NOTULENSI SIDANG KELOMPOK MUSRENBANGNAS TAHUN...

90
NOTULENSI SIDANG KELOMPOK MUSRENBANGNAS TAHUN 2010 DALAM RANGKA PENYUSUNAN RKP 2011 Kelompok Prioritas : Kelompok 1 (P2: Pendidikan, P3: Kesehatan, P11: Kebudayaan, Kreatifitas & Inovasi Teknologi, dan Proritas Bidang Kesra Lainnya) Wilayah : Nusa Tenggara – Maluku – Papua Hari/ Tanggal : Sabtu/1 Mei 2010 Sesi pada jam : 09.00 - 12.30 WIB No Tanggapan Pemerintah Daerah Respon Kementerian/ Lembaga Hasil Diskusi (Klarifikasi Daerah) Kesepakatan 1. PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT Pendidikan: Realitas tingginya angka buta aksara di NTB yang masih mencapai 12%. Diharapkan intervensi yang dilakukan dapat menurunkan angka buta aksara menjadi 9%. Untuk itu, diharapkan bantuan dan dukungan pendanaan untuk penuntasan buta aksara pada tahun 2011 Dukungan alokasi untuk pelayanan TK, SMP dan SMA masih diperlukan mengingat masih rendahnya tingkat partisipasi (APM dan APK) dibutuhkan tambahan alokasi pendanaan dari Kemendiknas: Renstra 2010-2014 yang menekankan kepada aspek perluasan layanan diharapkan menjadi acuan dengan beberapa hal yang menjadi kabijakan sbb.: Buku murah Perbaikan infrastruktur Kelaanjutan pelaksanan BOS dengan perluasan sasaran Percepatan kualifikasi tenaga pendidik Perpustakaan dan kelengkapan peralatan

Transcript of NOTULENSI SIDANG KELOMPOK MUSRENBANGNAS TAHUN...

Page 1: NOTULENSI SIDANG KELOMPOK MUSRENBANGNAS TAHUN …download.bappenas.go.id/musrenbangnas2010/risalah/k1/nustra_maluku... · dialokasikan kegiatan untuk 33 ribu orang • Untuk program

NOTULENSI SIDANG KELOMPOK MUSRENBANGNAS TAHUN 2010 DALAM RANGKA PENYUSUNAN RKP 2011

Kelompok Prioritas : Kelompok 1 (P2: Pendidikan, P3: Kesehatan, P11: Kebudayaan, Kreatifitas & Inovasi Teknologi, dan Proritas Bidang Kesra Lainnya)

Wilayah : Nusa Tenggara – Maluku – Papua

Hari/ Tanggal : Sabtu/1 Mei 2010

Sesi pada jam : 09.00 - 12.30 WIB

No Tanggapan Pemerintah

Daerah Respon Kementerian/

Lembaga Hasil Diskusi

(Klarifikasi Daerah) Kesepakatan

1. PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT Pendidikan:

• Realitas tingginya angka buta aksara di NTB yang masih mencapai 12%. Diharapkan intervensi yang dilakukan dapat menurunkan angka buta aksara menjadi 9%. Untuk itu, diharapkan bantuan dan dukungan pendanaan untuk penuntasan buta aksara pada tahun 2011

• Dukungan alokasi untuk pelayanan TK, SMP dan SMA masih diperlukan mengingat masih rendahnya tingkat partisipasi (APM dan APK)

dibutuhkan tambahan alokasi pendanaan dari

Kemendiknas: • Renstra 2010-2014 yang

menekankan kepada aspek perluasan layanan diharapkan menjadi acuan dengan beberapa hal yang menjadi kabijakan sbb.:

Buku murah Perbaikan

infrastruktur Kelaanjutan

pelaksanan BOS dengan perluasan sasaran

Percepatan kualifikasi tenaga pendidik

Perpustakaan dan kelengkapan peralatan

• •

Page 2: NOTULENSI SIDANG KELOMPOK MUSRENBANGNAS TAHUN …download.bappenas.go.id/musrenbangnas2010/risalah/k1/nustra_maluku... · dialokasikan kegiatan untuk 33 ribu orang • Untuk program

No Tanggapan Pemerintah

Daerah Respon Kementerian/

Lembaga Hasil Diskusi

(Klarifikasi Daerah) Kesepakatan

APBN • Dukungan bantuan untuk

mengikuti proses seleksi perguruan tinggi bagi lulusan SMA/MA serta bantuan beasiswa bagi mahasiswa yang lulus test untuk menekan angka tidak melanjutkan lulusan SMA/MA

• Kontrak kinerja dengan kepala sekolah dengan memberikan insentif

laboratorium Mendorong

pelaksanaan pendidikan dasar untuk 12 tahun

• Perlu peningkatan sinergi pembiayaan antara pusat dan daerah

• Untuk buta aksara sudah dialokasikan kegiatan untuk 33 ribu orang

• Untuk program TK & SD sudah dialokasikan

• Beasiswa miskin jenjang SD & SMP masih dipusatkan untuk efektifitas pelaporan dan evaluasi perlu dilihat kohort

• Beasiswa miskin jenjang pendidikan menengah sudah dialokasikan dengan jumlah sasaran lebih besar dari usulan daerah

• Beasiswa miskin jenjang PT sudah disiapkan dengan sistem kompetisi

• Secara umum, yang penting untuk dilakukan adalah jumlah sasaran pelaksanaan BOS, BOMM, akreditasi, dst.

Kesehatan: • Dukungan untuk

pelaksanaan kebijakan

Kemenkes: • Perlu dilakukan sinergi untuk

membahas lebih lanjut

• •

Page 3: NOTULENSI SIDANG KELOMPOK MUSRENBANGNAS TAHUN …download.bappenas.go.id/musrenbangnas2010/risalah/k1/nustra_maluku... · dialokasikan kegiatan untuk 33 ribu orang • Untuk program

No Tanggapan Pemerintah

Daerah Respon Kementerian/

Lembaga Hasil Diskusi

(Klarifikasi Daerah) Kesepakatan

mengratiskan pelayanan bersalin di puskesmas

• Dukungan untuk meningkatkan penyediaan fasilitas sanitasi dasar untuk menurunkan angka kematian bayi

perbedaan antara usulan UPPD dengan alokasi dalam Renja KL sebelum tanggal 7 Mei 2010 serta dalam forum Rakerkesnas

• Pengembangan RS Pendidikan perlu diikuti dengan ketersediaan SDM pengajar

• Kebijakan Dokter PTT yang bisa langsung diangkat sebagai dokter PNS yang akan diatur dalam Keppres

• Kebijakan untuk pembangunan infrastruktur masih sangat tergantung dalam pembahasan lebih lanjut dengan DPR

• Untuk dukungan infrastruktur dapat melalui skema stimulus infrastruktur untuk bidang pendidikan, kesehatan dan infrastruktur

• Akan dilakukan pemetaan ketersediaan dan kebutuhan tenaga kesehatan

• Usulan pembangunan RS dapat disampaikan

• Pengembangan pola Jamkesmas dalam penurunan angka kematian ibu

Agama: Kemenag: • •

Page 4: NOTULENSI SIDANG KELOMPOK MUSRENBANGNAS TAHUN …download.bappenas.go.id/musrenbangnas2010/risalah/k1/nustra_maluku... · dialokasikan kegiatan untuk 33 ribu orang • Untuk program

No Tanggapan Pemerintah

Daerah Respon Kementerian/

Lembaga Hasil Diskusi

(Klarifikasi Daerah) Kesepakatan

• Program BOS masih akan dilanjutkan untuk sekolah agama (MI s.d MA)

• Pembarian beasiswa bagi mahasiswa miskin

• Pemberian sertifikasi bagi dosen perguruan tinggi agama

• Rincian untuk masing-masing provinsi akan dibahas lebih lanjut

Kebudayaan: • Dukungan untuk perbaikan

dan pengelolaan museum daerah dan taman budaya

• Dukungan pembangunan museum sains dan teknologi

Kemenbudpar: • Museum sains dan teknologi

akan dibicarakan lebih lanjut dengan Kemenristek

• Dukungan revitalisasi museum sudah dialokasikan untuk museum provinsi

• •

Pariwisata: • Dukungan peningkatan

promosi dalam rangka Visit Lombok dan Sumbawa 2012

Kemenbudpar: • Sudah dialokasi Rp. 1,8

Milyar untuk pendukungan promosi pariwisata

• •

Kemen PU: • Dukungan untuk

meningkatkan kualitas air minum dan sanitasi sudah dilakukan melalui kegiatan PANSIMAS, DAK Sanitas, dst.

• Dukungan peningkatan kapasitas SDM didaerah dalam peningkatan kualitas sanitasi air bersih untuk

• •

Page 5: NOTULENSI SIDANG KELOMPOK MUSRENBANGNAS TAHUN …download.bappenas.go.id/musrenbangnas2010/risalah/k1/nustra_maluku... · dialokasikan kegiatan untuk 33 ribu orang • Untuk program

No Tanggapan Pemerintah

Daerah Respon Kementerian/

Lembaga Hasil Diskusi

(Klarifikasi Daerah) Kesepakatan

masyarakat berpenghasilan rendah dst. di daerah

• Untuk daerah yang belum mengajukan usulan untuk kegiatan air bersih dan sanitasi dapat mengajukan usulan

Pemuda dan Olahraga: •

Kemenpora: • Dukungan untuk kegiatan

kepemudaan dan keolahragaan sudah dialokasikan

• •

Perpustakaan: •

Perpusnas: • Dukungan melalui Dekon/TP

diberikan untuk pengembangan perpustakaan desa, perkuatan perpustakaan umum daerah, pengembangan e-library, bantuan perpustakaan mobil keliling

• •

Keluarga Berencana: •

BKKBN: • Melalui dana Dekon sudah

dialokasikan dukungan untuk pelaksanaan kebijakan pengendalian pertumbuhan dan pertambahan penduduk

• Melalui dana DAK sudah dialokasikan dukungan peningkatan pelayanan dan cakupan KB melalui IUD Kit dan Implant Kit

• Untuk alat kontrasepsi

• •

Page 6: NOTULENSI SIDANG KELOMPOK MUSRENBANGNAS TAHUN …download.bappenas.go.id/musrenbangnas2010/risalah/k1/nustra_maluku... · dialokasikan kegiatan untuk 33 ribu orang • Untuk program

No Tanggapan Pemerintah

Daerah Respon Kementerian/

Lembaga Hasil Diskusi

(Klarifikasi Daerah) Kesepakatan

disediakan bagi masyarakat kelompok Prasejahtera dan Sejahtera I

• Kontribusi APBD dalam mendukung kekurangan alokasi APBN sangat diharapkan

Kemen PP & PA: Isu gender merupakan isu yang bersifat mainstreaming dan lintas sektor sehingga perlu mendapatkan perhatian pemerintah daerah dalam perencanaan pembangunan di daerah

• •

Kemenkominfo: • Sudah dikembangkan desa

informasi, desa berdering dan desa pintar

• Dukungan pendidikan dan pelatihan SDM(bintek)

Iptek: • Dukungan untuk Desa

Mandiri Energi, khususnya untuk penyediaan listrik (konvensional dan energi yang terbarukan) yang cakupannya masih 60% terutama untuk desa-desa terpencil dan terisolasi

Kemenristek: • Terdapat beberapa kegiatan

yang terkait dengan pengembangan kreatifitas inovasi dan teknologi yang dapat diakses oleh daerah jika daerah memerlukan kegiatan tersebut dapat berkoordinasi lebih lanjut

• Pengembangan energi tenaga laut

Page 7: NOTULENSI SIDANG KELOMPOK MUSRENBANGNAS TAHUN …download.bappenas.go.id/musrenbangnas2010/risalah/k1/nustra_maluku... · dialokasikan kegiatan untuk 33 ribu orang • Untuk program

No Tanggapan Pemerintah

Daerah Respon Kementerian/

Lembaga Hasil Diskusi

(Klarifikasi Daerah) Kesepakatan

2. PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR Pendidikan:

• Belum semua usulan kegiatan dan pembiayaan diakomodasi dalam F1 dan F2

• Sinergitas pendanaan beasiswa bagi siswa miskin antara APBN dan APBD

• Kebijakan nasional akan menjadi acuan dalam melakukan penyesuaian antara yang akan dilakukan dan dibiayai APBN dan APBD

Kemendiknas: • Renstra 2010-2014 yang

menekankan kepada aspek perluasan layanan diharapkan menjadi acuan dengan beberapa hal yang menjadi kabijakan sbb.:

Buku murah Perbaikan

infrastruktur Kelaanjutan

pelaksanan BOS dengan perluasan sasaran

Percepatan kualifikasi tenaga pendidik

Perpustakaan dan kelengkapan peralatan laboratorium

Mendorong pelaksanaan pendidikan dasar untuk 12 tahun

• Perlu peningkatan sinergi pembiayaan antara pusat dan daerah

• Univ Nusa Cendana sudah didaftarkan sebagai Univ Pendidikan namun masih dalam pembahasan lebih lanjut

• •

Page 8: NOTULENSI SIDANG KELOMPOK MUSRENBANGNAS TAHUN …download.bappenas.go.id/musrenbangnas2010/risalah/k1/nustra_maluku... · dialokasikan kegiatan untuk 33 ribu orang • Untuk program

No Tanggapan Pemerintah

Daerah Respon Kementerian/

Lembaga Hasil Diskusi

(Klarifikasi Daerah) Kesepakatan

• Perbedaan antara usulan dengan yang tercantum dalam Renja KL perlu dicermati lagi mengenai data sasaran untuk menghindari ketidakakuratan alokasi terutama untuk BOS, BOMM dan akreditasi/sertifikasi

• Untuk sertifikasi guru juga sudah dialokasikan

Kesehatan: • Dukungan fakultas

kedokteran untuk mendapatkan fasilitas yang memadai tenaga pengajar yang memadai dan berkualitas

• Dukungan revoluasi KIA • Diusulkan untuk RS Prof.

Yohannes menjadi RS pusat sehingga tidak menyedot pendanaan APBD

• Dukungan untuk pengembangan design pembangunan kesehatan di NTT dengan pendekatan yang lebih terintegrasi dan holistik

• Dukungan pembiayaan pelaksanaan SPM kesehatan di puskesmas dan posyandu

Kemenkes: • Perlu dilakukan sinergi untuk

membahas lebih lanjut perbedaan antara usulan UPPD dengan alokasi dalam Renja KL sebelum tanggal 7 Mei 2010 serta dalam forum Rakerkesnas

• Pengembangan RS Pendidikan perlu diikuti dengan ketersediaan SDM pengajar

• Kebijakan Dokter PTT yang bisa langsung diangkat sebagai dokter PNS yang akan diatur dalam Keppres

• Kebijakan untuk pembangunan infrastruktur masih sangat tergantung dalam pembahasan lebih lanjut dengan DPR

• Untuk dukungan infrastruktur dapat melalui

• •

Page 9: NOTULENSI SIDANG KELOMPOK MUSRENBANGNAS TAHUN …download.bappenas.go.id/musrenbangnas2010/risalah/k1/nustra_maluku... · dialokasikan kegiatan untuk 33 ribu orang • Untuk program

No Tanggapan Pemerintah

Daerah Respon Kementerian/

Lembaga Hasil Diskusi

(Klarifikasi Daerah) Kesepakatan

skema stimulus infrastruktur untuk bidang pendidikan, kesehatan dan infrastruktur

• Akan dilakukan pemetaan ketersediaan dan kebutuhan tenaga kesehatan

• Usulan pembangunan RS dapat disampaikan

• Usulan untuk penyerahan pengelolaan RS Yohannes dapat diusulkan

Agama:

Kemenag: • Program BOS masih akan

dilanjutkan untuk sekolah agama (MI s.d MA)

• Pemberian beasiswa bagi mahasiswa miskin

• Pemberian sertifikasi bagi dosen perguruan tinggi agama

• Rincian untuk masing-masing provinsi akan dibahas lebih lanjut

• •

Kebudayaan: •

Kemenbudpar: • Dukungan revitalisasi

museum provinsi

• •

Pariwisata: • Dukungan komodo untuk

menjadi salah satu dari 7 keajaiban dunia

• Pengembangan desa wisata dengan menintegrasikan antara APBN dan APBD

Kemenbudpar: • Mendukung vote komodo

untuk menjadi salah satu dari 7 keajaiban dunia melalui berbagai kampanye di tingkat nasional dan internasional

• Untuk pengembangan desa

• •

Page 10: NOTULENSI SIDANG KELOMPOK MUSRENBANGNAS TAHUN …download.bappenas.go.id/musrenbangnas2010/risalah/k1/nustra_maluku... · dialokasikan kegiatan untuk 33 ribu orang • Untuk program

No Tanggapan Pemerintah

Daerah Respon Kementerian/

Lembaga Hasil Diskusi

(Klarifikasi Daerah) Kesepakatan

wisata sudah dilakukan melalui PNPM mandiri

Pemuda dan Olahraga: •

Kemenpora: • Dukungan untuk kegiatan

kepemudaan dan keolahragaan sudah dialokasikan

• •

Perpustakaan: •

Perpusnas: • Dukungan melalui Dekon/TP

diberikan untuk pengembangan perpustakaan desa, perkuatan perpustakaan umum daerah, pengembangan e-library, bantuan perpustakaan mobil keliling

• •

Keluarga Berencana: • Informasi program dan

kegiatan APBN untuk di integrasikan dengan APBD

BKKBN: • Melalui dana Dekon sudah

dialokasikan dukungan untuk pelaksanaan kebijakan pengendalian pertumbuhan dan pertambahan penduduk

• Melalui dana DAK sudah dialokasikan dukungan peningkatan pelayanan dan cakupan KB melalui IUD Kit dan Implant Kit

• Untuk alat kontrasepsi disediakan bagi masyarakat kelompok Prasejahtera dan Sejahtera I

• Kontribusi APBD dalam mendukung kekurangan

• •

Page 11: NOTULENSI SIDANG KELOMPOK MUSRENBANGNAS TAHUN …download.bappenas.go.id/musrenbangnas2010/risalah/k1/nustra_maluku... · dialokasikan kegiatan untuk 33 ribu orang • Untuk program

No Tanggapan Pemerintah

Daerah Respon Kementerian/

Lembaga Hasil Diskusi

(Klarifikasi Daerah) Kesepakatan

alokasi APBN sangat diharapkan

Kemen PP & PA: Isu gender merupakan isu yang bersifat mainstreaming dan lintas sektor sehingga perlu mendapatkan perhatian pemerintah daerah dalam perencanaan pembangunan di daerah

• •

Kemen PU: • Dukungan untuk

meningkatkan kualitas air minum dan sanitasi sudah dilakukan melalui kegiatan PANSIMAS, DAK Sanitas, dst.

