OVERVIEW - · PDF fileErgotamin, Ergometrin dan Kalium Permanganat ... pada aktifitas mental...

OVERVIEW

DIREKTORAT PENGAWASAN NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA DAN ZAT ADIKTIF

Struktur Organisasi Badan POM

Direktorat Pengawasan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif

Struktur Organisasi DITWAS NAPZA

DirekturPengawasan NAPZA

Subdirektorat Pengawasan Psikotropika

Subdirektorat Pengawasan

Prekursor


Rokok

Seksi Inspeksi Narkotika

Seksi Inspeksi

Psikotropika

SeksiPengaturan dan

SertifikasiPsikotropika

Seksi Inspeksi

Prekursor

Seksi Pengaturan dan

SertifikasiPrekursor

Seksi Pengawasan

Produk Rokok

SeksiPengawasan

Iklan danPromosi Rokok

KelompokJabatan

Fungsional

KelompokJabatan

Fungsional

KelompokJabatan

Fungsional

KelompokJabatan

Fungsional

SeksiTata Operasional


Narkotika

SeksiPengaturan dan

SertifikasiNarkotika


Tugas

Pokok

Penyiapan perumusan kebijakan teknis danpenyusunan pedoman, standar, kriteria dan prosedur,serta pelaksanaan pengendalian, bimbingan teknisdan evaluasi di bidang pengawasan Narkotika,Psikotropika dan Zat Adiktif (NAPZA).

1. Penyusunan rencana dan program pengawasanNAPZA.

2. Koordinasi kegiatan fungsional pelaksanaankebijakan teknis di bidang pengawasan NAPZA.

3. Pelaksanaan penyiapan bahan perumusankebijakan teknis, penyusunan pedoman, standar,kriteria dan prosedur, serta pelaksanaan di bidangpengawasan NAPZA.

4. Evaluasi dan penyusunan laporan di bidangpengawasan NAPZA.

Fungsi

TUPOKSI DITWAS NAPZA


NAPZA

Narkotika

Obat-Obat Tertentu

Prekursor Farmasi

Produk Tembakau

Psikotropika

Komoditi Yang Diawasi DITWAS NAPZA

SURAT KEPUTUSAN KEPALA BADAN POM NO. HK.04.1.35.01.15.0063 TAHUN 2015

PENUGASAN KEPADA DITWAS NAPZA UNTUK MELAKUKAN PENGAWASAN OBAT-OBAT TERTENTU (OOT) YANG

SERING DISALAHGUNAKAN

Tramadol Trihexyphenidyl

Amitripthyline

Haloperidol

Chlorpromazine


DEFINISI

NARKOTIKA:

Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis,

yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi

sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan

kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

(Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika)

PSIKOTROPIKA: Zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melaluipengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitasmental dan perilaku.

(Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika)

PREKURSOR FARMASI:Bahan yang dapat digunakan untuk pembuatan narkotika dan psikotropika, termasuk produkantara, produk ruahan dan obat yang mengandung Efedrin, Pseudoefedrin, Norefedrin,Ergotamin, Ergometrin dan Kalium Permanganat(Permenkes 3/2015 tentang Peredaran, Penyimpanan, Pemusnahan dan Pelaporan Narkotika, Psikotorpika dan

Prekursor Farmasi)OBAT-OBAT TERTENTU :Obat-obat yang bekerja pada sistem susunan syaraf pusat selain Narkotika dan Psikotropika, yangpada penggunaan di atas dosisi terapi dapat menyebabkan ketergantunga dan perubahan khaspada aktifitas mental dan perilaku terdiri atas obat-obat yang mengandung Tramadol,Triheksifenidil, Klorpromazin, Amitriptilin dan Haloperidol

(Perka Badan POM No.7 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Obat-Obat Tertentu yang seringdisalahgunakan)

• TANAMAN PAPAVER, • OPIUM• HEROIN/PUTAW• KOKAIN/ CRACK• GANJA /MARIHUANA/

CANNABIS• 65 s/d 114 (NPS

misal, Metilon, Tanaman Khat)

(114)

• PETIDIN• MORFIN• FENTANIL• METADON• dll

(91)

• KODEIN• ETILMORFINA• BUPRENORFIN• dll

(15)

I II III

PENGGOLONGAN NARKOTIKA

(UU Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika)PMK No. 2 Tahun 2017 Tentang

Perubahan Penggolongan Narkotika• Dalam jumlah terbatas dapat untuk pengembangan IPTEK, reagensia diagnostik dan reagensia lab.

