dua) orang Anggota;
b) Honorarium Petugas Pengelola laporan Jamkesmas
tingkat Provinsi yaitu (i) 2 (dua) orang Pengelola Laporan.
Honorarium Sekretariat Tim Pengelola BOK Tingkat
Provinsi dibayarkan dari Dana Dekonsentrasi BOK yang
diatur tersendiri oleh Sekretariat Ditjen Gizi dan KIA.
2) Honorarium Tim Pengelola Jamkesmas Tingkat
Kabupaten/ Kota.
Honorarium Sekretariat Tim Pengelola Jamkesmas Tingkat
Kabupaten/Kota dibayarkan sesuai dengan jumlah
Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi selama satu tahun
anggaran 2012 (12 bulan) dengan perincian sebagai berikut :
a) Honorarium Tim Pengelola Jamkesmas tingkat
Kabupaten/Kota yang terdiri dari ;
(1) 1 (satu) orang Penanggungjawab;
(2) 1 (satu) orang Ketua;
(3) 2 (dua) orang Wakil Ketua; dan
(4) 2 (dua) orang Anggota;
b) Honorarium Petugas Pengelola laporan Jamkesmas
tingkat Kabupaten/Kota.
(1) 1 (satu) orang pengelola laporan untuk Kabupaten/
Kota yang memiliki total Puskesmas/RS kurang dari
15 Puskesmas/RS;
(2) 2 (dua) orang pengelola laporan untuk Kabupaten/
Kota yang memiliki total Puskesmas/RS antara 16
sampai dengan 30 Puskesmas/RS;
(3) 3 (tiga) orang pengelola laporan untuk Kabupaten/
Kota yang memiliki total Puskesmas/RS lebih dari 30
Puskesmas/RS.
25
Honorarium Sekretariat Tim Pengelola BOK Tingkat
Kabupaten/Kota dibayarkan dari Dana Tugas
Pembantuan BOK yang diatur tersendiri oleh
Sekretariat Ditjen Gizi dan KIA.
c) Biaya Administrasi Kegiatan
(1) Biaya ini dialokasikan untuk biaya operasional
Sekretariat Tim Pengelola Jamkesmas
Provinsi/Kabupaten/Kota;
(2) Dipergunakan untuk belanja ATK, biaya fotokopi,
surat menyurat, komputer supplies, biaya komunikasi
(internet pengiriman laporan di Kabupaten/Kota),
biaya pengelolaan laporan, biaya pemeliharaan laptop
verifikator, biaya konsumsi rapat kecil, dan lain-lain;
(3) Biaya yang dianggarkan sesuai kebutuhan.
d) Tim Koordinasi Jamkesmas tingkat Provinsi dan
Kabupaten/Kota tidak diberikan honorarium dari Dana
Dekonsentrasi tersebut.
c. Kegiatan Pilihan
1) Pertemuan Konsolidasi Tim Pengelola dan Tim Koordinasi
Jamkesmas Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota
a) Digunakan untuk pertemuan Konsolidasi Tim Pengelola
dan Tim Koordinasi Jamkesmas tingkat
Provinsi/Kabupaten/Kota;
b) Peserta adalah Tim Pengelola dan Tim Koordinasi
Jamkesmas tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota;
c) Dana yang dialokasikan adalah untuk belanja bahan,
uang harian, transport, paket pertemuan dan biaya
penginapan bagi peserta pertemuan.
d) Waktu pertemuan 1 sampai dengan 2 hari tergantung
kebutuhan
2) Sosialisasi Jamkesmas-Jampersal tingkat Provinsi
a) Digunakan untuk pertemuan sosialisasi Jamkesmas
tingkat Provinsi;
b) Peserta adalah Dinas Kesehatan Provinsi dan
Kabupaten/Kota, Lintas sektor, stakeholders, dan RS/
Puskesmas terpilih;
c) Dana yang dialokasikan adalah belanja bahan, jasa
profesi untuk nara sumber (pusat dan daerah), uang
26
harian, transport, paket pertemuan dan biaya penginapan
bagi peserta sosialisasi;
d) Uang harian, transport dan biaya penginapan untuk nara
sumber dari PPJK dibebankan kepada DIPA PPJK tahun
2012;
e) Waktu kegiatan 1 sampai dengan 2 hari tergantung
kebutuhan.