• Dukungan peningkatan kapasitas SDM didaerah dalam peningkatan kualitas sanitasi air bersih untuk masyarakat berpenghasilan rendah dst. di daerah

• Untuk daerah yang belum mengajukan usulan untuk kegiatan air bersih dan sanitasi dapat mengajukan usulan

• •

Kemenkominfo: • Sudah dikembangkan desa

informasi, desa berdering dan desa pintar

• Dukungan pendidikan dan

• •

Page 12: NOTULENSI SIDANG KELOMPOK MUSRENBANGNAS TAHUN …download.bappenas.go.id/musrenbangnas2010/risalah/k1/nustra_maluku... · dialokasikan kegiatan untuk 33 ribu orang • Untuk program

No Tanggapan Pemerintah

Daerah Respon Kementerian/

Lembaga Hasil Diskusi

(Klarifikasi Daerah) Kesepakatan

pelatihan SDM (bintek) Iptek:

• Keberlanjutan kerjasama dengan LIPI dalam membangun kajian pembangunan kewilayahan

• Keberlanjutan pengembangan paket-paket pembangunan tepat guna dalam mempercepat pembangunan

Kemenristek: • Terdapat beberapa kegiatan

yang terkait dengan pengembangan kreatifitas inovasi dan teknologi yang dapat diakses oleh daerah jika daerah memerlukan kegiatan tersebut dapat berkoordinasi lebih lanjut

• Pengembangan energi tenaga bio diesel

• •

3. PROVINSI MALUKU Pendidikan:

• Sudah diterapkan Wajar 12 Tahun dengan dukungan APBD

• Dukungan pengembangan program studi kedokteran di Univ Pattimura dalam rangka memenuhi kebutuhan tenaga kesehatan di daerah

Kemendiknas: • Renstra 2010-2014 yang

menekankan kepada aspek perluasan layanan diharapkan menjadi acuan dengan beberapa hal yang menjadi kabijakan sbb.:

Buku murah Perbaikan

infrastruktur Kelaanjutan

pelaksanan BOS dengan perluasan sasaran

Percepatan kualifikasi tenaga pendidik

Perpustakaan dan kelengkapan peralatan

• •

Page 13: NOTULENSI SIDANG KELOMPOK MUSRENBANGNAS TAHUN …download.bappenas.go.id/musrenbangnas2010/risalah/k1/nustra_maluku... · dialokasikan kegiatan untuk 33 ribu orang • Untuk program

No Tanggapan Pemerintah

Daerah Respon Kementerian/

Lembaga Hasil Diskusi

(Klarifikasi Daerah) Kesepakatan

laboratorium Mendorong

pelaksanaan pendidikan dasar untuk 12 tahun

• Perlu peningkatan sinergi pembiayaan antara pusat dan daerah

• Mendukung penyelenggaraan pendidikan kedokteran di Univ Pattimura

• Perlu perkuatan pelaksanaan BOMM dengan sinergitas antara APBN dan APBD

• Tingkat kerusakan runga kelas jenjang SD masih tinggi

menjadi perhatian dalam penerapan kebijakan wajar 12 tahun.

• Optimalisasi DAK 2011 dalam penuntasan permasalahan masih tingginya kerusakan ruang kelas SD

Kesehatan: • Dukungan untuk

pelaksanaan pelayanan SMS kesehatan dan pelayanan kesehatan daerah kepulauan

• Selain Jamkesmas juga diberikan Jamkesdas dalam peningkatan pelayanan kesehatan di daerah

Kemenkes: • Usulan akan ditindaklanjuti

dengan pembahasan lebih rinci antara UPPD dengan alokasi Renja KL sebelum tanggal 7 Mei 2010 serta dalam forum Rakerkesnas

• Pengembangan RS Pendidikan perlu diikuti

• •

Page 14: NOTULENSI SIDANG KELOMPOK MUSRENBANGNAS TAHUN …download.bappenas.go.id/musrenbangnas2010/risalah/k1/nustra_maluku... · dialokasikan kegiatan untuk 33 ribu orang • Untuk program

No Tanggapan Pemerintah

Daerah Respon Kementerian/

Lembaga Hasil Diskusi

(Klarifikasi Daerah) Kesepakatan

dengan ketersediaan SDM pengajar

• Kebijakan Dokter PTT yang bisa langsung diangkat sebagai dokter PNS yang akan diatur dalam Keppres

• Kebijakan untuk pembangunan infrastruktur masih sangat tergantung dalam pembahasan lebih lanjut dengan DPR

• Untuk dukungan infrastruktur dapat melalui skema stimulus infrastruktur untuk bidang pendidikan, kesehatan dan infrastruktur

• Akan dilakukan pemetaan ketersediaan dan kebutuhan tenaga kesehatan

• Usulan pembangunan RS dapat disampaikan

• Kebijakan baru Menkes untuk meningkatkan puskemas di daerah perbatasan

Agama: •

Kemenag: • Program BOS masih akan

dilanjutkan untuk sekolah agama (MI s.d MA)

• Pembarian beasiswa bagi mahasiswa miskin

• Pemberian sertifikasi bagi dosen perguruan tinggi

• •

Page 15: NOTULENSI SIDANG KELOMPOK MUSRENBANGNAS TAHUN …download.bappenas.go.id/musrenbangnas2010/risalah/k1/nustra_maluku... · dialokasikan kegiatan untuk 33 ribu orang • Untuk program

No Tanggapan Pemerintah

Daerah Respon Kementerian/

Lembaga Hasil Diskusi

(Klarifikasi Daerah) Kesepakatan

agama • Rincian untuk masing-

masing provinsi akan dibahas lebih lanjut

Kebudayaan: •

Kemenbudpar: • Dukungan revitalisasi BCB di

sekitar Banda • Pameran peninggalan bawah

air di Banda

• •

Pariwisata: • Dukungan untuk

pelaksanaan Sail Banda dalam bentuk dukungan pengembangan sebagai salah satu destinasi pariwisata

Kemenbudpar: • Dukungan penataan sarana

prasarana pariwisata dalam mendukung pengembangan destinasi banda

• •

Pemuda dan Olahraga: • Dukungan pendanaan untuk

pelaksanaan kegiatan kepemudaan dan keolahragaan di Maluku, selain pembiayaan kegiatan yang dilakukan oleh KONI

Kemenpora: • Dukungan untuk kegiatan

kepemudaan dan keolahragaan sudah dialokasikan

• Akan diselenggarakan kejuaraan antar PPLP

• Penyelenggaraan pekan olahraga pelajar wilayah

• Pada tahun 2010 sudah dibangun fasiltas olahraga, namun untuk tahun 2011 belum ada usulan venue yang akan dibangun dari daerah

• •

Perpustakaan: • Bantuan dalam bentuk

pustaka terapung (kapal) untuk pelayanan daerah-

Perpusnas: • Dukungan melalui Dekon/TP

diberikan untuk pengembangan perpustakaan

• •

Page 16: NOTULENSI SIDANG KELOMPOK MUSRENBANGNAS TAHUN …download.bappenas.go.id/musrenbangnas2010/risalah/k1/nustra_maluku... · dialokasikan kegiatan untuk 33 ribu orang • Untuk program

No Tanggapan Pemerintah

Daerah Respon Kementerian/

Lembaga Hasil Diskusi

(Klarifikasi Daerah) Kesepakatan

daerah kepulauan desa, perkuatan perpustakaan umum daerah, pengembangan e-library, bantuan perpustakaan mobil keliling

• Usulan dapat diajukan untuk dilanjutkan dengan survei, penetapan lokasi, ketersediaan SDM dan ketersediaan operasional di daerah

Keluarga Berencana: •

BKKBN: • Melalui dana Dekon sudah

dialokasikan dukungan untuk pelaksanaan kebijakan pengendalian pertumbuhan dan pertambahan penduduk

• Melalui dana DAK sudah dialokasikan dukungan peningkatan pelayanan dan cakupan KB melalui IUD Kit dan Implant Kit

• Untuk alat kontrasepsi disediakan bagi masyarakat kelompok Prasejahtera dan Sejahtera I

• Kontribusi APBD dalam mendukung kekurangan alokasi APBN sangat diharapkan

• •

Kemen PP & PA: Isu gender merupakan isu yang bersifat mainstreaming dan

• •

Page 17: NOTULENSI SIDANG KELOMPOK MUSRENBANGNAS TAHUN …download.bappenas.go.id/musrenbangnas2010/risalah/k1/nustra_maluku... · dialokasikan kegiatan untuk 33 ribu orang • Untuk program

No Tanggapan Pemerintah

Daerah Respon Kementerian/

Lembaga Hasil Diskusi

(Klarifikasi Daerah) Kesepakatan

lintas sektor sehingga perlu mendapatkan perhatian pemerintah daerah dalam perencanaan pembangunan di daerah

Kemen PU: • Dukungan untuk

meningkatkan kualitas air minum dan sanitasi sudah dilakukan melalui kegiatan PANSIMAS, DAK Sanitas, dst.

• Dukungan peningkatan kapasitas SDM didaerah dalam peningkatan kualitas sanitasi air bersih untuk masyarakat berpenghasilan rendah dst. di daerah

• Untuk daerah yang belum mengajukan usulan untuk kegiatan air bersih dan sanitasi dapat mengajukan usulan

• •

Kemenkominfo: • Sudah dikembangkan desa

informasi, desa berdering dan desa pintar

• Dukungan pendidikan dan pelatihan SDM (bintek)

• •

Iptek: • Dukungan dan kerjasama

dengan LIPI dalam kajian-kajian dalam rangka

Kemenristek: • Terdapat beberapa kegiatan

yang terkait dengan pengembangan inovasi dan

• •

Page 18: NOTULENSI SIDANG KELOMPOK MUSRENBANGNAS TAHUN …download.bappenas.go.id/musrenbangnas2010/risalah/k1/nustra_maluku... · dialokasikan kegiatan untuk 33 ribu orang • Untuk program

No Tanggapan Pemerintah

Daerah Respon Kementerian/

Lembaga Hasil Diskusi

(Klarifikasi Daerah) Kesepakatan

pengembangan dan penelitian inovasi untuk rumput laut dalam menunjang peningkatan ekonomi lokal

teknologi yang dapat diakses oleh daerah jika daerah memerlukan kegiatan tersebut dapat berkoordinasi lebih lanjut

4. PROVINSI MALUKU UTARA

Pendidikan: • Belum semua usulan

program dan kegiatan dengan pendanaan yang belum diakomodasi dalam Renja KL perlu dukungan karena kebutuhan Maluku Utara sebagai provinsi baru dengan indikator capaian pembangunan yang masih rendah

• Dukungan percepatan kualifikasi, sertifikasi dan kompetensi guru

Kemendiknas: • Renstra 2010-2014 yang

menekankan kepada aspek perluasan layanan diharapkan menjadi acuan dengan beberapa hal yang menjadi kabijakan sbb.:

Buku murah Perbaikan

infrastruktur Kelaanjutan

pelaksanan BOS dengan perluasan sasaran

Percepatan kualifikasi tenaga pendidik

Perpustakaan dan kelengkapan peralatan laboratorium

Mendorong pelaksanaan pendidikan dasar untuk 12 tahun

• Perlu peningkatan sinergi pembiayaan antara pusat dan

• •

Page 19: NOTULENSI SIDANG KELOMPOK MUSRENBANGNAS TAHUN …download.bappenas.go.id/musrenbangnas2010/risalah/k1/nustra_maluku... · dialokasikan kegiatan untuk 33 ribu orang • Untuk program

No Tanggapan Pemerintah

Daerah Respon Kementerian/

Lembaga Hasil Diskusi

(Klarifikasi Daerah) Kesepakatan

daerah • Jumlah ruang kelas SD yang

rusak masih cukup tinggi, untuk itu perlu optimalisasi DAK 2011

• Sudah dialokasikan dana BOMM untuk jenjang SMP dan SMA

• Untuk kualifikasi sudah dialokasikan dibutuhkan penyediaan data teknis

• Untuk sertifikasi diharapkan ada jaminan evaluasi pelaksanaan 201o untuk penetapan sasaran 2011

Kesehatan: • Belum semua usulan

program dan kegiatan dengan pendanaan yang belum diakomodasi dalam Renja KL perlu dukungan karena kebutuhan Maluku Utara sebagai provinsi baru dengan indikator capaian pembangunan yang masih rendah

• Bantuan pembangunan RSU di Sovivie yang menjadi prioritas daerah

• Belum terakomodasi program promosi kesehatan, kesehatan masyarakat, kesehatan perorangan,

Kemenkes: • Perlu dilakukan sinergi untuk

membahas lebih lanjut perbedaan antara usulan UPPD dengan alokasi dalam Renja KL sebelum tanggal 7 Mei 2010 serta dalam forum Rakerkesnas

• Pengembangan RS Pendidikan perlu diikuti dengan ketersediaan SDM pengajar

• Kebijakan Dokter PTT yang bisa langsung diangkat sebagai dokter PNS yang akan diatur dalam Keppres

• Kebijakan untuk pembangunan infrastruktur

• •

Page 20: NOTULENSI SIDANG KELOMPOK MUSRENBANGNAS TAHUN …download.bappenas.go.id/musrenbangnas2010/risalah/k1/nustra_maluku... · dialokasikan kegiatan untuk 33 ribu orang • Untuk program

No Tanggapan Pemerintah

Daerah Respon Kementerian/

Lembaga Hasil Diskusi

(Klarifikasi Daerah) Kesepakatan

kesehatan lingkungan, dan sumberdaya kesehatan belum terakomodasi dalam Renja KL

masih sangat tergantung dalam pembahasan lebih lanjut dengan DPR

• Untuk dukungan infrastruktur dapat melalui skema stimulus infrastruktur untuk bidang pendidikan, kesehatan dan infrastruktur

• Akan dilakukan pemetaan ketersediaan dan kebutuhan tenaga kesehatan

• Usulan pembangunan RS dapat disampaikan

Agama: Kemenag : • Program BOS masih akan

dilanjutkan untuk sekolah agama (MI s.d MA)

• Pembarian beasiswa bagi mahasiswa miskin

• Pemberian sertifikasi bagi dosen perguruan tinggi agama

• Rincian untuk masing-masing provinsi akan dibahas lebih lanjut

• •

Kebudayaan: •

Kemenbudpar: • Sudah didirikan BP3 di

Maluku Utara dalam rangka meningkatkan upaya pelestarian warisan budaya

• •

Pariwisata: • Dukungan pengembangan

destinasi pariwisata di

Kemenbudpar: • Untuk menjadikan kawasan

maluku utara menjadi

• •

Page 21: NOTULENSI SIDANG KELOMPOK MUSRENBANGNAS TAHUN …download.bappenas.go.id/musrenbangnas2010/risalah/k1/nustra_maluku... · dialokasikan kegiatan untuk 33 ribu orang • Untuk program

No Tanggapan Pemerintah

Daerah Respon Kementerian/

Lembaga Hasil Diskusi

(Klarifikasi Daerah) Kesepakatan

Maluku Utara yang bercirikan daerah kepulauan (dukungan penyediaan alat transportasi untuk mendukung akses ke destinasi wisata)

• Usulan untuk Maluku Utara masuk dalam salah satu destinasi unggulan, karena potensi cagar budaya, alam dan bahari yang sangat potensial

• Dukungan untuk event nasional pada tahun 2011, yaitu Guruhaici Festifal sebagai salah satu destinasi wisata

• Dukungan pengembangan sumber daya pariwisata

• Dukungan pengembangan pendidikan pariwisata

destinasi unggulan harus dipenuhi beberapa kriteria akan dilakukan pengkajian untuk maluku utara sebagai destinasi pariwisata

• Dukungan pendidikan dan pengembangan SDM sudah dialokasikan

• Pengembangan pulau Guruhaici akan terus dilakukan melalui bantuan promosi dan pengembangan sarana prasarana

• Sudah dilakukan dukungan penyelenggaraan festival kesenian seperti Begu Gam dst.

Pemuda dan Olahraga: •

Kemenpora: • Dukungan untuk kegiatan

kepemudaan dan keolahragaan sudah dialokasikan

• •

Perpustakaan: •

Perpusnas: • Dukungan melalui Dekon/TP

diberikan untuk pengembangan perpustakaan desa, perkuatan perpustakaan umum daerah, pengembangan e-library,

• •

Page 22: NOTULENSI SIDANG KELOMPOK MUSRENBANGNAS TAHUN …download.bappenas.go.id/musrenbangnas2010/risalah/k1/nustra_maluku... · dialokasikan kegiatan untuk 33 ribu orang • Untuk program

No Tanggapan Pemerintah

Daerah Respon Kementerian/

Lembaga Hasil Diskusi

(Klarifikasi Daerah) Kesepakatan

bantuan perpustakaan mobil keliling

Keluarga Berencana: •

BKKBN: • Melalui dana Dekon sudah

dialokasikan dukungan untuk pelaksanaan kebijakan pengendalian pertumbuhan dan pertambahan penduduk

• Melalui dana DAK sudah dialokasikan dukungan peningkatan pelayanan dan cakupan KB melalui IUD Kit dan Implant Kit

• Untuk alat kontrasepsi disediakan bagi masyarakat kelompok Prasejahtera dan Sejahtera I

• Kontribusi APBD dalam mendukung kekurangan alokasi APBN sangat diharapkan

• •

Kemen PP & PA: Isu gender merupakan isu yang bersifat mainstreaming dan lintas sektor sehingga perlu mendapatkan perhatian pemerintah daerah dalam perencanaan pembangunan di daerah

• •

Kemenkominfo: • Sudah dikembangkan desa

informasi, desa berdering dan desa pintar

• •

Page 23: NOTULENSI SIDANG KELOMPOK MUSRENBANGNAS TAHUN …download.bappenas.go.id/musrenbangnas2010/risalah/k1/nustra_maluku... · dialokasikan kegiatan untuk 33 ribu orang • Untuk program

No Tanggapan Pemerintah

Daerah Respon Kementerian/

Lembaga Hasil Diskusi

(Klarifikasi Daerah) Kesepakatan

• Dukungan pendidikan dan pelatihan SDM (bintek)

Kemen PU: • Dukungan untuk

meningkatkan kualitas air minum dan sanitasi sudah dilakukan melalui kegiatan PANSIMAS, DAK Sanitas, dst.

• Dukungan peningkatan kapasitas SDM didaerah dalam peningkatan kualitas sanitasi air bersih untuk masyarakat berpenghasilan rendah dst. di daerah

• Untuk daerah yang belum mengajukan usulan untuk kegiatan air bersih dan sanitasi dapat mengajukan usulan

• •

Iptek: •

Kemenristek: • Terdapat beberapa kegiatan

yang terkait dengan pengembangan inovasi dan teknologi yang dapat diakses oleh daerah jika daerah memerlukan kegiatan tersebut dapat berkoordinasi lebih lanjut

• •

5. PROVINSI PAPUA Pendidikan:

• Dukungan sarana dan Kemendiknas: • Renstra 2010-2014 yang

• •

Page 24: NOTULENSI SIDANG KELOMPOK MUSRENBANGNAS TAHUN …download.bappenas.go.id/musrenbangnas2010/risalah/k1/nustra_maluku... · dialokasikan kegiatan untuk 33 ribu orang • Untuk program

No Tanggapan Pemerintah

Daerah Respon Kementerian/

Lembaga Hasil Diskusi

(Klarifikasi Daerah) Kesepakatan

prasarana SBI yang sudah dibangun dibeberapa lokasi (Jayapura, Timika dan Merauke)

• Dukungan pelaksanaan program 1000 PhD dengan Univ. Pelita Harapan yang dimulai dari tahun 2010 dalam rangka peningkatan sumberdaya manusia Papua

• Perhatian dan dukungan dalam peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan tinggi di Univ. Cendrawasih

• Dukungan regulasi pembukaan PTS yang sampai dengan saat ini sudah mencapai 60 PTS (over kapasitas untuk jemlah penduduk yang masih rendah)

• Dukungan pengentasan buta aksara

• Dukungan pendanaan program SD kecil dengan pola penitipan anak dan transit school berasrama kondisi geografis yang sulit

• Dukungan pendampingan BOS buku

• Kebijakan guru relawan dari daerah lainnya untuk meningkatkan pemerataan

menekankan kepada aspek perluasan layanan diharapkan menjadi acuan dengan beberapa hal yang menjadi kabijakan sbb.:

Buku murah Perbaikan

infrastruktur Kelaanjutan

pelaksanan BOS dengan perluasan sasaran

Percepatan kualifikasi tenaga pendidik

Perpustakaan dan kelengkapan peralatan laboratorium

Mendorong pelaksanaan pendidikan dasar untuk 12 tahun

• Perlu peningkatan sinergi pembiayaan antara pusat dan daerah

• Diperlukan prakondisi dalam pelaksanaan SBI dengan pola sharing antara APBN dan APBD

• Untuk dukungan beasiswa bagi mahasiswa sudah tersedia dengan sistem kompetisi

Page 25: NOTULENSI SIDANG KELOMPOK MUSRENBANGNAS TAHUN …download.bappenas.go.id/musrenbangnas2010/risalah/k1/nustra_maluku... · dialokasikan kegiatan untuk 33 ribu orang • Untuk program

No Tanggapan Pemerintah

Daerah Respon Kementerian/

Lembaga Hasil Diskusi

(Klarifikasi Daerah) Kesepakatan

ketersediaan tenaga pendidik • Diusulkan UN diparelkan

dengan akreditasi sekolah dengan memisahkan ijasah “: (1) ijasah untuk jalur akademik, (2) ijasah untuk jalur keprofesionalan/kejuruan

• Dukungan penguatan kapasitas daerah dalam menyelesaikan permasalahan indikator pembangunan yang masih rendah

• Univ UNCEN masuk dalam program percepatan fakultas pendidikan

• Dibutuhkan dukungan pengawasan untuk ketersediaan dan pemerataan guru terutama di daerah terpencil

• Untuk kebijakan buku akan dilakukan pencetakan buku murah secara murah

• Untuk kebijakan pembukaan/penutupan PTS sudah ada mekanisme akreditasi dan sertifikas PT

• Untuk buta aksara sudah dialokasikan untuk 10 ribu orang

• Pola sekolah berasrama yang disesuaikan dengan kondisi daerah diharapkan dapat diintervensi oleh pemerintah daerah

Kesehatan: • Tingginya kasus HIV/AIDS

dukungan pembiayaan penanggulangan kasus HIV/AIDS, tidak hanya dalam kegiatan sosialisasi tetapi juga dalam hal tindakan pencegahan dst.

