Prioritas Nasional 7Prioritas Nasional 7 Iklim Usaha dan...

51
Prioritas Nasional 7 Prioritas Nasional 7 Prioritas Nasional 7 Prioritas Nasional 7 Iklim Usaha dan Iklim Investasi Iklim Usaha dan Iklim Investasi Deputi Bidang Ekonomi Bappenas Musrenbangnas RKP Tahun 2011 Jakarta 29 April-1 Mei 2010 Jakarta, 29 April-1 Mei 2010

Transcript of Prioritas Nasional 7Prioritas Nasional 7 Iklim Usaha dan...

Page 1: Prioritas Nasional 7Prioritas Nasional 7 Iklim Usaha dan ...download.bappenas.go.id/musrenbangnas2010/paparan/K2/Paparan...PRIORITAS NASIONAL RKP 2011 1 Reformasi Birokrasi dan Tata

Prioritas Nasional 7Prioritas Nasional 7Prioritas Nasional 7Prioritas Nasional 7Iklim Usaha dan Iklim InvestasiIklim Usaha dan Iklim Investasi

Deputi Bidang EkonomiBappenaspp

Musrenbangnas RKP Tahun 2011Jakarta 29 April-1 Mei 2010Jakarta, 29 April-1 Mei 2010

Page 2: Prioritas Nasional 7Prioritas Nasional 7 Iklim Usaha dan ...download.bappenas.go.id/musrenbangnas2010/paparan/K2/Paparan...PRIORITAS NASIONAL RKP 2011 1 Reformasi Birokrasi dan Tata

TEMA RKP 2011TEMA RKP 2011

RKP 2010 RKP 2011RKP 2010

“PEMULIHAN PEREKONOMIAN

RKP 2011

“PERCEPATAN PERTUMBUHAN

NASIONAL DAN PEMELIHARAANKESEJAHTERAAN

EKONOMI YANG BERKEADILAN

DIDUKUNG RAKYAT” PEMANTAPAN TATA

KELOLA DAN SINERGI PUSAT

DAERAH”

Page 3: Prioritas Nasional 7Prioritas Nasional 7 Iklim Usaha dan ...download.bappenas.go.id/musrenbangnas2010/paparan/K2/Paparan...PRIORITAS NASIONAL RKP 2011 1 Reformasi Birokrasi dan Tata

PRIORITAS NASIONAL RKP 20111 Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

2 Pendidikan

3 Kesehatan

4 Penanggulangan Kemiskinan

5 Ketahanan Pangan

6 Infrastruktur11 Prioritas Nasional

Kabinet Indonesia Bersatu II

7 Iklim Investasi dan Iklim Usaha

8 Energi

9 Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana

2009-2014

10 Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, & Pasca‐konflik

11 Kebudayaan, Kreativitas dan Inovasi Teknologi

12

13

14

Bidang Politik, Hukum  dan Keamanan

Bidang Perekonomian

Bidang Kesejahteraan Rakyat

Prioritas Lainnya

Bidang Kesejahteraan Rakyat

PENCAPAIAN TARGET RPJMN 2010-2014 DILAKSANAKAN SECARA KONSISTEN DAN BERKESINAMBUNGANMELALUI PENGGUNAAN 14 PRIORITAS RPJMN 2010-2014 DALAM RKP 2010, 2011, 2012, 2013 DAN 2014.PERBEDAAN PRIORITAS ANTAR TAHUN (RKP) TERSEBUT TERLETAK PADA PENEKANANNYA.

Page 4: Prioritas Nasional 7Prioritas Nasional 7 Iklim Usaha dan ...download.bappenas.go.id/musrenbangnas2010/paparan/K2/Paparan...PRIORITAS NASIONAL RKP 2011 1 Reformasi Birokrasi dan Tata

KERANGKA RENCANA PEMBANGUNAN BIDANG EKONOMI, 2010-2014

Kebijakan Perdagangan

Menjaga Daya Beli k

Kebijakan Investasi

Meningkatkan Ekspor (X)

Menjaga

Menarik Investasi (I) Peningkatan

Permintaan

MasyarakatKebijakan Fiskal Berkelanjutan

Kebijakan Industri

Konsumsi (C)

Peningkatan Sektor Industri

Pengeluaran Pemerintah (G)

Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkelanjutan

Didukung Industri

Kebijakan Pertanian

Sektor Industri

Peningkatan Sektor Pertanian, Kehutanan, Perikanan

Didukung• Pembangunan

infrastruktur• Pengembangan

iptek• Pembangunan

SDM

Peningkatan Produksi

Kebijakan Pengembangan S k T i

Pengembangan Sektor Tersier

Peningkatan Kesejahteraan Rakyat

SDM• Reformasi

birokrasi• Refomasi hukum• Pembangunan

SDA dan LH

Kebijakan MoneterKebijakan Fiskal Berkelanjutan

Sektor Tersier Sektor Tersier

Stabilitas Harga dan Nilai Tukar

APBN yang sustainable

Stabilitas Ekonomi yang Kokoh

Kebijakan Tenaga Kerja Pembangunan

Ek i

jKebijakan Sektor Keuangan

Stabilitas Sektor keuangan

Peningkatan Kesempatan Kerja

Kebijakan Pengurangan kemiskinan

Ekonomi yang Inklusif dan Berkeadilan

Kebijakan UKM

Pengurangan Kemiskinan

Pengembangan UKM 4

Page 5: Prioritas Nasional 7Prioritas Nasional 7 Iklim Usaha dan ...download.bappenas.go.id/musrenbangnas2010/paparan/K2/Paparan...PRIORITAS NASIONAL RKP 2011 1 Reformasi Birokrasi dan Tata

Posisi Daya Saing IndonesiaPosisi Daya Saing Indonesia

Ease of Doing Business (IFC‐ Global Competitiveness Index World Bank)

Pada tahun 2009 peringkat 

(World Economic Forum)

Tahun 2008‐2009 peringkat ke‐p g129, naik menjadi peringkat 122 di tahun 2010 dari 183 negara.

p g55 naik menjadi peringkat 54 pada tahun 2009‐2010 dari 134 negara.

World Competitiveness Indicator (IMD)

Logistic Performance Index (World Bank)

Tahun 2005 peringkat 50 naik menjadi peringkat 42 pada h d

Tahun 2007 peringkat ke‐43 dari 150 negara dan menurun 

d k dtahun 2009 dari 57 negara. menjadi peringkat 75 pada tahun 2010.

Page 6: Prioritas Nasional 7Prioritas Nasional 7 Iklim Usaha dan ...download.bappenas.go.id/musrenbangnas2010/paparan/K2/Paparan...PRIORITAS NASIONAL RKP 2011 1 Reformasi Birokrasi dan Tata

Realisasi Pertumbuhan Ekonomi (Sisi Pengeluaran)

Uraian 2008 2009

( g )2008-2009

Uraian TW I TW II TWIII TW IV Total TW I TW II TW III TW IV TotalPertumbuhan Ekonomi (%) 6,2 6,3 6,2 5,3 6,0 4,5 4,1 4,2 5,4 4,5

SISI PENGELUARANKonsumsi Masyarakat 5 7 5 5 5 3 4 8 5 3 6 0 4 8 4 7 4 0 4 9Konsumsi Masyarakat 5,7 5,5 5,3 4,8 5,3 6,0 4,8 4,7 4,0 4,9Konsumsi Pemerintah 3,6 5,3 14,1 16,3 10,4 19,2 17,0 10,3 17,0 15,7Investasi (PMTB) 13,9 12,2 12,3 9,4 11,9 3,5 2,4 3,2 4,2 3,3Ekspor Barang dan Jasa 13,7 12,4 10,6 2,0 9,5 -18,7 -15,5 -7,8 3,7 -9,7Impor Barang dan Jasa 18,0 16,1 11,1 -3,7 10,0 -24,4 -21,0 -14,7 1,6 -15,0

Dampak krisis ekonomi global berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia sejak Triwulan IV 2008 Konsumsi Masyarakat tumbuh konstan, sementara itu ekspor tumbuh

negatif, dan pertumbuhan Investasi menurun

6

Page 7: Prioritas Nasional 7Prioritas Nasional 7 Iklim Usaha dan ...download.bappenas.go.id/musrenbangnas2010/paparan/K2/Paparan...PRIORITAS NASIONAL RKP 2011 1 Reformasi Birokrasi dan Tata

