· Web viewPelaksanaan otonomi di Propinsi Bengkulu ditingkatkan dengan peningkatan kemampuan...

BAB 47PEMBANGUNAN DAERAH

TINGKAT I 7. B E N G K U L U

PEMBANGUNAN DAERAH

TINGKAT I

7. BENGKULU

I. PENDAHULUAN

Propinsi Daerah Tingkat I Bengkulu, terletak antara 2°16' - 5°31' lintang selatan dan 101°01' - 103°46' bujur timur, merupakan wilayah yang berbatasan di sebelah utara dengan Propinsi Sumatera Barat, di sebelah timur dengan Propinsi Jambi dan Pro-pinsi Sumatera Selatan, di sebelah selatan dengan Propinsi Lam-pung, dan di sebelah barat dengan Samudra Indonesia.

Wilayah Propinsi Bengkulu mencakup areal seluas 19.788 kilometer persegi. Pada tahun 1990 tata guna lahan di wilayah Propinsi Bengkulu meliputi areal hutan seluas 10.527 kilometer persegi atau 53,2 persen, areal semak belukar seluas 3.305 kilometer persegi atau 16,7 persen, areal rumput seluas 930 kilometer persegi atau 4,7 persen, areal ladang seluas 1.999 kilometer persegi atau 10,1 persen, areal dataran tinggi seluas 317 kilometer persegi atau 1,6 persen, areal sawah seluas 336 kilometer persegi

325

atau 1,7 persen, areal perkebunan seluas 1.583 kilometer persegi

atau 8,0 persen, areal tandus seluas 20 kilometer persegi atau 0,1 persen, areal permukiman seluas 138 kilometer persegi atau 0,7 persen, dan areal lainnya seluas 633 kilometer persegi atau 3,2 persen dari seluruh luas wilayah.

Propinsi Bengkulu merupakan wilayah daratan dengan topo-grafi yang berupa pegunungan dan berbukit-bukit, dan berada pada ketinggian antara 791-2.500 meter di atas permukaan laut. Wilayah ini memiliki kurang lebih 120 sungai. Iklim daerah Bengkulu termasuk tropis lembab, dengan curah hujan tidak merata yang beragam antara 2.236-4.581 milimeter setiap tahun. Suhu udara beragam antara 22° Celsius - 33° Celsius. Wilayah Bengkulu mempunyai beberapa kawasan yang rawan terhadap bencana, yaitu gerakan tanah dengan arah tegak atau miring dan erosi.

Lahan di Propinsi Bengkulu sebagian besar telah dimanfaatkan untuk kegiatan pertanian. Selain itu, wilayah ini memiliki sumber daya air, pertambangan, dan bahan galian yang potensial untuk di-kembangkan, yang dewasa ini belum dimanfaatkan secara optimal.

Pada tahun 1990 penduduk Propinsi Bengkulu berjumlah 1.187.300 jiwa, dengan tingkat kepadatan penduduk 60 jiwa per kilometer persegi. Daerah tingkat II yang terpadat penduduknya adalah Kotamadya Bengkulu dengan kepadatan rata-rata 1.196 jiwa per kilometer persegi, sedangkan yang terendah adalah Kabupaten Bengkulu Utara dengan kepadatan 36 jiwa per kilometer persegi. Penduduk yang tinggal di kawasan perkotaan pada tahun 1990 adalah 240.251 jiwa atau 20,4 persen dari total penduduk Propinsi Bengkulu. Jumlah penduduk perkotaan mengalami peningkatan yang cukup berarti dengan rata-rata laju pertumbuhan antara tahun 1971 dan 1990 sebesar 7,49 persen per tahun.

Pada tahun 1990 penduduk usia kerja (10 tahun ke atas) di propinsi ini berjumlah 826.143 orang (70,07 persen). Dari jumlah

326

tersebut, yang masuk ke dalam angkatan kerja sebanyak 548.146 orang dan angkatan kerja yang bekerja berjumlah 540.165 orang. Dari seluruh angkatan kerja yang bekerja tersebut, sebagian besar terserap di sektor pertanian (71,91 persen). Sisanya terserap di berbagai sektor lain, yaitu sektor industri (6,51 persen) dan jasa (21,58 persen).

Propinsi Bengkulu memiliki kekayaan budaya yang beraneka ragam dalam bentuk adat-istiadat, tradisi, kesenian, dan Bahasa. Masyarakat Bengkulu terdiri atas berbagai suku, antara lain Re- jang, Manna, Muko-Muko, dan Minang, yang masing-masing memiliki kebudayaan dan adat-istiadatnya sendiri. Penduduk propinsi ini sebagian besar beragama Islam (98,5 persen), dan selebihnya beragama Kristen (1,0 persen), serta lainnya (0,5 persen).

Secara administratif Daerah Tingkat I Bengkulu terdiri atas 3 kabupaten daerah tingkat II, yaitu Kabupaten Bengkulu Selatan, Bengkulu Utara, dan Rejang Lebong, 1 kotamadya daerah tingkat I, yaitu Kotamadya Bengkulu sebagai ibukota propinsi. Dalam wilayah Daerah Tingkat I Bengkulu terdapat 31 wilayah keca-matan, serta 1.083 desa dan kelurahan.

IL PEMBANGUNAN DAERAH TINGKAT I BENGKULU DALAM PJP I

Perkembangan kependudukan di Propinsi Bengkulu selama PIP I menunjukkan telah menurunnya laju pertumbuhan penduduk dari 4,39 persen per tahun dalam periode 1971-1980 menjadi 4,38 persen per tahun dalam periode 1980-1990. Namun bila dibanding-kan dengan laju pertumbuhan penduduk di wilayah Sumatera dan di tingkat nasional yang masing-masing sebesar 2,68 persen dan

327

1,97 persen per tahun dalam periode 1980-1990, laju pertumbuhan penduduk propinsi ini tinggi.

Dalam PJP I pembangunan Propinsi Bengkulu telah meningkat dengan cukup berarti. Pada tahun 1990 produk domestik regional bruto (PDRB) nonmigas Propinsi Bengkulu atas dasar harga konstan tahun 1983 adalah sebesar Rp 454.999 juta. Jika dilihat dari pangsa sumbangan sektoral terhadap pembentukan PDRB nonmigas, sektor pertanian memberikan sumbangan tertinggi (40,0 persen), diikuti oleh sektor jasa (13,8 persen), dan sektor perda-gangan, hotel dan restoran (13,3 persen).

Dalam periode 1983-1990 laju pertumbuhan PDRB nonmigas tercatat sebesar 8,27 persen per tahun. Sektor yang mengalami pertumbuhan cukup tinggi adalah sektor pertambangan dan pengga-lian (49,1 persen), sektor bank dan lembaga keuangan lainnya (25,6 persen), dan sektor listrik, gas, dan air minum (18,0 persen).

PDRB nonmigas per kapita pada tahun 1990 atas dasar harga konstan tahun 1983 mencapai Rp386 ribu. Dibandingkan dengan tahun 1983 yang besarnya Rp299 ribu terjadi peningkatan dengan laju pertumbuhan sebesar 3,71 persen per tahun.

Laju pertumbuhan perekonomian Daerah Tingkat I Bengkulu yang cukup pesat tersebut didukung oleh laju pertumbuhan ekspor nonmigas rata-rata sebesar 26 persen per tahun antara tahun 1987 dan 1992 dengan komoditas andalan batu bara, kopi, dan hasil perkebunan lainnya.

Pembangunan di bidang kesejahteraan sosial telah menghasilkan tingkat kesejahteraan sosial yang lebih baik yang ditunjukkan oleh berbagai indikator. Jumlah penduduk melek huruf meningkat dari 70,01 persen pada tahun 1971 menjadi 89,03 persen pada tahun 1990, angka kematian bayi per seribu kelahiran hidup turun

328

dari 152 pada tahun 1971 menjadi 61 pada tahun 1990. Demikian pula usia harapan hidup penduduk meningkat dari 44,8 tahun pada tahun 1971 menjadi 62,1 tahun pada tahun 1990.

Peningkatan kesejahteraan tersebut didukung oleh peningkatan pelayanan kesehatan yang makin merata dan makin luas jang-kauannya. Pada tahun 1990 telah ada 7 unit rumah sakit dengan kapasitas tempat tidur 404 buah, dan pusat kesehatan masyarakat (puskesmas) serta puskesmas pembantu sebanyak 392 unit dengan jangkauan pelayanan mencakup luasan 54 kilometer persegi dengan penduduk yang dilayani sebanyak 3.008 orang per puskesmas termasuk puskesmas pembantu. Keadaan ini lebih baik jika diban-dingkan dengan keadaan tahun 1972, jumlah puskesmas baru mencapai 22 unit dengan jangkauan pelayanan mencakup luasan 962 kilometer persegi dengan penduduk yang dilayani sebanyak 24.643 orang per puskesmas.

Tingkat pendidikan rata-rata penduduk Bengkulu telah menun-jukkan kemajuan yang berarti, seperti diperlihatkan oleh angka partisipasi kasar sekolah dasar (SD) yang pada tahun 1992 telah mencapai 114,4 persen, dibandingkan tahun 1972 yang baru mencapai 76,7 persen. Angka partisipasi tahun 1992 tersebut lebih tinggi daripada tingkat nasional, yaitu sebesar rata-rata 107,5 persen. Tingkat partisipasi pendidikan ini didukung oleh keterse-diaan sekolah yang makin meningkat. Pada tahun 1992 telah ada 1.377 unit SD yang berarti telah meningkat dibandingkan dengan tahun 1972 yang baru berjumlah 363 unit. Peningkatan jumlah SD dan murid didukung oleh peningkatan jumlah guru yang jumlahnya juga makin meningkat. Pada tahun 1992 tercatat 11.537 orang guru SD dan setiap guru SD melayani 20 murid.

