No. 17, 2018

BERITA DAERAHPROVINSI KALIMANTAN BARAT

NOMOR 17 TAHUN 2018

NOMOR 17 TAHUN 2018

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DANFUNGSI, SERTA TATA KERJA SEKRETARIAT

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAHPROVINSI KALIMANTAN BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAGUBERNUR KALIMANTAN BARAT

Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 109 ayat(1) Peraturan Pemerintah Nomor 18Tahun 2016 menyatakan penyelenggaraPemerintahan Daerah menetapkannomenklatur Perangkat Daerah dan unitkerja pada Perangkat Daerah yangmelaksanakan urusan pemerintahandengan memperhatikan pedoman darikementerian/lembaga pemerintah nonkementerian yang membidangi urusanpemerintahan tersebut;

b. bahwa Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor 104 Tahun 2016 telah mengaturmengenai Pedoman Nomenklatur

1SALINAN

No. 17, 2018

Sekretariat Dewan Perwakilan RakyatDaerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;

c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016dinyatakan bahwa kedudukan, susunanorganisasi, tugas dan fungsi, serta tatakerja perangkat daerah ditetapkandengan Peraturan Gubernur;

d. bahwa berdasarkan pertimbangansebagaimana dimaksud dalam huruf a,huruf b dan huruf c, maka perlumenetapkan Peraturan Gubernurtentang Kedudukan, SusunanOrganisasi, Tugas dan Fungsi serta TataKerja Sekretariat Dewan PerwakilanRakyat Daerah Provinsi KalimantanBarat;

Mengingat : 1. Undang- Undang Nomor 25 Tahun 1956tentang Pembentukan Daerah – DaerahOtonom Provinsi Kalimantan Barat,Kalimantan Selatan dan KalimantanTimur (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 1956 Nomor 65,Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 1106);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014tentang Aparatur Sipil Negara(Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2014 Nomor 6, TambahanLembaran Negara Republik IndonesiaNomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014tentang Pemerintahan Daerah

2SALINAN

No. 17, 2018

sebagaimana telah diubah beberapa kalidan terakhir dengan Undang-UndangNomor 9 Tahun 2015 tentangPerubahan Kedua Atas Undang-UndangNomor 23 Tahun 2014 tentangPemerintahan Daerah (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2015Nomor 58, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun2016 tentang Perangkat Daerah(Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2016 Nomor 114, TambahanLembaran Negara Republik IndonesiaNomor 5887);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor104 Tahun 2016 tentang PedomanNomenklatur Sekretariat DewanPerwakilan Rakyat Daerah Provinsi danKabupaten/Kota (Berita Negara RepublikIndonesia Tahun 2016 Nomor 1910);

6. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016tentang Pembentukan dan SusunanPerangkat Daerah Provinsi KalimantanBarat (Lembaran Daerah ProvinsiKalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 8,Tambahan Lembaran Daerah ProvinsiKalimantan Barat Nomor 6);

M E M U T U S K A N:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANGKEDUDUKAN, SUSUNANORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI,

3SALINAN

No. 17, 2018

SERTA TATA KERJA SEKRETARIATDEWAN PERWAKILAN RAKYATDAERAH PROVINSI KALIMANTANBARAT.

BAB IKETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Barat.

2. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraanurusan pemerintahan oleh pemerintah daerah danDewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asasotonomi dan tugas pembantuan dengan prinsipotonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsipNegara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimanadimaksud dalam Undang-Undang Dasar NegaraRepublik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah daerah adalah Gubernur sebagai unsurpenyelenggara Pemerintahan Daerah yangmemimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yangmenjadi kewenangan Daerah otonom.

4. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Barat.

5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris DaerahProvinsi Kalimantan Barat.

6. Sekretariat DPRD adalah Sekretariat DPRD ProvinsiKalimantan Barat.

7. Sekretaris DPRD adalah Sekretaris DPRD Provinsi

4SALINAN

No. 17, 2018

Kalimantan Barat.

8. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil KetuaDPRD Provinsi Kalimantan Barat.

9. Anggota DPRD adalah Anggota Dewan PerwakilanRakyat Daerah Provinsi Kalimantan Barat yang telahdiresmikan dan mengucapkan sumpah/janji sesuaiketentuan peraturan perundang-undangan.

10. Alat Kelengkapan DPRD adalah Pimpinan DPRD,Komisi-komisi, Panitia-panitia yang dibentuk olehDPRD berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

11. Fraksi adalah pengelompokan Anggota DPRD yangmencerminkan konfigurasi Partai Politik hasilPemilihan Umum sesuai ketentuan peraturanperundang-undangan.

12. Tenaga Ahli adalah seorang atau sekelompok orangtenaga ahli yang bertugas membantu DPRD dalammenjalankan tugas dan fungsinya.

13. Produk Hukum DPRD adalah semua produkkebijakan DPRD, seperti Peraturan DPRD, KeputusanPimpinan DPRD, Keputusan DPRD, dan KeputusanBadan Kehormatan DPRD.

