Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Rencana ...

Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Rencana Pembangunan Industri Provinsi NTB

i


ii

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan

karuniaNya, Dinas Perindustrian Provinsi Nusa Tenggara Barat telah dapat

menyelesaikan penyusunan Naskah Akademik sebagai kewajiban dalam penyusunan

Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi (RPIP)

Nusa Tenggara Barat.

Naskah Akademik ini disusun sesuai dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun

2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dimana sistematikanya

mengacu kepada Lampiran I Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012, teknik Penyusunan

Naskah Akademik Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi

dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Selanjutnya sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun

2014 tentang Perindustrian khususnya pada Pasal 10 dan Pasal 11 setiap Gubernur dan

Bupati/Walikota menyusun Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Rencana

Pembangunan Industri Kabupaten/Kota, dimana peran pemerintah dalam mendorong

kemajuan sektor industri di masa mendatang dilakukan secara terencana serta disusun

secara sistematis dalam suatu dokumen perencanaan. Untuk selanjutnya dapat

diteruskan sebagai bahan penyusunan peraturan daerah tentang Rencana Pembangunan

Industri Provinsi Nusa Tenggara Barat melalui Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi


Akhir kata kami sampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan kepada semua

pihak yang telah membantu dan berpartisipasi dalam penyelesaian Naskah Akademik

ini.

Mataram, Juni 2021

KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN

PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NURYANTI, SE, ME

Pembina Tk. I (IV/b) NIP. 19760104 199902 2 002


iii

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI ........................................................................................................................ I

DAFTAR ISI ....................................................................................................................... V

BAB I PENDAHULUAN .................................................................................................. 1

A. LATAR BELAKANG ........................................................................................ 1

B. IDENTIFIKASI MASALAH.............................................................................. 2

C. TUJUAN DAN KEGUNAAN KEGIATAN PENYUSUNAN NASKAH

AKADEMIK....................................................................................................... 4

D. METODE ............................................................................................................ 4

BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS ............................................... 6

A. KAJIAN TEORITIS ........................................................................................... 6

1. Pengertian Industri ...................................................................................... 6

2. Tujuan Pembangunan Industri .................................................................... 7

3. Pengelompokan Jenis Industri..................................................................... 8

4. Klaster Industri .......................................................................................... 10

B. ASAS/PRINSIP YANG TERKAIT DENGAN PENYUSUNAN RAPERDA

RENCANA PENGEMBANGAN INDUSTRI PROPINSI NTB ...................... 12

C. PRAKTIK PENYELENGGARAAN, KONDISI YANG ADA, SERTA

PERMASALAHAN YANG DIHADAPI MASYARAKAT ............................ 15

1. KONDISI YANG ADA ............................................................................... 15

2. PERMASALAHAN YANG DIHADAPI ...................................................... 16

D. IMPLIKASI PENERAPAN SISTEM BARU YANG AKAN DIATUR

DALAM PERDA RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI PROVINSI

NUSA TENGGARA BARAT TERHADAP ASPEK KEHIDUPAN

MASYARAKAT DAN DAMPAKNYA TERHADAP ASPEK BEBAN

KEUANGAN NEGARA. ................................................................................. 17

BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

TERKAIT ............................................................................................................... 19

A. DUKUNGAN UNDANG-UNDANG ................... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.

B. DUKUNGAN DALAM BENTUK KEPUTUSAN/PERATURAN .......ERROR! BOOKMARK

NOT DEFINED.

C. RENCANA INDUK PEMBANGUNAN INDUSTRI NASIONAL ......ERROR! BOOKMARK

NOT DEFINED.

D. KEBIJAKAN DAERAH ......................................................................................... 23

E. KEBIJAKAN KABUPATEN ............................. ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.

BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS,DAN YURIDIS .......................... 27

A. LANDASAN FILOSOFIS ................................................................................ 27

B. LANDASAN SOSIOLOGIS ............................................................................ 29

C. LANDASAN YURIDIS. .................................................................................. 30


iv

BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI

MUATAN PERATURAN DAERAH ................................................................... 31

BAB VI PENUTUP ........................................................................................................... 35

A. SIMPULAN ...................................................................................................... 35

B. SARAN ............................................................................................................. 35

DAFTAR PUSTAKA ........................................................................................................ 35

LAMPIRAN ....................................................... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.


v

DAFTAR TABEL

Tabel 5. 1 Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Pembangunan Industri

Provinsi Nusa Tenggara Barat .......................... Error! Bookmark not defined.


Bab 1 - 1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian,

semakin memperkuat peran industri dalam perekonomian Nasional. Berdasarkan

ketentuan Pasal 10 dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang

Perindustrian, setiap gubernur dan bupati/walikota menyusun Rencana Pembangunan

Industri Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota. Peran

pemerintah dalam mendorong kemajuan sektor industri ke depan dilakukan secara

terencana serta disusun secara sistematis dalam suatu dokumen perencanaan. Dokumen

perencanaan tersebut harus menjadi pedoman dalam menentukan arah kebijakan

industry dan pengembangan wilayah.

Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat mengamanatkan

bahwa arahan pengembangan industri di Nusa Tenggara Barat adalah di bentuknya

kawasan agroindustri dan pengembangan industri kecil dan menengah di kawasan yang

cukup tersebar di seluruh wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Serta Provinsi Nusa

Tenggara Barat telah memiliki Peta Panduan Pengembangan Industri Unggulan Provinsi

yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor

100/M-IND/PER/8/2010 tentang Peta Panduan (Road Map) Pengembangan Industri

Unggulan Provinsi Nusa Tenggara Barat, sehingga Peta Panduan Pengembangan

Industri Unggulan Provinsi tersebut diintegrasikan ke dalam Rencana Pembangunan

Industri Provinsi.

Provinsi Nusa Tenggara Barat mempunyai 10 (sepuluh) Kabupaten/Kota yang

cukup potensial dalam pengembangan industri karena memiliki sumber daya alam

seperti hasil laut, peternakan dan pertambangan yang sangat melimpah serta lahan untuk

pengembangan industri yang cukup tersedia untuk pembangunan kawasan industri dan

sentra IKM. Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat memiliki potensi industri yang

cukup besar. Hal ini dapat dilihat dari perkembangan kegiatan industri dan perdagangan

dari tahun ke tahun yang semakin meningkat dan minat investor yang tinggi.

Memperhatikan pentingnya adanya perencanaan pembangunan industri di

Provinsi Nusa Tenggara Barat, maka dilakukan penyusunan Rencana Pembangunan

Industri Provinsi Nusa Tenggara Barat ini. Di samping secara fakta diperlukan adanya

perencanaan pembangunan industri yang komprehensif dan fokus, penyusunan


Bab 1 - 2

perencanaan pembangunan industri ini juga merupakan amanat Undang-Undang Nomor

3 Tahun 2014 tentang Perindustrian.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014, tujuan

pembangunan industri secara nasional yaitu dalam rangka mewujudkan industri yang

mandiri, berdaya saing dan maju untuk kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.

Perwujudannya dilakukan melalui pembangunan sumberdaya industri, pembangunan

sarana dan prasarana industri, pemberdayaan industri, dan tindakan pengamanan dan

penyelamatan industri.

Rencana Pembangunan lndustri Provinsi disusun paling sedikit dengan

memperhatikan :

1. Visi dan Misi

2. Potensi sumber daya industri daerah

3. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Rencana Tata Ruang Wilayah

Kabupaten/Kota, dan Kawasan Strategis Provinsi

4. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten/Kota

6. Keserasian dan keseimbangan dengan kegiatan sosial ekonomi serta daya dukung

lingkungan.

Rencana Pembangunan Industri Provinsi merupakan prioritas dari kepala daerah

di bidang pembangunan industri yang akan dilaksanakan oleh Satuan Kerja Pemerintah

Daerah (SKPD) terkait, melalui program dan kegiatan yang dituangkan dalam Rencana

Strategis SKPD.

B. Identifikasi Masalah

Permasalahan pengembangan industri baik secara nasional yang merupakan

permasalahan umum maupun permasalahan yag bersifat khusus yaitu yang dihadapi oleh

Propinsi NTB pada saat ini. Menurut Kementerian Perindustrian, secara umum terdapat

permasalahan yang menghambat pembangunan industri di Indonesia. :

1. Industri nasional selama ini lebih menekankan pada industri berskala luas dan

industri teknologi tinggi. Adanya strategi ini mengakibatkan berkembangnya

industri yang berbasis impor. Industri-industri tersebut sering terpukul oleh

depresiasi mata uang rupiah yang tajam,

2. Penyebaran industri belum merata karena masih terkonsentrasi di Pulau Jawa.

Industri yang hanya terkonsentrasi pada satu kawasan ini tentulah tidak sejalan


Bab 1 - 3

dengan kondisi geografis Indonesia yang menyebut dirinya sebagai negara

kepulauan.

3. Lemahnya kegiatan ekspor Indonesia yang tergantung pada kandungan impor

bahan baku yang tinggi, juga masih tingginya tingkat suku bunga pinjaman bank di

Indonesia, apalgi belum sepenuhnya Indonesia diterima di pasar internasional

4. Komposisi komoditi ekspor Indonesia pada umumnya bukan merupakan komoditi

yang berdaya saing, melainkan karena berkaitan dengan tersedianya sumber daya

alam seperti hasil perikanan, kopi, karet, dan kayu. tersedianya tenaga kerja yang

murah – seperti pada industri tekstil, alas kaki, dan barang elektronik

5. Komoditi primer yang merupakan andalan ekspor Indonesia pada umumnya dalam

bentuk bahan mentah sehingga nilai tambah yang diperoleh sangat kecil. Misalnya

Indonesia mengekspor kayu dalam bentuk gelondongan, yang kemudian diimpor

lagi dalam bentuk mebel karena terbatasnya penguasaan desain dan teknologi.

6. Masih relatif rendahnya kualitas sumber daya manusia. Hal ini sangat dipengaruhi

oleh sistem pendidikan formal dan pola pelaksanaan pelatihan yang cebderung

masih bersifat umum dan kurang berorientasi pada perkembangan kebutuhan dunia

usaha. Selain itu, rendahnya kualitas sumber daya manusia akibat dari pola

penyerapan tenaga kerja di masa lalu yang masih mementingkan pada jumlah

tenaga manusia yang terserap. ketimbang kualitas tenaga manusianya.

Dalam konteks daerah, diketahui bahwa Secara keseluruhan, laju pertumbuhan

industri pengolahan tahun 2016 adalah sebesar 5,32 persen, sedangkan lapangan usaha

yang mencatatkan laju pertumbuhan terbesar adalah industri makanan dan minuman

yaitu sebesar 9,98 persen, kemudian diikuti oleh industri kayu, barang dari kayu dan

gabus dan barang anyaman dari bambu, rotan, dan sejenisnya, dan industri furnitur yaitu

sebesar 6,90 persen dan 6,15 persen. Peningkatan laju pertumbuhan kategori industri

pengolahan tahun 2012-2016 mengalami fluktuasi di mana pada tahun 2014 sampai

2015 berada di atas pertumbuhan ekonomi sedangkan pada tahun 2016 ada di bawah

pertumbuhan ekonomi. Tingginya peran lapangan usaha pertanian dikaitkan dengan

lapangan usaha industri, mengindikasikan bahwa aktivitas industri khususnya yang

mengolah hasil-hasil pertanian kurang optimal. Oleh karena itu, untuk meningkatkan

peranan lapangan usaha industri dapat dilakukan dengan mengoptimalkan aktivitas

pengolahan hasil-hasil pertanian.