Pembangunan daerah Bengkulu didukung oleh pembangunan prasarana yang dilaksanakan, baik oleh pemerintah pusat maupun

329

pemerintah daerah tingkat I dan tingkat II. Di bidang prasarana transportasi sampai dengan 1992 telah dibangun dan ditingkatkan jaringan jalan yang mencapai 3.873 kilometer. Ketersediaan jaringan jalan telah makin baik, seperti terlihat pada tingkat kepa-datan yang mencapai rata-rata 189,5 kilometer per 1.000 kilometer persegi. Ketersediaan prasarana transportasi lainnya yang mendu-kung pembangunan daerah seperti prasarana transportasi laut dan transportasi udara juga .telah meningkat. Propinsi Bengkulu memi-liki 1 pelabuhan laut, yaitu Pelabuhan Pulau Baai sebagai pelabuhan samudra dan pelabuhan antarpulau di Muko-Muko, Ketahun, Manna, Bintuhan, dan Pulau Enggano sebagai pelabuhan perintis. Transportasi udara di Propinsi Bengkulu dilayani oleh 2 bandar udara, yaitu Bandar Udara Padang Kemiling, yang sudah dapat didarati pesawat Fokker-28 dan Hercules dan bandar udara perintis di Muko-Muko (Tanjung. Sanai). Selain itu, prasarana transportasi antarwilayah yang telah dibangun selama PJP I, antara lain jalan lintas barat Sumatera, telah meningkatkan keterkaitan antara Propinsi Bengkulu dan propinsi lainnya di wilayah Su-matera.

Di bidang pengairan, telah ada peningkatan prasarana pengairan, seperti bendung dan jaringan irigasi. Pada tahun 1993 mengairi sawah seluas sekitar 81.000 hektare sehingga membantu peningkatan dan menunjang produksi pertanian sampai mencapai swasembada beras.

Penyediaan prasarana ketenagalistrikan di propinsi ini dilayani oleh Perusahaan Umum Listrik Negara .(PLN) Wilayah IV yang meliputi Propinsi Sumatera Selatan, Lampung, dan Jambi, yang sampai dengan tahun 1991 telah menghasilkan daya terpasang sebesar 606,9 megawatt.

Investasi yang dilakukan oleh Pemerintah di Propinsi Bengku-lu melalui anggaran pembangunan yang dialokasikan dalam angga-ran pendapatan dan belanja negara (APBN) menunjukkan kecende-rungan yang meningkat. Alokasi anggaran pembangunan yang

330

berupa dana bantuan pembangunan daerah (Inpres) dan dana sektoral melalui daftar isian proyek (DIP) dalam Repelita IV dan V masing-masing berjumlah Rp406,3 miliar dan Rpl.002,9 miliar.

Pendapatan asli daerah (PAD) juga menunjukkan peningkatan yang cukup berarti, dengan rata-rata pertumbuhan selama Repelita V kurang lebih 15,05 persen per tahun. Dalam masa itu PAD telah meningkat dari Rp3,7 miliar pada tahun 1989/90 menjadi Rp6,51 miliar pada tahun 1993/94. Peningkatan yang cukup berarti dari PAD dan bantuan pembangunan daerah dari tahun ke tahun mempengaruhi pula peningkatan belanja pembangunan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) tingkat I Bengkulu. Pada tahun pertama Repelita V belanja pembangunan daerah berjumlah Rp13,7 miliar dan pada tahun terakhir Repelita V meningkat menjadi Rp42,9 miliar. Bagian terbesar dari belanja pembangunan digunakan untuk sektor transportasi dan pariwisata.

Meskipun masih relatif kecil, investasi swasta telah menun-jukkan peningkatan. Gejala tersebut terlihat dari jumlah proyek baru penanaman modal dalam negeri (PMDN) yang disetujui Pemerintah dalam masa empat tahun Repelita V, yaitu 17 proyek dengan nilai Rp177,75 miliar.

Rencana tata ruang wilayah (RTRW) propinsi daerah tingkat I berupa rencana struktur tata ruang propinsi (RSTRP) dan RTRW kabupaten/kotamadya daerah tingkat II berupa rencana umum tata ruang kabupaten (RUTRK) telah selesai disusun, meskipun pada akhir PJP I sedang dalam proses ditetapkan sebagai peraturan daerah.

III. TANTANGAN, KENDALA, DAN PELUANG PEMBANGUNAN

Pembangunan Daerah Tingkat I Bengkulu selama PJP I telah memberikan hasil yang secara nyata dirasakan oleh masyarakat,

331

dengan makin meningkatnya kegiatan perekonomian yang didukung oleh meningkatnya ketersediaan prasarana dan sarana pem-bangunan, meningkatnya taraf kesejahteraan, dan makin tercukupi-nya kebutuhan dasar masyarakat, termasuk pendidikan dasar dan kesehatan. Namun, disadari pula masih banyak masalah yang dihadapi.

Pembangunan yang telah banyak dilakukan di Daerah Tingkat I Bengkulu selama PJP I, dalam PJP II akan dilanjutkan dan ditingkatkan sesuai dengan GBHN 1993. Untuk itu, perlu dite -mukenali berbagai tantangan dan kendala yang akan dihadapi serta peluang yang dapat dimanfaatkan.

1. Tantangan

Dalam PJP I telah banyak kemajuan yang dicapai Propinsi Bengkulu, khususnya taraf kesejahteraan sosial masyarakatnya yang ditunjukkan oleh lebih baiknya angka melek huruf, angka kematian bayi dan usia harapan hidup, dibandingkan dengan rata-rata nasional. Meskipun demikian, baik PDRB nonmigas perkapita maupun pertumbuhannya di propinsi ini lebih rendah dari rata-rata nasional. Dengan demikian, tantangan utama pembangunan Pro-pinsi Bengkulu adalah meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan serta memperluas landasan ekonomi daerah yang didukung oleh peningkatan ekspor nonmigas, dan perluasan .

kesempatan kerja sehingga mempercepat peningkatan kesejahteraan ekonomi dan sosial masyarakat.

Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dibutuhkan tenaga kerja yang berkualitas dan produktif. Kondisi ketenagakerjaan di Propinsi Bengkulu ditandai dengan masih besarnya jumlah tenaga kerja di sektor pertanian yang produktivi -tasnya relatif rendah, terutama di sektor pertanian tradisional, dibandingkan dengan tenaga kerja yang terserap di sektor nonper-tanian, khususnya industri dan jasa. Sektor industri dan jasa, yang berperan sebagai penggerak percepatan laju pertumbuhan ekonomi

332

daerah, memerlukan tenaga kerja dengan produktivitas yang tinggi. Di Propinsi Bengkulu, kondisi tenaga kerja yang tersedia umumnya belum memenuhi tuntutan tenaga kerja yang berkualitas, khususnya dalam sektor ekonomi yang cepat pertumbuhannya. Dengan demi-kian, untuk mempercepat laju pertumbuhan ekonomi Propinsi Bengkulu, tantangannya adalah membentuk serta mengembangkan sumber daya manusia yang berkualitas`, yaitu sumber daya manusia yang produktif dan berjiwa wiraswasta yang mampu mengisi, menciptakan, dan memperluas lapangan kerja serta kesempatan berusaha.

Untuk meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi dibutuhkan investasi yang besar, sedangkan kemampuan investasi pemerintah terbatas, sehingga untuk memenuhi kebutuhan tersebut diperlukan peningkatan investasi oleh masyarakat khususnya dunia usaha. Sehubungan dengan itu, Propinsi Bengkulu harus mampu menarik dunia usaha agar menanamkan modal untuk mengembangkan potensi berbagai sumber daya pembangunan di propinsi ini. Dengan demikian, Propinsi Bengkulu dihadapkan pada masalah untuk menciptakan iklim usaha yang menarik bagi investasi masya -rakat dan dunia usaha agar berperanserta lebih besar dalam pem-bangunan daerah. Dalam rangka menciptakan iklim berusaha yang menarik di daerah, tantangannya adalah mengembangkan kawasan dan pusat pertumbuhan yang dapat menampung kegiatan ekonomi, memperluas lapangan kerja, dan sekaligus memenuhi fungsi seba-gai pusat pelayanan.

Kegiatan ekonomi dan sosial di Propinsi Bengkulu terkonsen-trasi di bagian barat propinsi. Bagian timur dan tengah propinsi ini, tingkat perkembangan wilayah serta kesejahteraan dan ke-makmuran rakyatnya relatif tertinggal. Laju pertumbuhan ekonomi wilayah ini lebih lambat dari wilayah lainnya sehingga mengakibatkan bertambahnya kesenjangan antarwilayah. Dengan demikian, tantangannya adalah meningkatkan pengembangan wi layah yang ter t inggal tersebut dengan menyerasikan la ju

333

pertumbuhannya agar kesenjangan tingkat kesejahteraan dan kemakmuran antarwilayah di propinsi Bengkulu, makin berkurang.

Pertumbuhan ekonomi yang perlu dipercepat membutuhkan dukungan prasarana dasar yang memadai, antara lain transportasi, tenaga listrik, pengairan, air bersih, dan telekomunikasi. Meskipun telah meningkat, ketersediaan prasarana dasar daerah Bengkulu belum memenuhi kebutuhan ataupun tuntutan kualitas pelayanan yang terus meningkat. Untuk daerah yang kondisi geografisnya seperti Bengkulu, diperlukan suatu sistem transportasi darat, laut, dan angkutan udara serta sistem transportasi darat yang dapat meningkatkan keterkaitan wilayah produksi dengan pasar. Untuk meningkatkan efisiensi ekonomi, terutama dalam distribusi barang dan jasa, diperlukan dukungan prasarana dan sarana transportasi yang memadai. Di pihak lain, ada keterbatasan kemampuan pemerintah, baik pusat maupun daerah, untuk membangun prasa-rana dan sarana transportasi guna mempercepat pembangunan daerah ini. Oleh karena itu, tantangan yang dihadapi adalah meningkatkan ketersediaan kualitas serta memperluas jangkauan pelayanan prasarana dasar, khususnya air bersih dan tenaga listrik, serta sistem transportasi antarmoda secara terpadu dan optimal, dengan mengikutsertakan dunia usaha.

Hasil pembangunan di bidang kesejahteraan sosial di Bengkulu telah menunjukkan kemajuan yang baik dibandingkan dengan tingkat kemajuan rata-rata nasional. Meskipun demikian, di Pro-pinsi Bengkulu masih terdapat kesenjangan kesejahteraan antargo-longan ekonomi dan antardaerah, antara lain karena masih terba-tasnya jangkauan prasarana dan sarana sosial. Kondisi di atas menghadapkan Bengkulu pada tantangan untuk meningkatkan, memeratakan, dan memperluas jangkauan serta mutu pelayanan kesehatan, pendidikan, dan pelayanan sosial lainnya, serta jang-kauan informasi sampai ke seluruh pelosok daerah.