BAB IIKEDUDUKAN

Pasal 2

5SALINAN

No. 17, 2018

Sekretariat DPRD dipimpin oleh seorang Sekretaris DPRDyang dalam melaksanakan tugasnya secara teknisoperasional berada di bawah dan bertanggungjawabkepada pimpinan DPRD dan secara administratifbertanggung jawab kepada Gubernur melalui SekretarisDaerah.

BAB IIITUGAS DAN FUNGSI SERTA SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu Tugas dan Fungsi

Pasal 3

Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakanadministrasi kesekretariatan, keuangan, mendukungpelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Provinsi, sertamenyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yangdiperlukan oleh DPRD Provinsi dalam melaksanakan hakdan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Sekretariat DPRD mempunyai fungsi :

a. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRDProvinsi;

b. penyelenggaraan administrasi keuangan DPRDProvinsi;

6SALINAN

No. 17, 2018

c. fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD Provinsi;

d. penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yangdiperlukan oleh DPRD Provinsi;

e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporanpenyelenggaraan kesekretariatan DPRD sesuaiketentuan peraturan perundang-undangan; dan

f. pelaksanaan fungsi lain di bidang kesekretariatanyang diserahkan oleh Pimpinan DPRD.

Bagian KeduaSusunan Organisasi

Pasal 5

(1) Susunan Organisasi Sekretariat DPRD, terdiri dari :

a. Sekretaris DPRD;

b. Bagian Umum dan Keuangan;

c. Bagian Persidangan dan Perundang-undangan;

d. Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan;dan

e. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Susunan Organisasi Sekretariat DPRD sebagaimanadimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiranyang merupakan bagian tidak terpisahkan dariPeraturan Gubernur ini.

Bagian KetigaSekretaris DPRD

7SALINAN

No. 17, 2018

Pasal 6

Sekretaris DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5ayat (1) huruf a, mempunyai tugas memimpin,mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengevaluasidan pelaporan kegiatan kesekretariatan DPRD Provinsisesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalamPasal 6, Sekretaris DPRD mempunyai fungsi :

a. penetapan program kerja Sekretariat DPRD sebagaibahan pelaksanaan tugas;

b. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;

c. penyelenggaraan administrasikeuangan DPRD;

d. pengkoordinasian kegiatan Sekretariat DPRD sesuaiketentuan peraturan perundang-undangan;

e. fasilitasi penyelenggaraan rapat-rapat DPRD sesuaiketentuan peraturan perundang-undangan;

f. penyediaan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD;

g. pemberian saran dan pertimbangan kepada Gubernurberkenaan dengan kebijakan kesekretariatan DPRD;

h. pelaksanaan evaluasi dan laporan terhadap tugas danfungsi kesekretariatan DPRD;

i. pelaksanaan fungsi lain di bidang kesekretariatanDPRD yang diserahkan oleh Gubernur.

8SALINAN

No. 17, 2018

Bagian KeempatBagian Umum dan Keuangan

Pasal 8

Bagian Umum dan Keuangan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorangKepala Bagian yang berada di bawah danbertanggungjawab kepada Sekretaris DPRD.

Pasal 9Bagian Umum dan Keuangan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 8, mempunyai tugas penyelenggaraan danpengelolaan urusan di bidang umum, program dankeuangan, tata usaha dan kepegawaian, serta urusanrumah tangga.

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksuddalam Pasal 9, Bagian Umum dan Keuangan mempunyaifungsi :

a. penyusunan program kerja dibidang umum dankeuangan;

b. pelaksanaan urusan di bidang program dan keuangan;

c. pelaksanaan urusan di bidang tata usaha dankepegawaian;

d. pelaksanaan urusan di bidang rumah tangga;

9SALINAN

No. 17, 2018

e. pelaksanaan pengelolaan administrasi keanggotaanDPRD, fasilitasi peningkatan kapasitas anggotaDPRD, pengelolaan tenaga ahli, fasilitasi fraksi DPRD,pengadaan dan pemeliharaan kebutuhan rumahtangga, sarana dan prasarana DPRD, pengelolaanaset, penyusunan dan evaluasi bahan perencanaananggaran Sekretariat DPRD, verifikasi perencanaankebutuhan rumah tangga dan perlengkapansekretariat DPRD;

f. penatausahaan keuangan sekretariat DPRD,pengelolaan keuangan Pimpinan, Anggota danSekretariat DPRD, pengelolaan anggaran SekretariatDPRD, verifikasi pertanggungjawaban keuangan danevaluasi laporan pertanggungjawaban pengelolaankeuangan Sekretariat DPRD, mengkoordinir danevaluasi laporan keuangan Sekretariat DPRD,evaluasi pengadministrasian dan akuntansikeuangan Sekretariat DPRD, serta penyusunanlaporan kinerja dan anggaran Sekretariat DPRD;

g. pemberian saran dan pertimbangan kepada SekretarisDPRD berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidangumum dan keuangan;

h. pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaantugas di Bagian Umum dan Keuangan;

i. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi sesuai dengantugas dan fungsi di bidang umum dan keuangan;

j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporanterhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidangumum dan keuangan; dan

10SALINAN

No. 17, 2018

k. pelaksanaan fungsi lain di bidang umum dankeuangan yang diserahkan oleh Sekretaris DPRD.