Bab 1 - 4

C. Tujuan Dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik

Penyusunan Naskah Akademik ini bertujuan:

1. Untuk dijadikan acuan dan pedoman untuk merumuskan pokok-pokok pikiran yang

ideal menjadi bahan dan dasar bagi penyusunan Rancangan Peraturan Daerah

tentang Rencana Pengembangan Industri di NTB.

2. Untuk menyamakan persepsi antara Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah dalam pembangunan industri di Nusa Tenggara Barat dengan

menetapkan Rencana Induk Pembangunan Industri yang dapat dijadikan pedoman

dalam pembangunan industry di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

D. Metode Penyusunan Naskah Akademik.

Untuk menyusun Raperda tentang Rencana Pengembangan Industri di NTB

dengan metode yuridis empiris yaitu yang diawali dengan melakukan kajian dan

penelitian peraturan perundang-undangan baik secara hirarkhi maupun pararel.

Kemudian melakukan observasi ke lapangan dengan menggali informasi dari nara

sumber melalui diskusi terarah, wawancara ke institusi yang terkait, pengambilanan

data-data lapangan dan bahan hukum yang terkini, juga menemui nara sumber yang

kompeten di bidangnya untuk dimintai informasinya berkaitan dengan tugas dan

kewajibannya dalam institusi untuk dicocokkan dengan peraturan perundang-undangan

yang sedang berlaku. Adapun rincian kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Metode yuridis normatif dilakukan melalui studi pustaka yang menelaah (terutama)

data sekunder, baik yang berupa perundang-undangan maupun hasil-hasil penelitian,

hasil pengkajian dan referensi lainnya.

Pendekatan yuridis normatif digunakan untuk mengetahui landasan atau dasar hukum

pengembangan industri sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan praktek

pelaksanaannya yang dilihat dari peraturan kebijakan, keputusan dan tindakan pejabat

atau organ pemerintah maupun pemerintah daerah lainnya yang terkait dengan

masalah penelitian. Pendekatan teoritis dilakukan untuk mengetahui: konsep ilmiah,

landasan filosofis dan landasan politis pengembangn industri.

Pembahasan dalam penelitian yuridis normatif dilakukan secara deskriptif analitis.

Data penelitian didapatkan dari dokumen-dokumen sehingga juga merupakan

penelitian dokumen. Dokumen yang dipilih adalah dokumen-dokumen yang terkait

dan dapat menjawab permasalahan penelitian. Dokumen-dokumen tersebut meliputi

dokumen-dokumen hukum dan literatur terkait, media massa dan lain-lain.


Bab 1 - 5

Fokus penelitian yuridis normatif ini adalah:

a. Mengkaji landasan atau dasar hukum pengembangn industri sesuai dengan

ketentuan hukum yang berlaku dan praktek pelaksanaannya yang dilihat dari

peraturan kebijakan, keputusan dan tindakan pejabat atau organ pemerintah

maupun pemerintah daerah.

b. Mengkaji konsep ilmiah pengembangn industri

c. Mengkaji landasan filosofis pengembangn industri.

d. Mengkaji landasan politis pengembangan industri.

Dokumen yang akan diteliti sebagai sumber data dalam penelitian hukum disebut

dengan bahan-bahan hukum. Bahan-bahan hukum dalam penelitian ini meliputi :

a. Bahan Hukum Primer yang berupa peraturan perundang-undangan.

b. Bahan Hukum Sekunder yang berupa pendapat ahli, literatur, hasil penelitian

terdahulu, dan lain-lain.

c. Bahan Hukum Tertier yang berupa kamus dan ensiklopedi.

Proses analisis dilakukan dengan pengelompokan data yang terkumpul dan

mempelajarinya untuk menemukan prinsip-prinsip yang akan menjadi pedoman

pembahasan. Prinsip-prinsip tersebut diperoleh dengan penafsiran terhadap bahan-

bahan hukum serta konteks ruang dan waktu dokumen tersebut dibuat.

Data-data dikumpulkan berdasarkan permasalahan tinjauan yuridis yaitu dasar

pengaturan suatu masalah yang diatur. Selanjutnya dilakukan analisis yang

menghubungkan antara tinjauan yuridis dengan tinjauan teoritis. Dengan demikian

akan menghasilkan gambaran atas suatu masalah yang diatur.

2. Sedangkan pendekatan Yuridis Empiris dapat dilakukan dengan menelaah data primer

yang diperoleh/dikumpulkan langsung dari masyarakat. Penelitian empiris dilakukan

untuk menganalisis pengalaman empirik dari para stakeholders yang terkait dengan

suatu masalah yang diatur. Data empiris yang digunakan dalam penulisan Naskah

Akademik ini adalah :

a. Kebutuhan hukum masyarakat dalam pengaturanpengembangn industri.

b. Kondisi sosial masyarakat.

c. Nilai-nilai yang berkembang dimasyarakat

Umumnya metode penelitian pada Naskah Akademik menggunakan pendekatan

yuridis normatif yang utamanya menggunakan data sekunder, yang dianalisis secara

kualitatif. Namun demikian, data primer juga sangat diperlukan sebagai penunjang dan

untuk mengkonfirmasi data sekunder.


Bab 2 - 6

BAB II

KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. Kajian Teoritis

1. Pengertian Industri

Industri merupakan sektor ekonomi yang di dalamnya terdapat kegiatan

produktif yang mengolah barang jadi atau barang setengah jadi (Dumairy, 1996).

Menurut Kartasapoetra (2000), pengertian industri adalah kegiatan ekonomi yang

mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi dan atau barang jadi menjadi

barang dengan nilai yang lebih tinggi lagi penggunaannya, termasuk kegiatan rancang

bangun industri dan perekayasaan industri. Secara global, peran sektor industri dalam

mendorong kebangkitan ekonomi masyarakat cukup kuat. Hal ini disebabkan karena

keterkaitan sekotr industri terhadap sektor-sektor ekonomi lainnya.

Usaha industri atau perusahaan merupakan suatu kesatuan unit yang melakukan

kegiatan ekonomi bertujuan menghasilkan barang dan jasa, terletak pada suatu bangunan

atau lokasi tertentu, dan mempunyai catatan produksi dan struktur biaya serta ada

seorang atau lebih yang bertanggung jawab atau usaha tersebut. Industri merupakan

salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk. Dari sudut pandang

geografi, industri sebagai suatu sistem yang terdiri dari perpaduan sub sistem fisis dan

sub sistem manusia (Sumaatmaja, 1981).

Menurut Partadirja (1985), dalam mendukung suatu indsutri dipengaruhi oleh

faktor-faktor produksi antara lain:

a. Faktor produksi modal.

Faktor produksi modal terdiri dari modal buatan manusia dan lahan. Modal buatan

manusia termasuk diantaranya adalah bangunan-bangunan, mesin-mesin, jalan

raya, kereta api, bahan mentah, persediaan barang jadi dan setengah jadi. Modal

lahan terdiri dari tanah, air, udara, serta mineral di dalamnya.

b. Faktor produksi tenaga kerja.

Faktor produksi tenaga kerja terdiri dari tenaga kerja atau buruh dan

kewirausahaan. Faktor tenaga kerja berupa jumlah pekerja termasuk tingkat

pendidikan dan tingkat keahliannya. Kewirausahaan sebagai kecakapan seseorang

untuk mengatur faktor-faktor produksi lain beserta resiko yang dipikulnya berupa

keuntungan dan kerugian.


Bab 2 - 7

2. Tujuan Pembangunan Industri

Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian disebutkan

bahwa pembangunan industri berlandaskan demokrasi ekonomi, kepercayaan pada

kemampuan dan kekuatan diri sendiri, manfaat, dan kelestarian lingkungan hidup.

Dalam pandangan umum, bahwa pembangunan industri di Indonesia bertujuan

untuk :

a. Meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara adil dan merata

dengan memanfaatkan dana, sumber daya alam, dan/atau hasil budidaya serta

dengan memperhatikan keseimbangan dan kelestarian lingkungan hidup.

b. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara bertahap, mengubah struktur

perekonomian ke arah yang lebih baik, maju, sehat, dan lebih seimbang sebagai

upaya untuk mewujudkan dasar yang lebih kuat dan lebih luas bagi pertumbuhan

ekonomi pada umumnya, serta memberikan nilai tambah bagi pertumbuhan

industri pada khususnya.

c. Meningkatkan kemampuan dan penguasaan serta mendorong terciptanya

teknologi yang tepat guna dan menumbuhkan kepercayaan terhadap

kemampuan dunia usaha nasional.

d. Meningkatkan keikutsertaan masyarakat dan kemampuan golongan ekonomi

lemah, termasuk pengrajin agar berperan secara aktif dalam pembangunan

industri.

e. Memperluas dan memeratakan kesempatan kerja dan kesempatan berusaha,

serta meningkatkan peranan koperasi industri.

f. Meningkatkan penerimaan devisa melalui peningkatan ekspor hasil produksi

nasional yang bermutu, disamping penghematan devisa melalui pengutamaan

pemakaian hasil produksi dalam negeri, guna mengurangi ketergantungan

kepada luar negeri.

g. Mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan industri yang menunjang

pembangunan daerah dalam rangka pewujudan Wawasan Nusantara.

h. Menunjang dan memperkuat stabilitas nasional yang dinamis dalam rangka

memperkokoh ketahanan nasional.

Sementara tujuan pembangunan kawasan industri secara tegas dapat di simak di

dalam Kepres No. 41 Tahun 1996 Tentang Kawasan Industri, pada pasal 2 yang

menyatakan bahwa “pembangunan kawasan industri bertujuan untuk” :


Bab 2 - 8

a. Mempercepat pertumbuhan industri di daerah;

b. Memberikan kemudahan bagi kegiatan industri;

c. Mendorong kegiatan industri untuk berlokasi di kawasan industri; dan

d. Meningkatkan upaya pembangunan industri yang berwawasan lingkungan.

Menurut Tim Koordinasi Kawasan Industri Kementerian Perindustrian RI,

tujuan utama pembangunan dan pengusahaan kawasan industri (industrial estate) adalah

untuk memberikan kemudahan bagi para investor sektor industri untuk memperoleh

lahan industri dalam melakukan pembangunan industri. Pembangunan kawasan industri

dimaksudkan sebagai sarana upaya pemerintah untuk menciptakan iklim investasi yang

lebih baik melalui penyediaan lokasi industri yang telah siap pakai yang didukung oleh

fasilitas dan prasarana yang lengkap dan berorientasi pada kemudahan untuk mengatasi

masalah pengelolaan dampak lingkungan yang ditimbulkan oleh limbah industri.