• Dukungan penyediaan peralatan kesehatan untuk

Kemenkes: • Perlu dilakukan sinergi untuk

membahas lebih lanjut perbedaan antara usulan UPPD dengan alokasi dalam Renja KL sebelum tanggal 7 Mei 2010 serta dalam forum Rakerkesnas

• Pengembangan RS Pendidikan perlu diikuti

• •

Page 26: NOTULENSI SIDANG KELOMPOK MUSRENBANGNAS TAHUN …download.bappenas.go.id/musrenbangnas2010/risalah/k1/nustra_maluku... · dialokasikan kegiatan untuk 33 ribu orang • Untuk program

No Tanggapan Pemerintah

Daerah Respon Kementerian/

Lembaga Hasil Diskusi

(Klarifikasi Daerah) Kesepakatan

RS di kab baru • 40% daerah di Papua masih

belum tersedia unit pelayanan kesehatan (puskesmas)

• Perluasan wilayah puskesmas yang mendapatkan piloting BOK tahun 2010

• Keberlanjutan kebijakan dokter PTT yang diikuti dengan kebijakan pengangkatan sebagai PNS di daerah tsb

• Dukungan persediaan obat mengingat kemuncaulan berbagai kasus penyakit

dengan ketersediaan SDM pengajar

• Kebijakan Dokter PTT yang bisa langsung diangkat sebagai dokter PNS yang akan diatur dalam Keppres

• Kebijakan untuk pembangunan infrastruktur masih sangat tergantung dalam pembahasan lebih lanjut dengan DPR

• Untuk dukungan infrastruktur dapat melalui skema stimulus infrastruktur untuk bidang pendidikan, kesehatan dan infrastruktur

• Akan dilakukan pemetaan ketersediaan dan kebutuhan tenaga kesehatan

• Usulan pembangunan RS dapat disampaikan

• Alokasi BOK tidak hanya terbatas untuk puskesmas yang menjadi piloting tahun 2010, namun dipastikan tahun 2011 seluruh puskesmas akan mendapatkan BOK

• Kebijakan buffer stock obat pengadaannya dapat dilakukan setiap 3 bulan sehingga tidak harus sekaligus (1 kali) dalam satu

Page 27: NOTULENSI SIDANG KELOMPOK MUSRENBANGNAS TAHUN …download.bappenas.go.id/musrenbangnas2010/risalah/k1/nustra_maluku... · dialokasikan kegiatan untuk 33 ribu orang • Untuk program

No Tanggapan Pemerintah

Daerah Respon Kementerian/

Lembaga Hasil Diskusi

(Klarifikasi Daerah) Kesepakatan

tahun Agama:

Dukungan pembinaan kerukunan umat beragama

Kemenag: •

• •

Kebudayaan: • Dukungan pelestarian dan

pengembangan keragaman dan kekayaan budaya

Kemenbudpar: • Sudah dialokasikan

dukungan untuk pengembangan dan pelestarian keragaman dan kekayaan budaya

• •

Pariwisata: • Dukungan pengembangan

destinasi wisata di Gunung Cartenz yang memiliki kekayaan dan potensi alam (hayati) yang sangat besar pembangunan homestay, dst.

• Dukungan promosi teluk cendrawasih sebagai destinasi wisata

• Dekungan pengembangan Kawasan Membramo sebagai destinasi wisata

Kemenbudpar: • Sudah dialokasikan

dukungan untuk pengembangan destinasi dan promosi pariwisata

• •

Pemuda dan Olahraga: • Dukungan penyediaan sarana

prasarana olahraga • Dukungan peningkatan

kualitas pelatih dan wasit

Kemenpora: • Dukungan untuk kegiatan

kepemudaan dan keolahragaan sudah dialokasikan

• Untuk peningkatan kualitas pelatih dan wasit sudah dialokasikan

• •

Pemberdayaan Perempuan: • Peningkatan pemahaman

Kemen PP & PA: • Isu gender merupakan isu

• •

Page 28: NOTULENSI SIDANG KELOMPOK MUSRENBANGNAS TAHUN …download.bappenas.go.id/musrenbangnas2010/risalah/k1/nustra_maluku... · dialokasikan kegiatan untuk 33 ribu orang • Untuk program

No Tanggapan Pemerintah

Daerah Respon Kementerian/

Lembaga Hasil Diskusi

(Klarifikasi Daerah) Kesepakatan

kesetaraan gender dengan mendukung pengembangan grad desain kebijakan gender mainstreaming di papaua

yang bersifat mainstreaming dan lintas sektor sehingga perlu mendapatkan perhatian pemerintah daerah dalam perencanaan pembangunan di daerah

Perpustakaan: •

Perpusnas: • Dukungan melalui Dekon/TP

diberikan untuk pengembangan perpustakaan desa, perkuatan perpustakaan umum daerah, pengembangan e-library, bantuan perpustakaan mobil keliling

• •

Pelayanan KB: •

BKKBN: • Melalui dana Dekon sudah

dialokasikan dukungan untuk pelaksanaan kebijakan pengendalian pertumbuhan dan pertambahan penduduk

• Melalui dana DAK sudah dialokasikan dukungan peningkatan pelayanan dan cakupan KB melalui IUD Kit dan Implant Kit

• Untuk alat kontrasepsi disediakan bagi masyarakat kelompok Prasejahtera dan Sejahtera I

• Kontribusi APBD dalam mendukung kekurangan alokasi APBN sangat

• •

Page 29: NOTULENSI SIDANG KELOMPOK MUSRENBANGNAS TAHUN …download.bappenas.go.id/musrenbangnas2010/risalah/k1/nustra_maluku... · dialokasikan kegiatan untuk 33 ribu orang • Untuk program

No Tanggapan Pemerintah

Daerah Respon Kementerian/

Lembaga Hasil Diskusi

(Klarifikasi Daerah) Kesepakatan

diharapkan Kemen PU:

• Dukungan untuk meningkatkan kualitas air minum dan sanitasi sudah dilakukan melalui kegiatan PANSIMAS, DAK Sanitas, dst.

• Dukungan peningkatan kapasitas SDM didaerah dalam peningkatan kualitas sanitasi air bersih untuk masyarakat berpenghasilan rendah dst. di daerah

• Untuk daerah yang belum mengajukan usulan untuk kegiatan air bersih dan sanitasi dapat mengajukan usulan

• •

• Untuk memperluas jangkauan layanan pendidikan melalui pendidikan jarak jauh, diharapkan adanya dukungan akses teknologi informasi dan komunikasi

Kemenkominfo: • Sudah dikembangkan desa

informasi, desa berdering dan desa pintar

• Dukungan pendidikan dan pelatihan SDM (bintek)

• Untuk penyediaan jaringan sudah dilakukan penggelaran jaringan optik untuk wilayah Indonesia timur

• •

Iptek: • Mendukung penguasaan dan

pemahaman inovasi dan iptek

Kemenristek: • Terdapat beberapa kegiatan

yang terkait dengan pengembangan kretifitas

• •

Page 30: NOTULENSI SIDANG KELOMPOK MUSRENBANGNAS TAHUN …download.bappenas.go.id/musrenbangnas2010/risalah/k1/nustra_maluku... · dialokasikan kegiatan untuk 33 ribu orang • Untuk program

No Tanggapan Pemerintah

Daerah Respon Kementerian/

Lembaga Hasil Diskusi

(Klarifikasi Daerah) Kesepakatan

inovasi dan teknologi yang dapat diakses oleh daerah jika daerah memerlukan kegiatan tersebut dapat berkoordinasi lebih lanjut

6. PROVINSI PAPUA BARAT

Pendidikan: • Belum semua usulan

program dan kegiatan dengan pendanaan yang belum diakomodasi dalam Renja KL

• Dukungan penyelenggaraan SBI di Sorong dalam penyediaan guru yang berkualitas, kurikulum, dst.

• Perhatian pembiayaan untuk PTN

Kemendiknas: • Renstra 2010-2014 yang

menekankan kepada aspek perluasan layanan diharapkan menjadi acuan dengan beberapa hal yang menjadi kabijakan sbb.:

Buku murah Perbaikan

infrastruktur Kelaanjutan

pelaksanan BOS dengan perluasan sasaran

Percepatan kualifikasi tenaga pendidik

Perpustakaan dan kelengkapan peralatan laboratorium

Mendorong pelaksanaan pendidikan dasar untuk 12 tahun

• Perlu peningkatan sinergi pembiayaan antara pusat dan

• •

Page 31: NOTULENSI SIDANG KELOMPOK MUSRENBANGNAS TAHUN …download.bappenas.go.id/musrenbangnas2010/risalah/k1/nustra_maluku... · dialokasikan kegiatan untuk 33 ribu orang • Untuk program

No Tanggapan Pemerintah

Daerah Respon Kementerian/

Lembaga Hasil Diskusi

(Klarifikasi Daerah) Kesepakatan

daerah • Diperlukan prakondisi dalam

pelaksanaan SBI dengan pola sharing antara APBN dan APBD

• Mendukung peningkatan peran PTS dalam meningkatkan angka partisipasi pendidikan tinggi

• Dukungan untuk PTS bersifat blockgrant dan dikompetisikan

• Diharapkan dukungan pengawasan daerah untuk distribusi guru di kab baru

Kesehatan: • Belum semua usulan

program dan kegiatan dengan pendanaan yang belum diakomodasi dalam Renja KL

• Dukungan pembanguna RS di Kab Sorong Selatan, Kab Raja Ampat, Kab ...., Kab.....

• Dukungan pembangunan RS Provinsi sebagai RS Rujukan dan RS pendidikan pada tahun 2011, 2012, dan 2013

• Dukungan penyelesaian pembangunan RS Kab Sorong yang sudah mencapai 70%

• Dukungan penyediaan

Kemenkes: • Perlu dilakukan sinergi untuk

membahas lebih lanjut perbedaan antara usulan UPPD dengan alokasi dalam Renja KL sebelum tanggal 7 Mei 2010 serta dalam forum Rakerkesnas

• Pengembangan RS Pendidikan perlu diikuti dengan ketersediaan SDM pengajar

• Kebijakan Dokter PTT yang bisa langsung diangkat sebagai dokter PNS yang akan diatur dalam Keppres

• Kebijakan untuk pembangunan infrastruktur

• •

Page 32: NOTULENSI SIDANG KELOMPOK MUSRENBANGNAS TAHUN …download.bappenas.go.id/musrenbangnas2010/risalah/k1/nustra_maluku... · dialokasikan kegiatan untuk 33 ribu orang • Untuk program

No Tanggapan Pemerintah

Daerah Respon Kementerian/

Lembaga Hasil Diskusi

(Klarifikasi Daerah) Kesepakatan

peralatan kesehatan • Peningkatan status

puskesmas airmalu untuk meningkatkan palayanan kesehatan

masih sangat tergantung dalam pembahasan lebih lanjut dengan DPR

• Untuk dukungan infrastruktur dapat melalui skema stimulus infrastruktur untuk bidang pendidikan, kesehatan dan infrastruktur

• Akan dilakukan pemetaan ketersediaan dan kebutuhan tenaga kesehatan

• Usulan pembangunan RS dapat disampaikan

• Usulan pembangunan RS akan diusahakan melalui mekanisme DAK dan TP

• Papua Barat mendapatkan DAK 2011 RP. 21 Milyar untuk pembanguna RS

Kebudayaan:

• Kemenbudpar: • Sudah dialokasikan

dukungan untuk pengembangan dan pelestarian keragaman dan kekayaan budaya

• •

Pariwisata: •

Kemenbudpar: • Sudah dialokasikan

dukungan untuk pengembangan destinasi dan promosi pariwisata

• •

Pemuda dan Olahraga: • Dukungan pembangunan

Kemenpora: • Dukungan untuk kegiatan

• •

Page 33: NOTULENSI SIDANG KELOMPOK MUSRENBANGNAS TAHUN …download.bappenas.go.id/musrenbangnas2010/risalah/k1/nustra_maluku... · dialokasikan kegiatan untuk 33 ribu orang • Untuk program

No Tanggapan Pemerintah

Daerah Respon Kementerian/

Lembaga Hasil Diskusi

(Klarifikasi Daerah) Kesepakatan

sarana prasarana olahraga pihak pemerintah daerah sudah menyiapkan tanah

• Dukungan untuk kegiatan fasilitasi Pramuka dan KNPI serta ormas lainnya

kepemudaan dan keolahragaan sudah dialokasikan

Pemberdayaan Perempuan: •

Kemen PP & PA: • Isu gender merupakan isu

yang bersifat mainstreaming dan lintas sektor sehingga perlu mendapatkan perhatian pemerintah daerah dalam perencanaan pembangunan di daerah

• •

Perpustakaan Perpusnas: • Dukungan melalui Dekon/TP

diberikan untuk pengembangan perpustakaan desa, perkuatan perpustakaan umum daerah, pengembangan e-library, bantuan perpustakaan mobil keliling

• •

Keluarga Berencana BKKBN: • Melalui dana Dekon sudah

dialokasikan dukungan untuk pelaksanaan kebijakan pengendalian pertumbuhan dan pertambahan penduduk

• Melalui dana DAK sudah dialokasikan dukungan peningkatan pelayanan dan cakupan KB melalui IUD Kit

• •

Page 34: NOTULENSI SIDANG KELOMPOK MUSRENBANGNAS TAHUN …download.bappenas.go.id/musrenbangnas2010/risalah/k1/nustra_maluku... · dialokasikan kegiatan untuk 33 ribu orang • Untuk program

No Tanggapan Pemerintah

Daerah Respon Kementerian/

Lembaga Hasil Diskusi

(Klarifikasi Daerah) Kesepakatan

dan Implant Kit • Untuk alat kontrasepsi

disediakan bagi masyarakat kelompok Prasejahtera dan Sejahtera I

Kontribusi APBD dalam mendukung kekurangan alokasi APBN sangat diharapkan

Kemen PU: • Dukungan untuk

meningkatkan kualitas air minum dan sanitasi sudah dilakukan melalui kegiatan PANSIMAS, DAK Sanitas, dst.

• Dukungan peningkatan kapasitas SDM didaerah dalam peningkatan kualitas sanitasi air bersih untuk masyarakat berpenghasilan rendah dst. di daerah

• Untuk daerah yang belum mengajukan usulan untuk kegiatan air bersih dan sanitasi dapat mengajukan usulan

• •

Kemenkominfo: • Sudah dikembangkan desa

informasi, desa berdering dan desa pintar

• Dukungan pendidikan dan pelatihan SDM (bintek)

• •

Iptek: Kemenristek: • •

Page 35: NOTULENSI SIDANG KELOMPOK MUSRENBANGNAS TAHUN …download.bappenas.go.id/musrenbangnas2010/risalah/k1/nustra_maluku... · dialokasikan kegiatan untuk 33 ribu orang • Untuk program

No Tanggapan Pemerintah

Daerah Respon Kementerian/

Lembaga Hasil Diskusi

(Klarifikasi Daerah) Kesepakatan

• • Terdapat beberapa kegiatan yang terkait dengan pengembangan kreatifitas inovasi dan teknologi yang dapat diakses oleh daerah jika daerah memerlukan kegiatan tersebut dapat berkoordinasi lebih lanjut

Page 36: NOTULENSI SIDANG KELOMPOK MUSRENBANGNAS TAHUN …download.bappenas.go.id/musrenbangnas2010/risalah/k1/nustra_maluku... · dialokasikan kegiatan untuk 33 ribu orang • Untuk program

NOTULENSI SIDANG KELOMPOK MUSRENBANGNAS TAHUN 2010 DALAM RANGKA PENYUSUNAN RKP 2011  Kelompok Prioritas   : I (Pendidikan, Kesehatan, Kebudayaan, Kreativitas dan Inovasi teknologi, dan Prioritas Lainnya dalam bidang Kesra) Wilayah     : Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua Hari/ Tanggal     : Sabtu / 1 Mei 2010 Sesi pada jam      : 09.00 – 12.00  

No. Tanggapan Pemerintah Daerah 

Respon Kementerian/Lembaga 

Hasil Diskusi (Klarifikasi Daerah) 

Kesepakatan 

0.  UMUM  KEMENDIKNAS  KEMENAG 

• Adanya  beasiswa  untuk  siswa muslim 

• Adanya beasiswa untuk mahasiswa miskin 

• Program  percepatan  sertifikasi dosen 

• Program peningkatan kualitas guru agama  

KEMENKES 

• Solusi mengenai  tenaga  kesehatan adalah  bagaimana  bisa mengangkat  dokter  untuk ditempatkan pada DTPK selama 2‐5 tahun,  dikaitkan  dengan  beasiswa yang telah diperoleh 

• Insentif  juga  tetap  akan  diberikan untuk  mengatasi  permasalahan tenaga kesehatan 

• Untuk pembangunan  infrastruktur, ada faktor politis yang sangat tinggi di dalamnya 

• Akan  ada  stimulus  infrastruktur, 

   

Page 37: NOTULENSI SIDANG KELOMPOK MUSRENBANGNAS TAHUN …download.bappenas.go.id/musrenbangnas2010/risalah/k1/nustra_maluku... · dialokasikan kegiatan untuk 33 ribu orang • Untuk program

No. Tanggapan Pemerintah Daerah 

Respon Kementerian/Lembaga 

Hasil Diskusi (Klarifikasi Daerah) 

Kesepakatan 

yaitu untuk pendidikan, kesehatan, dan PU 

• Untuk  tahun  depan,  semua puskesmas akan mendapatkan 100 juta 

• Terkait  dengan  BOK,  dinkes kab/kota  harus  mempunyai kegiatan yang terinci 

• Tahun  ini akan diadakan pemetaan tenaga kesehatan nasional 

• Dasar  pembangunan  kesehatan adalah IPKM 

• BOK  lebih  difokuskan  pada program promotif‐preventif  

KEMENBUDPAR 

•   KEMENRISTEK 

• Sedang  diujicoba  energi  dengan arus laut  NTB 

• Penerapan  bio  diesel  juga  telah dilakukan   NTT 

• Pembangunan  riset  kelautan   Maluku 

• Penguatan  sistem  inovasi  nasional melalui  penguatan  sistem  inovasi daerah  dengan  pemberdayaan masyarakat yang produktif 

 KEMENTERIAN PU 

• Dana  sanitasi  pemerintah  pusat sebesar 5 kali lipat 

• Permasalahan  adalah  pada  SDM 

Page 38: NOTULENSI SIDANG KELOMPOK MUSRENBANGNAS TAHUN …download.bappenas.go.id/musrenbangnas2010/risalah/k1/nustra_maluku... · dialokasikan kegiatan untuk 33 ribu orang • Untuk program

No. Tanggapan Pemerintah Daerah 

Respon Kementerian/Lembaga 

Hasil Diskusi (Klarifikasi Daerah) 

Kesepakatan 

sanitasi,  perlunya  penguatan kapasitas SDM 

• Khusus  untuk  air minum,  bantuan pusat difokuskan pada masyarakat perpengahasilan rendah 