PERTUMBUHAN REALISASI IUT PMDNBERDASARKAN LOKASIBERDASARKAN LOKASI

LOKASI 2005 2006 2007 2008 2009

SUMATERA 13.701,7 4.504,9 10.754,5 4.840,2 7.819,6 % thd total 44,3 21,8 30,8 23,8 20,7

JAWA 14.855,8 13.030,8 18.668,9 12.230,5 25.766,5 % thd t t l 48 0 63 1 53 5 60 1 68 2% thd total 48,0 63,1 53,5 60,1 68,2

BALI & NUSATENGGARA 66,1 104,9 15,7 29,0 50,8 % thd total 0,2 0,5 0,0 0,1 0,1

KALIMANTAN 1.747,6 2.536,1 1.558,0 1.821,4 2.934,4 5 7 12 3 4 5 8 9 7 8% thd total 5,7 12,3 4,5 8,9 7,8

SULAWESI 509,0 68,6 3.881,6 1.147,4 1.187,4 % thd total 1,6 0,3 11,1 5,6 3,1

MALUKU 0,9 0,2 0,2 - 0% thd total 0,0 0,0 0,0 - -

PAPUA 43,1 403,5 - 294,7 41,1% thd total 0,1 2,0 0,0 1,4 0,1 TOTAL 30.924,2 20.649,0 34.878,9 20.363,2 37.799,8

% 100 100 100 100 100

Sumber: BKPM

Page 8: Prioritas Nasional 7Prioritas Nasional 7 Iklim Usaha dan ...download.bappenas.go.id/musrenbangnas2010/paparan/K2/Paparan...PRIORITAS NASIONAL RKP 2011 1 Reformasi Birokrasi dan Tata

PERTUMBUHAN REALISASI IUT PMA BERDASARKAN LOKASIBERDASARKAN LOKASI

LOKASI 2005 2006 2007 2008 2009

SUMATERA 1.232,4 898,4 1.398,5 1.009,9 776,2% thd total 13,8 15,0 13,5 6,8 7,2

JAWA 7.239,8 4.416,4 8.503,5 13.566,9 9.370,6 81 2 3 82 2 91 2% thd total 81,2 73,7 82,2 91,2 86,6

BALI & NUSATENGGARA 102,6 106,2 56,7 95,5 233,8% thd total 1,2 1,8 0,5 0,6 2,2

KALIMANTAN 181,8 534,6 300,6 115,2 284,4% thd total 2,0 8,9 2,9 0,8 2,6

SULAWESI 145,3 15,5 79,6 65,4 141,6% thd total 1,6 0,3 0,8 0,4 1,3

MALUKU 9,1 20,0 - - 5,9% thd total 0,1 0,3 - - 0,1

PAPUA - 0,6 2,5 18,7 2,80 0,0 0,0 0,1 0,0

TOTAL 8.911,0 5.991,7 10.341,4 14.871,6 10.815,3 % 100 100 100 100 100

Sumber: BKPM

Page 9: Prioritas Nasional 7Prioritas Nasional 7 Iklim Usaha dan ...download.bappenas.go.id/musrenbangnas2010/paparan/K2/Paparan...PRIORITAS NASIONAL RKP 2011 1 Reformasi Birokrasi dan Tata

IKLIMIKLIM INVESTASI DAN IKLIM USAHAINVESTASI DAN IKLIM USAHADALAM RPJMN TAHUN 2010DALAM RPJMN TAHUN 2010--20142014

7

Tema PrioritasPeningkatan investasi melalui perbaikan kepastian hukum, penyederhanaan prosedur, perbaikan sistem informasi, dan pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)

Sasaran Prioritas 7Pertumbuhan Investasi dalam bentuk Pembentukan Modal tetap Domestik Bruto (PMTB) sebesar 10,9 persen pada tahun 2011

Substansi Inti1. Kepastian hukum: Reformasi regulasi secara bertahap di tingkat nasional dan daerah sehingga terjadi

harmonisasi peraturan perundang-undangan yang tidak menimbulkan ketidakjelasan dan inkonsistensi dalam implementasinya

2. Penyederhanaan prosedur: Penerapan sistem pelayanan informasi dan perizinan investasi secara elektronik (SPIPISE) pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di beberapa kota yang dimulai di Batam, pembatalan perda bermasalah dan pengurangan biaya untuk memulai usaha seperti Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dan Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP)L i ik i l b d S k l k l3. Logistik nasional: Pengembangan dan penetapan Sistem Logistik Nasional yang menjamin kelancaran arus barang dan mengurangi biaya transaksi/ekonomi biaya tinggi

4. Sistem informasi: Beroperasinya secara penuh National Single Window (NSW) untuk impor (sebelum Januari 2010) dan ekspor. Percepatan realisasi proses penyelesaian bea cukai di luar pelabuhan dengan implementasi

h C Ad d T d S (CATS) di d Cik

9

tahap pertama Custom Advanced Trade System (CATS) di dry port Cikarang5. KEK: Pengembangan KEK di 5 lokasi melalui skema Public-Private Partnership sebelum 20126. Kebijakan ketenagakerjaan: Sinkronisasi kebijakan ketenagakerjaan dan iklim usaha dalam rangka

penciptaan lapangan kerja

Page 10: Prioritas Nasional 7Prioritas Nasional 7 Iklim Usaha dan ...download.bappenas.go.id/musrenbangnas2010/paparan/K2/Paparan...PRIORITAS NASIONAL RKP 2011 1 Reformasi Birokrasi dan Tata

DAERAH YANG SUDAH DAERAH YANG SUDAH MELAKSANAKAN PTSPMELAKSANAKAN PTSPMELAKSANAKAN PTSPMELAKSANAKAN PTSP

S J d B li K li S l i M l k d P J l hSumatera Jawa dan Bali Kalimantan Sulawesi Maluku dan Papua Jumlah

Propinsi 5 3 0 2 2 12Propinsi 5 3 0 2 2 12Kabupaten 79 89 31 40 10 249Kabupaten 79 89 31 40 10 249Kota 25 32 9 10 4 80Kota 5 3 9 0 4 80Jumlah 109 124 40 52 16 341Sumber: Dedagri

Page 11: Prioritas Nasional 7Prioritas Nasional 7 Iklim Usaha dan ...download.bappenas.go.id/musrenbangnas2010/paparan/K2/Paparan...PRIORITAS NASIONAL RKP 2011 1 Reformasi Birokrasi dan Tata

Tahapan Rencana Pengembangan Sistem LogistikNasional dan Perkembangannya

Jangka Pendek Jangka Menengah I Jangka Menengah II Jangka Panjang

TAHAPAN:

Tahap Persiapan

(2009‐2010)

Tahap I(2010‐2014)

Tahap II(2015‐2019)

Tahap III(2020‐2025)

( )

OperasionalisasiCetak BiruPengembanganLogistik Indonesiadan implementasi

Pembenahan Regulasi, Pengembangan SDM, dan Peningkatan Sarana d P

Perkuatan Sarana dan Prasarana Logistik dan Pengembangan Kapasitas Penyedia 

Integrasi Sistem Logistik Nasional Dalam Skala Domestik dan Global

gdan implementasiProgram Quick Win

dan Prasarana JasaGlobal

PERKEMBANGAN:a Cetak Biru Pengembangan Sistem Logistik Nasional sudah selesai disusun

11

a. Cetak Biru Pengembangan Sistem Logistik Nasional sudah selesai disusunb. Cetak Biru Pengembangan Sistem Logistik Nasional akan disahkan dalam 

bentuk Peraturan Presiden (saat ini draft Perpres telah selesai)

Page 12: Prioritas Nasional 7Prioritas Nasional 7 Iklim Usaha dan ...download.bappenas.go.id/musrenbangnas2010/paparan/K2/Paparan...PRIORITAS NASIONAL RKP 2011 1 Reformasi Birokrasi dan Tata

National Single Window (NSW)• Tahapan Implementasi NSW:

Implementasi Tahap Kesatu (17 Des 2007)

Implementasi Tahap Kedua (14 Aug 2007)

Implementasi Tahap Ketiga (23 Des 2008)

Implementasi Tahap Keempat

(29 Jul 2009)

Implementasi Tahap Kelima

(Jan 2010)

Implementasi Tahap Nasional

(Okt 2010)

