Otonomi Daerah Dan Pembangunan Kelembagaan Yun 2003
-
Upload
helenna-chandra-dichni -
Category
Documents
-
view
13 -
download
0
Transcript of Otonomi Daerah Dan Pembangunan Kelembagaan Yun 2003
OTONOMI DAERAH DAN PEMBANGUNAN KELEMBAGAAN
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Otonomi berasal dari kata autonomos atau autonomia (yunani) yang berarti “keputusan sendiri”
(self ruling). Otonomi yaitu hak untuk memerintah dan menentukan nasibnya sendiri.
Di Indonesia, otonomi daerah sebenarnya mulai bergulir sejak keluarnya UU No.1 Tahun 1945,
kemudian UU No.2 Tahun 1984 dan UU No.5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintahan di
daerah. Semuanya berupaya menciptakan pemerintahan yang cenderung ke arah disentralisasi. Namun
pelaksanaannya mengalami pasang surut, sampai masa reformasi bergulir. Pada masa ini keluarlah UU
No.2 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah dan pemerintahan pusat. Sejak itu, penerapan otonomi
daerah berjalan cepat.
Prinsip otonomi daerah adalah pemerintahan daerah diberi wewenang untuk mengelola
daerahnya sendiri. Hanya saja ada beberapa bidang yang tetap ditangani pemerintah pusat, yaitu agama,
peradilan, pertahanan, dan keamanan, moneter/fiscal, politik luar negeri dan dalam negeri serta
sejumlah kewenangan bidang lain (meliputi perencanaan nasional dan pengendalian pembangunan
secara makro, dana perimbangan keuangan, sistem administrasi Negara dan lembaga perekonomian
Negara, pembinaan sumber daya manusia, pendayagunaan sumber daya alam serta teknologi tinggi
yang strategis, dan konversi serta standarisasi nasional).
Keadaan geografis Indonesia yang berupa kepulauan berpengaruh terhadapmekanisme
pemerintahan Negara Indonesia. Dengan keadaan geografis yang berupakepulauan ini menyebabkan
pemmerintah sulit mengkoordinasi pemerintahan yang ada didaerah. Untuk memudahkan pengaturan
atau penataan pemerintahan maka diperlukanadanya suatu sistem pemerintahan yang dapat berjalan
secara efisien dan mandiri tetapitetap terawasi dari pusat.
Di era reformasi ini sangat dibutuhkan sistem pemerintahan yang memungkinkancepatnya
penyaluran aspirasi rakyat, namun tetap berada di bawah pengawasanpemerintah pusat. Hal tersebut
sangat diperlukan karena mulai munculnya ancaman-ancaman terhadap keutuhan NKRI, hal tersebut
ditandai dengan banyaknya daerah-daerah yang ingin memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik
Indornesia.
Sumber daya alam daerah di Indoinesia yang tidak merata juga merupakan salahsatu penyebab
diperlukannya suatu sistem pemerintahan yang memudahkan pengelolaansumber daya alam yang
merupakan sumber pendapatan daerah sekaligus menjadipendapatan nasional. Sebab seperti yang kita
ketahui bahwa terdapat beberapa daerahyang pembangunannya memang harus lebih cepat daripada
daerah lain. Karena itulahpemerintah pusat membuat suatu sistem pengelolaan pemerintahan di tingkat
daerah yangdisebut otonomi daerah.
Pada kenyataannya, otonomi daerah itu sendiri tidak bisa diserahkan begitu sajapada pemerintah
daerah. Selain diatur dalam perundang-undangan, pemerintah pusat juga harus mengawasi keputusan-
keputusan yang diambil oleh pemerintah daerah. Apakah sudah sesuai dengan tujuan nasional, yaitu
pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Republik Indonesia yang berdasar pada sila Kelima
Pancassila, yaitu Keadilan SosialBagi Seluruh Rakyat Indonesia.