Pasal 11

(1) Bagian Umum dan Keuangan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 8, membawahi :a. Sub Bagian Program dan Keuangan;b. Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian; danc. Sub Bagian Rumah Tangga.

(2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1),masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala SubBagian yang berada di bawah dan bertanggungjawabkepada Kepala Bagian Umum dan Keuangan.

Pasal 12

Sub Bagian Program dan Keuangan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a, mempunyaitugas mengumpulkan dan mengolah bahan kebijakan dibidang program dan keuangan serta mengendalikanpelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas danfungsinya.

Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksuddalam Pasal 12, Sub Bagian Program dan Keuanganmempunyai fungsi:

a. penyusunan rencana kegiatan Sub BagianProgram dan Keuangan;

11SALINAN

No. 17, 2018

b. pengumpulan, pengolahan bahan danperumusan kebijakan di bidang program dankeuangan, penyusunan rencana kerja, monitoringdan evaluasi serta pengelolaan aset di lingkunganSekretariat DPRD;

c. pemberian dukungan terhadap pelaksanaantugas dan fungsi di lingkungan Sekretariat DPRD;

d. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi sesuaidengan tugas dan fungsi di bidang program dankeuangan;

e. pelaksanaan urusan di bidang program danpengelolaan keuangan penyusunan rencana kerja,monitoring dan evaluasi serta pengelolaan aset dilingkungan Sekretariat DPRD sesuai ketentuanperaturan perundang-undangan;

f. pelaksanaan penyusunan Rencana KerjaAnggaran (RKA) dan Dokumen PelaksanaanAnggaran (DPA), perencanaan kebutuhan rumahtangga, perencanaan kebutuhan perlengkapansekretariat DPRD, merencanakan verifikasikeuangan, verifikasi pertanggungjawaban keuangan,pengkoordinasian pengajuan Surat PermintaanPembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar(SPM);

g. pelaksanaan verifikasi perencanaan kebutuhanrumah tangga dan perlengkapan Sekretariat DPRD,perencanaan penatausahaan keuangan, pengelolaanadministrasi dan pembukuan keuangan,pengkoordinasian pelaksanaan belanja danpertanggungjawab keuangan, menganalisis laporan

12SALINAN

No. 17, 2018

keuangan dan kinerja, serta penyusunan laporanpertanggungjawaban pengelolaan keuangan;

h. pengendalian dan pengawasan terhadappelaksanaan tugas dan fungsi pada Sub BagianProgram dan Keuangan;

i. pemberian saran dan pertimbangan kepadasekretaris berkenaan dengan tugas dan fungsi dibidang program dan keuangan;

j. pelaksanaan monitoring, evaluasi danpenyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugasdan fungsi di bidang program dan keuangan; dan

k. pelaksanaan fungsi lain di bidang program dankeuangan yang diserahkan oleh Kepala BagianUmum dan Keuangan.

Pasal 14

Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian sebagaimanadimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b, mempunyaitugas mengumpulkan dan mengolah bahan kebijakan dibidang tata usaha dan kepegawaian serta mengendalikanpelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas danfungsinya.

Pasal 15

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksuddalam Pasal 14, Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaianmempunyai fungsi :

a. penyusunan rencana kegiatan Sub Bagian TataUsaha dan Kepegawaian;

13SALINAN

No. 17, 2018

b. pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusankebijakan di bidang tata usaha dan kepegawaian dilingkungan Sekretariat DPRD;

c. pemberian dukungan terhadap pelaksanaan tugasdan fungsi di lingkungan Sekretariat DPRD;

d. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi sesuai dengantugas dan fungsi di bidang tata usaha dankepegawaian;

e. pelaksanaan urusan di bidang tata usaha dankepegawaian sesuai ketentuan peraturanperundang-undangan;

f. pelaksanaan surat menyurat dan naskah dinasSekretariat DPRD dan Pimpinan DPRD, kearsipan,penyiapan bahan dan pengelolaan administrasikepegawaian, penyusunan rencana kerja operasionalkegiatan pelayanan administrasi kepegawaian,analisis kebutuhan dan perencanaan penyediaantenaga ahli, serta penyiapan administrasi pembuatanDaftar Urut Kepangkatan dan reformasi pegawai;

g. pengendalian dan pengawasan terhadappelaksanaan tugas dan fungsi pada Sub Bagian TataUsaha dan Kepegawaian;

h. pemberian saran dan pertimbangan kepadasekretaris berkenaan dengan tugas dan fungsi dibidang tata usaha dan kepegawaian;

i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunanlaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi dibidang tata usaha dan kepegawaian; dan

j. pelaksanaan fungsi lain di bidang tata usaha dan

14SALINAN

No. 17, 2018

kepegawaian yang diserahkan oleh Kepala BagianUmum dan Keuangan.