• Untuk  PDAM  disiapkan  program bank deng bunga rendah 

• Belum  ada  usulan  dari  NTB  dan Papua mengenai air bersih 

• Khusus untuk perpipaan, perpipaan di  Mataram  dan  Jayapura  untuk diselesaikan,  Ambon membutuhkan,  tetapi  belum  ada usulan 

• Adanya  dorongan  dari  Bappenas untuk dari pusat turun ke daerah 

 KEMENPORA 

• Kegiatan  yang  dikelola  adalah kepemudaan  dan  pembinaan olahraga 

• Pembangunan  fisik  berasal  dari pusat 

 PERPUSNAS 

• Dana  dekon  perpustakaan  sudah dapat menjangkau seluruh provinsi 

 BKKBN 

• Revitalisasi  KB  juga  merupakan urusan daerah 

• Dengan  fungsi  baru,  diharapkan akan  lebih  berperan  banyak, terutama dalam hal kajian   NTB 

Page 39: NOTULENSI SIDANG KELOMPOK MUSRENBANGNAS TAHUN …download.bappenas.go.id/musrenbangnas2010/risalah/k1/nustra_maluku... · dialokasikan kegiatan untuk 33 ribu orang • Untuk program

No. Tanggapan Pemerintah Daerah 

Respon Kementerian/Lembaga 

Hasil Diskusi (Klarifikasi Daerah) 

Kesepakatan 

• Menghimbau  untuk  dapat mengkoordinasikan dengan BKKBN dan  kab/kota  agar  IUD  kit  tidak direvisi 

• Adanya pengadaan alat kontrasepsi gratis bagi keluarga sejahtera 1 dan pra sejahtera 1 

• Peningkatan kompetensi PLKB 

• Pendanaan  bersumber  dari  APBN dan DAU  

KEMENTERIAN PP 

• Semakin  diperkuat  program pengarusutamaan gender di semua program dan kegiatan sektor 

 KEMENKOMINFO 

• Akan  ada program desa  informasi, termasuk  di  Indonesia  Bagian Timur,  yang  dilengkapi  dengan internet 

• Program lain adalah desa berdering (telepon) dan desa pintar 

 Bappenas 

 

1.  Provinsi Nusa Tenggara Barat       

  UMUM 

• Bagaimana  cara  mengurangi disparitas dalam kualitas SDM 

    

   

  PENDIDIKAN 

• Mengenai  persoalan  buta  aksara, keadaan di  lapangan masih di atas 

KEMENDIKNAS 

• Telah  disediakan  33  ribu  untuk diberantas buta aksaranya 

• Telah  dilakukan  sensus  door  to door  buta  aksara,  hasilnya  data lebih besar dari BPS 

 

Page 40: NOTULENSI SIDANG KELOMPOK MUSRENBANGNAS TAHUN …download.bappenas.go.id/musrenbangnas2010/risalah/k1/nustra_maluku... · dialokasikan kegiatan untuk 33 ribu orang • Untuk program

No. Tanggapan Pemerintah Daerah 

Respon Kementerian/Lembaga 

Hasil Diskusi (Klarifikasi Daerah) 

Kesepakatan 

10 persen (12 persen) 

• Hal tersebut benkontradiksi dengan anggaran  yang  dialokasikan  pada tahun  2010,  pada  tahun  2011 diharapkan sebesar 125 M 

• Terkait dengan pendidikan  layanan TK,  SMP,  dan  SMA,  maka diperlukan  alokasi  anggaran tambahan, sebesar 110 M 

• Saat  ini APBD provinsi sebesar 100 M  untuk  pendidikan  TK,  SMP,  dan SMA 

• Angka  DO  di  SMA  dicoba  untuk diatasi dengan pemberian beasiswa 

• Salah  satu  inovasi  adalah memberikan  bantuan  untuk mengikuti  tes  masuk  perguruan tinggi bagi  lulusan SMA/MA, untuk mengurangi  tingkat  DO  pada jenjang SMA 

• Inovasi  lain  adalah  dengan melakukan  kontrak  kinerja  dengan kepala  sekolah  SMA,  disertai dengan  target  yang  harus  dicapai disesuaikan  dengan  bantuan  yang diberikan  

• Program  TK/SD  telah  dialokasikan anggaran 

• Program beasiswa miskin untuk  SD telah dipusatkan 

• Diperlukan evaluasi mengenai siapa yang  selanjutnya  layak  menerima beasiswa miskin 

• Sudah  dialokasikan  dana  untuk beasiswa  miskin  untuk  SMP  dan SMA 

• Mengenai  bantuan  untuk  tes  ke univ.,  ada  program  didik  miskin, tetapi ada kompetisi di dalamnya 

• Pencocokan target dan sasaran  

  KESEHATAN 

• Salah  satu  persoalan  adalah  angka kematian ibu, bayi, dan balita 

• Inovasi  yang  dilakukan  adalah menggratiskan  biaya  persalinan  di RS  kelas  III,  disiapkan  pula  dana transport  bagi  keluarga  miskin, diperlukan  alokasi  anggaran tambahan 

KEMENKES 

• Anjuran  untuk  menyebut  bahwa biaya  melahirkan  ditanggung pemerintah 

   

Page 41: NOTULENSI SIDANG KELOMPOK MUSRENBANGNAS TAHUN …download.bappenas.go.id/musrenbangnas2010/risalah/k1/nustra_maluku... · dialokasikan kegiatan untuk 33 ribu orang • Untuk program

No. Tanggapan Pemerintah Daerah 

Respon Kementerian/Lembaga 

Hasil Diskusi (Klarifikasi Daerah) 

Kesepakatan 

• Terkait  dengan  fasilitas  sanitasi dasar,  diperlukan  alokasi  anggaran tambahan, karena hal tersebut juga ikut mendorong angka kematian ibu dan bayi 

• Diharapkan ada tambahan anggaran untuk hal yang bersifat kuratif 

  KEBUDAYAAN &  PARIWISATA 

• Usulan  mengenai  revitalisasi museum dan taman budaya 

• Usulan  penambahan  alokasi anggaran untuk promosi pariwisata “Visit Lombok dan Sumbawa 2011” 

  

KEMENBUDPAR 

• Akan  dibicarakanl  ebih  lanjut dengan  Kemenristek  mengenai museum sains dan teknologi 

• Telah  dianggarkan  dana  untuk revitalisasi museum 

• Dana  promosi  dianggarkan  sebesar 1,8 M 

   

  IPTEK 

• Terkait  dengan  Desa  Mandiri Energi,  diperlukan  fasilitas tambahan, sehingga cakupan  listrik diharapkan pada 2011 mencapai 80 persen (saat ini 60 persen) 

KEMENRISTEK     

  SOSIAL 

• Terkait  dengan  Program  Keluarga Harapan,  justru  berkontradiksi dengan  Program  KB,  diperlukan persyaratan  tambahan  untuk mengikuti KB  

KEMENSOS     

2.  Provinsi Nusa Tenggara Timur       

  UMUM 

• Posisi  saat  ini  memang  belum mampu mengejar ketinggalan 

• Tetapi diharapkan  ada perubahan karena  adanya  komitmen pembangunan di daerah 

• Terkait  dengan  matriks 

     

Page 42: NOTULENSI SIDANG KELOMPOK MUSRENBANGNAS TAHUN …download.bappenas.go.id/musrenbangnas2010/risalah/k1/nustra_maluku... · dialokasikan kegiatan untuk 33 ribu orang • Untuk program

No. Tanggapan Pemerintah Daerah 

Respon Kementerian/Lembaga 

Hasil Diskusi (Klarifikasi Daerah) 

Kesepakatan 

penyandingan,  ada  36  kegiatan yang  diusulkan,  tetapi  hanya sedikit kegiatan yang masuk dalam form aplikasi 

  PENDIDIKAN 

• Ada  program  beasiswa  khusus bagi siswa berprestasi  

• Ada usulan 30‐40 usulan kegiatan, yang  diakomodir  sudah  agak lumayan 

• Terkait  dengan  persoalan  tenaga kesehatan,  usulan  agar mendapatkan  sekolah/universitas mendapatkan  fasilitas  yang memadai (FK Univ. Nusa Cendana) 

•   

KEMENDIKNAS 

• Terkait  dengan  FK  Univ.  Nusa Cendana,  pada  tahun  2011  sudah disiapkan,  tetapi  terkendala  faktor politis (DPR) 

• Perlu  verifikasi  ulang  mengenai usulan dan sasaran  

   

  KESEHATAN 

• Karena  jika  mengharapkan  nakes dari  luar daerah, cenderung kurang loyal 

• Telah dirancang pendekatan khusus dengan  revolusi  IKK,  diharapkan adanya dukungan anggaran 

• Dana APBD Provinsi  tersedot untuk pembangunan  RS  Daerah,  ada usulan  untuk  menyerahkan  RS tersebut sebagai RS vertikal pusat 

• Perencanaan  kesehatan  dilakukan sebaiknya  secara  holistik  dan terintegrasi, diharapkan ada kajian‐kajian  khusus untuk daerah  seperti NTT  terutama  terkait  dengan bidang  pendidikan,  kesehatan, ekonomi, dll 

KEMENKES 

• Kebijakan  untuk  penyerahan  RSUD ke pusat sementara belum ada lagi 

• Jamkesmas  sebaiknya  75  persen ditanggung pusat 

• Perkiraan  dana  BOK  yang  “aman” adalah 30‐50 juta 

 

Page 43: NOTULENSI SIDANG KELOMPOK MUSRENBANGNAS TAHUN …download.bappenas.go.id/musrenbangnas2010/risalah/k1/nustra_maluku... · dialokasikan kegiatan untuk 33 ribu orang • Untuk program

No. Tanggapan Pemerintah Daerah 

Respon Kementerian/Lembaga 

Hasil Diskusi (Klarifikasi Daerah) 

Kesepakatan 

• Pada  tahun  2011,  diharapkan pembangunan kesehatan mengikuti pola nasional (contoh: Jamkesmas) 

• Kurangnya  fasilitas/sarana  layanan kesehatan  dasar,  seperti puskesmas,  posyandu,  dan jaringannya 

  KEBUDAYAAN &  PARIWISATA 

• Adanya  dukungan  agar  P.Komodo menjadi salah satu keajaiban dunia 

• Apresiasi  terhadap  pembangunan pariwisata dengan pendekatan desa  

KEMENBUDPAR 

• Mendukung  penuh  P.  Komodo sebagai salah satu keajaiban dunia 

• Dalam  3  tahun  terakhir,  ada program  desa  wisata,  ada  alokasi PNPM Mandiri Pariwisata sebanyak 16 desa   

   

  PERPUSTAKAAN 

•  

PERPUSNAS 

•  

   

  KB 

• Perlunya  informasi  mengenai program  KB  sehingga  nantinya dapat terintegrasi 

     

  INOVASI & TEKNOLOGI 

• Perlunya  kegiatan  kajian‐kajian  di NTT, seperti yang dilakukan dahulu 

• Adanya  dukungan  inovasi‐inovasi baru  untuk  mempercepat pembangunan  di  NTT  (teknologi tepat guna) 

 

KEMENRISTEK  LIPI  BPPT 

   

3.  Provinsi Maluku Utara       

  UMUM 

• Diperlukan  anggaran  tambahan untuk bidang SDM dan Kebudayaan 

• Dana  APBD  tersedot  untuk 

     

Page 44: NOTULENSI SIDANG KELOMPOK MUSRENBANGNAS TAHUN …download.bappenas.go.id/musrenbangnas2010/risalah/k1/nustra_maluku... · dialokasikan kegiatan untuk 33 ribu orang • Untuk program

No. Tanggapan Pemerintah Daerah 

Respon Kementerian/Lembaga 

Hasil Diskusi (Klarifikasi Daerah) 

Kesepakatan 

perpindahan ibukota provinsi 

• Diperlukan  prioritas  untuk  DTPK, untuk mengurangi disparitas 

  PENDIDIKAN 

• Dari  14  kegiatan,  yang  diterima hanya 5 kegiatan 

• Terkait  dengan  kualifikasi, sertifikasi,  dan  akreditasi  guru, diperlukan  alokasi  anggaran tambahan 

KEMENDIKNAS 

• Prioritas  yang  diamankan  adalah BOS dan BOMM 

• Diperlukan  persiapan  data  teknis untuk peningkatan kualifikasi baru 

• Diperlukan rehabilitasi bangunan SD 

   

  KESEHATAN 

• Dari  62  kegiatan,  yang  diakomodir hanya 3 kegiatan 

• Diperlukan  bantuan  untuk pembangunan RS di ibukota baru 

• Tidak  alokasi  anggaran  untuk promosi,  upaya  kesmas,  obat,  SD kesehatan, dll  

KEMENKES 

•   

   

  KEBUDAYAAN &  PARIWISATA 

• Ada  beberapa  kegiatan  yang  tidak dialokasikan anggaran 

• Potensi  pariwisata  adalah kepulauan 

• Diperlukan  sarana  transportasi untuk  mencapai  tempat  wisata, seperti kapal cepat 

• Tidak  masuknya  dalam  daftar destinasi  wisata  unggulan,  terkait dengan  keunggulan  budaya  dan tempat wisata 

• Ada  rencana  even  nasional mengenai  peresmian  Kepulauan Kurauici, diperlukan dukungan dana promosi wisata 

KEMENBUDPAR 

• Alokasi dana sebesar 3,1 M 

• Ada  kriteria  khusus  mengenai destinasi  unggulan  wisata,  seperti aksebilitas,  sarana  dan  prasarana, dll 

• Destinasi  wisata  unggulan  bisa dilihat kembali 

• Tahun  2011  akan  dilakukan workshop 

• Tahun  2011  dialokasikan  anggaran untuk  SDM  aparatur  sebanyak  30‐40 orang 

• Sudah  banyak  hal  yang  sudah dilakukan untuk Kepulauan Kurauici 

   

Page 45: NOTULENSI SIDANG KELOMPOK MUSRENBANGNAS TAHUN …download.bappenas.go.id/musrenbangnas2010/risalah/k1/nustra_maluku... · dialokasikan kegiatan untuk 33 ribu orang • Untuk program

No. Tanggapan Pemerintah Daerah 

Respon Kementerian/Lembaga 

Hasil Diskusi (Klarifikasi Daerah) 

Kesepakatan 

• Diperlukan  dukungan  anggaran untuk SDM pariwisata 

• Diperlukan  anggaran  untuk pendidikan pariwisata 

 

• Adanya  dukungan  terhadap  even tahunan masyarakat 

  PEMUDA & OLAHRAGA 

•  

KEMENPORA 

•    

   

4.  Provinsi Maluku       

  UMUM 

• Terkait dengan permasalahan  form persandingan 

     

  PENDIDIKAN 

• Ada  program  wajar  12  tahun, dengan  tujuan  untuk mempertahankan IPM 

• Diperlukan  dukungan  terhadap  FK di Univ. Pattimura 

KEMENDIKNAS 

• Dukungan  terhadap  program  wajar 12 tahun 

• Perlu  diperkuat  layanan  untuk BOMM,  perlu  disinergikan  dengan APBD 

• Perlunya  rehabilitasi  bangunan  SD, jangan  sampai  kontradiktif  dengan program wajar 12 tahun 

•  

   

  KESEHATAN 

• Terkait  dengan  pelayanan  sailing medical  service  (sms),  diperlukan alokasi anggaran tambahan 

• Selain  diberikan  jamkesmas,  juga diberikan jamkesda bagi masyarakat miskin,  ada  permasalahan transportasi di dalamnya 

• Tenaga  kesehatan  PTT  cenderung kurang  loyal,  sehingga  diperlukan dukungan  terhadap  FK  Univ. 

KEMENKES 

• Adanya  kebijakan  baru  untuk peningkatan  kapasitas  dan  kualitas puskesmas  di  daerah  perbatasan kepulauan 

   

Page 46: NOTULENSI SIDANG KELOMPOK MUSRENBANGNAS TAHUN …download.bappenas.go.id/musrenbangnas2010/risalah/k1/nustra_maluku... · dialokasikan kegiatan untuk 33 ribu orang • Untuk program

No. Tanggapan Pemerintah Daerah 

Respon Kementerian/Lembaga 

Hasil Diskusi (Klarifikasi Daerah) 

Kesepakatan 

Pattimura 

  KEBUDAYAAN &  PARIWISATA 

• Diperlukan  dukungan  terhadap program  Sail  Banda  untuk memasukkan  Banda  sebagai  salah satu destinasi wisata nasional 

•   

KEMENBUDPAR 

• Dukungan  dana  untuk  Banda sebesar 3 M 

• Untuk  Sail  Banda  ada  dukungan promosi 

   

  PEMUDA & OLAHRAGA 

• Terkait  urusan  dengan  KONI, adanya  sharing  pembiayaan  antara pusat‐daerah 

• Anggaran  hanya  untuk  pemuda, tetapi  bidang  olahraga dikesampingkan 

KEMENPORA 

• Maluku, untuk pemuda sebesar 2,9 M, olahraga sebesar 5 M 

• Adanya  even  yang  dibiayai (kejuaraan) 

• Telah  dibangun  synthetic  track, tetapi  belum  ada  kesepakatan dengan gubernur 

• Pembinaan  di  KONI  terkait  dengan program  olahraga  prestasi, sedangkan  level  daerah  khusus untuk level pembibitan 

  

   

  KB   

BKKBN 

•  

   

  SOSIAL 

•  

KEMENSOS 

•    

   

  INFRASTRUKTUR   

KEMENTERIAN PU 

•  

   

  INOVASI & TEKNOLOGI 

• Adanya  kerjasama  pemprov‐LIPI 

KEMENRISTEK  

   

Page 47: NOTULENSI SIDANG KELOMPOK MUSRENBANGNAS TAHUN …download.bappenas.go.id/musrenbangnas2010/risalah/k1/nustra_maluku... · dialokasikan kegiatan untuk 33 ribu orang • Untuk program

No. Tanggapan Pemerintah Daerah 

Respon Kementerian/Lembaga 

Hasil Diskusi (Klarifikasi Daerah) 

Kesepakatan 

tentang penelitian maritim  Maluku, sebagai  upaya  untuk  menambah nilai  tambah  komoditi  laut, diperlukan  adanya  inovasi tambahan 

LIPI  BPPT 

  PERPUSTAKAAN 

• Diharapkan  bantuan  perpustakaan kapal  untuk  menjangkau  pulau‐pulau terpencil 

PERPUSNAS 

• Diharapkan  ada  usulan  resmi  ke Perpusnas  sehingga  diharapkan nantinya ada survey terkait 

   

5.  Provinsi Papua Barat       

  UMUM 

• Yang masuk dalam  shortlist adalah kesehatan,  padahal  isu  aktual adalam  permasalahan  dalam Kelompok I 

• Tidak  dibahasnya  matriks  dalam Inpres 3 

     

  PENDIDIKAN 

• Diperlukan  sarana  dan  prasarana tambahan untuk RSBI 

• Justru  univ.  swasta  yang  berperan dalam  pendidikan,  bukan  univ. negeri 

• Diperlukan  tambahan  alokasi anggaran tambahan untuk guru 

KEMENDIKNAS 

• Diperlukan  persyaratan  untuk memperoleh blog grant bagi PTS 

• Adanya  control  mengenai  mutasi guru pemekaran 

   

  KESEHATAN 

• Terkait mengenai pencapaian MDGs 

• Saat  ini,  sedang  berlangsung pembangunan  RSUD  Kabupaten, diperlukan  dukungan  dana tambahan untuk pembangunan 

• Diperlukan  pembangunan  RS Provinsi  sebagai  rumah  sakit rujukan  dan  pendidikan  di  Papua Barat 

KEMENKES 

• Akan  diperjuangkan  mengenai pembangunan infrastruktur RSUD 

   

Page 48: NOTULENSI SIDANG KELOMPOK MUSRENBANGNAS TAHUN …download.bappenas.go.id/musrenbangnas2010/risalah/k1/nustra_maluku... · dialokasikan kegiatan untuk 33 ribu orang • Untuk program

No. Tanggapan Pemerintah Daerah 

Respon Kementerian/Lembaga 

Hasil Diskusi (Klarifikasi Daerah) 

Kesepakatan 

• Khusus  untuk  pembangunan  RSUD Sorong,  pembangunan  belum selesai,  diperlukan  alokasi  dana tambahan 