334

Pada tahun 1993 jumlah desa tertinggal masih cukup banyak, yaitu 328 desa atau sekitar 28,9 persen dari seluruh desa yang ada di Bengkulu. Masalah kemiskinan yang memerlukan penanggu-langan secara khusus dan menyeluruh ini, merupakan tantangan pula bagi pembangunan daerah Bengkulu dalam PJP II, khususnya Repelita VI.

Meningkatnya intensitas pembangunan selain mengakibatkan meningkatnya pemanfaatan lahan, air, dan sumber daya alam lainnya, juga menimbulkan kerusakan sumber daya alam dan menghasilkan limbah dan polusi dalam kadar yang makin mening-kat yang dapat mengakibatkan menurunnya kualitas dan daya dukung lingkungan hidup. Dengan demikian, pembangunan daerah dihadapkan pada tantangan untuk membangun tanpa merusak lingkungan hidup dan meningkatkan efektivitas pengelolaan dan rehabilitasi sumber daya alam sehingga menjamin pembangunan yang berkelanjutan.

Belum mantap dan meratanya kemampuan aparatur di daerah serta belum serasinya koordinasi antarlembaga dalam mengelola pembangunan merupakan tantangan yang dihadapi dalam rangka memperkuat kemampuan manajemen dan kelembagaan di daerah.

2. Kendala

Upaya pembangunan daerah di Propinsi Bengkulu dihadapkan kepada berbagai kendala yang erat kaitannya dengan karakteristik fisik wilayah. Kondisi wilayah yang terdiri atas pergunungan Bukit Barisan di bagian tengah propinsi, daerah terpencil yang sukar untuk dicapai serta adanya lahan yang kurang subur, yang sulit dipergunakan sebagai lahan usaha yang produktif, merupakan kendala bagi pengembangan prasarana dan sarana dasar pem-bangunan.

335

Jumlah penduduk yang relatif sedikit dengan persebaran yang tidak merata dan terpencar dalam kelompok penduduk yang kecil di beberapa kawasan terpencil dan terisolasi, terutama pada wila-yah bagian selatan, utara, dan Pulau Engggano, merupakan kendala pula dalam meningkatkan pemerataan kegiatan ekonomi dan pelayanan kebutuhan dasar masyarakat.

3. Peluang

Hasil pembangunan yang telah dicapai Propinsi Bengkulu selama PJP I dapat menjadi modal dan membuka peluang untuk meningkatkan pembangunan pada PJP II. Prasarana dan sarana sosial dan ekonomi yang telah dibangun, kelembagaan yang telah terbentuk dan berfungsi, serta peranserta masyarakat yang mening-kat dalam kegiatan pembangunan adalah modal dan peluang yang dapat dikembangkan.

Propinsi Bengkulu memiliki potensi sumber daya alam yang belum banyak dimanfaatkan. Demikian pula ada potensi pem-bangunan yang telah dimanfaatkan tetapi belum optimal dikem-bangkan antara lain di bidang pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, industri, dan pariwisata.

Potensi pertanian dalam arti luas tersebar di seluruh wilayah propinsi, berupa potensi perkebunan dengan komoditas kelapa sawit, karet, dan coklat yang terdapat di Kabupaten Bengkulu Utara dan Bengkulu Selatan, dan kopi di Kabupaten Rejang Lebong. Potensi kehutanan terutama di Kabupaten Bengkulu Utara dan Bengkulu Selatan dengan komoditas utama kayu gergajian, rotan, dan damar. Potensi perikanan meliputi usaha perikanan darat, tambak, dan perikanan laut belum sepenuhnya dimanfaatkan dan potensial untuk dikembangkan lebih lanjut; termasuk pe-manfaatan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE).

Di bidang pertambangan, Propinsi Bengkulu memiliki berba-gai bahan tambang galian dan mineral, antara lain adanya emas di

336

Tanjung Sawah, Lebong Tandai, Lebong Siman, dan Lebong Danak, batu bara di Bajak serta andesit, tanah liat, pasir kuarsa, batu kali, koral, pasir bangunan, batu apung, granit, obsidin, kaolin, marmer, dan batu gamping yang tersebar di seluruh wila-yah propinsi.

Di bidang industri, yang memanfaatkan basil kehutanan dan pertanian, khususnya industri pengolahan basil hutan dan pertanian seperti minyak sawit, rotan, kayu lapis, crumb rubber, udang beku, bekicot dalam kaleng yang terdapat di Kabupaten Bengkulu Utara dan Bengkulu Selatan, merupakan potensi untuk dikembangkan.

Pariwisata juga merupakan sektor yang amat berpeluang untuk dikembangkan. Bengkulu memiliki objek dan daya tarik wisata yang beragam, baik wisata alam, wisata budaya maupun wisata sejarah. Wisata alam meliputi panorama antara lain Bukit Kaba di Curup, Bukit Belerang Semalako di Lebong Selatan, Bunga Rafflessia Arnoldi di Taba Penanjung; rekreasi pantai antara lain Pantai Panjang Nala di Gading Cempaka, Pantai Pasir Putih Pulau Baai di Selebar; danau antara lain Danau Dendam Tak Sudah di Selebar, Danau Tes di Lebong Selatan; Pemandian Air Panas Suban di Curup; cagar alam antara lain Cagar Alam Pagar Gunung di Kepahyang, Cagar Alam Lubuk Tapi di Pino; Taman Nasional Kerinci Sebelat di Muko-Muko Utara, Taman Nasional Kaur Timur di Kaur Selatan. Wisata budaya meliputi antara lain Keseni- an Tabot, Tarian Rakyat Enggano, Kerajinan Kain Besurek. Wisata sejarah meliputi Benteng Malborough di Teluk Segara, Monumen Thomas Par di Teluk Segara, dan Rumah Peninggalan Bung Karno.

337

IV. ARAHAN, SASARAN, DAN KEBIJAKSANAAN PEMBANGUNAN

1. Arahan GBHN 1993

GBHN 1993 mengamanatkan bahwa pembangunan daerah diarahkan untuk memacu pemerataan pembangunan dan hasilnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, menggalakkan prakarsa dan peranserta aktif masyarakat serta meningkatkan pendayagunaan potensi daerah secara optimal dan terpadu dalam mengisi otonomi daerah yang nyata, dinamis, serasi, dan bertanggung jawab, serta memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Dalam upaya melaksanakan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah tanah air, pembangunan daerah dan kawasan yang kurang berkembang, seperti di daerah terpencil, perlu ditingkatkan sebagai perwujudan Wawasan Nusantara.

Dengan mengacu kepada arahan GBHN 1993, pembangunan Daerah Tingkat I Bengkulu diarahkan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah melalui pengikutsertaan masyarakat setempat secara penuh; peningkatan peran serta masyarakat dan dunia usaha; peningkatan kesempatan kerja bagi tenaga kerja setempat dan perbaikan kualitas angkatan kerja melalui pendidikan dan pelatihan; peningkatan produktivitas perekonomian daerah; penga-nekaragaman kegiatan perekonomian daerah; peningkatan pertumbuhan ekspor nonmigas; peningkatan jumlah dan kualitas investasi swasta; peningkatan kesejahteraan sosial dan percepatan penanggulangan kemiskinan; pengembangan sistem transportasi terpadu yang akan meningkatkan aksesibilitas daerah terpencil dan terbelakang; penguatan kelembagaan dan aparatur pemerintah di daerah dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan pembangunan di daerah; pengembangan sumber daya alam yang memiliki potensi dan keunggulan komparatif dengan memperhatikan pelestarian fungsi lingkungan hidup untuk pembangunan yang berkelanjutan; dan pengembangan kawasan andalan dengan men-ciptakan keterkaitan dengan wilayah sekitarnya.

338

2. Sasaran

a. Sasaran PJP II

Sasaran pembangunan Daerah Tingkat I Bengkulu dalam PJP II sesuai dengan GBHN 1993 adalah mantapnya otonomi daerah yang nyata, dinamis, serasi, dan bertanggung jawab, serta makin meratanya pembangunan dan hasil-hasilnya dalam rangka mening-katkan kesejahteraan rakyat.

Sasaran pembangunan ekonomi adalah terciptanya laju per-tumbuhan PDRB nonmigas yang diperkirakan sekitar 7,3 persen per tahun. Sasaran lainnya adalah meningkatnya ketersediaan dan kualitas pelayanan prasarana dan sarana dasar ekonomi, terutama terciptanya sistem transportasi antarmoda yang mampu meningkat-kan aksesibilitas wilayah propinsi secara ekonomis; meningkatnya peran serta dunia usaha dan masyarakat dalam pembangunan sehingga dapat mendukung penciptaan lapangan kerja; serta meningkatnya sumbangan daerah kepada ekonomi nasional.

Sasaran pembangunan sosial adalah meningkatnya derajat kesehatan dan gizi masyarakat yang diukur antara lain dari dua indikator kesejahteraan sosial, yaitu bertambahnya usia harapan hidup menjadi 71,7 tahun dan menurunnya angka kematian bayi menjadi 24 per seribu kelahiran hidup; menurunnya laju pertum-buhan penduduk; dan telah mantapnya pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan dasar dan kejuruan, serta terselesaikannya pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun.

Dalam PJP II, masalah kemiskinan di Daerah Tingkat I Bengkulu berdasarkan kriteria yang sekarang digunakan, diupayakan dapat terselesaikan.

339

b. Sasaran Repelita VI

Sasaran pembangunan Daerah Tingkat I Bengkulu dalam Repelita VI adalah berkembangnya otonomi daerah yang nyata, dinamis, serasi, dan bertanggung jawab dengan titik berat pada daerah tingkat II ; meningkatnya kemandirian dan kemampuan dalam merencanakan dan mengelola pembangunan termasuk dalam mengoperasikan dan memelihara prasarana dan sarana yang di-bangun di daerah, seiring dengan meningkatnya kemampuan pemerintah daerah untuk menggali dan mengarahkan sumber keuangan daerah serta meningkatnya efisiensi belanja daerah.