Tuntutan akan pengelolaan pmerintahan daerah yang mandiri dengan semangat otonomi daerah
semakin marak. Namun demikian, kebijakan otonomi daerah disalah artikan oleh jajaran pengelola
pemerintah di daerah. Otonomi daerah dipahami sebagai kebebasan mengelola sumber daya daerah
yang cenderung melahirkan pemerintahan daerah yang tidak profesional dan tidak terkontrol. Hal yang
sangat mengkhawatirkan, seiring dengan pelaksanaan otonomi daerah adalah lahirnya perundang-
undangan daerah yang cenderung bertolak belakang dengan semangat konstitusi negara dan dasar
negara yang dapat mengancam keutuhan NKRI.
1.2 Rumusan Masalah
1. Apakah Hakikat Otonomi Daerah itu ?
2. Apa Visi Otonomi Daerah ?
3. Bagaimana Sejarah Otonomi Daerah di Indonesia
4. Apa sajakah Prinsip-prinsip Pelaksanaan Otonomi Daerah ?
5. Bagaimana Proses Pembagian Kekuasaan dalam Kerangka Otonomi Daerah ?
6. Bagaimana Proses Pemilihan, Penetapan dan Kewenangan Kepala Daerah ?
7. Apa yang Menyebabkan Kesalah pahaman terhadap Otonomi Daerah ?
8. Bagaimana Otonomi Daerah dan Pembangunan daerah di Indonesia ?
9. Bagaimana Otonomi Daerah dan Pilkada Langsung di Indonesia ?
10. Apa saja Kelemahan dan Kelebihan Pilkada Langsung ?
11. Apa saja Kelemahan dan Kelebihan Dilaksanakannya Otonomi Daerah ?
1.3 Tujuan
1. Untuk mengetahui hakikat otonomi daerah.
2. Untuk mengetahui visi otonomi daerah.
3. Untuk menjelaskan sejarah otonomi daerah di Indonesia.
4. Untuk mengetahui prinsip-prinsip pelaksanaan otonomi daerah.
5. Untuk menjelaskan pembagian kekuasaan dalam kerangka otonomi daerah.
6. Untuk menjelaskan proses pemilihan, penetapan dan kewenangan kepala daerah.
7. Untuk mengetahui penyebab kesalahpahaman terhadap otonomi daerah.
8. Untuk menjelaskan proses otonomi daerah dan pembangunan daerah di Indonesia.
9. Untuk menjelaskan otonomi daerah dan proses pilkada langsung di Indonesia
10. Untuk mengetahui kelemahan dan kelebihan pilkada langsung.
11. Untuk mengetahui Kelemahan dan Kelebihan dilaksanakannya otonomi daerah.
BAB II
PEMBAHASAN
2.1 Pengertian Otonomi Daerah
Otonomi berasal dari kata autonomos atau autonomia (yunani) yang berarti “keputusan sendiri”
(self ruling). Otonomi yaitu hak untuk memerintah dan menentukan nasibnya sendiri. Sedangkan
Desentralisasi adalah pelimbahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah.
Ada beberapa alasan mengapaIndonesia perlu desentralisasi. Pertama, kehidupan berbangsa dan
bernegara hanya terpusat di Jakarta. Kedua, pembagian kekayaan tidak merata dan tidak adil. Ketiga,
Kesenjangan sosial antar satu daerah dengan daerah lain sangat mencolok.
Pelaksanaan desentralisasi haruslah dilandasi argumentasi yang kuat. Di antara argumentasi
dalam memilih desentralisasi-otonomi daerah adalah :
1. Untuk terciptanya efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan
Untuk terciptanya pemerintahan yang efisien dan efektif, pemerintah memiliki beberapa
fungsi,diantaranya adalah pertama, fungsi distributif yaitu fungsi distributif, pemerintah mengelola
dimensi kehidupan, seperti bidang ekonomi, sosial,politik,dll. Kedua, fungsi regulatif menyangkut
penyediaan barang dan jasa. Ketiga, fungsi ekstraktif yaitu memobilisasi sumber daya keuangan.
Keempat, fungsi universal, menjaga keutuhan negara-bangsa, mempertahankan diri dari serangan
lain.
2. Sarana pendidikan politik.
Pemerintah daerah merupakan kancah pelatihan dan pengembangan demokrasi dalam sebuah
negara. Menurut Filsuf Alexis de Tocqueville, pemda merupakan tempat kebebasan, dan tempat
orang diajari bagaimana kebebasan digunakan serta bagaimana menikmatinya.
