No. 70, 2018

BERITA DAERAHPROVINSI KALIMANTAN BARAT

NOMOR 70 TAHUN 2018

NOMOR 70 TAHUN 2018

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DANFUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS PERHUBUNGAN

PROVINSI KALIMANTAN BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAGUBERNUR KALIMANTAN BARAT

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 109ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18Tahun 2016 tentang Perangkat Daerahmenyatakan penyelenggaraanPemerintahan Daerah menetapkannomenklatur Perangkat Daerah dan unitkerja pada Perangkat Daerah yangmelaksanakan urusan pemerintahandengan memperhatikan pedoman darikementerian/lembaga pemerintah nonkementerian yang membidangi urusanpemerintahan tersebut;

b. bahwa Menteri Perhubungan telahmenetapkan Peraturan Menteri

1SALINAN

No. 70, 2018

Perhubungan Nomor PM 139 Tahun2016 tentang Pedoman Nomenklatur,Tugas dan Fungsi Organisasi PerangkatDaerah Yang Menyelenggarakan UrusanPemerintahan Bidang Perhubungan;

c. bahwa mempedomani PeraturanPemerintah Nomor 18 Tahun 2016 danPeraturan Menteri Perhubungan NomorPM 139 Tahun 2016, sebagaimanadimaksud dalam huruf a dan huruf b,perlu untuk melakukan penggantian danpencabutan Peraturan GubernurKalimantan Barat Nomor 108 Tahun2016 tentang Kedudukan, SusunanOrganisasi, Tugas dan Fungsi serta TataKerja Dinas Perhubungan ProvinsiKalimantan Barat;

d. bahwa berdasarkan pertimbangansebagaimana dimaksud dalam huruf a,huruf b dan huruf c, maka perlumenetapkan Peraturan Gubernurtentang Kedudukan, SusunanOrganisasi, Tugas dan Fungsi serta TataKerja Dinas Perhubungan ProvinsiKalimantan Barat;

Mengingat : 1. Undang- Undang Nomor 25 Tahun 1956tentang Pembentukan Daerah – DaerahOtonom Provinsi Kalimantan Barat,Kalimantan Selatan dan Kalimantan

2SALINAN

No. 70, 2018

Timur (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 1956 Nomor 65,Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 1106);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008tentang Pelayaran (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2008 Nomor64, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4849);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009tentang Penerbangan (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2009Nomor 1, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4956);

4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan(Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2009 Nomor 96, TambahanLembaran Negara Republik IndonesiaNomor 5025);

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014tentang Aparatur Sipil Negara(Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2014 Nomor 6, TambahanLembaran Negara Republik IndonesiaNomor 5494);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014tentang Pemerintahan Daerahsebagaimana telah diubah beberapa kalidan terakhir dengan Undang-UndangNomor 9 Tahun 2015 Tentang

3SALINAN

No. 70, 2018

Perubahan Kedua Atas Undang-UndangNomor 23 Tahun 2014 TentangPemerintahan Daerah (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2015Nomor 58, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun2016 tentang Perangkat Daerah(Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2016 Nomor 114, TambahanLembaran Negara Republik IndonesiaNomor 5887);

8. Peraturan Menteri Perhubungan NomorPM 139 Tahun 2016 tentang PedomanNomenklatur, Tugas dan FungsiOrganisasi Perangkat Daerah YangMenyelenggarakan UrusanPemerintahan Bidang Perhubungan(Berita Negara Republik IndonesiaTahun 2016 Nomor 1660).

9. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016tentang Pembentukan dan SusunanPerangkat Daerah Provinsi KalimantanBarat (Lembaran Daerah ProvinsiKalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 8,Tambahan Lembaran Daerah ProvinsiKalimantan Barat Nomor 6).

10. Peraturan Gubernur Nomor 108 Tahun2016 tentang Kedudukan, SusunanOrganisasi, Tugas dan Fungsi, serta TataKerja Dinas Perhubungan (Berita Daerah

4SALINAN

No. 70, 2018

Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016Nomor 108).

M E M U T U S K A N:

Menetapkan :PERATURAN GUBERNUR TENTANGKEDUDUKAN, SUSUNANORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI,SERTA TATA KERJA DINASPERHUBUNGAN PROVINSIKALIMANTAN BARAT.

BAB IKETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Barat.

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraanurusan pemerintahan oleh pemerintah daerah danDewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asasotonomi dan tugas pembantuan dengan prinsipotonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsipNegara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimanadimaksud dalam Undang-Undang Dasar NegaraRepublik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsurpenyelenggara Pemerintahan Daerah yang

5SALINAN

No. 70, 2018

memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yangmenjadi kewenangan daerah otonom.

4. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Barat.

5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah ProvinsiKalimantan Barat.

6. Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Barat adalahunsur pelaksana urusan pemerintahan di bidangperhubungan daerah.

7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas PerhubunganProvinsi Kalimantan Barat.

8. Unit Pelaksana Teknis adalah unsur pelaksanakegiatan teknis operasional dan atau kegiatan teknispenunjang pada Dinas Perhubungan ProvinsiKalimantan Barat.

9. Angkutan Sungai dan Danau adalah kegiatanangkutan dengan menggunakan kapal yangdilakukan di sungai, danau, waduk, rawa, banjirkanal, dan terusan untuk mengangkut penumpangdan/atau barang yang diselenggarakan olehperusahaan angkutan sungai dan danau.

10. Angkutan Penyeberangan adalah angkutan yangberfungsi sebagai jembatan yang menghubungkanjaringan jalan dan/atau jaringan jalur kereta api yangdipisahkan oleh perairan untuk mengangkutpenumpang dan kendaraan beserta muatannya.

11. Angkutan Darat adalah perpindahan orang dan/ataubarang dari satu tempat ke tempat lain denganmenggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan.

6SALINAN

No. 70, 2018

12. Lalu Lintas adalah pergerakan orang dan/ataukendaraan (sarana), orang dan/atau barang.

13. Sarana adalah kendaraan yang biasanyadipergunakan untuk pengangkutan orang dan/ataubarang.

14. Prasarana adalah fasilitas pendukung kegiatan lalulintas dan angkutan baik sebagai simpul maupunlintasan beserta perlengkapannya.