Sasaran pembangunan ekonomi adalah tercapainya laju pertumbuhan PDRB nonmigas yang diperkirakan sekitar 7,3 persen per tahun, dengan laju pertumbuhan sektoral, yaitu pertanian rata- rata sekitar 2,8 persen; industri nonmigas sekitar 10,1 persen; bangunan sekitar 9,4 persen; perdagangan dan pengangkutan sekitar 9,1 persen; jasa-jasa sekitar 8,1 persen; serta lainnya (pemerintahan, energi dan pertambangan) sekitar 8,9 persen. Sedangkan sasaran laju pertumbuhan ekspor nonmigas rata-rata untuk Propinsi Bengkulu adalah 16,1 persen per tahun. Sedangkan sasaran laju pertumbuhan kesempatan kerja adalah rata-rata 3,6 persen per tahun sehingga tercipta tambahan kesempatan kerja baru bagi 110,9 ribu orang.

Sasaran selanjutnya adalah meningkatnya ketersediaan prasarana dan sarana ekonomi terutama berkembangnya sistem transportasi antarmoda yang terpadu sehingga mampu

340

meningkatkan aksesibilitas wilayah propinsi ini secara merata dan efisien; meningkatnya keikutsertaan dunia usaha dan masyarakat dalam kegiatan produktif di daerah; meningkatnya produktivitas tenaga kerja setempat, terutama di sektor pertanian, industri, dan jasa; dan meningkatnya PAD termasuk di daerah tingkat II yang relatif tertinggal.

Sasaran pembangunan sosial adalah meningkatnya derajat kesehatan dan gizi masyarakat secara merata dengan tercapainya peningkatan usia harapan hidup menjadi 65,4 tahun serta penurunan angka kematian bayi menjadi 47 per seribu kelahiran hidup; menurunnya laju pertumbuhan penduduk sesuai dengan sasaran nasional; makin merata, meluas, dan meningkatnya kualitas pen-didikan dasar dan kejuruan; meningkatnya angka partisipasi kasar sekolah lanjutan tingkat pertama (SLTP) termasuk madrasah tsanawiyah (MTs) dan sekolah lanjutan tingkat atas (SLTA) terma- -suk madrasah aliyah (MA) masing-masing menjadi sekitar 65,2 persen dan sekitar 40,4 persen; serta dimulainya pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun.

Menjadi sasaran penting pula meningkatnya pendapatan masyarakat yang berpendapatan rendah; berkurangnya jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan, berkurangnya jumlah desa tertinggal selaras dengan sasaran penurunan jumlah penduduk miskin di tingkat nasional, serta meningkatnya daya dukung sumber daya alam dan terpeliharanya kelestarian fungsi lingkungan hidup.

3. Kebijaksanaan

Untuk mengatasi berbagai tantangan pembangunan dan mewujudkan berbagai sasaran tersebut di atas, kebijaksanaan pembangunan Daerah Tingkat I Bengkulu dalam Repelita VI di- -arahkan pada peningkatan pelaksanaan otonomi di daerah yang seiring dengan peningkatan peran serta masyarakat; pengembangan sektor unggulan; pengembangan usaha nasional; pengembangan sumber days manusia; kependudukan; peningkatan pemerataan pembangunan; penanggulangan kemiskinan; pengembangan prasarana dan sarana ekonomi; pendayagunaan sumber daya alam dan

pelestarian fungsi lingkungan hidup; dan pengembangan kawasan andalan.

341

Kebijaksanaan tersebut di atas telah dilaksanakan dengan memperhatikan kebijaksanaan pembangunan propinsi yang berba-tasan dalam rangka mewujudkan keserasian pembangunan antar-daerah melalui peningkatan kerja sama antardaerah.

a. Pelaksanaan Otonomi di Daerah

Dalam rangka memperkukuh negara kesatuan serta memper-lancar penyelenggaraan pembangunan nasional, kemampuan pelak-sanaan pemerintahan di daerah tingkat I dan daerah tingkat II Propinsi Bengkulu, terutama dalam penyelenggaraan tugas desen-tralisasi, dekonsentrasi, dan pembantuan, ditingkatkan agar makin mewujudkan otonomi yang nyata, dinamis, serasi, dan bertanggung jawab.

Pelaksanaan otonomi di Propinsi Bengkulu ditingkatkan dengan peningkatan kemampuan aparatur melalui penguatan manajemen dan kelembagaan; peningkatan kualitas sumber daya manusia, termasuk pemanfaatan, pengembangan dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek); peningkatan kemampuan memobilisasi berbagai sumber keuangan daerah, serta peningkatan kemampuan lembaga dan organisasi masyarakat, dan peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan daerah.

Penataan kembali batas wilayah dan daerah dalam rangka pemekaran dan penyesuaian status daerah tertentu dimungkinkan untuk meningkatkan efisiensi pelaksanaan pembangunan dan administrasi pemerintahan di daerah.

b. Pengembangan Sektor Unggulan

Dalam upaya mencapai sasaran pertumbuhan ekonomi secara berkesinambungan, kebijaksanaan pembangunan ekonomi daerah dalam Repelita VI diarahkan untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas sektor unggulan yang diprioritaskan di Propinsi Bengkulu. Pembangunan pertanian dan industri serta sektor

342

produktif lainnya akan ditingkatkan dan diarahkan untuk mengha-silkan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi.

Pembangunan industri di Propinsi Bengkulu diarahkan teruta-ma untuk mengembangkan industri yang berorientasi ekspor dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia. Sehubungan dengan itu, pembangunan industri di Propin-si Bengkulu dikembangkan secara bertahap dan terpadu melalui peningkatan keterkaitan industri dengan pertanian sehingga meningkatkan nilai tambah dan memperkuat ekonomi daerah. Upaya pengembangan dan perluasan kegiatan industri pengolahan, terutama agroindustri, terus .dibina dan didorong melalui pencip-taan iklim yang lebih merangsang bagi penanaman modal. Penye-baran pembangunan industri di berbagai daerah tingkat II diupaya-kan sesuai dengan potensi masing-masing dan sesuai dengan renca-na tata ruang daerah agar tertata dengan baik dan mendorong pemerataan. Untuk mendukung pengembangan industri diupayakan peningkatan prasarana, peningkatan usaha pemasaran, serta pela-tihan tenaga kerja. Untuk meningkatkan ketersediaan prasarana penunjang sehingga tercipta kondisi yang menarik bagi pengem-bangan kegiatan industri diperlukan investasi yang cukup besar yang tidak dapat dipenuhi oleh Pemerintah sepenuhnya. Oleh karena itu, usaha swasta didorong untuk ikut serta membangun prasarana dan sarana yang dibutuhkan.

Pembangunan pertanian di Propinsi Bengkulu diarahkan untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi, memantapkan swasem-bada pangan, serta menganekaragamkan produksi hasil pertanian yang berorientasi ekspor, khususnya hasil perikanan, peternakan dan hasil hutan. Upaya tersebut dilaksanakan secara terpadu, yang meliputi kegiatan pertanian tanaman pangan, perikanan, peter-nakan, kehutanan, serta didukung oleh pengembangan agrobisnis dan agroindustri yang mampu menciptakan dan memperluas la-pangan kerja dan kesempatan usaha, serta meningkatkan pendapat-an dan taraf hidup petani, peternak, dan nelayan.

343

Pembangunan kehutanan di Propinsi Bengkulu ditingkatkan dan diarahkan untuk menjamin kelangsungan penyediaan dan perluasan keanekaragaman hasil hutan yang mendukung pembangunan industri, perluasan kesempatan kerja dan kesempatan usaha, perluasan sumber pendapatan negara dan pemacu pem- -bangunan daerah, menjaga fungsinya sebagai salah satu penentu ekosistem untuk memelihara tata air, udara dan plasma nutfah, terutama tanah dan iklim. Untuk menjaga kelestarian hutan, upaya perlindungan, penertiban, pengamanan, pengawasan, pengendalian, serta rehabilitasi dan konservasi hutan terus dilanjutkan dan ditingkatkan. Pengusahaan hutan dan hasil hutan diatur melalui pola pembangunan hutan yang menjamin keikutsertaan masyarakat di kawasan hutan dan sekitarnya, serta peningkatan peran serta koperasi dan usaha kecil terutama di dalam pengelolaan dan pemasaran hasil hutan.

Pembangunan kepariwisataan di Propinsi Bengkulu mempunyai potensi yang luas dan prospek yang cerah. Untuk itu, pembangunan kepariwisataan diarahkan untuk meningkatkan pendapatan daerah dan masyarakat, menciptakan lapangan kerja dan kesempatan usaha, serta mendorong kegiatan ekonomi yang terkait dengan pengembangan budaya daerah, dan dengan memanfaatkan keindahan dan kekayaan alam, termasuk kekayaan alam bahari, keanekaragaman seni dan budaya, serta peninggalan sejarah; dengan tetap memperhatikan nilai-nilai agama, citra kepriba- dian bangsa, serta harkat dan martabat bangsa.

Pembangunan pertambangan di Propinsi Bengkulu ditingkatkan melalui pengembangan sumber

344

daya mineral dan bahan galian dengan sekaligus mendorong proses pengolahan lanjutannya untuk meningkatkan nilai tambah, terutama minyak dan gas bumi, batu bara, emas, andesit, tanah liat, pasir kwarsa, batu kali, koral, pasir bangunan, batu apung, granit, obsidin, kaolin, marmer, dan batu gamping.

c. Pengembangan Usaha Nasional

Pengembangan usaha nasional yang meliputi usaha kecil, usaha menengah, koperasi, badan usaha milik negara (BUMN), dan badan usaha milik daerah (BUMD), serta usaha swasta diarahkan agar mampu tumbuh menjadi penggerak utama pembangunan ekonomi daerah, serta memperluas kesempatan usaha dan kesempatan kerja menuju terwujudnya perekonomian daerah yang tangguh dan mandiri yang dapat menopang pembangunan dan perekonomian nasional.

Kemampuan dan peranan usaha menengah dan kecil, termasuk usaha tradisional dan informal, di Propinsi Bengkulu ditingkatkan melalui pembangunan prasarana dan sarana usaha disertai dengan pengembangan iklim usaha yang mendukung. Struktur dunia usaha ditata pula sehingga tercipta lapisan usaha kecil yang banyak dan kukuh yang saling menyangga dengan lapisan menengah yang tangguh dan saling mendukung dengan usaha besar.