MenurutJohn Stuart Mill, pemda memberikan kesempatan masyarakat untuk berpartisipasi politik,
baik dalam rangka dipilih maupun memilih dalam suatu jabatan politik.
3. Pemerintah daerah sebagai persiapan untuk karir politik lanjutan.
Pemerintah daerah merupakan wahana pnggodokan calon-calon pemimpin nasional, setelah melalui
karir di daerahnya.Proses kaderasi para pemimpin nasional berlangsung secara akuntabel dan
rasional sehingga masyarakat luas dapat mendudukijabatan baik di pemerintah maupun lembaga
perwakilan dan juga dapat menghapus bahkan menghilangkan tradisi politik yang bertumpu pada
garis keturunan.
4. Stabilitas politik.
Menurut Sharpe, stabilitas nasional mestinya berawal dari stabilitas nasional pada tingkat lokal.
Beberapa peristiwa karena ketidakstabilan politik diantaranya, di Indonesia terjadi pergolakan
daerah seperti PRRI dan PERMESTA karena kekuasaan pemerintah Jakarta lebih dominan. Di
Filipina dan Thailand, minoritas muslim berjuang melepaskan diri dari ketidakadilan ekonomi yang
berakibat lahirnya gejolak disintegrasi yang dilakukan pemerintah pusat di Manila dan Bangkok.
5. Kesetaraan politik
Kesetaraan yang baik akibat kebijakan desentralisasi-otonomi daerah yang baik. Melalui
desentralisasi, akan tercipta kesetaraan politik antara daerah dan pusat.
6. Akuntabilitas politik
Melalui penyelenggaraan pemerintah di daerahakan lebih akuntabel dan profsional, sehingga
masyarakat dapat berpartisipasi dalam politik.
Jadi, Hakikat Otonomi adalah memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk kreatif
dan inovatif dalam rangka memperkuat NKRI dengan berlandaskan norma kepatutan dan kewajaran
dalam tata kehidupan bernegara.
2.2 Visi Otonomi Daerah
Visi otonomi daerah dirumuskan dalam tiga ruang lingkup utama yaitu politik, ekonomi, sosial
dan budaya.
Di bidang politik, untuk melahirkan pemerintah daerah yang dipilih secara demokrasi,
penyelenggaraan pemerintah yang yang responsif terhadap masyarakat luas.dll
Di bidang ekonomi, menjamin lancarnya pelaksanaan ekonomi nasional di daerah, pemerintah
daerah dapat mengembangkan kebijakan lokal kedaerahan untuk mengoptimalkan pendayagunaan
potensi ekonomi di daerahnya, lahirnya prakarsa pemerintah daerah untuk menawarkan fasilitas
investasi,memudahkan perizinan usaha,dll.
Di bidang sosial dan budaya, memelihara dan mengembangkan nilai, tradisi, karya seni, karya
cipta, bahasa, dan karya sastra lokal untuk merespon positif dinamika kehidupan disekitarnya dan
kehidupan global.
2.3 Sejarah Otonomi Daerah di Indonesia
Peraturan perundang-undangan pertama yang mengatur pemerintahan daearh pasca proklamasi
kemerdekaan adalah UU No. 1 tahun 1945. Undang-undang ini menekankan aspek cita-cita kedaulatan
rakyat melalui pengaturan pembentukan Badan Perwakilan Rakyat Daerah. Dalam undang-undang ini
ditetapkan tiga daerah otonom yaitu karesidenan, kabupaten dan kota. UU ini kemudian diganti dengan
UU No. 22 tahun 1948.
UU ini mengatur tentang susunan pemerintah daerah yang demokratis. Dalam UU ini ditetapkan
dua jenis daerah otonom, yaitu daerah otonomi biasa dan daearh istimewa, serata tiga tingkatan daearh
otonom, yaitu provinsi, kabupaten, dan kota.Pasca UU ini, muncul beberapa UU tentang pemerintah
daerah, yaitu UU No 1 tahun 1957, UU No 18 Tahun 1965 dan UU No. 5 Tahun 1974 prinsip yang
dipakai dalam pemberian otonomi kepada daerah adalah nyata dan bertanggung jawab. UU ini paling
lama, yaitu 25 tahun, dan baru diganti dengan UU No. 22 Tahun 1999 dan UU No.25 Tahun 1999.