3) Evaluasi Jamkesmas-Jampersal tingkat Provinsi
a) Digunakan untuk pertemuan evaluasi Jamkesmas tingkat
Provinsi;
b) Peserta adalah Dinas Kesehatan Provinsi dan
Kabupaten/Kota, Lintas sektor, stakeholders, dan
RS/Puskesmas terpilih;
c) Dana yang dialokasikan adalah untuk belanja bahan, jasa
profesi untuk nara sumber (pusat dan daerah), uang
harian, transport, paket pertemuan dan biaya penginapan
bagi peserta evaluasi;
d) Uang harian, transport dan biaya penginapan untuk nara
sumber dari PPJK dibebankan kepada DIPA PPJK tahun
2012;
e) Waktu kegiatan 1 sampai dengan 2 hari tergantung
kebutuhan.
4) Bimbingan Teknis Pelaksanaan Jamkesmas-Jampersal
a) Bimbingan teknis dapat dipergunakan untuk melakukan
bimbingan teknis dari Provinsi ke Kabupaten/Kota, RS
dan Puskesmas serta dari Kabupaten/Kota ke RS dan
Puskesmas;
b) Dana yang dialokasikan untuk transport, uang harian
dan biaya penginapan.
5) Konsultasi Teknis Pelaksanaan Jamkesmas-Jampersal
Konsultasi teknis dapat dipergunakan untuk melakukan
konsultasi dari Provinsi ke Kementerian Kesehatan, serta dari
Kabupaten/Kota ke Provinsi.
Dana yang dialokasikan digunakan untuk transport, uang
harian dan biaya penginapan.
27
6) Pelatihan District Health Account (DHA) tingkat Provinsi
a) Merupakan pelatihan DHA untuk Kabupaten/Kota yang
diselenggarakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi;
b) Provinsi menetapkan Kabupaten/Kota terpilih yang siap
untuk melaksanakan DHA;
c) Peserta per Kabupaten/Kota berjumlah 5 orang;
d) Dana yang dialokasikan adalah untuk belanja bahan, jasa
profesi untuk nara sumber (pusat dan daerah), uang
harian, transport, paket pertemuan dan biaya penginapan
bagi peserta pelatihan;
e) Uang harian, transport dan biaya penginapan untuk nara
sumber dari PPJK dibebankan kepada DIPA PPJK tahun
2012;
f) Waktu kegiatan 6 hari kerja.
7) Pengelolaan Data PHA/DHA
a) Merupakan biaya yang dialokasikan untuk Provinsi dan
Kabupaten/Kota yang telah melaksanakan PHA/DHA;
b) Dana yang ada dapat dialokasikan untuk belanja bahan
(ATK, fotokopi, dan lain-lain), biaya pengumpulan data,
dan biaya pengolahan data.
8) Penyiapan Daerah dalam mencapai kepesertaan semesta
(universal coverage)
a) Merupakan kegiatan yang dilaksanakan untuk
melakukan analisa potensi pengembangan jaminan
kesehatan khususnya cakupan kepesertaan;
b) Hasil yang diharapkan adalah mapping cakupan
kepesertaan per Provinsi/Kabupaten/Kota untuk
pengembangan jaminan kesehatan menuju kepesertaan
semesta;
c) Sifat kegiatan adalah pertemuan;
d) Peserta yang diundang adalah stakeholders yang
berhubungan dengan cakupan kepesertaan antara lain
Pemerintah Daerah, Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota,
PT. Askes Regional/Cabang, PT. Jamsostek
Regional/Cabang, Perusahaan Asuransi Kesehatan
Swasta dan lain-lain;
e) Dana yang dialokasikan adalah untuk belanja bahan, jasa
profesi untuk nara sumber (pusat dan daerah), uang
harian, transport, paket pertemuan dan biaya penginapan
bagi peserta pertemuan;
28
f) Uang harian, transport dan biaya penginapan untuk nara
sumber dari PPJK dibebankan kepada DIPA PPJK tahun
2012;
g) Waktu kegiatan 1 sampai dengan 2 hari tergantung
kebutuhan.
Output (Keluaran) kegiatan telah tercantum pada DIPA dan
Kertas Kerja RKA-KL masing-masing Satker Dinas Kesehatan
Provinsi. Namun demikian, sebagai implikasi dari pendekatan
perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja; serta
adanya penerapan sistem reward dan punishment; dan
komitmen Kementerian Kesehatan meraih WTP 2012, maka
keluaran yang diharapkan dari kegiatan ini adalah:
1) SK Tim Pengelola Jamkesmas Tingkat Provinsi/
Kabupaten/Kota
Penyampaian SK selambat-lambatnya akhir bulan
Januari atau awal Februari 2012 sudah diterima di
PPJK;
2) Mapping cakupan kepesertaan jaminan kesehatan
per provinsi kabupaten/kota;
3) Penyediaan Data PHA/DHA
Penyediaan Data PHA/DHA anggarannya hanya
dialokasi pada beberapa Provinsi dan
Kabupaten/Kota yang melaksanakan kegiatan
tersebut. Data PHA/DHA beserta Mapping wajib
diserahkan ke PPJK pada akhir tahun anggaran.