Kebijaksanaan yang mendukung perkembangan ekonomi rakyat dilakukan pula melalui peningkatan pemberian kemudahan di bidang perkreditan, investasi, perpajakan, asuransi, akses terhadap pasar dan informasi, serta dalam memperoleh pendidikan, pelatihan keterampilan, bimbingan manajemen, dan alih teknologi. Dengan demikian, ekonomi rakyat dapat berkembang secara mantap dan berperan makin besar dalam perekonomian nasional. Dalam rangka itu, dikembangkan bidang kegiatan ekonomi yang diprioritaskan bagi usaha ekonomi rakyat, yaitu koperasi dan usaha kecil termasuk usaha informal dan tradisional dan jika perlu ditetapkan wilayah usaha yang menyangkut perekonomian rakyat terutama yang telah berhasil diusahakan oleh koperasi dan usaha kecil untuk tidak dimasuki oleh usaha lainnya.

Kebijaksanaan pemberian prioritas dapat pula diberikan kepada usaha ekonomi rakyat untuk turut berperan secara efektif dalam pengadaan barang dan jasa yang dibiayai oleh Pemerintah, disertai upaya penyediaan tempat usaha yang terjamin, khususnya bagi koperasi dan usaha

345

kecil, dan peningkatan peranserta masyarakat, antara lain dalam pemilikan saham perusahaan besar melalui koperasi .

Khusus untuk pembangunan koperasi di Propinsi Bengkulu pelaksanaannya dilakukan melalui peningkatan akses dan pangsa pasar; perluasan akses terhadap sumber permodalan, pengukuhan struktur permodalan, dan peningkatan kemampuan memanfaatkan modal; peningkatan kemampuan organisasi dan manajemen koperasi; peningkatan akses terhadap teknologi dan peningkatan kemampuan memanfaatkannya; serta pengembangan kemitraan usaha. Upaya tersebut juga dilaksanakan di daerah tertinggal dalam rangka meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan kelompok tertinggal, seperti nelayan pada umumnya, petani kecil, dan mereka yang berada di kantung-kantung kemiskinan.

Pembangunan perdagangan di Propinsi Bengkulu diarahkan untuk menunjang peningkatan produksi dan memperlancar distri-busi sehingga mampu mendukung upaya pemerataan dan pengem-bangan kemampuan usaha, dan peningkatan ekspor nonmigas dengan memanfaatkan perkembangan ekonomi nasional.

d. Pengembangan Sumber Daya Manusia

Pengembangan sumber daya manusia di Propinsi Bengkulu diarahkan untuk .mewujudkan manusia berakhlak, beriman, ber-taqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dengan menanamkan sejak dini nilai-nilai agama dan moral, serta nilai-nilai luhur budaya bangsa, baik melalui jalur pendidikan sekolah maupun pendidikan luar sekolah, serta pendidikan di lingkungan keluarga dan masya-rakat. Demikian pula, pengembangan sumber daya manusia dia-rahkan untuk meningkatkan derajat kesehatan dan pendidikan, melalui peningkatan kualitas pendidikan umum, pendidikan keju-ruan, maupun pendidikan agama, serta pelayanan kesehatan dan sosial kepada masyarakat melalui peningkatan ketersediaan dan sebaran prasarana dan sarana dasar secara makin berkualitas dan merata.

346

Pengembangan sumber daya manusia diarahkan untuk meningkatkan kreativitas, produktivitas, nilai tambah, daya saing, kewiraswastaan dan kualitas tenaga kerja, antara lain melalui kegiatan pembimbingan, pendidikan, dan pelatihan yang tepat dan efektif, peningkatan pengetahuan dan keterampilan dalam pe-manfaatan, pengembangan dan penguasaan iptek serta pelestarian fungsi lingkungan hidup. Peningkatan produktivitas tenaga kerja di propinsi ini diarahkan pada sektor industri yang memanfaatkan sumber daya alam, yakni perikanan, kehutanan, perkebunan, peternakan, dan pariwisata.

e. Kependudukan

Kebijaksanaan di bidang kependudukan di Daerah Tingkat I Bengkulu diarahkan untuk mengendalikan pertumbuhan penduduk di daerah yang mempunyai kepadatan dan laju pertumbuhan yang tinggi, serta mengarahkan mobilitas dan persebaran penduduk yang lebih merata terutama ke daerah yang jarang penduduk disertai upaya mengurangi migrasi keluar yang cukup besar, dengan memperhatikan kemampuan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan hidup.

Pertumbuhan penduduk dikendalikan antara lain dengan upaya peningkatan keluarga berencana mandiri. Bersamaan dengan itu, upaya peningkatan kualitas penduduk dilakukan dengan meningkat-kan keluarga sejahtera, termasuk ibu dan anak, remaja serta penduduk lanjut usia. Peranan wanita yang dalam pembangunan Propinsi Bengkulu telah meningkat, diupayakan untuk dilanjutkan dan ditingkatkan pembinaannya.

Persebaran penduduk dalam rangka mengendalikan perambah hutan, dilaksanakan antara lain melalui transmigrasi lokal. Dalam rangka memeratakan persebaran penduduk dan tenaga kerja ke berbagai kawasan andalan dan pusat pertumbuhan di daerah Bengkulu diupayakan antara lain melalui transmigrasi umum dan transmigrasi swakarsa mandiri.

347

f. Peningkatan Pemerataan Pembangunan

Pemerataan pertumbuhan antarsektor ekonomi di Propinsi Bengkulu diupayakan dengan menyerasikan secara bertahap peranan dan sumbangan setiap sektor ekonomi, dalam rangka meningkatkan nilai tambah dan produktivitas ekonomi daerah yang optimal, dengan memperluas lapangan kerja dan kesempatan berusaha, memperlancar proses perpindahan tenaga kerja ke sektor yang lebih produktif, serta memadukan perencanaan dan pelaksanaan program antarsektor dan program regional, sehingga kegiatan pembangunan dapat terwujud secara terpadu dan berdaya guna. Untuk itu, produktivitas khususnya di sektor yang relatif tertinggal ditingkatkan, antara lain dengan penerapan teknologi yang tepat serta pendekatan bare dalam produksi dan pemasaran hasil. Untuk meningkatkan nilai tukar komoditas pertanian dan hasil sektor lainnya di perdesaan, ditingkatkan keterkaitan antarsektor, terutama antara sektor pertanian dengan industri dan jasa.

Pemerataan pembangunan antardaerah di Propinsi Bengkulu diupayakan dengan lebih menyerasikan pertumbuhan dan mengurangi kesenjangan, baik dalam tingkat kemajuan antardaerah maupun antara perkotaan dan perdesaan. Pembangunan desa dan masyarakat perdesaan ditingkatkan melalui koordinasi dan keterpaduan yang makin serasi dalam pembangunan sektoral, pengembangan kemampuan sumber daya manusia, pemanfaatan sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup, serta penumbuhan iklim yang mendorong tumbuhnya prakarsa dan swadaya masyarakat. Di perkotaan, penataan penggunaan tanah ditingkatkan dengan lebih memperhatikan hak-hak rakyat atas tanah, fungsi sosial hak atas tanah, batas maksimum pemilikan tanah, serta pencegahan penelantaran tanah termasuk upaya mencegah pemu- satan penguasaan tanah yang merugikan kepentingan rakyat.

Dalam rangka pemerataan pembangunan antardaerah di Pro- pinsi Bengkulu ditempuh pula berbagai upaya, antara lain, meningkatkan keterpaduan pembangunan sektoral dan daerah yang

348

dikembangkan berdasarkan pendekatan wilayah atau kelompok wilayah dalam satu propinsi dengan menciptakan keterkaitan fung-sional antardaerah, antarwilayah, antardesa, antarkota, dan antara desa dan kota. Selanjutnya, penyerasian pertumbuhan antardaerah diupayakan pula dengan meningkatkan pelayanan kepada masyara-kat untuk mendorong kegiatan ekonomi daerah dengan memberikan berbagai bentuk kemudahan dalam rangka menciptakan iklim usaha yang makin baik.

Untuk mengatasi kesenjangan antargolongan ekonomi dilakukan penataan kembali peraturan daerah yang mengatur kehidupan ekonomi rakyat banyak seperti kepemilikan hak atas tanah, per-izinan usaha dan bangunan, perlindungan hukum dan mekanisme pasar di daerah, serta pemberian fasilitas dan kemudahan berusaha bagi pengusaha kecil, termasuk untuk ikut dalam melaksanakan proyek-proyek Pemerintah di daerah, sehingga masyarakat go-longan ekonomi yang lemah mendapat kesempatan yang lebih besar untuk meningkatkan peranannya dalam pembangunan dan dengan demikian meningkatkan kesejahteraannya.

g. Penanggulangan Kemiskinan

Dalam rangka mempercepat penanggulangan kemiskinan di Propinsi Bengkulu, Inpres Desa Tertinggal (IDT) merupakan salah satu kebijaksanaan untuk menumbuhkan dan memperkuat kemam-puan masyarakat miskin untuk dapat meningkatkan taraf hidupnya. IDT diarahkan pada pengembangan kegiatan sosial ekonomi dalam rangka mewujudkan kemandirian masyarakat miskin di desa atau kelurahan tertinggal, dengan menerapkan prinsip gotong royong, keswadayaan, dan partisipasi, serta menerapkan semangat dan kegiatan produksi dan kooperatif. Kegiatan sosial ekonomi yang dikembangkan adalah kegiatan produksi dan pemasaran terutama yang sumber dayanya tersedia di lingkungan masyarakat setempat. Guna mempercepat upaya itu, ditingkatkan pembangunan prasarana dan sarana perdesaan serta disediakan dana sebagai modal kerja bagi penduduk miskin untuk membangun dan mengembangkan

349

kemampuannya sehingga dapat meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraannya secara mandiri. Dalam kerangka itu program IDT diupayakan pula untuk memantapkan segi kelembagaan sosial ekonomi masyarakat perdesaan termasuk koperasi sehingga upaya meningkatkan taraf hidup dapat berlangsung secara berkelanjutan. Kebijaksanaan ini dilaksanakan khususnya di 328 desa tertinggal menurut pedoman yang telah ditetapkan secara nasional.

h. Pengembangan Prasarana dan Sarana Ekonomi

Pengembangan prasarana dan sarana ekonomi di Daerah Tingkat I Bengkulu diarahkan untuk meningkatkan ketersediaan, efisiensi pemanfaatan dan kualitas pelayanan, keterjangkauan pelayanan, dan efektivitas operasi dan pemeliharaan berbagai prasarana dan sarana ekonomi tersebut. Dalam Repelita VI sistem transportasi dikembangkan secara lebih luas dan terpadu terutama dengan mengembangkan sistem transportasi antarmoda yang efisien, yang dapat menjangkau pula daerah terisolasi dan terbelakang.