15. Angkutan Laut adalah kegiatan angkutan yangmenurut kegiatannya melayani kegiatan angkutanlaut.

16. Kepelabuhanan adalah segala sesuatu yangberkaitan dengan pelaksanaan fungsi pelabuhanuntuk menunjang kelancaran, keamanan danketertiban arus lalu lintas kapal, penumpangdan/atau barang, keselamatan dan keamananberlayar, tempat perpindahan intra-dan/atauantarmoda serta mendorong perekonomian nasionaldan daerah dengan tetap memperhatikan tata ruangwilayah.

17. Pelayaran adalah satu kesatuan sistem yang terdiriatas angkutan di perairan, kepelabuhanan,keselamatan dan keamanan, serta perlindunganlingkungan maritim.

18. Penerbangan adalah satu kesatuan sistem yangterdiri atas pemanfaatan wilayah udara, pesawatudara, bandar udara, angkutan udara, navigasipenerbangan, keselamatan dan keamanan,lingkungan hidup serta serta fasilitas penunjang dan

7SALINAN

No. 70, 2018

fasilitas umum lainnya.

19. Kebandarudaraan adalah segala sesuatu yangberkaitan dengan penyelenggaraan bandar udaradan kegiatan lainnya dalam melaksanakan fungsikeselamatan, keamanan, kelancaran, dan ketertibanarus lalu lintas pesawat udara, kargo dan/atau pos,tempat perpindahan intra dan/atau antarmoda sertameningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional dandaerah.

20. Angkutan Udara adalah setiap kegiatan denganmenggunakan pesawat udara untuk mengangkutpenumpang, kargo, dan/atau pos untuk satuperjalanan atau lebih dari satu bandar udara kebandar udara yang lain atau beberapa bandar udara.

21. Bandar Udara adalah kawasan di daratan dan/atauperairan dengan batas-batas tertentu yangdigunakan sebagai tempat pesawat udara mendaratdan lepas landas, naik turun penumpang, bongkarmuat barang, dan tempat perpindahan intra danantarmoda transportasi, yang dilengkapi denganfasilitas keselamatan dan keamanan penerbangan,serta fasilitas pokok dan fasilitas penunjang lainnya.

22. Keselamatan Penerbangan adalah suatu keadaanterpenuhinya persyaratan keselamatan dalampemanfaatan wilayah udara, pesawat udara, bandarudara, angkutan udara, navigasi penerbangan, sertafasilitas penunjang dan fasilitas umum lainnya.

8SALINAN

No. 70, 2018

BAB IIKEDUDUKAN

Pasal 2Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Barat dipimpinoleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawahdan bertanggungjawab kepada Gubernur melaluiSekretaris Daerah.

BAB IIITUGAS DAN FUNGSI SERTA SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu Tugas dan Fungsi

Pasal 3

Dinas Perhubungan mempunyai tugas membantuGubernur melaksanakan urusan pemerintahan yangmenjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan dibidang lalu lintas jalan, angkutan jalan, pelayaran, danpengembangan transportasi sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksuddalam Pasal 3, Dinas Perhubungan menyelenggarakanfungsi:

9SALINAN

No. 70, 2018

a. perumusan program kerja di bidang lalu lintas jalan,angkutan jalan, pelayaran, dan pengembangantransportasi;

b. perumusan kebijakan di bidang lalu lintas jalan,angkutan jalan, pelayaran, dan pengembangantransportasi;

c. pelaksanaan kebijakan di bidang lalu lintas jalan,angkutan jalan, pelayaran, dan pengembangantransportasi;

d. penyelenggaraan urusan pemerintah di bidang lalulintas jalan, angkutan jalan, pelayaran, danpengembangan transportasi sesuai peraturanperundang-undangan;

e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang lalulintas jalan, angkutan jalan, pelayaran, danpengembangan transportasi;

f. pelaksanaan administrasi Dinas Perhubungan;

g. pelaksanaan fungsi lain dan tugas pembantuan yangdiberikan oleh Gubernur di bidang perhubungansesuai peraturan perundang-undangan.

Bagian KeduaSusunan Organisasi

Pasal 5

(1) Susunan Organisasi Dinas Perhubungan ProvinsiKalimantan Barat terdiri dari :

a. Kepala Dinas;

10SALINAN

No. 70, 2018

b. Sekretariat;

c. Bidang Lalu Lintas Jalan;

d. Bidang Angkutan Jalan;

e. Bidang Pelayaran;

f. Bidang Pengembangan Transportasi;

g. Unit Pelaksana Teknis;

h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Susunan Organisasi Dinas Perhubungansebagaimana tercantum dalam Lampiran yangmerupakan bagian tidak terpisahkan dari PeraturanGubernur ini.

Bagian KetigaKepala Dinas

Pasal 6

Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat(1) huruf a, mempunyai tugas memimpin, merumuskan,mengkoordinasikan, membina, mengarahkan,menyelenggarakan, mengevaluasi dan pelaporankegiatan dinas di bidang perhubungan sesuai peraturanperundang-undangan.

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksuddalam Pasal 6, Kepala Dinas mempunyai fungsi:

a. penetapan program kerja di bidang lalu lintas jalan,angkutan jalan, pelayaran, dan pengembangan

11SALINAN

No. 70, 2018

transportasi;

b. perumusan kebijakan di bidang lalu lintas jalan,angkutan jalan, pelayaran, dan pengembangantransportasi;

c. pelaksanaan pengkoordinasian kegiatan di bidanglalu lintas jalan, angkutan jalan, pelayaran, danpengembangan transportasi;

d. pembinaan dan mengarahkan kegiatan di bidang lalulintas jalan, angkutan jalan, pelayaran, danpengembangan transportasi;

e. penyelenggaraan kegiatan di bidang lalu lintas jalan,angkutan jalan, pelayaran, dan pengembangantransportasi sesuai peraturan perundang-undangan;

f. pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsidi lingkungan Dinas Perhubungan;

g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadappenyelenggaraan kegiatan di bidang lalu lintas jalan,angkutan jalan, pelayaran, dan pengembangantransportasi;

h. pemberian saran dan pertimbangan kepadaGubernur berkenaan dengan perumusan kebijakan dibidang lalu lintas jalan, angkutan jalan, pelayaran,dan pengembangan transportasi;

i. pelaksanaan fungsi lain dan tugas pembantuan dibidang lalu lintas jalan, angkutan jalan, pelayaran,dan pengembangan transportasi yang diberikan olehGubernur sesuai peraturan perundang-undangan.