29
BAB III
PENGATURAN TENTANG REVISI DIPA
A. RUANG LINGKUP DAN BATASAN REVISI ANGGARAN
1. Ruang Lingkup
Revisi Anggaran adalah perubahan Rincian Anggaran Belanja
Pemerintah Pusat yang telah ditetapkan berdasarkan APBN TA
2012, Surat Penetapan Rencana Kerja dan Anggaran
Kementerian/Lembaga (RKA KL) Tahun Anggaran 2012 dan/atau
Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2012.
Revisi anggaran terdiri atas :
a. Perubahan rincian anggaran yang disebabkan penambahan
atau pengurangan pagu anggaran belanja termasuk
pergeseran rincian anggaran belanjanya;
b. Perubahan atau pergeseran rincian anggaran belanja dalam
hal pagu anggaran tetap; dan/atau
c. Perubahan/ralat karena kesalahan administrasi;
2. Batasan Revisi Anggaran
a. Revisi anggaran dapat dilakukan sepanjang tidak
mengakibatkan pengurangan alokasi anggaran belanja
mengikat dan paket pekerjaan bersifat multiyears;
b. Revisi anggaran dapat dilakukan sepanjang tidak mengubah
sasaran kinerja;
B. KEWENANGAN PENYELESAIAN REVISI ANGGARAN
1. Revisi Anggaran pada Direktorat Jenderal Anggaran
2. Revisi Anggaran yang Memerlukan Persetujuan DPR RI
3. Revisi Anggaran yang Memerlukan Persetujuan Menteri Keuangan
4. Revisi Anggaran pada Kantor Pusat/Kantor Wilayah Direktorat
Jenderal Perbendaharaan
5. Revisi Anggaran pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna
Anggaran
Revisi Anggaran Dana Dekonsentrasi Program Dukungan Manajemen
dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretaris Jenderal
Kementerian Kesehatan Tahun Anggaran 2012 kemungkinan hanya
terkait dengan Revisi Anggaran pada DJA, Kantor Wilayah DJPBN, dan
PA/KPA.
30
C. PENGESAHAN DAN PENYAMPAIAN REVISI DIPA
1. Pengesahan Revisi DIPA dilaksanakan oleh Direktur Jenderal
Perbendaharaan; atau Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal
Perbendaharaan.
2. Pengesahan Revisi DIPA Dekonsentrasi dilaksanakan oleh Kepala
Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
3. Revisi DIPA yang disahkan oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat
Jenderal Perbendaharaan wajib dilaporkan kepada Direktur
Jenderal Perbendaharaan cq. Direktur Pelaksanaan Anggaran
setiap bulan, baik dilaporkan revisinya maupun yang tidak
direvisi.
Satker Dinas Kesehatan Provinsi juga memiliki kewajiban untuk
menyampaikan salinan (fotokopi) Revisi DIPA kepada Biro Perencanaan
dan Anggaran serta Biro/Pusat yang terkait dengan kegiatan yang
mengalami revisi.
Ketentuan lebih lanjut mengenai pengaturan Revisi DIPA harap
mempedomani Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.02/2011
tanggal 17 Maret 2011 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun
Anggaran 2011 atau sampai dengan ditetapkannya pengganti
Peraturan Menteri Keuangan ini.
31
BAB IV
PENGAWASAN, PENGENDALIAN, DAN PELAPORAN
A. PENGAWASAN
Pengawasan merupakan fungsi manajemen, sehingga melekat pada
setiap jenjang jabatan (built in control). Oleh karena itu, hal-hal yang
terkait dengan pengawasan dilakukan sebagai berikut :
1. KPA harus melakukan pengawasan melekat terhadap PPK,
Bendahara Pengeluaran, Pejabat Penguji dan Penandatangan SPM
dan para pengelola atau penangungjawab kegiatan.
2. PPK harus melakukan pengawasan terhadap BPP/Panitia
Pengadaan/Panitia Penerima Barang dan Staf Pelaksana
3. Para Pengelola atau Penanggung Jawab Kegiatan melakukan
pengawasan terhadap para pelaksana kegiatan.