Kehadiran UU No.22 Tahun 1999 pada masa lengsernya orde baru dan munculnya kehendak
rakyat untuk melakukan reformasi dalam segala aspek kehidupan. Berdasarkan kehendak reformasi
itu, ditetapkan Ketetapan MPR No. XV / MPR / 1998 tentang penyelenggaraan otonomi daerah;
pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional, yang berkeadilan, serta perimbangan
keuangan pemerintah pusat dan daerah dalam kerangka NKRI. Tiga tahun setelah implementasi UU
No.22 Tahun 1999, dilakukan peninjauan dan revisi terhadap UU yang berakhir pada lahirnya UU
No.32 Tahun 2004 juga mengatur tentang pemerintah daerah.
2.4 Prinsip-prinsip Pelaksanaan Otonomi Daerah
Prinsip-prinsip pelaksanaan otonomi daerah yang d ijadikan penyelenggaraan pemerintahan
daerah adalah sebagai berikut :
1. Memperhatikan aspek demokrasi, keadilan pemerataan, serta potensi dan keanekaragaman budaya
2. Didasarkan otonomi yang luas, nyata, dan bertanggung jawab
3. Otonomi daerah yang luas dan utuh diletakkan pada kabupaten dan kota, pada provinsi merupakan
otonomi terbatas.
4. Harus sesuai dengan konstitusi Negara
5. Harus lebih meningkatkan kemandirian daerah otonom
6. Harus meningkatkan peranan dan fungsi badan legislatif daerah(fungsi anggaran, pengawasan dan
legislasi)
7. Pelaksanaan asas dekonsentrasi diletakkan pada daerah provinsi untuk melaksanaan kewenangan
pemerintah tertentu yang dilimpahkan kepada gubernur.
8. Pelaksanaan asas tugas pembantuan dimungkinkan, tidak hanya dari pemerintah kepada daerah,
tetapi juga dari pemerintah dan daerah kepada desa.
2.5 Pembagian Kekuasaan dalam Kerangka Otonomi Daerah
Pembagian kekuasaan antara pusat dan daerah dilakukan berdasarkan prinsip negara kesatuan
tetapi dengan semangat federalisme. Otonomi daerah bersifat luas, nyata, dan bertanggung jawab.
Disebut luas karena kewenangan sisa justru berada pada pemerintah pusat, disebut nyata karena
kewenangan yang diselenggarakn itu menyangkut yang diperlukan, tumbuh dan hidup dan berkembang
di daerah. Disebut bertanggung jawab karena kewenangan yang diserahkan itu harus diselenggarakan
demi pencapaian tujuan otonomi darah, yaitu peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat
yang semakin baik, pengembangan kehidupan demokrasi, keadilan, dan pemerataan, serta
pemeliharaan hubungan yang serasi antar pusatdan derah dan antar daerah.
Kewenangan yang diserahkan kepada daerah otonom provinsi dalam rangka desentralisasi
mencakup :
a. Kewenangan yang besifat lintas-kabupaten dan kota, seperti kewenangan dalam bidang pekerjaan
umum,perhubungan , kehutanan dan perkebunan.
b. Perencanaan dan pengendalian pembangunan regional secara makro, pelatihan bidang alokasi
sumber daya manusia potensial, penelitian yang mencakup wilayah provinsi, pengelolaan pelabuhan
regional, pengendalian lingkungan hidup, promosi dagang dan budaya, penanganan penyakit
menular, dan penataan tata ruang provinsi.
c. Kewenangan kelautan
d. Kewenangan yang tidak atau belum dapat ditangani daerah kabupaten dan daerah kota diserahkan
kepada provinsi dengan pernyataan dari daerah otonom kabupaten atau kota tersebut.