12SALINAN

No. 70, 2018

Bagian KeempatSekretariat

Pasal 8

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat(1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang beradadi bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 9

Sekretariat mempunyai tugas menyiapkan bahanperumusan kebijakan di bidang rencana kerja, monitoringdan evaluasi, administrasi kepegawaian, umum,pengelolaan keuangan dan aset, serta bertanggungjawabmemimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan danadministrasi di lingkungan Dinas Perhubungan.

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksuddalam Pasal 9, Sekretariat mempunyai fungsi :

a. penyusunan program kerja di lingkungan sekretariat;

b. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan di bidangpenyusunan rencana kerja, monitoring dan evaluasi,umum dan aparatur, serta pengelolaan keuangandan aset;

c. pengkoordinasian dan fasilitasi terhadap penyusunan

13SALINAN

No. 70, 2018

rencana kerja Dinas Perhubungan;

d. pemberian dukungan pelayanan administrasi, umumdan aparatur, serta keuangan dan aset di lingkunganDinas Perhubungan;

e. penyelarasan dan kompilasi penyusunan rencana kerjadi lingkungan Dinas Perhubungan sesuai peraturanperundang-undangan;

f. penyelenggaraan urusan dan pelayanan di bidangrencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum danaparatur, pengelolaan keuangan dan aset dilingkungan Dinas sesuai peraturan perundang-undangan;

g. pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsidi lingkungan sekretariat;

h. pemberian saran dan pertimbangan kepada kepalaDinas Perhubungan berkenaan dengan tugas danfungsi di bidang sekretariat;

i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporanterhadap pelaksanaan tugas dan fungsi dilingkungan Dinas Perhubungan;

j. pelaksanaan fungsi lain di bidang kesekretariatanyang diserahkan oleh Kepala Dinas sesuai denganperaturan perundang-undangan.

Pasal 11

(1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8,membawahi:

a. Sub Bagian Rencana Kerja, Monitoring danEvaluasi;

14SALINAN

No. 70, 2018

b. Sub Bagian Umum dan Aparatur;

c.Sub Bagian Keuangan dan Aset.

(2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1),masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala SubBagian yang berada di bawah dan bertanggungjawabkepada Sekretaris.

Pasal 12

Sub Bagian Rencana Kerja, Monitoring dan Evaluasisebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a,mempunyai tugas mengumpul dan mengolah bahankebijakan penyusunan rencana kerja, monitoring danevaluasi serta mengendalikan pelaksanaan kegiatansesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksuddalam Pasal 12, Sub Bagian Rencana Kerja, Monitoringdan Evaluasi mempunyai fungsi :

a. penyusunan rencana kegiatan Sub BagianRencana Kerja, Monitoring dan Evaluasi;

b. pengumpulan, pengolahan bahan danperumusan kebijakan di bidang penyusunan rencanakerja, monitoring dan evaluasi dilingkungan dinas;

c. pemberian dukungan terhadap pelaksanaantugas dan fungsi di lingkungan Sekretariat;

d. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi sesuai

15SALINAN

No. 70, 2018

dengan tugas dan fungsi di bidang rencana kerja,monitoring dan evaluasi;

e. pelaksanaan urusan di bidang rencana kerja,monitoring dan evaluasi sesuai peraturanperundang-undangan;

f. pengendalian dan pengawasan terhadappelaksanaan tugas di Sub Bagian Rencana Kerja,Monitoring dan Evaluasi;

g. pemberian saran dan pertimbangan kepadasekretaris berkenaan dengan tugas dan fungsi dibidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi;

h. pelaksanaan monitoring, evaluasi danpenyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugasdan fungsi di bidang rencana kerja, monitoring danevaluasi;

i. pelaksanaan fungsi lain di bidang rencana kerja,monitoring dan evaluasi yang diserahkan olehsekretaris.

Pasal 14

Sub Bagian Umum dan Aparatur sebagaimana di maksuddalam Pasal 11 ayat (1) huruf b, mempunyai tugasmengumpul dan mengolah bahan kebijakan di bidangumum dan aparatur serta mengendalikan pelaksanaankegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 15

16SALINAN

No. 70, 2018

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksuddalam Pasal 14, Sub Bagian Umum dan Aparaturmempunyai fungsi:

a. penyusunan rencana kegiatan Sub Bagian Umumdan Aparatur;

b. pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusankebijakan di bidang umum dan aparaturdilingkungan dinas;

c. pemberian dukungan terhadap pelaksanaan tugasdan fungsi di lingkungan sekretariat;

d. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi sesuai tugasdan fungsi di bidang umum dan aparatur;

e. pelaksanaan urusan di bidang umum dan aparatursesuai peraturan perundang-undangan;

f. pengendalian dan pengawasan tugas di Sub BagianUmum dan Aparatur;

g. pemberian saran dan pertimbangan kepadasekretaris berkenaan dengan tugas dan fungsi dibidang umum dan aparatur;

h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunanlaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi dibidang umum dan aparatur;

i. pelaksanaan fungsi lain di bidang umum danaparatur yang diserahkan oleh sekretaris.

Pasal 16

17SALINAN

No. 70, 2018

Sub Bagian Keuangan dan Aset sebagaimana dimaksuddalam Pasal 11 ayat (1) huruf c, mempunyai tugasmelaksanakan pengelolaan keuangan dan asset dilingkungan Dinas serta mengendalikan pelaksanaankegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 17

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksuddalam Pasal 16, Sub Bagian Keuangan dan Asetmempunyai fungsi:

a. penyusunan rencana kegiatan Sub BagianKeuangan dan Aset;

b. pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusankebijakan di bidang pengelolaan keuangan dan asetdilingkungan dinas;

c. pemberian dukungan terhadap pelaksanaan tugasdan fungsi di lingkungan sekretariat;

d. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi sesuai tugasdan fungsi di bidang pengelolaan keuangan danaset;

e. pelaksanaan urusan di bidang pengelolaankeuangan dan aset di lingkungan Dinas sesuaiperaturan perundang-undangan;

f. pengendalian dan pengawasan pelaksanaan di SubBagian Keuangan dan Aset;

g. pemberian saran dan pertimbangan kepadasekretaris berkenaan dengan tugas dan fungsi dibidang pengelolaan keuangan dan aset;

18SALINAN

No. 70, 2018

h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunanlaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi dibidang pengelolaan keuangan dan aset;

i. pelaksanaan fungsi lain di bidang pengelolaankeuangan dan aset yang diserahkan oleh sekretaris.