Pasal 16

Sub Bagian Rumah Tangga sebagaimana dimaksuddalam Pasal 11 ayat (1) huruf c, mempunyai tugasmengumpulkan dan mengolah bahan kebijakan di bidangrumah tangga serta mengendalikan pelaksanaankegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 17

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksuddalam Pasal 16, Sub Bagian Rumah Tangga mempunyaifungsi :

a. penyusunan rencana kegiatan Sub BagianRumah Tangga;

b. pengumpulan, pengolahan bahan danperumusan kebijakan di bidang rumah tangga dilingkungan Sekretariat DPRD;

c. pemberian dukungan terhadap pelaksanaantugas dan fungsi di lingkungan Sekretariat DPRD;

d. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi sesuaidengan tugas dan fungsi di bidang rumah tangga;

e. pelaksanaan urusan di bidang rumah tanggasesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

f. pelaksanaan pengaturan dan pemeliharaankebersihan kantor, halaman dan taman di kompleks

15SALINAN

No. 17, 2018

Sekretariat DPRD, penyiapan tempat dan saranarapat dan pertemuan, pengadaan barang dan jasakebutuhan perlengkapan Sekretariat DPRD,pendistribusian dan pengendalian bahanperlengkapan, pemeliharaan alat-alat perlengkapan;

g. pelaksanaan menyediakan, mengurus,menyimpan dan mengeluarkan barang untukkeperluan DPRD dan Sekretariat DPRD, mengaturpemeliharaan dan pengelolaan bahan bakarkendaraan dinas di Sekretariat DPRD, mengaturpenggunaan kendaraan dinas dan para pengemudiuntuk keperluan DPRD dan Sekretariat DPRD, sertapemeliharaan sarana, prasarana dan gedung;

h. pengendalian dan pengawasan terhadappelaksanaan tugas dan fungsi pada Sub BagianRumah Tangga;

i. pemberian saran dan pertimbangan kepadasekretaris berkenaan dengan tugas dan fungsi dibidang rumah tangga;

j. pelaksanaan monitoring, evaluasi danpenyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugasdan fungsi di bidang rumah tangga; dan

k. pelaksanaan fungsi lain di bidang rumahtangga yang diserahkan oleh Kepala Bagian Umumdan Keuangan.

Bagian KelimaBagian Persidangan dan Perundang-undangan

16SALINAN

No. 17, 2018

Pasal 18

Bagian Persidangan dan Perundang-undangansebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c,dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris DPRD.

Pasal 19

Bagian Persidangan dan Perundang-undangansebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, mempunyaitugas penyelenggaraan dan pengelolaan urusan dibidang kajian perundang-undangan, persidangan danrisalah, serta hubungan masyarakat, protokol danpublikasi.

Pasal 20

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksuddalam Pasal 19, Bagian Persidangan dan Perundang-undangan mempunyai fungsi :

a. penyusunan program kerja di bidang persidangandan perundang-undangan;

b. pelaksanaan urusan di bidang kajian perundang-undangan;

c. pelaksanaan urusan di bidang persidangan danrisalah;

d. pelaksanaan urusan di bidang hubunganmasyarakat, keprotokolan dan publikasi;

e. pelaksanaan fasilitasi penyusunan programpembentukan Peraturan Daerah dan Naskah

17SALINAN

No. 17, 2018

Akademik serta draf Rancangan Peraturan DaerahInisiatif DPRD;

f. pelaksanaan verifikasi, evaluasi dan analisis produkpenyusunan peraturan perundang-undangan,mengumpulkan bahan penyiapan draf RancanganPeraturan Daerah Inisiatif, fasilitasi penyelenggaraanpersidangan, menyusun risalah rapat,mengkoordinasikan pembahasan RancanganPeraturan Daerah, serta verifikasi, koordinasi danevaluasi Daftar Inventaris Masalah (DIM) dan risalahrapat;

g. pemberian saran dan pertimbangan kepadaSekretaris DPRD berkenaan dengan tugas dan fungsidi bidang persidangan dan perundang-undangan;

h. pengendalian dan pengawasan terhadappelaksanaan tugas di Bagian Persidangan danPerundang-undangan;

i. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi sesuai dengantugas dan fungsi di bidang persidangan danperundang-undangan;

j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporanterhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidangpersidangan dan perundang-undangan; dan

k. pelaksanaan fungsi lain di bidang persidangan danperundang-undangan yang diserahkan olehSekretaris DPRD.

Pasal 21

18SALINAN

No. 17, 2018

(1) Bagian Persidangan dan Perundang-undangansebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, membawahi:

a. Sub Bagian Kajian Perundang-undangan;

b. Sub Bagian Persidangan dan Risalah; dan

c. Sub Bagian Hubungan Masyarakat, Protokol dan Publikasi.

(2) Sub Bagian sebagaimana di maksud pada ayat (1),masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala SubBagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Persidangan danPerundang-undangan.