Pengawasan dapat juga dilakukan oleh Aparat Pengawasan Fungsional
Pemerintah. Oleh karena itu, pelaksanaan DIPA Dekonsentrasi
dilakukan pemeriksaan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian
Kesehatan dan BPKP dan pengawasan yang bersifat eksternal
pemerintah akan dilakukan oleh BPK.
B. PENGENDALIAN
1. Pengendalian pelaksanaan DIPA merupakan alat bagi para pengelola
program/kegiatan/keuangan untuk mengetahui kemajuan
pelaksanaan, masalah dan hambatan yang dihadapi dalam
pelaksanaan DIPA.
2. Pengendalian mencakup kegiatan pemantauan dan penilaian. Oleh
karena itu pejabat perbendaharaan dan pengelola atau penanggung
jawab kegiatan DIPA Dekonsentrasi wajib melalukan pemantauan
dan penilaian secara berkala, baik bulanan, triwulanan, maupun
tahunan.
3. Dengan pemantauan yang dilakukan dapat diketahui permasalahan
yang dihadapi dan perbaikannya dapat dilakukan dengan segera.
Sedangkan perbaikan atas hasil penilaian memerlukan perencanaan
kembali (replanning) atau revisi anggaran.
32
C. PELAPORAN
1. KPA harus menyampaikan laporan keuangan/BMN Unit Akuntansi
KPA (UAKPA) setiap bulan paling lambat tanggal 7 bulan berikutnya
dan disampaikan ke Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran
Wilayah (UAPPAW) untuk diproses ditingkat wilayah laporan wilayah
dikirim kembali paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya untuk
disampaikan ke Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran
Eselon I Sekretariat Jenderal untuk dilakukan kompilasi ditingkat
unit Eselon I Sekretariat jenderal dan laporan disampaikan ke
tingkat Kementerian paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya.
2. KPA harus menyampaikan laporan keuangan Unit Akuntansi KPA
(UAKPA) setiap triwulanan paling lambat tanggal 12 bulan
berikutnya dan disampaikan ke Unit Akuntansi Pembantu Pengguna
Anggaran Wilayah (UAPPAW) untuk diproses ditingkat wilayah
laporan wilayah dikirim kembali paling lambat tanggal 20 bulan
berikutnya untuk disampaikan ke Unit Akuntansi Pembantu
Pengguna Anggaran Eselon I Sekretariat Jenderal untuk dilakukan
kompilasi ditingkat unit Eselon I Sekretariat jenderal dan laporan
disampaikan ke tingkat Kementerian paling lambat tanggal 26 bulan
berikutnya.
3. KPA harus menyampaikan laporan keuangan dan BMN Unit
Akuntansi KPA/B (UAKPA/B) setiap semesteran paling lambat
tanggal 10 bulan berikutnya dan disampaikan ke Unit Akuntansi
Pembantu Pengguna Anggaran/B Wilayah (UAPPA/B-W) untuk
diproses ditingkat wilayah laporan wilayah dikirim kembali paling
lambat tanggal 15 bulan berikutnya untuk disampaikan ke Unit
Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Eselon I Sekretariat
Jenderal untuk dilakukan kompilasi ditingkat unit Eselon I
Sekretariat Jenderal dan laporan disampaikan ke tingkat
Kementerian paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya.
4. KPA harus menyampaikan laporan keuangan dan BMN Unit
Akuntansi KPA/B (UAKPA) setiap tahunan paling lambat tanggal 20
Januari tahun berikutnya dan disampaikan ke Unit Akuntansi
Pembantu Pengguna Anggaran/Barang Wilayah (UAPPA/BW) untuk
diproses ditingkat wilayah laporan wilayah dikirim kembali paling
lambat tanggal 29 Januari tahun berikutnya untuk disampaikan ke
Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Eselon I Sekretariat
Jenderal untuk dilakukan kompilasi ditingkat unit Eselon I
Sekretariat Jenderal dan laporan disampaikan ke tingkat
Kementerian paling lambat tanggal 8 Februari tahun berikutnya.
33
5. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) wajib membuat dan menyampaikan
laporan Triwulanan kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi paling
lambat 5 (lima) hari kerja setelah triwulan yang bersangkutan
berakhir (Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006). Laporan
ditembuskan kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan
serta masing-masing Kepala Pusat/Biro penanggungjawab kegiatan.