Untuk mendukung kegiatan ekonomi yang meningkat, upaya pembangunan prasarana dan sarana ekonomi lainnya, seperti tenaga listrik, dan pelayanan jasa telekomunikasi, serta prasarana pengairan, akan dilanjutkan dan ditingkatkan.

Untuk mempercepat pembangunan berbagai prasarana dan sarana ekonomi tersebut didorong dan ditingkatkan peran serta masyarakat dan dunia usaha.

i. Pendayagunaan Sumber Daya Alam dan Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup

Pendayagunaan dan pengelolaan sumber daya alam ditingkat-kan untuk mendukung kegiatan pembangunan dan dilaksanakan dengan memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan hidup untuk pembangunan yang berkelanjutan. Dalam rangka itu, ditingkatkan kesadaran dan peran serta masyarakat dalam pemanfaatan dan

350

pelestarian sumber daya alam yang berkelanjutan dan pelestarian fungsi lingkungan hidup dan melakukan pengendalian pencemaran dan kerusakan fungsi lingkungan hidup. Upaya pelestarian fungsi hutan dan lingkungan pesisir; rehabilitasi hutan dan tanah kritis; konservasi sungai, danau, hutan bakau, dan hutan lindung; pe-lestarian flora dan fauna langka; serta pengembangan fungsi daerah aliran sungai (DAS), ditingkatkan.

j. Pengembangan Kawasan Andalan

Kawasan andalan dikembangkan secara terencana dan terpadu dengan memperhatikan rencana tata ruang daerah, keterkaitan kota dengan daerah penyangganya, pertumbuhan penduduk, pengelolaan dan pembangunan lingkungan permukiman, lingkungan usaha, dan lingkungan kerja.

Di samping kawasan andalan tersebut, bagi daerah perkotaan yang mengalami pertumbuhan pesat, ditingkatkan penyediaan dan perluasan jangkauan pelayanan prasarana dan sarana perkotaan, termasuk peningkatan pengelolaannya.

V. PROGRAM PEMBANGUNAN

Dalam upaya mencapai sasaran dan melaksanakan berbagai kebijaksanaan tersebut di atas, pembangunan Propinsi Daerah Tingkat I Bengkulu dalam Repelita VI dilaksanakan melalui beberapa program yang meliputi program peningkatan kemampuan aparatur pemerintah daerah; peningkatan kemampuan keuangan pemerintah daerah; peningkatan prasarana dan sarana daerah; pengembangan usaha nasional; peningkatan produktivitas dan kualitas tenaga kerja; penataan ruang daerah; pengembangan kawasan andalan dan sektor unggulan; peningkatan kualitas ling-kungan hidup; peningkatan kesejahteraan masyarakat; peningkatan peran serta masyarakat; percepatan penanggulangan kemiskinan; pengelolaan pembangunan perkotaan; dengan didukung berbagai program penunjang.

351

1. Program Pokok

a. Program Peningkatan Kemampuan Aparatur Pemerintah Daerah

Program ini meliputi upaya:

1) meningkatkan kemampuan, disiplin, dan wawasan aparatur pemerintah daerah serta mendayagunakan fungsi dan struktur kelembagaan pemerintah daerah, terutama aparatur pemerintah daerah tingkat II termasuk kecamatan dan desa;

2) meningkatkan kualitas manajemen pemerintah daerah yang meliputi sistem perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pengendalian termasuk memantapkan fungsi koordinasi, baik antarinstansi pemerintah di daerah maupun antara lembaga pemerintah pusat dan daerah;

3) menyempurnakan dan melengkapi perangkat peraturan per- undang-undangan daerah;

4) mengembangkan sistem informasi manajemen tentang pem-bangunan daerah; dan

5) meninjau kembali status dan batas daerah otonom dan wilayah administratif daerah tertentu.

b. Program Peningkatan Kemampuan Keuangan Pemerintah Daerah


1) meningkatkan PAD dengan mengintensifkan sumber pendapatan yang ada, baik pajak, retribusi, maupun laba perusahaan daerah, serta menggali sumber pendapatan yang baru;

352

2) meningkatkan efisiensi dan pengelolaan bantuan termasuk Inpres serta pinjaman, antara lain melalui pemanfaatan rekening pembangunan daerah;

3) meningkatkan keikutsertaan dunia usaha dalam pembangunan daerah;

4) memantapkan perencanaan, pengelolaan, dan pengawasan penggunaan keuangan daerah; dan

5) meningkatkan efisiensi dan produktivitas BUMD.

c. Program Peningkatan Prasarana dan Sarana

Daerah Program ini meliputi upaya:

1) meningkatkan prasarana dan sarana transportasi darat, laut, dan udara, yang meliputi kegiatan:

a) rehabilitasi, pemeliharaan, dan peningkatan jalan yang antara lain meliputi lintas barat Sumatera antara Batas Sumatera Barat-Muko Muko-Bengkulu-Manna-batas Lampung; rehabilitasi dan pemeliharaan yzng antara lain meliputi jalan ruas Kembang Seri-Pagar Dewa; dan peningkatan jalan Bengkulu-Nakau-Kapahi-yang; serta pembangunan jalan Tanjung Iman-Muara Sawung-Air Tembok; Giri Mulyo-Bukit Berlian; serta penjajagan pelebaran jalan ruas lintas barat Sumatera menjadi 6 meter;

b) pengembangan transportasi darat yang berupa kegiatan pengadaan dan pemasangan rambu jalan sebanyak 1.000 buah, pengadaan dan pemasangan pagar pengaman jalan sepanjang 6.000 meter, pembuatan marka jalan sepanjang 100 kilometer, pengadaan dan pemasangan alat pengujian

353

kendaraan bermotor (PKB) berjalan sebanyak 2 unit, pengadaan dan pemasangan lampu lalu lintas sebanyak 4 unit, pembangunan terminal penumpang/barang di 1 lokasi, pengembangan angkutan sungai, danau, serta pembangunan dermaga/terminal sungai/danau di 1 lokasi, dan rehabilitasi dermaga/terminal sungai/danau di 2 loka-si;

c) pengembangan transportasi laut yang meliputi kegiatan pembangunan fasilitas pelabuhan Pulau Baai dan pem-bangunan dan pemeliharaan fasilitas keselamatan pela-yaran, serta pengoperasian 1 kapal perintis, serta persiap-an pembangunan fasilitas penyeberangan antara Bengkulu daratan dengan Pulau Enggano; dan

d) pengembangan transportasi udara yang meliputi kegiatan peningkatan fasilitas bandar udara dan fasilitas keselamat-an penerbangan di Bengkulu;

2) meningkatkan penyediaan tenaga listrik yang meliputi kegiatan:

a) peningkatan sarana distribusi PLN berupa pembangunan jaringan transmisi sepanjang 45 kilometersirkit, gardu induk sebanyak 2 unit dengan kapasitas 80 megavoltampere; jaringan tegangan menengah (JTM) sepanjang 205 kilometersirkit, jaringan tegangan rendah (JTR) sepanjang 664 kilometersirkit, gardu distribusi sebanyak 291 unit dengan kapasitas 73 megavoltampere sehingga dapat melayani 54.000 pelanggan baru;

b) pembangunan pusat listrik tenaga diesel (PLTD) tersebar dengan kapasitas 3 megawatt dan pembangunan PLTA Musi (210 megawatt); dan

c) penyediaan listrik perdesaan dengan tambahan pelayanan listrik bagi 312 desa;

3) meningkatkan jaringan telekomunikasi, yang antara lain meliputi kegiatan penambahan telepon sebanyak 13.900 satuan sambungan termasuk sarana penunjang, pembangunan warung telekomunikasi (wartel) secara tersebar, pembangunan stasiun bergerak monitoring frekuensi radio sebanyak 2 unit, serta pengadaan perangkat radio komunikasi sebanyak 1 unit.

4) meningkatkan pelayanan jasa pos dan giro yang antara lain meliputi pengadaan dan peningkatan fasilitas fisik pelayanan di kecamatan, perdesaan, daerah transmigrasi, dan daerah ter-pencil, yang meliputi pembangunan kantor pos pembantu sebanyak 6 unit, pos keliling kota/angkutan sebanyak 5 unit, pos keliling desa/antaran sebanyak 25 unit, dan berbagai sarana penunjang.

5) memantapkan prasarana pengairan dan meningkatkan pen-dayagunaan sumber daya air, meliputi kegiatan penyusunan rencana induk pengelolaan wilayah sungai di Lais-Bintunan-Ketahun; perbaikan dan pengendalian sungai sepanjang sekitar 10 kilometer di Air Bungai, Air Manjunto, dan Air Selagan; pemeliharaan jaringan irigasi seluas sekitar 106.000 hektare, perbaikan jaringan irigasi seluas sekitar 20.000 hektare, pembangunan jaringan irigasi seluas sekitar 8.000 hektare antara lain di Air Selagan, Air Teramang, Air Lemau; pe-ngembangan daerah rawa seluas sekitar 15.000 hektare antara lain di Air Hitam, Pariukan, dan Paninjauan; serta pemba-ngunan prasarana pengaman Pantai Bengkulu sepanjang sekitar 5 kilometer.