Pasal 22

Sub Bagian Kajian Perundang-undangan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a, mempunyaitugas mengumpulkan dan mengolah bahan kebijakandibidang kajian perundang-undangan sertamengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai tugas danfungsinya.

Pasal 23

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksuddalam Pasal 22, Sub Bagian Kajian Perundang-undanganmempunyai fungsi :

a. penyusunan rencana kegiatan Sub Bagian KajianPerundang-undangan;

19SALINAN

No. 17, 2018

b. pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusankebijakan di bidang kajian perundang-undangan;

c. pemberian dukungan terhadap pelaksanaan tugasdan fungsi di lingkungan sekretariat DPRD;

d. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi sesuai dengantugas dan fungsi di bidang kajian perundang-undangan;

e. pelaksanaan urusan di bidang kajian perundang-undangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

f. pelaksanaan pembuatan konsep bahan penyusunanNaskah Akademik, penyusunan bahan analisisproduk penyusunan perundang-undangan,pembuatan konsep bahan penyiapan draf PeraturanDaerah Inisiatif, merancang bahan pembahasanPeraturan Daerah, penyusunan bahan DaftarInventarisir Masalah (DIM), serta fasilitasi fraksi-fraksi DPRD;

g. pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaantugas dan fungsi di Sub Bagian Kajian Perundang-undangan;

h. pemberian saran dan pertimbangan kepadasekretaris berkenaan dengan tugas dan fungsi dibidang kajian perundang-undangan;

i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunanlaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi dibidang kajian perundang-undangan; dan

j. pelaksanaan fungsi lain di bidang kajian perundang-undangan yang diserahkan oleh Kepala Bagian

20SALINAN

No. 17, 2018

Persidangan dan Perundang-undangan.

Pasal 24

Sub Bagian Persidangan dan Risalah sebagaimanadimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b, mempunyaitugas mengumpulkan dan mengolah bahan kebijakan dibidang persidangan dan risalah serta mengendalikanpelaksanaan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 25

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksuddalam Pasal 24, Sub Bagian Persidangan dan Risalahmempunyai fungsi:

a. penyusunan rencana kegiatan Sub BagianPersidangan dan Risalah;

b. pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusankebijakan di bidang persidangan dan risalah;

c. pemberian dukungan terhadap pelaksanaan tugasdan fungsi di lingkungan sekretariat DPRD;

d. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi sesuai dengantugas dan fungsi di bidang persidangan dan risalah;

e. pelaksanaan urusan di bidang persidangan danrisalah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

f. pelaksanaan perencanaan program dan jadwal rapatdan sidang, penyusunan risalah, notulen dan catatanrapat-rapat, penyiapan materi/bahan rapat DPRD,

21SALINAN

No. 17, 2018

fasilitasi rapat-rapat DPRD, serta menyiapkan bahanpenyusunan rancangan rencana kerja DPRD;

g. pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaantugas dan fungsi pada Sub Bagian Persidangan danRisalah;

h. pemberian saran dan pertimbangan kepadasekretaris berkenaan dengan tugas dan fungsi dibidang persidangan dan risalah;

i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunanlaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi dibidang persidangan dan risalah; dan

j. pelaksanaan fungsi lain di bidang persidangan danrisalah yang diserahkan oleh Kepala BagianPersidangan dan Perundang-undangan.

Pasal 26

Sub Bagian Hubungan Masyarakat, Protokol dan Publikasisebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf c,mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahankebijakan di bidang hubungan masyarakat, protokol danpublikasi serta mengendalikan pelaksanaan kegiatansesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 27

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalamPasal 26, Sub Bagian Hubungan Masyarakat, Protokol danPublikasi mempunyai fungsi:

22SALINAN

No. 17, 2018

a. penyusunan rencana kegiatan Sub Bagian HubunganMasyarakat, Protokol dan Publikasi;

b. pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusankebijakan di bidang hubungan masyarakat, protokoldan publikasi;

c. pemberian dukungan terhadap pelaksanaan tugasdan fungsi di lingkungan sekretariat DPRD;

d. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi sesuai dengantugas dan fungsi di bidang hubungan masyarakat,protokol dan publikasi;

e. pelaksanaan urusan di bidang hubungan masyarakat,protokol dan publikasi sesuai ketentuan peraturanperundang-undangan;

f. pelaksanaan penyusunan bahan komunikasi danpublikasi, merancang administrasi kunjungan kerjaDPRD, menyusun bahan keprotokolan pimpinanDPRD, merencanakan kegiatan DPRD,merencanakan keprotokolan pimpinan DPRD, sertapengelolaan perpustakaan Sekretariat DPRD dandokumentasi;

g. pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaantugas dan fungsi di Sub Bagian HubunganMasyarakat, Protokol dan Publikasi;

h. pemberian saran dan pertimbangan kepadasekretaris berkenaan dengan tugas dan fungsi dibidang hubungan masyarakat, protokol danpublikasi;

i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunanlaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di

23SALINAN

No. 17, 2018

bidang hubungan masyarakat, protokol danpublikasi; dan

j. pelaksanaan fungsi lain di bidang hubunganmasyarakat, protokol dan publikasi yang diserahkanoleh Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-undangan.

