KEDUDUKAN KELEBIHAN PEMBAGIAN HARTA WARISAN ...repository.ub.ac.id/1626/1/IWAN SETYO UTOMO .pdfwaris...

i

KEDUDUKAN KELEBIHAN PEMBAGIAN HARTA WARISAN (RADD)

UNTUK JANDA DAN DUDA DALAM HUKUM WARIS ISLAM

Tesis

Untuk memenuhi sebagai persyaratan memperoleh gelar

Magister Kenotariatan (M.Kn.)

Oleh:

IWAN SETYO UTOMO

NIM: 156010202111042

PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

MALANG

2017

ii

RINGKASAN

Iwan Setyo Utomo, Mahasiswa Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, 2017. Kedudukan Kelebihan Pembagian Harta Warisan (Radd) untuk Janda dan Duda dalam Hukum Waris Islam. Pembimbing Utama: Prof. Dr. Thohir Luth, MA; Pembimbing Kedua: Prof. Dr. Abdul Rachmad Budiono, SH. MH.

Pada tesis ini, penulis mengangkat permasalahan tentang kedudukan radd untuk janda dan duda dalam hukum waris Islam. Hal tersebut dilatar belakangi karena pembagian radd untuk janda dan duda tidak diatur dengan jelas dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) sehingga menimbulkan kekaburan norma. Rumusan masalah tesis ini adalah bagaimana kedudukan kelebihan pembagian harta warisan (radd) untuk janda dan duda dalam hukum waris Islam. Tujuan dalam penelitian tesis ini adalah (1) untuk mengetahui dan memperbaharui sejauh mana perengkat hukum yang ada mampu memerikan kepastian hukum kedudukan kelebihan pembagian harta warisan (radd) untuk janda dan duda dalam hukum waris Islam, dan (2) menganalisis tentang pertimbangan yuridis yang dijadikan dasar pertimbangan dalam memutus perkara yang terkait dengan kelebihan pembagian harta warisan (radd) untuk janda dan duda. Untuk menganalisis permasalahan tesis ini, teori-teori yang akan dijadikan pedoman analisis adalah teori tujuan hukum dan teori reactualisasi hukum Islam. Jenis penelitian tesis ini menggunakan metode hukum normatif yang terdiri dari pendekatan undang-undang (statue approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Hasil penelitian tesis ini, penulis menyimpulkan bahwa pemahaman konsep radd dalam pandangan para ulama memiliki perbedaan mengenai ahli waris penerima radd. Ada ulama yang menerima radd dan ada juga yang menolak radd.Ulama yang menolak radd berdasakan Surat An-Nisa ayat 14 dan hadits, yaitu radd diserahkan kepada baitul mal sebagai perwakilan dari umat Islam. Sedangkan ulama yang menerima radd memperkuat argumennya dengan dalil surat Al-Anfal ayat 75 dan hadits, yaitu hubungan kekerabatan nasab jauh lebih berpengaruh dalam kewarisan dibandingkan dengan hubungan agamaatauperkawinan. Karena dipandang lebih maslahah dan dapat membantu kehidupan keluarganya. Ternyata ulama yang menerima radd juga menimbulkan perbedaan tentang siapa saja ahli waris yang berhak menerima radd. Masalah radd diatur dalam pasal 193 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Radd diberikan kepada semua ahli waris tanpa kecuali, termasuk suami (duda)/istri (janda). Secara lebih rasional suami (duda)/istri (janda) boleh menerima radd, karena dalam keadaan apapun tidak mungkin seorang suami (duda)/istri (janda) terhalang mewaris atau terhijab hirman. Namun dalam konteks yang berbeda dapat disesuaikan dengan kasus-kasus yang ada tanpa mengesampingkan pendapat para ulama dalam pengambilan keputusan. Kata kunci : Ahli waris, Radd, Janda, Duda

iii

SUMMARY

Iwan Setyo Utomo, Notary Master Study Program Student, Faculty of Law, University of Brawijaya, Malang, 2017. Excess of Family Heritage Partition (Radd) for Widowers and Widows in Islamic Laws. Main Supervisor: Prof. Dr. Thohir Luth, MA; Second Supervisor: Prof. Dr. Abdul Rachmad Budiono, SH. MH.

In this thesis, the author raises the issue on excess of family heritage partition (radd) for widowers and widows in Islamic laws. It is against the background because of the partition radd for widows and widowers are not clearly regulated in the Compilation of Islamic Law (KHI) giving rise to vagueness norm. The formulation of this thesis problem is how to excess of family heritage partition (radd) for widowers and widows in Islamic laws. This thesis aims to find out how current legal devices could give legal certainty on excess of family heritage partition (radd) for widowers and widows in Islamic laws as well as analyse judicial consideration on which matters regarding excess of family heritage partition (radd) for widowers and widows are based. To analyze the problems of this thesis, the theories will be used as guidelines for the purpose of analysis is the theory of law and Islamic law reactualisasi theory. This type of research used normative law method which consists of statute approach and conceptual approach. The results of this thesis, the authors conclude that understanding the comprehension of radd of heirs. Some scholars accept the concept of radd whereas some do not. Scholars who do not accept radd base their views on An-Nisa verse 14 and hadiths which state that radd should be given to baitul mal other hand, scholars who accept the concept of radd refer their arguments to Al-Anfal verse 75 and hadiths which state that kinship has more influence to inheritance matter rather than relations based on religions or marriages. Nevertheless, scholars who accept radd also differ from each other in terms who has the right to receive radd. The matters of radd have been regulated on article 193 of Islamic Law Compilation (KHI). Radd should be given to all heirs with no exception including husband (widower) and wife (widow). Based on rational thinking, husband (widower) and wife (widow) are allowed to receive radd since under no circumstances is husband or wife unable to give heritage to their wife or husband. However, in different context and cases, it can be reconsidered without

Keywords : Heir, Radd, Widows, widowers

iv

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah

SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah dan karunia-Nya yang tiada henti

hingga penulis dapat sampai pada tahap ini, khususnya dengan terselesaikannya

tesis ini. Penulisan tesis ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, yang

memberikan doa, semangat, motivasi dan bantuan baik secara langsung maupun

tidak langsung.

Untuk itu penulis, mengucapkan terima kasih kepada:

1.

Brawijaya.

2. Dr. Imam Kuswahyono, SH. M.Hum, selaku Ketua Program Studi Magister

Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.

3. Prof. Dr. Thohir Luth, MA, selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah

meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk mengarahkan penulis dalam

penyusunan tesis ini.

4. Prof. Dr. Abdul Rachmad Budiono, SH. MH, selaku Dosen Pembimbing

Kedua yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk

mengarahkan penulis dalam penyusunan tesis ini.

5. Dosen dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya yang telah

memberikan pelajaran yang berharga dan membantu dalam administrasi

penyelesaian tesis ini bagi penulis.

6. Kedua orangtua tercinta ayahanda M. Amenan (almarhum) dan ibunda

Bastuti yang selalu memberikan dukungan moral dan material, doa serta

v

curahan kasih sayang yang tidak akan pernah bisa penulis balas dengan

apapun.

7. Kedua orangtua bapak Sukardi dan ibu Watini yang selalu memberikan

dukungan, doa serta curahan kasih sayang kepada penulis dalam penyusunan

tesis ini.

8. Kepada istri tercinta Shita Dwi Retnani dan anak tersayang Haura Khanza

penyelesaian tesis ini.

9. Kakak-kakak tercinta Yayuk Dwi Mulyaningsih, Didik Ponco Sulistyono, Sri

Hartadi, Dyah Kisrahmawati, adinda Nasrita Ulfa dan seluruh keponakan-

keponakan Brian, Fresha, Nana, yang memberikan dukungan, doa dan

material.

10. Keluarga Besar Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas

Brawijaya yang telah memberikan doa, dukungan, motivasi dan semangat

yang luar biasa tiada henti bagi penulis dalam penyusunan tesis ini.

11. Pihak-pihak lain yang turut membantu terselesaikannya tesis ini, yang tidak

dapat penulis sebutkan satu persatu.

Malang, 27 Juli 2017

Penulis

Iwan Setyo Utomo

vi

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DALAM ................................................................. i

HALAMAN PERSETUJUAN ..................................................................... ii

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS TESIS ................................ iii

HALAMAN RINGKASAN ......................................................................... iv

HALAMAN SUMMARY ............................................................................ v

KATA PENGANTAR ................................................................................... vi

DAFTAR ISI ................................................................................................ viii

DAFTAR TABEL ........................................................................................ xi

BAB I PENDAHULUANHalaman

1.1. Latar Belakang Masalah ................................................................. 1

1.2. Rumusan Masalah ........................................................................... 7

1.3. Tujuan Penelitian ............................................................................ 7

A. 1.4. Manfaat Penelitian .......................................................................... 7

B. 1.5. Orisinalitas Penelitian ..................................................................... 8

1.6. Kerangka Teoritik ........................................................................... 24

1.6.1. Teori Tujuan Hukum ............................................................. 10

1.6.2. Teori Reactualisasi Hukum Islam .......................................... 17

1.7. Metode Penelitian............................................................................ 30

1.7.1. Jenis Penelitian ..................................................................... 20

1.7.2. Pendekatan Penelitian ........................................................... 21

1.7.3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum ........................................... 23

1.7.4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum ..................................... 23

vii

1.7.5. Teknik Analisis Bahan Hukum .............................................. 24

1.8. Sistematika Penulisan ..................................................................... 25

BAB II KAJIAN PUSTAKA

2.1. Kajian tentang Hukum Waris Islam

2.1.1. Pengertian Hukum Waris Islam ............................................. 27

2.1.2. Sumber Hukum Waris Islam ................................................. 29

2.1.3. Asas-asas Hukum Waris Islam .............................................. 36

2.1.4. Sebab-sebab Terjadinya Waris Islam ..................................... 38

2.1.5. Unsur-unsur Hukum Waris Islam .......................................... 39

2.1.6. Syarat-syarat Kewarisan ....................................................... 41

2.1.7. Penghalang Mewaris ............................................................. 41

2.1.8. Ahli Waris ............................................................................. 43

2.1.8.1. Macam-macam Ahli Waris ......................................... 45

2.1.8.2. Kelompok Ahli Waris ................................................ 51

2.1.8.3. Bagian Kelompok Ahli Waris ..................................... 52

2.1.9. Hijab Dalam Kewarisan Islam .............................................. 54

2.2. Kajian tentang Radd

2.2.1. Pengertian Radd .................................................................... 56

2.2.2. Rukun-rukun Radd ............................................................... 57

2.2.3. Ahli Waris Radd .................................................................... 58

2.2.4. Pendapat Para Fuqaha/Ulama Tentang Radd ..... 53

2.2.4.1. Pendapat yang Menerima adanya Radd ....................... 61

2.2.4.2. Pendapat yang Menolak adanya Radd ......................... 66

2.3. Janda dan Duda dalam Hukum Waris Islam ................................... 68

viii

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN

Kedudukan kelebihan pembagian harta warisan (radd) untuk janda dan duda

dalam hukum waris Islam dan pengaturannya dalam Kompilasi Hukum Islam

(KHI).

3.1. Munculnya Radd ............................................................................ 72

3.2. Penyelesaian Masalah Radd............................................................. 77

3.3. Penyelesaian Masalah Radd untuk Janda dan Duda ......................... 80

3.4. Pendapat Para Fuqaha/Ulama tentang Radd untuk Janda dan Duda.. 84

3.5. Pengaturan Radd dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) ................. 88

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

4. 1. Kesimpulan .................................................................................. 90

4.2. Saran ............................................................................................ 91

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR ISTILAH ......................................................................................

ix

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Orisinalitas Penelitian ..................................................................... 8

Tabel 2. Desain Penelitian ............................................................................ 25

Tabel 3. Contoh Kasus Radd 1 ................................................................... 62

Tabel 4. Contoh Kasus Radd 2 ...................................................................... 62






Tabel 10. Contoh Kasus Radd 8 .................................................................... 78

Tabel 11. Contoh Kasus Radd 9..................................................................... 79

Tabel 12. Contoh Kasus Radd 10 .................................................................. 80

Tabel 13. Contoh Kasus Radd untuk Janda dan Duda 1 ................................ 80








1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang berbhineka tunggal ika yang terdiri dari

berbagai macam suku, bahasa, budaya, adat istiadat dan agama. Agama dan

keyakinan kepercayaan yang ada di Indonesia sangat dihargai dan dilindungi

seiring dengan dasar negara yang tertuang dalam sila pertama pancasila bahwa

negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dan diperjelas dalam Pasal 29

ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, Republik Indonesia adalah negara yang

berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa. Berdasarkan Pasal 29 ayat 1

Undang-Undang Dasar 1945 ini berarti semua peraturan perundang-undangan di

Indonesia tidak boleh ada yang bertentangan dengan ajaran Tuhan Yang Maha Esa.

Sungguhpun negara Indonesia bukan negara agama namun hampir mayoritas

penduduk Indonesia memeluk agama Islam. Dibandingkan dengan negara-negara

lain, Indonesia menempati posisi sebagai negara dengan penduduk yang memeluk

agama Islam terbesar di dunia. Hukum Islam adalah bagian dari ajaran agama

Islam. Ajaran Islam merupakan suatu sistem yang terdiri dari akidah, akhlak, dan

syariah.1 Hal ini jelas bahwa negara menjamin kebebasan beragama bagi warga

negaranya.

Dalam perkembangannya aturan-aturan maupun hukum Islam dijadikan

pedoman dan dasar kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat dalam

kehidupan masyarakat kita selain dasar-dasar hukum positif lainnya. Maka hukum

1 Afdol, Legislasi Hukum Islam di Indonesia, (Surabaya: Erlangga University Press, 2009), hlm. 3.

2

Islam mempunyai peranan yang sangat penting dalam masyarakat, terutama untuk

menyelesaiakan masalah-masalah yang belum diatur secara jelas dalam hukum

positif di negara kita.

Menurut aturan agama Islam segi kehidupan manusia dapat dikelompokkan

menjadi dua kelompok. Pertama, hal-hal yang berkaitan dengan hubungan dengan

Allah penciptanya, aturan hal ini disebut dengan hukum ibadat. Tujuannya untuk

menjaga hubungan antara hamba dengan penciptanya. Kedua, berkaitan dengan

hubungan antar manusia dan alam sekitarnya. Dasar hukum Islam adalah al-quran

,sunnah rasul dan Ijtihad. Tetapi fuqaha atau ahli hukum Islam sering berbeda

pendapat dalam memahami konsep kunci yang termaktub dalam kedua sumber

hukum Islam tersebut, sebagai akibatnya timbulah berbagai macam aliran atau

mazhab fiqih, empat diantaranya yang terkenal adalah mazhab Hanafi, Maliki,

Syafii, dan Hambali. Dalam perkembanganya hukum Islam yang mengatur

masalah muamalah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan dijadikan

hukum positif yang mengatur masalah hukum perkawinan, kewarisan, wasiat,

hibah, wakaf dan shodaqoh. Diantara hubungan sesama manusia, hal yang

seringkali menimbulkan permasalahan adalah masalah kewarisan dalam hukum

waris Islam di Indonesia.

Hukum waris merupakan masalah penting yang perlu diperhatikan dalam

hukum Islam. Hal tersebut karena masalah kewarisan kemungkinan akan dialami

oleh setiap orang. Menurut para fuqaha hukum kewarisan Islam, ialah ilmu yang

menjelaskan tentang orang yang berhak menerima pusaka, orang yang tidak

berhak menerima pusaka, serta kadar/bagian yang diterima setiap ahli waris dan

3

cara membaginya.2

Hukum waris Islam bersumber dari Al- -Nisa ayat 7,

ayat 11, ayat 12, ayat 33 dan ayat 176. Dengan dasar lima ayat tersebut masalah

kewarisan Islam diharapkan dapat terselesaikan. Selain dari Al-

hukum waris Islam dapat diambil dari hadits Nabi dan ijtihad yang bertujuan

melengkapi penjelasan tentang hukum waris Islam tersebut. Di dalam hukum

waris Islam hal-hal yang diatur adalah masalah bagaimana pengaturan harta

peninggalan dari pewaris harus diberlakukan, kepada siapa saja harta pewaris itu

dipindahkan tentunya dalam hal ini menentukan yang berhak mendapatkan

warisan dan ahli waris yang tidak berhak menerima serta bagaimana pengaturan

tata cara dan perpindahan harta peninggalan tersebut.

Seseorang berhak mewaris dalam hukum waris Islam adalah adanya

hubungan perkawinan, kekerabatan, dan memerdekakan budak. Sedangkan

penghalang seseorang dalam mewaris adalah pembunuhan, berlainan agama,

perbudakan dan berlainan negara.

Dalam hukum waris Islam salah satu masalah yang sering muncul adalah

masalah pembagian harta warisan, baik mengenai siapa saja ahli waris yang

berhak serta besarnya kadar masing-masing ahli waris tersebut. Sistem pembagian

harta warisan menurut hukum waris Islam tentunya berbeda dengan sitem

pembagian harta warisan menurut sistem hukum adat dan hukum perdata. Dalam

hukum waris Islam dikenal adanya pembagian harta warisan yang kemungkinan

akan dibagikan harta peninggalan kepada para ahli waris tersebut terdapat

kekurangan harta atau lazim disebut aul dan adanya kelebihan yang lazim disebut

2 Hasbi Ash-Shiddieqy, Fiqhul Mawaris, (Jakarta: Bulan Bintang, 1973), hlm. 18.

4

radd. Dalam penelitian ini peneliti lebih memfokuskan pada adanya kelebihan

sisa harta warisan atau radd yang berhak menerimanya untuk ahli waris yang

sudah ditentukan.

Kelebihan sisa harta warisan ini tentunya akan menimbulkan suatu sengketa

apabila tidak diatur secara jelas siapa saja ahli waris yang berhak menerimanya

dan sebab terjadinya radd, mengenai aturan hukum khususnya mengenai masalah

radd di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) radd diatur dalam pasal 193, yaitu

sebagai berikut:

warisan diantara para ahli waris dzawil furudh menunjukkan bahwa angka pembilang lebih kecil daripada angka penyebut, sedangkan tidak ada ahli waris ashabah, maka pembagian harta warisan tersebut dilakukan secara radd, yaitu sesuai dengan hak masing-masing ahli

Dalam hukum waris Islam mengenai penyelesaian kelebihan sisa harta

warisan secara radd ternyata ada perbedaan pendapat diantara para ulama maupun

ahli hukum waris Islam sebagian ulama ada yang tidak setuju sama sekali, ada

sebagian yang setuju dengan syarat, dan sebagian lagi dengan tegas menerima,

berikut ini adalah beberapa pendapat para ulama mengenai radd:

1. Pendapat Zaid bin Tsabit, di -Zuhri, Malik dan Asy-

radd terhadap seorangpun

ahli waris (ashabul furudh), dan sisa hartanya itu diserahkan kepada baitul

mal bila tidak ada ahli waris ashabah.

2. Pendapat Utsman bin Affan; Beliau berpendapat bahwa adanya radd bagi

semua ahli waris (ashabul furudh) termasuk kepada janda dan duda menurut

kadar bagian masing-masing.

3.

5

Hanifah, Ahmad dan pendapat yang dipe

pengikut Malik ketika baitulmal rusak; Mereka berpendapat bahwa radd

diberikan kepada semua ahli waris (ashabul furudh), kecuali janda dan duda

serta ayah dan kakek.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 193 dapat ditafsirkan bahwa

penyelesaian kelebihan sisa harta warisan dapat diselesaikan secara radd dan radd

dapat diberikan kepada semua ashabul furudh, tanpa dijelaskan suami atau istri

termasuk ahli waris yang diperbolehkan menerima radd. Sedangkan ada sebagian

pendapat yang menyatakan radd dapat diberikan kepada semua ashabul furudh

kecuali suami dan istri. Ada 8 asbahul furudh yang berhak menerima radd, yaitu:

a. Anak perempuan.

b. Cucu perempuan.

c. Saudara perempuan sekandung.

d. Saudara perempuan seayah.

e. Ibu.

f. Nenek yang shahih.

g. Saudara perempuan seibu.

h. Saudara laki-laki seibu

Adapun untuk ayah dan kakek walaupun termasuk ahli waris (ashabul

furudh) dalam beberapa keadaan, tidak boleh menerima radd. Bilamana terdapat

ayah dan kakek, maka masalah radd tidak mungkin terjadi, karena keduanya

menjadi ahli waris (ashabah) dan mengambil sisanya.

Diantara ahli waris (ashabul furudh) yang tidak boleh menerima radd adalah

suami (duda) dan istri (janda) saja. Hal ini disebabkan hubungan kekerabatan

6

mereka bukan kekerabatan nasabiyah (hubungan darah), tetapi kekerabatan

sababiyah (hubungan perkawinan). Jadi hak suami dan istri hanya mengambil

bagiannya saja tanpa tambahan, hal ini dikarenakan terputus oleh kematian. Dan

sisanya ia kembalikan lagi kepada ahli waris lainnya.3

Menurut Kompilasi Hukum Islam yang mengatur tentang bagian waris duda,

terdapat pada pasal 179, yang berbunyi:

Duda mendapatkan separuh bagian, apabila pewaris tidak meninggalkan anak, dan apabila pewaris meninggalkan anak, duda mendapatkan seperempat

Sedangkan bagian janda terdapat pada pasal 180, yang berbunyi:

anak dan apabila pewaris meninggalkan anak, janda mendapatkan seperdelapan bagian.