Bagian KelimaBidang Lalu Lintas Jalan

Pasal 18

Bidang Lalu Lintas Jalan sebagaimana dimaksud dalamPasal 5 ayat (1) huruf c, dipimpin oleh seorang KepalaBidang yang berada di bawah dan bertanggungjawabkepada Kepala Dinas.

Pasal 19

Bidang Lalu Lintas Jalan mempunyai tugas menyiapkanbahan dan merumuskan kebijakan teknis di bidangmanajemen dan rekayasa lalu lintas jalan, sarana danprasarana lalu lintas jalan, keselamatan lalu lintas jalanserta bertanggungjawab memimpin seluruh kegiatanpelayanan dan administrasi di bidang lalu lintas jalan.

Pasal 20

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksuddalam Pasal 19, Bidang Lalu Lintas Jalan mempunyaifungsi:

a. penyusunan program kerja di bidang lalu lintas jalan;

19SALINAN

No. 70, 2018

b. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis dibidang manajemen dan rekayasa lalu lintas jalan;

c. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis dibidang sarana dan prasarana lalu lintas jalan;

d. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis dibidang keselamatan lalu lintas jalan;

e. pengkoordinasian kegiatan di bidang lalu lintas jalan;

f. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaantugas dan fungsi di bidang lalu lintas jalan sesuaiperaturan perundang-undangan;

g. penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang lalulintas jalan sesuai peraturan perundang-undangan;

h. penyelenggaraan kegiatan pelayanan dan administrasidi bidang lalu lintas jalan sesuai peraturanperundang-undangan;

i. pemberian saran dan pertimbangan kepada kepalaDinas berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidanglalu lintas jalan;

j. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadappelaksanaan tugas di bidang lalu lintas jalan;

k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh KepalaDinas di bidang lalu lintas jalan sesuai peraturanperundang-undangan.

Pasal 21

(1)Bidang Lalu Lintas Jalan sebagaimana dimaksud dalamPasal 18, membawahi :

20SALINAN

No. 70, 2018

a. Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu LintasJalan;

b. Seksi Sarana dan Prasarana Lalu Lintas Jalan;

c. Seksi Keselamatan Lalu Lintas Jalan.

(2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala BidangLalu Lintas Jalan.

Pasal 22

Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Jalansebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a,mempunyai tugas mengumpul dan mengolah bahanperumusan kebijakan teknis di bidang manajemen danrekayasa lalu lintas jalan serta mengendalikanpelaksanaan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 23

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksuddalam Pasal 22, Seksi Manajemen dan Rekayasa LaluLintas Jalan mempunyai fungsi:

a. penyusunan rencana kegiatan Seksi Manajemen danRekayasa Lalu Lintas Jalan;

b. pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusankebijakan teknis di bidang manajemen dan rekayasalalu lintas jalan;

c. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang

21SALINAN

No. 70, 2018

manajemen dan rekayasa lalu lintas jalan;

d. pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayananumum di bidang manajemen dan rekayasa lalu lintasjalan sesuai peraturan perundang-undangan;

e. pengendalian dan pengawasan terhadappelaksanaan tugas dan fungsi di bidang manajemendan rekayasa lalu lintas jalan;

f. pemberian saran dan pertimbangan kepada kepalabidang berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidangmanajemen dan rekayasa lalu lintas jalan;

g. pelaksanaan monitoring dan penyusunan laporanterhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidangmanajemen dan rekayasa lalu lintas jalan;

h. pelaksanaan fungsi lain di bidang manajemen danrekayasa lalu lintas jalan yang diserahkan olehKepala Bidang.

Pasal 24

Seksi Sarana dan Prasarana Lalu Lintas Jalansebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b,mempunyai tugas mengumpul dan mengolah bahanperumusan kebijakan teknis di bidang sarana danprasarana lalu lintas jalan serta mengendalikanpelaksanaan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 25

22SALINAN

No. 70, 2018

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksuddalam Pasal 24, Seksi Sarana dan Prasarana Lalu LintasJalan mempunyai fungsi :

a. penyusunan rencana kegiatan Seksi Sarana danPrasarana Lalu Lintas Jalan;

b. pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusankebijakan teknis di bidang sarana dan prasarana lalulintas jalan;

c. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidangsarana dan prasarana lalu lintas jalan;

d. pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang saranadan prasarana lalu lintas jalan sesuai peraturanperundang-undangan;

e. pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugasdan fungsi di bidang sarana dan prasarana lalu lintasjalan;

f. pemberian saran dan pertimbangan kepada kepalabidang berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidangsarana dan prasarana lalu lintas jalan;

g. pelaksanaan monitoring dan penyusunan laporanterhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidangsarana dan prasarana lalu lintas jalan;

h. pelaksanaan fungsi lain di bidang sarana danprasarana lalu lintas jalan yang diserahkan olehKepala Bidang.

Pasal 26

23SALINAN

No. 70, 2018

Seksi Keselamatan Lalu Lintas Jalan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf c, mempunyaitugas mengumpul dan mengolah bahan perumusankebijakan teknis di bidang keselamatan lalu lintas jalanserta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai tugasdan fungsinya.