Bagian KeenamBagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan

Pasal 28

Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasansebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d,dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris DPRD.

Pasal 29

Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasansebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 mempunyaitugas penyelenggaraan dan pengelolaan urusan dibidang fasilitasi penganggaran, fasilitasi pengawasanserta kerjasama dan aspirasi.

Pasal 30

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksuddalam Pasal 29, Bagian Fasilitasi Penganggaran danPengawasan mempunyai fungsi:

24SALINAN

No. 17, 2018

a. penyusunan program kerja di bidang fasilitasipenganggaran dan pengawasan;

b. pelaksanaan urusan di bidang fasilitasipenganggaran;

c. pelaksanaan urusan di bidang fasilitasi pengawasan;

d. pelaksanaan urusan di bidang kerjasama danaspirasi;

e. pelaksanaan fasilitasi, verifikasi dan koordinasipembahasan Kebijakan Umum Anggaran PrioritasPlafon Anggaran Sementara / Kebijakan UmumPerubahan APBD Prioritas Plafon AnggaranSementara (KUA PPAS/KUPA PPAS) Perubahan,pembahasan APBD/APBD Perubahan, pembahasanRancangan Peraturan Daerah Pertanggungjawabanpelaksanaan APBD, pembahasan laporan semesterpertama dan prognosis enam bulan berikutnya,pembahasan Laporan Pertanggungjawaban KepalaDaerah, pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaanBPK RI, aspirasi masyarakat, pelaksanaan penegakankode etik DPRD, dukungan pengawasan penggunaananggaran, pengawasan pelaksanaan kebijakan,penyusunan pokok-pokok pikiran DPRD, persetujuankerjasama daerah, serta fasilitasi, verifikasi danevaluasi rumusan rapat dalam rangka pengawasan;

f. pemberian saran dan pertimbangan kepadaSekretaris DPRD berkenaan dengan tugas dan fungsidi bidang fasilitasi penganggaran dan pengawasan;

g. pengendalian dan pengawasan terhadappelaksanaan tugas di Bagian Fasilitasi Penganggarandan Pengawasan;

25SALINAN

No. 17, 2018

h. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi sesuai dengantugas dan fungsi di bidang fasilitasi penganggarandan pengawasan;

i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporanterhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dibidang fasilitasi penganggaran dan pengawasan; dan

j. pelaksanaan fungsi lain di bidang fasilitasipenganggaran dan pengawasan yang diserahkanoleh Sekretaris DPRD.

Pasal 31

(1)Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasansebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, membawahi:

a. Sub Bagian Fasilitasi Penganggaran;

b. Sub Bagian Fasilitasi Pengawasan; dan

c. Sub Bagian Kerjasama dan Aspirasi.

(2)Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1),dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang beradadi bawah dan bertanggung jawab kepada KepalaBagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan.

Pasal 32

Sub Bagian Fasilitasi Penganggaran sebagaimanadimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf a, mempunyaitugas mengumpulkan dan mengolah bahan kebijakan dibidang fasilitasi penganggaran serta mengendalikanpelaksanaan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya.

26SALINAN

No. 17, 2018

Pasal 33

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksuddalam Pasal 32, Sub Bagian Fasilitasi Penganggaranmempunyai fungsi:

a. penyusunan rencana kegiatan Sub Bagian FasilitasiPenganggaran;

b. pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusankebijakan di bidang fasilitasi penganggaran;

c. pemberian dukungan terhadap pelaksanaan tugasdan fungsi di lingkungan sekretariat DPRD Provinsi;

d. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi sesuai dengantugas dan fungsi di bidang fasilitasi penganggaran;

e. pelaksanaan urusan di bidang fasilitasi penganggarandan perencanaan pembahasan Kebijakan UmumAnggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara /Kebijakan Umum Perubahan APBD Prioritas PlafonAnggaran Sementara (KUA PPAS/KUPA PPAS)Perubahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

f. penyusunan bahan pembahasan APBD/APBDP,Rancangan Peraturan Daerah pertanggungjawabanpelaksanaan APBD, laporan semester pertama danprognosis enam bulan berikutnya, laporanketerangan pertanggungjawaban Kepala Daerah,pembahasan dengan Tim Anggaran PemerintahDaerah (TAPD), serta terhadap tindak lanjut hasilpemeriksaan BPK RI;

g. pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaantugas pokok dan fungsi di Sub Bagian Fasilitasi

27SALINAN

No. 17, 2018

Penganggaran;

h. pemberian saran dan pertimbangan kepadasekretaris berkenaan dengan tugas dan fungsi dibidang fasilitasi penganggaran;

i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunanlaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi dibidang fasilitasi penganggaran; dan

j. pelaksanaan fungsi lain di bidang fasilitasipenganggaran yang diserahkan oleh Kepala BagianFasilitasi Penganggaran dan Pengawasan.