Menurut Sadono Sukirno Penciptaan kawasan perwilayahan industri ditujukan

untuk pembangunan industri di daerah guna mempertinggi daya tarik dari daerah

tersebut, dengan harapan akan di peroleh manfaat sebagai berikut : menghemat

pengeluaran pemerintah untuk menciptakan prasarana, untuk menciptakan efisiensi yang

lebih tinggi dalam kegiatan industri-industri, dan untuk menciptakan perkembangan

daerah yang lebih cepat dan memaksimumkan peranan pembangunan daerah dalam

keseluruhan pembangunan ekonomi. Lebih lanjut dikatakan bahwa faktor yang lebih

penting lagi yang mendorong usaha menciptakan kawasan perindustrian adalah besarnya

keuntungan potensial yang akan diperoleh berbagai industri apabila fasilitas yang

demikian disediakan kepada mereka. Oleh sebab itu pengembangan kawasan

perindustrian terutama dimaksudkan untuk memberikan lebih banyak perangsang

kepada para penanam modal. Langkah tersebut akan mengurangi masalah mereka untuk

menciptakan atau mendapatkan tempat bangunan, dan dapat mengurangi biaya yang

diperlukan utuk mendirikan industrinya karena bangunan perusahaan dapat disewa atau

di beli dengan biaya yang tidak terlalu mahal.

Kawasan perindustrian dapat menimbulkan pula berbagai jenis external

aconomies kepada industri-industri tersebut. Dengan demikian adanya pertumbuhan

industri dalam kawasan industri dapat mempertinggi efisiensi kegiatan industri tersebut.

3. Pengelompokan Jenis Industri.

Departemen Perindustrian Indonesia mengelompokan industri nasional

Indonesia menjadi 3 kelompok besar yaitu :


Bab 2 - 9

a. Industri Dasar

Industri dasar merupakan industri yang bersifat padat modal dengan tekonologi yang

digunakan merupakan teknologi maju, teruji dan tidak padat karya namun

mendorong terciptanya lapangan kerja skala besar. Industri dasar meliputi kelompok

industri mesin dan logam dasar (IMLD) dan kelompok industri kimia dasar (IKD).

Industri mesin dan logam dasar terdiri dari industri yang menghasilkan kendaraan

bermotor, mesin dan bahan baku yang berbentuk logam dasar seperti, industri mesin

pertanian, elektronika, kereta api, kendaraan bermotor, besi, baja dan aluminium..

berbeda dengan industri kimia dasar, merupakan industri yang menggunakan bahan

baku kimia dalam proses produksinya seperti industri karet alam, industri pestisida,

industri pupuk dan industri silikat.

b. Aneka Industri

Aneka industri merupakan industri yang menggunakan teknologi menengah dan

teknologi maju, dengan tujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan atau

pemerataan, serta memperluas kesempatan kerja. Yang termasuk dalam industri ini

adalah industri yang mengolah sumber daya hutan, serta sumber daya pertanian

secara luas.

c. Industri Kecil

Industri kecil terdiri dari industri pangan (makanan, minuman dan tembakau),

industri sandang dan kulit, industrikimia dan bangunan, industri kerajinan umum dan

industri logam.

Kegiatan usaha industri menurut Peraturan Menteri Perindustrian Republik

Indonesia, Nomor 64/M-IND/PER/7/2016, terdapat tiga jenis kegiatan usaha industri

yang ditetapkan berdasarkan jumlah Tenaga Kerja dan/atau Nilai Investasi, yaitu

a. Industri kecil merupakan industri yang mempekerjakan paling banyak 19 (sembilan

belas) orang tenaga kerja dan memiliki nilai investasi kurang dari

Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan

tempat usaha.

b. Industri menengah merupakan industri yang mempekerjakan paling banyak 19

(sembilan belas) orang tenaga kerja dan memiliki nilai investasi paling sedikit

Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) atau mempekerjakan paling sedikit 20

(dua puluh) orang tenaga kerja dan memiliki nilai investasi paling banyak

Rp.15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah).


Bab 2 - 10

c. Industri besar merupakan industri yang mempekerjakan paling sedikit 20 (dua

puluh) orang tenaga kerja dan memiliki nilai investasi lebih dari

Rp15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah).

Jenis industri dalam pembinaan Direktorat Jenderal dan Badan di Lingkungan

Kementerian Perindustrian berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Republik

Indonesia No 30/M-IND/PER/7/2017 meliputi:

a. Industri agro,

b. Industri kimia, tekstil dan aneka

c. Industri logam, mesin, alat transportasi dan elektronika

d. Industri kecil dan menengah

4. Klaster Industri.

Hubungan erat yang mengikat perusahaan-perusahaan dan industri tertentu

secara bersama dalam beragam aspek perilaku umum, seperti misalnya lokasi geografis,

sumber-sumber inovasi, pemasok dan faktor produksi bersama, dan lainnya membentuk

suatu klaster industri (Bergman & Feser, 1999). Sedangkan menurut Disperindang,

klaster industri merupakan kelompok industri dengan focal/core industry yang saling

berhubungan secara intensif dan membenntuk partnership baik dengan supporting

industry maupun related industry. Menurut Schmitz dan Nadvi (1999, dalam Hartanto,

2004), klaster industri merupakan pengelompokan di sebuah wilayah tertentu dari

berbagai perusahaan dalam sektor yang sama.

Terbentuknya suatu klaster industri tidak terlepas dari konsep teoritis utama yang

mendukungnya. Berdasarkan Bergman & Feser (1999) setidaknya terdapat lima konsep

teoritis utama mendukung klaster industri yaitu external economies, lingkungan inovasi,

cooperativ competition, interfirm rivalry dan path dependece.

a. External economies

Terdapat dua pendekatan konseptual yang untuk memahami manfaat

terkonsentrasinya industri dalam ruang geografis. Teori lokasi industri Weber yang

mengidentifikasi ekonomi aglomerasi, yaitu penghematan biaya yang didapat oleh

industri akibat dari meningkatnya konsentrasi secara spasial. Sementara itu pada

teori Marshall menyebutkan bahwa eksternalitas ekonomi sebagai penghematan

biaya bagi perusahaan karena ukuran atau pertumbuhan output secara umum.

b. Lingkungan Inovasi


Bab 2 - 11

Lingkungan merupakan tatanan yang mampu menjadi perantara untuk suatu proses

sinergis. Pendekatan inovasi lingkungan mengasumsikan suatu endowment

kelembagaan daerah yang baik. Karakteristik lingkungan akan mendukung terjadi

interaksi antar pihak untuk pertukaran pengetahuan dan informasi.

c. Cooperativ Competition

Industri yang bersaing satu dengan lainnya akan berusaha mencari cara untuk dapat

bekerjasama dalam pengembangan produk ataupun mencari perhatian pasar. Pola

kerjasama dapat didasarkan atas kepercayaan, ikatan keluarga, dan tradisi.

d. Interfirm Rivarly

Persaingan akan sangat mempengaruhi pembelajaran, inovasi, dan kewirausahaan

yang akan membentuk pola perkembangan ekonomi daerah.

e. Path Dependence

Path dependence mengacu pada keadaan umum dimana pilihan tekonologi,

walaupun nampaknya tidak efisien, inferior, ataupun yang suboptimal, akan

mendominasi alternatif/pilihan lainnya dan akan “memperkuat” terus, walaupun

bukan berarti dengan upaya intervensi yang cukup signifikan hal tersebut tidak dapat

diubah.

Menurut Tambunan (1999), terdapat beberapa karakteristik dari sentra industri

yaitu:

a. Sejumlah pengusaha pada skala yang sama yang pada umumnya membuat jenis-

jenis produk yang sama atau sejenis dan berlokasi saling berdekatan di suatu

wilayah. Terdapat fasilitas terutama dari pemerintah yang dapat digunakan bersama

oleh semua pengusaha di lokasi tersebut.

b. Sentra mencerminkan keahlian yang seragam dari penduduk di wilayah tersebut

yang sudah dimiliki sejak lama, turun temurun.

c. Adanya kerjasama antara sesama pengusaha, misalnya dalam pengadaan bahan

baku atau pemasaran.

d. Di dalam sentra terdapat pensuplai bahan baku, alat-alat produksi dan mesin, dan

komponen-komponen subkontraktor.

Kawasan industri di Indonesia pertama kali dikembangkan oleh pemerintah

melalui BUMN pada tahun 1970-an sebagai reaksi terhadap kebutuhan lahan industri.

Semakin meningkatnya arus investasi di Indonesia, baru tahun 1989 pihak swasta

diperbolehkan mengembangkan kawasan industri (Timocitin, 2000). Kawasan industri


Bab 2 - 12

merupakan suatu tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan prasaran

dan sarana yang disediakan dan dikelola oleh perusahaan kawsan industri (Christanto,

2011, hal. 10).

B. Kajian Praktik Empiris.

C. Asas/Prinsip Yang Terkait Dengan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah.

Dalam rangka menyelenggarakan tugas-tugas umum pemerintahan dan

memperlancar pembangunan, diperlukan suatu kebijakan berupa ketentuan-ketentuan yang

harus dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk bagi setiap usaha dan kegiatan aparatur

pemerintah, di samping melakukan koordinasi, dan integrasi, juga melakukan sinkronisasi.

Maksudnya supaya pelaksanaan tugas-tugas pemerintah dapat berjalan dengan lancar dan

berhasil dengan baik, adanya kesatuan tindakan dan tindakan itu harus serasi, seirama, dan

selaras antara satu dengan lainnya.

Lingkup kebijakan pemerintah dapat dibedakan menjadi kebijakan nasional dan

kebijakan daerah. Kebijakan nasional adalah kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah

pusat yang bersifat fundamental dan strategis dalam mencapai tujuan nasional. Kebijakan

daerah adalah kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah sebagai pelaksanaan

otonomi daerah.

Ruang lingkup kebijakan pemerintah dapat ditinjau dari beberapa aspek, yaitu:

1. aspek substansi (sektor/bidang), yaitu: aspek sosial ekonomi, budaya, administrasi,

lingkungan hidup dan lain sebagainya;

2. aspek strata, yaitu: kebijakan strategis, kebijakan eksekutif/ manajerial, dan kebijakan

teknis operasional;

3. aspek status hukum, yaitu: Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden,

Instruksi Presiden, Keputusan Menteri dan lain sebagainya1.

Implementasi atau pelaksanaan kebijakan pemerintah bukanlah sekedar berkaitan

dengan mekanisme penjabaran keputusan-keputusan politik ke dalam prosedur-prosedur

rutin lewat saluran-saluran birokrasi, melainkan lebih dari itu, ia juga menyangkut masalah

konflik, keputusan, dan siapa yang memperoleh apa dari suatu kebijakan2. Oleh karena itu

1Soetaryono dalam Istislam, 2000, Kebijakan dan Hukum Lingkungan Sebagai

Instrumen Pembangunan Berwawasan Lingkungan dan Berkelanjutan, Arena Hukum,

Nomor 10 Tahun Keempat, Maret 2000, Jakarta, hal. 75. 2M. Grindie dalam Wahab Solichin Abdul, 1991, Analisis Kebijakan, PT. Bumi

Aksara, Jakarta, hal. 57.