Pasal 179 dan pasal 180 tersebut hanya menjelaskan mengenai bagian waris

janda dan duda secara umum tanpa menjelaskan masalah sisa harta (radd).

Masalah sisa harta pembagian harta warisan (radd) ini tentunya akan

menimbulkan suatu sengketa diantara para ahli waris apabila tidak diatur secara

jelas mengenai ahli waris yang berhak menerimanya apalagi menyangkut jumlah

harta tersebut tergolong besar. Lalu bagaimanakah kedudukan radd untuk janda

dan duda, karena dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) sendiri hal tersebut tidak

diatur dengan jelas, hal ini tentunya menimbulkan kekaburan norma. Dari isu

hukum tersebut maka peneliti tertarik untuk meneliti tentang kedudukan radd

untuk janda dan duda, dengan judul KEDUDUKAN KELEBIHAN

PEMBAGIAN HARTA WARISAN (RADD) UNTUK JANDA DAN DUDA

DALAM HUKUM WARIS ISLAM.

3 Muhammad Ali As-Shabuni, Ilmu Hukum Waris Menurut Ajaran Islam, (Surabaya: Mutiara Ilmu, 1388), hlm. 109-110.

7

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada subbab sebelumnya pembahasan masalah atau isu

hukum (legal issue) dalam penelitian ini adalah bagaimana kedudukan kelebihan

pembagian harta warisan (radd) untuk janda dan duda dalam hukum waris Islam

dan pengaturannya dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan memperbaharui sejauh mana perangkat hukum yang

ada mampu memberikan kepastian hukum kedudukan kelebihan pembagian

harta warisan (radd) untuk janda dan duda dalam hukum waris Islam.

2. Untuk menganalisis tentang pertimbangan yuridis yang dijadikan dasar

pertimbangan dalam memutus perkara yang terkait dengan kelebihan

pembagian harta warisan (radd) untuk janda dan duda.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini baik teoritis maupun praktis

sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini dapat bermanfaat untuk memberikan konstribusi

pemikiran dalam perkembangan ilmu pengetahuan hukum khususnya

mengenai kedudukan kelebihan pembagian harta warisan (radd) untuk janda

dan duda dalam hukum waris Islam.

2. Manfaat Praktis

8

a. Bagi peneliti

Dengan adanya penelitian ini diharapkan menambah wawasan ilmu

pengetahuan peneliti dalam bidang hukum waris Islam di Indonesia.

b. Bagi pemerintah

Manfaat penelitian ini bagi pemerintah yaitu mampu memberikan

sumbangan pemikiran sebagai referensi dalam upaya memperbaharui

peraturan-peraturan mengenai hukum waris Islam di Indonesia.

c. Bagi masyarakat

Melalui penelitian ini peneliti mengharapkan agar masyarakat dapat

memiliki peningkatan kwalitas dalam memahami tentang hukum

kewarisan Islam khususnya kedudukan kelebihan pembagian harta warisan

(radd) untuk janda dan duda dalam hukum waris Islam.

1.5. Orisinalitas Penelitian

Penelitian yang bertema kedudukan kelebihan pembagian harta warisan (radd)

untuk janda dan duda dalam hukum waris Islam merupakan fokus permasalahan

yang peneliti angkat, tentunya berbeda dengan penelitian yang lain, tetapi apabila

telah ada penelitian serupa, peneliti berharap dapat saling mendukung dan

melengkapi, seperti yang tertera pada tabel sebagai berikut :

Tabel 1. Orisinalitas Penelitian

NO NAMA FAKULTAS/

UNIVERSITAS TEMA DAN

JUDUL PEMBEDA

1 LIA MURLISA

Pascasarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

Ahli Waris Penerima Radd Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan

Dalam penelitian tesis ini lebih memfokuskan pada analisis tentang adanya perbedaan pendapat tentang penyelesaian harta sisa

9

Relevansinya Dengan Sosial Kemasyarakatan

warisan dengan cara radd, serta siapa saja ahli waris penerima radd, baik dari pendapat ahli maupun analisis pasal 193 dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI).

2

Ahmad Zahari

Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang 2005

Hukum Kewarisan Kompilasi Hukum Islam serta Persamaan dan Perbedaannya dengan Hukum Kewarisan Syafii dan Hazairin

Dalam penelitian tesis ini peneliti dalam salah satu subbab yang membahas tentang radd yang berkaitan dengan pasal 193 Kompilasi Hukum Islam (KHI), mengikuti pendapat yang tidak membedakan ahli waris menurut hubungan perkawinan dan hubungan darah. Logikanya suami atau istri dalam menerima radd diperbolehkan.

1.6. Kerangka Teoritik

Dalam penulisan tesis ini diperlukan sebuah teori hukum untuk membuat

sistematisasi dari ajaran hukum, dengan kata lain merupakan suatu kajian filsafat

tentang hukum. Dengan adanya teori hukum, maka akan membantu dalam

mempermasalahkan hal-hal seperti mengapa hukum itu berlaku, apa kekuatan

dasar hukum yang mengikatnya? Apa yang menjadi tujuan hukum? Bagaimana

hukum itu sebaiknya dipahami? Apa hubungannya dengan individu dengan

masyarakat? Apa yang seharusnya dilakukan oleh hukum? Apakah keadilan itu

bagaimanakah hukum yang adil? 4

Teori hukum merupakan bagian ilmu hukum yang dalam struktur ilmu hukum

4 Satjito Raharjo, Ilmu Hukum, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991), hlm. 254.

10

letaknya berada dibawah filsafat hukum dan diatas hukum positif. Oleh karena itu

teori hukum mendasari hukum positif dan berfungsi untuk menjelaskan dan

menerangkan mengenai hukum positif. Sedangkan pengertian teori hukum sendiri

adalah keseluruhan pernyataan yang saling berkaitan berkenaan dengan sistem

konseptual mengenai aturan-aturan hukum dan keputusan hukum untuk

memperoleh bentuk dalam hukum positif. 5

Teori hukum memiliki tiga tugas pokok, yaitu pertama apa yang ada pada

tentang pengertian hukum dari berbagai konsep hukum. Kedua, menyibukkan diri

dengan hubungan antara hukum dan logika. Ketiga, menyibukkan diri dengan

metodologi meneliti obyek dan metode dari ilmu hukum (teoritis) dan dipihak lain

dari pengembangan hukum (praktis) seperti peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan pengertian teori hukum diatas, teori hukum akan dijadikan

sebagai landasan untuk menganalisis permasalahan penelitian tesis yang akan

diajukan. Teori-teori yang akan dijadikan pedoman analisis adalah sebagai berikut:

1.6.1. Teori Tujuan Hukum

Tujuan hukum pada umumnya adalah untuk menciptakan masyarakat tertib,

sehingga tertata dengan tertib dan juga untuk menjaga keseimbangan dalam

masyarakat, dengan berasaskan keadilan dan kemanfaatan sehingga adanya

kepastian hukum dalam masyarakat.

a. Teori Kepastian Hukum

Dalam mewujudkan ketertiban masyarakat tidak akan lepas dari adanya unsur

hukum yang berupa norma-norma hukum. Hubungan hukum dengan masyarakat

5 J.J.H.Bruggink, dialihbahasakan oleh Arief, Refleksi Tentang Hukum, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1996), hlm. 2-3.

11

telah dicetuskan yang

artinya tiada masyarakat tanpa hukum dan tiada hukum tanpa masyarakat 6 .

Utrecht juga mengatakan bahwa hukum merupakan himpunan peraturan peraturan

atau perintah dan larangan untuk mengurus tata tertib yang harus ditaati oleh

masyarakat itu 7.

Teori Huijaber menegaskan bahwa tujuan politik hukum bukan hanya

menjamin keadilan, melainkan juga menciptakan ketentraman hidup, dengan

memelihara kepastian hukum8. Kepastian hukum bukan merupakan tujuan hukum,

tetapi merupakan sesuatu yang harus ada apabila keadilan dan ketenteraman

hendak diciptakan.

Melihat tujuan dari diadakannya hukum, maka harus dipahami bahwa

diadakannya hukum tersebut bukan merupakan sesuatu yang fakultatif, melainkan

sesuatu yang imperatif artinya, meskipun masyarakat memiliki banyak alternatif,

mereka tidak dapat memilih untuk meniadakan hukum karena meniadakan hukum

hanya ada di angan-angan dan tidak mungkin terwujudkan. Terciptanya keadilan

dan ketentraman tidak mungkin tanpa menggunakan sarana hukum 9.

Dalam beberapa literatur dikenal beberapa teori tentang tujuan hukum yaitu

teori etis, teori utilitis, dan teori campuran. Teori etis menekankan pada tujuan

hukum secara filosofis, yaitu keadilan bagi masyarakat; teori utilitis menekankan

pada kemanfaatan hukum; sedangkan teori campuran menekankan pada ketertiban

masyarakat dan hukum sebagai penyelesaian konflik.

Guastav Radbruch menegaskan bahwa ada tiga macam nilai dasar tujuan

6 Muhammad Bakri, Pengantar Hukum Indonesia, (Malang: IKIP Malang, 1995), hlm. 88-112. 7 CST kansil, Pengantar Ilmu Hukum Jilid I, (Jakarta: Balai Pustaka, 2000), hlm. 11. 8 Theo Huijabers, Filsafat Hukum, (Jakarta: Kanisius, 1995), hlm. 188-121. 9 Abdul Rachmad Budiono, Pengantar Ilmu Hukum, (Malang: Bayu Media, 1997), hlm. 23.

12

hukum yang menjadi dasar dalam penerapan hukum, yaitu: a) nilai keadilan, b)

nilai kemanfaatan, dan c) nilai kepastian hukum. Tujuan hukum wajib

memprioritaskan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Ketiga dasar tujuan

hukum ini harus diusahakan dalam setiap putusan hukum, baik yang dilakukan

hakim, jaksa, pengacara maupun aparat penegak hukum lainnya. Hal tersebut

dapat terwujud secara bersama-sama, tetapi kadangkala tidak mungkin terwujud,

maka harus diprioritaskan keadilan terlebih dahulu kemudian kemanfaatan dan

yang terakhir kepastian hukumnya10.

Kepastian hukum berarti kepastian dalam pelaksanaannya, yaitu bahwa

hukum resmi diperundangkan dilaksanakan dengan pasti oleh negara11. Dengan

adanya kepastian hukum maka setiap orang dapat menuntut agar hukum

dilaksanakan dan pasti dipenuhi serta setiap pelanggaran hukum ditindak dan

dikenakan sanksi sesuai hukum. Mengenai fungsi dan kewenangan pengadilan,

dalam pengambilan keputusan harus berdasarkan penilaian terhadap status hukum

masalah yang diperkarakan, dan tidak menurut kepentingan pihak-pihak tertentu.

Sehingga keputusan pengadilan harus bebas dari pengaruh kekuasaan.

Kepastian hukum menuntut agar ada prosedur pembuatan dan peresmian

hukum itu jelas dan dapat diketahui untuk umum. Oleh sebab itu, hukum harus

dikembangkan secara berkelanjutan dan taat asas, undang-undang harus saling

berkaitan menuju kesatu arah serta undang-undang tidak saling bertentangan12.

Sedangkan menurut Gustav Radbruch, bahwa ada 2 (dua) macam pengertian

kepastian hukum, yaitu kepastian oleh karena hukum dan kepastian hukum dalam

atau dari hukum. Hukum yang berhasil menjamin banyak kepastian dan 10 Marwan Mas, Pengantar Ilmu Hukum, (Jakarta: Ghlmia Indonesia, 1997), hlm. 73-74. 11 Ibid., hlm. 79. 12 Ibid., hlm. 80.

13

berhubungan dengan masyarakat disebut dengan hukum yang berguna. Kepastian

hukum dapat tercapai apabila hukum tersebut banyak terdapat dalam undang-

undang dan tidak ada ketentuan-ketentuan yang bertentangan, yaitu undang-

undang berdasarkan sistem yang logis dan praktis. Undang-undang itu dibuat

rechtswerkelijkheid -

sungguh, dan dalam Undang-undang tersebut tidak terdapat istilah-istilah yang

dapat ditafsirkan secara berlainan.13

Kepastian hukum dan keadilan yang serasi merupakan faktor yang menunjang

keseimbangan kepentingan dalam bermasyarakat untuk mencapai ketertiban dan

ketentraman. Oleh karena itu, ketertiban harus didasari pengakuan terhadap harkat

dan martabat manusia sebagai warga masyarakat yang terwujud dalam keadilan14.

Hukum waris Islam dalam perkembangannya demi mewujudkan kepastian hukum

dalam pengaturannya sudah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI),

khususnya mengenai penyelesaian masalah radd diatur dalam pasal 193,

diharapkan dengan pasal tersebut masalah radd dapat terselesaikan.

b. Teori Keadilan

Keadilan adalah persoalan yang berkaitan dengan isu-isu hak asasi manusia,

kemerdekaan, persamaan, dan pertanggungjawaban serta persoalan yang

mendasar bagi kehidupan. Keadilan salah satu tujuan setiap agama yang ada di

dunia ini, terutama agama Islam yang menempatkan keadilan di tempat yang

sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Keadilan pada

hakekatnya adalah memperlakukan seseorang atau pihak lain sesuai dengan

13 E.Utrecht, Pengantar Dalam Hukum Indonesia, cetakan IV, (Jakarta: Ichtiar, 1957), hlm. 22-23. 14 Soerjono Soekanto, Beberapa Permasalahan Hukum dalam Kerangka Pembangunan Indonesia, (Jakarta: UI Press, 1983), hlm.168.

14

haknya. Setiap orang harus diakui dan diperlakukan sesuai harkat martabatnya,

sama derajatnya, sama hak dan kewajibannya dengan tidak melihat perbedaan

suku, agama, bangsa, dan latar belakang sosialnya.

John rawsl menerangkan bahwa keadilan sosial, yaitu:

- the difference principle, yang artinya bahwa perbedaan sosial dan ekonomi

harus diatur agar dapat memberikan manfaat besar bagi mereka yang paling

kurang beruntung. Dengan maksud adanya ketidaksamaan dalam unsur pokok

kesejahteraan, pendapatan dan otoritas.

- The Principle of Fair Equality of opportunity, yang artinya bahwa mereka

yang paling kurang mampu mempunyai peluang untuk mencapai prospek

kesejahteraan, pendapatan dan otiritas. Mereka yang paling kurang mampu

lah yang harus diberikan perlindungan khusus.

Keadilan menurut Rawsl disebut dengan istilah fairness. Dalam membangun

teorinya Rawsl berangkat dari suatu posisi hipotesis dimana ketika setiap individu

memasuki kontrak sosial itu mempunyai kebebasan (liberty).15

original position

status quo awal yang menegaskan bahwa kesepakatan fundamentalis yang dicapai

dalam kontrak sosial adalah adil. Berdasarkan fakta, original position melahirkan

istilah keadilan sebagai fairness. Rawls menegaskan bahwa sekalipun dalam teori

ini menggunakan istilah fairness namun tidak berarti bahwa konsep keadilan dan

fairness sama. Salah satu bentuk keadilan fairness adalah memandang bahwa

posisi setiap orang dalam memulai sebuah kesepakatan yang berbentuk kontrak

sosial adalah rasional dan sama-sama/netral.

15

ard Univer hlm. 3.

15

Rawls menguraikan teori keadilan atau fairness tersebut sebagai gagasan

utama dari keadilan yang megeneralisasi suatu abstraksi yang lebih tinggi konsep

tradisional kontrak sosialnya. Pokok utama keadilan adalah struktur dasar dari

masyarakat yang membawa cara bagaimanakah lembaga-lembaga utama

masyarakat mengatur hak-hak dan kewajiban dasar serta kesejahteraan dari suatu

kerja sosial. Sebab, the basic structure of society sangat berpengaruh besar dalam

menentukan bagaimana keadilan tersebut. Hukum Islam terutama yang berkaitan

dengan waris sudah diatur dalam hukum Islam yaitu yang bersumber dari Al-

Quran, Hadist Nabi, dan Ijtihad. tentunya diharapkan dengan adanya pengaturan

tersebut masalah mengenai waris Islam dapat terselesaikan tanpa

mengesampingkan segi keadilan bagi semua pihak, pengaturan tersebut

dituangkan dalam Kompilasi Hukum Islam demi memudahkan penyelesaian

dalam masalah kewarisan Islam. Keadilan dalam hukum kewarisan Islam tentunya

tetap harus berpedoman dari aturan hukum Islam itu sendiri, berkaitan dengan

penyelesaian masalah radd ternyata masih banyak pendapat dan penafsiran yang

berbeda tentang siapa saja ahli waris yang berhak menerima radd. Dengan

berlandaskan keadilan seharusnya semua ahli waris termasuk janda dan duda

seharusnya juga termasuk ahli waris yang berhak menerima radd dengan

mengkaji pasal 193 Kompilasi Hukum Islam (KHI).

c. Teori Kemanfaatan

Hukum merupakan landasan kehidupan suatu bangsa yang bertujuan untuk

mencapai cita-cita masyarakat yang adil dan makmur. Menurut Hans Kelsen,

hukum itu sendiri harus bebas dari pengaruh sosial, politik, budaya, sejarah, dan

lainnya. Hal tesebut dikarenakan hukum sebagai landasan kehidupan suatu bangsa

16

dalam mencapai cita-cita masyarakat yang adil dan makmur. Sehingga

pelaksanaan hukum tersebut dapat memberikan manfaat bagi masyarakatnya.

Berikut ini adalah berbagai aliran pemikiran mewarnai konsep dan pemberlakuan

hukum, yaitu:

1. Aliran Hukum Alam

Aliran ini terbagi menjadi dua kelompok yaitu irrasional dan rasional. Hukum

alam sudah merupakan kodrat yang diberikan oleh Tuhan, sehingga

keberadaannya sangat mempengaruhi kehidupan manusia.

2. Aliran Positivisme

Aliran ini dikembangkan oleh John Austin dan Hans Kelsen, secara tegas

memisahkan antara hukum dan moral. Hukum yang diterapkan dalam

kehidupan sehari-hari memiliki kewenangan hukum yang dibuat oleh manusia,

penguasa negara, kelompok atau individu.

3. Aliran Utilitarianisme

Aliran ini mendapat dukungan dari beberapa tokoh, yaitu Jeremy Bentham,

John Stuart Mill dan Rudolf von Jhering. Menurut Bentham, hukum bertujuan

untuk memberikan kebahagiaan bagi banyak manusia, harus baik dan tidak

mengganggu yang lainnya meskipun ada penekanan pada kebahagiaan

individu. Sedangkan menurut John Stuart Mill, hukum akan menjadi baik dan

bermanfaat jika didasari rasa keadilan yang terkandung unsur pertahanan diri

dan simpati yang bersifat alami. Rudolf von Jhering juga memiliki pandangan

yang sama dengan Bentham dan Mill, yaitu tujuan hukum untuk mencapai

kebahagiaan. Dengan demikian hukum yang baik dan bermanfaat jika mampu

mengesampingkan kepentingan individu serta mampu menyeimbangkan

17

antara kepentingan individu dan masyarakat.

4. Aliran Sejarah

Dalam aliran ini mengajarkan bahwa hukum terbentuk dalam masyarakat,

yang dipelopori oleh dua tokoh yaitu Von Savigny dan John Frederich Puchta.

Menurut Von Savigny, hukum akan tumbuh jika tertanam rasa keadilan dalam

jiwa masyarakat. Sedangkan menurut John Frederich Puchta, bahwa hukum

akan lebih bermanfaat bagi masyarakat jika disahkan oleh negara sebagai

hukum yang berlaku.

5. Aliran Realisme

Aliran ini dikelompokkan menjadi 2 (dua) macam, yaitu Amerika dan

Skandinavia. Relisme Amerika menyatakan bahwa hukum yang baik terlahir

dari pengalaman-pengalaman masyarakat dan menyesuaiakn perkembangan

masyarakat, sehingga dapat bermanfaat secara maksimal. Sedangkan menurut

Realisme Skandinavia, hukum akan lebih bermanfaat bagi kesejahteraan

manusia jika pembuatannya berdasarkan analisis kebutuhan masyarakat.

Kemanfaatan dalam hukum Islam dikenal dengan istilah kemaslahatan baik

bagi individu maupun bagi masyarakat pada umumnya, berdasarkan teori

kemanfaatan penyelesaian masalah radd dapat diselesaikan dengan pertimbangan

yang lebih rasional khususnya kedudukan janda dan duda dalam menerima harta

sisa warisan atau radd.

1.6.2. Teori Reactualisasi Hukum Islam

Dalam dekade ini banyak bermunculan istilah-istilah yang diartikan untuk

memaknai pembaruan Islam terutama di kalangan para intelektual muslim baik di

18

Indonesia maupun di luar negeri. Istilah tersebut yaitu reorientasi (memikirkan

kembali), reinterpretasi (penafsiran ulang), reaktualisasi (mengangkat dan

menghidupkan kembali), revitalisasi (membangkitkan kembali), kontekstualisasi

(mempertimbangkan konteks kehidupan sosial budaya), dan istilah-istilah lainnya

yang sama.16

Munawir Sjadzali adalah seorang intelektual Muslim Indonesia yang

Ajaran Islam dengan mengedepankan aspek maslahah. Gagasan tersebut

dikemukakan oleh Munawir pada tahun 1985, dan mendapat respon positif oleh

Yayasan Paramadina. Munawir juga menjelaskan bahwa situasi dan kondisi umat

Islam saat ini sangat berbeda dengan zaman Rasulullah dahulu. Namun para

pemikir Islam belum berani berpikit lebih kontekstual. Akibatnya, Islam yang

dahulu pada zaman Nabi SAW merupakan ajaran yang revolusioner, tetapi saat ini

menjadi terbelakang dan tertinggal jauh dengan Barat.17

Itulah salah satu alasan yang mendukung Munawir untuk memunculkan

gagasan pembaruan terhadap hukum Islam. Gagasan beliau dianggap terlalu

berani dan kontroversial sebagai seorang Menteri Agama yang masih dalam masa

jabatannya. Namun dari sisi lain, dalam posisinya sebagai Menteri Agama lebih

memungkinkan banyak ruang untuk mensosialisasaikannya. Kemudian, konsep

Reaktualisasi ajaran Islam

disampaikan dalam forum Paramadina.