Saat ini, proses implementasi NSW memasuki Tahap Kelima Peluncuran Tahap Kelima dilakukan pada bulan Januari 2010

Page 13: Prioritas Nasional 7Prioritas Nasional 7 Iklim Usaha dan ...download.bappenas.go.id/musrenbangnas2010/paparan/K2/Paparan...PRIORITAS NASIONAL RKP 2011 1 Reformasi Birokrasi dan Tata

National Single Window (NSW)National Single Window (NSW)• Tahapan Implementasi NSW:

Implementasi Tahap Kesatu (17 Des 2007)

Implementasi Tahap Kedua (14 Aug 2007)

Implementasi Tahap Ketiga (23 Des 2008)

Implementasi Tahap Keempat

(29 Jul 2009)

Implementasi Tahap Kelima

(Jan 2010)

Implementasi Tahap Nasional

(Okt 2010)

Saat ini, proses implementasi NSW memasuki Tahap KelimaPeluncuran Tahap Kelima dilakukan pada bulan Januari 2010• Perkembangan NSW:pada bulan Januari 2010

NSW sudah diterapkan diimplementasikan di 5 Pelabuhan Utama, yaitu:1. Pelabuhan Tanjung Perak NSW impor dan ekspor1. Pelabuhan Tanjung Perak     NSW impor dan ekspor2. Pelabuhan Tanjung Priok3. Pelabuhan Tanjung Mas4. Bandara Soekarno‐Hatta5. Bandara Belawan

NSW impor

5. Bandara Belawan

Instansi Pemerintah(GA) : 18 GA (Impor) dan 2 GA Utama (Ekspor: DepDag & DepHut) User (Pengguna Jasa) : Seluruh Importir dan PPJK (mandatory di 5 pelabuhan utama)

Page 14: Prioritas Nasional 7Prioritas Nasional 7 Iklim Usaha dan ...download.bappenas.go.id/musrenbangnas2010/paparan/K2/Paparan...PRIORITAS NASIONAL RKP 2011 1 Reformasi Birokrasi dan Tata

CATS (customs advanced trade system)

Pilar CATS: regulasi infrastruktur prosedur dan Pilar CATS: regulasi, infrastruktur, prosedur danteknologi

Perkembangan:a. Dry port secara fisik sudah dikonstruksikan dia. Dry port secara fisik sudah dikonstruksikan di

Jababeka (Okt 2009 – Februari 2010)b. Bounded zone sudah dibangunc. Container depo sudah dibangund. Freight management system sudah dibangun

P t Di j B d C k i t t de. Peraturan Dirjen Bea dan Cukai tentang prosedurekspor dan impor akan segera dikeluarkan

Page 15: Prioritas Nasional 7Prioritas Nasional 7 Iklim Usaha dan ...download.bappenas.go.id/musrenbangnas2010/paparan/K2/Paparan...PRIORITAS NASIONAL RKP 2011 1 Reformasi Birokrasi dan Tata

PENGUSULAN DAN PERSYARATAN KEK

PEMBENTUKAN KEK DIUSULKAN KEPADA DEWAN NASIONAL OLEH :a Badan Usaha (Usulan disampaikan melalui pemprov setelah disetujuia. Badan Usaha (Usulan disampaikan melalui pemprov setelah disetujui

pemkab/pemko)b. pemerintah kabupaten/kota (Usulan disampaikan melalui pemprov)c. pemerintah provinsi (Usulan telah disetujui pemkab/pemko)

KELENGKAPAN USULAN (Paling sedikit):

p p ( j p /p )d. Pemerintah pusat

KELENGKAPAN USULAN (Paling sedikit):1. peta lokasi pengembangan serta luas area yang diusulkan yang terpisah 

dari permukiman penduduk;2. rencana tata ruang KEK yang diusulkan dilengkapi dengan peraturan g y g g p g p

zonasi;3. rencana dan sumber pembiayaan;4. analisis mengenai dampak lingkungan yang sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang undangan;peraturan perundang‐undangan;5. hasil studi kelayakan ekonomi dan finansial; dan6. jangka waktu suatu KEK dan rencana strategis.

Page 16: Prioritas Nasional 7Prioritas Nasional 7 Iklim Usaha dan ...download.bappenas.go.id/musrenbangnas2010/paparan/K2/Paparan...PRIORITAS NASIONAL RKP 2011 1 Reformasi Birokrasi dan Tata

KRITERIA DAN PERKEMBANGAN TERAKHIR KEK

KRITERIA 1. sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah dan tidak berpotensi 

k li dmengganggu kawasan lindung;

2. pemerintah provinsi/kabupaten/kota yang bersangkutan mendukung KEK;

3. terletak pada posisi yang dekat dengan jalur perdagangan internasional atau dekat dengan jalur pelayaran internasional di Indonesia atau terletak pada wilayah potensi sumber daya unggulan; dan

4. mempunyai batas yang jelas.

SASARAN

PERKEMBANGAN TERAKHIR• Pada Bulan September 2010 PP tentang Pengaturan Lokasi dan Dewan

• Pengembangan KEK di 5 lokasi sebelum 2012

• Pada Bulan September 2010 PP tentang Pengaturan Lokasi dan Dewan Kawasan akan terbit

Page 17: Prioritas Nasional 7Prioritas Nasional 7 Iklim Usaha dan ...download.bappenas.go.id/musrenbangnas2010/paparan/K2/Paparan...PRIORITAS NASIONAL RKP 2011 1 Reformasi Birokrasi dan Tata

LOKASI USULAN KEK

Page 18: Prioritas Nasional 7Prioritas Nasional 7 Iklim Usaha dan ...download.bappenas.go.id/musrenbangnas2010/paparan/K2/Paparan...PRIORITAS NASIONAL RKP 2011 1 Reformasi Birokrasi dan Tata

MENCIPTAKANMENCIPTAKAN KESEMPATAN KERJA DAN 

MENURUNKAN TPT DI TAHUN 2011 SEBESAR 7,3 persen

Page 19: Prioritas Nasional 7Prioritas Nasional 7 Iklim Usaha dan ...download.bappenas.go.id/musrenbangnas2010/paparan/K2/Paparan...PRIORITAS NASIONAL RKP 2011 1 Reformasi Birokrasi dan Tata

Upaya Menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka [TPT] tahun 2011[ ]

Meningkatkan Peran Daerah dalam Menurunkan TPT.i. Meningkatkan efektifitas kebijakan fiscal agar dapat

meningkatkan penyerapan tenaga kerja. ii. Dengan semakin besarnya fungsi pelayanan kepada

masyarakat yang diberikan kepada daerah, peran daerahuntuk mendorong kegiatan ekonomi semakin besar. 

iii. Keselarasan antara APBN dan APBD untuk mendorongkegiatan ekonomi dan menciptakan kesempatan kerja didaerah. 

iv. Mempercepat upaya dalam memperbaiki iklim investasi didaerah, 

v. Memanfaatkan belanja daerah seoptimal mungkin, danvi. Menangani pengangguran dan kemiskinan (terutama daerah

yang merupakan kantong‐kantong kemiskinan danpengangguran) melalui program‐program APBN. 

Page 20: Prioritas Nasional 7Prioritas Nasional 7 Iklim Usaha dan ...download.bappenas.go.id/musrenbangnas2010/paparan/K2/Paparan...PRIORITAS NASIONAL RKP 2011 1 Reformasi Birokrasi dan Tata

20

Grafik 1TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA PER PROPINSI, 2005 DAN 2009

( Persentase )

2005

2009

Nasional

Sumber:Sakernas 2005 dan 2009, BPS

15

10

5

14.00

11.00

13.34

12.16

10.74

12.82

8.91

8.47

7.19

- 15.77

15.53

9.54

7.59

8.51

16.59

5.32

10.29

4.82

8.13

4.91

7.34

11.17

14.05

7.71

15.93

10.93

14.04

- 15.01

13.09

- 7.31

8.71

8.45

7.97

8.56

5.54

7.61

5.08

6.62

6.14

8.11

12.15

10.96

7.33

6.00

5.08

14.97

3.13

6.25

3.97

5.44

4.62

6.36

10.83

10.56

5.43

8.90

4.74

5.89

4.51

10.57

6.76

7.56

4.08

1 1 1 1 1 1 8 8 7 - 1 1 9 7 8 1 5 1 4 8 4 7 1 1 7 1 1 1 - 1 1 - 78 8 7 8 5 7 5 6 6 8 1 1 7 6 5 1 3 6 3 5 4 6 1 1 5 8 4 5 4 1 6 7 4

0

NA

D

SU

MU

T

SU

MB

AR

RIA

U

JAM

BI

SU

MS

EL

BE

NG

KU

LU

LAM

PU

NG

BA

BE

L

KE

PR

I

DK

I JA

KA

RTA

JAB

AR

JATE

NG

D.I.