Pasal 34

Sub Bagian Fasilitasi Pengawasan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 31 ayat (1) huruf b, mempunyai tugasmengumpulkan dan mengolah bahan kebijakan di bidangfasilitasi pengawasan serta mengendalikan pelaksanaankegiatan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 35

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksuddalam Pasal 34, Sub Bagian Fasilitasi Pengawasanmempunyai fungsi:

a. penyusunan rencana kegiatan Sub Bagian FasilitasiPengawasan;

b. pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusankebijakan di bidang fasilitasi pengawasan;

c. pemberian dukungan terhadap pelaksanaan tugas

28SALINAN

No. 17, 2018

dan fungsi di lingkungan sekretariat DPRD;

d. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi sesuai dengantugas dan fungsi di bidang fasilitasi pengawasan;

e. pelaksanaan urusan di bidang fasilitasi pengawasansesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

f. pelaksanaan pengkajian ulang rumusan rapat dalamrangka pengawasan, merancang bahan rapat-rapatinternal DPRD, menganalisis bahan dalampelaksanaan penegakan kode etik DPRD,menganalisis bahan dukungan pengawasanpenggunaan anggaran, fasilitasi komisi-komisi DPRD,serta menyusun bahan pengawasan pelaksanaankebijakan dan Laporan KeteranganPertangungjawaban (LKPj) Kepala Daerah;

g. pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaantugas dan fungsi di Sub Bagian FasilitasiPengawasan;

h. pemberian saran dan pertimbangan kepadasekretaris berkenaan dengan tugas dan fungsi dibidang fasilitasi pengawasan;

i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunanlaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi dibidang fasilitasi pengawasan; dan

j. pelaksanaan fungsi lain di bidang fasilitasipengawasan yang diserahkan oleh Kepala BagianFasilitasi Penganggaran dan Pengawasan.

Pasal 36

29SALINAN

No. 17, 2018

Sub Bagian Kerjasama dan Aspirasi sebagaimanadimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf c, mempunyaitugas mengumpulkan dan mengolah bahan kebijakan dibidang kerjasama dan aspirasi serta mengendalikanpelaksanaan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 37

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksuddalam Pasal 36, Sub Bagian Kerjasama dan Aspirasimempunyai fungsi:

a. penyusunan rencana kegiatan Sub Bagian Kerjasamadan Aspirasi;

b. pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusankebijakan di bidang kerjasama dan aspirasi;

c. pemberian dukungan terhadap pelaksanaan tugasdan fungsi di lingkungan sekretariat DPRD;

d. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi sesuai dengantugas dan fungsi di bidang kerjasama dan aspirasi;

e. pelaksanaan urusan di bidang kerjasama dan aspirasisesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

f. pelaksanaan fasilitasi reses DPRD, merencanakankegiatan hearing / dialog dengan pejabat pemerintahdan masyarakat, menganalisis data / bahandukungan jaringan aspirasi, menyusun pokok-pokokpikiran DPRD, serta kerjasama sekretariat DPRD danDPRD;

30SALINAN

No. 17, 2018

g. pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaantugas dan fungsi di Sub Bagian Kerjasama danAspirasi;

h. pemberian saran dan pertimbangan kepadasekretaris berkenaan dengan tugas dan fungsi dibidang kerjasama dan aspirasi;

i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunanlaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi dibidang kerjasama dan aspirasi; dan

j. pelaksanaan fungsi lain di bidang kerjasama danaspirasi yang diserahkan oleh Kepala BagianFasilitasi Penganggaran dan Pengawasan.

Bagian KetujuhKelompok Jabatan Fungsional

Pasal 38

(1)Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana di maksuddalam Pasal 5 ayat (1) huruf e, mempunyai tugasmelaksanakan kegiatan berdasarkan keahlian danketerampilan sesuai ketentuan peraturanperundang-undangan.

(2)Jabatan fungsional sebagaimana di maksud pada ayat(1), dalam melaksanakan tugasnya secaraadministrasi bertangungjawab kepada sekretarisDPRD, dan secara operasional berada di bawah danbertanggungjawab kepada Kepala Bagian.

(3)Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana di maksudpada ayat (1), terdiri dari sejumlah Pegawai Negeri

31SALINAN

No. 17, 2018

Sipil dalam jenjang jabatan fungsional sesuai bidangkeahlian dan keterampilan.

(4)Jenis jabatan fungsional dan jumlah pemegang jabatanfungsional ditetapkan sesuai ketentuan peraturanperundang-undangan.

BAB IVKEPEGAWAIAN

Pasal 39

(1)Sekretaris DPRD di angkat dan di berhentikan olehGubernur dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhipersyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2)Sekretaris, Kepala Bagian, Kepala Sub Bagian, danpegawai yang diangkat dalam jabatan fungsionaldiangkat dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhipersyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3)Pengangkatan dalam jabatan di lingkungan SekretariatDPRD memperhatikan syarat dan kompetensijabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4)Dalam rangka pembinaan dan pengembangan karierpegawai, masa jabatan bagi Pegawai Negeri Sipildalam suatu jabatan disesuaikan dengan ketentuanperaturan perundang-undangan.