Menurut Munawir, dalam kasus hukum waris mengatakan bahwa pembagian

waris Islam seperti yang ditentukan dalam Al- 16 Yunahar Ilyas, Reaktualisasi Ajaran Islam, Studi atas Pemikiran Hukum Munawir Sjadzali dalam Jurnal Al-Jamiah, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, Vol. 44, Number 1, 2006) 17 Munawir Sjadzali, Ijtihad Kemanusiaan, (Jakarta: Paramadina, 1997), hlm. 5.

19

akan tetapi justru sikap masyarakat tidak percaya lagi akan keadilan hukum

faraidl. Inilah yang melatarbelakangi pemikirannya untuk memunculkan gagasan

alisasi Hukum Islam

Dalam masalah warisan, Munawir menjelaskan bahwa bagian warisan antara

laki-laki yang dua kali lipat dari bagian perempuan, karena:

1. Alasan pertama, tidak mencerminkan semangat keadilan bagi masyarakat

Indonesia saat ini. Hal ini terbukti banyaknya penyimpangan dari ketentuan

waris tersebut baik yang dilakukan orang awam maupun ulama, dengan cara

menghibahkan harta bendanya kepada anak-anaknya ketika orangtuanya

masih hidup. Ini merupakan suatu indikasi atas ketidakpercayaan masyarakat

muslim terhadap hukum waris dalam Al-

2. Alasan kedua, adalah faktor gradualitas. Menurut Munawir, perempuan pada

zaman jahuliyah tidak mendapatkan warisan, maka ketika Islam datang

perempuan diangkat derajatnya dan diberi warisan meskipun hanya separuh

dari bagian laki-laki. Kemudian pada masa modern, perempuan memberikan

peran yang sama dengan laki-laki di dalam masyarakat, sehingga logis

apabila warisannya ditingkatkan agar sama dengan laki-laki.

3. Alasan ketiga, bahwa laki-laki mempunyai kewajiban memberi nafkah

terhadap anak isteri, bahkan orangtua maupun adik perempuan yang belum

bersuami.18 Hal ini sebagaimana dijelaskan pada Al- urat An-Nisa

ayat 34, yang artinya:

-laki itu pelindung bagi perempuan, karena Allah SWT telah melebihkan sebagian dari mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari

18 Wahyuni Nafis (ed), Kontekstualisasi Ajaran Islam......, hlm. 205.

20

Sebenarnya pada masa sekarang bukan hanya suami yang mencari nafkah,

tetapi berkembangnya zaman sekarang menuntut perempuan untuk bisa lebih

maju dan mandiri. Sehingga wilayah mencari nafkah dilakukan oleh kaum

perempuan adalah hal yang biasa. Bila dalam kondisi demikian ketentuan hukum

waris masih diterapkan 2:1, dianggap sebagai bentuk ketidakadilan.

Pemikiran reaktualisasi Munawir Sjadzali sedikit banyak berpengaruh

terhadap perkembangan pemikiran Islam di Indonesia. Pemikirannya jarang

dimiliki oleh para ulama semasanya dalam memberikan suatu energi bagi umat

Islam

menjadikan pembaruan bagi eksistensi hukum Islam di Indonesia. Salah satu

contoh hasil keputusan hukum pada masa jabatannya adalah adanya Undang-

Undang Nomor 7 tahun 1989 mengenai Peradilan Agama, menyusul terbitnya

Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang merupakan suatu pengakuan terhadap

eksistensi Hukum Islam di Indonesia yang sebelumnya tidak punya kewenangan

mutlak. Terwujudnya landasan hukum tersebut menjadikan landasan baru, bahwa

fikh bisa disesuaikan dengan zaman dan tempat sesuai dengan kemaslahatan

masing-masing wilayah. Pemikiran Munawir merupakan sebuah motivasi para

pemikir Muslim berikutnya untuk selalu menggali dan menyelaraskan nash dan

pesan dalam Al- masyarakat Indonesia.

1.7. Metode Penelitian

1.7.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam tesis ini adalah jenis penelitian hukum normatif, yaitu

suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika

21

keilmuan hukum dari sisi normatifnya.19 Jenis penelitian ini menggunakan dua

tahapan, yaitu pertama, penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan hukum

objektif (norma-norma hukum) dengan cara mengadakan penelitian terhadap

masalah hukum; yang kedua, penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan

hukum subjektif (hak dan kewajiban).

Dalam metode penelitian hukum normatif, terbagi menjadi 3 (tiga) macam

bahan pustaka yang digunakan oleh penulis, yaitu:

a. Bahan hukum primer, bertujuan untuk mengikat atau membuat orang

mematuhi hukum seperti peraturan-perundangan dan putusan-hakim.

b. Bahan hukum sekunder, bertujuan untuk menjelaskan mengenai bahan hukum

primer yang merupakan kesimpulan dari pendapat para ahli dalam

mempelajari suatu bidang tertentu secara khusus, sehingga dapat memberikan

petunjuk bagi peneliti ke mana akan mengarah seperti doktrin-doktrin yang

terdapat dalam buku, jurnal hukum maupun internet.

c. Bahan hukum tertier, bertujuan untuk mendukung bahan hukum primer dan

sekunder yang dapat memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan

hukum lainnya, seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum20.

1.7.2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan sebagai satu kesatuan yang

utuh, sehingga peneliti mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu

hukum, yaitu: pendekatan konseptual (conceptual approach), pendekatan historis

19 Johny Ibrahim, Teori dan Penelitian Hukum Normatif, (Malang: Bayu Media Publising, 2007), hlm. 57. 20 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1984), hlm. 250.

22

(historical approach), pendekatan kasus (case approach), pendekatan komparatif

(comparative approach), dan pendekatan undang-undang (statue approach).

Pendekatan penelitian yang peneliti gunakan adalah 2 (dua) macam, yaitu:

a. Pendekatan undang-undang (statue approach)

Pendekatan ini digunakan sebagai pijakan dalam menjawab isu hukum yang

akan dihadapi. Peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan isu

hukum dalam penelitian ini diinventarisasi berdasarkan hierarki dan asas-asas

dalam peraturan perundang-undangan. Peneliti perlu mencari ratio logis dan dasar

ontologis suatu undang-undang, peneliti mampu menagkap kandungan filosofi

yang ada dibelakang undang-undang, perlu juga digunakan ajaran interpretasi atau

penafsiran atau hermeutika hukum. Peraturan perundang-undangan yang akan

digunakan dalam penelitian ini utamanya adalah Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Dalam penelitian ini pendekatan undang-undang digunakan karena ada telaah atau

analisis terhadap kepastian hukum mengenai kedudukan pembagian kelebihan

harta warisan (radd) untuk janda dan duda dalam hukum waris Islam dan

pengaturan dalam Kompilasi Hukum Islam.

b. Pendekatan konseptual (conceptual approach)

Pendekatan konseptual berawal dari pandangan-pandangan dan doktrin-

doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-

pandangan tersebut, peneliti akan menemukan konsep-konsep hukum dan asas-

asas hukum yang relevan dengan isu hukum yang dihadapi dalam memecahkan

isu hukum yang dihadapi.21

21 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Kencana Penada Media Group, 2005), hlm. 95.

23

1.7.3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Untuk memecahkan atau menjawab masalah atau isu hukum diperlukan

sumber-sumber penelitian. Sumber-sumber penelitian ini merupakan :

a. Bahan hukum primer

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

3. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam

4. Al-Quran, Hadits Nabi, dan Ijtihad

b. Bahan hukum sekunder.

1. Hasil penelitian hukum terdahulu yang berkaitan dengan kedudukan

pembagian kelebihan harta warisan (radd) untuk janda dan duda dalam

hukum waris Islam.

2. Buku-buku hukum waris Islam.

3. Pendapat praktisi.

4. Pendapat akademisi.

1.7.4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Bahan hukum yang dikumpulkan adalah bahan hukum primer dan sekunder.

Untuk memudahkan pengarsipan berbagai bahan hukum yang sudah diperoleh

yang akan dipergunakan komputer sebagai alat bantu. Bahan hukum yang telah

diperoleh dicatat di dalam file tersendiri, sehingga mudah untuk ditemukan pada

saat diperlukan untuk kepentingan analisis. Setiap file diisi dengan bahan hukum

yang telah dikelompokkan, sesuai dengan kepentingan analisis, pengelompokkan

ini didasarkan pada kepentingan analisis.

24

Komputerisasi bahan hukum yang telah ditemukan tersebut amat

mempermudah dan mengefisienkan analisis penelitian ini.

1.7.5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum berwujud (a) kata, (b) frase, (c) kalimat, (d) proposisi, (e) dalil,

dan (f) prinsip. Fokus utama penelitian hukum normatif adalah mencari hubungan

logis antar badan hukum tersebut. Dari pencarian ini diperoleh asas atau prinsip

hukum, hubungan korelasi antar prinsip hukum dengan prinsip hukum lainnya

atau dengan peraturan hukum, sesuai atau tidak sesuainya antar peraturan hukum,

dan lain-lain.

Berbagai peraturan perundang-undangan dan bahan pustaka yang telah

diperoleh dari sumber yang terkait, kemudian diolah dan dianalisis dengan

mempergunakan langkah-langkah normatif dan pembahasan dilakukan secara

deskriptif analitik.

Untuk pengolahan bahan hukum primer dilakukan dengan cara memilih

pasal-pasal yang berkaitan dengan pembagian kelebihan harta warisan (radd)

untuk janda dan duda dalam hukum waris Islam, dilanjutkan dengan membuat

sistematik dari pasal-pasal dimaksud serta menganalisisnya berdasarkan hukum.

Hal yang sama juga dilakukan terhadap bahan pustaka, yaitu melakukan

klasifikasi dan sistematisasi konsep terbaru atau pendapat-pendapat yang

berhubungan dengan pembagian kelebihan harta warisan (radd) untuk janda dan

duda dalam hukum waris Islam.

Selanjutnya setelah dilakukan pengolahan bahan hukum, maka bahan hukum

tersebut dibahas dengan metode analisis teks atau isi (content analysis), yakni

25

menyoroti teks atau isi kaidah-kaidah hukum dari peraturan perundangan yang

berhubungan dengan objek yang diteliti dengan cara penafsiran (interpretasi) atau

hermeneutik, dan sistematisasi (atau menggunakan analisis kualitatif).

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penelitian yang akan dilakukan

dalam tesis ini dapat digambarkan melalui desain penelitian berikut ini:

Tabel 2. Desain Penelitian

1.8. Sistematika Penulisan

Tesis ini disusun dalam sistematika yang terbagi dalam 4 (empat) bab dengan

tujuan memperjelas pembahasan dari permasalahan yang diteliti. Adapun urutan

statue approach

conceptual approach

Teori Reactualisasi

Hukum Islam

Hasil....?

Latar Belakang

Rumusan Masalah

Kerangka Teori

Metode Penelitian

Hasil Pembahasan

Pewarisan merupakan hal yang sangat diperhatikan dalam hukum Islam Pengaturan hukum waris Islam bersumber dalam Al-Hadits Nabi SAW, dan Ijtihad Perbedaan pendapat para fuqaha/ulama mengenai kedudukan kelebihan pembagian harta warisan (radd) untuk janda dan duda Pengaturan radd dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Bagaimana kedudukan kelebihan pembagian harta warisan (radd) untuk janda dan duda dalam hukum waris Islam dan pengaturannya dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)?

Teori Tujuan Hukum

Hukum Normatif

Keterangan: = Alur pembahasan = Batasan pokok bahasan

26

masing-masing bab serta pokok pembahasannya yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini akan dibahas tentang pendahuluan umum, yang merupakan

dasar dan pengantar daripada penulisan tesis. Dikemukakan mengenai

latar belakang masalah, kemudian diteruskan dengan uraian tentang

rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, orisinalitas

penelitian, kerangka teoritik, metode penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Dalam bab ini akan dibahas mengenai hukum waris menurut Islam,

sumber hukum waris Islam, asas-asas hukum waris Islam, sebab-sebab

terjadinya waris Islam, unsur-unsur hukum waris Islam, syarat-syarat

kewarisan, penghalang mewaris, ahli waris, hijab dalam kewarisan Islam

dan kajian tentang radd serta janda dan duda dalam hukum waris Islam.

BAB III: HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan dibahas mengenai munculnya radd dan

penyelesaiannya, pendapat para fuqaha atau ulama tentang radd untuk

janda dan duda serta pengaturan radd menurut Kompilasi Hukum Islam

(KHI).

BAB IV: KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab ini ialah bab penutup, penulis akan menguraikan tentang

kesimpulan dan keseluruhan pembahasan yang dilakukan dalam bab-bab

sebelumnya serta saran-saran yang mungkin dapat dilaksanakan.

27

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Kajian Tentang Hukum Waris Islam

Hukum waris yang berlaku secara nasional belum terbentuk. Hingga saat ini,

hukum waris yang digunakan dan berlaku dalam masyarakat di Indonesia dibagi

menjadi 3 macam, yaitu menurut hukum Adat, hukum Islam serta hukum Perdata

Eropa (BW). Hal ini disebabkan karena dahulunya warisan hukum dibuat oleh

pemerintahan kolonial Belanda untuk Hindia Belanda.

Sebagai negara yang telah merdeka dan berdaulat, dituntut memiliki hukum

waris tersendiri yang berlaku secara nasional. Seperti halnya hukum perkawinan

dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, bahwa bangsa Indonesia yang

berfalsafah Pancasila sesuai dengan aspirasi masyarakat yang mayoritas beragama

Islam. Dengan berlakunya hukum Islam di Indonesia, diantaranya hukum waris

(terutama yang beragama Islam) maka sudah selayaknya dalam menyusun hukum

waris nasional nantinya terdapat ketentuan pokok mengenai Hukum Waris Islam

yang ada di dalamnya sesuai dengan pola budaya atau adat masyarakat yang

bersangkutan.

2.1.1. Pengertian Hukum Waris Islam

Hukum waris Islam merupakan bagian dari hukum keluarga dalam hukum

Islam. Hukum waris Islam

berdasarkan wahyu Allah SWT dan sunnah Nabi SAW yang berisi tentang hal

ihwal pemindahan hak yang berupa harta peninggalan dari orang yang telah mati

kepada orang yang masih hidup, yang diakui dan yang diyakini berlaku serta

28

mengikat untuk semua yang memiliki agama Islam 22

ampuran antara

23

Adapun dalam ketentuan pasal 171 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, hukum

waris adalah hukum yang menjelaskan pengaturan peralihan hak kepemilikan

harta peninggalan (tirkah) pewaris untuk menentukan siapa ahli warisnya dan

besarnya bagian masing-masing setiap ahli waris tersebut.

Menurut Amir Syarifuddin 24 : Islam adalah peraturan

dengan ketentuan-ketentuan yang mengatur cara pemindahan hak seseorang yang

telah meninggal dunia/mati kepada orang yang masih hidup dengan ketentuan-

ketentuan tersebut berdasarkan Al-

dalam istilah arab disebut Faraidl Islam, yang terdapat

pada Al-Qur an Surat An Nisa ayat 11 dan 12, yaitu berpindahnya harta

peninggalan dari orang yang telah meninggal dunia atau mati kepada ahli waris

yang masih hidup dikarenakan adanya hubungan kekerabatan atau hubungan

perkawinan yang sah dengan ketentuan dan aturan yang sudah ditetapkan dalam

hukum Islam.

Di dalam hukum waris Islam telah diatur dan ditata mengenai hal peralihan

harta warisan dari seorang pewaris kepada ahli warisnya. Proses peralihan tersebut

dikenal sebagai ilmu faraid, yaitu ilmu yang pembagian harta warisan. Ilmu ini

menjelaskan tentang ketentuan-ketentuan warisan yang menjadi bagian ahli

warisnya, yang dibedakan menjadi dua, yaitu:

22 Amir Syarifuddin, Hukum Kewarisan Islam, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 17-18. 23 Afdol, Penerapan Hukum Waris Islam secara Adil, (Surabaya: Airlangga University Press, 2003), hlm. 67. 24 Idris Djakfar dan Taufik Yahya, Kompilasi Hukum Kewarisan Islam, (Jakarta: PT. Dunia Pustaka Jaya, 1995), hlm. 3-4.

29

1. Sebagai peraturan-peraturan tentang hal pembagian harta warisan

2. Sebagai peraturan-peraturan menghitung bagian dari masing-masing ahli

waris yang berhak mendapatkan harta warisan.

2.1.2. Sumber Hukum Waris Islam

Sumber pokok Hukum Waris Islam adalah Al-

dan Ijtihad.

a. Al-

Sebagai sumber hukum, Al- Islam yang

pertama dan utama. Di bidang kewarisan, Al-

terperinci mengenai siapa saja yang berhak mendapatkan harta warisan (sebagai

ahli waris) dan berapa besar bagiannya masing-masing seperti yang terdapat

dalam Surat An-Nisa ayat 7,11,12, 33, 176, surat Al Ahzab ayat 6 dan Surat Al-

Anfal ayat 75. Ayat Al- mengatur tentang kewarisan secara jelas dan

terperinci diatas adalah sebagai berikut:

1. Surat An-Nisa ayat 11

Ayat tersebut 25 mengatur tentang perolehan warisan bagi anak, ibu dan bapak

serta soal wasiat dan hutang.

25 Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Dan untuk kedua bapak ibu, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua bapak ibunya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut diatas) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa diantara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh

Terjemahannya, (Jakarta: Proyek Pengadaan hlm. 116.

30

Surat An-Nisa ayat 11 ini menjelaskan beberapa garis hukum waris, yaitu:

a. Anak perempuan jika hanya seorang saja, maka bagiannya setengah

b. Jika anak perempuan ada dua orang atau lebih, maka bagiannya dua

pertiga

c. Jika anak perempuan bersama dengan anak laki-laki maka bagian untuk

anak laki-laki dua kali dari bagian anak perempuan

d. Jika pewaris mempunyai anak, maka ibu dan bapak bagiannya masing-

masing seperenam

e. Jika pewaris tidak memiliki anak dan ia diwarisi oleh bapak ibunya saja,

maka bagian ibu sepertiga

f. Jika pewaris memiliki beberapa saudara, maka ibunya mendapatkan

seperenam

g. Pembagian warisan tersebut dilakukan setelah dikeluarkannya wasiat dan

hutang pewaris.

2. Surat An Nisa ayat 12

Ayat ini 26 menjelaskan perolehan warisan bagi duda, janda dan saudara-

saudara beserta wasiat dan hutang.

Surat An-Nisa ayat 12 ini menjelaskan beberapa garis hukum waris, yaitu:

26 an bagianmu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-strimu, jika mereka tidak memiliki anak. Jika mereka (istri-istrimu) itu memiliki anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah (dipenuhi) wasiat yang mereka buat atau (dan sesudah dibayar) utangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (sesudah dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau (dan sesudah dibayar) utang-utangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersama-sama dalam yang sepertiga itu, sesudah (dipenuhi wasiat) yang dibuatnya atau (sesudah dibayar) utangnya dengan tidak menyusahkan (kepada ahli waris). Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Lihat Departemen Agama RI, op.cit, hlm. 117.

31

a. Duda mendapat bagian seperdua, jika pewaris tidak mempunyai anak

b. Jika mempunyai anak, maka bagian duda adalah seperempat

c. Janda mendapat bagian seperempat, jika pewaris tidak mempunyai anak

d. Jika mempunyai anak. Maka bagian janda adalah seperdelapan

e. Saudara seibu bagiannya seperenam, jika hanya seorang saja

f. Jika saudara seibu lebih dari satu orang, maka mereka secara bersama-

sama mendapatkan sepertiga

g. Pembagian warisan tersebut dilakukan setelah dikeluarkannya wasiat dan

hutang pewaris.


Ayat ini 27 menjelaskan tentang kalalah dan pengaturan warisan untuk saudara

sekandung atau sebapak.

Surat An-Nisa ayat 176 ini diperuntukkan bagi saudara sekandung dan

seayah, dan garis hukum warisnya adalah:

a. Saudara perempuan jika hanya seorang saja dan tidak memiliki anak, maka

bagiannya seperdua

b. Jika saudara perempuan ada lebih dari seorang dan tidak mempunyai anak,

maka bagiannya dua pertiga

27 kepadamu tentang kalalah (yaitu), jika seseorang mati dan dia tidak mempunyai anak tetapi mempunyai saudara perempuan, maka bagiannya (saudara perempuannya itu) seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mewarisi (seluruh harta saudara perempuan), jika dia tidak mempunyai anak. Tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkannya. Dan jika mereka (ahli waris terdiri dari) saudara-saudara laki-laki dan perempuan, maka bagian seorang saudara laki-laki sama dengan bagian dua saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, agar kamu tidak sesat. Allah

Departemen Agama RI, op.cit, hlm. 153.