Pasal 27

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksuddalam Pasal 26, Seksi Keselamatan Lalu Lintas Jalanmempunyai fungsi :

a. penyusunan rencana kegiatan Seksi KeselamatanLalu Lintas Jalan;

b. pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusankebijakan teknis di bidang keselamatan lalu lintasjalan;

c. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidangkeselamatan lalu lintas jalan;

d. pelaksanaan urusan pemerintahan di bidangkeselamatan lalu lintas sesuai peraturan perundang-undangan;

e. pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugasdan fungsi staf di bidang keselamatan lalu lintasjalan;

f. pemberian saran dan pertimbangan kepada kepalabidang berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidangkeselamatan lalu lintas jalan;

g. pelaksanaan monitoring dan penyusunan laporan

24SALINAN

No. 70, 2018

terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidangkeselamatan lalu lintas jalan;

h. pelaksanaan fungsi lain di bidang keselamatan lalulintas jalan yang diserahkan oleh Kepala Bidang.

Bagian KeenamBidang Angkutan Jalan

Pasal 28

Bidang Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud dalamPasal 5 ayat (1) huruf d, dipimpin oleh seorang KepalaBidang yang berada di bawah dan bertanggungjawabkepada Kepala Dinas.

Pasal 29

Bidang Angkutan Jalan mempunyai tugas menyiapkanbahan dan merumuskan kebijakan teknis di bidangangkutan orang dalam trayek, angkutan orang tidakdalam trayek dan multi moda, pengelolaan terminal sertabertanggungjawab memimpin seluruh kegiatanpelayanan dan administrasi di bidang angkutan jalan.

Pasal 30

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksuddalam Pasal 29, Bidang Angkutan Jalan mempunyaifungsi:

25SALINAN

No. 70, 2018

a. penyusunan program kerja di bidang angkutan jalan;

b. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis dibidang angkutan orang dalam trayek;

c. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis dibidang angkutan orang tidak dalam trayek dan multimoda;

d. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis dibidang pengelolaan terminal;

e. pengkoordinasian kegiatan di bidang angkutan jalan;

f. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaantugas dan fungsi di bidang angkutan jalan sesuaiperaturan perundang-undangan;

g. penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidangangkutan jalan sesuai peraturan perundang-undangan;

h. penyelenggaraan kegiatan pelayanan danadministrasi di bidang angkutan jalan sesuaiperaturan perundang-undangan;

i. pemberian saran dan pertimbangan kepada kepalaDinas berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidangangkutan jalan;

j. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadappelaksanaan tugas di bidang angkutan jalan;

k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh KepalaDinas di bidang angkutan jalan sesuai peraturanperundang-undangan.

26SALINAN

No. 70, 2018

Pasal 31

(1) Bidang Angkutan Jalan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 28 membawahi:

a. Seksi Angkutan Orang Dalam Trayek;

b. Seksi Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek dan Multi Moda;

c. Seksi Terminal.

(2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yangberada di bawah dan bertanggungjawabkepada Kepala Bidang Angkutan Jalan.

Pasal 32

Seksi Angkutan Orang Dalam Trayek sebagaimanadimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf a, mempunyaitugas mengumpul dan mengolah bahan kebijakan teknisdi bidang angkutan orang dalam trayek sertamengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengantugas dan fungsinya.

Pasal 33

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksuddalam Pasal 32, Seksi Angkutan Orang Dalam Trayekmempunyai fungsi:

a. penyusunan rencana kegiatan Seksi Angkutan OrangDalam Trayek;

b. pengumpulan, pengolahan dan perumusan bahan

27SALINAN

No. 70, 2018

kebijakan teknis di bidang angkutan orang dalamtrayek;

c. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidangangkutan orang dalam trayek;

d. pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan dibidang angkutan orang dalam trayek sesuaiperaturan perundang-undangan;

e. pengendalian dan pengawasan terhadappelaksanaan tugas dan fungsi di bidang angkutanorang dalam trayek;

f. pemberian saran dan pertimbangan kepada kepalabidang berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidangangkutan orang dalam trayek;

g. pelaksanaan monitoring dan penyusunan laporanterhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidangangkutan orang dalam trayek;

h. pelaksanaan fungsi lain di bidang angkutan orangdalam trayek yang diserahkan oleh Kepala Bidang.

Pasal 34

Seksi Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek dan MultiModa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1)huruf b, mempunyai tugas mengumpul dan mengolahbahan perumusan kebijakan teknis di bidang angkutanorang tidak dalam trayek dan multi moda sertamengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai tugas danfungsinya.

28SALINAN

No. 70, 2018

Pasal 35

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksuddalam Pasal 34, Seksi Angkutan Orang Tidak DalamTrayek dan Multi Moda mempunyai fungsi:

a. penyusunan rencana kegiatan Seksi Angkutan OrangTidak Dalam Trayek dan Multi Moda;

b. pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusankebijakan teknis di bidang angkutan orang tidakdalam trayek dan multi moda;

c. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidangangkutan orang tidak dalam trayek dan multi moda;

d. pelaksanaan urusan pemerintahan di bidangangkutan orang tidak dalam trayek dan multi modasesuai peraturan perundang-undangan;

e. pengendalian dan pengawasan tugas dan fungsi dibidang angkutan orang tidak dalam trayek dan multimoda;

f. pemberian saran dan pertimbangan kepada kepalabidang berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidangangkutan orang tidak dalam trayek dan multi moda;

g. pelaksanaan monitoring dan penyusunan laporanterhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidangangkutan orang tidak dalam trayek dan multi moda;

h. pelaksanaan fungsi lain di bidang angkutan orangtidak dalam trayek dan multi moda yang diserahkanoleh Kepala Bidang.

29SALINAN

No. 70, 2018

Pasal 36

Seksi Terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31ayat (1) huruf c, mempunyai tugas mengumpul danmengolah bahan perumusan kebijakan teknis di bidangpengelolaan terminal serta mengendalikan pelaksanaankegiatan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 37

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksuddalam Pasal 36, Seksi Terminal mempunyai fungsi:

a. penyusunan rencana kegiatan Seksi Terminal;

b. pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusankebijakan teknis di bidang pengelolaan terminal;

c. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidangpengelolaan terminal;

d. pelaksanaan urusan pemerintahan di bidangpengelolaan terminal sesuai peraturan perundang-undangan;

e. pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugasdan fungsi di bidang pengelolaan terminal;

f. pemberian saran dan pertimbangan kepada kepalabidang berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidangpengelolaan terminal;

g. pelaksanaan monitoring dan penyusunan laporanterhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidangpengelolaan terminal;

30SALINAN

No. 70, 2018

h. pelaksanaan fungsi lain di bidang pengelolaanterminal yang diserahkan oleh Kepala Bidang.