Y.

JATI

M

BA

NTE

N

BA

LI

N.T

.B.

N.T

.T.

KA

LBA

R

KA

LTE

NG

KA

LSE

L

KA

LTIM

SU

LUT

SU

LTE

NG

SU

LSE

L

SU

LTR

A

GO

RO

NTA

LO

SU

LBA

R

MA

LUK

U

MA

LUT

PA

PU

A

BA

RA

T

PA

PU

A

Page 21: Prioritas Nasional 7Prioritas Nasional 7 Iklim Usaha dan ...download.bappenas.go.id/musrenbangnas2010/paparan/K2/Paparan...PRIORITAS NASIONAL RKP 2011 1 Reformasi Birokrasi dan Tata

Penciptaan kesempatan kerja melalui investasi menggambarkan perkembangan yang baik, sekitar 42,4 persen kesempatan kerja formal yang tercipta selama 2005 2009 diserap oleh adanyaformal yang tercipta selama 2005‐2009, diserap oleh adanya Investasi Baru.

Realisasi Penyerapan Tenaga Kerja Melalui Inventasi PMA/PMDN  Realisasi Penyerapan Tenaga Kerja Melalui Inventasi PMA/PMDN  Tahun 2005‐September 2009

Tahun PMA PMDNTotal 

PMA/PMDN/Jumlah TK Jumlah TK Jumlah TK

2005 156.071 123.936 280.0072006 206.945 79.247 286.192006 06 945 79 47 86 92007 180.879 86.891 267.7702008 246.049 67.267 313.316

J i S b   8 6 6 8Januari‐September 2009 158.596 65.522 224.118

Total TK 948.540 422.863 1.371.403Tenaga Kerja yang diserapPMA/PMDN terhadap

pertambahan Kes Kerja formal (%)

29,35 13,08 42,44

Page 22: Prioritas Nasional 7Prioritas Nasional 7 Iklim Usaha dan ...download.bappenas.go.id/musrenbangnas2010/paparan/K2/Paparan...PRIORITAS NASIONAL RKP 2011 1 Reformasi Birokrasi dan Tata

P�������� 7�

M���������� I���� I�������� ��� I���� U�����

S�������� I���� K�������� K��������������

Kebijakan Ketenagakerjaan dalam Prioritas 7 antara lain dengan menyempurnakan: UU.13/2003 Ketenagakerjaan: mengurangi biaya mempekerjakan tenaga kerja

dengan penyempurnaan aturan pengupahan pesangon pekerja kontrak dandengan penyempurnaan aturan pengupahan, pesangon, pekerja kontrak danOutsourcing

UU. 2/2004 Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI): memperkuatproses perundingan secara Bipartit; memperbaiki sistem dan mekanisme

l l hpenyelesaian perselisihan Kedua UU tersebut masuk dalam program legislasi nasional [Prolegnas] 

yang diperkirakan selesai tahun 2010

Kegiatan di Tahun 2011:(a) Sosialisasi hasil perubahan UU ke seluruh daerah.(b) Mendorong agar proses Perundingan Bipartit berjalan baik, diperlukan: 

(1) Meningkatkan  pendidikan Kemampuan Teknik Bernegosiasi kepadaseluruh Serikat Pekerja dan Perwakilan Pengusaha

(2) Memperbaiki Prosedur Penyelesaian Perselisihan. (3) Mendorong terbentuknya collective bargaining pada tingkat(3) Mendorong terbentuknya collective bargaining pada tingkat

perusahaan(4) Memperluas jangkauan program jaminan sosial tenaga kerja

Page 23: Prioritas Nasional 7Prioritas Nasional 7 Iklim Usaha dan ...download.bappenas.go.id/musrenbangnas2010/paparan/K2/Paparan...PRIORITAS NASIONAL RKP 2011 1 Reformasi Birokrasi dan Tata

P�������� L������ B����� P������������

b i iSubstansi Inti: Peningkatan Pelayanan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia  Selama

Proses Penyiapan, Pemberangkatan, Dan Kepulangan Peningkatan Upaya Pelayanan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia  (TKI) 

Di L N iDi Luar Negeri

Kegiatan di tahun 2011:

( ) M k K l b P l TKI l i d(a) Memperkuat Kelembagaan Penempatan calon TKI, antara lain denganmemperbaiki skim asuransi, meningkatkan pengelolaan remitansi, dan skim kredit bagi TKI, 

(b)  Meningkatkan koordinasi Penyelenggaraan Penempatan dan perlindungan TKI k l i (K i D i N k BNP2TKI K h Lke luar negeri (Kementerian Dagri, Nakertrans, BNP2TKI, Kesehatan, LuarNegeri, Diknas, Kominfo, dan Pemda) 

(c)  Meningkatkan keterlibatan pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan selama proses pelaksanaan rekrutmen dan pendidikan/ pelatihan

(d) M i k k P li d TKI l l i ( ) M i k k f i l(d) Meningkatkan Perlindungan TKI, melalui: (a) Meningkatkan fungsi pelayananpengaduan yang dibangun tahun 2010, “hotline service” 24 jam, (b) Pemberian akses Kepada Bantuan Hukum, dengan menyelesaikan masalahhukum yang menimpa TKI , dan (c) Mempercepat pembangunan rumahi h ( h lt ) di KBRI t k TKI b l h d disinggah (shelter) di KBRI untuk menampung TKI  bermasalah dan penyediaanbantuan hukum.

Page 24: Prioritas Nasional 7Prioritas Nasional 7 Iklim Usaha dan ...download.bappenas.go.id/musrenbangnas2010/paparan/K2/Paparan...PRIORITAS NASIONAL RKP 2011 1 Reformasi Birokrasi dan Tata

Kegiatan Prioritas Nasional 7RKP 2011RKP 2011

Page 25: Prioritas Nasional 7Prioritas Nasional 7 Iklim Usaha dan ...download.bappenas.go.id/musrenbangnas2010/paparan/K2/Paparan...PRIORITAS NASIONAL RKP 2011 1 Reformasi Birokrasi dan Tata

NoSUBSTANSI INTI/

KEGIATAN PRIORITAS

SASARAN INDIKATOR TARGET PAGU TAHUN 2011

INSTANSI PELAKSANA

Substansi Inti: Kepastian Hukum

1 PengelolaanPertanahan Provinsi

Terwujudnyapengembanganinfrastruktur pertanahan

CakupanPetaPertanahan

2.800.000 ha 55,02 BPN

psecara nasional, regional dan sektoral, yang diperlukan di seluruhIndonesia Terlaksananya percepatan Jumlah 781 650 324 71 BPNTerlaksananya percepatanlegalisasi aset pertanahan, ketertiban administrasipertanahan dankelengkapan informasi

Jumlahbidang tanahyang dilegalisasi

781.650 bidang

324,71 BPN

legalitas aset tanahBerkurangnya sengketa, konflik dan perkarapertanahan sertamencegah timbulnya

PenangananSengketa, Konflik danPerkara

2.791 kasus 17,79 BPN

g ysengketa, konflik danperkara pertanahan

Pertanahan

2 Pengelolaan Data danInformasi Pertanahan

Tersedianya data daninformasi pertanahan yang terintegrasi secara nasional

Peningkatanakseslayanan

419 kab/kota 15,4 BPN

terintegrasi secara nasional(Sistem InformasiManajemen PertanahanNasional/ SIMTANAS)

layananpertanahanmelaluiLARASITA

Page 26: Prioritas Nasional 7Prioritas Nasional 7 Iklim Usaha dan ...download.bappenas.go.id/musrenbangnas2010/paparan/K2/Paparan...PRIORITAS NASIONAL RKP 2011 1 Reformasi Birokrasi dan Tata