32

c. Jika saudara perempuan bersama saudara laki-laki dan tidak mempunyai

anak, maka bagian mereka bersama-sama menghabiskan semua harta

dengan ketentuan bagian laki-laki dua kali bagian perempuan.


Ayat ini 28 menerangkan tentang hak waris bagi laki-laki maupun perempuan

terhadap ibu, ayah dan kerabatnya serta sedikit atau banyak menurut cara

yang telah ditentukan.


Ayat ini 29 menerangkan bahwa Allah menjadikan pewaris bagi tiap harta

peninggalan oleh ibu, bapak dan kerabat.

6. Surat Al Anfal ayat 75

Ayat ini 30 menerangkan bahwa Allah menjadikan pewaris bagi tiap harta

peninggalan oleh ibu, bapak dan kerabat.

7. Surat Al Ahzab ayat 6

Ayat ini 31 menerangkan keutamaan ahli waris yang memiliki hubungan

keluarga dibanding dengan hubungan antara sesama Muslim.

28 orang laki-laki ada bagian dari harta peninggalan yang ditinggalkan oleh kedua orangtuanya dan kerabat-kerabatnya, dan bagi wanita ada bagian (pula) dari harta peninggalan yang ditinggalkan oleh kedua orangtuanya dan kerabat-kerabatnya, baik sedikit ataupun banyak menurut bagian yang telah di op.cit. 29 -masing (laki-laki dan perempuan) Kami telah menetapkan para ahli waris atas apa yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya dan karib kerabatnya. Dan (jika ada) orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, maka berikanlah kepada mereka

op.cit, hlm. 122. 30 -orang yang beriman setelah itu, kemudian berhijrah dan berjihad bersamamu maka mereka termasuk golonganmu. Orang-orang yang memiliki hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (daripada yang bukan kerabat) menurut Kitab Allah.

, op.cit, hlm. 274. 31 -orang mukmin dibandingkan diri mereka sendiri dan istri-istrinya adalah ibu-ibu mereka. Orang-orang yang memiliki hubungan darah satu sama lain lebih berhak (waris-mewarisi) di dalam Kitab Allah daripada orang-orang mukmin dan orang-orang Muhajirin, kecuali kalau kamu hendak berbuat baik kepada saudara-saudaramu (seagama).

Ibid, hlm. 667.

33

b. Sunah

Hadits atau Sunah Rasul adalah sumber hukum Islam yang kedua setelah Al-

berupa perkataan, perbuatan serta sikap diam Rasulullah yang tercatat

dalam kitab-kitab hadits. Yang merupakan penafsiran serta penjelasan otentik

tentang Al- 32 Hadits atau Sunah Rasul disatu sisi merupakan sumber yang

berdiri sendiri, dan disisi lain tidak merupakan sumber hukum yang berdiri sendiri

karena sifat gandulannya terhadap Al- an.33

Hadits atau Sunah Rasul mempunyai 3 (tiga) fungsi, yaitu:

1. Sunah sebagai penguat hukum dalam Al-

Muhammad SAW dari Ibnu Abbas yang diriwayatkan Bukhori dan Muslim

bagian yang telah ditetapkan dalam Al-

keluarga laki-

2. Sebagai penjelasan Al-

hanya sepertiga dari harta warisan, yang merupakan penjelasan Surat Al-

Baqarah ayat 180 dan 240. Dimana kedua ayat tersebut tidak dijelaskan

berapa harta warisan diberikan dalam wasiat tersebut.

3. Sebagai pembentuk hukum baru, artinya belum ada hukum warisan di dalam

Al- g yang berbeda

agama, salah satunya beragama Islam, tidak dapat saling mewarisi.34

Hadits atau Sunah Rasul yang menjelaskan tentang hukum kewarisan adalah:

32 Mohammad Daud Ali, Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 86. 33 Ahmad Hanafi, Pengantar dan Sejarah Hukum Islam, (Jakarta: Bulan Bintang, 1970), hlm. 59. 34 Komari, Laporan Akhir Kompendium Bidang Hukum Waris, (Jakarta: BPHN Departemen Hukum dan HAM, 2011), hlm. 77-78.

34

1. Hadits Riwayat Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas, dalam

terjemahannya yaitu: 35

an-bagian tertentu kepada orang-orang yang berhak.

Sesudah itu sisanya untuk laki-

2. Hadits Riwayat Abu Daud, Tirmizi, Ibnu Majah dan Ahmad dari Jabir. 36

3. Hadits Riwayat Muslim, Abu Daud, Tirmizi dan Ibnu Majah dari Surabil.37

4. Hadits Riwayat Ahmad, Abu Daud dan Tirmizi dari Usman bin Husin,

dalam terjemahannya, yaitu:38

-laki mendatangi Nabi SAW sambil berkata, bahwa anak dari anak laki-laki saya meninggal dunia, apa yang saya dapat dari harta warisannya. Nabi berkata: kamu

5.

Zueb.39

35 Idris Djafar dan Taufik Yahya, Op.cit., hlm. 22. 36 saw dengan membawa dua orang anak perempuannya, lalu ia berkata: Ya Rasul Allah, ini ada dua orang anak perempuan Saad yang telah gugur dalam peperangan bersama anda di Uhud. Paman mereka mengambil harta yang ditinggalkan ayah mereka dan tidak sedikitpun diberikan untuk mereka. Keduanya tidak mungkin kawin tanpa harta. Nabi berkata: Allah akan menetapkan hukum dalam kejadian itu . Sesudah itu turunlah ayat-ayat tentang kewarisan. Kemudian Nabi memanggil si paman dan berkata: Berilah dua pertiga untuk dua orang anak perempuan Saad, seperdelapan untuk jandanya dan yang sisanya adalah untukmu. Ibid. 37 kasus kewarisan seorang anak perempuan, anak perempuan dari anak laki-laki dan seorang saudara perempuan. Abu Musa berkata: Untuk anak perempuan setengah, untuk saudara perempuan setengah. Datanglah kepada

gatakan seperti itu pula. Kemudian ditanyakan kepada Ibnu Saya menetapkan berdasarkan apa yang telah ditetapkan oleh Nabi

SAW, Yaitu untuk anak perempuan setengah, untuk cucu perempuan seperenam sebagai pelengkap Hukum Kewarisan

Islam, (Jakarta: Prenada Media, 2004), hlm. 13. 38 Lihat Ibid. 39 seorang nenek mendatangi Abu bakar yang meminta warisan dari cuc Saya tidak menemukan sesuatu untukmu dalam Kitab Allah dan saya tidak mengetahui ada hakmu dalam sunah Nabi. Kembalilah dulu, nanti saya akan bertanya kepada orang lain tentang hal ini. Mugh kata: Saya pernah menghadiri Nabi yang memberikan hak nenek sebanyak seperenam.

Apakah ada orang lain selain kamu yang mengetahuinya Muhammad bin Maslamah berdiri dan berkata seperti yang dikatakan Mughirah. Maka akhirnya Abu bakar memberikan hak

Amir Syarifuddin, Op.cit., hlm. 14.

35

6. Hadits Riwayat Bukhari Muslim dari Saad bin Abi Waqqas tentang batas

maksimal pelaksanaan wasiat.40

7. Hadits Riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah dari Abu Hurairah, dalam

terjemahannya, yaitu:41

8. Hadits Riwayat Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmizi dan Ibnu Majah dari

Usman bin Zaid, dalam terjemahannya, yaitu:

42

9. Hadits Riwayat Ibnu Majah dari Jabir bin Abdullah dan Al Miswar bin

Makhramah, dalam terjemahannya, yaitu:

mendapatkan harta warisan kecuali ia lahir dalam keadaan bergerak dengan jeritan. Gerakannya diketahui dari

43

10. Hadits Riwayat Abu Daud, tirmizi dan Ibnu majah dari Ibnu Amir al-

Husaini, dalam terjemahannya, yaitu:

-laki dari ibu adalah ahli waris bagi seseorang yang tidak

44

40 keras. Lalu aku bertanya kepada beliau, Wahai Rasulullah SAW aku sedang menderita sakit keras, bagaimana pendepatmu, aku ini orang berada sementara tidak ada orang yang akan mewarisi hartaku selain seorang anak perempuan, apakah aku seadekah (wasiat) kan dua pertiga hartaku? Jangan jawab Rasul. Aku bertanya: Sepertiga, Rasul menjawab: sepertiga, sepertiga adalah banyak atau besar, sungguh kamu jika meninggalkan ahli warismu dalam keadaan yang cukup adalah lebih baik daripada meninggalkan mereka dalam keadaan miskin yang meminta-minta kepada orang

Fiqh Mawaris, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1983), hlm. 21. 41 Amir Syarifuddin, op.cit., hlm. 23. 42 Ibid, hlm. 14. 43 Ibid, hlm. 16. 44 Idris Djakfar dan Taufik Yahya, Op.cit., hlm. 23.

36

c. Ijtihad

Ijtihad adalah usaha yang sungguh-sungguh dengan menggunakan segenap

kemampuan yang dilakukan oleh para ahli hukum yang memenuhi syarat untuk

mendapatkan garis hukum yang belum jelas dan tidak ada ketentuannya dalam Al

.45

Ijtihad merupakan sumber hukum setelah Al-

untuk menjadi hakim. Ijtihad dalam hukum waris Islam telah dilakukan oleh umat

Islam

ijtihad hukum waris Islam ini dilakukan oleh Hazairin. Kemudian oleh para hakim

peradilan agama melalui putusan melalui putusan pengadilan yang menjadi

yurisprudensi. Di Indonesia telah mengeluarkan peraturan mengenai hukum

kewarisan Islam yang terdapat pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) sesuai Inpres

Nomor 1 Tahun 1991.

2.1.3. Asas-asas Hukum Waris Islam

Dalam Hukum waris Islam terdapat beberapa asas-asas yang berlaku yaitu: 46

a. Asas Ijbari

Pelaksanaan pembagian waris bersifat memaksa sejak pewaris meninggal

bukan atas kehendak pewaris, baik menyangkut peralihan harta seseorang yang

telah meninggal kepada yang masih hidup, berlaku dengan sendirinya 47 sesuai

kehendak Allah tanpa bergantung pada pewaris ataupun ahli waris menurut

45 Mohammad Daud Ali, op.cit., hlm. 104. 46 Abdul Rachmad Budiono, Pembaruan Hukum Kewarisan Islam di Indonesia, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1999), hlm. 18. 47 Amir Syarifuddin, Pelaksanaan Kewarisan Islam dalam Lingkungan Adat Minangkabau, (Jakarta: Gunung Agung, 1984), hlm. 18.

37

ketentuan dalam Al

Hal-hal yang menjadi dasar dalam prinsip ijbari ini adalah :

1). Bahwa peralihan harta pasti terjadi setelah orang meninggal dunia

2). Besar bagian harta warisan telah ditentukan secara pasti

3). Peralihan hak waris kepada ahli waris dengan adanya hubungan darah dan

hubungan perkawinan.

b. Asas Individual

Adalah harta warisan yang dibagikan kepada ahli waris untuk dimiliki secara

perorangan. Dalam pelaksanaannya, semua harta warisan dinyatakan dalam nilai

tertentu, yang akan diberikan pada ahli waris yang berhak menerimanya dengan

kadar bagiannya masing-masing. Oleh karena itu, bagian setiap ahli waris tidak

terikat dengan ahli waris lainnya berarti mempunyai kemampuan untnuk

menerima hak dan menjalankan kewajiban. Asas individual hukum waris Islam

diperoleh dari analisis hukum Al-

Sebagai contoh, dalam surat An-Nisa ayat 7 bahwa anak laki-laki menerima

warisan dari orangtua atau keluarga dekatnya. Demikian juga sebaliknya,

perempuan menerima warisan dari orangtuanya atau kerabatnya baik sedikit

maupun banyak.

c. Asas Bilateral

Dalam hukum Islam berarti seseorang menerima hak atau bagian warisan dari

kedua belah, berdasarkan garis kerabat keturunan, dari pihak kerabat laki-laki

maupun perempuan (jenis kelamin bukan menjadi penghalang untuk diwarisi).

d. Asas Keadilan Berimbang

Asas keadilan berimbang menurut hukum waris Islam berarti keseimbangan

38

antara hak yang diperoleh dengan keperluan dan kegunaan dalam melaksanakan

kewajiban. Asas keadilan mencakup keseimbangan antara hak yang diperoleh

seseorang dengan kewajiban yang harus ditunaikannya. Sebagai contoh laki-laki

dan perempuan berhak menerima harta warisan secara berimbang, yaitu sesuai

dengan keseimbangan tanggung jawab terhadap keluarganya.

e. Asas Kewarisan Hanya Karena Kematian

Menurut hukum Islam berarti kewarisan ada kalau ada yang meninggal dunia

atau kewarisan ada sebagai akibat dari meninggalanya seseorang. Oleh karena itu,

peralihan harta berlaku sesudah yang memiliki harta peninggalan itu meninggal

dunia/mati. Dengan kata lain tidak ada pembagian warisan sepanjang pewaris

masih hidup. Demikian juga, segala bentuk peralihan harta seseorang yang masih

hidup kepada orang lain baik secara langsung maupun yang akan dilaksanakan

kemudian sesudah meninggalnya pewaris,.

2.1.4. Sebab-sebab Terjadinya Waris Islam

Dalam ketentuan Hukum Waris Islam yang menyebabkan terjadinya warisan

adalah sebagai berikut:48

a. Karena ada hubungan kekerabatan

Hubungan kekerabatan ditentukan oleh adanya hubungan darah yang dapat

diketahui pada saat adanya kelahiran. Hubungan kekerabatan ini

menimbulkan hak mewaris, jika salah satu dalam keluarga meninggal dunia.

b. Karena adanya perkawinan

Perkawinan yang sah menurut hukum Islam adalah salah satu penyebab yang

48 Suhrawardi K. Lubis dan Komis Simanjutak, Hukum Waris Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 55-56.

39

menimbulkan hubungan kewarisan, karena jika salah satu ada yang

meninggal maka janda atau duda mempunyai hak mewaris.

c. Karena wala

Wala merupakan suatu hubungan yang ditetapkan oleh hukum Islam.49 Hal

tersebut terjadi karena seorang Tuan memerdekakan budaknya, maka

terjadilah suatu hubungan kekeluargaan. Pada masa sekarang sudah tidak ada

lagi sehingga wala sudah kehilangan makna pentingnya.

d. Karena sesama Islam

Seorang muslim yang meninggal dunia, dan tidak meninggalkan ahli waris,

maka harta warisannya diserahkan ke Baitul Mal, yang akan dipergunakan

untuk kepentingan kaum muslimin.

2.1.5. Unsur-unsur Hukum Waris Islam

Unsur-unsur dalam Hukum Waris Islam disebut sebagai rukun, yaitu:

1. Pewaris

Pewaris yaitu orang yang sudah meninggal dunia dan meninggalkan harta

warisan yang beralih kepada keluarganya yang masih hidup50, atau disebut

juga muwarits. Seperti yang terdapat juga dalam pasal 171 ayat (b)51.

Selain telah meninggal dunia, pewaris juga harus beragama Islam serta

memiliki ahli waris dan harta peninggalan atau warisan.

49 Muhammad Ali As-Shabuni, Hukum Waris dalam Syariat Islam, (Bandung: PT. CV. Diponegoro, 1988), hlm. 47. 50 Amir Syarifuddin, op.cit., hlm. 51. 51 meninggal dunia atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, yang meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan (warisan)

40

2. Ahli waris

Warits adalah orang yang akan mewarisi atau mendapatkan harta peninggalan

dari pewaris. Ahli waris mempunyai hak karena adanya ikatan perkawinan

atau hubungan darah, dan tidak terhalang untuk menjadi ahli waris serta

beragama Islam. Pengertian tersebut ditegaskan dalam Kompilasi Hukum

Islam (KHI) pasal 171 ayat (c)52. Begitu juga mengenai ahli waris harus

beragama Islam, terdapat dalam pasal 172 53.

3. Harta warisan

Atau sering juga disebut dengan istilah mauruts, tirkah, turats, mirats dan

irts. Harta warisan adalah harta benda yang ditinggalkan si pewaris kepada

ahli waris, baik harta bergerak maupun tidak bergerak dan harta yang

berwujud seperti hak kekayaan intelektual, hak cipta, dan lain-lain, setelah

digunakan untuk biaya perawatan, melunasi hutang dan melaksanakan wasiat.

Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 175 ayat 2, yang menjadi

tanggung jawab bagi ahli warisnya terhadap hutang pewaris hanya terbatas

pada jumlah harta peninggalan pewaris. Menurut para ulama, definisi warisan

dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 171 ayat (d) 54.

Sedangkan harta waris dijelaskan pada pasal 171 ayat e 55. Menurut hukum

waris Islam Indonesia, selain dikurangi biaya-biaya tersebut, jika ada harta

52 aris adalah orang yang telah meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan sah dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum

53 Islam apabila diketahui dari Kartu Identitas atau pengakuan atau amalan atau kesaksian, sedangkan bagi bayi yang baru lahir atau anak yang belum

54 baik yang berupa benda yang menjadi miliknya maupun hak- 55 keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya biaya pengurusan jenazah (tajhiz), pembayar

41

bersama maka harta peninggalan pewaris dikurangi separuh harta bersama

yang menjadi bagian pasangan yang masih hidup (janda atau duda).

2.1.6. Syarat-syarat Kewarisan

a. Meninggal dunianya pewaris

Menurut para ulama, meninggal dunianya pewaris dibedakan menjadi 3 (tiga)

yaitu: 56

1. meninggal dunia haqiqy (sejati),

2. meninggal dunia menurut putusan hakim (hukmy), dan

3. meninggal dunia taqdiry (menurut dugaan).

Tanpa adanya kepastian bahwa pewaris meninggal dunia, maka warisan tidak

boleh dibagikan kepada para ahli waris.

b. Hidupnya ahli waris

Perpindahan hak yang diperoleh melalui jalan kewarisan karena ahli waris

masih hidup secara hakiki. Dalam artian si pewaris sudah meninggal dunia.

c. Mengetahui status kewarisan

Seseorang mendapatkan harta dari si pewaris, maka harus ada kejelasan

hubungan diantara keduanya. Misalnya hubungan suami istri, hubungan orangtua

anak dan hubungan saudara (sekandung, seibu maupun sebapak).

2.1.7. Penghalang Mewaris

Penyebab terhalangnya mewaris ada 4 (empat) macam, yaitu:

1. Pembunuhan, merupakan penghalang untuk mewarisi atau mendapatkan harta

56 Fatchur Rahman, Ilmu Waris, (Ba hlm. 97.

42

peninggalan dari orang yang meninggal dunia. Ketentuan tersebut

berdasarkan Hadits Nabi yang artinya :

uh seorang yang meninggal dunia atau korban, maka dia tidak berhak mendapatkan warisan, meskipun korban tersebut tidak mempunyai ahli waris selain dirinya, meskipun korban itu bapaknya maupun anaknya, maka bagi pembunuh tidak berhak

57

(Hadits riwayat Ahmad)

Ada perbedaan mengenai penentuan jenis pembunuhan menurut kalangan

fuqaha atau ulama, yaitu:

a. Hanafi, mengatakan bahwa pembunuhan yang dapat menggugurkan hak

waris adalah semua jenis pembunuhan yang wajib membayat kafarat.

b. Maliki, berpendapat bahwa hanya pembunuhan yang disengaja atau yang

direncanakan yang dapat mengugurkan hak waris.

c.

macamnya tetap menjadi pengugur hak waris, sekalipun hanya

memberikan kesaksian palsu dalam pelaksanaan hukuman rajam atau

hanya membenarkan kesaksian para saksi lain dalam pelaksanaan

hukuman mati pada umumnya.

d. Hambali, berpendapat bahwa pembunuhan yang dinyatakan mengharuskan

pelakunya di qishash, membayar diyat, atau membayar kafarat. Selain itu

tidak termasuk sebagai penggugur hak waris.

2. Berlainan agama, berarti berlainan agama antara pewaris dan ahli waris.

Sebagai contoh si pewaris beragama Islam sedangkan si ahli waris beragama

Katholik. Hal ini berdasarkan Hadits Nabi SAW, yang artinya:

Islam tidak berhak mewarisi harta orang kafir, atau

57 Fatchur Rahman, Op.cit., hlm. 86.

43

orang-kafir juga tidak berhak mewarisi harta orang Islam (Hadits Riwayat Bukhari dan Muslim)

3. Perbudakan, bahwa seorang budak tidak dapat mewarisi harta warisan

dikarenakan tidak memiliki kecakapan dalam mengurusi hak milik dengan

jalan apapun. Seperti yang dijelaskan pada Al- -Nahl ayat 75

yang artinya:

kni seorang budak yang tidak

4. Berlainan negara, adalah berlainan pemerintahan yang diikuti oleh si pewaris

dan ahli waris.58 Hal tersebut sudah dijelaskan dalam Al surat Al

Anbiya ayat 107, yang artinya:

Dan Kami tidak mengutus engkau (Muhammad) melainkan untuk

2.1.8. Ahli Waris

Ahli waris merupakan seseorang atau kerabat yang memiliki hubungan

kekeluargaan dengan orang yang meninggal dunia yang berhak mewarisi atau

menerima harta peninggalan yang ditinggalkan oleh pewaris.59

Pengertian ahli waris juga dijelaskan dalam Inpres Nomor 1 Tahun 1991

tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 171 huruf (c) 60.