Bab 2 - 13

tidaklah keliru apabila dikatakan bahwa pelaksanaan kebijakan merupakan aspek yang

penting dari keseluruhan proses kebijakan.

Pembentukan Raperda Rencana Pembangunan Industri Provinsi Nusa Tenggara

Barat yang baik harus berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang undangan

sesuai ketentuan Pasal 5 UU Nomor 12 Tahun 2011Tentang Pembentukan Peraturan

Perundang–Undangan, yaitu sebagai berikut:

1. kejelasan tujuan, yaitu bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus

mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.

2. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat, yaitu setiap jenis peraturan

perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga/pejabat pembentuk peraturan

perundang-undangan yang berwenang dan dapat dibatalkan atau batal demi hukum bila

dibuat oleh lembaga/pejabat yang tidak berwenang.

3. kesesuaian antara jenis, hierarki dan materi muatan, yaitu dalam pembentukan

peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang

tepat dengan jenis peraturan perundang-undangan. Materi muatan Peraturan Daerah

Provinsi berisi materi muatan dalamrangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas

pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut

Peraturan Perundangundangan yang lebih tinggi.

4. dapat dilaksanakan, yaitu bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan

harus memperhatikan efektifitas peraturan perundang-undangan tersebut di dalam

masyarakat, baik secara filosofis, yuridis maupun sosiologis.

5. kedayagunaan dan kehasilgunaan, yaitu setiap peraturan perundang-undangan dibuat

karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan

bermasayarakat, berbangsa dan bernegara.

6. kejelasan rumusan, yaitu setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi

persyaratan teknis penyusunan, sistematika dan pilihan kata atau terminologi, serta

bahasa hukumnya jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai

macam interpretasi dalam pelaksanaannya.

7. keterbukaan, yaitu dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan mulai

dari perencanaan, persiapan, penyusunan dan pembahasan bersifat transparan dan

terbuka. Dengan demikian seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan seluas-

luasnya untuk memberikan masukan dalam proses pembuatan peraturan perundang-

undangan.


Bab 2 - 14

Di samping itu materi muatan pada Rancangan Peraturan Daerah mencerminkan

asas-asas sebagai berikut:

1. asas pengayoman, bahwa setiap materi muatan Raperda harus berfungsi memberikan

perlindungan dalam rangka menciptakan ketentraman masyarakat.

2. asas kemanusiaan, bahwa setiap materi muatan Raperda harus mencerminkan

perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi

3. asas kebangsaan, bahwa setiap muatan Raperda harus mencerminkan sifat dan watak

bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip negara kesatuan Republik

Indonesia.

4. asas kekeluargaan, bahwa setiap materi muatan Raperda harus mencerminkan

musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.

5. asas kenusantaraan, bahwa setiap materi muatan Raperda senantiasa memperhatikan

kepentingan seluruh wilayah Indonesiadan materi muatan Perda merupakan bagian dari

sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila.

6. asas bhinneka tunggal ika, bahwa setiap materi muatan Raperda harus memperhatikan

keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi daerah dan budaya khususnya

yang menyangkut masalah-masalah sensitif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa

dan bernegara.

7. asas keadilan, bahwa setiap materi muatan Raperda harus mencerminkan keadilan secara

proporsional bagi setiap warga negara tanpa kecuali.

8. asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, bahwa setiap materi

muatan Raperda tidak boleh berisi hal-hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar

belakang, antara lain agama, suku, ras, golongan, gender atau status sosial.

9. asas ketertiban dan kepastian hukum, bahwa setiap materi muatan Raperda harus

dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian

hukum.

10. asas keseimbangan, keserasian dan keselarasan, bahwa setiap materi muatan

Raperda harus mencerminkan keseimbangan, keserasian dan keselarasan antara

kepentingan individu dan masyarakat dengan kepentingan bangsa dan negara.

Selain asas-asas tersebut di atas yang sesuai dengan Undang-undang Nomor 12

Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang–Undangan, maka yang sesuai

dengan substansi Rancangan Peraturan Daerah Rencana Pembangunan Industri Provinsi

Nusa Tenggara Barat, yaitu:


Bab 2 - 15

1. "asas kemanfaatan" adalah pengelolaan, pemanfaatan, penanganan dan pengaturan

industri harus memberikan manfaat secara luas bagi kepentingan masyarakat, bangsa, dan

negara.

2. “asas keamanan dan keselamatan” adalah pemanfaatan dan/atau penggunaan industri

harus memberikan rasa aman dan selamat kepada pengguna kendaraan dan/atau pemakai

jalan.

3. “asas keserasian dan keseimbangan” adalah pemanfaatan industri harus memperhatikan

berbagai aspek seperti kepentingan ekonomi, sosial, budaya, dan perlindungan serta

pelestarian ekosistem.

4. "asas keselarasan" adalah bahwa pemanfaatan dan/atau penggunaan industri harus

seimbang dan sejalan dengan kepentingan masyarakat dan negara.

5. "asas keberlanjutan" adalah kegiatan pembangunan dapat berlangsung secara terus-

menerus, berkesinambungan, untuk mencapai tujuan yang diharapkan.

6. "asas keterbukaan" adalah bahwa pemanfaatan dan/atau penggunaan industri harus

dilaksanakan dengan memberikan akses kepada masyarakat untuk mendapatkan

informasi yang berkaitan dengan Pengadaan Tanah.

7. "asas kesejahteraan" adalah pemanfaatan dan/atau penggunaan industri harus

memberikan nilai tambah bagi kelangsungan kehidupan Pihak yang Berhak dan

masyarakat secara luas.

8. “asas kemitraan” adalah berkenaan dengan penyelenggaraan dan/atau pemanfaatan

industri yang melibatkan peran serta pemangku kepentingan melalui suatu hubungan

kerja yang harmonis, setara, timbal balik dan sinergis.

D. Praktik Penyelenggaraan, Kondisi Yang Ada, Serta Permasalahan Yang Dihadapi

Masyarakat

1. Kondisi yang ada.

Tingkat kemiskinan di NTB masih berada di bawah rata-rata tingkat kemiskinan

nasional, akan tetapi tingkat kemiskinan di NTB cenderung tetap atau tidak

mengalami perubahan yang signifikan. Meskipun tingkat kemiskinan rendah tetapi

tren yang tidak mengalami perubahan dapat mengindikasikan meskipun tingkat

pertumbuhan ekonomi NTB bagus secara regional, ternyata tidak diikuti dengan

pengurangan angka kemiskinannya.


Bab 2 - 16

2. Permasalahan Yang Dihadapi.

a. Permasalahan Secara Umum

Perekonomian NTB pada tahun 2016 mengalami perlambatan dibandung tahun

2015, di mana tahun 2015 NTB memiliki laju pertumbuhan tertinggi se-

Indonesia yaitu sebesar 21.77 persen. Laju pertumbuhan ekonomi Nusa

Tenggara Barat sejak tahun 2013 sampai dengan 2016 memiliki laju

pertumbuhan di atas 5 persen meskipun kondisi perekonomian di Indonesia

sedang lesu akibat dari krisis ekonomi global. Laju pertumbuhan ini masih

berada di atas laju pertumbuhan nasional. Melambatnya pertumbuhan ekonomi

tersebut sejalan dengan semakin stabilnya kegiatan pertambangan bijih logam,

di mana produksi konsentrat dari PT. Aman Mineral telah mencapai kapasitas

produksi yang optimal. Pola pertumbuhan yang berada di atas rata-rata

pertumbuhan nasional berarti Nusa Tenggara Barat menyumbangkan

pertumbuhan ekonomi yang penting bagi Indonesia dan tidak terlalu terpengaruh

dengan kondisi perekonomian dunia.

b. Permasalahan Secara Khusus

Lapangan usaha industri yang diharapkan dapat menopang lapangan usaha

pertanian, ternyata hanya mempunyai peranan di bawah 5 persen. Hal ini

disebabkan aktivitas industri yang ada di NTB pada umumnya merupakan

industri rumah tangga penciptaan nilai tambah terbesar pada lapangan usaha

industri berasal dari aktivitas industri makanan dan minuman yaitu sebesar 51

persen dan aktivitas pengolahan tembakau yang berupa pengeringan tembakau

yaitu sekitar 26 persen.

Tingginya peran lapangan usaha pertanian dikaitkan dengan lapangan usaha

industri, mengindikasikan bahwa aktivitas industri khususnya yang mengolah

hasil-hasil pertanian kurang optimal. Oleh karena itu, untuk meningkatkan

peranan lapangan usaha industri dapat dilakukan dengan mengoptimalkan

aktivitas pengolahan hasil-hasil pertanian dan sektor hulu lainnya.

Problematika lain yang merintangi upaya industrialisasi NTB adalah kualitas

lingkungan hidup yang cukup. Jika dibandingkan dengan indeks kualitas

lingkungan hidup nasional, indeks NTB hanya selisih 0,03 pada tahun 2014,

sedangkan dari tahun 2011-2013 persisten lebih rendah. Berdasarkan data tahun

2014, indeks air di Provinsi NTB merupakan yang terendah dibandingkan


Bab 2 - 17

dengan dua aspek lain yaitu sebesar 53.50. Berbeda dengan dua aspek lain yaitu

indeks udara dengan angka tertinggi sebesar 92.83 dan tutupan hutan di NTB

sebesar 63.72.

Berdasarkan data tersebut dapat dikatakan bahwa kondisi di NTB minim

pencemaran udara. Hal ini berarti kegiatan yang berlangsung di Provinsi NTB

terutama industri minim menghasilkan pencemaran NO2 dan pencemaran

SO2.Kondisi ini harus dipertahankan berikutnya untuk menjadi perhatian

pelaksaan industri yang memperhatikan buangan dari udara sehingga tidak

menghasilkan pencemaran udara.

Rendahnya indeks air di Provinsi NTB dibuktikan dengan adanya temuan

tingginya cemaran E.Coli yang ada di sungai dan bendungan di NTB. Hal ini

telah menjadi isu prioritas lingkungan hidup di Provinsi NTB. Berdasarkan hasil

pengujian baku mutu air sungai yang dilakukan di 9 lokasi sungai dan 4 lokasi

bendungan, diketahui bahwa konsentrasi E.Coli pada masing-masing sungai dan

bendungan masih sangat tinggi melebihi baku mutu yang dipersyaratkan oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kualitas Air

dan Pengendalian Pencemaran Air.

Ini mengindikasikan bahwa proses produksi di NTB ke depan harus mengarah

pada produksi hijau. Mengacu pada UU perindustrian, industri hijau adalah

industri yang dalam proses produksinya mengutamakan upaya efiensi dan

efektivitas penggunaan sumber daya secara berkelanjutan sehinga mampu

menyelaraskan pembangunan industri dengan kelestarian fungsi lingkungan

hidup serta dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.