Pemerintah pusat memiliki kewenangan mengawasi daerah otonom, tetapi pengawasan ini
diimbangi dengan kewenangan daerah otonom yang lebih besar atau sebaliknya, sehingga terjadi
keseimbangan kekuasaan. Keseimbangan yang dimaksud adalah pengawasan tidak lagi dilakukan
secara struktural, yaitu bupati dan gubernur bertindak sebagai wakil pemerintah pusat sekaligus kepala
daerah otonom, dan tidak lagi secara preventif perundang-undangan, yaitu setiap perda memerlukan
persetujuan pusat untuk dapat berlaku.
2.6 Pemilihan, Penetapan, dan Kewenanangan Kepala Daerah
Menurut UU No. 22 Thun 1999, Bupati dan Wali kotadipilih dan diberhentikan oleh DPRD,
tetapi secara administratif di lakukan oleh presiden. Sedangkan UU No. 32 Tahun 2004, kepala daerah
dipilih langsung oleh rakyat melalui pilkada langsung.
Pengawasan pemerintah pusat terhadap daerah otonom menurut UU baru ini dilakukan
berdasarkan supremasi hukum. Artinya, setiap perda yang dibuat DPRD dan Kepala Daerah langsung
dapat berlaku tanpa persetujuan pemerintah pusat. Tetapi pemerintah pusat bisa menunda atau
membatalkannya bila perda dinilai bertentangan dengan konstitusi, UU, dan kepentingan umum.
Sebelas kewenangan wajib diserahkan kepada daerah otonom kabupaten dan daerah otonom
kota, yaitu : pertanahan, pertanian, pendidikan dan kebudayaan, tenaga kerja, kesehatan, lingkungan
hidup, pekerjaan umum, perhubungan, perdagangan dan industri, penanaman modal, dan koperasi.
Kewenangan yang dapat diselenggarakan oleh daerah otonom kabupaten dan kota yaitu diberi
kewenangan kelautan seluas 1/3 dan luas kewenangan provinsi 12 mil.Kewenangan pilihan, yaitu
kewenangan yang tidak di tangani pusat dan provinsi.
Penyerahan kesebelas kewenagan ini kepada daerah otonom kabupaten dan kota dilandasi
pertimbangan sebagai berikut : pertama,makin dekat produsen dan distributor pelayanan publik dengan
warga masyarakat yang dilayani, semakin cepat sasaran, merata, berkualitas dan terjangkau. Kedua,
penyerahan 11 jenis kewenangan itu kepada daerah otonom kabupaten dan kota akan membuka
kesempatan bagi aktor politik lokal dan sumber daya manusia yang berkualitas di daerah untuk
mengajukan prakarsa, berkreativitas, dan melakukan inovasi. Hal ini berarti unsur-unsur budaya lokal
berupa pengetahuan, keahlian dan kearifan lokal akan dapat didayagunakan secara maksimal. Ketiga,
karena distribusi SDM yang berkualitas tidak merata. Keempat, pengangguran dan kemiskinan sudah
menjadi masalah yang tidak saja hanya ditanggung kepada pemerintah pusat semata.
2.7 Kesalahpahaman terhadap Otonomi Daerah
Otonomi daerah diharapkan dapat mencegah desintegrasi nasional. Otonomi daerah dilakukan
untuk memperkuat ikatan semangat kebangsaan, serta persatuan dan kesatuan antar warga negara,
mengembalikan harkat dan martabat masyarakat di daerah, memberikan pendidikan politik untuk
meningkatkan kualitas demokrasi di daerah, meningkatkan efisiensi pelayanan publik di daerah,
mempercepat pembangunan daearh,dan pada akhirnya diharapkan mampu menciptakan cara
pemerintahan yang baik.