Sebelum ahli waris mendapatkan harta warisan dari pewaris, maka terlebih

dahulu menyelesaikan urusan-urusan yang berhubungan dengan harta warisan si

58 Hasbi Ash-Shiddieqy, Op.cit., hlm. 64. 59 M.Idris Ramulyo, Perbandingan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisn Hukum Perdata, (Jakarta: Sinar Grafika), hlm. 83. 60 hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk

44

pewaris, yaitu:

1. Biaya-biaya penguburan

2. Membayar hutangnya apabila pewaris mempunyai hutang kepada seseorang

3. Melaksanakan wasiat yang tidak lebih dari sepertiga harta warisan, dan bukan

wasiat kepada ahli waris yang berhak, karena mereka sudah menerima harta

warisan yang ditinggalkan.

Setelah urusan-urusan tersebut terselesaikan, maka harta warisan tersebut

sudah dapat dibagikan kepada ahli waris. Agar seseorang dapat menjadi seorang

ahli waris, berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 171 huruf (c) di atas,

maka harus memenuhi beberapa syarat, yaitu:

a. Beragama Islam

Apabila ada ahli waris yang berpindah agama, maka dia akan kehilangan

haknya sebagai ahli waris. Hal ini dapat menimbulkan kesan ketidakadilan di

dalam hukum waris Islam. Padahal menurut ajaran agama Islam tidak ada

paksaan dalam beragama.

b. Dalam keadaan hidup

Pemindahan hak kepemilikan pewaris kepada ahli waris secara syariat yang

benar-benar masih hidup, sebab orang sudah meninggal dunia tidak memiliki

hak untuk mewarisi.

c. Adanya hubungan darah atau perkawinan yang sah dengan pewaris

Syarat ini menempatkan anak laki-laki atau perempuan, ayah, ibu, dan janda

sebagai ahli waris. Ketentuan tersebut dirumuskan dalam Kompilasi Hukum

Islam (KHI) pasal 174 ayat 261 . Pertalian hubungan darah menjadi dasar

61 kan harta warisan hanya anak,

45

utama dalam pewarisan. Pertalian lurus ke atas (ushul) adalah leluhur yang

menyebabkan adanya pewaris, terdiri dari ayah, ibu, kakek, nenek dan

seterusnya. Pertalian lurus ke bawah (furu) adalah anak keturunan dari

pewaris, terdiri dari anak, cucu, cicit, dan seterusnya. Pertalian menyamping

(hawasyi) adalah saudara saudari, paman, bibi, keponakan dan seterusnya.

Perkawinan sah menurut syariat, mengakibatkan suami maupun istri saling

mewarisi.

d. Tidak terhijab atau terhalang karena terkait hukum untuk menjadi ahli waris

Hal tersebut jika dengan putusan hakim mempunyai hukum tetap, karena:62

1) Dipersalahkan telah melakukan pembunuhan atau mencoba melakukan

pembunuhan atau menganiaya dengan berat pada pewaris.

2) Dipersalahkan telah memfitnah dengan cara mengajukan pengaduan

bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan

hukuman lima tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

2.1.8.1. Macam-macam Ahli Waris

Menurut Ahmad Azhar Basyir ahli waris dikelompokkan menjadi dua

golongan yang ditinjau dari segi jenis kelamin dan dari segi hak atas harta warisan

(sistem kewarisan). Dilihat dari segi jenis kelamin, maka ahli waris terbagi

menjadi 2 (dua) golongan yaitu:

a. Golongan ahli waris laki-laki

Ahli waris laki-laki ini terdiri dari :

1. ayah,

2. kakek,

62 Afdol, Penerapan Hukum Waris Islam secara Adil, (Surabaya: Airlangga University Press, 2003, hlm. 97-98.

46

3. anak kandung laki-laki,

4. cucu dari anak laki-laki,

5. saudara laki-laki kandung,

6. saudara laki-laki seayah,

7. saudara laki-laki seibu,

8. keponakan kandung laki-laki,

9. keponakan seayah laki-laki,

10. paman,

11. paman dari ayah,

12. saudara sepupu laki-laki kandung,

13. saudara sepupu laki-laki seayah,

14. suami,

15. Laki-laki yang memerdekakan budak ( ).

b. Golongan ahli waris perempuan

Ahli waris perempuan ini terdiri dari:

1. ibu,

2. nenek,

3. nenek mertua,

4. anak perempuan,

5. cucu perempuan,

6. saudara perempuan kandung,

7. saudara perempuan sebapak,

8. saudara perempuan seibu,

9. Istri,

47

10. Perempuan yang memerdekakan budak ( )

Dari segi sistem kewarisan, ahli waris terbagi menjadi 2 macam yaitu:

1. Kewarisan sistem patrilineal

Menurut sistem kewarisan patrilineal, ahli waris digolongkan menjadi 3 (tiga)

macam, yaitu:

a. Ahli waris dzul faraid

Ahli waris dzul faraid mendapatkan bagian tertentu, yaitu tertentunya

jumlah yang mereka terima dengan bilangan seperdua (1/2), sepertiga (1/3),

seperempat (1/4), seperdelapan (1/8), dua pertiga (2/3) dan seperenam (1/6).63

Untuk ahli waris dengan bagian tertentu sudah diterangkan dalam Al-

dan Hadits adalah sebagai berikut:

1. Bagian setengah (1/2), menjadi hak seorang perempuan, seorang saudara

perempuan kandung atau seayah, dan suami (duda) bila pewaris tidak

mempunyai anak yang berhak diwarisi.

2. Bagian seperempat (1/4), menjadi hak suami (duda) jika pewaris

mempunyai anak yang berhak diwarisi dan istri (janda) jika pewaris tidak


3. Bagian seperdelapan (1/8), menjadi hak istri (janda) jika pewaris


4. Bagian dua pertiga (2/3), mennjadi hak dua saudara perempuan kandung

atau seayah dan dua anak perempuan.

5. Bagian sepertiga (1/3), menjadi hak ibu jika pewaris tidak mempunyai

anak atau lebih dari seorang saudara dan beberapa saudara seibu jika

63 Ali Hasan, Hukum Waris dalam Islam, (Jakarta: Bulan Bintang, 1981), hlm. 17.

48

lebih dari seorang.

6. Bagian seperenam (1/6), menjadi hak kedua ibu-bapak jika pewaris

mempunyai anak yang berhak mewaris, juga ibu jika pewaris mempunyai

beberapa saudara lebih dari seorang dan seorang saudara seibu.

Ahli waris dzul faraid terdiri dari 12 orang yaitu ibu, bapak, duda, janda,

anak perempuan, saudara laki-laki seibu, saudara perempuan seibu, cucu

perempuan dari laki-laki, saudara perempuan kandung, saudara perempuan

sebapak, kakek (datuk) dan nenek.

b. Ahli waris ashabah

Ahli waris ashabah tidak mendapatkan bagian tertentu, tetapi mereka

berhak mendapatkan seluruh harta peninggalan dengan syarat yang pertama

jika tidak ada ahli waris dzul faraid, kedua berhak mendapatkan seluruh sisa

harta peninggalan setelah dibagikan kepada ahli waris dzul faraid, atau tidak

menerima apapun karena harta peninggalan sudah habis dibagikan kepada

ahli waris dzul faraid.64

Ashabah berasal dari kata usbah, yang artinya mempunyai hubungan

darah. Ahli waris ashabah dikelompokkan menjadi tiga macam, yaitu :

1. Ashabah binafsihi

Ahli waris ashabah ini terjadi karena dirinya sendiri, bukan karena

bersama ahli waris lainnya. Ashabah binafsihi terdiri dari anak laki-laki,

bapak, kakek, cucu dari anak laki-laki, saudara laki-laki sekandung,

saudara laki-laki seayah, paman kandung, paman sebapak, anak laki-laki

sebapak, paman kandung, paman sebapak, anak laki-laki paman

64 Hasniah Hasan, Hukum Warisan dalam Islam, (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), hlm. 15.

49

sekandung serta anak laki-laki paman sebapak.

2. Ashabah bil ghairi

Ahli waris ashabah ini terjadi karena bersama ahli waris lainnya.

ashabah karena ditarik oleh

orang laki- 65 Ashabah bil-ghairi terdiri dari:

a) Anak perempuan yang diwarisi bersama dengan anak laki-laki,

b) Cucu perempuan yang diwarisi bersama dengan cucu laki-laki, dengan

ketentuan, semua cucu tersebut lewat anak laki-laki,

c) Saudara perempuan kandung yang diwarisi bersama dengan saudara

laki-laki kandung,

d) Saudara perempuan sebapak yang diwarisi bersama dengan saudara

laki-laki sebapak.

3.

Yaitu saudara perempuan kandung atau sebapak yang menjadi ashabah

karena mewaris bersama dengan keturunan perempuan. Ahli waris

-ghairi berjumlah 2 orang perempuan, yaitu:

1) Saudara perempuan kandung yang mewaris bersamaan dengan anak

perempuan

2) Saudara perempuan sebapak yang mewaris bersamaan dengan anak

perempuan

c. Ahli waris dzul arham

Ahli waris dzul arham mempunyai hubungan darah dengan orang yang

meninggal dunia melalui anggota keluarga perempuan. Sedangkan pendapat

65 Hasniah Hasan, Op.cit., hlm. 70.

50

lainnya adalah sebagai berikut:

- dzul arham sebagai anggota

keluarga menantu laki-laki.66

- M dzul arham adalah

anggota keluarga yang mempunyai hubungan dengan pewaris, tetapi

hubungan itu telah jauh.67

Yang merupakan ahli waris ini adalah cucu dari anak perempuan, anak

saudara perempuan, anak perempuan saudara laki-laki, anak perempuan

paman, paman seibu, saudara laki-laki ibu, bibi (saudara perempuan ibu),

kakek (ayah ibu), nenek buyut, dan anak saudara laki-laki seibu.68

2. Kewarisan sistem bilateral

Menurut sistem kewarisan bilateral, ahli waris digolongkan menjadi 3 (tiga),

yaitu :

a. Ahli waris dzul faraid

Bagian ahli waris sudah diatur dalam Al Qur an, yaitu anak perempuan yang

tidak didampingi oleh anak laki-laki, ibu, bapak jika ada anak, saudara perempuan

dalam hal kalalah, janda serta duda. Sebagian ahli waris dzul faraid ini, ada yang

selalu menjadi ahli waris dzul faraid, yaitu ibu, janda dan duda. Ada ahli waris

yang suatu saat menjadi ahli waris dzul faraid, pada saat yang lain menjadi ahli

waris ashabah, yaitu anak perempuan, bapak dan saudara perempuan.

66 Hazairin, Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Al-Quran dan Hadist, (Jakarta: Tintamas, 1964), hlm. 77. 67 Mahmud Yunus, Hukum Warisan dalam Islam, (Jakarta: Pustaka Mahmudiyah, 1974), hlm. 60. 68 Ahmad Azhar Basyir, Hukum Waris Islam, (Yogyakarta: Ekonesia Fakultas Hukum UII, 1999), hlm. 24-27.

51

b. Ahli waris dzul qarabat

Dilihat dari segi bagiannya dari pewaris, ahli waris dzul qarabat adalah ahli

waris yang mendapatkan bagian sisa (kelebihan), atau disebut juga mendapat

bagian terbuka. Sedangkan dilihat dari segi hubungannya dengan pewaris, yaitu

seorang yang Sedangkan dilihat dari segi hubungannya dengan pewaris, adalah

ahli waris yang memiliki hubungan kekeluargaan dengan si pewaris dilihat dari

garis laki-laki ataupun perempuan.69

Dalam Al- n dijelaskan bahwa ahli waris dzul qarabat, yaitu: anak laki-

laki, anak perempuan yang didampingi anak laki-laki, bapak, saudara laki-laki

dalam hal kalalah, dan saudara perempuan yang didampingi saudara laki-laki

dalam hal kalalah.

c. Mawali

Mawali adalah ahli waris pengganti, yaitu orang yang mendapatkan bagian

harta warisan itu dari orang yang akan memperolehnya jika orang itu masih hidup.

Orang yang digantikan tersebut merupakan penghubung ahli waris dan pewaris.

2.1.8.2. Kelompok Ahli Waris

Kelompok ahli waris terbagi menjadi 2 macam yaitu:

a. Menurut hubungan darah dibagi menjadi dua golongan, yaitu:

1. golongan laki-laki, yaitu ayah, saudara laki-laki, anak laki-laki, paman

serta kakek

2. golongan perempuan, yaitu ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari

nenek.

69 Thalib, Sajuti, Hukum Kekeluargaan Indonesia, (Jakarta: Yayasan Penerbit Universitas Indonesia, 1974), hlm. 67.

52

b. Menurut hubungan perkawinan yang sah adalah janda atau duda;

2.1.8.3. Bagian Kelompok Ahli Waris

a. Berdasarkan Hubungan Darah

Dalam ahli waris berdasarkan hubungan darah atau kekeluargaan ini disebut

dengan istilah nasabiyah. Ahli waris nasabiyah ini terbagi menjadi :

1. Anak perempuan kandung

Dalam mewarisi harta peninggalan dari orang tuanya, anak perempuan

kandung memiliki 3 (tiga) macam bagian, yaitu:

a. Separuh (1/2), terjadi apabila hanya seorang diri dan tidak bersamaan

dengan saudara laki-lakinya. Hal ini dijelaskan dalam Al Qur urat An

Nisa ayat 11, yang artinya:

b. Dua pertiga (2/3), terjadi apabila anak perempuannya 2 (dua) orang atau

lebih dan tidak bersamaan dengan saudara laki-lakinya. Hal ini dijelaskan

dalam Al-Qur Nisa ayat 176, yang artinya:

-saudari itu dua orang, bagian mereka adalah dua

c. Ushubah, terjadi apabila anak perempuan mewaris bersamaan dengan

saudara laki-lakinya, baik anak perempuan itu sendiri maupun banyak dan

baik anak laki-laki itu sendiri maupun banyak.

2. Anak-laki-laki

- Jika anak laki-laki saja, maka mengambil semua warisan sebagai ashabah,

jika tidak ada ahli waris dzawil furudz, tetapi jika ada ahli waris dzawil

53

furudz maka ia hanya mendapatkan ashabah sisa setelah dibagi dengan ahli

waris dzawil furudz.

- Jika anak laki-laki dua orang atau lebih, dan tidak ada anak perempuan

serta ahli waris dzawil furudz yang lainnya, maka dibagi rata, akan tetapi

jika ada anak perempuan maka dibagi dua banding satu.

3. Cucu perempuan dan laki-laki dari pihak laki-laki, berhak mendapatkan bagian

yang sama dengan anak laki-laki seayah dan bagiannya tidak boleh melebihi

ahli waris yang sama dengan ayahnya. Cucu laki-laki mendapatkan bagiannya

dua berbanding satu dari cucu perempuan.

4. Anak dalam kandungan

Bagian anak dalam kandungan tidak akan dibagikan setelah lahir. Hal ini

menimbulkan perselisihan para fuqaha karena berapa dan bagaimana caranya

untuk menentukan jumlah bagian yang ditahan untuk diberikan bila anak

tersebut lahir.

5. Anak di luar perkawinan

Hak waris anak diluar perkawinan hanya terjadi karena pertalian nasab ibunya,

sedangkan nasab dari pihak ayah sudah terputus.

6. Anak angkat

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) mempunyai hak dan bagian yang telah

ditetapkan yaitu sebanyak-banyaknya sepertiga (1/3) bagian dari harta

peninggalan orangtua angkatnya.

7. Anak tiri

b. Ahli Waris Berdasarkan Hubungan Perkawinan

Dalam ahli waris berdasarkan hubungan perkawinan ini disebut dengan istilah

54

sababiyah. Ahli waris sababiyah dibagi menjadi dua :

1. Ahli waris pihak istri atau janda

Dalam mewarisi harta peninggalan dari suaminya, istri memiliki 2 (dua)

macam bagian (fardh), yaitu: Seperempat (1/4), terjadi apabila suami tidak

mempunyai anak dan Seperdelapan (1/8), terjadi apabila suami mempunyai

anak. Fardh diatas sudah ditegaskan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Pasal 180 dan Surat An-Nisa ayat 12.

2. Ahli waris pihak suami atau duda

Dalam mewarisi harta peninggalan dari istrinya, suami memiliki 2 (dua)

macam bagian (fardh), yaitu: Separuh (1/2), terjadi apabila istri tidak

mempunyai anak dan Seperempat (1/4), terjadi apabila istri meninggalkan

anak. Fardh di atas sudah dijelaskan dalam Al- pada Surat An Nisa

ayat 12 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 179.

2.1.9. Hijab Dalam Kewarisan Islam

Secara definisi hijab adalah terhalangnya atau terdindingnya seorang ahli

waris disebabkan ada ahli waris lainnya. Sedangkan dalam Kitab Undang-undang

tetapi ia tidak dapat mewarisi, disebabkan terwujudnya seorang pewaris yang lain.

Hijab dalam kewarisan Islam dibagi menjadi 2 (dua) macam, yaitu:

a. Hijab Hirman, adalah terhalangnya ahli waris untuk memperoleh seluruh

bagian harta warisan yang dikarenakan ada ahli waris lainnya. Terdiri dari:

1. Kakek terhijab ayah

55

2. Nenek terhijab ibu

3. Cucu laki-laki terhijab anak laki-laki

4. Cucu perempuan terhijab anak laki-laki dan dua anak perempuan

5. saudara kandung terhijab anak laki-laki

6. Cucu laki-laki seayah dan saudara seayah terhijab anak laki-laki, cucu

laki-laki, ayah, saudara sekandung laki-laki, saudara kandung perempuan

bersama anak atau cucu perempuan

7. saudari seibu terhijab anak laki-laki dan perempuan, cucu laki-laki dan

anak perempuan, ayah dan kakek.

b. Hijab Nuqshan, adalah terhalang sebagian dengan maksud berkurangnya

bagian yang diperoleh ahli waris dikarenakan adanya ahli waris lain. Dengan

demikian, ahli waris tersebut masih memperoleh bagian warisan, tetapi

bagian tersebut berkurang/menurun dari bagian semula. Ahli waris yang

terhijab nuqsan adalah:

1. Suami, terhijab oleh anak, dari memperoleh 1/2 menjadi 1/4

2. Istri, terhijab oleh anak, dari memperoleh 1/4 menjadi 1/8

3. Ibu, terhijab oleh anak yang meninggal baik laki-laki ataupun perempuan

atau cucu laki-laki atau perempuan, dari memperoleh 1/3 menjadi 1/6

4. Cucu perempuan dari anak laki-laki terhijab oleh anak perempuan yang

meninggal dan tidak menjadi ashabah, dari 1/2 menjadi 1/6.

5. Saudara perempuan sebapak terhijab oleh saudara kandung perempuan,

dari memperoleh 1/2 menjadi 1/6.

6. Ibu terhijab oleh anak atau cucu yang meninggal, dari memperolah 1/3

menjadi 1/6

56

7. Ayah terhijab oleh anak laki-laki yang meninggal, dari memperoleh 1/6 +

ashabah menjadi 1/6 saja.

2.2. Kajian Tentang Radd

2.2.1. Pengertian Radd

Kata radd menurut bahasa artinya , yaitu mengembalikan. Dalam Al-

Q radd, misalnya:

- Dalam QS. Al-Ahzab: 25

-orang kafir itu yang keadaan mereka penuh

kejengkelan, (lagi) mereka tidak memperoleh keuntungan apapun......

- Dalam surat QS. Al-Kahfi: 64, juga disebutkan:

70

Sedangkan radd menurut istilah adalah berkurangnya pokok masalah dan

bertambahnya jumlah bagian ashhabul furudh.71 Menurut ulama faradiyun, radd

adalah pengembalian harta sisa/kelebihan kepada mereka yang menerima

kelebihan.

Menurut ilmu mawaris, dikatakan radd

-Zuhaili, radd

adalah harta yang tersisa dalam perhitungan dan apa yang tersisa dikembalikan

kepada dzawil furudh nasab (selain suami atau istri) sesuai dengan bagian-bagian

perhitungan mereka.72 Wahbah menyangkal adanya pengembalian kepada suami

atau istri dengan alasan bahwa mereka tidak memiliki hubungan nasab, tetapi

70 Dian Khairul Umam, Fiqih Mawaris, (Bandung: Pustaka Setia, 2006), hlm. 146-147. 71 Beni Ahmad, Fiqih Mawaris, (Bandung: Pustaka Setia, 2009), hlm. 213. 72 Wahbah Al-Zuhaili, Fiqih Islam wa Adillatuhu: Hak-hak Anak, Wasiat, Wakaf, Warisan terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 435.

57

hanya dibatasi dengan hubungan sebab, yaitu hubungan perkawinan. Sehingga

bagian harta yang tersisa/lebih hanya diberikan kepada dzawil furudh nasab sesuai

dengan hak mereka masing-masing ketika tidak adanya ashabah. 73 Apabila

terdapat ashabah, maka tidak ada yang namanya radd, karena harta dapat

dihabiskan oleh ahli waris ashabah, sehingga tidak ada harta yang tersisa.