• Diperlukan  dukungan  anggaran untuk peralatan kesehatan 

• Diperlukan  anggaran  tambahan untuk pelayanan kesehatan dasar 

 

  KEBUDAYAAN &  PARIWISATA   

KEMENBUDPAR 

•  

   

  AGAMA 

•    

KEMENAG 

•  

   

  INOVASI & TEKNOLOGI 

•  

KEMENRISTEK 

•   

   

  PEMUDA & OLAHRAGA 

• Terbatasnya  dukungan dana untuk sarana dan prasarana olahraga 

• Dukungan untuk program pemuda, seperti KNPI dan pramuka 

KEMENPORA 

•  

   

6.  Provinsi Papua       

  UMUM 

• Harus  ada  keberpihakan  untuk meningkatkan  IPM,  mengurangi kemiskinan,  karena  urutan  Papua selalu terbawah 

• Biaya  terbesar  adalah  pada transportasi 

•  

     

Page 49: NOTULENSI SIDANG KELOMPOK MUSRENBANGNAS TAHUN …download.bappenas.go.id/musrenbangnas2010/risalah/k1/nustra_maluku... · dialokasikan kegiatan untuk 33 ribu orang • Untuk program

No. Tanggapan Pemerintah Daerah 

Respon Kementerian/Lembaga 

Hasil Diskusi (Klarifikasi Daerah) 

Kesepakatan 

  PENDIDIKAN 

• Telah  dibangun  beberapa  RSBI, diperlukan  sarana  dan  prasarana tambahan 

• Ada  program  1000  PhD,  saat  ini sudah  100  orang,  diperlukan tambahan alokasi dana tambahan 

• Usulan  untuk  klasisfikasi  ujian nasional dan ujian sekolah 

• Dukungan  dana  tambahan  untuk peningkatan  kapasitas  FK  Univ. Cendrawasih 

• Peningkatan tenaga guru 

• Adanya  regulasi  baru  untuk perguruan tinggi swasta di Papua 

• Diperlukan  alokasi  tambahan  dana untuk pemberantasan buta aksara 

• Diperlukan  dukungan  untuk pembangunan  asrama  sekolah  di Papua,  untuk  mengatasi permasalahan transportasi 

• Adanya  dukungan  penambahan sarana buku 

• Diperlukan  kuota  tenaga pendidikan di level provinsi 

• Adanya  sharing  pendanaan  terkait dengan guru bantu di daerah 

• Adanya  sinkronisasi  antara  lulusan dan  akreditasi  sekolah  serta jurusan  sekolah  dengan  jurusan pada pendidikan lanjut 

• Dukungan  untuk  penguatan kapasitas  untuk  daerah  dengan indikator rendah  

KEMENDIKNAS 

• Diperlukan  prakondisi  untuk  RSBI dengan  sharing  pendanaan  pusat‐daerah 

• Dukungan  terhadap  program  1000 PhD,  telah  ada  program  mengenai beasiswa  dosen  dan  non‐dosen  di Kemendiknas 

• Perlu  dipacu  untuk  daerah  yang mempunyai  sekolah  yang belumterakreditasi 

• Perlunya kontrol terhadap guru yang beralih  profesi  menjadi  aparat pemerintah lain 

• Akan  dicetak  secara  bertahap mengenai buku yang telah dibeli hak ciptanya 

• Terkait dengan pemberantasan buta aksara, disiapkan 10 ribu orang 

• Pembatasan  terhadap  kebebasan PTS   

  

   

Page 50: NOTULENSI SIDANG KELOMPOK MUSRENBANGNAS TAHUN …download.bappenas.go.id/musrenbangnas2010/risalah/k1/nustra_maluku... · dialokasikan kegiatan untuk 33 ribu orang • Untuk program

No. Tanggapan Pemerintah Daerah 

Respon Kementerian/Lembaga 

Hasil Diskusi (Klarifikasi Daerah) 

Kesepakatan 

  KESEHATAN 

• Terkait  dengan  HIV  dan  AIDS, diperlukan  dana  tambahan,  tidak hanya  untuk  promosi  kesehatan, tetapi harus lebih represif 

• Peningkatan tenaga kesehatan 

• Usulan penambahan alat kesehatan di RSUD baru 

• Dukungan  untuk  peningkatan kapasitas puskesmas rawat inap 

• Terkait  dengan  BOK,  diperlukan perluasan  kabupaten  cakupan, karena  terkait  dengan  aksebilitas yang sulit 

• Terkait  dengan  kurangnya  tenaga kesehatan di DTPK 

• Persediaan  obat  yang  tidak  tepat sasaran,  pendanaan  disesuaikan dengan jangka waktu penyakit yang muncul 

 

KEMENKES 

• Ada  303  puskesmas  yang  diteliti untuk  mendapatkan  BOK,  tetapi yang lain juga tetap diteliti 

• Pengadaan  obat  dapat  diadakan  3 bulan  sekali,  walaupun  tendernya tetap 1 kali 

• Sebaiknya  daerah  pemekaran, dimulai  dari  puskesmas,  kemudian meningkat yang lebih tinggi (secara bertahap) 

 KEMEN PU  

   

  KEBUDAYAAN & PARIWISATA 

• Adanya  gletser  di  daerah katulistiwa,  diperlukan  dukungan anggaran  tambahan  untuk mengembangkannya 

• Kurangnya  promosi  mengenai Teluk Cendrawasih 

• Dukungan  terhadap  kawasan Membramo 

• Diperlukan  dana  tambahan  untuk promosi,  reviltalisasi museum, dan pengembangan  kawasan  wisata hayati 

• Adanya  dorongan  dana  dalam  hal 

KEMENBUDPAR 

•   

   

Page 51: NOTULENSI SIDANG KELOMPOK MUSRENBANGNAS TAHUN …download.bappenas.go.id/musrenbangnas2010/risalah/k1/nustra_maluku... · dialokasikan kegiatan untuk 33 ribu orang • Untuk program

No. Tanggapan Pemerintah Daerah 

Respon Kementerian/Lembaga 

Hasil Diskusi (Klarifikasi Daerah) 

Kesepakatan 

keanekaragaman budaya 

• Kurangnya  dukungan  dana  untuk pariwisata, dana hanya  fokus pada pengembangan museum 

  AGAMA 

• Adanya peningkatan keberpihakan, terutama  dalam  hal  pembinaan kerukunan 

KEMENAG  

   

  PEMUDA & OLAHRAGA 

• Diperlukan  dukungan  sarana  dan prasarana olahraga, karena adanya potensi pemuda 

• Dukungan  terhadap  program peningkatan wasit dan pelatih 

KEMENPORA   

   

  INOVASI & TEKNOLOGI 

• Dukungan  untuk  pemahaman teknologi 

KEMENRISTEK  BPPT  LIPI  

   

  KB  BKKBN  

   

  KESETARAAN GENDER 

• Persoalannya  adalah  pemahaman mengenai  gender  dan  adanya  isu lokal,  sehingga  diperlukan  peran yang lebih aktif dari Kemen P2PA 

KEMEN P2PA   

   

  KOMUNIKASI & INFORMASI 

• Perluasan  kabel  optik  untuk mendorong  teknologi  informasi  di Papua 

• Ada  inovasi  baru mengenai  ICT  di desa,  persoalannya  adalah  biaya operasional  yang  mahal,  sehingga 

KEMENKOMINFO 

• Pelaksanaannya  dikoordinasikan dengan Kemendiknas 

• Akan  ada  penggelaran  serat  optik di  Indonesia  Timur,  ditargetkan selesai tahun 2014 

   

Page 52: NOTULENSI SIDANG KELOMPOK MUSRENBANGNAS TAHUN …download.bappenas.go.id/musrenbangnas2010/risalah/k1/nustra_maluku... · dialokasikan kegiatan untuk 33 ribu orang • Untuk program

No. Tanggapan Pemerintah Daerah 

Respon Kementerian/Lembaga 

Hasil Diskusi (Klarifikasi Daerah) 

Kesepakatan 

dapat  meningkatkan  kualitas pendidikan 

   Paparan: 

‐ Dra. Nina Sardjunani, MA (Deputi Bidang Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan)  Moderator: 

‐ Ir. Dedi Masykur Riyadi (Staf Ahli Bidang Revitalisasi Perdesaan, Pertanian, dan Agroindustri) 

Page 53: NOTULENSI SIDANG KELOMPOK MUSRENBANGNAS TAHUN …download.bappenas.go.id/musrenbangnas2010/risalah/k1/nustra_maluku... · dialokasikan kegiatan untuk 33 ribu orang • Untuk program

NOTULENSI SIDANG KELOMPOK MUSRENBANGNAS TAHUN 2010 DALAM RANGKA PENYUSUNAN RKP 2011 

 Kelompok Prioritas   : I (Pendidikan, Kesehatan, Kebudayaan, Kreativitas dan Inovasi teknologi, dan Prioritas Lainnya dalam bidang Kesra) Wilayah     : Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua Hari/ Tanggal     : Sabtu / 1 Mei 2010 Sesi pada jam      : 09.00 – 12.00  

No. Tanggapan 

Pemerintah Daerah Respon 

Kementerian/Lembaga Hasil Diskusi 

(Klarifikasi Daerah) Kesepakatan 

0.    KEMENDIKNAS 

• Ijin pendirian PTS agar ada perhatian dari pemerintah daerah 

KEMENAG 

• Adanya beasiswa untuk siswa miskin, madrasah, tsanawiyah dan ibtidayah 

• Ada juga beasiswa untuk mahasiswa miskin 

• Percepatan sertifikasi dosen • Peningkatan kualitas guru agama 

• Karena KEMENAG vertikal, maka program masih bersifat nasional. Rincian untuk masing2 provinsi akan dibicarakan lebih lanjut 

KEMENKES 

• Untuk pendidikan kedokteran memang diperlukan RS Pendidikan. Solusi pemerataan nakes, antara lain akan dilakukan kegiatan pengangkatan dokter di daerah tertensu selama 2‐5 tahun dan dapat digunakan sebagai beasiswa. 

• Infrastruktur mengalami sedikit kendala, peluang hanya melalui tugas perbantuan, karena ada nilai politisnya. 

   

Page 54: NOTULENSI SIDANG KELOMPOK MUSRENBANGNAS TAHUN …download.bappenas.go.id/musrenbangnas2010/risalah/k1/nustra_maluku... · dialokasikan kegiatan untuk 33 ribu orang • Untuk program

No. Tanggapan 

Pemerintah Daerah Respon 

Kementerian/Lembaga Hasil Diskusi 

(Klarifikasi Daerah) Kesepakatan 

• Peluang lain adalah adanya kebijakan stimulus infrastruktur untuk pendidikan, kesehatan dan pekerjaan umum.  

• Sedang dibahas kaitan Jamkesmas dalam menurunkan AKI 

• Tahun 2010 akan dilakukan pemetaan tenaga kesehatan di seluruh Indonesia, sehingga bisa diketahui berapa kebutuhannya. 

• Buffer‐stock untuk 18 bulan penyediaan, sehingga pengadaan disetiap 3 bulan sesuai kebutuhan. Buffer stock saat ini sudah tidak di Pusat lagi. 

• Dalam pembangunan RSU Daerah agar dimulai dari pengembangan puskesmas dahulu, ada beberapa hal yang harus dilihat, bertahap dan dilihat pola kunjungan ke sarana pelayanan kesehatan. 

• BOK bertujuan untuk antara lain untuk melakukan pencegahan. 

• KEMENKES saat ini sedang dirancang program terkiat gizi yaitu diare, sanitasi dan perbaikan gizi 

KEMENBUDPAR 

•  KEMENRISTEK 

• Fokus pada kreativitias teknologi energi,saat ini pengembangan cobolt yaitu proyek hibah memanfaatkan energi arus bawah laut. 

• Penguatan sistem inovasi nasional 

Page 55: NOTULENSI SIDANG KELOMPOK MUSRENBANGNAS TAHUN …download.bappenas.go.id/musrenbangnas2010/risalah/k1/nustra_maluku... · dialokasikan kegiatan untuk 33 ribu orang • Untuk program

No. Tanggapan 

Pemerintah Daerah Respon 

Kementerian/Lembaga Hasil Diskusi 

(Klarifikasi Daerah) Kesepakatan 

menuju masyarakat Indonesia yang madiri 

 KEMENTERIAN PU 

• Sangat mendukung BAS NOL, saat ini dana sanitasi naik 5 kali lipat. Tambahan dana di wilayah timur memerlukan perkuataan dan kesiapan SDM daerah untuk melaksanakan anggaran ini. 

• Kegiatan Air Minum akan dikonsentrasikan di daerah dengan masyarakat berpenghasilan rendah. Sedangkan PDAM akan disiapkan dana dengan subsidi bunga. 

• Program STBM dan CLTS serta SANIMAS dan DAK Sanitasi, adalah beberapa kegiatan yang berbasis masyarakat. 

• Untuk kegiatan perpipaan sudah ada  dilaksanakan di Papua terhenti. Untuk itu perlu dilanjutkan 

 KEMENPORA 

• Sudah ada pagu indikatif sementara, dan sudah diberikan ke dinas terkait di daerah  

• KE depan dalam kegiatan perencanaan dengan daerah akan melibatkan BAPPEDA 

 PERPUSNAS 

• Usulan tentang perpustakaan 

Page 56: NOTULENSI SIDANG KELOMPOK MUSRENBANGNAS TAHUN …download.bappenas.go.id/musrenbangnas2010/risalah/k1/nustra_maluku... · dialokasikan kegiatan untuk 33 ribu orang • Untuk program

No. Tanggapan 

Pemerintah Daerah Respon 

Kementerian/Lembaga Hasil Diskusi 

(Klarifikasi Daerah) Kesepakatan 

keliling terapung di Maluku agar diusulkan ke Pimpinan Perpustakaan Nasional  

BKKBN 

• Dalam rangka menignkatkan jangkauan klinik KB akan dilakukan pemberian IUD Kit dan Implan Kit, untuk itu apa yang telah dialokasikan Pusat agar tidak direvisi. Kegiatan pengadaan alat kontrasepsi melalui pemda agar tidak diberikan untuk  pra sejahtera dan sejahtera I karena sudah dialokasikan oleh BKKBN 

• Peran PL‐KB  agar ditingkatkan kompetensinya melalui pelatihan‐pelatihan yang ada 

KEMENTERIAN PP 

• Ke depan akan semakin fokus pada upaya mendorong sektor terkait dalam penerapan isu gender.  

• Dalam hal perlindungan anak, selain untuk kebpentingan terbaik anak juga untuk menghindarkan anak dari tindakan kekerasan  

KEMENKOMINFO 

• Pembangunan desa informasi yaitu desa yang dilengkapi internet dan telpon di NTT, Maluku Utara dan Maluku serta Papua dan Papua Barat pada tahun 2011 

• Kegiatan Desa Berdering terus dilanjutkan karena diharapkan semua desa memiliki jaringan telpon 

Page 57: NOTULENSI SIDANG KELOMPOK MUSRENBANGNAS TAHUN …download.bappenas.go.id/musrenbangnas2010/risalah/k1/nustra_maluku... · dialokasikan kegiatan untuk 33 ribu orang • Untuk program

No. Tanggapan 

Pemerintah Daerah Respon 

Kementerian/Lembaga Hasil Diskusi 

(Klarifikasi Daerah) Kesepakatan 

Bappenas 

• Dana BOS akan dikelola langsung oleh daerah (kabupaten), sehingga kabupaten yang akan membagi langsung ke sekolah‐sekolah 

1.  Provinsi Nusa Tenggara Barat       

  UMUM 

• IPM NTB saat ini adalah peringkat 32, memerlukan adanya perlakuan khusus agar disparitas dibandingkan daerah lain tidak terlalu besar  

    

   

  PENDIDIKAN 

• Angka buta aksara di tingkat nasional sudah cukup baik, tapi dilapangan angka masih dibawah 12%, ingin meningkatkan menjadi 9%. Kontradiksi dengan anggaran 2010 yang mengalami penurunan, untuk itu agar di tahun 2011 adalah Rp 110 M 

• Pelayanan TK anggaran perlu ditingkatkan. APK SMP masih rendah, karena itu diperlukan anggaran yang lebih besar Rp 110 M. APK SMA masih sangat rendah dan angka drop‐out masih sangat tinggi, untuk itu diharapkan adanya tambahan anggaran. 

• Tambahan anggaran untuk bantuan untuk mengikuti tes perguruan tinggi untuk tamatan SMA/M Aliyah, hal ini untuk menekan angka drop‐out di SMA. 

KEMENDIKNAS 

• Sudah dialokasikan untuk 33 ribu orang 

• Program TK/SD alokasi RP 338 M 

• Beasiswa miskin masih dipusatkan, karena kerjasama dengan PT POS lebih baik dalam segi kecepatan dan akuntabilitasnya. Dalam perencanaan agar dilihat kohort tahun‐tahun sebelumnya 

• Beasiswa miskin untuk SMP sudah disiapkan 4000 orang, sedangkan SMA sebanyak 7000 orang  

• Bantuan beasiswa untuk perguruan tinggi sudah ada melalui program BIDIK, namun harus berkompetisi secara nasional 

• Sasaran program perlu diperhatikan khususnya BOS, akreditasi dan tunjangan‐tunjangan untuk daerah2 terpencil 

   

Page 58: NOTULENSI SIDANG KELOMPOK MUSRENBANGNAS TAHUN …download.bappenas.go.id/musrenbangnas2010/risalah/k1/nustra_maluku... · dialokasikan kegiatan untuk 33 ribu orang • Untuk program

No. Tanggapan 

Pemerintah Daerah Respon 

Kementerian/Lembaga Hasil Diskusi 

(Klarifikasi Daerah) Kesepakatan 

• Ditahun 2010 telah dimulai peningkatan kualitas sekolah melalui kontrak kinerja dengan kepala sekolah untuk memacu sekolah berkreasi. 

• Pada tahun 2010, daerah melaksanakan sensus pendidikan dan datanya lebih besar dari data BPS, jadi mohon angka populasi murid disesuaikan dengan angka  dari hasil sensus daerah ini yang baru bisa dialokasikan 

  KESEHATAN 

• AKI dan AKB NTB masih sangat rendah, saat ini inovasi daerah adalah menggratiskan ibu2 miskin melahirkan di puskesmas dan RS kelas III. Namun anggaran daerah masih kurang, diperlukan dukungan anggaran untuk transportasinya. 

• Fasilitas sanitasi dasar (BAS NOL) masih sangat diperlukan dukungan dari Pusat, umumnya untuk kegiatan kuratif 

• Pembangunan RS Rujukan di Pulau Sumbawa dulu sudah ada Rp 45 M, untuk tahap ke II dari Pemda sebesar Rp 12 M.  Untuk tahun 2011 berapa alokasi utnuk NTB 

KEMENKES 

• Mendukung kegiatan biaya melahirkan untuk ibu miskin yang ditanggung pemerintah daerah 

   

  KEBUDAYAAN &  PARIWISATA 

• Kondisi museum dan taman budaya sangat memprihatinkan, untuk itu diharapkan  adanya dukungan dana dari Pusat. Saat ini ingin membangun museum science dan teknologi, mohon dukungan 

KEMENBUDPAR 

• Pembangunan Museum Science belum menjadi prioritas, namun mungkin bisa disinergikan dengan KEMENRISTEK. 

• Promosi dialokasikan Rp 1,8 M 

   

Page 59: NOTULENSI SIDANG KELOMPOK MUSRENBANGNAS TAHUN …download.bappenas.go.id/musrenbangnas2010/risalah/k1/nustra_maluku... · dialokasikan kegiatan untuk 33 ribu orang • Untuk program

No. Tanggapan 

Pemerintah Daerah Respon 

Kementerian/Lembaga Hasil Diskusi 

(Klarifikasi Daerah) Kesepakatan 

anggaran 

• Penambahan anggaran untuk promosi pariwisata untuk menyambut ‘Visit Lombok dan Sumbaw’a  untuk mencapai target 1 juta wisatawan ke NTB 

  

  KB/KEMENKOKESRA 

• Agar dalam program PKH ditambahkan persyaratan tentang ikut KB 

BKKBN 

• Melalui struktur BKKBN yang baru akan direview kebijakan yang ada 

   

  KOMUNIKASI DAN INFORMASI 

• Pengembangan kampung‐kampung media perlu dukungan dari MENKOMINFO 

     

  IPTEK Desa mandiri energi sangat diperlukan untuk mendapatkan fasilitas di desa2 terpencil agar mandiri energi. Provinsi sudah mengalokasikan anggaran, namun perlu dukungan dari Pusat agar ada listrik di desa. 