E. Implikasi Penerapan Sistem Baru Yang Akan Diatur Dalam Perda Rencana

Pembangunan Industri Provinsi Nusa Tenggara Barat Terhadap Aspek

Kehidupan Masyarakat Dan Dampaknya Terhadap Aspek Beban Keuangan

Negara.

Dengan diberlakunya Peraturan Daerah Rencana Pembangunan Industri Provinsi

Nusa Tenggara Barat membawa implikasi terhadap hal-hal sebagai berikut:

1. Pemberian peranan yang lebih besar kepada Pemerintah daerah dalam menata persoalan

Pembangunan Industri Provinsi Nusa Tenggara Barat

2. Peningkatan ketaatan dan kesadaran hukum masyarakat pelaku usaha di daerah.


Bab 2 - 18

3. Menata dan mengorganisasi tata cara perijinan dalam perencanaan pembangunan industri

Provinsi Nusa Tenggara Barat sehingga menjadi lebih teratur dan terpadu;

4. Peningkatan koordinatif dan integratif kelembagaan dalam penyusunan dan penetapan

kebijakan tentang pembangunan industri Provinsi Nusa Tenggara Barat.

5. Harus ada penyesuaian regulasi tentang pembangunan industri di daerah untuk menjaga

sikronisasi dan harmonisasi peraturan, apabila ada konflik norma setekah ditetapkan

peraturan daerah nantinya tersebut.

6. Aspek lain yaitu dari sisi masyarakat, maka juga akan berdampak karena dalam penataan

industri sebagai bagian dari rencana induk pembangunan industri di daerah akan

berdampak pada permasalahan pemukiman, penertiban dan pengembangan industry yang

juga akan menyentuh ranah masyarakat.

7. Secara finansial akan berdampak terhadap keuangan daerah, karena peraturan daerah

merupakan hasil kesepakatan antara Pemerintah Daerah dengan DPRD, sehingga amanat

yang tertuang dalam norma-norma dan substansi materi peraturan daerah menjadi

kewajiban bagi Pemerintah Daerah dan DPRD untuk menganggarkannya dalam

Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendpatan dan Belanja Daerah (APBD).


Bab 3 - 19

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Pembentukan peraturan daerah tidak dapat dipisahkan terkaitan dengan peraturan

perundang-undangan yang lain, selain peraturan perundang-undangan lain tersebut dapat

dijadikan pedoman dan acuan secara substansi materi dalam penyusunan peraturan daerah,

juga untuk mencegah terjadinya tumpang tindih dan ketidaksinkronan dari aspek substansi

materi muatan. Hal ini perlu dilakukan untuk menjaga legalitas dari peraturan daerah yang

disusun dan ditetapkan.

Di dalam evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan terkait ini maka dapat

ditinjau dari dua hal yaitu pertama, bagaimana melakukan analisa terhadap peraturan

perundang-undangan. Dan kedua, bagaimana mengevaluasi peraturan perundang-undangan.

Hal pertama lebih banyak bersentuhan dengan teori perundang-undangan, seperti pengertian

peraturan perundang-undangan, pengelompokan norma hukum, sifat, hierarki peraturan

perundang-undangan, muatan yang dikandung dalam peraturan perundang-undangan,

termasuk juga mengenai hak menguji terhadap peraturan perundang-undangan.

Sedangkan yang kedua akan dilihat dari kacamata kebijakan publik (public policy)

dengan memakai pendekatan “The wheel public policy”. Ini dilakukan untuk mengetahui

kebutuhan hukum masyarakat terutama untuk menilai peraturan perundang-undangan yang

sedang diberlakukan.

Didalam penyelenggaraan pemerintahan baik dipusat maupun didaerah, pembentukan

peraturan perundang-undangan merupakan sesuatu hal yang sangat penting. Menurut S.J.

Fockema Andrea dalam bukunya “Rechtsgeleerd handwoorden book” perundangan-

undangan atau legislation, mempunyai dua pengertian yang berbeda, yaitu :

a. perundang-undangan merupakan proses pembentukan/proses membentuk peraturan-

peraturan negara baik ditingkat pusat maupun daerah;

b. perundangan-undangan merupakan semua peraturan-peraturan negara, yang merupakan

hasil pembentukan peraturan-peraturan, baik ditingkat pusat maupun ditingkat daerah.

Dengan demikian jelas bahwa apabila kita membicarakan peraturan perundang-

undangan, hal ini berkaitan dengan norma hukum yang bentuknya tertulis, yang dibuat oleh

lembaga-lembaga yang mempunyai kewenangan untuk membentuknya, seperti DPR (Pasal

20 ayat (1) Amandemen Pertama UUD 1945) atau DPRD Kabupaten/Kota bersama dengan

Bupati/Walikota ( Pasal 3 ayat 7 huruf b TAP MPR No. III Tahun 2000.


Bab 3 - 20

Selanjutnya evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan terkait dengan

naskah akademik Raperda Pembangunan Industri Provinsi dapat dikemukakan sebagai

berikut:

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian.

Dalam rangka percepatan penyebaran dan pemertaan pembangunan industri ke seluruh

wilayah NKRI dan dalam rangka memudahkan sinergi dan koordinasi dalam

pembangunan industri di daerah, maka secara administratif wilayah ke dalam 10

(sepuluh) Wilayah Pengembangan Industri (WPI). Provinsi Nusa Tenggara Barat

termasuk dalam Wilayah Pengembangan Industri (WPI) Bali dan Nusa Tenggara

bersama tiga Provinsi lainnya yaitu Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur.

Sesuai dengan amanat Pasal 14 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang

Perindustrian, maka selanjutnya perwilayahan industri dilakukan melalui pengembangan

Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri, pengembangan Kawasan Industri dan

Pengembangan Sentra Industri Kecil dan Industri Menengah. Akan tetapi dalam hal ini

WPI Bali dan Nusa Tenggara khususnya Provinsi Nusa Tenggara Barat belum terdapat

penetapan wilayah sebagai WPPI. Sehingga akan ditetapkan dalam perkembangan

berikutnya sesuai dengan potensi yang mekanismenya menyesuaikan dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan menyenai perwilayahan industri.

Pengembangan industri daerah dilakukan dengan berlandaskan pada kebijakan yang

bersifat lintas sektoral dan program pengembangan industri prioritas. Kebijakan lintas

sektoral ini bertujuan untuk mendorong kemajuan, pertumuhan dan peningkatan daya

saing industri, pengembangan sarana dan prasarana industri, pemberdayaan industri,

kebijakan afirmatif terhadap IKM, serta penyediaan fasilitas bagi pelaku industri.

Program pengembangan industri prioritas diharapkan menjadi penggerak

pertumbuhan dan perkembangan industri nasional. Industri prioritas merupakan

bagian dari Kebijakan Industri Nasional Tahun 2015-2017 yang terdiri dari 10

program pengembangan industri prioritas yaitu industri pangan, industri farmasi,

kosmetik, dan alat kesehatan, industri tekstil, kulit, alas kaki dan aneka, industri alat

transportasi, industri elektronika dan telematika (ICT), industri pembangkit energi,

industri barang modal, komponen, bahan penolong dan jasa industri, industri hulu

agro, industri logam dasar dan bahan galian bukan logam, dan industri kimia dasar

berbasis migas dan batubara.


Bab 3 - 21

Dalam menjalankan kebijakan pembangunan industri daerah provinsi mengacu pada

ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian:

(1) Setiap gubernur menyusun Rencana Pembangunan Industri Provinsi.

(2) Rencana Pembangunan Industri Provinsi mengacu kepada Rencana Induk

Pembangunan Industri Nasional dan Kebijakan Industri Nasional.

(3) Rencana Pembangunan Industri Provinsi disusun dengan paling sedikit

memperhatikan:

a. potensi sumber daya industri daerah;

b. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan/atau Rencana Tata Ruang

Wilayah Kabupaten/Kota; dan

c. keserasian dan keseimbangan dengan kebijakan pembangunan industri di

kabupaten/kota serta kegiatan sosial ekonomi dan daya dukung lingkungan.

(4) Rencana Pembangunan Industri Provinsi ditetapkan dengan Peraturan

Daerah Provinsi setelah dievaluasi oleh Pemerintah sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (4) bahwa ada delegasi yang diberikan oleh

undang-undang bagi Pemerintah Daerah untuk menyusun dan menetapkan RPIP

dengan peraturan daerah sebagai pedoman dalam melaksanakan pembangunan

perindustrian di daerah.

Sedangkan dalam ketentuan Pasal 62 ayat (3) ditentukan bahwa untuk menunjang

terealisasinya pembangunan industri pemerintah daerah harus menjamin tersedianya

infrastruktur indsutri. Penyediaan infrastruktur industri dilakukan di dalam maupun

di luar kawasan peruntukan industri.

(5) Infrastruktur industri paling sedikit meliputi:

a. lahan industri berupa kawasan industri dan/atau kawasan peruntukan industri;

b. fasilitas jaringan energi dan kelistrikan;

c. fasilitas jaringan telekomunikasi;

d. fasilitas jaringan sumber daya air;

e. fasilitas sanitasi; dan

f. fasilitas jaringan transportasi;

Ketentuan Pasal 63 menentukan bahwa:

(1) Untuk mendukung kegiatan industri yang efisien dan efektif diwilayah pusat

pertumbuhan industri dibanguna kawasan industri infrastruktur industri.


Bab 3 - 22

(2) Kawasan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berada

pada kawasan peruntukan industri sesuai dengan rencana tata ruang wilayah.

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Berdasarkan pembagian urusan konkuren yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor

23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 12 Ayat

(3) bahwa Perindustrian termasuk dalam urusan pemerintahan pilihan. Meskipun

sebagai urusan pemerintahan pilihan, namun pembangunan pendustrian sangat strategis

karena menyangkut juga hajat hidup orang banyak yang berkaitan dengan percepatan

pertumbuhan perekonomian masyarakat dan daerah yang akan dapat mempercepat

terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Berpedoman kepada pembagian urusan konkuren yang ditur dalam matrik pembagian

urusan konkuren dalam lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah, maka ada beberapa urusan yang menjadi kewenangan Daerah

Provinsi sebagai berikut:

a. penetapan rencana pembangunan industri Provinsi;

b. penetapan Izin Usaha Industri Besar;

c. penerbitan IPUI bagi industri besar;

d. pennerbitan IUKI dan IPKI yang lokasinya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1

(satu) daerah provinsi;

e. penyampaian laporan informasi industry untuk:

1) IUI Besar dan izin perluasannya; dan

2) IUKI dan IPKI yang lokasinya lintas kabupaten/kota.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk

Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035 menyatakan bahwa RIPIN 2015-

2035

Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk

Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035 menentukan bahwa RIPIN 2015-2035

dan KIN dijadikan acuan bagi:

a. menteri dan kepala lembaga pemerintah nonkementerian dalam menetapkan

kebijakan sektoral yang terkait dengan bidang perindustrian yang dituangkan dalam

dokumen rencana strategis di bidang tugas masing-masing sebagai bagian dari

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional;


Bab 3 - 23

b. gubernur dalam penyusunan rencana pembangunan industri provinsi; dan

c. bupati/walikota dalam penyusunan rencana pembangunan industri kabupaten/kota.