Menurut Ibnu Rusyd, radd adalah berkurangnya jumlah saham (pembilang

dzawil furudh) dari (penyebut atau harta waris) sehingga

menyebabkan bertambahnya jatah bagian dari masing-masing pewaris.74 Dengan

demikian, radd terjadi apabila jumlah saham-saham ahli waris lebih kecil

daripada asal masalah yang akan dibagi. Sehingga menyebabkan adanya sisa lebih

dari saham yang tidak habis terbagi tersebut dan dikembalikan bagian yang sisa

(lebih) dari bagian dzawil furudh nasabiyah kepada mereka sesuai dengan besar

kecilnya bagian, jika tidak ada orang lain yang berhak menerimanya. Saham yang

tersisa tersebut harus dikembalikan melalui penyelesaian yang tepat berdasarkan

nash. Hal tersebut dimaksudkan agar tidak terjadi perselisihan antar dzawil

furudh.

2.2.2. Rukun-rukun Radd

Untuk terjadinya radd apabila terpenuhinya 3 (tiga) rukun yang menjadi

penyebab terjadinya masalah waris tersebut, yaitu:75

1. Adanya dzawil furudh

2. Adanya kelebihan harta waris

73 Fathur Rachman, Ilmu Waris, (Bandung: PT. Al- hlm. 339-349. 74 Ibnu Rusyd, Bidayah al-Mujtahid Jilid 2, terj. Abu Usamah Fakhtur Rokhman, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm. 704. 75 Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah Jilid 4, terj. Nor Hasanuddin, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), hlm. 503.

58

3. Tidak adanya ahli waris ashabah

Rukun waris-mewarisi salah satunya adalah adanya ahli waris (dzawil furudh)

yang berhak menerima bagiannya sesuai dengan ketentuan nash. Mereka dapat

menerima harta warisan karena mempunyai sebab akibat untuk mewarisinya,

seperti adanya hubungan darah, hubungan perkawinan dan hubungan wala

(memerdekakan budak). Dengan adanya dzawil furudh maka harta dapat

dibagikan sesuai dengan bagian merka masing-masing seperti yang terdapat

dalam nash.

Jika harta tersebut lebih setelah dilakukan pembagian terhadap dzawil furudh

yang ada, maka rukun dari radd terpenuhi. Sehingga mengakibatkan adanya

pengembalian kembali kepada mereka yang berhak menerimanya. Kelebihan harta

tersebut dikarenakan jumlah saham-saham para ahli waris lebih kecil daripada

asal masalah yang akan dibagi.

Dalam penyelesaian pembagian harta peninggalan tanpa adanya ahli waris

ashabah, maka tidak akan terjadi permasalahan radd. Apabila tidak terdapat

ashabah dalam pembagian warisan, maka harta tidak akan bersisa, harta

dihabiskan oleh ahli waris ashabah tersebut.

2.2.3. Ahli Waris Radd

Radd dapat diberikan kepada semua ashabul furud, terkecuali suami atau

istri. Ada 8 asbahul furud yang berhak menerima radd, yaitu:

a. Anak perempuan.

b. cucu perempuan.

c. Saudara perempuan seayah seibu.

59

d. Saudara perempuan seayah.

e. Ibu.

f. Nenek yang shahih.

g. Saudara perempuan seibu.

h. Saudara laki-laki seibu

Adapun ayah atau kakek termasuk ahli waris dalam beberapa keadaan, tetapi

keduanya tidak berhak menerima radd. Apabila ada ayah atau kakek, maka tidak

akan terjadi masalah radd. Karena keduanya menjadi ashabah dan mengambil

sisanya.

Sedangkan suami (duda) atau istri (janda) tidak berhak mendapatkan radd,

karena hubungan kekerabatan mereka bukan kekerabatan nasabiyah (hubungan

darah), tetapi kekerabatan sababiyah (hubungan perkawinan), yaitu terputusnya

hubungan perkawinan yang terjadi karena kematian.

Menurut pendapat Ali Ash Shabuni, terjadinya radd tersebut karena adanya

hubungan rahim. Sedangkan suami dan istri kewarisannya disebabkan karena

hukum bukan karena hubungan rahim. Sehingga mereka tidak berhak

mendapatkan radd. Mereka hanya mengambil bagian pastinya (fardl) tanpa ada

tambahan. Meskipun ada sisa harta/kelebihan maka akan dikembalikan lagi

kepada ahli waris lainnya.76

Ada 4 (empat) macam cara penyelesaian radd yang berdasarkan cara atau

hukum tersendiri, yaitu sebagai berikut:

1. Adanya pemilik bagian yang sama (tanpa suami/istri)

Pembagian harta warisan secara langsung dapat dibagikan merata kepada

76 Muhammad Ali As-Shabuni, Ilmu Hukum Waris Menurut Ajaran Islam. (Surabaya: Mutiara Ilmu, 1388), hlm. 109-110.

60

seluruh ahli waris berdasarkan jumlah bagian mereka dengan cara yang mudah

dan dalam waktu yang singkat. Misalnya: si pewaris meninggalkan tiga anak

perempuan, maka harta peninggalan tersebut dibagikan sesuai jumlah ahli waris.

Bagian mereka sesuai fardh yaitu 2/3, dan sisanya diselesaikan secara radd. Jadi

pembagian hak waris masing-masing sesuai dengan jumlah mereka.

2. Adanya pemilik bagian yang berbeda (tanpa suami atau istri)

Harta peninggalan dibagikan berdasarkan jumlah bagian masing-masing ahli

waris, bukan pada jumlah mereka. Sebagai contoh, si pewaris meninggalkan satu

anak perempuan (setengah) dan satu cucu perempuan pihak anak laki-laki

(seperenam). Berdasarkan jumlah bagian kedua ahli waris adalah empat (4).

Karena berdasarkan dari hasil penjumlahan yang tadinya 6 berubah menjadi 4.

3. Adanya pemilik bagian yang sama (ternasuk suami atau istri)

Harta peninggalan dibagikan kepada ahli waris yaitu yang tidak menerima radd

(suami atau istri) dan setelah ada kelebihan (sisa) baru dibagikan kepada ahli

waris lain (ashabah) sesuai dengan jumlah mereka. Misalnya: pewaris

meninggalkan ahli waris suami dan 2 anak perempuan. Maka suami berhak

memperoleh seperempat (1/4) bagian berarti satu, dan sisanya tiga perempat (3/4)

bagian dibagikan secara merata kepada kedua anak perempuan tersebut.

4. Adanya pemilik bagian yang berbeda (termasuk suami atau istri)

Pembagian harta peninggalan dengan 2 cara, yaitu pertama, berdasarkan

susunan ahli waris tanpa adanya suami atau istri dan yang kedua, berdasarkan

susunan ahli waris dengan adanya ada suami atau istri. Selanjutnya dapat

diselesaikan dengan melihat 3 perihal pembanding yaitu tamaatsul (kemiripan),

tawaafuq (sepadan), dan tabaayun (perbedaan).

61

2.2.4. Pendapat Para Fuqaha atau Ulama Tentang Radd

Tidak ada nash secara khusus dalam Al

radd. Karena itulah ada perbedaan pendapat para ulama tentang radd. Pada

prinsipnya perbedaan pendapat para ulama adalah ada atau tidak adanya radd.

2.2.4.1. Pendapat yang Menerima adanya Radd

1. Pendapat Ali bin Abi Thalib dan Umar bin Khattab

Radd itu diberikan kepada ashabul furudh, kecuali suami, istri, ayah dan

kakek pewaris. Karena suami atau istri bukanlah kerabat nasab. Dasar hukum

yang menjadi pedoman mereka terdapat Anfal ayat

75, yang artinya:

-orang yang memiliki hubungan kekerabatan itu sebagiannya

Dapat dilihat juga dari penjelasan Nabi SAW, ketika seorang perempuan

datang kepada beliau dengan sebuah pertanyaan untuk status budak yang baru

saja dia serahkan ke ibunya dalam beberapa hari kemudian meninggal dunia,

yaitu:

77

Berikut ini akan diselesaikan contoh penyelesaian radd menurut mayoritas

ulama :

a.) Seseorang meninggal dunia ahli warisnya terdiri dari istri, ibu dan

saudara seibu. Harta warisannya sebesar Rp 10.800.000,- bagian masing-

masing adalah: 77 Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998), hlm. 435-436.

62

Tabel 3. Contoh Kasus Radd 1

Ahli

Waris Bagian

AM

(12)

HW

(Rp. 10.800.000,-) Penerimaan

Istri ¼ 3 3/12 x Rp. 10.800.000,- = Rp. 2.700.000,-

(sisa harta Rp.10.800.000 Rp. 2.700.000 = Rp. 8.100.000)

Ibu 1/3 4 4/6 x Rp 8.100.000,- = Rp. 5.400.000,-

Sdr.seibu 1/6 2 2/6 x Rp 8.100.000,- = Rp. 2.700.000,-

6 Jumlah = Rp. 10.800.000,-

Sumber: Bahan Hukum Primer, diolah, 2017.

b.) Seorang meninggal dunia, harta warisan yang ditinggalkan sebesar Rp

4.800.000,- ahli warisnya terdiri dari suami, saudara perempuan seibu,

dan nenek. Bagian masing-masing :


Ahli

Waris Bagian

AM

(6)

HW


Suami 1/2 3 3/6 x Rp. 4.800.000,- = Rp. 2.400.000,-


Sdr.seibu 1/6 1 1/2 x Rp 2.400.000,- = Rp. 1.200.000,-

Nenek 1/6 1 1/2 x Rp 2.400.000,- = Rp. 1.200.000,-

2 Jumlah = Rp. 4.800.000,-


2. Pendapat Usman bin Affan

Radd adalah sisa harta peninggalan yang dikembalikan kepada seluruh ahli

waris (ashabul furudh) yang ada tanpa terkecuali. Bahwa radd dapat

diberikan kepada seluruh ahli waris dzul furudh sekalipun kepada suami istri

menurut bagian mereka masing-masing. Radd diselesaikan menurut pendapat

dengan mengacu pada pendapat Ali bin Abi Thalib diatas maka

dapat dihasilkan pembagian sebagai berikut :

63

(1) Angka asal masalah diturunkan 12 menjadi 9 :


Ahli

Waris Bagian

AM

(12-9)

HW


Istri ¼ 3 3/9 x Rp. 10.800.000,- = Rp. 3.600.000,-

Ibu 1/3 4 4/9 x Rp 10.800.000,- = Rp. 4.800.000,-

Sdr.seibu 1/6 2 2/9 x Rp 10.800.000,- = Rp. 2.400.000,-

9 Jumlah = Rp. 10.800.000,-


Istri yang semula menerima bagian Rp 2.700.000,- berubah mendapat bagian

Rp 3.600.000,- tadi mendapat tambahan sebesar Rp 900.000,-

(2) Angka asal masalah diturunkan dari 6 menjadi 5


Ahli

Waris Bagian

AM

(6-5)

HW


Suami ½ 3 3/5 x Rp. 4.800.000,- = Rp. 2.880.000,-


Sdr.seibu 1/6 1 1/5 x Rp 2.400.000,- = Rp. 960.000,-

Nenek 1/6 1 1/5 x Rp 2.400.000,- = Rp. 960.000,-

5 Jumlah = Rp. 4.800.000,-


Suami yang semula menerima bagian Rp 2.400.000,- mendapat tambahan

sebesar Rp 480.000,- hingga menjadi Rp 2.880.000,-

3. Pendapat Muslich Maruzi

Sisa harta warisan (radd) tersebut jika terjadi keadaan dimana jumlah semua

bagian ahli waris ternyata lebih sedikit daripada jumlah harta warisan

64

yang ada (harta warisan lebih banyak daripada jumlah bagian-bagian ahli

waris).78

4. -Husain al-Mutawally

bahwa kelebihan harta (radd), sebaiknya dikembalikan saja kepada ashhabul

furudh ataupun dzawil arham jika ada, secara proporsional.79

5.

Radd dikembalikan kepada ahli waris dzawil furudh kecuali 7 (tujuh) ahli

waris (ashabul furudh) orang, diantaranya suami atau istri, cucu perempuan

garis laki-laki jika ada anak perempuan, saudara perempuan seayah jika

bersama saudara perempuan sekandung, saudara-saudara seibu apabila

bersama ibu, nenek jika ada dzawil furudh yang lebih berhak.80 Dalam hal ini

mengutamakan ahli waris yang berhak menerima radd adalah ahli waris yang

terdekat. Sebagai contoh Nenek, yaitu nenek dekat dengan pewaris karena

ada perantara perempuan lain (ibu) sehingga membatasi nenek untuk

mendapatkan hak waris. Dengan demikian nenek tidak berhak mewaris

daripada ahli waris yang mempunyai hubungan kekerabatan yang lebih kuat.

mereka.

6. Pendapat Imam Ahmad bin hanbal dan Imam Abu Hanifah

Bahwa sisa harta setelah dibagikan kepada ashabul furudh (radd) diberikan

kepada ashabul furudh senasab, kecuali suami istri, baik baitul mal

terorganisir secara adil atau tidak, wajib diberikan kepada ashabul furudh.

78 Fatchur Rahman, Ilmu Waris, (dikutip dari Ahmad Rofiq, op.cit), hlm. 103 79 Muslich Maruzi, Pokok-Pokok Ilmu Waris, (Jakarta: Pustaka Amani, cet. Kedua), hlm. 64. 80 Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 434.

65

7.

Kelebihan harta diserahkan kepada ahli waris sesuai dengan kadar masing-

masing. Pertama, sisa harta diberikan kepada suami tidak kepada istri. Kedua,

sisa harta diserahkan kepada suami atau istri secara mutlak dan dalam semua

keadaan. Ketiga, sisa harta diberikan kepada suami atau istri manakala tidak

ada imam yang adil, kalau ada imam yang adil maka sisa harta diserahkan

kepada suami.81

8. Pendapat Ibnu Abbas

Sisa harta diberikan kepada ahli waris (ashabul furudh) selain suami atau istri

dan nenek. Jika bersama ashabul furudh yang memiliki kekerabatan karena

nasab. Jika tidak ada, maka boleh mendapatkan pengembalian. Oleh karena

itu, nenek tidak boleh mendapatkan bagian lebih dari apa yang telah

ditetapkan, kecuali jika tidak ada ashabul furudh, yang memiliki hubungan

karena nasab.82 Adapun hadits Rasulullah SAW yang digunakan Ibnu Abbas

untuk memperkuat pengecualiannya terhadap nenek, yang artinya:

nya Nabi Muhammad SAW menjadikan bagian seperenam untuk nenek, bila tidak didapati ibu

Oleh karena itu, nenek tidak boleh mendapatkan bagian lebih dari apa yang

telah ditetapkan, kecuali jika tidak ada dzawil furudh yang memiliki

hubungan kekerabatan karena nasab.

81 Muhammad Jawad Mughniyah, Fiqh Lima Mahzab, terj. Afif Muhammad, (Jakarta: Basri Press, 1994), hlm. 357. 82 Ibid, hlm. 173.

66

2.2.4.2. Pendapat yang Menolak adanya Radd

1. Pendapat Zaid bin Tsabit, Urwah ibnu Zubeir, dan Sulaiman ibnu Yasar

Kelebihan (sisa) harta warisan setelah diambil oleh ashabul furudh,

diserahkan ke Baitul Mal untuk kepentingan masyarakat Islam. Pendapat

tersebut memiliki beberapa alasan, yaitu:

a. Terdapat dalam Al Nisa ayat 13-14, yang artinya:

(Hukum-hukum tersebut) itu merupakan ketentuan dari Allah SWT. Barangsiapa taat kepada Allah SWT dan Rasul-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam surga yang mengalir di dalamnya sungai-sungai, sedangkan mereka kekal di dalamnya. Dan itulah kemenangan besar. Dan barangsiapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan melanggar ketentuan-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka sedangkan ia kekal di dalamnya. Dan baginya siksa yang menghinakan.

b.

-Tirmizi)

c. Ahli waris yang telah menerima bagian, tidak memiliki jalan lain untuk

menerimanya.83

Dengan demikian, apabila contoh sebelumnya diselesaikan menurut pendapat

Zaid bin Tsabit, bagian masing-masing adalah:

a.) Seseorang meninggal dunia ahli warisnya terdiri dari istri, ibu dan

saudara seibu. Harta warisannya sebesar Rp 10.800.000,- bagian masing-

masing adalah:


Ahli

Waris Bagian

AM

(12)

HW


Istri ¼ 3 3/12 x Rp. 10.800.000,- = Rp. 2.700.000,-

83 Muhammad Jawad Mughniyah op.cit., hlm. 436-437.

67

Ibu 1/3 4 4/12 x Rp 10.800.000,- = Rp. 3.600.000,-

Sdr.seibu 1/6 2 2/12x Rp 10.800.000,- = Rp. 1.800.000,-

9 Jumlah = Rp. 8.100.000,-


Jadi terdapat sisa Rp 10.800.000,- dikurangi Rp 8.100.000,- sama dengan

Rp 2.700.000,-. Sisa (kelebihan) ini diserahkan ke baitul mal, untuk

kepentingan umat Islam.

b.) Seorang meninggal dunia, harta warisan yang ditinggalkan sebesar Rp

4.800.000,- ahli warisnya terdiri dari suami, saudara perempuan seibu,

dan nenek. Bagian masing-masing :


Ahli

Waris Bagian

AM

(6)

HW


Suami ½ 3 3/6 x Rp. 4.800.000,- = Rp. 2.400.000,-

Sdr.seibu 1/6 1 1/6 x Rp 2.400.000,- = Rp. 400.000,-

Nenek 1/6 1 1/6 x Rp 2.400.000,- = Rp. 400.000,-

5 Jumlah = Rp. 3.200.000,-


Jadi terdapat sisa Rp 4.800.000,- dikurangi Rp 3.200.000,- sama dengan

Rp 1.600.000,-. Sisa (kelebihan) ini diserahkan ke baitul mal, untuk

kepentingan umut Islam.

2.

Sisa harta yang tersisa setelah bagian ashabul furudh dibagikan (radd), tidak

bisa dikembalikan kepada ashabul furudh, tetapi harus diserahkan ke baitul

mal. 84 Demikian juga tidak boleh diserahkan kepada dzawil arham, baik

84 Muhammad Jawad Mughniyah, Op.cit., hlm. 327.

68

keadaan kas baitul mal teratur dalam melaksanakan tugasnya ataupun tidak.

Oleh karena itu, sisa harta setelah dibagikan kepada ahli waris dzul furudh

tidak dapat dimiliki oleh seorang ahli waris karena tidak ada jalan untuk

memilikinya dan harus diserahkan ke baitul mal.

2.3. Janda Dan Duda Dalam Hukum Waris Islam

Di dalam hukum waris Islam, janda atau duda sebagai ahli waris terjadi

karena adanya hubungan perkawinan antara keduanya. Janda atau duda termasuk

ahli waris dzawil furudh. Oleh karena itu, janda atau duda merupakan ahli waris

keutamaan sehingga tidak terhalang oleh ahli waris yang lain. Meskipun tidak

meninggalkan anak, janda atau duda tidak dapat mewaris seluruh harta warisan.

Tetapi, janda atau duda dapat mewaris bersama orangtua dan saudara-saudara

pewaris lainnya.85

Pembagian warisan untuk janda atau duda sudah diatur dalam

An Nisa (4) ayat 12 86. Harta warisan tersebut terdiri dari harta bawaan pewaris

dan 1/2 harta bersama setelah dikurangi dengan biaya pewaris selama sakit, biaya

pengurusan jenazah, pembayaran hutang untuk pewaris, pemberian untuk kerabat

(wasiat). Sedangkan 1/2 bagian dari harta bersama menjadi milik janda. Apabila

seorang pria mempunyai istri lebih dari satu, maka bagian janda diatur dalam

85 Abdul Hamid dan Muhammad Muhyiddin, Ahkam Al-Mawarits fi Al-Syari'ah Al-Islam -Arba'ah, Terj. Wahyudi Abdurrahim, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2006), hlm. 174. 86 n bagianmu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (istri-istrimu) itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah (dipenuhi) wasiat yang mereka buat atau (dan sesudah dibayar) utangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (sesudah dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau (dan sesudah dibayar) utang-

69

pasal 190 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu sebesar 1/4 dan 1/8 harta warisan

dibagi dengan para istri tersebut.

1. Bagian Waris Duda

a. Suami atau duda yang ditinggalkan oleh istrinya, mendapatkan 1/2

(setengah), jika istri tidak mempunyai anak yang diwarisi yaitu anak laki-

laki dan perempuan, cucu laki-laki dan kebawah, sedangkan cucu

perempuan tidak menerima warisan.

b. Duda mendapat 1/4 apabila ada keturunan yang mewarisi, baik mereka

berasal dari hubungan dengan suami yang sekarang atau suami yang lain.

2. Bagian Waris Janda

a. Istri atau janda yang ditinggal mati suaminya, maka memperoleh 1/4

(seperempat) bagian, jika tidak mempunyai anak (lakii-laki maupun

perempuan, cucu laki-laki dan ke bawah.

b. Istri atau janda mendapatkan 1/8 (seperdelapan) bagian, jika suami

mempunyai anak yang diwarisi baik dari istri sekarang atau istri yang lain.

c. Istri atau janda lebih dari satu, maka berbagi dari bagian 1/4 atau 1/8

tersebut yang tercantum Nisa ayat 12.

Hal tersebut juga ditegaskan dalam Inpres Nomor 1 Tahun 1991 mengenai

Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyebutkan bahwa :

Pasal 179 yang berbunyi:

apabila pewaris tidak mempunyai anak, dan

bila pewaris mempunyai anak, maka duda menda

Pasal 180 yang berbunyi:

apabila pewaris tidak mempunyai anak, dan bila

70

pewaris mempunyai

Ketentuan dalam akhir kalimat pada Pasal 179 dan Pasal 180 Kompilasi

Hukum Islam (KHI) mengenai bagian waris untuk janda atau duda banyak

menimbulkan persepsi bahwa bagian untuk janda/duda hanya sebesar yang

tersebut dalam ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Persepsi yang demikian

ini adalah tidak benar. Perhitungan yang benar adalah janda atau duda mendapat

bagian sesuai ketentuan tersebut diatas, setelah terlebih dahulu janda atau duda

tersebut memperoleh haknya sebesar setengah dari harta bersama, yang

didapatkan selama perkawinan.