NoSUBSTANSI INTI/

KEGIATAN PRIORITAS

SASARAN INDIKATOR TARGET PAGU TAHUN 2011

INSTANSI PELAKSANA

Substansi Inti: Kepastian Hukum

3 PengembanganPenyelenggaraanPos

Kebijakan, regulasi, perijinan untuk

Prosentase penyelesaian penyusunan peraturan pelaksana UU No. 38

100% 17,06 Kemenkominfo

meningkatkan kuantitas dan kualitas layanan pos

pTahun 2009 tentang Pos

4 Pengembangan Kebijakan Prosentase pembahasan 40% 21 28 Kemenkominfo4 PengembanganPenyelenggaraanTelekomunikasi

Kebijakan, regulasi, perijinan untuk meningkatkan kuantitas dan

Prosentase pembahasan dan perbaikan materi RUU Multimedia (Konvergensi Telematika) sebagai pembaharuan UU No. 36

40% 21,28 Kemenkominfo

kualitas layanan telekomunikasi

Tahun 1999 tentang Telekomunikasi dan UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran

5 Pengembangan Kebijakan, Prosentase pencapaian 70% 15,06 Kemenkominfo5 g gPenyelenggaraanPenyiaran

j ,regulasi, perijinan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas layanan

p pterhadap pembaharuan kebijakan, regulasi dan kelembagaan akibat adanya digitalisasi dan perkembangan industri

,

kualitas layanan penyiaran

perkembangan industri

Page 27: Prioritas Nasional 7Prioritas Nasional 7 Iklim Usaha dan ...download.bappenas.go.id/musrenbangnas2010/paparan/K2/Paparan...PRIORITAS NASIONAL RKP 2011 1 Reformasi Birokrasi dan Tata

No

SUBSTANSI INTI/

KEGIATAN PRIORITAS

SASARAN INDIKATOR TARGETPAGU

TAHUN 2011

INSTANSI PELAKSANA

PRIORITAS

Substansi Inti: Kepastian Hukum

6 KegiatanPerancangan

Peningkatankualitas RUU dan

Persentase rancangan peraturanperundang-undangan di bawah UU

40% 14,4 Kemenhukham

PeraturanPerundang-Undangan

PeraturanPerundang dibawah UU di DPR serta tenagafungsional

yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan perkembanganPersentase penyelesaian pembahasanrancangan undang-undang di DPR secara tepat waktug

perancangPeraturanPerundang-undangan

pPersentase tenaga fungsionalperancang peraturan perundang-undangan yang mendapatkan kualifikasidan promosi sesuai standar secaratepat waktu dengan administrasi yangtepat waktu dengan administrasi yang akuntabelPersentase kelengkapan dokumentasidan pustaka bidang peraturanperundang-undangan secara akurat danup-to-datePersentase Peraturan perundang-undangan di bidang mekanisme Perlindungan Saksi dan Pelapor

40%

Persentase Peraturan Perundang 40%Persentase Peraturan Perundang-undangan yang mendorong pemberantasan korupsi

40%

Page 28: Prioritas Nasional 7Prioritas Nasional 7 Iklim Usaha dan ...download.bappenas.go.id/musrenbangnas2010/paparan/K2/Paparan...PRIORITAS NASIONAL RKP 2011 1 Reformasi Birokrasi dan Tata

No

SUBSTANSI INTI/

KEGIATAN PRIORITAS

SASARAN INDIKATOR TARGETPAGU

TAHUN 2011

INSTANSI PELAKSANA

PRIORITAS

Substansi Inti: Kepastian Hukum

7 Kegiatanharmonisasi

Meningkatkankeharmonisan

Persentase rancangan peraturanperundang-undangan tingkat pusat bidang

40% 6,7 Kemenhukham

PeraturanPerundang-undangan

rancanganperaturanperundang-undangan tingkatpusat bidang politik,

politik, hukum dan keamanan yang harmonisPersentase rancangan peraturanperundang-undangan tingkat pusat bidangkeuangan dan perbankan yang harmonisp g p

hukum, keamanan, keuangan, perbankan, industry, perdagangan SDA

g p y g

Persentase rancangan peraturanperundang-undangan tingkat pusat bidangindustry dan perdagangan yang harmonis

Persentase rancangan peraturanperdagangan, SDA, Riset, teknologi, kesejahteraanrakyat yang harmonis

Persentase rancangan peraturanperundang-undangan tingkat pusat bidangkesejahteraan rakyat yang harmonis

Persentase pembenahan PeraturanPerundang-Undangan di bidangg g gPertanahan, tata ruang dan LingkunganhidupPersentase Peraturan Perundang-undangan di bidang mekanisme Perlindungan saksi dan pelaporPerlindungan saksi dan pelapor

Persentase Peraturan Perundang-Undangan yang mendorongpemberantasan korupsi.

Page 29: Prioritas Nasional 7Prioritas Nasional 7 Iklim Usaha dan ...download.bappenas.go.id/musrenbangnas2010/paparan/K2/Paparan...PRIORITAS NASIONAL RKP 2011 1 Reformasi Birokrasi dan Tata

NoSUBSTANSI INTI/

KEGIATAN PRIORITAS

SASARAN INDIKATOR TARGET PAGU TAHUN 2011

INSTANSI PELAKSANA

Substansi Inti: Kepastian Hukum

8 PeningkatanDeregulasiKebijakan

Merealisasikankegiatan kajiananalisis kebijakan

Jumlah rumusan untuk bahan pertimbangan penyusunan rumusan

1 rekomendasi

14,88 BKPM

jPenanaman Modal

jdan kegiatansosialisasikebijakan yang berorientasi padapeningkatan daya

p ykebijakan penanaman modal

peningkatan dayasaing

Jumlah rumusan kebijakansebagai masukan bagi penyempurnaan kebijakan

1 rumusan

dan pengembangan penanaman modal yang berdaya saingJumlah kegiatan dan peserta sosialisasi

46 kegiatan (12 sosialisasi p

kebijakan penanaman modal

(di dalam negeri, 5

sosialisasi di luar negeri,

17 fasilitasi di17 fasilitasi di dalam negeri, 12 fasilitasi di luar negeri)

Page 30: Prioritas Nasional 7Prioritas Nasional 7 Iklim Usaha dan ...download.bappenas.go.id/musrenbangnas2010/paparan/K2/Paparan...PRIORITAS NASIONAL RKP 2011 1 Reformasi Birokrasi dan Tata

NoSUBSTANSI INTI/

KEGIATAN PRIORITAS

SASARAN INDIKATOR TARGET PAGU TAHUN 2011

INSTANSI PELAKSANA

Substansi Inti: Penyederhanaan Prosedur

1 Pengembangan SistemPelayanan Informasidan Perizinan Investasi

Meningkatnyakualitaspengembangan

Peningkatan jumlahaplikasi perijinandan non perijinan

15 perijinan sektor

18,67 BKPM

Secara Elektronik(SPIPISE)

p g gSistem PelayananInformasi danPerizinan InvestasiSecara Elektronik/ Online (SPIPISE)

p jyang menjadiwewenang BKPM, PTSP Propinsi, PTSP Kab./Kota yang terbangunOnline (SPIPISE) yang terbangun dalam SPIPISEJumlah peningkatanPTSP Prop. danKab/Kota yang

50 Kab/Kota dan33 Prop

terhubung dalamSPIPISETerbangunnyainfrastruktur dandatabase

Penambahan kapasitas dan kemampuan

penanaman modal yang terintegrasi

pinfrastruktur

pada jaringan BKPM

Jumlah propinsi danKab/Kota yang

50 Kab/Kota dan33 PropKab/Kota yang

mengikutisosialisasi & pelatihan

33 Prop

Page 31: Prioritas Nasional 7Prioritas Nasional 7 Iklim Usaha dan ...download.bappenas.go.id/musrenbangnas2010/paparan/K2/Paparan...PRIORITAS NASIONAL RKP 2011 1 Reformasi Birokrasi dan Tata

NoSUBSTANSI INTI/

KEGIATAN PRIORITAS

SASARAN INDIKATOR TARGETPAGU

TAHUN 2011

INSTANSI PELAKSANA

Substansi Inti: Penyederhanaan Prosedur

2 PenyelenggaraanPelayanan TerpaduSatu Pintu (PTSP)

Meningkatnya kualitaspelayanan

Pendidikan dan Pelatihan Penyelenggaraan PTSP di bidang penanaman modal

Diklat pelayanan terpadu satu pintu di bidang penanaman modal untuk

79,47 BKPM

( )Penanaman Modal

p ypenanamanmodal dipusat dan didaerah

g p p2.000 peserta4 jenis pelatihan:Dasar, Lanjutan I, Lanjutan II, dan SPIPISE

Penetapan Kualifikasi 265 PTSPPenetapan KualifikasiKelembagaan PTSP di bidang penanaman modal