Selanjutnya Pasal 5 menyatakan bahwa Rencana pembangunan industri provinsi

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b sejalan dengan rencana pembangunan

jangka menengah daerah provinsi. Kemeudian Pasal 6 menyatakan bahwa Rencana

pembangunan industri kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c

sejalan dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten/kota.

4. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 3 Tahun 2010 tentang Tata

Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Sesuai dengan yang tertuang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa

Tenggara Barat pengembangan indsutri telah menjadi perhatian khusus diantaranya:

Pasal 3

Ayat (1) : Fungsi wilayah perencanaan adalah sebagai kawasan unggulan agrobisnis

dan pariwisata

Ayat (2) : kawasan unggulan agrobisnis dan pariwisata sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) diwujudkan melalui:

a. Revitalisasi pengembangan pertanian, peternakan, perkebunan dan

perikanan;

b. akselerasi pengembangan kawasan pesisir, laut dan pulau-pulau kecil;

c. akselerasi pengembangan kawasan pariwisata dan budaya;

d. akselerasi pengembangan industri kecil dan menengah termasuk

industri rumah tangga dan kerajinan;

e. akselerasi pengembangan infrastruktur transportasi, energi,

telekomunikasi, sumberdaya air, sanitasi dan persampahan; dan

f. pemulihan dan pelestarian kawasan lindung.

Berdasarkan Pasal 3 ayat 2 tersebut secara umum dapat dilihat bahwa arah

pengembangan industri di Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah agrobisnis yang

diwujudkan melalui Kawasan Unggulan Agrobisnis. Kawasan ungggulan ini mencakup

pengembangan pertanian, peternakan, perkebunan dan perikanan.

Secara lebih spesifik peruntukan kawasan industri tercantum pada Pasal 34 ayat (3), (4),

dan ayat (13).

Pasal 34


Bab 3 - 24

Ayat (3) : Kawasan peruntukan perkebunan berada di Kawasan Industri Masyarakat

Perkebunan (KIM-Bun): Komoditi unggulan jambu mete di KIM-Bun :

Sekotong, Kayangan dan Bayan, Utan Rhee, Sorinomo, Kempo, Wera, dan

Tambora; komoditi kelapa di KIM-Bun : Narmada, Gangga, Pujut,

Pringgabaya, dan Sumbawa; komoditi kakao di KIM-Bun Gangga, dan

Narmada; komoditi vanilli di KIMBun : Narmada dan Gangga; komoditi kopi

di KIM-Bun : Narmada, Gangga, Batulanteh, dan Tambora; komoditi kemiri

di KIM-Bun : Batulanteh, Wera, dan Tambora; komoditi tembakau virginia

di KIM-Bun Kopang dan Terara

Ayat (4) : Kawasan peruntukan peternakan berada tersebar di wilayah provinsi untuk

alokasi peningkatan jumlah ternak, penggemukan ternak, pembiitan ternak,

penyediaan pakan ternak, dan pengembangan industri pengolahan hasil

ternak.

Ayat (13): Kawasan peruntukan industri meliputi:

a. Kawasan Agroindustri berada di Gerung, Kediri, Labuapi, Sekotong, Bayan,

Kayangan, Gangga, Batukliang, Praya Barat, Praya Timur, Jonggat,

Batukliang Utara, Praya Barat, Praya Timur, Pringgarata, Pujut, Selong,

Masbagik, Aikmel, Pringgabaya, Labuhan Haji, Jerowaru, Jereweh, Taliwang,

Seteluk, Brang Rea, Alas, Utan, Rhee, Sumbawa, Moyohulu, Moyohilir, Lape

Lopok, Plampang, Empang, Dompu, Kempo, Bolo, Woha, Belo, Wawo, Sape,

dan RasanaE; dan Peraturan Daerah

b. Pengembangan Industri Kecil dan Menengah berada di Labuapi, Kediri,

Gerung, Tanjung, Pemenang, Praya, Batukliang, Kopang, Masbagik, Aikmel,

Labuhan Haji, Jereweh, Alas, Sumbawa, Empang, Plampang, Dompu, Kempo,

Hu’u, Bolo, Woha Sape, dan Pajo.dan RasanaE.

Provinsi Nusa Tenggara Barat juga merencanakan pengembangan Kawasan Strategis

Provinsi yang didalamnya berlangsung kegiatan yang mempunyai pengaruh besar

terhadap tata ruang di wilayah sekitarnya, kegiatan lain di bidang yang sejenis dan

kegiatan di bidang lainnya, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Terdapat

beberapa KSP yang memiliki sektor unggulan industri seperti yang tercantum pada Pasal

36 ayat 2.

Pasal 36


Bab 3 - 25

Ayat (2) : Kawasan strategis dari kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana

dimaksud, meliputi:

a. Mataram Metro meliputi Kota Mataram, Kecamatan Batulayar,

Kecamatan Gunungsari, Kecamatan Lingsar, Kecamatan Narmada,

Kecamatan Labuapi dan Kecamaan Kediri dengan sektor unggulan

perdagangan-jasa, industri dan pariwisata;

b. Senggigi-Tiga Gili (Air, Meno, dan Trawangan) dan sekitarnya di

Kabupaten Lombok Barat dan Kabupaten Lombok Utara dengan sektor

unggulan pariwisata, industri dan perikanan;

c. Agropolitan Rasimas di Kabupaten Lombok Timur dengan sektor

unggulan pertanian, industri, dan pariwisata;

d. Kute dan sekitarnya di Kabupaten Lombok Tengah, sebagian wilayah

Kabupaten Lombok Barat dan sebagian wilayah Kabupaten Lombok

Timur dengan sektor unggulan pariwisata, industri dan perikanan;

e. Agroindustri Pototano berada di Kabupaten Sumbawa Barat dengan

sektor unggulan pertanian dan industri;

f. Teluk Saleh dan sekitarnya berada di Kabupaten Sumbawa dan

Kabupaten Dompu masing-masing beserta wilayah perairannya dengan

sektor unggulan perikanan, pariwisata, pertanian, peternakan, dan

industri;

g. Agropolitan Manggalewa berada di Kabupaten Dompu dengan sektor

unggulan pertanian, perkebunan dan industri;Hu’u dan sekitarnya berada

di Kabupaten Dompu dengan sektor unggulan pariwisata, industri,

pertanian, dan perikanan;

h. Teluk Bima dan sekitarnya berada di Kabupaten Bima dan Kota Bima

dengan sektor unggulan perikanan, pariwisata dan industri;

i. Waworada-Sape dan sekitarnya berada di Kabupaten Bima dengan

sektor unggulan perikanan, pariwisata dan industri.

Perencanaan terhadap pengembangan industri unggulan Provinsi Nusa Tenggara Barat

dibahas pula dalam Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor

100/M-IND/PER/8/2010 tentang Peta Panduan Pengembangan Industri Unggulan

Provinsi Nusa Tenggara Barat. Industri unggulan Provinsi NTB tercantum dalam Pasal

2 ayat 1.


Bab 3 - 26

Pasal 2

Ayat (1) : Industri Unggulan Provinsi Nusa Tenggara Barat terdiri atas:

a. Industri Makanan yang terdiri dari :

1. Industri Pengolahan Berbasis Sapi yang meliputi industri dendeng dan

abon sapi (KBLI 10130) dan industri kerupuk kulit (KBLI 10794);

2. Industri Pengolahan Berbasis Jagung yang meliputi industri tepung

jagung (KBLI 10633) dan industri keripik/emping/marning jagung

(KBLI 10794);

3. Industri Pengolahan Rumput Laut yang meliputi industri karagenan

(KBLI 10219), industri manisan rumput laut (KBLI 10299) dan

industri dodol rumput laut (KBLI 10792); dan

4. Industri Pengolahan Ikan yang meliputi industri kerupuk ikan (KBLI

10794), industri abon ikan (KBLI 10219) dan industri ikan asin

(KBLI 10211).

b. Industri Kerajinan yang meliputi industri barang anyaman dari rotan dan

bambu (KBLI 16291), industri kerajinan kayu (KBLI 16293), industri

gerabah (KBLI 23939), industri batik (KBLI 13134) dan industri

perhiasan mutiara (KBLI 32115).


Bab 4 - 27

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS,DAN YURIDIS

A. LANDASAN FILOSOFIS.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945 bahwa tujuan Negara dan tujuan pembangunan bangsa kita adalah untuk

mewujudkan masyarakat adil dan makmur dengan perdoman kepada tujuan dan fungsi

Negara sebagaimana termaktub dalam Alinea Keempat Pembukaan UUD NRI 1945

yaitu; melindungi segenap dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan

kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan

ketertiban dunia berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Bertitik tolak dari tujuan dan fungsi Negara tersebut salah satunya adalah untuk

memajukan kesejahteraan umum, maka Negara dalam kapasitasnya sebagai regulator,

fasilitator, regulator, katalisator, dinamisator dan stabilisator memegang peranan sentral

dan strategis dalam melaksanakan fungsi dan mewujudkan tujuan Negara tersebut, salah

satunya dengan pembangunan di bidang perindustrian melalui penyusunan Rencana

Induk Pembangunan Industri Provinsi Nus Tenggara Barat.

Tujuan awal pengaturan tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi (RPIP)

untuk melakukan suatu peningkatan dalam sektor industri yang diwakili dengan

pelayanan dan pengabdian yang representasikan oleh Rencana Pembangnan Indsutri

Provinsi (RPIP) sebagai salah satu aspek utama. Dunia industri secara umumnya

berperan sebagai agen promosi yang membawa gambaran kepada dunia seberapa

penting dan berharganya negara ini, karena selain sebagai sumber pendapatan devisa,

industri menjadi salah satu tolak ukur bagaimana nama negara akan dibawa ke negara-

negara lain. Sehingga dalam hal ini pemerintah daerah perlu agar daerah membangun

infrastruktur industri menjadi lebih baik dan dapat dibanggakan sebagai basis dari

pembangunan ekonomi daerah. Situasi inilah yang kemudian membawa peraturan

daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi (RPIP) penting untuk dilakukan

Rencana Pembangunan Industri Provinsi (RPIP) adalah basis dari pelayanaan industri

daerah.

Naskah akademik sebagai dasar penyusunan Peraturan Daerah tentang Rencana

Pengembangan Pembangunan Industri Provinsi (RPIP) didasari pada asasasa yang


Bab 4 - 28

menjadi landasan filosofis penyusunan peraturan perundang-udnangan pada umumnya

yaitu:

1. Asas Pengayoman, bahwa materi muatan peraturan daerah berfungsi untuk

memberikan perlindungan dalam rangka menciptakan ketentraman masyarakat;

2. Asas Kemanusiaan, dimana peraturan daerah dimaksudkan untuk memberikan

perlindungan hak-hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga

masyarakat secara proporsional;

3. Asas Keadilan, dimana ketentuan-ketentuan dalam peraturan daerah adalah untuk

memberikan keadilan secara proporsional bagi setiap warga masyarakat tanpa

kecuali serta;

4. Asas ketertiban, dan kepastian hukum dimana salah satu tujuan utama dari peraturan

daerah adalah untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan

adanya kepastian hukum.