Namun demikian jelaslah bahwa hak janda atau duda tidak hanya mendapat

bagian warisan sesuai yang disebutkan dalam Pasal 179 dan 180 Kompilasi

Hukum Islam (KHI), tetapi ditambah separuh harta bersama. Dengan demikian

keseluruhan harta yang dimiliki janda atau duda adalah harta asal milik janda atau

duda, separuh harta bersama, dan bagian warisan untuk janda atau duda87.

Janda dan duda merupakan ahli waris sababiyah dan termasuk kelompok

ashabul furudh yang memiliki bagian tertentu. Janda dan duda tidak dapat

menghijab para ahli waris manapun baik secara hirman maupun nuqsan. Atau

sebaliknya janda dan duda tidak dapat dihijab oleh siapapun secara hirman

kecuali secara nuqsan. Para ahli waris yang dapat menghijabnya secara nuqsan

adalah:

1. Anak laki-laki

2. Anak perempuan

3. Ahli waris pengganti laki-laki maupun perempuan, seperti cucu dari pancar

87 Afdol, Penerapan Hukum Waris Islam Secara Adil, (Surabaya: Airlangga University Press, 2003), hlm. 62-64.

71

laki-laki atau perempuan.

Janda dalam pembagian waris menurut Islam berhak mendapatkan harta

peninggalan dari suaminya baik dari harta bawaan maupun harta bersama. Namun

pembagian tersebut ditentukan apakah janda tersebut mempunyai anak atau tidak

dengan suaminya yang telah meninggal dunia atau cerai. Oleh sebab itu

kedudukan janda atau duda ditentukan oleh keberadaan anak.

72

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kedudukan kelebihan pembagian harta warisan (radd) untuk janda dan

duda dalam hukum waris Islam dan pengaturannya dalam Kompilasi

Hukum Islam (KHI).

3.1. Munculnya Radd

Di dalam Hukum Waris Islam ada masalah kewarisan yang memerlukan suatu

penyelesaian secara khusus, masalah khusus dalam kewarisan ini timbul apabila

dalam pembagian harta warisan terjadi kekurangan (aul) ataupun kelebihan harta

(radd). Aul diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 192 yang

menyatakan bahwa

pabila pembagian harta warisan diantara para ahli waris Dzawil Furudh menunjukkan bahwa angka pembilang lebih besar dari pada angka penyebut, angka penyebut dinaikkan sesuai dengan angka pembilang, dan sesudah itu

Definisi al-Aul menurut Istilah, adalah bertambahnya jumlah harta waris dari

yang telah ditentukan dan berkurangnya bagian para ahli waris. Hal ini terjadi

ketika makin banyaknya ashabul furudh sehingga harta yang dibagikan habis,

padahal diantara mereka ada yang belum menerima bagian. Oleh karena itu,

masalah pokoknya harus ditambah sehingga seluruh harta waris dapat mencukupi

jumlah ashabul furudh yang ada meskipun bagian mereka menjadi berkurang.

Sebaliknya apabila terjadi kelebihan maka terjadi radd. Tidak ada nash secara

khusus dalam Al radd. Karena itulah ada

perbedaan pendapat para ulama tentang radd. Pada prinsipnya perbedaan

pendapat para ulama adalah ada atau tidak adanya radd. Radd muncul karena

73

adanya harta yang lebih setelah dibagikan dan tidak adanya ashabah. Munculnya

radd ini bertujuan untuk mengembalikan sisa harta tersebut kepada para ahli waris

dzawil furudh sesuai dengan bagian yang diterima masing-masing. Radd terjadi

apabila memenuhi 3 rukun, yaitu terwujudnya ashabul furudh, terwujudnya

kelebihan harta, dan tidak adanya ahli waris ashabah. Menurut Kompilasi Hukum

Islam (KHI) masalah radd diatur dalam pasal 193 88.

Pendapat para ulama yang menerima adanya radd adalah sebagai berikut:

1. Pendapat Ali bin Abi Thalib dan Umar bin Khattab

Radd itu diberikan kepada ashabul furudh, kecuali suami, istri, ayah dan

kakek pewaris. Karena suami atau istri bukanlah kerabat nasab. Dasar hukum

yang menjadi pedoman mereka terdapat Anfal ayat

75, yang artinya:

-orang yang memiliki hubungan kekerabatan itu sebagiannya

lebih berhak daripada yang lainnya

Sedangkan penjelasan dari Nabi SAW, ketika seorang perempuan datang

kepada beliau dengan sebuah pertanyaan untuk status budak yang baru saja

dia serahkan ke ibunya dalam beberapa hari kemudian meninggal dunia,

bahwa budak pantas menerima pahala melalui jalan pewarisan.

2. Pendapat Usman bin Affan

Radd adalah sisa harta peninggalan yang dikembalikan kepada seluruh ahli

waris (ashabul furudh) yang ada tanpa terkecuali. Bahwa radd dapat

diberikan kepada seluruh ahli waris dzul furudh sekalipun kepada suami istri

88 rta warisan diantara para ahli warisnya dzawil furudh menunjukkan bahwa angka pembilang lebih kecil daripada angka penyebut, sedangkan tidak ada ahli waris ashabah, maka pembagian harta warisan tersebut dilakukan secara radd, yaitu sesuai dengan hak masing-masing ahli waris, sedang sisanya dibagi secara berimbang di

74

menurut bagian mereka masing-masing.

3. Pendapat Muslich Maruzi

Sisa harta warisan (radd) tersebut jika terjadi kondisi dimana jumlah semua

bagian ahli waris ternyata lebih sedikit daripada jumlah harta warisan yang

ada (harta warisan lebih banyak daripada jumlah bagian-bagian ahli waris).

4. -Husain al-Mutawally

bahwa kelebihan harta (radd), sebaiknya dikembalikan saja kepada ashhabul

furudh ataupun dzawil arham jika ada, secara proporsional.

5.

Radd dikembalikan kepada ahli waris dzawil furudh kecuali 7 (tujuh) ahli

waris (ashabul furudh) orang, diantaranya suami atau istri, cucu perempuan

garis laki-laki jika ada anak perempuan, saudara perempuan seayah jika

bersama saudara perempuan sekandung, saudara-saudara seibu apabila

bersama ibu, nenek jika ada dzawil furudh yang lebih berhak. Dalam hal ini

mengutamakan ahli waris yang berhak menerima radd adalah ahli waris yang

terdekat. Sebagai contoh Nenek, yaitu nenek dekat dengan pewaris karena

ada perantara perempuan lain (ibu) sehingga membatasi nenek untuk

mendapatkan hak waris. Dengan demikian nenek tidak berhak mewaris

daripada ahli waris yang mempunyai hubungan kekerabatan yang lebih kuat..

6. Pendapat Imam Ahmad bin hanbal dan Imam Abu Hanifah

Bahwa sisa harta setelah dibagikan kepada ashabul furudh (radd) diberikan

kepada ashabul furudh senasab, kecuali suami istri, baik baitul mal

terorganisir secara adil atau tidak, wajib diberikan kepada ashabul furudh.

75

7.

Kelebihan harta diserahkan kepada ahli waris sesuai dengan kadar masing-

masing. Pertama, sisa harta diberikan kepada suami tidak kepada istri. Kedua,

sisa harta diserahkan kepada suami atau istri secara mutlak dan dalam semua

keadaan. Ketiga, sisa harta diberikan kepada suami atau istri manakala tidak

ada imam yang adil, kalau ada imam yang adil maka sisa harta diserahkan

kepada suami.

8. Pendapat Ibnu Abbas

Sisa harta diberikan kepada ahli waris (ashabul furudh) selain suami/istri dan

nenek. Jika bersama ashabul furudh yang memiliki kekerabatan karena nasab.

Jika tidak ada, maka boleh mendapatkan pengembalian. Oleh karena itu,

nenek tidak boleh mendapatkan bagian lebih dari apa yang telah ditetapkan,

kecuali jika tidak ada ashabul furudh, yang memiliki hubungan karena nasab.

Adapun hadits Rasulullah SAW yang digunakan Ibnu Abbas untuk

memperkuat pengecualiannya terhadap nenek, yang artinya:

SAW menjadikan bagian seperenam untuk nenek, bila tidak didapati ibu bersam

Oleh karena itu, nenek tidak boleh mendapatkan bagian lebih dari apa yang

telah ditetapkan, kecuali jika tidak ada dzawil furudh yang memiliki

hubungan kekerabatan karena nasab.

Pendapat yang menerima penyelesaian sisa harta warisan dengan cara radd

sesuai dengan tujuan hukum yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum,

radd secara tegas diatur dalam pasal 193 Kompilasi Hukum Islam (KHI),

kedudukan ahli waris tentunya lebih berhak menerima harta sisa daripada orang

76

lain. Mengenai kedudukan boleh tidaknya janda atau duda menerima radd perlu

adanya pemikiran kembali, penafsiran kembali dan penegasan kembali sesuai

dengan teori reactualisasi hukum Islam khususnya penegasan ahli waris siapa saja

yang dimaksuddalam pasal 193 Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Sedangkan pendapat para ulama yang menolak adanya radd adalah sebagai

berikut:

1. Pendapat Zaid bin Tsabit, Urwah ibnu Zubeir, dan Sulaiman ibnu Yasar

Kelebihan (sisa) harta warisan setelah diambil oleh ashabul furudh,

diserahkan ke Baitul Mal untuk disalurkan kepada masyarakat Islam.

Pendapat tersebut memiliki beberapa alasan, yaitu:

a. -14, yang artinya:

-hukum tersebut) itu merupakan ketentuan dari Allah SWT. Barangsiapa taat kepada Allah SWT dan Rasul-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam surga yang mengalir di dalamnya sungai-sungai, sedangkan mereka kekal di dalamnya. Dan itulah kemenangan besar. Dan barangsiapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan melanggar ketentuan-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka sedangkan ia kekal di dalamnya. Dan baginya siksa yang

b.

-Tirmizi)

c. Ahli waris yang telah menerima bagian, tidak memiliki jalan lain untuk

menerimanya.

3.

Sisa harta yang tersisa setelah bagian ashabul furudh dibagikan (radd), tidak

bisa dikembalikan kepada ashabul furudh, tetapi harus diserahkan ke baitul

mal. Demikian juga tidak boleh diserahkan kepada dzawil arham, baik

keadaan kas baitul mal teratur dalam melaksanakan tugasnya ataupun tidak.

77

Oleh karena itu, sisa harta setelah dibagikan kepada ahli waris dzul furudh

tidak dapat dimiliki oleh seorang ahli waris karena tidak ada jalan untuk

memilikinya dan harus diserahkan ke baitul mal.

Berdasarkan pendapat yang menolak adanya penyelesaian sisa harta warisan

dengan cara radd dapat dipahami sebaiknya sisa harta tersebut diserahkan dan

digunakan untuk kemaslahatan umat yang lebih besar. Tujuan hukum sendiri

adalah untuk mewujudkan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Radd

sudah diatur didalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), yaitu dalam pasal 193, radd

dapat diberikan kepada semua ashabul furudh, tanpa dijelaskan suami atau istri

termasuk ahli waris yang diperbolehkan menerima radd, dilihat dari segi keadilan,

kemanfaatan dan kepastian hukum seharusnya radd tetap diberikan kepada ahli

waris dengan mempertimbangkan kemaslahatan keluarga pewaris lebih utama

sebelum mewujudkan kemaslahatan umat secara umum.

3.2 Penyelesaian Masalah Radd

Penyelesaian masalah radd ada 4 (empat) cara atau hukum tersendiri, yaitu:

1. Adanya pemilik bagian yang sama (tanpa suami atau istri)

Pembagian harta warisan secara langsung dapat dibagikan merata kepada

seluruh ahli waris berdasarkan jumlah bagian mereka dengan cara yang mudah

dan dalam waktu yang singkat. Misalnya: si pewaris meninggalkan tiga anak

perempuan, maka harta peninggalan tersebut dibagikan sesuai jumlah ahli waris.

Bagian mereka sesuai fardh yaitu 2/3, dan sisanya diselesaikan secara radd. Jadi

pembagian hak waris masing-masing sesuai dengan jumlah mereka. Contoh

kasusnya adalah:

78

Pewaris meninggalkan harta sejumlah Rp. 12.000.000,-. Ahli warisnya terdiri dari

ibu. Maka berapakah bagian ibu?


Ahli

Waris Bagian

AM

(6)

HW


Ibu 1/3 2 2/6 x Rp. 12.000.000,- = Rp. 4.000.000,-

2 Jumlah = Rp. 4.000.000,-

Maka sisa harta Rp 12.000.000 Rp 4.000.000 = Rp 8.000.000 (sisa ini

diberikan kepada ibu)


2. Adanya pemilik bagian yang berbeda (tanpa suami atau istri)

Harta peninggalan dibagikan berdasarkan jumlah bagian ahli waris, bukan

pada jumlah mereka. Sebagai contoh, si pewaris meninggalkan satu anak

perempuan (setengah) dan satu cucu perempuan pihak anak laki-laki (seperenam).

Berdasarkan jumlah bagian kedua ahli waris adalah empat (4). Karena

berdasarkan dari hasil penjumlahan yang tadinya 6 berubah menjadi 4. Contoh

kasusnya adalah:

Pewaris meninggalkan harta sejumlah Rp. 12.000.000,-. Ahli warisnya terdiri dari

ibu dan dua saudara seibu. Maka berapakah bagian ibu dan dua saudara seibu?


Ahli

Waris Bagian

AM

(6)

HW


Ibu 1/6 1 1/6 x Rp. 12.000.000,- = Rp. 2.000.000,-

2 saudara

seibu 1/3 2 2/6 x Rp 12.000.000,- = Rp. 4.000.000,-


79

3. Adanya pemilik bagian yang sama (ternasuk suami atau istri)

Harta peninggalan dibagikan kepada ahli waris yaitu yang tidak menerima

radd suami (duda) atau istri (janda) dan sisanya kemudian dibagikan kepada ahli

waris lain (ashabah) sesuai dengan jumlah mereka. Misalnya: pewaris

meninggalkan ahli waris suami dan 2 anak perempuan. Maka suami berhak

memperoleh seperempat (1/4) bagian berarti satu, dan mengenai sisanya tiga

perempat (3/4) bagian dibagikan secara merata kepada kedua anak perempuan

tersebut. Contoh kasusnya adalah:

Pewaris meninggalkan harta sejumlah Rp. 12.000.000,-. Ahli warisnya adalah

suami atau duda dan dua anak perempuan. Maka berapakah bagian suami dan dua

anak perempuan?


Ahli

Waris Bagian

AM

(4)

HW


Suami ¼ 1 1/4 x Rp. 12.000.000,- = Rp. 3.000.000,-

2 anak

perempuan ¾ 3 3/4 x Rp 12.000.000,- = Rp. 9.000.000,-


4. Adanya pemilik bagian yang berbeda (termasuk suami atau istri)

Pembagian harta peninggalan dengan 2 cara, yaitu pertama, berdasarkan

susunan ahli warisnya tanpa ada duda atau janda dan yang kedua, berdasarkan

susunan ahli warisnya ada duda atau janda. Selanjutnya dapat diselesaikan dengan

melihat 3 perihal pembanding yaitu tamaatsul (kemiripan), tawaafuq (sepadan),

dan tabaayun (perbedaan). Contoh kasusnya adalah:

Pewaris meninggalkan harta sejumlah Rp. 24.000.000,-. Ahli warisnya adalah

istri, ibu dan saudara seibu. Maka berapakah bagian istri, ibu dan saudara seibu?

80


Ahli

Waris Bagian

AM

(12-6)

HW


Janda ¼ 3 3/12 x Rp. 24.000.000,- = Rp. 6.000.000,-

Ibu 1/6 2 2/12 x Rp. 24.000.000,- = Rp. 4.000.000,-

Saudara

seibu 1/3 4 4/12 x Rp. 24.000.000,- = Rp. 8.000.000,-

jumlah = Rp. 18.000.000,-

(sisa harta Rp 24.000.000 Rp 18.000.000 = Rp 6.000.000)

Sisa harta tersebut diberikan kepada ibu dan saudara seibu

Ibu 1/6 1 1/3 x Rp 6.000.000,- = Rp. 2.000.000,-

Saudara

seibu 1/3 2 2/3 x Rp 6.000.000,- = Rp. 4.000.000,-

3 Jumlah = Rp. 6.000.000,-


3.3 Penyelesaian Masalah Radd Untuk Janda dan Duda

Berikut ini adalah contoh perhitungan dalam menyelesaikan masalah radd

untuk janda dan duda, yaitu:

1. Jika seorang suami meninggal dunia hanya meninggalkan istri saja. Harta

yang ditinggal sejumlah Rp 50.000.000,- . Maka cara penyelesaiannya:

Tabel 13. Contoh Kasus Radd untuk Janda dan Duda 1

Ahli

Waris Bagian

AM

(4)

HW


Isteri

(janda) ¼ 1 1/4 x Rp. 50.000.000,- = Rp. 50.000.000,-

1 Jumlah = Rp. 50.000.000,-

Maka istri tersebut mendapatkan seluruh harta waris 1/4 (karena tidak ada

anak) + sisa harta (radd)


81

2. Jika seorang istri meninggal dunia hanya meninggalkan suami saja. Harta

yang ditinggal sejumlah Rp 25.000.000,- . Maka cara penyelesaiannya:


Ahli

Waris Bagian

AM

(2)

HW


Isteri

(janda) ½ 1 1/2 x Rp. 25.000.000,- = Rp. 25.000.000,-

1 Jumlah = Rp. 25.000.000,-

Maka suami tersebut mendapatkan seluruh harta waris 1/2 (karena tidak ada

anak) + sisa harta (radd)


3. Harta peninggalan pewaris sejumlah 36 hektar sawah. Ahli waris terdiri dari

suami (duda), ibu, kakek dan 2 saudara kandung perempuan. Maka cara

penyelesaiannya adalah:


Ahli

Waris Bagian

AM

(6)

HW

(36 h.a) Penerimaan

Suami

(duda) ½ 3 3/6 x 36 h.a = 18 h.a

(sisa harta 36 h.a 18 h.a = 18 h.a)

Ibu 1/6 1 1/3 x 18 h.a = 6 h.a

Kakek 1/6 1 1/3 x 18 h.a = 6 h.a

2 saudara

kandung

perempuan

1/6 1 1/3 x 18 h.a = 6 h.a

3 Jumlah = 36 h.a

Sisa harta diberikan kepada ibu, kakek dan 2 saudara kandung perempuan


82

4. Harta warisan pewaris sejumlah 12 h.a. Ahli warisnya terdiri dari suami, ibu,

kakek dan 2 saudara kandung laki-laki. Maka cara penyelesaiannya:


Ahli

Waris Bagian

AM

(6) HW (12 h.a) Penerimaan

Suami

(duda) 1/2 3 3/6 x 12 h.a = 6 h.a

(sisa harta 12 h.a 6h.a = 6 h.a)

Ibu 1/6 1 1/3 x 6 h.a = 2 h.a

Kakek 1/6 1 1/3 x 6 h.a = 2 h.a

2 saudara

kandung

laki-laki

1/6 1 1/3 x 6 h.a = 2 h.a

3 Jumlah = 12 h.a

Sisa harta diberikan kepada ibu, kakek dan 2 saudara kandung perempuan


5. Harta warisan pewaris sejumlah Rp. 8.400,000,-. Ahli warisnya adalah istri

dan ibu. Maka cara penyelesaiannya:


Ahli

Waris Bagian

AM

(12)

HW


Isteri

(janda) ¼ 3 3/7 x Rp. 8.400.000,- = Rp. 3.600.000,-

Ibu 1/3 4 4/7 x Rp 8.400.000 = Rp. 4.800.000,-

7 Jumlah = Rp. 8.400.000,-

Sisa harta diberikan kepada ibu


6. Harta warisan pewaris sejumlah Rp. 24.000,000,-. Ahli warisnya adalah isteri

(janda), nenek, dan 2 saudara seibu. Maka cara penyelesaiannya:

83


Ahli

Waris Bagian

AM

(12)

HW


Isteri

(janda) ¼ 3 3/12 x Rp. 24.000.000,- = Rp. 6.000.000,-


Nenek 1/6 2 2/6 x Rp 18.000.000,- = Rp. 6.000.000,-

2 saudara

seibu 1/3 4 4/6 x Rp 18.000.000,- = Rp. 12.000.000,-

6 Jumlah = Rp. 24.000.000,-

Sisa harta diberikan kepada nenek dan 2 saudara seibu


7. Harta warisan pewaris sejumlah Rp. 48.000,000,-. Ahli warisnya adalah 4

isteri (janda), 8 anak perempuan, dan 6 nenek. Maka cara penyelesaiannya:


Ahli

Waris Bagian

AM

(24)

HW


4 Isteri

(janda) 1/8 3 3/24 x Rp. 48.000.000,- = Rp. 6.000.000,-


8 anak

perempuan 2/3 16 4/5 x Rp 42.000.000,- = Rp. 33.600.000,-

6 nenek 1/6 4 1/5 x Rp 42.000.000,- = Rp. 8.400.000,-

20 Jumlah = Rp. 48.000.000,-

Sisa harta diberikan kepada 8 anak perempuan dan 6 nenek


8. Harta warisan pewaris berupa sawah seluas 12 h.a. Ahli warisnya adalah

suami (duda) dan 5 anak perempuan. Maka cara penyelesaiannya:

84


Ahli

Waris Bagian

AM

(12)

HW

(12 h.a) Penerimaan

Suami

(duda) ¼ 3 3/12 x 12 h.a = 3 h.a

(sisa harta 12 h.a 3 h.a = 9 h.a )

5 anak

perempuan 2/3 8 8/8 x 9 h.a = 9 h.a

8 Jumlah = 12 h.a

Sisa harta diberikan kepada 5 anak perempuan


3.4 Pendapat Para Fuqaha atau Ulama tentang Radd untuk Janda dan Duda

Pendapat para fuqaha atau ulama yang menyetujui tentang radd untuk janda

dan duda adalah pendapat Sayyidina Utsman r.a89 bahwa radd itu dapat diberikan

kepada seluruh para ahli waris ashabul furudh, termasuk kepada suami (duda) dan

istri (janda) menurut perbandingan bagian mereka masing-masing. Sebab, jumlah

bagian-bagian ahli waris lebih banyak dari asal masalah, sehingga semua kena

pengurangan dalam penerimaan menurut perbandingan bagian mereka masing-

masing. Demikian pula dengan suami isteri juga terkena pengurangan. Apabila

harta warisan yang dibagikan kepada ahli waris masih terdapat sisa harta, tidak

ada pengecualian, semua harus mendapatkan tambahan menurut perbandingan

bagian mereka masing-masing.