265 PTSP

Pengadaan sarana danprasarana penunjang

20 kab/kotaprasarana penunjangPenyelenggaraan PTSP di bidang penanaman modalSosialisasi perijinan dan nonperijinan di bidang

d l

33 Propinsi

penanaman modal

Fasilitasi Penghubung di BKPM 19 instansi + 33 propinsi@ 1 orang

Penyederhanaan Tata Cara 3 InstansiPermohonan Penanaman Modal (Streamlining Bisnis Proses Perijinan dan Nonperijinan)

Page 32: Prioritas Nasional 7Prioritas Nasional 7 Iklim Usaha dan ...download.bappenas.go.id/musrenbangnas2010/paparan/K2/Paparan...PRIORITAS NASIONAL RKP 2011 1 Reformasi Birokrasi dan Tata

NoSUBSTANSI INTI/

KEGIATAN PRIORITAS

SASARAN INDIKATOR TARGETPAGU

TAHUN 2011

INSTANSI PELAKSANA

Substansi Inti: Penyederhanaan Prosedur

3 Peningkatanpertumbuhanekonomi daerah

Mempercepatproses perizinandi daerah

Prosentase jumlah daerahyang membentuk PTSP

40% 0,95 Kemendagri

Prosentase PTSP yang siap menerapkanSPIPISE

30%

Pembatalan Perda 100%Pembatalan Perdabermasalah

100%

Prosentase daerah yang mengurangi biaya untuk

40%g g y

berusaha

4 Kegiatan koordinasipeningkatan ekspordan peningkatan

Meningkatnyakoordinasikebijakan

Persentase rekomendasihasil koordinasi kebijakandi bidang peningkatan

70% 3,0 KemenkoPerekonomian

investasi (PEPI) peningkatanekspor danpeningkataninvestasi

ekspor dan investasi yang terimplementasikan

Page 33: Prioritas Nasional 7Prioritas Nasional 7 Iklim Usaha dan ...download.bappenas.go.id/musrenbangnas2010/paparan/K2/Paparan...PRIORITAS NASIONAL RKP 2011 1 Reformasi Birokrasi dan Tata

NoSUBSTANSI INTI/

KEGIATAN PRIORITAS

SASARAN INDIKATOR TARGETPAGU

TAHUN 2011

INSTANSI PELAKSANA

Substansi Inti: Logistik Nasional

1 PeningkatanKelancaranDistribusi Bahan

Terlaksananya kebijakan danbimbingan teknis dalamrangka peningkatan

Jumlah rumusan kebijakandan standar, norma, kriteriadan prosedur di bidang

6 33,0 Kemendag

Pokokg p g

kelancaran distribusi danstabilisasi harga bahan pokok

p gpembinaan pasar dandistribusi (jenis)Jumlah pelaku usaha yang mengikuti pembinaan, pelatihan dan bimbingan

2,250

pelatihan dan bimbinganteknisPersentase rata-rata perbedaan tingkat harga Bahan Pokok antar provinsi

12%

Persentase ketersediaan barang kebutuhan pokok bagi masyarakat

92%

Jumlah perijinan di bidang pembinaan pasar dan

9pembinaan pasar dan distribusi yang dijalani secara onlineWaktu penyelesaian perijinan dan nonperijinan

6

dibidang pembinaan pasar dan distribusi (hari)

Page 34: Prioritas Nasional 7Prioritas Nasional 7 Iklim Usaha dan ...download.bappenas.go.id/musrenbangnas2010/paparan/K2/Paparan...PRIORITAS NASIONAL RKP 2011 1 Reformasi Birokrasi dan Tata

NoSUBSTANSI INTI/

KEGIATAN PRIORITAS

SASARAN INDIKATOR TARGETPAGU

TAHUN 2011

INSTANSI PELAKSANA

Substansi Inti: Logistik Nasional

2 PengembanganSarana DistribusiPerdagangan

Terbangunnya saranadistribusi dalam rangkakelancaran distribusi barang

Jumlah pasar percontohan (unit)

15 150,0 Kemendag

g g gpokok Jumlah pembangunan

pusat distribusi1

Jumlah rekomendasipenataan sistem distribusi)

3penataan sistem distribusi)

3 Pengelolaan danPenyelenggaraankegiatan di bidangLalu Lintas dan

Terselenggaranya National Single Window pada 14 lokasi

Terselenggaranya NSW (lokasi)

1(lanjutankantorpusat)

11,5 Kemenhub

Lalu Lintas danAngkutan Laut

4 Kegiatan koordinasipenataan danpengembangani t l i tik

Terkoordinasinya pelaksanaankebijakan penataan dan

b i t l i tik

Persentase rekomendasihasil koordinasi kebijakanpenataan dan

b i t

70% 3,5 KemenkoPerekonomian

sistem logistiknasional

pengembangan sistem logistiknasional

pengembangan sistemlogistik nasional yang ditinjaklanjuti

Page 35: Prioritas Nasional 7Prioritas Nasional 7 Iklim Usaha dan ...download.bappenas.go.id/musrenbangnas2010/paparan/K2/Paparan...PRIORITAS NASIONAL RKP 2011 1 Reformasi Birokrasi dan Tata

NoSUBSTANSI INTI/

KEGIATAN PRIORITAS

SASARAN INDIKATOR TARGETPAGU

TAHUN 2011

INSTANSI PELAKSANA

Substansi Inti: Logistik Nasional

5 Pengelolaan danPenyelenggaraankegiatan di bidang

Terwujudnya Tatanan Pelabuhan,Rencana Induk Pelabuhan Nasional, Rencana

Tersusunnya Master Plan pelabuhan (lokasi)

25 14,2 Kemenhub

g gPelabuhan danPengerukan

Induk Pelabuhan, sertaPeraturan Perundangan Pelaksanaan Optimalnya fungsi sarana dan fasilitas 25 pelabuhan

Jumlah lokasi pelabuhanstrategis yang

9 429,9fasilitas 25 pelabuhan strategis: Lhokseumawe, Belawan, Teluk Bayur, Dumai, Pekan Baru, Palembang, Panjang, Batam, Tanjung

strategis yang dibangun/ditingkatkan/direhab (lokasi)

Pinang, Tanjung Priuk, Tanjung Mas, Tanjung Perak, Cigading, Benoa, Kupang, Pontianak, Banjarmasin,Samarinda, j , ,Balikpapan, Bitung, Makassar, Sorong, Ambon, Biak dan Jayapura.

Page 36: Prioritas Nasional 7Prioritas Nasional 7 Iklim Usaha dan ...download.bappenas.go.id/musrenbangnas2010/paparan/K2/Paparan...PRIORITAS NASIONAL RKP 2011 1 Reformasi Birokrasi dan Tata

No

SUBSTANSI INTI/

KEGIATAN PRIORITAS

SASARAN INDIKATOR TARGETPAGU

TAHUN 2011

INSTANSI PELAKSANA

Substansi Inti: Sistem Informasi

1 PengelolaanFasilitasiEkspor dan

Tersedianya kebijakan, Koordinasi, Bimbingan Teknis, Monitoring danEvaluasi di bidang fasilitasi ekspor

Jumlah penerbitan kebijakan fasilitasi ekspor dan impor; (peraturan)

4 19,46 Kemendag

Impor dan imporJumlah pengembangan sistemelektronik bidang fasilitasipelayanan publik ; (Kegiatan)

2

J l h iji 3 000Jumlah pengguna perijinanekspor/ impor online melaluiINATRADE (perusahaan)

3,000

Jumlah bimbingan teknis bidang fasilitasi perdagangan;

5bidang fasilitasi perdagangan; (kegiatan)Jumlah koordinasi bidang fasilitasi perdagangan; (kegiatan)

60

J l h i i i id 1Jumlah partisipasi sidang-sidang fasilitasi perdagangan didalam dan luar negeri; (kegiatan)

17

Jumlah laporan evaluasi 5ppelaksanaan monitoring fasilitasi perdaganganJumlah Penerbitan SKA dengan sistem otomasi