Naskah akademik sebagai dasar penyusunan Rancangan Perda Provinsi Nusa

Tenggara Barat tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi (RPIP) ini berdasarkan

ketentuan Pasal 10 ayat (2), Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 Tentang

Perindustrian, bahwa Rencana Pembangunan Industri Provinsi (RPIP) disusun dengan

mengacu pada Rencana Induk Pengembangan Industri Nasional (RIPIN) dan ditetapkan

dengan Peraturan Daerah (PERDA).

1. Setiap warga negara berhak mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat.

2. Terwujudnya keseimbangan antara peningkatan jumlah penduduk dan peningkatan

kualitas lingkungan.

3. Terwujudnya pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan.

4. Tercapainya sasaran MDG’s tahun 2015

5. Terwujudnya pemerintah daerah yang bertanggungjawab terhadap pembinaan

terhadap aparat dan masyarakat

6. Terlibatnya peran masyarakat dalam penyelenggaraan pengelolalan air limbah

domestik domestik

7. Terwujudnya pembangunan yang berwawasan lingkungan

Bertitik tolak dari uraian tersebut, maka penyusunan Rencana Pembangunan Industri

Provinsi tidak lain sebagai pedoman dalam pembangunan industry di Nusa Tenggara

dalam rangka mempercepat pertumbuhan perekonomian daerah dalam mewujudkan

kesejahteraan masyarakat.


Bab 4 - 29

B. LANDASAN SOSIOLOGIS

Landasan sosiologis, adalah landasan yang berkaitan dengan kondisi atau kenyataan

empiris yang hidup dalam masyarakat, dapat berupa kebutuhan atau tuntutan yang dihadapi

oleh masyarakat, kecenderungan, dan harapan masyarakat. Karenanya dalam memandang

kebutuhan industri tidak dapat dilepaskan dari karakteristik faktor produksi yang tersedia

dan dapat dayagunakan oleh suatu daerah untuk pembangunan ekonomi.Secara sederhana

industri dapat dilihat melalui hubungan-hubungan sosial yang dibangun melalui interaksi

sosial dalam konteks politik, ekonomi dan kultural. Pengembangan industri dapat dilihat

dari posisi warga masyarakat sebagai pihak yang disentuh atau merespon kekuasaan dari 3

ranah kekuasaan, yaitu dalam lingkup kekuasaan negara (state), dalam lingkup kekuatan

kapitalisme pasar (market capitalism), dan kekuatan kolektif sosial (communalism) yang

mengambil peran sebagai penyeimbang negara atau kuasa negara. Sebagai konsumen

kekuasaan negara, masyarakat disentuh atau merespon kebijakan negara (public policy).

Masyarakat Provinsi Nusa Tenggara Barat merupakan bagian dari perkembangan

teknologi, budaya dan informasi. Sehingga dalam era globalisasi sekarang ini tidak dapat

dipungkiri adanya akselerasi dan akulturasi pengetahuan yang semakin mudah dijangkau

melalui berbagai media informasi dan teknologi menuntut percepatan industrialisasi

disegala bidang. Untuk itu pembangunan maupun pengembangan industri menjadi suatu hal

yang urgen dan sangat bermanfaat bagi seluruh lapisan masyarakat Provinsi Nusa Tenggara

Barat.

1. Kebutuhan masyarakat terhadap pengaturan kebijakan yang bersifat komprehensif

2. Kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan sistem pembuangan air limbah

3. Ada kebutuhan tentang kesepakatan yang dituangkan dalam perjanjian kerjasama anta

pemerintah provinsi, dengan pemerintah kabupaten/kota, sehingga ada kepastian

kewenangan.

4. Perlunya adanya peningkatan kualitas pengolahan air limbah khususnya septic tank di

kawasan pemukiman

5. Adanya kebutuhan masyarakat untuk membangun instalasi pengolahan limbah terpadu

(IPLT)

6. Masyarakat memerlukan peraturan daerah yang mengatur tentang pengelolalan air

limbah domestik.


Bab 4 - 30

C. LANDASAN YURIDIS.

Pembentukan peraturan perundang-undangan, termasuk perdaturan daerah harus

didasarkan kepada kewenangan yang ada dalam peraturan perundang-undangan, sehingga

memiliki legalitas-formal sebagai sebagai peraturan. Dasar kewenangan dimaksud sudah

diatur dalam peraturan perundang-undangan. Selain dasr kewenangan, juga ada dasar

pengaturan substansi materi yang menjadi kewenangan dan ranah pengturn dalam peraturan

daerah.

Adapun peraturan perundng-undangan yang dijadikan sebagai dasar hukum dalam

penyusunan dan pembentukan rancangan perturan ini terdiri atas:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah dan beberapa undang-undang perubahannya.

3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian.

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan

Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009

Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

6. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 3 Tahun 2010 tentang Tata

Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat.


Bab 6 - 31

BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI

MUATAN PERATURAN DAERAH

A. Arah Jangkauan dan Pengaturan

Mengacu pada materi muatan peraturan perundang-undangan, maka berikut

diuraikan jangkauan, arah pengaturan dan ruang lingkup materi Peraturan Daerah Provinsi

Nusa Tenggara Barat (NTB) tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Nusa

Tenggara Barat (NTB) Tahun 2021-2041 sebagai berikut:

B. Istilah.

Pengertian istilah yang akan digunakan di dalam rancangan peraturan daerah terdiri atas:

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Perindustrian adalah tatanan dan segala kegiatan yang bertalian dengan kegiatan

industri.

2. Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau

memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai

nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri.

3. Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional, yang selanjutnya disingkat RIPIN

adalah pedoman bagi Pemerintah dan pelaku Industri dalam perencanaan dan

pembangunan Industri.

4. Kebijakan Industri Nasional, yang selanjutnya disingkat KIN adalah arah dan tindakan

untuk melaksanakan Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional.

5. Industri Unggulan Daerah adalah industri yang ditetapkan menjadi industri unggulan

dan utama di daerah.

6. Kawasan Industri adalah Kawasan tempa pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi

dengan sarana prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh perusahaan

kawasan industri.

7. Sistem Informasi Industri Nasional adalah tatanan prosedur dan mekanisme kerja yang

terintegrasi meliputi unsur institusi, sumber daya manusia, basis data, perangkat keras

dan lunak, serta jaringan komunikasi data yang terkait satu sama lain dengan tujuan

untuk penyampaian, pengelolaan, pelayanan, serta penyebarluasan data dan / atau

Informasi Industri.


Bab 6 - 32

8. Rencana Pembangunan Industri Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) Tahun 2021-

2041, yang selanjutnya disebut RPIP 2021-2041 adalah dokumen perencanaan yang

menjadi acuan dalam pembangunan industri di ProvinsiNusa Tenggara Barat.

9. Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat RPIK

adalah dokumen perencanaan yang menjadi acuan dalam pembangunan industri di

kabupaten/kota.

10. Program Pembangunan Industri Provinsi adalah instrumen kebijakan berisi kegiatan

yang bersifat lintas sektoral dan diperlukan dalam pembangunan industri di provinsi

atau kabupaten/kota.

C. Ruang Lingkup Materi Muatan

Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Provinsi

(RPIP) merupakan gambaran tentang rencana pembangunan industri di Provinsi Nusa

Tenggara Barat berdasarkan ketentuan peratutan perundang-undangan yang dijadikan arah

dan pedoman dalam pembangunan industri di daerah ini.

Secara substansi materi muatan rancangan peraturan daerah tentang Rencana Pembangunan

Industri Daerah ini tertuang di dalam Lampiran Peraturan Daerah, karena selain sifatnya

substansial, juga bersifat sangat teknis.

Adapun materi muatan rancangan peraturan daerah sebagai berikut:

Bab I tentang Ketentuan Umum yang memuat materi tentang pengertian dari istilah-

istilah yang digunakan rancangan peraturan daerah dan maksud serta tujuan pembentukan

peraturan daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi.

Selain itu, juga diatur tentang ruang lingkup materi muatan yang terdiri atas:

a. Industri Unggulan Provinsi;

b. Jangka Waktu;

c. Pelaksanaan;

d. Pembinaan dan Pengawasan;

e. Pembiayaan; dan

f. Peran Serta Masyarakat.

Bab II memua materi tentang Industri Unggulan Daerah yang terdiri atas:

(1) Industri Unggulan Daerah terdiri dari:

a. Industri Pangan;

b. Industri Farmasi, Kosmetik dan Alat Kesehatan;


Bab 6 - 33

c. Industri Tekstil, Kulit, Alas Kaki dan Aneka;

d. Industri Alat Transportasi;

e. Industri Elektronika dan Telematika/ICT;

f. Industri Pembangkit Energi;

g. Industri Barang Modal, Komponen dan Jasa Industri;

h. Industri Hulu Agro;

i. Industri Logam Dasar dan Bahan Galian Bukan Logam; dan

j. Industri Kimia Dasar.

(2) Selain Industri Prioritas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), di Daerah

dikembangkan Industri lain yang potensial dan merupakan prioritas Kabupaten/Kota.

(3) Pengembangan Industri prioritas kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

dijabarkan dalam RPIK.

Industri utama yang diembangkan sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi:

(1) Industri utama yang dikembangkan untuk menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi daerah

dan merupakan komoditi utama daerah, yaitu:

a. Industri Pangan;

b. Industri Farmasi, Kosmetik dan Alat Kesehatan;

c. Industri Tekstil, Kulit, Alas Kaki dan Aneka;

d. Industri Alat Transportasi;

e. Industri Elektronika dan Telematika/ICT;

f. Industri Pembangkit Energi;

g. Industri Barang Modal, Komponen dan Jasa Industri;

h. Industri Hulu Agro;

i. Industri Logam Dasar dan Bahan Galian Bukan Logam; dan

j. Industri Kimia Dasar.

(2) Selain industri utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), di daerah dapat dikembangkan

industri lain yang potensial dan merupakan unggulan kabupaten/ kota.

(3) Pengembangan industri unggulan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

dijabarkan dalam RPIK.

Bab III memuat materi tentang Sistematika RPIP

Rencana Pembangunan Industri Provinsi ditetapkan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun,

yaitu RPIP 2021-2041. RPIP 2021-2041 memuat lampiran dan merupakan bagian yang tidak

terpisahkan dari Peraturan Daerah.


Bab 6 - 34

Sistematika RPIP 2021-2041 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. BAB I : PENDAHULUAN;

b. BAB II : GAMBARAN KONDISI DAERAH TERKAIT PEMBANGUNAN

INDUSTRI;

c. BAB III : VISI DAN MISI PEMBANGUNAN DAERAH, SERTA TUJUAN

DAN SASARAN PEMBANGUNAN INDUSTRI DAERAH;

d. BAB IV : STRATEGI DAN PROGRAM PEMBANGUNAN INDUSTRI

DAERAH; dan

e. BAB V : PENUTUP.