(5)Formasi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Sekretariat

32SALINAN

No. 17, 2018

DPRD disusun sesuai ketentuan peraturanperundang-undangan.

33SALINAN

No. 17, 2018

BAB VTATA KERJA DAN LAPORAN

Bagian KesatuTata Kerja

Pasal 40

(1)Dalam melaksanakan tugasnya, seluruh pemegangjabatan wajib menerapkan prinsip koordinasi,integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkunganmasing-masing maupun antar satuan kerja yang lainsesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2)Setiap pimpinan unit kerja di lingkungan SekretariatDPRD wajib melaksanakan tugas memimpin,membina, mengawasi, mengendalikan,mengarahkan dan memberikan petunjuk kerjakepada bawahannya.

(3)Sekretaris dan seluruh pejabat di lingkunganSekretariat DPRD wajib melaksanakan fungsipengawasan dalam unit kerja masing-masing danmengambil langkah-langkah yang diperlukan untukpenyelesaian masalah sesuai ketentuan peraturanperundang-undangan.

Bagian KeduaLaporan

Pasal 41

(1)Sekretaris DPRD wajib menyampaikan laporanpelaksanaan tugasnya dan memberikan penjelasan

34SALINAN

No. 17, 2018

kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah perihalkebijakan yang ditetapkan.

(2)Sekretaris DPRD wajib menyampaikan Laporan Kinerjakepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah secaratepat waktu yang disusun sesuaiketentuan peraturanperundang-undangan.

(3)Setiap pimpinan unit kerja di lingkungan SekretariatDPRD wajib mematuhi kebijakan yang ditetapkandan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugasserta memberikan penjelasan teknis atauketerangan kepada atasan masing-masing sesuaidengan tugas dan fungsinya.

(4)Setiap pimpinan unit kerja wajib mengolah laporanyang diterima dari bawahan dan menggunakannyasebagai bahan evaluasi dan laporan dalammemberikan saran pertimbangan kepada Sekretarisguna dijadikan sebagai bahan perumusan kebijakan.

BAB VIPEMBIAYAAN

Pasal 42

(1)Pelaksanaan program berdasarkan tugasdesentralisasi dibebankan pada AnggaranPendapatan dan Belanja Daerah Provinsi.

(2)Pelaksanaan program berdasarkan tugas pembantuandan tugas lainnya bersumber pada AnggaranPendapatan dan Belanja Negara.

35SALINAN

No. 17, 2018

BAB VIIKETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 43

(1)Uraian jabatan untuk setiap jabatan di lingkunganSekretariat DPRD ditetapkan oleh Gubernur sesuaiperaturan perundang-undangan yang berlaku.

(2)Gubernur melalui unit kerja yang bertanggung jawabdi bidang kelembagaan memberikan asistensi danfasilitasi terhadap penataan organisasi SekretariatDPRD sesuai peraturan perundang-undangan.

(3)Sekretaris DPRD wajib memberikan dukungan dankerja sama dalam kegiatan pembinaan danpengendalian organisasi Sekretariat DPRD yangdilaksanakan oleh unit kerja terkait sesuai ketentuanperaturan perundang-undangan.

(4)Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya, agarseluruh pemegang jabatan struktural dan jabatanfungsional berpedoman kepada peraturanperundang-undangan.

BAB VIIIKETENTUAN PERALIHAN

Pasal 44

(1) Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku,Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan padaSekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Barat tetapmelaksanakan tugasnya sampai ditetapkannya

36SALINAN

No. 17, 2018

pejabat yang baru sesuai ketentuan peraturanperundang-undangan.

(2) Peraturan pelaksana dari Peraturan Gubernur Nomor96 Tahun 2016 tentang Kedudukan, SusunanOrganisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata KerjaSekretariat Dewan Perwakilan Rakyat DaerahProvinsi Kalimantan Barat masih tetap berlakusepanjang tidak bertentangan dengan PeraturanGubernur ini sampai dengan ditetapkan peraturanpelaksana yang baru berdasarkan PeraturanGubernur ini.

BAB IXKETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, makaPeraturan Gubernur Nomor 96 Tahun 2016 tentangKedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi sertaTata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat DaerahProvinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah ProvinsiKalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 96) serta segalaketentuan yang mengatur hal yang sama danbertentangan dengan Peraturan Gubernur ini dicabut dandinyatakan tidak berlaku.

37SALINAN

No. 17, 2018

Pasal 46

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggaldiundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkanPengundangan Peraturan Gubernur ini denganpenempatannya dalam Berita Daerah Provinsi KalimantanBarat.

Ditetapkan di PontianakPada tanggal 26 Februari 2018

Pj. GUBERNUR KALIMANTANBARAT,

T.T.D

DODI RIYADMADJI

Diundangkan di PontianakPada tanggal 26 Februari 2018

SEKRETARIS DAERAHPROVINSI KALIMANTAN BARAT

T.T.D

M. ZEET HAMDY ASSOVIE

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARATTAHUN 2018 NOMOR 17

38SALINAN