Namun dalam praktiknya kebijakan otda banyak menimbulkan kesalahpahaman dari berbagai
kelompok masyarakat, diantaranya :
Pertama, otonomi dikaitkan semata-mata dengan uang. Otonomi diguanakan untuk memenuhi
dan mencakupi kehidupannya sendiri. Kedua, daerah belum siap dan belum mampu. Hal ini keliru,
karena pemerintah daerah sudah terlibat dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam waktu yang
sudah sangat lama dan berpengalaman dalam administrasi pemerintahan.Ketiga, Pemerintah pusat akan
melepaskan tanggung jawabnya untuk membantu dan membina daerah. Pendapat ini salah, pemerintah
pusat tetap bertanggung jawab memberi dukungan dan bantuan kepada daerah, baik dukungan
keuangan maupun penyelenggaraan pemerintah. Setiap pemberian kewenangan dari pusat ke daerah
harus diserati dana yang jelas dan cukup,apakah berbentuk Dana Alokasi Umum atau Dana Alokasi
Khusus. Keempat, Daerah dapat melakukan apa saja. Daerah dapat menempuh segala bentuk kebijakan
sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan hukum dan UU yang berlaku secara nasional.
Disamping itu, kepentingan masyarakat merupakan landasan paling utama dalam mengambil
kebijakan. Kelima, Otda akan menciptakan raja-raja kecil di daerah dan memindahkan korupsi
kedaerah.Hal ini benar, jika pemerintah daerah menempatkan diri dalam kerangka sistem politik orde
baru. Untuk menghindari hal tersebut, pilar-pilar penegakan demokrasi dan masyarakat madani.
2.8 Otonomi Daerah dan Pembangunan Daerah
Otonomi daerah diharapkan dapt mempercepat pertumbuhan dan pembangunan daerah.
Kebijakan sentralisasi pada masa lalu dampaknya sudah diketahui, yaitu adanya ketimpangan antar
daerah.
Terdapat faktor-faktor prakondisi yang diharapkan pemerintah daerah, antara lain :
1. Fasilitas
Pemerintah berfungsi memgasilitasi segala kegiatan di daerah, terutama dalam bidang
perekkonomian.Segala bentuk perizinan sebaiknya dipermudah dan fasilitas perpajakan yang
merangsang penanaman modal. Hal ini merupakan langkah tepat untuk menciptakan lapangan
pekerjaan sehingga pengangguran dapat berkurang.
2. Pemda harus kreatif
Kreatif disini salah satunya mencari sumber dana ( dari DAU atau dari Pendapatan Asli Daerah )
dan mengalokasikannya secara cepat, adil dan profesional. Menciptakan keunggulan komparatif
bagi daerahnya, sehingga pemilik modal tertarik untuk menanamkan modalnya. Menarik DAK dari
pemerintah pusat .
3. Politik lokal yang stabil
Untuk menciptakan ini harus melalui transparansi dalam pembuatan kebijakan publik dan akuntabel
dalam pelaksanaannya.
4. Pemda harus menjamin kesinambungan berusaha
Kalangan pengusaha asing dan domestik sering kali terganggu dengan sikap kalangan politisi dan
birokrasi daerah yang mencoba mengubah apa yang sudah disepakati sebelumnya. Hal itu
berdampak dunia usaha merasa tidak terlindungi dalam kesinambungan usahanya.
5. Pemda harus komunikatif dengan LSM / NGO, terutama dalam bidang perburuhan dan lingkungan
hidup
Pemda dituntut memahami semua aspirasi yang berkembang di kalangan perburuhan. Pemda
hendaknya menjadi jembatan antar kepentingan dunia usaha dengan aspirasi buruh.Pemda juga
harus sensitif dengan isu-isu lingkungan hidup.
2.9 Otonomi Daerah dan Pilkada Langsung
Pilkada yaitu pemilihan kepala daerah Dan wakilnya yaitu pemilihan Gubernur dan wakilnya
maupunpemilihan Bupati dan wakilnya yang merupakan perwujudan pengembalian hak-hak rakyat
dalam memilih pemimpin di daerah.Pilkada langsung merupakan instrumen politik dari rakyat dalam
kerangka kepemimpinan kepala daerah. Legistimasi adalah komitmen untuk mewujudkan nilai-nilai
dan norma-norma yang berdimensi hukum, moral, dan sosial. Seorang kepala daerah yang memiliki
legitimasi adalah kepala daerah yang terpilihdengan prosedur yang sesuai dengan ketentuan perundang-
undangan serta melalui proses kampanye dan pemilihan yang demokratis dan sesuai dengan norma-
norma sosial dan didukung suara trerbanyak.