• Dilarang untuk pengobatan• Potensi sangat tinggi mengakibatkan

ketergantungan• Dilarang diproduksi dan/atau

digunakan dalam proses produksi

• Berkhasiat untuk pengobatan sebagai pilihan terakhir

• IPTEK• Potensi tinggi

mengakibatkan ketergantungan

• Berkhasiat untuk pengobatan• Banyak digunakan untuk

terapi• IPTEK• Potensi ringan

mengakibatkan ketergantungan

Dipindahkan sebagainarkotika golongan I

Dipindahkan sebagiansebagai narkotika

golongan I

I

(0)

II

•METILFENIDAT•SEKOBARBITAL•AMINEPTINA

(3)

III

•AMOBARBITAL•FLUNITRAZEPAM•DLL

(8)

IV

•ALPRAZOLAM•DIAZEPAM•BROMAZEPAM•LORAZEPAM•KLORDIAZEPOKSIDA•NITRAZEPAM•ZOLPIDEM•FENAZEPAM

(62)

PENGGOLONGAN PSIKOTROPIKA

(UU Nomor 5 tahun 1997 Tentang Psikotropika)

• Berkhasiat untuk pengobatan• Potensi sedang

mengakibatkan sindroma ketergantungan

• Berkhasiat untuk pengobatan• Potensi ringan mengakibatkan

sindroma ketergantungan

Dipindahkan menjadi Narkotika Golongan Imenurut UU No. 35 tentang Narkotika

PMK No. 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Psikotropika

Tabel I1. Acetic Anhydride 2. N-Acetylanthranilic Acid.3. Ephedrine.4. Ergometrine.5. Ergotamine.6. Isosafrole.7. Lysergic Acid.8. 3,4-Methylenedioxyphenyl-2-

propanone.9. Norephedrine.10. 1-Phenyl-2-Propanone.11. Piperonal.12. Potassium Permanganat13. Pseudoephedrine.14. Safrole.

Tabel II1. Acetone.2. Anthranilic Acid.3. Ethyl Ether.4. Hydrochloric Acid.5. Methyl Ethyl Ketone.6. Phenylacetic Acid.7. Piperidine.8. Sulphuric Acid.9. Toluene.

•UU Nomor 35 tahun 2009 Tentang

Narkotika

•PP No. 44 tahun 2010 Tentang Prekursor

9

PENGGOLONGAN PREKURSOR

Bahan baku Prekursor Farmasi (Prekursor yang digunakan untuk bahan baku obat) yang diawasi oleh Badan POM

NASIONAL

Single Convention on Narcotic

Drugs, 1961 yang diamandemen

oleh Protokol 1972

Yellow

List

UU No. 8 Thn 1976 tentang Pengesahan Konvensi

Tunggal Narkotika, 1961 beserta Protokol yang

mengubahnya

Convention of Psychotropic

Subtances, 1971

Green

List

UU No.8 Thn 1996 tentang Pengesahan Konvensi

Psikotropika, 1971

United Nations Convention

Against Illicit Traffic in Narcotic

Drugs and Psychotropic

Substances, 1988

Red List UU No.7 Thn 1997 tentang Pengesahan Konvensi

PBB tentang Pemberantasan Peredaran Gelap

Narkotika dan Psikotropika 1988

INTERNASIONAL

DASAR HUKUM

DASAR HUKUM PENGAWASAN NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, PREKURSOR DAN OBAT-OBAT TERTENTU

1. Ordonansi Obat Keras (Staatsblad Tahun 1949 No 419)

2. UU No. 5/1997 tentang Psikotropika

3. UU No. 35/2009 tentang Narkotika

4. UU No. 36/2009 tentang Kesehatan

5. PP No 1 Tahun 1980 tentang Ketentuan Penanaman Papaver, koka, dan Ganja

6. PP No. 72/1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat kesehatan

7. PP 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian

8. PP No. 44 Tahun 2010 tentang Prekursor

9. PP No. 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan UU No. 35/2009 tentang Narkotika

10. Per Men Kes Nomor 167/KAB/B.VII/1972 tentang Pedagang Eceran Obat

11. Per Men Kes Nomor 16 Tahun 2013 tentang Perubahan atas permenkes Nomor 1799/MENKES/PER/XII/2010 tentang Industri Farmasi.