6. Khusus untuk pelaksanaan kegiatan Pembinaan Pengembangan
Pembiayaan dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan dan
Pemberdayaan Masyarakat dan Promosi Kesehatan, KPA/Pejabat
Pembuat Komitmen (PPK) wajib menyampaikan laporan realisasi
keuangan dan kegiatan/kinerja per triwulan dan per tahun ke PPJK
dan Ke Pusat Promosi Kesehatan.
Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaporan dapat dilihat pada Peraturan
Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER – 62/PB/2009 tanggal
23 Desember 2009 tentang Tata Cara Penyajian Informasi Pendapatan
dan Belanja secara Akrual pada Laporan Keuangan; Peraturan Direktur
Jenderal Perbendaharaan Nomor PER – 65/PB/2010 tanggal 27
Desember 2007 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan
Kementerian Negara/Lembaga; dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
120/PMK.06/2007 tanggal 27 September 2007 tentang Penatausahaan
Barang Milik Negara; PMK Nomor 156/PMK.07/2008 tanggal 27
Oktober 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan
Dana Tugas Pembantuan serta PMK Nomor 248/PMK.07/2010 tanggal
27 Desember 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan
Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.
D. REWARD DAN PUNISHMENT
Dalam rangka efisiensi dan efektifitas pelaksanaan anggaran belanja
dekonsentrasi tahun 2012, Kementerian Kesehatan akan menerapkan
sistem reward dan punishment terhadap Satker Dinas Kesehatan
Provinsi seluruh Indonesia yang melaksanakan Program Dukungan
Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Jenderal
Kementerian Kesehatan.
Ketentuan ini didasarkan pada pasal 20 Undang-undang Nomor 22
Tahun 2011 tentang APBN 2012 serta memperhatikan ketentuan dalam
pasal 21 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008
tanggal 27 Oktober 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana
Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan. Ketentuan pasal 21 ayat
(1) menyatakan bahwa urusan pemerintahan dalam rangka
34
Dekonsentrasi dapat dilakukan penarikan oleh Pemerintah melalui
kementerian/lembaga yang memberikan Dana Dekonsentrasi dengan
alasan :
1. Urusan pemerintahan tidak dapat dilanjutkan karena Pemerintah
mengubah kebijakan; dan/atau
2. Pelaksanaan urusan pemerintahan tidak sejalan dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
Ketentuan reward dan punishment akan diterapkan mengacu pada Pasal
21 ayat (1) huruf b di atas dengan penafsiran antara lain :
1. Realisasi penyerapan anggaran Dana Dekonsentrasi Satker Dinas
Kesehatan Provinsi rendah;
2. Penyampaian Laporan Realisasi Keuangan termasuk PP 39 tahun
2006 tidak tertib dan tepat waktu;
3. Tidak memiliki motivasi atau melakukan upaya-upaya guna
mendorong peningkatan anggaran kesehatan bersumber APBD
dalam rangka peningkatan derajat kesehatan masyarakat.
4. Capaian Indikator Kinerja berbagai program Bidang Kesehatan
(misalnya: SPM, MDGs, Prioritas dalam RKP, dan Kementerian
Kesehatan) tidak menunjukkan peningkatan yang berarti sebagai
upaya pemenuhan hak warga negara untuk mendapatkan pelayanan
kesehatan yang berkualitas.
Ketentuan sebaliknya, Satker Dinas Kesehatan Provinsi akan diberikan
reward. Ketentuan lebih lanjut mengenai penerapan sistem reward dan
punishment akan diatur kemudian.
35
BAB VI
PENUTUP
Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penggunaan Dana Dekonsentrasi Program
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat
Jenderal Kementerian Kesehatan TA 2012 disusun agar pelaksanaan DIPA
Satker Dinas Kesehatan Provinsi memiliki pola keseragaman, tertib, efektif,
efisien, serta taat asas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.
Pendanaan dalam rangka dekonsentrasi ini juga terkait dengan upaya
Kementerian Kesehatan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat
dengan memperhatikan kemampuan, keuangan Negara, keseimbangan
pendanaan di daerah, dan kebutuhan pembangunan kesehatan di daerah.
Oleh karena itu, sebagai upaya untuk mencapai tujuan dan sasaran
pembangunan kesehatan termasuk target MDGs tahun 2015, pendanaan
dalam rangka dekonsentrasi dialokasikan untuk kegiatan-kegiatan yang
mendukung upaya di atas. Kepada setiap setiap daerah penerima Dana
Dekonsentrasi Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas
Teknis Lainnya Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan mulai TA 2012
akan diterapkan reward dan punishment sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Sekretaris Jenderal,
ttd.
dr. Ratna Rosita, MPHM.
NIP. 19521205 198003 2001