Penyelenggara pilkada harus memenuhi beberapa kriteria :
1. Langsung
Rakyat mempunyai hak memberikan suaranya secara langsung dengan hati nuraninya, tanpa
perantara.
2. Umum
Pemilihan berlaku bagi semua warga negara, tanpa deskriminasi suku, ras, agama,
golongan,kedaerahan,pekerjaan,dll
3. Bebas
Warga negara bebas menentukan pilihannnya tanpa tekanan dari siapapun
4. Rahasia
Dalam memberikan suaranya, pemilih dijamin pilihannya tidak akan diketahui orang lain dengan
cara apapun.
5. Jujur
Setiap penyelenggara pilkada, aparat pemerintah,calon / peserta pilkada,pengawas, pemantau,
pemilih serta semua pihak yang terkait harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.
6. Adil
Setiap pemilih dan peserta pilkada mendapat perlakuan yang sama, serta bebas dari kecurangan
pihak manapun.
Dari beberapa penilitian ditemukan hubungan antara prakondisi demokrasi dan efektivitas
pemilihan langsung yang terbentuk tidak bersifat linear melainkan hubungan timbal balik. Jika
prakondisi demokrasi buruk, pemilihan langsung kepala daerah kurang efektifdalam peningkatan
demokrasi, begitu juga sebaliknya.
2.10 Kelebihan dan Kelemahan Pilkada Langsung
Kelebihan diadakannya pilkada langsung adalah kepala daerah terpilih akan memiliki mandat
dan legitimasi yang samngat kuat, kepala daerah terpilih tidak perlu terikat pada konsesi partai-partai
atau faksi-faksi politik yang telah mencalonkannya, sistem pilkada langsung lebih akuntabel karena
adanya akuntabilitas politik, Check and balances antara lembaga legislatif dan eksekutif dapat lebih
berjalan seimbang, kriteria calon kepala daerah dapat dinilai secara langsung oleh rakyat yang akan
memberikan suaranya, pilkada langsung sebagai wadah pendidikan politik rakyat, kancah pelatihan dan
pengembangan demokrasi, pilkada langsung sebagai persiapan untuk karir politik lanjutan, membangun
stabilitas poilitik dan mencegah separatisme, kesetaraan politik dan mencegah konsentrasi di pusat.
Beberapa kelebihan dalam penyelenggaraan pilkada langsung antara lain sebagai berikut :
1. Pilkada langsung merupakan jawaban atas tuntutan aspirasi rakyat karena pemilihan presiden dan
wakil presiden, DPR, DPD, bahkan kepala desa selama ini telah dilakukan secara langsung.
2. Pilkada langsung merupakan perwujudan konstitusi dan UUD 1945. Seperti telah diamanatkan Pasal
18 Ayat (4) UUD 1945, Gubernur, Bupati dan Wali Kota, masing-masing sebagai kepala
pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis. Hal ini telah diatur
dalam UU No 32 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
3. Pilkada langsung sebagai sarana pembelajaran demokrasi (politik) bagi rakyat .Ia menjadi media
pembelajaran praktik berdemokrasi bagi rakyat yang diharapkan dapat membentuk kesadaran
kolektif segenap unsur bangsa tentang pentingnya memilih pemimpin yang benar sesuai nuraninya.
4. Pilkada langsung sebagai sarana untuk memperkuat otonomi daerah. Keberhasilan otonomi daerah
salah satunya juga ditentukan oleh pemimpin lokal. Semakin baik pemimpin lokal yang dihasilkan
dalam pilkada langsung 2005, maka komitmen pemimpin lokal dalam mewujudkan tujuan otonomi
daerah, antara lain untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan selalu memperhatikan
kepentingan dan aspirasi masyarakat agar dapat diwujudkan.
5. Pilkada langsung merupakan sarana penting bagi proses kaderisasi kepemimpinan nasional. Disadari
atau tidak, stock kepemimpinan nasional amat terbatas. Dari jumlah penduduk Indonesia yang lebih
dari 200 juta, jumlah pemimpin nasional yang kita miliki hanya beberapa. Mereka sebagian besar
para pemimpin partai politik besar yang memenangi Pemilu 2004. Karena itu, harapan akan lahirnya
pemimpin nasional justru dari pilkada langsung ini.