Bagian KetujuhBidang Pelayaran

Pasal 38

Bidang Pelayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5ayat (1) huruf e, dipimpin oleh seorang Kepala Bidangyang berada di bawah dan bertanggungjawab kepadaKepala Dinas.

Pasal 39

Bidang Pelayaran mempunyai tugas menyiapkan bahandan merumuskan kebijakan teknis di bidang angkutanlaut, angkutan sungai, danau dan penyeberangan, saranadan prasarana pelayaran serta bertanggungjawabmemimpin seluruh kegiatan pelayanan dan administrasidi bidang pelayaran.

Pasal 40

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksuddalam Pasal 39, Bidang Pelayaran mempunyai fungsi:

31SALINAN

No. 70, 2018

a. penyusunan program kerja di bidang pelayaran;

b. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis dibidang angkutan laut;

c. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis dibidang angkutan sungai, danau dan penyeberangan;

d. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis dibidang sarana dan prasarana pelayaran;

e. pengkoordinasian kegiatan di bidang pelayaran;

f. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaantugas dan fungsi di bidang pelayaran sesuaiperaturan perundang-undangan;

g. penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidangpelayaran sesuai peraturan perundang-undangan;

h. penyelenggaraan kegiatan pelayanan danadministrasi di bidang pelayaran sesuai peraturanperundang-undangan;

i. pemberian saran dan pertimbangan kepada kepalaDinas berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidangpelayaran;

j. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadappelaksanaan tugas di bidang pelayaran;

k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh KepalaDinas di bidang pelayaran sesuai peraturanperundang-undangan.

Pasal 41

(1)Bidang Pelayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal

32SALINAN

No. 70, 2018

38, membawahi:

a. Seksi Angkutan Laut;

b. Seksi Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan;

c. Seksi Sarana dan Prasarana Pelayaran.

(2)Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpinoleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah danbertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pelayaran.

Pasal 42

Seksi Angkutan Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal41 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas mengumpul danmengolah bahan kebijakan teknis di bidang angkutan lautserta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai tugasdan fungsinya.

Pasal 43

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksuddalam Pasal 42, Seksi Angkatan Laut mempunyai fungsi:

a. penyusunan rencana kegiatan Seksi Angkatan Laut;

b. pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusankebijakan teknis di bidang angkutan laut;

c. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidangangkutan laut;

d. pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan dibidang angkutan laut sesuai peraturan perundang-undangan;

33SALINAN

No. 70, 2018

e. pengendalian dan pengawasan terhadappelaksanaan tugas dan fungsi di bidang angkutanlaut;

f. pemberian saran dan pertimbangan kepada kepalabidang berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidangangkutan laut;

g. pelaksanaan monitoring dan penyusunan laporanterhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidangangkutan laut;

h. pelaksanaan fungsi lain di bidang angkutan laut yangdiserahkan oleh Kepala Bidang.

Pasal 44

Seksi Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangansebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf b,mempunyai tugas mengumpul dan mengolah bahanperumusan kebijakan teknis di bidang angkutan sungai,danau dan penyeberangan serta mengendalikanpelaksanaan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 45

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksuddalam Pasal 44, Seksi Angkutan Sungai, Danau danPenyeberangan mempunyai fungsi :

a. penyusunan rencana kegiatan Seksi AngkutanSungai, Danau dan Penyeberangan;

b. pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan

34SALINAN

No. 70, 2018

kebijakan teknis di bidang angkutan sungai, danaudan penyeberangan;

c. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidangangkutan sungai, danau dan penyeberangan;

d. pelaksanaan urusan pemerintahan di bidangangkutan sungai, danau dan penyeberangan sesuaiperaturan perundang-undangan;

e. pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugasdan fungsi di bidang angkutan sungai, danau danpenyeberangan;

f. pemberian saran dan pertimbangan kepada kepalabidang berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidangangkutan sungai, danau dan penyeberangan;

g. pelaksanaan monitoring dan penyusunan laporanterhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidangangkutan sungai, danau dan penyeberangan;

h. pelaksanaan fungsi lain di bidang angkutan sungai,danau dan penyeberangan yang diserahkan olehKepala Bidang.

Pasal 46

Seksi Sarana dan Prasarana Pelayaran sebagaimanadimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf c, mempunyaitugas mengumpul dan mengolah bahan perumusankebijakan teknis di bidang sarana dan prasaranapelayaran serta mengendalikan pelaksanaan kegiatansesuai tugas dan fungsinya.

35SALINAN

No. 70, 2018

Pasal 47

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksuddalam Pasal 46, Seksi Sarana dan Prasarana Pelayaranmempunyai fungsi:

a. penyusunan rencana kegiatan Seksi Sarana danPrasarana Pelayaran;

b. pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusankebijakan teknis di bidang sarana dan prasaranapelayaran;

c. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidangsarana dan prasarana pelayaran;

d. pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang saranadan prasarana pelayaran sesuai peraturanperundang-undangan;

e. pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugasdan fungsi di bidang sarana dan prasaranapelayaran;

f. pemberian saran dan pertimbangan kepada kepalabidang berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidangsarana dan prasarana pelayaran;

g. pelaksanaan monitoring dan penyusunan laporanterhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidangsarana dan prasarana pelayaran;

h. pelaksanaan fungsi lain di bidang sarana danprasarana pelayaran yang diserahkan oleh KepalaBidang.

36SALINAN

No. 70, 2018

Bagian KedelapanBidang Pengembangan Transportasi

Pasal 48

Bidang Pengembangan Transportasi sebagaimanadimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f, dipimpin olehseorang Kepala Bidang yang berada di bawah danbertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 49Bidang Pengembangan Transportasi mempunyai tugasmenyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis dibidang pengembangan sistem transportasi danpemaduan moda, dampak lingkungan perhubungan,teknologi dan informasi perhubungan sertabertanggungjawab memimpin seluruh kegiatanpelayanan dan administrasi di bidang pengembangantransportasi.