6) meningkatkan sarana komunikasi dan penerangan yang me-liputi kegiatan pembangunan pemancar radio di Bengkulu, dan pembangunan stasiun pemancar televisi di Ketahun, Talo,

355

Padang Ulak Tanding, dan Kepahyang, serta pembangunan stasiun produksi keliling (SPK) di Bengkulu;

7) meningkatkan sarana pelayanan hukum yang meliputi kegiatan pembangunan prasarana fisik pengadilan tata usaha negara (PTUN) di Bengkulu;

8) meningkatkan sarana olahraga yang dapat menyebar sampai ke daerah tingkat II dan kecamatan, serta mengembangkan per-pustakaan daerah, terutama di daerah tingkat II, dengan memanfaatkan sumber daya daerah dan peran serta masyara-kat; dan

9) meningkatkan kemampuan pengoperasian dan pemeliharaan prasarana dan sarana yang menjadi tanggung jawab pemerin-tah daerah.

d. Program Pengembangan Usaha Nasional


1) mendorong kegiatan ekonomi masyarakat, antara lain berupa penanaman modal swasta, termasuk PMDN dan PMA, dengan memanfaatkan keunggulan komparatif daerah;

2) meningkatkan dan mengarahkan investasi, baik PMDN maupun PMA pada berbagai wilayah, sektor, dan golongan ekonomi termasuk investasi dalam agroindustri dart agrobisnis di perdesaan; serta berbagai sektor jasa pendukung;

3) menyederhanakan mekanisme dan prosedur perizinan

kegiatan dunia usaha di daerah, meningkatkan penerapan etika usaha yang baik untuk menciptakan iklim usaha yang sehat dan dinamis yang menjamin kepastian dan kesempatan berusaha, serta meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan daya saing dunia usaha di daerah;

356

4) meningkatkan pengembangan usaha menengah dan kecil, termasuk usaha informal dan tradisional, melalui hubungan kemitraan usaha; meningkatkan akses pasar dan pangsa pasar; dan meningkatkan bantuan permodalan dengan memanfaatkan dana lembaga perbankan, seperti kredit usaha kecil (KUK), kredit umum perdesaan (kupedes) , serta dana lembaga keuangan nonbank, seperti modal ventura;

5) meningkatkan pembimbingan, pendidikan, pelatihan, dan magang dalam rangka peningkatan kemampuan teknologi dan manajemen, serta pengembangan usaha baru yang bersifat terobosan;

6) meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemupukan dan pen -dayagunaan dana masyarakat, antara lain dengan mendorong pengembangan bank perkreditan rakyat (BPR), koperasi bank perkreditan rakyat (KBPR), bank perkreditan rakyat syariat (BPRS), dan lembaga modal Ventura;

7) meningkatkan pengembangan koperasi melalui pemantapan kelembagaan koperasi, pendidikan, pelatihan dan penyuluhan koperasi, pengembangan lembaga keuangan dan pembiayaan koperasi, peningkatan dan perluasan usaha koperasi, kerja sama antarkoperasi dan kemitraan usaha, pembangunan kope -rasi di daerah tertinggal, serta pengembangan informasi per -koperasian;

8) mengembangkan sistem informasi usaha terutama untuk usaha menengah dan kecil, tentang potensi pembangunan daerah, melalui penyediaan data dan informasi yang mencakup tenaga kerja, prasarana dan sarana, sumber daya alam, kelembagaan, permodalan, kemitraan, penanaman modal, dan potensi pasar, serta meningkatkan kegiatan promosi tentang potensi daerah;

357

9) meningkatkan kegiatan perdagangan antara lain melalui penye-lenggaraan pelayanan informasi perdagangan; peningkatan pemasaran komoditas basil pertanian termasuk pengembangan pasar desa dan pasar lelang; pembinaan pedagang, pengusaha, dan eksportir menengah dan kecil; peningkatan perdagangan perintis; peningkatan dan pengawasan mutu komoditas ekspor; penyusunan identifikasi potensi pasar komoditas ekspor; serta pengembangan dan peningkatan ekspor nonmigas, termasuk produk agroindustri.

e. Program Peningkatan Produktivitas dan Kualitas Tenaga Kerja


1) meningkatkan efisiensi dan produktivitas masyarakat di daerah, meliputi pemasyarakatan produktivitas yang didukung dengan penyebarluasan informasi, penyuluhan, pembinaan melalui media massa, dunia pendidikan, forum masyarakat produktivitas Indonesia, dan organisasi masyarakat lainnya; penetapan standar mutu produktivitas di perusahaan-perusahaan, melalui analisis, penelitian, pengembangan, dan pengukuran produktivitas, serta pengembangan unit-unit produktivitas;

2) meningkatkan keterampilan dan keahlian serta profesionalisme tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan pembangunan, meliputi pelatihan institusional dan noninstitusional (mobile training unit) bagi kader-kader pembangunan desa secara terpadu, pemagangan untuk membentuk tenaga kerja mandiri dan profesional; serta pendayagunaan tenaga kerja terdidik, yang pelaksanaannya mengikutsertakan masyarakat dan dunia usaha;

3) meningkatkan pembinaan hubungan industrial yang serasi antara pekerja dan pengusaha, yang antara lain melalui

358

pembinaan fungsi lembaga ketenagakerjaan dan pendidikan; penyuluhan ketenagakerjaan bagi kader-kader serikat pekerja dan organisasi pengusaha, dan pelaksanaan uji coba sistem deteksi dini; dan

4) meningkatkan perlindungan tenaga kerja, khususnya tenaga

kerja wanita di sektor formal maupun sektor informal dan anak yang terpaksa bekerja.

f. Program Penataan Ruang Daerah


1) menyempurnakan dan menjabarkan rencana tata ruang wilayah propinsi daerah tingkat I dan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kotamadya daerah tingkat II, terutama tata ruang kawasan andalan ke dalam rencana rinci dan program pem-bangunan daerah;

2) menyiapkan penatagunaan tanah bagi kawasan yang mem-punyai potensi pertumbuhan cepat, seperti di daerah perkotaan, antara lain kawasan industri di Bengkulu, Curup, dan Manna, serta di daerah wisata;

g. Program Pengembangan Kawasan Andalan dan Sektor Unggulan


1) mengembangkan secara terpadu sektor unggulan industri dengan menitikberatkan pada kegiatan pengembangan industri padat sumber daya alam dengan memanfaatkan teknologi yang maju, dan industri padat karya yang makin padat ketrampilan, yang meliputi kegiatan:

359

a) pengembangan industri kecil dan menengah, termasuk industri kerajinan dan rumah tangga, meliputi kegiatan (1) pola kemitraan usaha antara industri kecil, menengah dan besar; (2) penumbuhan dan pengembangan wirausaha industri kecil; (3) penumbuhan dan pengem-bangan industri perdesaan termasuk di desa tertinggal; (4) pengembangan industri kecil melalui pembinaan 90 sentra industri kecil;

b) peningkatan kemampuan teknologi di perusahaan-perusahaan industri melalui diseminasi teknologi, pe-ngembangan dan pelayanan teknologi industri, penerapan standar serta pengujian mutu produk; mendorong kemi-traan penelitian dan pengembangan (litbang) terapan antara dunia usaha, perguruan tinggi dan Pemerintah, dan meningkatkan kemampuan sarana litbang industri, terma-suk milik Pemerintah;

c) pengembangan agroindustri, industri pengolahan hasil tambang, dan industri yang berorientasi ekspor antara lain industri pengolahan hasil hutan, karet dan hasil laut;

d) peningkatan promosi investasi industri dan pengembangan keterkaitan antarindustri dan aglomerasi industri di berba-gai kawasan andalan khususnya kawasan Bengkulu, Curup, Manna, Ipuh, Ketahun dan Argamakmur.

2) meningkatkan produktivitas dan produksi sektor unggulan pertanian di Propinsi Bengkulu, melalui/ pengembangan usaha pertanian terpadu berorientasi pasar, yang mencakup tanaman pangan, perkebunan, dan perikanan, antara lain di kawasan Curup, Manna, Ipuh, Ketahun, dan Argamakmur, yang antara lain meliputi kegiatan:

360

a) peningkatan mutu dan luas areal intensifikasi padi, ja-gung, dan kedelai;

b) pengembangan usaha pertanian rakyat antara lain hortikul- tura dan usaha peternakan unggas dan ternak kecil;

c) peningkatan perikanan budi daya darat dan laut, terutama kepiting, udang, kerapu, rumput laut, dan teknologi penangkapan ikan;

d) penggantian tanaman perkebunan yang telah melebihi permintaan pasar seperti karet dengan tanaman yang mempunyai potensi pasar tinggi; dan

e) peningkatan kegiatan penyuluhan dalam mengembangkan investasi swasta di bidang agroindustri untuk pengolahan hasil pertanian;

3) meningkatkan produktivitas dan produksi hasil hutan melalui pemantapan lokasi kawasan hutan produksi tetap, penatagu-naan hutan, pengembangan hutan tanaman industri, dan hutan kemasyarakatan, serta hutan rakyat, antara lain di kawasan Bengkulu Utara dan Bengkulu Selatan; di samping itu, di seluruh dati II dilaksanakan inventarisasi dan penatagunaan hutan untuk pemutakhiran tata batas dan status kawasan hutan;

4) mengembangkan secara terpadu sektor unggulan pariwisata, antara lain pengembangan obyek dan daya tarik wisata alam di kawasan Bengkulu dan Curup serta cagar alam di kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat, benteng Marlborough, serta wisata buru di Sindang Bukit Kaba; di samping itu, juga dilakukan pengembangan taman rekreasi dan hiburan yang tersebar di Propinsi Bengkulu, serta pemugaran bekas rumah tinggal Bung Karno waktu diasingkan di Bengkulu;

361

5) mengembangkan secara terpadu sektor pertambangan, diarah-kan pada peningkatan pembinaan potensi usaha pertambangan rakyat terpadu; di samping itu dilaksanakan kegiatan peme- taan geologi dan geofisika, penyelidikan bahan galian, mitigasi bencana alam geologis, serta eksplorasi sumber daya mineral dan sumber daya air tanah; peningkatan peran serta masyarakat dalam usaha pertambangan skala kecil (PSK) melalui wadah koperasi dan bimbingan usaha pertambangan golongan C.

h. Program Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup


1) menyelamatkan hutan, tanah dan air yang meliputi kegiatan:

a) pengembangan dan pembangunan Taman Nasional Kerin-ci Seblat dan Bukit Barisan Selatan.

b) perbaikan, pemeliharaan, pengamanan dan pengembangan wilayah sungai untuk DAS Ketahun.

2) mengendalikan pencemaran lingkungan hidup yang meliputi kegiatan mengurangi kemerosotan mutu dan fungsi lingkungan hidup di perairan, tanah, dan udara, yang mencakup pengen-dalian pencemaran akibat kegiatan industri, permukiman dan pertambangan;

3) merehabilitasi lahan kritis yang meliputi kegiatan: rehabilitasi lahan kritis di areal pertanian tanah kering di DAS Ketahun melalui bantuan pemerintah, swadaya masyarakat, dan dunia usaha.