750.000 SKA

Page 37: Prioritas Nasional 7Prioritas Nasional 7 Iklim Usaha dan ...download.bappenas.go.id/musrenbangnas2010/paparan/K2/Paparan...PRIORITAS NASIONAL RKP 2011 1 Reformasi Birokrasi dan Tata

NoSUBSTANSI INTI/

KEGIATAN PRIORITAS

SASARAN INDIKATOR TARGETPAGU

TAHUN 2011

INSTANSI PELAKSANA

Substansi Inti: Sistem Informasi

2 PerumusanKebijakan danPengembangan

Terciptanya administrator kepabeanan dan cukai yang dapat memberikan fasilitasi

Frekuensi pemutahiran pada Data Base Harga I

12x 271,46 Kemenkeu

g gTeknologi InformasiKepabeanan danCukai

pterbaik berbasis teknologiinformasi kepada industri, perdagangan, dan masyarakatserta optimalisasi penerimaandan Terwujudnya tingkat

Persentase rumusanperaturan yang menjadikeputusan di bidang tekniskepabeanan

76%

dan Terwujudnya tingkatpelayanan yang efisienkepada pemangkukepentingan berkaitan denganlayanan berbasis teknologi

Presentase ketepatanwaktu penyelesaianpenetapan nilai pabeandan klasifikasi barang

77%

informasiPersentase penyelesaian PMK tentang Authorized Economic Operator (AEO) dan dukungan terkait

25%

gdengan Sistem Logistik Nasional

3 Kegiatan koordinasipengembangan danpenerapan Sistem

Meningkatnya koordinasi dibidang pengembangan danpenerapan Sistem Nasional

Prosentase rekomendasihasil koordinasi kebijakanpenerapan dan

80% 3,8 KemenkoPerekonomian

penerapan SistemNasional Single Window danintegrasi ke dalamsistem ASW

penerapan Sistem NasionalSingle Window dan sistemASW

penerapan danpengembangan system NSW yang terimplementasikan

Page 38: Prioritas Nasional 7Prioritas Nasional 7 Iklim Usaha dan ...download.bappenas.go.id/musrenbangnas2010/paparan/K2/Paparan...PRIORITAS NASIONAL RKP 2011 1 Reformasi Birokrasi dan Tata

NoSUBSTANSI INTI/

KEGIATAN PRIORITAS

SASARAN INDIKATOR TARGETPAGU

TAHUN 2011

INSTANSI PELAKSANA

Substansi Inti: Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)

1 Fasilitasi Pengembangan KEK

Meningkatnya fasilitasi pengembangan zona industri di 5 KEK

Dokumentasi fasilitasi (AMDAL, Engineering Design/DED, dan

6 8,5 Kemenperin

gkelembagaan) di 5 kawasan

Teridentifikasinya lokasi yang layak untuk dikembangkan sebagai KEK

Dokumen kelayakan teknis ekonomis

3

sebagai KEK

2 Dukungan Sektor Perdagangan Terhadap Pengembangan

Meningkatnya peranan sektorperdagangan di kawasanekonomi khusus

Jumlah PP tentangKawasan Ekonomi Khusus(peraturan)

- 2,0 Kemendag

Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)

Jumlah kebijakan perdagangan yang dilimpahkan ke KEK

1

dilimpahkan ke KEK (peraturan)

Page 39: Prioritas Nasional 7Prioritas Nasional 7 Iklim Usaha dan ...download.bappenas.go.id/musrenbangnas2010/paparan/K2/Paparan...PRIORITAS NASIONAL RKP 2011 1 Reformasi Birokrasi dan Tata

NoSUBSTANSI INTI/

KEGIATAN PRIORITAS

SASARAN INDIKATOR TARGETPAGU

TAHUN 2011

INSTANSI PELAKSANA

Substansi Inti: Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)

3 PengembanganPenanaman Modal di KawasanEk i Kh

Terbentuknya KEK di 5 lokasi

Persentase penyusunan peraturan pelaksanaan penyelenggaraan KEK

100% 2,09 BKPM

Ekonomi Khusus(KEK)

Persentase penetapan institusi 100%Sekretariat Dewan Nasional KEK

Persentase pengoperasianSekretaris Dewan Nasional KEK

100%

Persentase pengoperasian 100%Sekretariat Dewan Nasional KEK

Asistensi dan fasilitasi dalamrangka penetapan danpengembangan KEK (a.l.

ifik i t l i)

100%

verifikasi, assessment, evaluasi)Hasil koordinasi masalah strategis di bidang pengembangan KEK

1 bukulaporan

Jumlah promosi penanaman modal di KEK

3Negara &modal di KEK Negara & 3 daerah

Kerja sama di bidang pengembangan KEK

2 Negara

Page 40: Prioritas Nasional 7Prioritas Nasional 7 Iklim Usaha dan ...download.bappenas.go.id/musrenbangnas2010/paparan/K2/Paparan...PRIORITAS NASIONAL RKP 2011 1 Reformasi Birokrasi dan Tata

NoSUBSTANSI INTI/

KEGIATAN PRIORITAS

SASARAN INDIKATOR TARGETPAGU

TAHUN 2011

INSTANSI PELAKSANA

Substansi Inti: Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)

4 Perumusankebijakan di bidangPPN, PBB, BPHTB, KUP PPSP d

Peningkatanefektifitaspembuatan

t

Persentase penyelesaian usulanpembuatan / Revisi peraturanperundangan terhadap peraturan

d h dib t /

100% 4,76 Kemenkeu

KUP, PPSP, danBea Materai

peraturan perundangan yang harus dibuat / direvisi

Tersedianya PMK-PMK ttgPemberian Fasilitas Fiskal sesuai

100%

Peraturan Per-UU-an dan skemaPembiayaan Infrastruktur ke & diKawasan Ekonomi Khusus (KEK)

5 Perumusan kebijakan di bidang

Peningkatanefektifitas

Persentase penyelesaian usulan pembuatan / Revisi peraturan

100% 2,37 Kemenkeukebijakan di bidang PPh dan perjanjian kerjasama perpajakan internasional

efektifitaspembuatanperaturan

pembuatan / Revisi peraturan perundangan terhadap peraturan perundangan yang harus dibuat / direvisi

T di PMK PMK 40%Tersedianya PMK-PMK ttg Pemberian Fasilitas Fiskal sesuai Peraturan Per-UU-an dan skema Pembiayaan Infrastruktur ke & di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)

40%

( )

Page 41: Prioritas Nasional 7Prioritas Nasional 7 Iklim Usaha dan ...download.bappenas.go.id/musrenbangnas2010/paparan/K2/Paparan...PRIORITAS NASIONAL RKP 2011 1 Reformasi Birokrasi dan Tata

NoSUBSTANSI

INTI/ KEGIATAN PRIORITAS

SASARAN INDIKATOR TARGETPAGU

TAHUN 2011

INSTANSI PELAKSANA

Substansi Inti: Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)

6 Perumusan Kebijakan dan Bimbingan Teknis F ilit

Terciptanya administrator di bidang fasilitas k b

Persentase realisasi dari janji pelayananyang tepat waktu

85% 1,0 Kemenkeu

Persentase penyelesaian rancangan 75%Fasilitas Kepabeanan

kepabeanan yang dapat memberikan dukungan industry, perdagangan dan masyarakat serta

peraturan di bidang fasilitas kepabeanan

Persentase penyelesaian rancanganPMK dan aturan pelaksanaan lainnyaterkait sistem pelayanan kepabeanan

100%

optimalisasi pendapatan Dan Terwujudnya pelayanan yang efisien dan

yang mendukung Sistem LogistikNasional (Customs Advance Trade Systems)Persentase penyelesaian peraturanterkait sistem pelayanan kepabeanan

100%efisien dan pengawasan efektif

terkait sistem pelayanan kepabeanandan cukai di Kawasan Ekonomi Khusus(KEK)Persentase penyelesaian rancangan PMK untuk pengembangan sistem l kt ik t k it d iji

25%

elektronik terkait dengan perijinan investasi di bidang kepabeanan dan perpajakanPersentase penyelesaian rancangan PMK untuk memadukan Kawasan

100%

Pelayanan Pabean Terpadu (KPPT) dengan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di 5 lokasi (di Jawa dan Sumatra)