Sedangkan kelemahan pilkada langsung antara lain : Dana yang dibutuhkan, membuka
kemungkinan konflik elite dan massa, aktivitas rakyat terganggu.
Dalam pelaksanaan pilkada di lapangan banyak sekali ditemukan penyelewengan
penyelewengan. Kecurangan ini dilakukan oleh para bakal calon seperti :
1. Money politik
Sepertinya money politik ini selalu saja menyertai dalam setiap pelaksanaan pilkada.Dengan
memanfaatkan masalah ekonomi masyarakat yang cenderung masih rendah, maka dengan mudah
mereka dapat diperalat dengan mudah. Contoh yang nyata saja yaitu di lingkungan desa Karangwetan,
Tegaltirto, Berbah, Sleman, juga terjadi hal tersebut. Yaitu salah satu dari kader bakal calon membagi
bagikan uang kapada masyarakat dengan syarat harus memilih bakal calon tertentu. Tapi memang
dengan uang dapat membeli segalanya. Dengan masih rendahnya tingkat pendidikan seseorang maka
dengan mudah orang itu dapat diperalat dan diatur dengan mudah hanya karena uang.
Jadi sangat rasional sekali jika untuk menjadi calon kepala daerah harus mempunyai uang yang
banyak. Karena untuk biayaini, biaya itu.
2. Intimidasi
Intimidasi ini juga sangat bahaya. Sebagai contoh yaitu pegawai pemerintah melakukan intimidasi
terhadap warga agar mencoblos salah satu calon. Hal ini sangat menyeleweng dari aturan pelaksanaan
pemilu.
3. Pendahuluan start kampanye
Tindakan ini paling sering terjadi. Padahal sudah sangat jelas aturan-aturan yang berlaku dalam pemilu
tersebut. Berbagai cara dilakukan seperti pemasangan baliho, spanduk, selebaran. Sering juga untuk
bakal calon yang merupakan kepala daerah saat itu melakukan kunjungan keberbagai daerah.
Kunjungan ini intensitasnya sangat tinggi ketika mendekati pemilu. Ini sangat berlawanan yaitu ketika
sedang memimpin dulu. Selain itu media TV lokal sering digunakan sebagi media kampanye. Bakal
calon menyampaikan visi misinya dalam acara tersebut padahal jadwal pelaksanaan kampanye belum
dimulai.
4. Kampanye negatif
Kampanye negatif ini dapat timbul karena kurangnya sosialisasi bakal calon kepada masyarakat. Hal
ini dikarenakan sebagian masyarakat masih kurang terhadap pentingnya informasi. Jadi mereka hanya
“manut” dengan orang yang di sekitar mereka yang menjadi panutannya. Kampanye negatif ini dapat
mengarah pada munculnya fitnah yang dapat merusak integritas daerah tersebut.
2.11 Kelebihan dan Kelemahan Otonomi Daerah
2.11.1 Kelebihan Otonomi Daerah
Kelebihan otonomi daerah adalah bahwa dengan otonomi daerah maka pemerintah daerah akan
mendapatkan kesempatan untuk menampilkan identitas lokalyang ada di masyarakat. Berkurangnya
wewenang dan kendali pemerintah pusatmendapatkan respon tinggi dari pemerintah daerah dalam
menghadapi masalah yangberada di daerahnya sendiri. Bahkan dana yang diperoleh lebih banyak
daripada yangdidapatkan melalui jalur birokrasi dari pemerintah pusat. Dana tersebut
memungkinkanpemerintah lokal mendorong pembangunan daerah serta membangun program
promosikebudayaan dan juga pariwisata
Dengan melakukan otonomi daerah maka kebijakan-kebijakan pemerintah akanlebih tepat
sasaran, hal tersebut dikarenakan pemerintah daerah cinderung lebih menegetikeadaan dan situasi
daerahnya, serta potensi-potensi yang