     

  PROPINSI NUSA TENGARA TIMUR       

  UMUM 

• Pemda mengusulkan kegiatan berdasarkan kebutuhan daerah , agar ada diskusi lebih lanjut 

• Harapan adalah kegiatan Pusat dan Daerah terintegrasi  

     

  PENDIDIKAN 

• Diknas untuk mendukung pengajar di fakultas kedoketeran Univ. Cendana 

• Beasiswa dari APBD untuk siswa 

KEMENDIKNAS 

• Univ. Cendana sudah didaftarkan sebaai salah satu RS Pendidikan, namun ada masalah karena masih dibahas di DPR 

   

Page 60: NOTULENSI SIDANG KELOMPOK MUSRENBANGNAS TAHUN …download.bappenas.go.id/musrenbangnas2010/risalah/k1/nustra_maluku... · dialokasikan kegiatan untuk 33 ribu orang • Untuk program

No. Tanggapan 

Pemerintah Daerah Respon 

Kementerian/Lembaga Hasil Diskusi 

(Klarifikasi Daerah) Kesepakatan 

berprestasi agar cakupan lebih banyak 

• Persoalan dasar  antara lain adalah sarana prasarana mengajar perlu diperhatikan 

• Diusulkan 40 kegiatan, namun yang diakomodir (format F1) sudah cukup banyak yang diakomodir. 

• Perlu di periksa kembali data siswa yang diusulkan sebagai penerima BOS ataupun beasiswa 

• Program BOM ada perbedaan jumlah siswa 

• Proses akreditasi terhadap guru2 sudah disiapkan, agar di cek kembali jumlah gurunya. 

  KESEHATAN 

• Sekolah di bidang kesehatan agar mendapatkan fasilitas yang memadai, antara fakultas Kedokteran di Universitas Cendana. 

• Ada revolusi KIA, yaitu pendekatan skema penyaluran anggaran yang sama 

• APBD tersedot untuk pengembangan RS Yohannes, untuk itu diusulkan RS ini menjadi RS vertikal. 

• Perlunya disain pembangunan kesehatan yang holistik, saat ini belum terintegrasi khususnya karena banyaknya sumber2 pendanaan. Untuk itu agar LIPI/RISTEK dapat melakukan kajian tentang pelaksanaan berbagai model yang selama ini. 

• Pada tahun 2011 pembangunan kesehatan NTT akan mengikuti pola yang disusun oleh Pusat 

• Pengadaan peralatan sangat diperlukan karena menjadi dasar dalam meningkatkan pelayanan kesehatan 

KEMENKES 

• Silahkan diusulkan tentang penyerahan RS Yohannes sebagai RS Vertikal Pusat 

• Dana BOK merupakan suatu hal yang baik, ancar2 yang baik adalah Rp 30 – 50 jt per puskesmas sedangkan kalau Rp 10 jt terlalu sedikit 

• Jamkesmas angka relatif 75% oleh Pusat dan 25% adalah kontribusi dari daerah untuk menampung masyarakat miskin.  

 

Page 61: NOTULENSI SIDANG KELOMPOK MUSRENBANGNAS TAHUN …download.bappenas.go.id/musrenbangnas2010/risalah/k1/nustra_maluku... · dialokasikan kegiatan untuk 33 ribu orang • Untuk program

No. Tanggapan 

Pemerintah Daerah Respon 

Kementerian/Lembaga Hasil Diskusi 

(Klarifikasi Daerah) Kesepakatan 

  KEBUDAYAAN &  PARIWISATA 

• Dukungan untuk KOMODO sebagai salah satu 7 keajaiban dunia. 

• Mendukung pembangunan dengan pendekatan desa , akan diintegrasikan dengan program pemerintah daerah 

KEMENBUDPAR 

• Mendukung Vote for Comodo, dan telah melakukan banyak hal termasuk kampanye ditingkat internasional 

• Revitalisasi museum sudah dialokasikan 

   

  BKKBN 

• Mohon informasi kegiatan dari BKKBN agar bisa diintegrasikan dengan kegiatan daerah 

• Kegiatan dibiayai dari Pusat melalui BKKBN Provinsi  

   

  INOVASI & TEKNOLOGI 

• Dalam rangka meningkatkan kajian kewilayahan perlu dilanjutkan kegiatan ini , yang dahulu pernah dilakukan. 

• Pengembangan teknologi tepat guna  

 

     

3.  Provinsi Maluku Utara       

  UMUM 

• Secara umum alokasi Pusat masih sangat jauh dari yang diharapkan, untuk itu perlu disampaikan bahwa saat ini ada pemindahan lokasi ibukota kabupaten dari Ternate ke Sofifi, sehingga dana terkuran untuk penyediaan sarana pelayanan kesehatan dasar. 

• Perlu adanya pertimbangan tentang kategori perbedaan daerah tertinggal  dan daerah maju 

     

  PENDIDIKAN 

• Dari 14 kegiatan yang diusulkan hanya 5 yang diakomodasi, untuk itu 

KEMENDIKNAS 

•     

Page 62: NOTULENSI SIDANG KELOMPOK MUSRENBANGNAS TAHUN …download.bappenas.go.id/musrenbangnas2010/risalah/k1/nustra_maluku... · dialokasikan kegiatan untuk 33 ribu orang • Untuk program

No. Tanggapan 

Pemerintah Daerah Respon 

Kementerian/Lembaga Hasil Diskusi 

(Klarifikasi Daerah) Kesepakatan 

perlu ada peninjauan kembali terhadap alokasi anggaran yang telah didistribusikan.  

• Angka tidak lulus lebih dari 55%, untuk itu perlu perhatian terhadap kualifikasi dan sertifikasi guru 

  KESEHATAN 

• Diusulkan 62 kegiatan yang disetujui hanya 3 kegiatan, perlu perhatian dari Pusat. Beberapa program utama tidak mendapatkan alokasi dari Pusat, perlu klarifikasi 

• Perlu bantuan untuk pembangunan RSU di Sofifi (ibukota baru)  

KEMENKES 

•   

   

  KEBUDAYAAN &  PARIWISATA 

• Usulan Rp 24 M namun yang dialokasikan Pusat hanya Rp 4 M. 

• Saat ini sedang mengembangkan obyek wisata yang berkelanjutan, untuk itu diperlukan kapal cepat untuk obyek wisata antara pulau 

• Saat ini telah diputuskan 5 destinasi nasional unggulan, tapi ternyata Maluku Utara tidak terpilih. Seharusnya dimasukkan karena dengan pertimbangan: dasar sejarah, adanya even rutin kesultanan di tingkat nasional dan internasional juga ada wisata bahari 

• Tahun 2010 akan diadakan even internasional yaitu meresmikan Kepulauan Gulaici sebagai daerah wisata unggulan, untuk itu perlu dukungan Pusta. 

KEMENBUDPAR 

• Alokasi dana Rp 3 M, karena sesuai dengan anggaran KEMENBUDPAR yang ada 

• Saat ini sedang didirikan balai peninggalan purbakala 

• Tahun 2011 akan dilakukan workshop BCB disana, juga akan dilakukan pelatihan SDM industri dan masyarakat 

• Pendidikan SDM agar diarahkan di Akademi Parisiwsata di Makassar 

• Kepulauan Kuraici memang sudah d 

   

Page 63: NOTULENSI SIDANG KELOMPOK MUSRENBANGNAS TAHUN …download.bappenas.go.id/musrenbangnas2010/risalah/k1/nustra_maluku... · dialokasikan kegiatan untuk 33 ribu orang • Untuk program

No. Tanggapan 

Pemerintah Daerah Respon 

Kementerian/Lembaga Hasil Diskusi 

(Klarifikasi Daerah) Kesepakatan 

• SDM pariwisata di Maluku Utara diharapkan sebanyak 33 orang 

4.  Provinsi Maluku       

  UMUM 

•       

  PENDIDIKAN 

• Program wajib belajar 12 tahun, antara lain utamanya untuk mempertahankan IPM yang sudah mulai membaik. 

• Saat ini mengembangkan Fak. Kedokteran di Unv. Pattimura, hal ini karena dokter PTT tidak bertahan di daerah Maluku. Untuk itu perlu dukungan dari Pemerintah Pusat untuk memenuhi kebutuhan tenaga kesehatan di Provinsi Maluku.  

KEMENDIKNAS 

• Wajib Belajar 12 tahun sangat didukung oleh Pusat, namun perlu kerja keras dari daerah. Dan perlu ditingkatkan adalah kegiatan BOM yang disinergikan dengan anggaran daerah. 

• Masih banyaknya kerusakan ruang SD 

   

  KESEHATAN 

• Pelayanan SMS dan pelayanan gugus pulau agar dapat saling mendukung antara pusat dan daerah 

• Saat ini daerah sudah melaksanakan Jamkesda, namun memerlukan dukungan dalam hal transportasi 

KEMENKES 

• Ada kebijakan baru untuk peningkatan psukesmas di daerah perbatasan sehingga menjadi lebih lengkap dibandingkan puskesmas di daerah perkotaan, karena harus melayani masyarakat secara lengkap. 

   

  KEBUDAYAAN &  PARIWISATA 

• Sail Banda 2010 bertujuan untuk mengembalikan kejayaan sejarah pelayaran di P. Banda, dan bisa dinikmati oleh masyarakat. Untuk itu perlu dukungan dari Pusat untuk tindaklanjutnya. 

 

KEMENBUDPAR 

• Sudah dialokasikan Bangda sebagai salah satu tujuan wisata dan mendukung “sail Bangda”.  Kegiatan yang dilakukan dengan Rp 3 M antara lain penataan sarana prasarana wisata yang ada. Juga ada dukungan untuk pameran peninggalan yang ada bawah air 

 

   

Page 64: NOTULENSI SIDANG KELOMPOK MUSRENBANGNAS TAHUN …download.bappenas.go.id/musrenbangnas2010/risalah/k1/nustra_maluku... · dialokasikan kegiatan untuk 33 ribu orang • Untuk program

No. Tanggapan 

Pemerintah Daerah Respon 

Kementerian/Lembaga Hasil Diskusi 

(Klarifikasi Daerah) Kesepakatan 

  PEMUDA & OLAHRAGA 

• Saat ini bermasalah dengan permintaan dana dari KONI, untuk itu mohon sharing dana dari Pusat. KEMENPORA saat ini lebih banyak pada bagian PEMUDA, tapi untuk OLAHRAGA kurang mendapat perhatian 

 

KEMENPORA 

• Di Maluku akan diadakan kejuaraan Pekan Olahraga Pelajar wilayah.  

• Saat ini di Maluku sudah ada rencana pembangunan fasilitas/sarana olahraga 

• Sudah ada UU tentang koordinasi keolahragaan nasional ,  memang wajib menyediakan anggaran tapi tidak ada ditetapkan mengenai jumlah atau besarannya 

 

   

  PERPUSTAKAAN 

• Memerlukan dukungan pengadaan ‘perpustakaan kapal’ untuk menjangkau daerah2 terpencil. 

 

KEMENSOS 

•    

   

  INOVASI & TEKNOLOGI 

• Hasil2 penelitian LIPI untuk mendorong pengembangan dari komoditi yang ada di Maluku, misal gula dari rumput laut dll 

 

KEMENRISTEK 

• Sepakat Maluku sebagai pusat riset biodiesel 

 

   

5.  Provinsi Papua Barat       

  UMUM 

•   

  • KEMENDIKANS   

  PENDIDIKAN 

• SMA Negeri Sorong tidak memiliki sarana prasarana yang memadai sehingga status dicabut 

• APK di Perg. Tinggi di Papua Barat umumnya dari perg. Swasta, untuk 

KEMENDIKNAS 

• Dampak dari pemekaran wilayah menjadi perhatian dan tanggungjawab dari pemerintah daerah 

• Progam 1000 desa sangat bagus, dan 

• Untuk menuju proses belajar mengajar di pedalaman agar ada guru yang diangkat Pusat dan ditempatkan di Papua. Karena bila dilakukan oleh daerah dana yang ada terbatas 

 

Page 65: NOTULENSI SIDANG KELOMPOK MUSRENBANGNAS TAHUN …download.bappenas.go.id/musrenbangnas2010/risalah/k1/nustra_maluku... · dialokasikan kegiatan untuk 33 ribu orang • Untuk program

No. Tanggapan 

Pemerintah Daerah Respon 

Kementerian/Lembaga Hasil Diskusi 

(Klarifikasi Daerah) Kesepakatan 

itu perlu juga ada perhatian terhadap swasta 

• Pemekaran daerah otonomi baru berakibat pada perubahan ketenagaan, umumnya tenaga pendidikan menjadi tenaga struktural, sehingga memerlukan tambahan tenaga 

 

bila ini merupakan dosesn ada programnya di Dikti.  

• Terkait kelulusan UN memerlukan pembicaraan dengan DPR, terkait daerah yang menyelenggarakan UN dan tidak 

• Fakultas Kedokteran Univ. Cendrawasih masuk menjadi salah satu program di pusat, dan anggaran masih di Pusat 

• Terkait pengangkatan guru menjadi camat perlu menjadi perhatian, siapa tahu dia sudah mendapatkan tunjangan dari pendidikan sedangkan sebagai camat akan mendapatkan tunjangan lagi, untuk itu perlu perhatian pemerintah daerah 

• Terkait pengadaan buku akan ditindaklanjuti dengan pencetakan buku murah secara bertahap karena hak paten sudah dibeli 

• Pembukaan Perg. Tinggi Swasta sebenarnya memerlukan persyaratan sertifikasi dan akreditasi. 

• Terkait pemberantasan buta aksara telah disiapkan lebih dari 10 rb    

  KESEHATAN 

• Saat ini di beberapa kabupaten sedang dibangun RSU Daerah, namun belum selesai sehingga perlu dukungan KEMENKES 

KEMENKES 

• Tidak dapat memberikan anggaran untuk infrastruktur kecuali dalam bentuk TP 

   

Page 66: NOTULENSI SIDANG KELOMPOK MUSRENBANGNAS TAHUN …download.bappenas.go.id/musrenbangnas2010/risalah/k1/nustra_maluku... · dialokasikan kegiatan untuk 33 ribu orang • Untuk program

No. Tanggapan 

Pemerintah Daerah Respon 

Kementerian/Lembaga Hasil Diskusi 

(Klarifikasi Daerah) Kesepakatan 

• Dalam rangka pembangunan RS Provinsi , perencanaan dan pembebasan lahan sudah dilakukan untuk itu perlu dukungan Pusat. Kegunaan untuk mendukung fakultas kedokteran dari Univ. Papua 

• Hampir seluruh RS Papua Barat terbatas sarana prasarananya, sehingga tidak dapat pmemberikan pelayanan optimal sehingga perlu dukungan 

• Puskesmas rawat inap di Kab. May Maru akan ditingkatkan menjadi rumah sakit kabupaten 

 

  OLAHRAGA 

• Lebih banyak untuk pembinaan, untuk itu diperlukan dukungan untuk pembangunan saran dan prasarana 

• Organisasi Pemuda proses pembinaannya belum berjalan dengan baik, sehingga perlu dukungan pembinaan dari Pusat 

  

KEMENAG 

• ......  

   

6.  PROVINSI PAPUA       

  UMUM 

• Persyaratan di daerah untuk menjadi kepala daerah, karena saat ini bupati/walikota mengangkat guru menjadi camat 

• IPM Papua adalah pada peringkat 33, sehingga perlu ada 

     

Page 67: NOTULENSI SIDANG KELOMPOK MUSRENBANGNAS TAHUN …download.bappenas.go.id/musrenbangnas2010/risalah/k1/nustra_maluku... · dialokasikan kegiatan untuk 33 ribu orang • Untuk program

No. Tanggapan 

Pemerintah Daerah Respon 

Kementerian/Lembaga Hasil Diskusi 

(Klarifikasi Daerah) Kesepakatan 

keberpihakan. Yang utama diperlukan adalah masyarakat harus memiliki pendapatan. 

  PENDIDIKAN 

• Dalam rangka Pengembangan RSBI sudah didirikan bangunan oleh Pemda, dan perlu dukungan sarana prasarana dari Pusat untuk melengkapi 

• Program 1.000 PhD kerjasama dengan Lippo Karawaci dimulai tahun ini, perlu dukungan dari Pusat karena diharapkan 10 tahun mendatang angka terpenuhi 

• Terkait Ujian Nasional perlu pembedaan kategori sekolah mana yang melakukan UN dan mana yang UAS 

• Program yang saat ini dikembangkanuntuk meningkatkan jangkauan pelayanan pendidikan adalah ICT, yaitu pengebangan internet dan parabola. Tahun ini dikembangkan untuk 1000 desa, namun daerah memerlukan anggaran untuk operasional kegiatan tersebut. 

• Univ. Cendrawasih dan universitas swasta (60 perg. Tinggi) teralu banyak dibandingkan populasi penduduk, perlu pertimbangan dari Pusat untuk ijin pendirian perguruan tinggi. 

• Fakultas Kedokteran memerlukan tambahan pengadaan sarana belajar mengajar 

KEMENDIKNAS  

   

Page 68: NOTULENSI SIDANG KELOMPOK MUSRENBANGNAS TAHUN …download.bappenas.go.id/musrenbangnas2010/risalah/k1/nustra_maluku... · dialokasikan kegiatan untuk 33 ribu orang • Untuk program

No. Tanggapan 

Pemerintah Daerah Respon 

Kementerian/Lembaga Hasil Diskusi 

(Klarifikasi Daerah) Kesepakatan 

• Mengingat kondisi wilayah yang berjauhan  dan untuk memperluas jangkauan pembelajaran,  SD kecil yang dikombinasi dengan tempat penitipan anak, dan untuk SMP dikombinasikan dengan adanya asrama. Untuk itu diusulkan adanya asrama disetiap sekolah 

• Pendampingan tehadap BOS, diperlukan tambahan anggaran 

• PP 38 terkait pengelolaan sekolah, untuk itu perlu disiapkan kuota pendidik di tingkat provinsi 

• Perlu adanya kolaborasi antara Pemerintah Pusat dan Pemda tekait pengadaan guru‐guru relawan dengan cara sharing atau pendampingan dari Pemerintah Pusat 

• Ujian Nasional agar diparalelkan dengan akreditasi sekolah. Ijazah juga dibagi dua, yaitu ijazah untuk jurusan akademik dan jurusan profesional.  

• Perlunya penguatan kapasitas bagi daerah yang memiliki indikator SDM yang rendah dari pemerintah pusat 

• Penyaluran BOS sangat terbatas, untuk itu saat ini guru yang mengambil berdampak pada guru meninggalkan kegiatan belajar mengajar dan biaya operasional terlalu besar. Diusulkan agar BOS melalui Bank Papua (Bank daerah) 

  KESEHATAN  KEMENKES     

Page 69: NOTULENSI SIDANG KELOMPOK MUSRENBANGNAS TAHUN …download.bappenas.go.id/musrenbangnas2010/risalah/k1/nustra_maluku... · dialokasikan kegiatan untuk 33 ribu orang • Untuk program

No. Tanggapan 

Pemerintah Daerah Respon 

Kementerian/Lembaga Hasil Diskusi 

(Klarifikasi Daerah) Kesepakatan 

• Saat ini, setiap hari ada yang meninggal karena HIV dan AIDS di Papua. Untuk itu dana HIV dan AIDS sebaiknya lebih banyak untuk kuratif jangan untuk sosialisasi saja. 