12. Per Men Kes Nomor 30 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Permenkes Nomor 1148/MENKES/PER/VI/2011 tentang Pedagang Besar Farmasi

13. Per Men Kes Nomor 6 Tahun 2013 tentang Kriteria Fasilitas Pelayanan Kesehatan Terpencil, Sangat Terpencil dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Yang Tidak Diminati

11

14. Per Men Kes No 10 Tahun 2013 Tentang Impor dan Ekspor Narkotika, Psikotropika dan Prekursor

Farmasi

15. Per Men Kes No. 9 Tahun 2014 Tentang Klinik

16. Per Men Kes No. 72 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit

17. Per Men Kes No. 73 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek

18. Per Men Kes No. 3 Tahun 2015 Tentang Peredaran, Penyimpanan, Pemusnahan dan Pelaporan

Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Farmasi

19. Per Men Kes No. 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika

20. Per Men Kes No. 3 Tahun 2017 Tentang Perubahan Penggolongan Psikotropika

21. Per Men Kes No. 9 Tahun 2017 Tentang Apotek


23. Peraturan Kepala Badan POM Nomor HK.03.1.34.11.12.7542 TAHUN 2012 Tentang Pedoman

Teknis Cara Distribusi Obat Yang Baik

24. Per Ka Badan POM No. 40 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pengelolaan Prekursor Farmasi dan Obat

Mengandung Prekursor Farmasi

25. Per Ka Badan POM No. 7 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Obat-Obat Tertentu Yang

Sering Disalahgunakan.

13


PENGAWASAN NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, PREKURSOR

• Menjamin mutu, manfaat dan keamanan dari narkotika, psikotropika, danprekursor termasuk obat mengandung prekursor

• Mencegah kebocoran dan penyimpangan (diversi) narkotika, psikotropika, danprekursor termasuk obat mengandung prekursor yang digunakan dalampelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi darijalur legal ke ilegal atau sebaliknya.

Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor termasuk obat mengandung prekursoruntuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuandan teknologi.

TUJUAN PENGAWASAN

RUANG LINGKUP PENGAWASAN

IMPOR PRODUKSI PENYALURAN PENYERAHAN PENGGUNAAN

PENGAWASAN SECARA KOMPREHENSIF

PENGAWASAN

IMPORTIR INDUSTRI PBFAPT/RS/PKM/LAPAS/RUTAN

dr/KLINIK

SPI

AHP

PELAPORAN BERKALA

Penggunaan dalam pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi

Penggunaan ilegal

SKI

SISTEM MONITORING DAN EVALUASIE-NAPZA

PENGAWASAN PRODUK TEMBAKAU (ROKOK)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 62/PMK.04/2014 TENTANG PERDAGANGAN BARANG KENA CUKAI YANG PELUNASAN CUKAINYA DENGAN CARA PELEKATAN PITA CUKAI ATAU PEMBUBUHAN TANDA PELUNASAN CUKAI LAINNYA

UU 36/2009 KESEHATAN

PP 109/2012 PENGAMANAN BAHAN YG MENGANDUNG ZAT ADIKTIF BERUPA PRODUK TEMBAKAU BAGI KESEHATAN

PERMENKES 28/2013 PENCANTUMAN PERINGATAN KESEHATAN & INFORMASI KESEHATAN PD KEMASAN PRODUK TEMBAKAU

PERKA BPOM 41/2013 PENGAWASAN PRODUK TEMBAKAU YG BEREDAR, PENCANTUMAN PERINGATAN KESEHATAN DLM IKLAN DAN KEMASAN PRODUK TEMBAKAU, DAN PROMOSI

KEPMENPERINDAG 62/MPP/Kep/2/2004 PEDOMAN CARA UJI KANDUNGAN KADAR NIKOTIN DAN TAR ROKOK

KEPUTUSAN KA BPOM NO HK.04.1.35.06.14.4167 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PENGAWASAN PRODUK TEMBAKAU

➢Media cetak➢Media teknologi informasi➢Media penyiaran➢Media luar ruang

Amanah PP 109/2012 kepada Badan POM

• Kebenaran Kandungan Kadar Nikotindan Tar

• Pencantuman Peringatan Kesehatan dan Informasi Kesehatan Pada Kemasan Produk Tembakau

• Pencantuman Peringatan Kesehatan pada Iklan ProdukTembakau

• Persyaratan Iklan lainnya

RUANG LINGKUP PENGAWASAN

BADAN POM

SanksiAdministratif

Pasal 60, PP 109/2012

a. Teguran Lisanb. Teguran Tertulisc. Penarikan Produk d. Rekomendasi Penghentian Sementara Kegiatane. Rekomendasi Penindakan Kepada Instansi TerkaitTindak lanjut dalam penerapan sanksi d dan e, dalam 30 hari harus dilaksanakan oleh instansi penerima rekomendasi (masih tahap pembahasan dengan Kementerian Perindustrian, Perdagangan, Bea Cukai terkait rekomendasi pengawasan BPOM)

BADANPOM

SanksiPidana

Pasal 199, UU No. 36 tahun 2009

Selain penyidik polisi negara Republik Indonesia, kepada pejabatpegawai negeri sipil tertentu di lingkungan pemerintahan yangmenyelenggarakan urusan di bidang kesehatan juga diberi wewenangkhusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana untukmelakukan penyidikan tindak pidana di bidangkesehatan.

Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau memasukkan rokok ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan tidak mencantumkan peringatan kesehatan berbentuk gambar sebagaimanadimaksud dalam Pasal 114 dipidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

Pasal 189, UU No. 36 tahun 2009

Program WAS ROKOK

Balai Besar/Balai

POM

Hasil Was Nasional

Koordinasi Lintas Sektor

Kemandirian Balai

Persepsi - SOP- IK

Pengawasan Produk Tembakau (Rokok)oleh BB/BPOM

PERKUATAN PENGAWASAN

PRODUK TEMBAKAU OLEH BPOM

MELALUI:

PEMANTAPAN REGULASI

DAN STANDAR TERKAIT

PENGAWASAN PRODUK TEMBAKAU

PENGUATAN SISTEM,

SARANA DAN PRASARANA LABORATORIUM PENGUJI

ROKOK

PENGUATAN PENGAWASAN

IKLAN DAN PRODUK

TEMBAKAU

PEMBERDAYAAN

MASYARAKAT

DALAM RANGKA

PENGAWASAN

IKLAN DAN

PRODUK

TEMBAKAU

PENGUATAN

KERJASAMA

LINTAS

SEKTOR

STRATEGI PERKUATAN PENGAWASAN

PEMANTAPAN REGULASI DAN STANDAR TERKAIT

PENGAWASAN PRODUK TEMBAKAU1

PENGUATAN SISTEM, SARANA DAN PRASARANA

LABORATORIUM PENGUJI ROKOK2

2

1

1. Laboratorium Pengujian RokokPPOMN

2. Laboratorium Pengujian RokokBBPOM Surabaya

3. Laboratorium Pengujian RokokBBPOM Semarang

3

PENGUATAN PENGAWASAN IKLAN DAN PRODUK

TEMBAKAU3

Belitung,18-22 Mei 2014Denpasar, 3-6 Maret 2014

SOSIALISASI PP 109/2012 DAN

PERKUATAN BALAI/BALAI BESAR POM

PELATIHAN PENGAWAS IKLAN

DAN PRODUK TEMBAKAU

FORUM KOORDINASI INSPEKTUR

NAPZA

Yogyakarta, 8-12 Juni 2015

MASKOT RIKO (REMAJA INDONESIA ANTI ROKOK)

Riko dibuat dalam 3 (tiga) macam bentuk yakni karakter animasi dua dimensi (2D), karakter animasi tiga dimensi (3D), dan kostum maskot. Tokoh Riko dalam bentuk kostum maskot, diluncurkan pertama kali pada saat kegiatan pameran Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Badan POM Tahun 2015 yang digelar di Hotel Bidakara Jakarta pada tanggal 16-17 Maret 2015. Tokoh Riko diharapkan akan menjadi “Fiction Endorser” bagi remaja Indonesia untuk menghindari perilaku negatif merokok dan membantu Badan POM dalam mengawasi peredaran rokok di masyarakat

PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

KAMPANYE ANTI ROKOK4

PROGRAM KIE & PEMBERDAYAAN

MASYARAKAT

PENYEBARAN INFORMASI BAHAYA MEROKOK

1

2

3

Kegiatan Penyebaran Informasi Tentang Bahaya Merokok Bagi Kesehatan Kepada Masyarakat oleh Direktorat Pengawasan NAPZA - Badan POM RI kerjasama dengan Balai BesarPOM di 1) Yogyakarta 2) Semarang dan 3) Surabaya dihadiri oleh pejabat daerah setempat masing-masing Bupati Kulon Progo Hasto Wardoyo, Gubernur Jawa Tengah GanjarPranowo dan Walikota Surabaya Tri Rismaharini.

PENGUATAN KERJASAMA LINTAS SEKTOR5

1 2

1. Rapat koordinasi tingkat menteri Kepala Badan POM, Dr. Roy A. Sparringa, M.App. Sc dengan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, Bapak Dr. H.R Agung Laksono.

2. Kepala Badan POM, Dr. Roy A. Sparringa, M.App. Sc bersama dengan Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Ibu Puan Maharani pada acara audiensi Badan POM.

OVERVIEW - · PDF fileErgotamin, Ergometrin dan Kalium Permanganat ... pada aktifitas mental...

Documents

Transcript of OVERVIEW - · PDF fileErgotamin, Ergometrin dan Kalium Permanganat ... pada aktifitas mental...