Pasal 50

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksuddalam Pasal 49, Bidang Pengembangan Transportasimempunyai fungsi:

a. penyusunan rencana kegiatan di bidangpengembangan transportasi;

b. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis dibidang pengembangan sistem transportasi danpemaduan moda;

c. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di

37SALINAN

No. 70, 2018

bidang dampak lingkungan perhubungan;

d. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis dibidang teknologi dan informasi perhubungan;

e. pengkoordinasian kegiatan di bidang pengembangantransportasi;

f. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaantugas dan fungsi di bidang pengembangantransportasi sesuai peraturan perundang-undangan;

g. penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidangpengembangan transportasi sesuai peraturanperundang-undangan;

h. penyelenggaraan kegiatan pelayanan danadministrasi di bidang pengembangan transportasisesuai peraturan perundang-undangan;

i. pemberian saran dan pertimbangan kepada kepalaDinas berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidangpengembangan transportasi;

j. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadappelaksanaan tugas di bidang pengembangantransportasi;

k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh KepalaDinas di bidang pengembangan transportasi sesuaiperaturan perundang-undangan.

Pasal 51

(1) Bidang Pengembangan Transportasi sebagaimanadimaksud dalam Pasal 48, membawahi:

38SALINAN

No. 70, 2018

a. Seksi Pengembangan Sistem Transportasi dan Pemaduan Moda;

b. Seksi Dampak Lingkungan Perhubungan;

c. Seksi Teknologi dan Informasi Perhubungan.

(2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala BidangPengembangan Transportasi.

Pasal 52

Seksi Pengembangan Sistem Transportasi dan PemaduanModa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1)huruf a, mempunyai tugas mengumpul dan mengolahbahan kebijakan teknis di bidang pengembangan sistemtransportasi dan pemaduan moda serta mengendalikanpelaksanaan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 53

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksuddalam Pasal 52, Seksi Pengembangan SistemTransportasi dan Pemaduan Moda mempunyai fungsi:

a. penyusunan rencana kegiatan Seksi PengembanganSistem Transportasi dan Pemaduan Moda;

b. pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusankebijakan teknis di bidang pengembangan sistemtransportasi dan pemaduan moda;

c. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang

39SALINAN

No. 70, 2018

pengembangan sistem transportasi dan pemaduanmoda;

d. pelaksanaan urusan pemerintahan di bidangpengembangan sistem transportasi dan pemaduanmoda sesuai peraturan perundang-undangan;

e. pengendalian dan pengawasan terhadappelaksanaan tugas dan fungsi di bidangpengembangan sistem transportasi dan pemaduanmoda;

f. pemberian saran dan pertimbangan kepada kepalabidang berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidangpengembangan sistem transportasi dan pemaduanmoda;

g. pelaksanaan monitoring dan penyusunan laporanterhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidangpengembangan sistem transportasi dan pemaduanmoda;

h. pelaksanaan fungsi lain di bidang pengembangansistem transportasi dan pemaduan moda yangdiserahkan oleh Kepala Bidang.

Pasal 54

Seksi Dampak Lingkungan Perhubungan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf b, mempunyaitugas mengumpul dan mengolah bahan perumusankebijakan teknis di bidang dampak lingkunganperhubungan serta mengendalikan pelaksanaan kegiatansesuai tugas dan fungsinya.

40SALINAN

No. 70, 2018

Pasal 55

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksuddalam Pasal 52, Seksi Dampak Lingkungan Perhubunganmempunyai fungsi:

a. penyusunan rencana kegiatan Seksi DampakLingkungan Perhubungan;

b. pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusankebijakan teknis di bidang dampak lingkunganperhubungan;

c. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidangdampak lingkungan perhubungan;

d. pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang dampaklingkungan perhubungan sesuai peraturanperundang-undangan;

e. pengendalian dan pengawasan terhadappelaksanaan tugas dan fungsi di bidang dampaklingkungan perhubungan;

f. pemberian saran dan pertimbangan kepada kepalabidang berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidangdampak lingkungan perhubungan;

g. pelaksanaan monitoring dan penyusunan laporanterhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidangdampak lingkungan perhubungan;

h. pelaksanaan fungsi lain di bidang dampaklingkungan perhubungan yang diserahkan olehKepala Bidang.

41SALINAN

No. 70, 2018

Pasal 56

Seksi Teknologi dan Informasi Perhubungan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf c, mempunyaitugas mengumpul dan mengolah bahan perumusankebijakan di bidang teknologi dan informasi perhubunganserta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai tugasdan fungsinya.

Pasal 57

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksuddalam Pasal 56, Seksi Teknologi dan InformasiPerhubungan mempunyai fungsi:

a. penyusunan rencana kegiatan Seksi Teknologi danInformasi Perhubungan;

b. pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusankebijakan teknis di bidang teknologi dan informasiperhubungan;

c. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidangteknologi dan informasi perhubungan;

d. pelaksanaan urusan pemerintahan di bidangteknologi dan informasi perhubungan sesuaiperaturan perundang-undangan;

e. pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugasdan fungsi di bidang teknologi dan informasiperhubungan;

42SALINAN

No. 70, 2018

f. pemberian saran dan pertimbangan kepada kepalabidang berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidangteknologi dan informasi perhubungan;

g. pelaksanaan monitoring dan penyusunan laporanterhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidangteknologi dan informasi perhubungan;

h. pelaksanaan fungsi lain di bidang teknologi daninformasi perhubungan yang diserahkan oleh KepalaBidang.

Bagian KesembilanUnit Pelaksana Teknis

Pasal 58

(1) Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalamPasal 5 ayat (1) huruf g dapat dibentuk untukmelaksanakan kegiatan teknis operasional ataukegiatan teknis penunjang Dinas.

(2) Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud padaayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala UPT yangberada di bawah dan bertanggungjawab kepadaKepala Dinas melalui Sekretaris.

Pasal 59

Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan FungsiUnit Pelaksana Teknis Dinas Perhubungan ditetapkandengan Peraturan Gubernur sesuai peraturan perundang-undangan.

43SALINAN

No. 70, 2018

Bagian KesepuluhKelompok Jabatan Fungsional

Pasal 60

(1)Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksuddalam Pasal 5 ayat (1) huruf h, mempunyai tugasmelaksanakan kegiatan berdasarkan keahlian danketerampilan sesuai peraturan perundang-undangan.