362

i. Program Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat

Program ini meliputi upaya:1) meningkatkan pemerataan dan kualitas pendidikan pada semua

jalur, jenis, dan jenjang pendidikan terutama dalam rangka pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun yang kegiatannya antara lain meliputi penyediaan prasarana dan sarana pendidikan serta tenaga kependidikan sesuai dengan keperluan; penyelenggaraan kelompok belajar Paket

A, Paket B, magang dan kelompok belajar usaha; perluasan atau peningkatan sekolah menengah kejuruan dalam berbagai bidang yang sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan tuntutan pembangunan daerah; dan pengembangan perguruan tinggi baik negeri maupun swasta sehingga lebih terkait dengan kebu-tuhan daerah;

2) meningkatkan ketersediaan dan kualitas pelayanan kesehatan termasuk perbaikan gizi serta menambah dan menyebarkan tenaga medis spesialis dan paramedis termasuk bidan desa; yang kegiatannya antara lain meliputi peningkatan penerapan sistem kewaspadaan pangan dan gizi, pemberian vitamin A kepada anak balita di desa tertinggal, dan peningkatan status gizi murid sekolah melalui pemberian makanan tambahan bagi murid SD dari keluarga miskin terutama di desa tertinggal; pembangunan rumah sakit Bengkulu, pembangunan 5 unit puskesmas, pembangunan 87 unit puskesmas pembantu, pengadaan 90 unit puskesmas keliling, dan penyelenggaraan pendidikan bidan program A dan C;

3) meningkatkan penyediaan dan memperluas jangkauan pe-layanan prasarana air bersih serta meningkatkan kualitas sanitasi lingkungan permukiman, yang kegiatannya antara lain meliputi pembangunan kawasan terpilih pusat pengembangan desa sebanyak 60 desa, penyediaan dan pengelolaan air bersih

363

perdesaan untuk 297 desa, serta pengelolaan air limbah perde-saan untuk 95 desa;

4) meningkatkan pembinaan kesejahteraan sosial termasuk fakir miskin, lanjut usia, dan anak terlantar, di samping bimbingan dan pembinaan keluarga sejahtera, yang kegiatannya antara lain meliputi:

a) pembinaan kesejahteraan sosial fakir miskin sebanyak 5.000 kepala keluarga;

b) pelayanan dan rehabilitasi sosial penyandang cacat seba-nyak 6.585 orang;

c) pelayanan dan rehabilitasi sosial tuna sosial sebanyak 900 orang;

d) rehabilitasi dan peningkatan kelengkapan panti wredha milik pemerintah dan masyarakat sebanyak 2 panti, reha-bilitasi dan peningkatan kelengkapan panti asuhan milik pemerintah dan masyarakat sebanyak 2 panti;

e) pembangunan dan rehabilitasi loka bina karya sebanyak 3 gedung;

f) pengadaan unit rehabilitasi sosial keliling dan keleng-kapannya (URSK) sebanyak 1 unit;

5) mengendalikan pertumbuhan penduduk melalui kegiatan ke-luarga berencana yang didukung oleh sektor terkait, antara lain kesehatan, pendidikan, dan agama, serta mengarahkan persebaran dan mobilitas penduduk, antara lain melalui pro-gram transmigrasi yang meliputi kegiatan:

a) penyiapan lahan permukiman transmigrasi beserta prasarana dan sarana pendukungnya;

364

b) penempatan transmigran dengan sasaran keseluruhan sebanyak 5.850 kepala keluarga, termasuk alokasi penempatan penduduk daerah transmigrasi (APPDT) sebanyak 2.150 kepala keluarga, yang dilaksanakan melalui (1) transmigrasi umum pola pertanian lahan kering 2.850 kepala keluarga, dan (2) transmigrasi swakarsa berbantuan yang sasarannya berjumlah 3.000 kepala keluarga, yang terdiri atas (a) pola hutan tanaman industri (HTI Trans) 300 kepala keluarga, (b) pola industri 300 kepala keluarga, (c) transmigrasi pembangunan desa potensial 2.400 kepala keluarga, selain itu transmi-grasi swakarsa mandiri, sekitar 22.000 kepala keluarga; dan

c) pembinaan usaha ekonomi dan sosial budaya transmigran yang sudah ada di permukiman transmigrasi;

6) meningkatkan dan mengembangkan nilai budaya dan seni budaya daerah Bengkulu untuk memperkaya dan melestarikan khazanah budaya setempat, serta memelihara peninggalan sejarah yang kegiatannya antara lain meliputi pemugaran Situs Megalith Gerincing dan Gedung Pengadilan Kuno;

7) meningkatkan kualitas pendidikan agama dan keagamaan serta pengamalan ajaran agama untuk memantapkan keimanan dan ketaqwaan umat beragama, yang kegiatannya antara lain meliputi bimbingan dan peningkatan kerukunan hidup umat beragama; penyediaan bantuan untuk pembangunan prasarana dan sarana kehidupan beragama dengan mendorong peran serta masyarakat; penyediaan prasarana dan sarana pendidikan dasar dalam rangka pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun; pembinaan pendidikan agama tingkat menengah dan tingkat tinggi, baik negeri maupun swasta; serta pembinaan kelembagaan seperti pondok pesantren dan tenaga

365

penyuluh keagamaan. Secara khusus akan dilakukan pula pembangunan gedung Pengadilan Tinggi Agama, rehabilitasi dan penyediaan fasilitas pendidikan untuk cabang Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Raden Fatah di Bengkulu, dan pembangunan asrama haji.

j. Program Peningkatan Peran Serta Masyarakat


1) menumbuhkembangkan peranan swadaya masyarakat untuk mampu memecahkan masalah bersama melalui kelompok swadaya di daerah, terutama di desa tertinggal;

2) meningkatkan peranan wanita dalam mendukung upaya membangun keluarga sejahtera serta mengembangkan usaha yang dapat menambah penghasilan keluarga, antara lain melalui pembinaan kesejahteraan keluarga (PKK);

3) meningkatkan pembinaan generasi muda melalui karang taruna, pramuka, dan organisasi kepemudaan, yang kegiatan-nya antara lain meliputi pembinaan terhadap 382 karang taruna;

4) membina dan meningkatkan kemampuan dan kualitas lembaga masyarakat atau organisasi nonpemerintah, yang kegiatannya antara lain meliputi pembinaan terhadap 85 organisasi sosial, dan pembinaan tenaga kesejahteraan sosial masyarakat seba-nyak 1.252 orang;

5) meningkatkan pembinaan kesadaran masyarakat dalam ber-bangsa dan bernegara melalui penataran Pedoman Peng-hayatan dan Pengamalan Pancasila (P4), pendidikan pendahu-luan bela negara, pelatihan dan pengorganisasian perlindungan masyarakat (linmas) dalam kegiatan penanggulangan bencana,

366

serta pembinaan masyarakat di bidang ketertiban dan kea-manan lingkungan.

k. Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan


1) meningkatkan ketersediaan dan persebaran jumlah serta kualitas pelayanan prasarana dan sarana dasar sosial dan ekonomi terutama di 328 desa tertinggal, antara lain meliputi pemugaran perumahan dan permukiman desa di 328 desa sebanyak 4.650 unit rumah;

2) meningkatkan kemampuan dan kesempatan berusaha masyara-kat, khususnya kelompok masyarakat miskin dengan mengem-bangkan kegiatan ekonomi produktif yang dikelola melalui perkoperasian dan badan kredit perdesaan, termasuk kegiatan HPH Bina Desa Hutan;

3) mendukung dan meningkatkan efisiensi dan efektivitas pro-gram khusus seperti Inpres Desa Tertinggal (IDT) dan pro-gram sektoral dan regional lainnya yang ditujukan untuk menanggulangi masalah kemiskinan.

1. Program Pengelolaan Pembangunan Perkotaan


1) membangun prasarana dan sarana perkotaan secara terpadu, yang kegiatannya antara lain meliputi pembangunan peru-mahan dan permukiman daerah perkotaan dengan membangun rumah sederhana sebanyak 10.000 unit; perbaikan dan pere-majaan kawasan perumahan dan permukiman kumuh seluas 50 hektare, dan perbaikan lingkungan permukiman kota dan permukiman nelayan seluas 679 hektare di 2 kota; pengelolaan air limbah untuk 12 kota sedang dan kota kecil; pengelolaan

367

persampahan untuk 4 kota sedang dan kota kecil; penanganan drainase untuk 10 kota sedang dan kota kecil; penyediaan dan pengelolaan air bersih perkotaan dengan meningkatkan kapasi-tas produksi sebesar 480 liter per detik; serta penataan kota dan penataan bangunan;

2) meningkatkan kemampuan pengelolaan pembangunan perko-taan, yang kegiatannya antara lain meliputi pemantapan fungsi kota; pengembangan ekonomi perkotaan termasuk pembinaan sektor informal dan pengusaha kecil; peningkatan peran serta sosial masyarakat kota; pemantapan keuangan perkotaan; pemantapan kelembagaan pemerintahan kota; penyusunan dan pengendalian pemanfaatan rencana tata ruang kota dengan penyiapan program jangka menengah (PJM) perkotaan untuk 5 kota, penyusunan rencana PJM untuk 2 kawasan andalan, penyusunan rencana tata bangunan dan lingkungan untuk 4 kawasan; serta peningkatan pengelolaan administrasi dan tertib hukum pertanahan di daerah perkotaan;

3) mendukung dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup di daerah perkotaan, yang kegiatannya antara lain meliputi peningkatan konservasi kawasan budaya dan bernilai sejarah, serta pemantapan luasan ruang terbuka hijau.

2. Program Penunjang

Program penunjang meliputi seluruh program sektoral dan regional yang dilaksanakan dan berlokasi di Daerah Tingkat I Bengkulu.

368

TABEL 47-07WILAYAH, SATUAN PEMERINTAHAN DAN JUMLAH PENDUDUK

DAERAH TINGKAT I BENGKULU1990, 1993, DAN 1998

Catatan :Jumlah penduduk tahun 1990, 1993 dan 1998: Angka perkiraan (Sumber: BPS, 1994)

369

· Web viewPelaksanaan otonomi di Propinsi Bengkulu ditingkatkan dengan peningkatan kemampuan...

Documents

Transcript of · Web viewPelaksanaan otonomi di Propinsi Bengkulu ditingkatkan dengan peningkatan kemampuan...