Di dalam Undang-undang hukum kewarisan Mesir juga mengambil pendapat

Sayyidina Utsman r.a, meskipun pada prinsipnya suami isteri tidak dapat 89 Ibnu Qudamah, Al-Mughni, Juz 7, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t.th), hlm. 46. Lihat juga Hasan Yusuf Ghazali, al-Miras ala al-Mazahibul Arba'ah dirasatan watatbikhan, (Ttp: Daar al-Fikr, 2003), hlm. 113

85

menerima radd. Undang-undang tersebut menetapkan adanya radd untuk salah

satu diantara suami atau isteri meninggal dunia tidak meninggalkan ahli waris

ashabah, ashabul furudh ataupun dzawil arham, maka salah satu dari suami isteri

dapat menerima radd. Undang-undang Mesir Pasal 30 mengatur mengenai radd

untuk suami istri (janda duda).90 Undang-undang ini mengambil pendapat dari

jumhur dalam menetapkan adanya radd kepada dzawil furudh selain suami atau

istri. Aturan tersebut terdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum Kewarisan

Mesir dalam Pasal 30, yang artinya:

h tidak dapat menghabiskan harta peninggalan dan tidak habah nasab, sisanya dikembalikan kepada selain suami-istri dari

golongan ashabul furudh, menurut perbandingan furudh mereka. Dan sisa harta peninggalan dikembalikan kepada salah seorang suami-istri, bila tidak

h atau 91

Adanya radd kepada salah seorang suami atau istri setelah pemberian warisan

kepada dzawil arham disebabkan karena hubungan suami atau istri dalam

kehidupan menghendaki salah seorang dari keduanya, mereka mempunyai hak

terhadap harta pasangannya daripada orang-orang berhak lainnya. Dengan

demikian, Kitab Undang-undang Hukum Warisan Mesir mengambil pendapat

mayoritas ulama dalam masalah radd kepada selain suami atau istri. Namun,

mengecualikan satu kasus yang diambil dari pendapat Utsman bin Affan, yaitu

untuk salah seorang suami atau istri ketika tidak ada dzawil arham.

Fathur Rachman menyimpulkan bahwa dzawil furudh yang berhak menerima

radd menurut Kitab Undang-undang Hukum Kewarisan Mesir, diantaranya

Adalah ibu, nenek, anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki, saudari

90 Wahbah Al-Zuhaili, Fiqih Islam wa Adillatuhu: Hak-hak Anak, Wasiat, Wakaf, Warisan, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, (Jakarta: Gema Isnani, 2011), hlm. 436-437. 91 Fathur Rachman, Op.cit., hlm. 427.

86

kandung, saudari seayah, saudari seibu, saudara seibu, salah seorang suami/istri

dengan syarat tidak ada ashabah atau dzawil arham.92 Ini bermakna bahwa, salah

seorang suami/istri baru dapat mendapatkan sisa harta jika tidak ada lagi ahli

waris selain mereka. Jadi mereka diakhirkan dalam penerimaan sisa harta (radd).

Pemahaman konsep radd dalam pandangan ulama memiliki perbedaan terkait

dengan ahli waris penerima radd. Mereka mempunyai dalil tersendiri yang

memperkuat argumen mereka masing-masing. Dalam radd ulama terbagi menjadi

dua pendapat, ada ulama yang menerima radd dan ada juga yang secara mentah

menolak radd. Ulama yang menolak radd

Imam Malik. Menurut mereka radd diserahkan kepada baitul mall sebagai

perwakilan dari umat Islam, yang berdasarkan surat An-nisa ayat 13 dan 14, serta

hadits Nabi SAW. Hak-hak secara pasti telah ditetapkan oleh Allah SWT yang

sudah tidak bisa diganggu gugat lagi atau ditambah kurang begitu saja. Adapun

ulama yang menerima konsep radd dalam surat Al Anfal ayat 75 serta hadits Nabi

SAW. Menurut mereka kekerabatan karena nasab jauh lebih berpengaruh dalam

kewarisan dibandingkan dengan hubungan agama saja. Karena kekerabatan

berdasarkan nasab dipandang lebih maslahah, sehingga dapat membantu

kehidupan keluarganya. Tidak hanya berhenti sampai perbedaan ini saja, tetapi

para ulama yang menerima radd berbeda pendapat tentang siapa saja ahli waris

yang berhak menerima radd.

Penyelesaian radd yang dilakukan oleh jumhur ulama adalah memberikan

radd kepada semua dzawil furudh kecuali suami atau istri. Karena menurut

mereka. Yang terdapat dalam surat Al-Anfal ayat 75, bahwa kekerabatan nasab

92 Fathur Rachman, Op.cit., hlm. 431.

87

lebih diutamakan dibandingkan dengan hubungan sebab seperti perkawinan.

Namun Kompilasi Hukum Islam (KHI) dengan keumumannya, lebih condong

mengikuti pendapat Utsman bin Affan yang menyatakan bahwa radd diberikan

kepada semua ahli waris tanpa kecuali, termasuk suami atau istri. Alasan yang

digunakan adalah pada saat terjadi kekurangan harta (aul), suami atau istri ikut

menanggungnya. Demi adanya keadilan hukum dalam masyarakat, maka ketika

ada harta yang tersisa atau lebih, suami atau istri juga diikutsertakan sebagaimana

keikutsertaan mereka dalam permasalahan aul.

Konsep radd yang semestinya diterapkan di Indonesia adalah dengan melihat

sistem kekerabatan yang terdapat dalam satu keluarga, karena di dalamnya

terkandung peralihan tanggung jawab yang harus diemban setelah pewaris

meninggal dunia. Indonesia kaya akan adat dan beragamanya kebiasaan yang

harus dipraktikkan di dalamnya. Sehingga memunculkan berbagai kasus yang

berbeda, yang mengharuskan penyelesaian permasalahan tersebut berdasarkan

kasus yang dialaminya juga. Oleh karena itu, konsep radd yang ditawarkan dalam

masyarakat juga boleh jauh dengan tujuan diciptakannya hukum yaitu untuk

kemaslahatan dan keadilan yang harus diwujudkan dalam masyarakat.

Pertimbangan-pertimbangan seperti sistem kekerabatan, hak asuh dan

pemeliharaan anak setelah salah seorang suami atau istri meninggal dunia serta

perubahan sosial tidak dapat diabaikan ketika radd mengikuti Kompilasi Hukum

Islam (KHI), karena Kompilasi Hukum Islam memberikan radd kepada semua

ahli waris tanpa dijelaskan siapa saja ahli waris yang dimaksud. Namun

dilaksanakan dalam konteks yang berbeda atau disesuaiakan dengan kasus-kasus

yang ada, tanpa mengesampingkan pendapat para jumhur ulama dalam

88

pengambilan keputusan.

Apabila terjadi sengketa dalam penyelesaian masalah radd tentunya dapat

melalui Pengadilan Agama. Pengadilan Agama berwenang melakukan penetapan

waris apabila pewaris dan ahli waris adalah orang yang beragama Islam. Dalam

masalah warisan menurut hukum waris Islam dapat ditempuh dengan dua cara,

yaitu melalui gugatan. Dalam hal gugatan yang diajukan, berarti terdapat sengketa

terhadap objek waris. Hal ini bisa disebabkan karena adanya ahli waris yang tidak

mau membagi warisan sehingga terjadi konflik antara ahli waris. Proses akhir dari

gugatan ini akan melahirkan produk hukum berupa putusan, atau melalui

permohonan yang diajukan para ahli waris dalam hal tidak terdapat sengketa.

Terhadap permohonan tersebut pengadilan akan mengeluarkan produk hukum

berupa penetapan.

3.5. Pengaturan Radd dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 193 dijelaskan bahwa ahli waris

yang berhak menerima suatu sisa harta didalam masalah radd yaitu semua ahli

waris ashabul furudh tanpa kecuali termasuk suami atau istri.93

Dengan demikian dalam pembagian harta warisan, apabila terjadi suatu sisa

dari harta sesudah diambil ahli waris ashabul furudh dan tidak ada ahli waris

ashabah, di dalam Kompilasi Hukum Islam sisa lebih tersebut diberikan kepada

semua ahli waris ashabul furudh tanpa terkecuali termasuk duda dan janda.

Sehingga menjadi konsekuensi sebagai duda atau janda dalam masalah radd juga

akan mendapat tambahan harta warisan. Demi menegakkan keadilan dan

93 Usman Suparman Usman dan Yusuf Somawinata, Fiqh Mawaris Hukum Kewarisan Islam, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002), hlm. 198.

89

kemaslahatan sebaiknya Kompilasi Hukum Islam (KHI) khusunya pasal 193

memasukkan ahli waris janda atau duda termasuk ahli waris penerima radd. ini

sesuai dengan keadilan yang terdapat dalam Al Surat An-nisa ayat 135,

yang artinya :

-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu atau bapak ibu dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan .

Sikap tegas dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam hal ini lebih

mengutamakan kemaslahatannya, agar penyelesaian dalam pembagian harta

warisan tidak menimbulkan suatu keraguan bagi pihak yang memiliki pedoman

tersebut. Adapun kakek dan ayah keatas, dengan memperhatikan Kompilasi

Hukum Islam (KHI) Pasal 177 94.

Dengan demikian mengenai ayah dan kakek keatas, Kompilasi Hukum Islam

juga memberikan sisa (kelebihan) harta dalam masalah radd. Hal tersebut

dikarenakan tidak adanya suatu bagian sisa (kelebihan) atau ashabah terhadap

mereka berdua.

94 kan sepertiga bagian apabila pewaris tidak meninggalkan anak, bila meninggalkan anak, ayah mendapatkan seperena Lihat Abdurahman. Op.cit., hlm. 160

90

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan uraian pembahasan pada bab-bab

sebelumnya, maka penulis mengambil kesimpulan, yaitu sebagai berikut:

Dari seluruh pembahasan yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya,

maka dapat dipahami bahwa pemahaman konsep radd dalam pandangan para

ulama atau fuqaha memliki perbedaan terkait dengan ahli waris yang menerima

radd. Pendapat mengenai radd terbagi menjadi 2 (dua), yaitu ulama yang

menerima radd dan ulama yang menolak radd. Para ulama yang menolak radd

yaitu Zaid bin Tsabit, Urwah ibnu Zubeir, Sulaiman ibu Yasirm Imam Syafii, dan

Imam Maliki menjelaskan bahwa radd akan diberikan kepada baitul mal sebagai

perwakilan masyarakat Islam. Ternyata pendapat para ulama yang menerima radd

menimbulkan perbedaan juga, yaitu mengenai siapa-siapa ahli waris yang berhak

menerima radd dan boleh tidaknya istri (janda) atau suami (duda) dalam hal

kewarisan penerimaan radd.

Menurut pendapat para ulama dalam penyelesaian masalah radd adalah radd

dapat diberikan kepada semua ahli waris dzawil furudh kecuali suami (duda) atau

istri (janda), karena hubungan kekerabatan nasab lebih diutamakan daripada

hubungan perkawinan saja. Kompilasi Hukum Islam (KHI), lebih mengutamakan

pendapat Utsman bin Affan yang menyatakan bahwa radd dapat diberikan kepada

semua ahli waris tanpa terkecuali, termasuk suami (duda) ataupun istri (janda)

dengan alasan bahwa pada saat terjadi kekurangan harta (aul), suami ataupun istri

91

juga ikut menanggungnya. Demi ditegakkannya keadilan hukum di dalam

masyarakat, maka ketika adanya kelebihan (sisa) harta warisan, suami ataupun

istri diikutsertakan sebagaimana partisipasi mereka dalam hal permasalahan

kekurangan harta (aul).

Indonesia tidak boleh jauh dari tujuan diciptakannya hukum, yaitu

kemaslahatan dan keadilan yang diwujudkan dalam masyarakat. Selain Al Qur'an

dan sunnah rasul, ijtihad merupakan salah satu dasar hukum Islam yang utama

secara lebih rasional untuk kemaslahatan suami (duda) atau istri (janda) berhak

dalam menerima radd, karena dalam keadaan apapun tidak mungkin seorang

suami (duda) atau istri (janda) terhalang atau terhijab untuk mewaris.

4.2. Saran

a. Adanya perbedaan persepsi penafsiran, konsep serta penalaran tentang

penyelesaian masalah radd dan penentuan ahli waris penerima radd dalam

hukum waris Islam yang bersumber dari Al-

dituangkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) merupakan akar

permasalahan timbulnya potensi sengketa mewaris dalam hukum waris Islam,

kiranya hakim dalam memutus perkara kedudukan radd untuk janda atau

duda secara rasional termasuk ahli waris yang berhak menerima radd.

b. Perlu dilakukan penegasan tentang siapa saja ahli waris yang berhak

menerima radd terhadap peraturan tentang hukum waris Islam dalam buku II

(dua) Kompilasi Hukum Islam (KHI) khususnya penegasan pada pasal 193

mengenai radd yang memungkinkan menimbulkan suatu penafsiran yang

berbeda dari isi pasal tersebut karena tidak dijelaskan secara tegas mengenai

92

ahli waris yang berhak menerima radd terutama kedudukan radd untuk janda

dan duda. Alangkah baiknya semua ahli waris termasuk janda dan duda

berhak menerima radd.

i

DAFTAR PUSTAKA Referensi Buku : Abdul Rachmad Budiono, Pengantar Ilmu Hukum, Malang: Bayu Media, 1997. Abdul Rachmad Budiono, Pembaharuan Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia,

Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1999 Abdul Hamid dan Muhammad Muhyiddin. Ahkam Al-Mawarits fi Al-Syari'ah Al-

Islamiy -Arba'ah. Terj. Wahyudi Abdurrahim. Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2006

Abdurahman, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Jakarta: CV. Akademika

Pressindo, 2004. Afdol, Penerapan Hukum Waris Islam secara Adil, Surabaya: Airlangga

University Press, 2003. Afdol, Legislasi Hukum Islam di Indonesia, Surabaya: Erlangga University

Press, 2009. Ahmad Azhar Basyir, Hukum waris Islam, Yogyakarta: Ekonesia Fakultas

Hukum UII, 1999. Ahmad Hanafi, Pengantar dan Sejarah Hukum Islam, Jakarta: Bulan Bintang,

1970. Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,

1998. Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,

2003. Ahmad Rafiq, Fiqh Mawaris, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1983 Ali Hasan, Hukum Waris dalam Islam, Jakarta: Bulan Bintang, 1981. Amir Syarifuddin, Pelaksanaan Kewarisan Islam Dalam Lingkungan Adat

Minangkabau, Jakarta: Gunung Agung, 1984. Amir Syarifuddin, Hukum Kewarisan Islam, Jakarta: Prenada Media, 2004. Amir Syarifuddin, Hukum Kewarisan Islam, Jakarta: Kencana, 2005. Beni Ahmad, Fiqih Mawaris, Bandung: Pustaka Setia, 2009. CST kansil, Pengantar Ilmu Hukum Jilid I, Jakarta: Balai Pustaka, 2000.

ii

Departemen Agama RI , Jakarta: Proyek Pengadaan Kit .

Dian Khairul Umam, Fiqih Mawaris, Bandung: Pustaka Setia, 2006. E.Utrecht, Pengantar Dalam Hukum Indonesia, cetakan IV, Jakarta: Ichtiar,

1957. Fathur Rachman, Ilmu Waris, Bandung: PT. Al- Fathur Rachman, Ilmu Waris, Cetakan Kedua, Bandung: PT. Al- . Hasan Yusuf Ghazali, al-Miras ala al-Mazahibul Arba'ah dirasatan watatbikhan,

Ttp: Daar al-Fikr, 2003.

Hasbi Ash-Shiddieqy, Fiqhul Mawaris, Jakarta: Bulan Bintang, 1973. Hasbullah Mursyid,

dalam Muh. Wahyuni Nafis (ed), Kontekstualisasi Ajaran Islam. Hasniah Hasan, Hukum Warisan dalam Islam, Surabaya: Bina Ilmu, 1987. Hazairin, Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Al-Quran dan Hadist, Jakarta,

Tintamas, 1964. Ibnu Rusyd, Bidayah al-Mujtahid Jilid 2, terj. Abu Usamah Fakhtur Rokhman,

Jakarta: Pustaka Azzam, 2007 Ibnu Qudamah, Al-Mughni, Juz 7, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t.th. Idris Djakfar dan Taufik Yahya, Kompilasi Hukum Kewarisan Islam, Jakarta: PT.

Dunia Pustaka Jaya, 1995. J.J.H.Bruggink, dialihbahasakan oleh Arief, Refleksi Tentang Hukum, Bandung:

PT. Citra Aditya Bakti, 1996.

Cambridge, 1999.

Johny Ibrahim, Teori dan Penelitian Hukum Normatif, Malang: Bayu Media

Publising, 2007. Komari, Laporan Akhir Kompendium Bidang Hukum Waris, Jakarta: BPHN,

Departemen Hukum dan HAM, 2011. Mahmud Yunus, Hukum Warisan dalam Islam, Jakarta: Pustaka Mahmudiyah,

1974.

iii

M.Idris Ramulyo, Perbandingan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan Hukum Perdata, Jakarta: Sinar Grafika.

Marwan Mas, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta: Ghlmia Indonesia, 1997 Mohammad Daud Ali, Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum

Islam di Indonesia, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996. Muslich Maruzi, Pokok-Pokok Ilmu Waris, Jakarta: Pustaka Amani, cet. Kedua. Muhammad Ali As-Shabuni, , Bandung: CV.

Diponegoro, 1988. Muhammad Ali As-Shabuni, Ilmu Hukum Waris Menurut Ajaran Islam.

Surabaya: Mutiara Ilmu, 1388. Muhammad Bakri, Pengantar Hukum Indonesia, Malang: IKIP Malang, 1995. Muhammad Jawad Mughniyah, Fiqh Lima Mahzab, terj. Afif Muhammad,

Jakarta: Basri Press, 1994. Munawir Sjadzali, Ijtihad Kemanusiaan, Jakarta: Paramadina, 1997. Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana Penada Media Group, 2005. Satjito Raharjo, Ilmu Hukum, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991. Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah Jilid 4, terj. Nor Hasanuddin, Jakarta: Pena Pundi

Aksara, 2006. Soerjono Soekanto, Beberapa Permasalahan Hukum dalam Kerangka

Pembangunan Indonesia, Jakarta: UI Press, 1983. Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: Universitas Indonesia,

1984. Suhrawardi K. Lubis dan Komis Simanjutak, Hukum Waris Islam, Jakarta: Sinar

Grafika, 2007. Thalib, Sajuti, Hukum Kekeluargaan Indonesia, Jakarta: Yayasan Penerbit

Universitas Indonesia, 1974. Theo Huijabers, Filsafat Hukum, Jakarta: Kanisius, 1995. Usman Suparman Usman dan Yusuf Somawinata, Fiqh Mawaris Hukum

Kewarisan Islam, Jakarta: Gaya Media Pratama, cetakan kedua, 2002. Wahbah Al-Zuhaili, Fiqih Islam wa Adillatuhu: Hak-hak Anak, Wasiat, Wakaf,

iv

Warisan, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, Jakarta: Gema Isnani, 2011. Yunahar Ilyas, Reaktualisasi Ajaran Islam, Studi atas Pemikiran Hukum

Munawir Sjadzali dalam Jurnal Al-Jamiah, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, Vol. 44, Number 1, 2006.

Referensi Peraturan Perundang-undangan : Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam

Burgeliijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)

KEDUDUKAN KELEBIHAN PEMBAGIAN HARTA WARISAN ...repository.ub.ac.id/1626/1/IWAN SETYO UTOMO .pdfwaris...

Documents

Transcript of KEDUDUKAN KELEBIHAN PEMBAGIAN HARTA WARISAN ...repository.ub.ac.id/1626/1/IWAN SETYO UTOMO .pdfwaris...