• Perlunya perhatian untuk peningkatan jumlah tenaga kesehatan 

• Perlunya pengadaan peralatan kesehatan untuk rumah sakit  di Kabupaten Barro  

• 40% desa Papua tidak memiliki sarana pelayanan kesehatan, untuk itu puskesmas yang ada agar ditingkatkan menjadi puskesmas perawatan sehingga perlu ditingkatkan pengadaan peralatannya. 

• BOK agar diperluas ujicobanya 

• Kebijakan dokter PTT agar tetap dilaksanakan, karena mereka berada di ujung tombak.  

• Papua dan seluruh Indonesia akan mendapat BOK dengan rata‐rata Rp 100 jt per puskesmas. Terkait BOK agar Dinkes Prov/Kab/Kota melakukan kegiatan safe guarding seperti pelatihan lokakarya mini, pengawasan , dll. 

  KEBUDAYAAN & PARIWISATA 

• Gletsyer sudah berkurang karena global warming di Peg. Cartenz, namun saat ini masih banyak kunjungan wisata. Perlu dikembangkannya, karena saat ini ada spesies bunga yang harganya Rp 200 jt perlu dilestarikan. Dan ada berbagai jenis ragam hayati lainnya. Perlu dukungan pembangunan home stay. 

• Teluk Cendrawasih mempunyai keindahanan yang lebih bagus 

KEMENBUDPAR 

• Mendukung kegiatan yang diusulkan, namun menyesuaikan dengan anggaran yang tersedia 

   

Page 70: NOTULENSI SIDANG KELOMPOK MUSRENBANGNAS TAHUN …download.bappenas.go.id/musrenbangnas2010/risalah/k1/nustra_maluku... · dialokasikan kegiatan untuk 33 ribu orang • Untuk program

No. Tanggapan 

Pemerintah Daerah Respon 

Kementerian/Lembaga Hasil Diskusi 

(Klarifikasi Daerah) Kesepakatan 

dibandingkan Bunaken, perlu dukungan untuk dikembangkan 

• Kawasan Sungai Memberamo perlu dikembangkan sebagai daerah wisata 

• Alokasi untuk 2010 dari K/L masih sangat minim yaitu hanya untuk museum, untuk itu perlu penambahan khususnya untuk pengembangan wisata alam. 

  AGAMA 

• Keberpihakan dari KEMENAG terhadap pelayanan keagamaan perlu diperhatikan 

KEMENAG  

   

  PEMUDA & OLAHRAGA 

• Perlu dukungan sarana dan prasarana 

• Perlu pengembangan wasit dan pelatih agar olah raga bisa berkembang, untuk itu perlu dukungan dana Pusat 

KEMENPORA Ada anggaran di Pusat untuk hal ini 

   

  KOMUNIKASI & INFORMASI  Perlunya dukungan dari pusat untuk pelayanan pendidikan bagi daerah‐daerah terpencil (remote) 

MENKOMINFO     

  INOVASI & TEKNOLOGI  KEMENRISTEK Terkait jaringan serat optik bawah laut, maka akan bekerja sama dengan Mendiknas karena tekait pembelajaran jarak jauh BPPT  LIPI  

   

  KB  BKKBN     

Page 71: NOTULENSI SIDANG KELOMPOK MUSRENBANGNAS TAHUN …download.bappenas.go.id/musrenbangnas2010/risalah/k1/nustra_maluku... · dialokasikan kegiatan untuk 33 ribu orang • Untuk program

No. Tanggapan 

Pemerintah Daerah Respon 

Kementerian/Lembaga Hasil Diskusi 

(Klarifikasi Daerah) Kesepakatan 

 

  KEMENEG PP&PA 

• Perlu sosialisasi tentang isu gender, khusunya pembuatan grand design gender di Papua 

     

           Paparan: 

‐ Dra. Nina Sardjunani, MA (Deputi Bidang Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan)  Moderator: 

‐ Ir. Dedi Masykur Riyadi (Staf Ahli Bidang Revitalisasi Perdesaan, Pertanian, dan Agroindustri) 

Page 72: NOTULENSI SIDANG KELOMPOK MUSRENBANGNAS TAHUN …download.bappenas.go.id/musrenbangnas2010/risalah/k1/nustra_maluku... · dialokasikan kegiatan untuk 33 ribu orang • Untuk program

NOTULENSI SIDANG KELOMPOK MUSRENBANGNAS TAHUN 2010 DALAM RANGKA PENYUSUNAN RKP 2011 

 Kelompok Prioritas   : I (Pendidikan, Kesehatan, Kebudayaan, Kreativitas dan Inovasi teknologi, dan Prioritas Lainnya dalam bidang Kesra) Wilayah     : Nusa Tenggara – Papua ‐ Maluku (Maluku, Maluku Utara, NTB, NTT, Papua Barat, Papua) Hari/ Tanggal     : Sabtu/ 1 Mei 2010 Sesi pada jam      : 09.00 – 11.30  

No. Tanggapan 

Pemerintah Daerah Respon 

Kementerian/Lembaga Hasil Diskusi 

(Klarifikasi Daerah) Kesepakatan 

0.    KEMENAG 

• Beasiswa untuk siswa dan mahasiswa miskin meliputi Madrasah dan Perguruan Tinggi sudah dianggarkan 

• Program‐program Kemenag masih umum belum dirinci, hal ini terkait Kementerian Agama yang masih vertikal. 

 KEMENPORA 

• Kegiatan PORA khusus yang dikelola di daerah, yaitu program kepemudaan (3 kegiatan) dan program pengembangan pembinaan olahraga. Sudah ada pagu indikatif, misal untuk Maluku 3,9 M. 

• Koordinasi dengan daerah dalam 1 tahun bisa sampai 5 kali. 

• Pembangunan fisik memang kebijakan dari pusat, untuk tahun 2010 diutamakan persiapan menghadapi PON dan SEA Games (diprioritaskan). Namun tidak menutup kemungkinan apabila ada usulan2 dari daerah (hanya 

   

Page 73: NOTULENSI SIDANG KELOMPOK MUSRENBANGNAS TAHUN …download.bappenas.go.id/musrenbangnas2010/risalah/k1/nustra_maluku... · dialokasikan kegiatan untuk 33 ribu orang • Untuk program

No. Tanggapan 

Pemerintah Daerah Respon 

Kementerian/Lembaga Hasil Diskusi 

(Klarifikasi Daerah) Kesepakatan 

disesuaikan tipe sarana prasarana yang akan didukung) 

• KONI : Pemda wajib menganggarkan pembinaan untuk atlet tetapi tidak ada besaran yang harus ditetapkan. KONI koordinasi dengan level pusat. Terkait olah raga prestasi ada Indonesia Emas (atlet direkrut dari daerah) 

• Anggaran di daerah khusus untuk level 3 (pendidikan) 

• Peningkatan SDM ada anggarannya di Pusat. Setiap tahun para pelatih pengelola PPLP mendapatkan kegiatan peningkatan kapasitas. 

 KEMENKES 

• Untuk pendidikan kedokteran memang butuh RS pendidikan tetapi bukan dalam artian pembangunannya tetapi SDM untuk proses pendidikannya. Kita tetap akan dukung dengan penambahan tenaga pendidik.  

• Kekurangan tenaga: bukan hanya mengandalkan PTT tetapi ada pengangkatan PNS bagi dokter yang ditempatkan di DTPK 2‐3 tahun (kompensasi dari 2n+1 waktu yang dibiayai beasiswanya) 

• Perpres penempatan tenaga kesehatan, termasuk insentif tenaga kesehatan akan diselesaikan tahun 2010. 

• Uang di daerahkan dengan TP. RS Provinsi diprioritaskan untuk 

Page 74: NOTULENSI SIDANG KELOMPOK MUSRENBANGNAS TAHUN …download.bappenas.go.id/musrenbangnas2010/risalah/k1/nustra_maluku... · dialokasikan kegiatan untuk 33 ribu orang • Untuk program

No. Tanggapan 

Pemerintah Daerah Respon 

Kementerian/Lembaga Hasil Diskusi 

(Klarifikasi Daerah) Kesepakatan 

mendapatkan TP. 

• Tahun ini akan dilakukan pemetaan tenaga kesehatan. Produksi tenaga kesehatan saat ini sudah melebihi target sasaran, sehingga tahun 2011 lebih difokuskan untuk penempatannya. 

• Permintaan pembangunan RS harap disampaikan kepada menteri melalui Biro Perencanaan. Namun hal ini tetap mengacu pada indeks pembangunan kesehatan. 

• BOK sudah tidak lagi ujicoba, melainkan sudah siap dilaksanakan di seluruh daerah 

• Buffer stock aturannya adalah 18 bulan. Namun jika mau pengadaannya setiap tiga bulan masih diperbolehkan. Untuk kejadian luar biasa/bencana dapat dilakukan oleh provinsi 

• Pembangunan RS harus dilakukan bertahap melalui puskesmas dengan perawatan dan tetap memperhatikan pola kebutuhan kesehatan dasar masyarakat 

• Tidak semua memanfaatkan Jamkesmas (masih di bawah 20%). Namun jika semua dimanfaatkan, pemerintah tidak akan mampu melayani, maka dari itu tetap diutamakan upaya pencegahan penyakit daripada mengobati. 

• Sudah merancang kegiatan yang terkait antara air bersih‐sanitasi dan gizi.  

Page 75: NOTULENSI SIDANG KELOMPOK MUSRENBANGNAS TAHUN …download.bappenas.go.id/musrenbangnas2010/risalah/k1/nustra_maluku... · dialokasikan kegiatan untuk 33 ribu orang • Untuk program

No. Tanggapan 

Pemerintah Daerah Respon 

Kementerian/Lembaga Hasil Diskusi 

(Klarifikasi Daerah) Kesepakatan 

KEMENTERIAN PU 

• Dana sanitasi naik lima kali lipat. Namun peningkatan dana ini tidak ditunjang oleh SDM yang ada. Maka dari itu SDM di daerah perlu diperkuat 

• Khusus air minum bantuan pusat akan difokuskan pada masyarakat berpenghasilan kecil di daerah semi‐urban dan terpencil 

• NTT, Maluku, Papua Barat sudah ada Pamsimas. Untuk daerah lainnya belum ada peminatan, maka dari itu perlu permohonan dari daerah agar diadakan program (by demand) 

• Sudah ada program‐program sanitasi berbasis masyarakat seperti DAK sanitasi, STBM, dan Sanimas. 

• Ditengarai Ambon membutuhkan perpipaan untuk sanitasi. Namun belum ada usulan dari daerah. 

• NTT Air minum 115 PLP 13,5 M disiapkan 20 M 

• Maluku sudah mengusulkan Air Minum 75 M, sedangkan PLP baru diusulkan 22 M dari alokasi 28 M  

• Maluku Utara sudah mengusulkan Air minum sebsar 70M dan untuk PLP sebesar 20 M  

• Papua Barat sudah mengusulkan Air Minum 57 M dan PLP baru diusulkan 27 M dari 33M 

• Papua, Air minum sudah diusulkan 69 M dan PLP 16M, namun sewage 

Page 76: NOTULENSI SIDANG KELOMPOK MUSRENBANGNAS TAHUN …download.bappenas.go.id/musrenbangnas2010/risalah/k1/nustra_maluku... · dialokasikan kegiatan untuk 33 ribu orang • Untuk program

No. Tanggapan 

Pemerintah Daerah Respon 

Kementerian/Lembaga Hasil Diskusi 

(Klarifikasi Daerah) Kesepakatan 

perpipaan belum diusulkan.  BKKBN 

• Perlu mensinkronkan kegiatan‐kegiatan di daerah dengan APBN bidang KB. 

• Ada 23.000 klinik pelayanan KB yang akan mendapatkan dukungan sarana dan prasarana. Untuk usulan IUD KIT dan Implant KIT harap tidak direvisi karena sudah dianggarkan oleh pusat 

• Penyediaan alat kontrasepsi gratis bagi keluarga pra‐sejahtera dan sejahtera I.  

• Untuk memperkuat pelaksanaan di lapangan, peran PLKB sangat penting. Sesuai Inpres No.1, PLKB perlu ditingkatkan kompetensinya melalui pelatihan‐pelatihan 

• Perlu bantuan penganggaran operasional untuk mendukung revitalisasi program KB.  

KEMENRISTEK 

• Berfokus pada kreatifitas dan inovasi. 

• Pemberdayaan masyarakat yang produktif khususnya pada kreatifitas dan inovasi 

 KEMENKOMINFO 

• 76 Desa Informasi, diantaranya Desa di Kupang, Belu, Rotendau, Marotai, Maluku, Maluku Barat 

Page 77: NOTULENSI SIDANG KELOMPOK MUSRENBANGNAS TAHUN …download.bappenas.go.id/musrenbangnas2010/risalah/k1/nustra_maluku... · dialokasikan kegiatan untuk 33 ribu orang • Untuk program

No. Tanggapan 

Pemerintah Daerah Respon 

Kementerian/Lembaga Hasil Diskusi 

(Klarifikasi Daerah) Kesepakatan 

Daya, Aru, Merauke, Raja Ampat, dll. 

• Program Desa Berdering dan Desa Pinter akan terus dilakukan 

 PERPUSNAS 

• Tahun 2011, dana dekon sudah menjangkau seluruh provinsi 

 KEMENTERIAN PP 

• Kementerian PP, sesuai arahan RPJM, kedepannya akan memperkuat penerapan PUG di berbagai sektor. 

• Masalah gender adalah terkait pemahaman dan sosial lokal. 

 BAPPENAS 

• BOS akan diberikan langsung pada Kabupaten pada tahun 2011, dengan catatan penyampaian tidak terlambat dan tidak ada penggelembungan jumlah penerima BOS melebihi jumlah jiwa yang ada. 

 

1.  Provinsi NTB       

  UMUM 

• Perlu ada direktorat khusus untuk menangani peningkatan IPM ke‐6 Provinsi. 

 

     

  PENDIDIKAN 

• Buta aksara masih 12% (Sensus Mandiri Daerah), menginginkan agar 

KEMENDIKNAS 

• Terkait buta aksara sudah disiapkan anggaran bersasaran 33.000 orang 

   

Page 78: NOTULENSI SIDANG KELOMPOK MUSRENBANGNAS TAHUN …download.bappenas.go.id/musrenbangnas2010/risalah/k1/nustra_maluku... · dialokasikan kegiatan untuk 33 ribu orang • Untuk program

No. Tanggapan 

Pemerintah Daerah Respon 

Kementerian/Lembaga Hasil Diskusi 

(Klarifikasi Daerah) Kesepakatan 

2010 ini bisa 9%. Namun hal ini kontradiktif dengan apa yang diterima (yaitu hanya 21.000). Butuh 125.000 untuk penuntasan di tahun 2011. 

• Terdapat perbedaan usulan dengan K/L untuk layanan pendidikan TK dan SMP. APK SMP masih di bawah rata‐rata nasional. Diusulkan anggaran 110 M, sedangkan di K/L hanya dialokasikan 10 M. Daerah sudah menganggarkan 100 M untuk beasiswa keluarga miskin SD, SMP, SMA. 

• Diharapkan untuk pelayanan pendidikan SMA bisa ditambahkan untuk meningkatkan APK. 

• Daerah berinovasi memberikan bantuan untuk mengikuti tes Pendidikan Tinggi untuk lulusan SMA/MA yang tidak mampu, diikuti dengan bantuan beasiswa. 

• Meningkatkan dan pemerataan kualitas untuk SMP dan SMA dengan melakukan kontrak kinerja dengan kepala sekolah. Bantuan yang diberikan adalah sebesar 100jt, yang diikuti dengan kontrak target prestasi sekolah (contohnya jumlah lulusan UN) 

• BOS melalui pos dinilai masih kurang karena jumlah kantor pos masih terbatas.  Diusulkan agar BOS disampaikan melalui Bank Pembangunan Daerah 

• Sensus penerima dana BOS yang 

• Pengelolaan beasiswa miskin untuk SD masih di pusat karena berdasarkan pengalaman, kerjasama dengan PT. Pos Indonesia lebih baik dalam hal penyampaian dan pelaporannya. Daerah harap siapkan calon penerima siklus selanjutnya dengan memperhatikan data‐data sebelumnya, apakah masih perlu dibantu atau tidak 

• BIDIK‐MISI sudah disiapkan untuk beasiswa unggulan calon mahasiswa 

• Sasaran siswa BOS harus diperhatikan dengan baik.  

Page 79: NOTULENSI SIDANG KELOMPOK MUSRENBANGNAS TAHUN …download.bappenas.go.id/musrenbangnas2010/risalah/k1/nustra_maluku... · dialokasikan kegiatan untuk 33 ribu orang • Untuk program

No. Tanggapan 

Pemerintah Daerah Respon 

Kementerian/Lembaga Hasil Diskusi 

(Klarifikasi Daerah) Kesepakatan 

dilakukan mandiri mendapati bahwa jumlah penerima yang harus diberikan lebih besar dari data yang diberikan BPS  

  KESEHATAN 

• Angka kematian ibu dan bayi masih tinggi. Salah satu inovasi adalah memberikan fasilitas gratis untuk ibu‐ibu melahirkan di puskesmas dan RS kelas III. 

• Terkait fasilitas sanitasi dasar, sudah dicanangkan BAS‐NO (Buang Air Sembarangan NO). Diharapkan ada dana tambahan dari Kemenkes terkait hal ini. 

• Informasi dana 10,8 M dari Kemenkes untuk kegiatan apa? Apakah untuk kelanjutan pembangunan RS yang sedang berjalan atau untuk program lainnya. 

 

KEMENKES 

• Jangan menyebutkan biaya melahirkan gratis, akan tetapi dirubah menjadi biaya melahirkan ditanggung pemerintah. 

• Sedang dikaji bagaimana kaitannya menurunkan angka kematian ibu dengan Jamkesmas.  

   

  KEBUDAYAAN &  PARIWISATA 

• Museum dan taman budaya belum tersentuh APBD. 

• Lahan untuk Museum IPTEK sudah disiapkan, diharapkan bisa diakomodasi 

• Bantuan dana untuk promosi pariwisata dalam rangka Visit Lombok‐Sumbawa 

   

KEMENBUDPAR 

• Museum Science dan Teknologi/IPTEK akan dibahas lebih lanjut karena belum termasuk prioritas di dalam program kementerian. Namun sudah dianggarkan untuk revitalisasi museum‐museum di Indonesia. Mengenai besarannya bisa dilihat dalam resource envelope.  

 

   

Page 80: NOTULENSI SIDANG KELOMPOK MUSRENBANGNAS TAHUN …download.bappenas.go.id/musrenbangnas2010/risalah/k1/nustra_maluku... · dialokasikan kegiatan untuk 33 ribu orang • Untuk program

No. Tanggapan 

Pemerintah Daerah Respon 

Kementerian/Lembaga Hasil Diskusi 

(Klarifikasi Daerah) Kesepakatan 

  KB 

• Jumlah ibu hamil meningkat karena ibu hamil mendapatkan santunan. (Program Keluarga Harapan) 

  

BKKBN 

• Fungsi baru BKKBN yaitu penyelarasan pengendalian penduduk dengan program pembangunan lainnya 

•   

   

  INOVASI & TEKNOLOGI 

• Adanya desa mandiri energy. Hal ini karena cakupan listrik masih 60%. PLTMH, PLTS, mohon dukungan tambahan dari Kemenristek. 

 

KEMENRISTEK 

• Sudah dibahas di kelompok energi  

   

  INFORMASI 

• Dukungan kampong‐kampung yang dikembangkan untuk Kampung Media 

 

KEMENKOMINFO  

   

2.  Provinsi NTT       

  UMUM 

• 36 kegiatan yang diusulkan hanya muncul 5 kegiatan di shortlist 

•  

     

  PENDIDIKAN 

• Harapan agar sekolah bidang kesehatan mendapatkan fasilitas yang memadai. Selama ini biaya sekolah ditanggung pemerintah Kabupaten/Kota, mohon dukungan kemendiknas/kemenkes 

• Bagi siswa yang belum mendapatkan beasiswa dari nasional akan dibackup oleh daerah 

• Terdapat sekolah yang tingkat 

KEMENDIKNAS 

• Uncen sudah didata sebagai salah satu universitas pendidikan kesehatan. 