(2)Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dalam melaksanakan tugasnya secaraadministrasi bertanggungjawab kepada Kepala Dinasmelalui Sekretaris dan secara operasional beradadibawah dan bertanggungjawab kepada kepalabidang.

(3)Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksudpada ayat (1), terdiri dari sejumlah Pegawai NegeriSipil dalam jenjang jabatan fungsional sesuai bidangkeahlian dan keterampilan.

(4)Jenis jabatan fungsional dan jumlah pemegang jabatanfungsional ditetapkan sesuai ketentuan peraturanperundang-undangan.

BAB IVKEPEGAWAIAN

Pasal 61

(1)Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan olehGubernur dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi

44SALINAN

No. 70, 2018

persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2)Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, KepalaSeksi dan pegawai yang diangkat dalam jabatanfungsional diangkat dari Pegawai Negeri Sipil yangmemenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan.

(3)Pengangkatan dalam jabatan di lingkungan DinasPerhubungan memperhatikan syarat dan kompetensijabatan sesuai peraturan perundang-undangan;

(4)Dalam rangka pembinaan dan pengembangan karierpegawai, masa jabatan bagi Pegawai Negeri Sipildalam suatu jabatan disesuaikan dengan ketentuanperaturan perundang-undangan.

(5)Formasi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan DinasPerhubungan disusun sesuai dengan peraturanperundang-undangan.

BAB VTATA KERJA DAN LAPORAN

Bagian KesatuTata Kerja

Pasal 62

(1)Dalam melaksanakan tugasnya, seluruh pemegangjabatan wajib menerapkan prinsip koordinasi,integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkunganmasing-masing maupun antar satuan kerja yang lainsesuai dengan tugas dan fungsinya.

45SALINAN

No. 70, 2018

(2)Setiap pimpinan unit kerja di lingkungan DinasPerhubungan wajib melaksanakan tugas memimpin,membina, mengawasi, mengendalikan,mengarahkan dan memberikan petunjuk kerjakepada bawahannya.

(3)Kepala Dinas dan seluruh pejabat di lingkungan DinasPerhubungan wajib melaksanakan fungsipengawasan dalam unit kerja masing-masing danmengambil langkah-langkah yang diperlukan untukpenyelesaian masalah sesuai dengan peraturanperundang-undangan.

Bagian KeduaLaporan

Pasal 63

(1)Kepala Dinas wajib menyampaikan laporanpelaksanaan tugasnya dan memberikan penjelasankepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah perihalkebijakan yang ditetapkan.

(2)Kepala Dinas wajib menyampaikan Laporan Kinerjakepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah secaratepat waktu yang disusun sesuai ketentuanperaturan perundang-undangan.

(3)Setiap pimpinan unit kerja di lingkungan DinasPerhubungan wajib mematuhi kebijakan yangditetapkan dan wajib menyampaikan laporanpelaksanaan tugas serta memberikan penjelasanteknis atau keterangan kepada atasan masing-masing sesuai dengan tugas dan fungsinya.

46SALINAN

No. 70, 2018

(4)Setiap pimpinan unit kerja wajib mengolah laporanyang diterima dari bawahan dan menggunakannyasebagai bahan evaluasi dan laporan dalammemberikan saran pertimbangan kepada KepalaDinas melalui Sekretaris guna dijadikan sebagaibahan perumusan kebijakan.

BAB VIPEMBIAYAAN

Pasal 64

(1)Pelaksanaan program berdasarkan tugasdesentralisasi dibebankan pada AnggaranPendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;

(2)Pelaksanaan program berdasarkan tugas pembantuandan tugas lainnya bersumber pada AnggaranPendapatan dan Belanja Negara.

BAB VIIKETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 65

(1)Uraian jabatan untuk setiap jabatan di lingkunganDinas Perhubungan ditetapkan oleh Gubernur sesuaiperaturan perundang-undangan yang berlaku;

47SALINAN

No. 70, 2018

(2)Gubernur melalui unit kerja yang bertanggungjawab dibidang kelembagaan memberikan asistensi danfasilitasi terhadap penataan organisasi DinasPerhubungan sesuai peraturan perundang-undangan;

(3)Kepala Dinas wajib memberikan dukungan dan kerjasama dalam kegiatan pembinaan dan pengendalianorganisasi Dinas Perhubungan yang dilaksanakanoleh unit kerja terkait sesuai ketentuan peraturanperundang-undangan;

(4)Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya, agarseluruh pemegang jabatan struktural dan jabatanfungsional berpedoman kepada peraturanperundang-undangan.

BAB VIIIKETENTUAN PERALIHAN

Pasal 66

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, PegawaiNegeri Sipil yang melaksanakan tugas pada DinasPerhubungan Provinsi Kalimantan Barat tetapmelaksanakan tugasnya sepanjang belum ada penugasanyang baru dari Pejabat Pembina Kepegawaian.

BAB IXKETENTUAN PENUTUP

Pasal 67

48SALINAN

No. 70, 2018

Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini, makaPeraturan Gubernur Nomor 108 Tahun 2016 TentangKedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi sertaTata Kerja Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Baratsebagaimana telah diubah dengan Peraturan GubernurNomor 6 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas PeraturanGubernur Nomor 108 Tahun 2008 Tentang Kedudukan,Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata KerjaDinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Barat (BeritaDaerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018 Nomor 6)serta segala ketentuan yang mengatur hal yang samadan bertentangan dengan Peraturan Gubernur ini dicabutdan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 68

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggaldiundangkan. Agar setiap orang mengetahuinyamemerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur inidengan penempatannya dalam Berita Daerah ProvinsiKalimantan Barat.

Ditetapkan di Pontianakpada tanggal 12 Desember 2018

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

T.T.D

SUTARMIDJI

Diundangkan di Pontianakpada tanggal 12 Desember 2018

Plh. SEKRETARIS DAERAH

49SALINAN

No. 70, 2018

PROVINSI KALIMANTAN BARAT

T.T.D

SYARIF KAMARUZAMAN

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARATTAHUN 2018 NOMOR 70

50SALINAN