Page 42: Prioritas Nasional 7Prioritas Nasional 7 Iklim Usaha dan ...download.bappenas.go.id/musrenbangnas2010/paparan/K2/Paparan...PRIORITAS NASIONAL RKP 2011 1 Reformasi Birokrasi dan Tata

NoSUBSTANSI INTI/

KEGIATAN PRIORITAS

SASARAN INDIKATOR TARGETPAGU

TAHUN 2011

INSTANSI PELAKSANA

Substansi Inti: Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)

7 Kegiatan koordinasipengembanganurusan penataan

Meningkatnya koordinasiurusan penataan ruang danpengembangan wilayah

Persentase rekomendasi hasil koordinasi kebijakan Urusan Penataan Ruang

80% 5,4 KemenkoPerekonomian

pruang danpengembanganwilayah

p g g y gdan Pengembangan Wilayah yang terimplementasi

Terselesaikannya peraturanpenyelenggaraan KEK dan

Persentase peraturanpelaksana UU KEK yang

70%penyelenggaraan KEK danpenetapan lokasi KEK danpengembangan KAPET

pelaksana UU KEK yang terselesaikan

Jumlah lokasi KEK yang ditetapkan

2

Page 43: Prioritas Nasional 7Prioritas Nasional 7 Iklim Usaha dan ...download.bappenas.go.id/musrenbangnas2010/paparan/K2/Paparan...PRIORITAS NASIONAL RKP 2011 1 Reformasi Birokrasi dan Tata

NoSUBSTANSI INTI/

KEGIATAN PRIORITAS

SASARAN INDIKATOR TARGETPAGU

TAHUN 2011

INSTANSI PELAKSANA

Substansi Inti: Kebijakan Ketenagakerjaan

1 PenyempurnaanPeraturanKetenagakerjaan

Peraturan yang dapatmendorong penciptaankesempatan kerja dan

k t l b

Tersusunnya peraturan kompensasi & penetapan PHK, hubungan kerja (PKWT &

t i ) h

1 UU amandemen

40,0 Kemenakertrans

memperkuat lembagaHI

outsour cing), pengupahan, perlindungan pekerja, mogok kerjaPeraturan tentang organisasi pekerja/ buruh

Kajian & Naskah

AkademisPeraturan tentang penyelesaianperselisihan HI

Kajian & Naskah

Akademis2 Sinkronisasi Tersusunnya peraturan Harmonisasi kebijakan jaminan 4 rancangan 5 0 Kemenakertrans2 Sinkronisasi

Kebijakan Ketengakerjaan (Pusat) dengan Kebijakan / P D h

Tersusunnya peraturan ketenagakerjaan pusat dan daerah yang sinergis

Harmonisasi kebijakan jaminansosial

4 rancangannaskah

5,0 Kemenakertrans

Peraturan DaerahSelarasnya peraturan bidang HI Review &

assessment20,0

Page 44: Prioritas Nasional 7Prioritas Nasional 7 Iklim Usaha dan ...download.bappenas.go.id/musrenbangnas2010/paparan/K2/Paparan...PRIORITAS NASIONAL RKP 2011 1 Reformasi Birokrasi dan Tata

NoSUBSTANSI INTI/

KEGIATAN PRIORITAS

SASARAN INDIKATOR TARGETPAGU

TAHUN 2011

INSTANSI PELAKSANA

Substansi Inti: Kebijakan Ketenagakerjaan

3 Pengelolaan Kelembagaan Dan Pemasyarakatan H b I d t i l

Tercapainya kesepakatan dalam hubungan kerja

Mekanisme perundinan secara bipartit, pencatatan, keterwakilan dan verifikasi SP/SB

2 Naskah 82,5 Kemenakertrans

Hubungan Industrial SP/SB

Jumlah lembaga kerjasama (LKS) bipartit di perusahaan

naik 5%

Jumlah perwakilan pekerja, SP/SB & pengusaha yang mendapat pendidikan teknik bernegosiasi

750

Dit k J l h h % 80 0 K k tDiterapkannya manajemen dan standar K3.

Jumlah perusahaan yang menerapkan manajemen K3

% perusahaan

naik 10%

80,0 Kemenakertrans

% kenaikan tenaga pengawas K3 bersertifikat kompetensi

naik 20%

Persentse tenaga oengawas yang ditingkatkan kapasitasnya

40%

Page 45: Prioritas Nasional 7Prioritas Nasional 7 Iklim Usaha dan ...download.bappenas.go.id/musrenbangnas2010/paparan/K2/Paparan...PRIORITAS NASIONAL RKP 2011 1 Reformasi Birokrasi dan Tata

TERIMA KASIHTERIMA KASIH

Page 46: Prioritas Nasional 7Prioritas Nasional 7 Iklim Usaha dan ...download.bappenas.go.id/musrenbangnas2010/paparan/K2/Paparan...PRIORITAS NASIONAL RKP 2011 1 Reformasi Birokrasi dan Tata

Link Persandingan Renja K/L dan UPLink Persandingan Renja K/L dan UP--PDPD Hari 1_A_Sumatera BHari 1_A_Sumatera B

Sumatera SelatanSumatera Selatan LampungLampung Bangka BelitungBangka Belitung JambiJambi BengkuluBengkulugg

Page 47: Prioritas Nasional 7Prioritas Nasional 7 Iklim Usaha dan ...download.bappenas.go.id/musrenbangnas2010/paparan/K2/Paparan...PRIORITAS NASIONAL RKP 2011 1 Reformasi Birokrasi dan Tata

Link Persandingan Renja K/L dan UPLink Persandingan Renja K/L dan UP--PDPD Hari 1_B_Nustra Maluku PapuaHari 1_B_Nustra Maluku Papua

MalukuMaluku Maluku UtaraMaluku Utara NTBNTB NTTNTT PapuaPapuapp Papua BaratPapua Barat

Page 48: Prioritas Nasional 7Prioritas Nasional 7 Iklim Usaha dan ...download.bappenas.go.id/musrenbangnas2010/paparan/K2/Paparan...PRIORITAS NASIONAL RKP 2011 1 Reformasi Birokrasi dan Tata

Link Persandingan Renja K/L dan UPLink Persandingan Renja K/L dan UP--PDPD Hari 2_A_KalimantanHari 2_A_Kalimantan

Kalimantan BaratKalimantan Barat Kalimantan SelatanKalimantan Selatan Kalimantan TengahKalimantan Tengah Kalimantan TimurKalimantan Timur

Page 49: Prioritas Nasional 7Prioritas Nasional 7 Iklim Usaha dan ...download.bappenas.go.id/musrenbangnas2010/paparan/K2/Paparan...PRIORITAS NASIONAL RKP 2011 1 Reformasi Birokrasi dan Tata

Link Persandingan Renja K/L dan UPLink Persandingan Renja K/L dan UP--PDPD Hari 2_B_Jawa, BaliHari 2_B_Jawa, Bali

Jawa TimurJawa Timur Jawa TengahJawa Tengah BaliBali Jawa BaratJawa Barat DKI JakartaDKI Jakarta DI YogyakartaDI Yogyakarta BantenBantenBantenBanten

Page 50: Prioritas Nasional 7Prioritas Nasional 7 Iklim Usaha dan ...download.bappenas.go.id/musrenbangnas2010/paparan/K2/Paparan...PRIORITAS NASIONAL RKP 2011 1 Reformasi Birokrasi dan Tata

Link Persandingan Renja K/L dan UPLink Persandingan Renja K/L dan UP--PDPD Hari 3_A_Sumatera AHari 3_A_Sumatera A

AcehAceh Kepulauan RiauKepulauan Riau RiauRiau Sumatera BaratSumatera Barat Sumatera UtaraSumatera Utara

Page 51: Prioritas Nasional 7Prioritas Nasional 7 Iklim Usaha dan ...download.bappenas.go.id/musrenbangnas2010/paparan/K2/Paparan...PRIORITAS NASIONAL RKP 2011 1 Reformasi Birokrasi dan Tata

Link Persandingan Renja K/L dan UPLink Persandingan Renja K/L dan UP--PDPD Hari 3_B_SulawesiHari 3_B_Sulawesi

Sulawesi UtaraSulawesi Utara Sulawesi TenggaraSulawesi Tenggara Sulawesi TengahSulawesi Tengah Sulawesi SelatanSulawesi Selatan Sulawesi BaratSulawesi Barat GorontaloGorontalo