• Sasaran penerimaan BOS perlu dicek kembali datanya karena Kemendiknas sudah menghitung sasaran SMA 241 dan SMK 58 

• 6.000 kuota untuk kualifikasi guru sudah disiapkan  

   

Page 81: NOTULENSI SIDANG KELOMPOK MUSRENBANGNAS TAHUN …download.bappenas.go.id/musrenbangnas2010/risalah/k1/nustra_maluku... · dialokasikan kegiatan untuk 33 ribu orang • Untuk program

No. Tanggapan 

Pemerintah Daerah Respon 

Kementerian/Lembaga Hasil Diskusi 

(Klarifikasi Daerah) Kesepakatan 

kelulusannya 0% dan berulang dalam beberapa tahun 

 

  KESEHATAN 

• Revolusi KIA 

• Sebagian besar dana tersedot oleh RS daerah. 

• Pelaksanaan desain perencanaan pembangunan kesehatan dengan pendekatan yang holistic. Selama ini banyak kegiatan dari donor yang tidak melakukan pendekatan yang tidak terintegrasi, bahkan terkadang terjadi duplikasi kegiatan. 

• Jamkesmas akan dibantu APBD jika tidak tercover semua dengan APBN 

• Pelayanan di puskesmas masih kurang terkait kurang memadainya peralatan. Butuh standar puskesmas dari Kemenkes untuk diikuti. 

• Pengalaman di lapangan, dana BOK sangat minus. Usulan kongkrit, untuk amannya adalah berkisar 30‐50 jt/puskesmas. Jumlah puskesmas ujicoba sebaiknya dikurangi (cukup 3 puskesmas ujicoba per provinsi) sedangkan puskesmas pelaksana non ujicoba diperbesar anggarannya 

• Terkait Jamkesmas, 25% dari jumlah penduduk miskin akan discover daerah 

 

KEMENKES 

• Sanitasi dan lainnya kecil karena sudah discover sebagian oleh Pamsimas. Namun boleh diajukan jika masih diperlukan  

   

  KEBUDAYAAN &  PARIWISATA  KEMENBUDPAR     

Page 82: NOTULENSI SIDANG KELOMPOK MUSRENBANGNAS TAHUN …download.bappenas.go.id/musrenbangnas2010/risalah/k1/nustra_maluku... · dialokasikan kegiatan untuk 33 ribu orang • Untuk program

No. Tanggapan 

Pemerintah Daerah Respon 

Kementerian/Lembaga Hasil Diskusi 

(Klarifikasi Daerah) Kesepakatan 

• meminta dukungan Pulau Komodo sebagai salah satu keajaiban dunia 

• pembangunan desa‐desa pariwisata. Tahun 2011 dilakukan pembangunan melalui pendekatan berbasis spesifikasi wilayah 

  

• Kemenbudpar menghimbau untuk menvote Pulau Komodo sebagai salah satu Keajaiban Dunia. Sudah dilakukan kampanye oleh kemenbudpar 

• Desa wisata dalam tiga tahun terakhir sudah menjadi perhatian khusus, terutama melalui PNPM mandiri. Adapun sudah ditargetkan untuk 15 desa. 

• Revitalisasi museum untuk NTT sudah dianggarkan secara signifikan 

 

  KB 

• Minta informasi program‐program KB yang bisa didukung oleh daerah 

  

BKKBN 

•   

   

3.  Provinsi Maluku       

  UMUM 

• pelayanan berbasis gugus kepulauan  

     

  PENDIDIKAN 

•   

KEMENDIKNAS 

• wajib belajar 12 tahun didukung, namun harus fokus menyelesaikan permasalahan wajar 9 tahun dahulu 

• Layanan untuk BOMM perlu ditingkatkan, jika ada siswa yang belum tercakupi, perlu ditambahkan melalui dana daerah 

• 1300 ruang masih rusak untuk SD perlu diperhatikan. DAK 2011 akan dioptimalkan untuk membereskan hal ini 

   

Page 83: NOTULENSI SIDANG KELOMPOK MUSRENBANGNAS TAHUN …download.bappenas.go.id/musrenbangnas2010/risalah/k1/nustra_maluku... · dialokasikan kegiatan untuk 33 ribu orang • Untuk program

No. Tanggapan 

Pemerintah Daerah Respon 

Kementerian/Lembaga Hasil Diskusi 

(Klarifikasi Daerah) Kesepakatan 

 

  KESEHATAN 

• Pembuatan prodi kesehatan di Universitas Pattimura bermasalah karena dokter‐dokter dan dosen yang ada selalu kembali ke daerah asalnya. Butuh dukungan tenaga medis. 

• Angka kematian ibu dan anak nomor 2 tertinggi. 

• Pelayanan gugus pulau  

KEMENKES 

• Ada kebijakan dari Kemenkes untuk meningkatkan puskesmas‐puskesmas yang ada di pulau‐pulau dan perbatasan, dimana puskesmas ini lebih lengkap daripada puskesmas yang lebih dekat ke kota. Hal ini karena puskesmas daerah terpencil ditujukan untuk pelayanan yang tuntas. 

• Peningkatan akan terjadi seiring berjalannya BOK  

   

  KEBUDAYAAN &  PARIWISATA 

• Mengembalikan sejarah dan kegiatan‐kegiatan yang berkaitan dengan Pulau Banda. Dukungan Kemenbudpar untuk menjadikan Pulau Banda sebagai salah satu destinasi wisata.  

  

KEMENBUDPAR 

• Untuk Banda akan didukung penataan sarana  dan prasarananya, sudah disiapkan dana sebesar 3 M. Selain itu juga didukung melalui Pameran kekayaan bawah laut. 

 

   

  PEMUDA & OLAHRAGA 

• KONI bermasalah, permintaan dana kepada pemerintah daerah untuk kegiatan sangat besar. 

• Dukungan terhadap atlet tinju yang merupakan keunggulan daerah 

 

KEMENPORA 

• Maluku akan ada kejuaran PPLB, di level pembina, pratama dan pelajar junior. Di Maluku juga ada pecan olahraga wilayah yang biayanya sharing antara pusat dan daerah.  

  

   

  INOVASI & TEKNOLOGI 

• Sudah kerjasama dengan LIPI melakukan penelitian dalam rangka 

KEMENRISTEK 

• Akan dibangun pusat riset kelautan  

   

Page 84: NOTULENSI SIDANG KELOMPOK MUSRENBANGNAS TAHUN …download.bappenas.go.id/musrenbangnas2010/risalah/k1/nustra_maluku... · dialokasikan kegiatan untuk 33 ribu orang • Untuk program

No. Tanggapan 

Pemerintah Daerah Respon 

Kementerian/Lembaga Hasil Diskusi 

(Klarifikasi Daerah) Kesepakatan 

mengembangkan bidang kelautan. Terutama yang berkaitan dengan poteni dasar, contohnya adalah inovasi budidaya rumput laut 

 

  PERPUSTAKAAN 

• Usulan agar perpustakaan keliling menggunakan perahu 

 

PERPUSNAS 

• Usulan akan diajukan, dan akan dilakukan survey 

 

   

4.  Provinsi Maluku Utara       

  UMUM 

• Pemindahan ibukota provinsi Provinsi Maluku Utara (Ternate ke Halmahera) menyedot banyak dana terutama untuk infrastrukturnya. Mohon dukungan dari pusat 

• Pada prinsipnya apa yang diusulkan K/L diterima dengan catatan akan dibahas lebih lanjut. 

• Mohon dukungan dan perhatian khusus untuk daerah‐daerah tertinggal. 

 

     

  PENDIDIKAN 

• Catatan penting bidang pendidikan antara lain kualifikasi guru, sertifikasi guru, dan akreditasi 

 

KEMENDIKNAS 

• 1.400 RK SD masih rusak, DAK 2011 akan dioptimalkan 

• 1.600 sudah disiapkan untuk kualifikasi guru, maka dari itu perlu disiapkan data teknisnya. Sementara untuk sertifikasi, perlu dievaluasi oleh daerah mengenai jumlah yang lulus sertifikasi.  

   

  KESEHATAN 

• Bantuan RS Umum di Sofifi terkait 

KEMENKES 

•  

   

Page 85: NOTULENSI SIDANG KELOMPOK MUSRENBANGNAS TAHUN …download.bappenas.go.id/musrenbangnas2010/risalah/k1/nustra_maluku... · dialokasikan kegiatan untuk 33 ribu orang • Untuk program

No. Tanggapan 

Pemerintah Daerah Respon 

Kementerian/Lembaga Hasil Diskusi 

(Klarifikasi Daerah) Kesepakatan 

ibukota provinsi baru di Halmahera 

• Program upaya kesehatan masyarakat, obat‐obatan, dan sumber daya kesehatan tidak masuk longlist maupun shortlist 

 

 

  KEBUDAYAAN &  PARIWISATA 

• Usulan dukungan sarana transportasi berupa kapal cepat untuk menunjang wisata antar pulau 

• Provinsi Maluku Utara tidak masuk 5 destinasi unggulan dalam Rakernis Kemenbudpar. Hal ini sangat disayangkan karena di Maluku Utara terdapat Kesultanan Ternate dan obyek wisata bahari. Harapannya Maluku Utara bisa dimasukkan salah satu destinasi wisata. 

• Tahun 2011 akan dilakukan event penetapan Pulau Kunaichi sebagai destinasi unggulan. Usulan dukungan agar event nasional ini bisa menjadi event internasional 

• Pengembangan pendidikan bidang pariwisata, diharapkan provinsi mendapatkan jatah satu. 

  

KEMENBUDPAR 

• 3,1 M sudah dianggarkan. 

• Mendefinisikan destinasi unggulan terdapat kriteria‐kriteria, seperti akses. Akan dikaji lebih lanjut untuk membahas hal ini. 

• Balai peninggalan purbakala sudah dibangun 

• Tahun 2011 akan dialokasikan anggaran untuk meningkatkan kualitas SDM kepariwisataan sebanyak 40 orang. 

• Terkait Kepulauan Kunaichi, untuk promosi serta bantuan sarana dan prasarana akan dilakukan sesuai kemampuan Kemenbudpar 

 

   

5.  Provinsi Papua Barat       

  UMUM 

• Baru masuk isu kesehatan, padahal isu‐isu strategis Papua Barat benar‐benar terkait Kelompok I 

     

Page 86: NOTULENSI SIDANG KELOMPOK MUSRENBANGNAS TAHUN …download.bappenas.go.id/musrenbangnas2010/risalah/k1/nustra_maluku... · dialokasikan kegiatan untuk 33 ribu orang • Untuk program

No. Tanggapan 

Pemerintah Daerah Respon 

Kementerian/Lembaga Hasil Diskusi 

(Klarifikasi Daerah) Kesepakatan 

• Mohon agar persandingan program diperhatikan dengan baik. Usulan matriks‐matriks rakor Cipanas dan Tampak Siring bisa dibahas juga dalam rapat ini.  

 

  PENDIDIKAN 

• SMA di Sorong dan Manokwari belum memadai, terkait peralatan dan kualitas guru.  

• Terkait APS perguruan tinggi, PTS memberikan akses melebihi PTN. 

• Usulan dilakukan pemekaran daerah baru untuk memudahkan birokrasi guru dalam memberikan pelayanan 

 

KEMENDIKNAS 

• Penyiapan prakondisi untuk prasyarat kelayakan untuk melanjutkan RSBI. Scheme yang dilakukan adalah sharing pusat‐daerah. 

• APK perguruan tinggi juga dikontribusi oleh PTS. Kemendiknas belum mempunyai data mengenai PTS terkait block grant. 

• Mobilitas guru akibat pemekaran harus dikontrol oleh daerah  

   

  KESEHATAN 

• Saat ini beberapa Kabupaten sedang berlangsung pembangunan RS Daerah. Namun secara fisik belum selesai, sehingga butuh dukungan Kemenkes 

• Areal 20 hektar, studi AMDAL, dan perencanaan sudah dilakukan dan disiapkan untuk pembangunan RS Provinsi 

• Univ. Negeri Papua akan dibuka Prodi Kesehatan 

• RS Sorong belum selesai dibangun, butuh dukungan pusat. 

• Peralatan kesehatan di RSUD belum 

KEMENKES 

•   

   

Page 87: NOTULENSI SIDANG KELOMPOK MUSRENBANGNAS TAHUN …download.bappenas.go.id/musrenbangnas2010/risalah/k1/nustra_maluku... · dialokasikan kegiatan untuk 33 ribu orang • Untuk program

No. Tanggapan 

Pemerintah Daerah Respon 

Kementerian/Lembaga Hasil Diskusi 

(Klarifikasi Daerah) Kesepakatan 

memadai, mohon dukungan pusat. 

• Puskesmas rawat inap yang ada akan ditingkatkan menjadi RSUD untuk peningkatan pelayanan. 

 

  PEMUDA & OLAHRAGA 

• Hanya ada dana untuk pembinaan prestasi, dana untuk sarana dan prasarana masih kurang. Usulan untuk pembangunan stadion olahraga. 

• Beberapa organisasi kepemudaan (Pramuka dan KNPI) pembinaannya belum berjalan dengan baik 

 

KEMENPORA 

•    

   

6.  Provinsi Papua       

  UMUM 

• harus ada keberpihakan pemerintah pusat untuk meningkatkan IPM yang sangat rendah. Kuncinya adalah pemberian pekerjaan bagi seluruh masyarakat 

 

     

  PENDIDIKAN 

• RSBI sudah dibangun di beberapa tempat namun sarana dan prasarananya belum dilengkapi. Terkait hal ini beberapa guru sedang dalam pendidikan bahasa Inggris di Australia. 

• Karena SDM terbatas, maka dilakukan program 1000 PhD bekerjasama dengan Universitas Pelita Harapan‐Karawaci. Butuh kejelasan dan kelanjutan program 

KEMENDIKNAS 

• RSBI memerlukan prakondisi dan pendanaannya sharing. 

• Beasiswa dosen sudah tersedia pendaftarannya secara online 

• Perlu koordinasi dengan DPR mengenai penentuan daerah‐daerah penyelenggaraan UN.  

• Univ. Cenderawasih sudah masuk program percepatan rumah sakit kesehatan namun masih dikelola pusat 

   

Page 88: NOTULENSI SIDANG KELOMPOK MUSRENBANGNAS TAHUN …download.bappenas.go.id/musrenbangnas2010/risalah/k1/nustra_maluku... · dialokasikan kegiatan untuk 33 ribu orang • Untuk program

No. Tanggapan 

Pemerintah Daerah Respon 

Kementerian/Lembaga Hasil Diskusi 

(Klarifikasi Daerah) Kesepakatan 

ini. 

• Terkait UN, ada usulan agar lembaga‐lembaga yang berakreditasi A saja yang diwajibkan mengikuti UN, sisanya mengikuti ujian sekolah 

• Tambahan dana Fakultas Kedokteran Univ Cenderawasih terkait peralatan pendukung. 

• Dengan adanya dana otonomi, guru‐guru dan tenaga kesehatan diangkat menjadi Camat sehingga terjadi kekosongan posisi guru/tenaga kesehatan 

• Penyiapan ICT untuk pendidikan di 1.500 desa/kampung. Jangkauan layanan Palapa harap diperluas sehingga tahun berikutnya bisa lebih dari 1.500. 

• Dengan alasan otsus, permohonan‐permohonan bantuan dari Perguruan Tinggi di Papua terfokus hanya pada masalah infrastruktur. Padahal hal terkait pendidikan tinggi adalah tanggung jawab pusat 

• Dukungan peningkatan program buta aksara 

• SD dan SMP satu atap sulit dilakukan terkait kondisi geografis. Akan dilakukan SD kecil dan asrama untuk pendidikan yang membutuhkan dukungan pusat 

• Distribusi buku BOS bermasalah, butuh pendampingan. 

• Ijazah berorientasi jalur professional bagi lulusan SMA 

• Penguatan kapasitas bagi daerah‐

• Daerah harus mengontrol guru‐guru yang menjadi camat. Kemendiknas melakukan proses sertifikasi guru untuk meningkatkan kulaitas guru dan profesi guru bukan untuk disalahgunakan 

• K/L akan mencetak secara bertahap buku‐buku pelajaran yang hak ciptanya sudah dibeli 

• PT yang tidak terakreditasi bisa ditutup. Jangan terlalu diberi kebebasan sehingga tidak membebani dalam pengadaan infrastruktur 

• 10.000 telah disiapkan untuk program buta aksara 

• Pola asrama adalah kebijakan daerah 

Page 89: NOTULENSI SIDANG KELOMPOK MUSRENBANGNAS TAHUN …download.bappenas.go.id/musrenbangnas2010/risalah/k1/nustra_maluku... · dialokasikan kegiatan untuk 33 ribu orang • Untuk program

No. Tanggapan 

Pemerintah Daerah Respon 

Kementerian/Lembaga Hasil Diskusi 

(Klarifikasi Daerah) Kesepakatan 

daerah yang pencapaian indikatornya rendah 

• Permohonan agar ada guru yang diangkat dari pusat dan dipekerjakan di daerah 

  KESEHATAN 

• Angka kematian HIV/AIDS masih tinggi. Diharapkan penanganan dilakukan langsung ke sasaran dan bersifat represif 

• Usulan bantuan alat‐alat kesehatan di kabupaten‐kabupaten baru terkait pembangunan RS kabupaten. Konsep pelayanan kesehatan di Papua adalah tersebar di tingkat Kabupaten 

• Puskesmas ditingkatkan menjadi puskesmas plus dan rawat inap dimana pada puskesmas ini terdapat dokter‐dokter ahli 

• Perluasan BOK tidak hanya 2 kabupaten ujicoba 

• Penundaan mutasi dokter‐dokter agar bisa melayani suatu daerah lebih lama 

• Pengadaan buffer stock obat‐obatan kurang. Stok untuk satu tahun kurang, usulan dilakukan secara triwulanan mengikuti perkembangan penyakit‐penyakit yang berlangsung 

 

KEMENKES 

• Tahun depan BOK akan jalan. Selain itu terdapat program‐program dan panduan pelaksanaannya.  

   

  KEBUDAYAAN &  PARIWISATA 

• permohonan dukungan promosi wisata Teluk Cenderawasih, 

KEMENBUDPAR 

• akan dibantu sesuai resource envelope yang ada. 

   

Page 90: NOTULENSI SIDANG KELOMPOK MUSRENBANGNAS TAHUN …download.bappenas.go.id/musrenbangnas2010/risalah/k1/nustra_maluku... · dialokasikan kegiatan untuk 33 ribu orang • Untuk program

No. Tanggapan 

Pemerintah Daerah Respon 

Kementerian/Lembaga Hasil Diskusi 

(Klarifikasi Daerah) Kesepakatan 

kawasan Mambramo, dan objek‐objek wisata lainnya 

• penganggaran lebih difokuskan pada objek wisata alam daripada untuk museum. 

 

  PEMUDA & OLAHRAGA 

• Potensi olahraga sudah ada namun fasilitas olahraga kurang 

• Dukungan program pengembangan wasit dan pelatih olahraga untuk meningkatkan prestasi olahraga 

KEMENPORA 

•    

   

  AGAMA 

• pelayanan agama perlu ditingkatkan 

KEMENAG 

•   

   

  PEMBERDAYAAN PEREMPUAN 

• Pemahaman mengenai isu gender di Papua masih kurang 

 

•      

  INOVASI & TEKNOLOGI 

• Usulan bantuan untuk penguasaan teknologi dulu sebelum inovasi. 

 

KEMENRISTEK 

• Akan ditindaklanjuti  

   

  SISTEM INFORMASI 

• Untuk memperluas akses pendidikan, akan diperkuat dengan pendidikan jarak jauh. Namun karena biaya satelit mahal, diharapkan kabel‐kabel bawah laut bisa menjangkau Papua 

KEMENKOMINFO 

• 2014 ditargetkan penggelaran kabel fiber optic  bisa selesai untuk Indonesia bagian timur 

  

   

 Paparan: 

‐ Dra. Nina Sardjunani, MA (Deputi Bidang Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan)  Moderator: 

‐ Ir. Dedi Masykur Riyadi (Staf Ahli Bidang Revitalisasi Perdesaan, Pertanian, dan Agroindustri)