Bab IV tentang Pelaksanaan yang memuat materi tentang pedoman bagi Pemerintah

Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota dan pelaku industry, Organisasi Perangkat Daerah

dalam merumuskan kebijakan sektoral yang terkait dengan bidang perindustrian yang

dituangkan dalam dokumen rencana strategis di bidang tugas masing-masing sebagai bagian dari

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan RPIP 2021-2041 sejalan dengan Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan merupakan pedoman bagi Pemerintah Daerah,

Pemerintah Kabupaten/Kota, dan pelaku industri dalam perencanaan dan pembangunan industri

di daerah. RPIP 2021-2041 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dijadikan acuan bagi SKPD

dalam merumuskan kebijakan dan bupati/walikota dalam penyusunan RPIK.

Bab V tentang Pembinaan dan Pengawasan yang memuat materi yang berkaitan dengan

pengawasan dan pembinaan untuk pelaksanaan RPIP.

Bab VI Peran serta Masyarakat. Dalam perencanaan dan pelaksanaan RPIP tidak dapat

dilepaskan dari peran serta masyarakat untuk memberikan saran dan masukan, menyampaikan

informasi dan laporan apabila ada hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan RPIP.

Bab VII tentang Penutup, yaitu memuat materi yang terkait dengan penetapan perda agar

memiliki kekuatan hokum, pernyataan berlaku agar memiliki kekuatan berlaku, dan

pengundangannya dengan penempatannya dalam lembaran daerah agar memiliki kekuatan

mengikat kepada semua pihak yang diatur dalam peraturan daerah.


Bab 6 - 35

BAB VI

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat tentang Rencana

Pembangunan Industri Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2021-2041 secara konkret

memiliki dasar hukum yang kuat, sebagaimana tersebut dalam konsideran mengingatnya

terutama yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian.

Materi muatan dalam peraturan daerah ini sudah bersesuaian dengan ketentuan dalam

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

Undangan, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, dan Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta peraturan perundang-

undangan lainnya yang terkait.

B. SARAN

1. Mengingat Rencana Pembangunan Industri Provinsi Nusa Tenggara Barat sangat

penting artinya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk melaksanakan

amanat dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, maka

sudah selayaknya Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat menyusun kebijakan

mengenai Pembangunan Industri yang disesuaikan dengan kondisi dan

perkembangan terkini di Nusa Tenggara Barat.

2. Pemerintah Daerah dan DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat perlu mengkaji dan

membahas lebih lanjut terhadap Rancangan Peraturan Daerah ini, agar dalam

implementasinya tidak menimbulkan kendala dan dilakukan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. DAFTAR PUSTAKA


Bab 6 - 36

Anis Ibrahim, 2008, Legislasi dan Demokrasi, Interaksi dan Konfigurasi Politik Hukum

Dalam Pembentukan Hukum Di Daerah, In-TRANS Publishing, Malang

Dahlan Thaib, 2009, Ketatanegaraan Indonesia, Perspekti konstitusional, Total media,

Yogyakarta,

Direktorat Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman, 2006, Kriteria Teknis

Prasana dan sarana Pengelolaan Air Limbah, Departemen Pekerjaan Umum

Direktorat Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman, 2011, Diseminasi dan

SosialisASI Keteknikan Bidang PLP, Materi Bidang Air Limbah, Departemen Pekerjaan

Umum

Hestu Cipto Handoyo, 2008, Prinsip-Prinsip Legal Draftingdan DesainNaskah Akademik,

Universitas Atmajaya, Yogyakarta.

http://bietoxboys.blogspot.com/2010/12/pentingnya-air-tanah-buat-kehidupan.html,

diunduh tanggal 2 September 2011

http://visual.merriam-webster.com, diunduh tanggal 2 September 2011

http://www.globalfmjogja.com/pencemaran-air-sumur-warga-dikecamatan-minggir-

semakin-mengkwatirkan, diunduh tanggal 2 September 2011

http://digilibampl.net/detail/detail.php?row=&tp=kliping&ktg=sanitasi&kode=9290,

diunduh tanggal 2 September 2011

Irianto Eko.W; Sudarnal Anong, Buletin PUSAIR, No.21 tahun V, Februari 1996, 15-35

JazimHamidi, Kemilau Mutik, 2011, Legislatife Draftng, Total Media

Jeremy Bentham, 2006, Teori Perundang-Undangan, Prinsip-Prinsip Legislasi Hukum

Perdata dan Hukum Pidana, Nusamedia, Bandung.

Kep Menteri Lingkungan Hidup Nomor 112 Tahun 2003 tentang Baku Mutu Air Limbah

Domestik,

Nusa I.S,1999, Kesehatan Masyarakat dan Teknologi Peningkatan Kualitas Air, BPPT

Ni’matul Huda, 2010, Problematika Pembatalan Peraturan Daerah, FH UII Press,

Yogyakarta.

Maria Farida Indrati, 2007, Ilmu Perundang-Undangan Jilid 1, Proses dan Teknik

Pembentukannya, Kanisius, Yogyakarta.

Maria Farida Indrati, 2007, Ilmu Perundang-Undangan Jilid 1, Proses dan Teknik

Pembentukannya, Kanisius, Yogyakarta

http://bietoxboys.blogspot.com/2010/12/pentingnya-air-tanah-buat-kehidupan.html

http://visual.merriam-webster.com/

http://www.globalfmjogja.com/pencemaran-air-sumur-warga-di

http://digilibampl.net/detail/detail.php?row=&tp=kliping&ktg=sanitasi&kode=9290


Bab 6 - 37

PROTAP (Prosedur Tetap) Pengawasan Produk Hukum Kabupaten/ Kota, Biro Hikum

Setda Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, 2009.

Ridwan, 2009, Hukum Administrasi Di Daerah, UII Press, Yogyakarta

Saifudin, 2009, Partisipasi PublikDalam PembentukanPeraturanPerundang-undangan, FH

UII Press, Yogyakarta.

Solly Lubis, 2009, Ilmu Pengetahuan Perundang-undangan, Mandar Maju, Bandung.

Sukadi, 1999, Pencemaran Sungai Akibat Buangan Limbah dan Pengaruhnya Terhadap

BOD dan DO, Jurusan Pendidikan Teknik Bangunan Fakultas Pendidikan Teknologi

Dan Kejuruan Institut Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Bandung

Syamsul A Siradz, Endra Setyo Harsono dan Ismi Purba, Jurnal Ilmu Tanah dan Lingkungan

Vol. 8, No. 2 tahun 2008, p: 121-125

Soimin, 2010, PembentukanPerundang-undanganNegara Di Indonesia, UII Press,

Yogyakarta.

Sugiharto, 1987, Dasar Dasar Pengelolalan air limbah domestik, UI Pres, Jakarta

SNI 03-2398-2002, Tentang Tata Cara Perencanaan Tangki Septic Dengan Sistem Resapan

UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 jo UU Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan

Daerah

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan

Hidup.

Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

undangan.

Permenteri PU Nomor 16/PRT/M/2008 tentang Kebijakan Strategi Nasional

Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Permukiman (KSNP-SPALP).

- 1 -

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARATNOMOR .... TAHUN 2020

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI PROVINSI NUSA TENGGARA BARATTAHUN 2020 - 2040

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (4)Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrianperlu membentuk Peraturan Daerah tentang RencanaPembangunan Industri Provinsi Nusa Tenggara Barat;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara RepublikIndonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentangPembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa TenggaraBarat, dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang SistemPerencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang RencanaPembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4700);

5. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang PenataanRuang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4725);

6. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentangPerindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 5492);

DRAF 15 Oktober 2020

- 2 -

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentangPemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telahbeberapa kali diubah terakhir dengan Undang-UndangNomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua AtasUndang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentangPemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentangRencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun2015-2035 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2015 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 5671);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 142 Tahun 2015 tentangKawasan Industri (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2015 Nomor 365, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 5806);

10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 28 Tahun2008 tentang Kebijakan Industri Nasional (KIN);

11. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 110/M-IND/PER/12-2015 Tentang Pedoman Penyusunan RencanaPembangunan Industri Provinsi dan Kabupaten/Kota;

12. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 2Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan JangkaPanjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara BaratTahun 2008 Nomor 2);

13. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 3Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah ProvinsiNusa Tenggara Barat Tahun 2009-2029 (Lembaran DaerahProvinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2010 Nomor 26);

Dengan Persetujuan BersamaDEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

DanGUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNANINDUSTRI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2020-2040.

- 3 -

BAB IKETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsurpenyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpinpelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadikewenangan daerah otonom.

3. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Barat.

4. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Nusa TenggaraBarat.

5. Perangkat Daerah adalah Dinas Perindustrian ProvinsiNusa Tenggara Barat.

6. Perindustrian adalah tatanan dan segala kegiatan yangbertalian dengan kegiatan industri.

7. Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yangmengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumberdaya industri sehingga menghasilkan barang yangmempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi,termasuk jasa industri.

8. Industri Prioritas Daerah adalah Industri yang penting bagidaerah dan yang menguasai hajat hidup orang banyak,meningkatkan atau menghasilkan nilai tambah sumberdaya alam strategis, atau mempunyai kaitan dengankepentingan pertahanan serta keamanan daerah dalamrangka pemenuhan tugas pemerintah daerah.

9. Kawasan Industri adalah Kawasan tempat pemusatankegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana prasaranapenunjang yang dikembangkan dan dikelola olehPerusahaan Kawasan Industri.

10. Kawasan Peruntukan Industri adalah bentangan lahanyang diperuntukkan bagi kegiatan industri berdasarkanrencana tata ruang wilayah yang ditetapkan sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan.

11. Sentra Industri Kecil dan Industri Menengah (IKM) adalahsekelompok IKM dalam satu lokasi/tempat yang terdiri daripaling sedikit 5 (lima) unit usaha yang menghasilkanproduk sejenis, menggunakan Bahan Baku sejenis,dan/atau melakukan proses produksi yang sama.

12. Sistem Informasi Industri Daerah adalah tatanan prosedurdan mekanisme kerja yang terintegrasi meliputi unsur

- 4 -

institusi, sumber daya manusia, basis data, perangkatkeras dan lunak, serta jaringan komunikasi data yangterkait satu sama lain dengan tujuan untuk penyampaian,pengelolaan, penyajian, pelayanan serta penyebarluasandata dan/atau informasi industri.

13. Rencana Pembangunan Industri Provinsi Nusa TenggaraBarat Tahun 2020-2040, yang selanjutnya disingkat RPIP2020-2040 adalah dokumen perencanaan yang menjadiacuan dalam pembangunan industri di Provinsi NusaTenggara Barat.

14. Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota yangselanjutnya disingkat RPIK adalah dokumen perencanaanyang menjadi acuan dalam pembangunan industri dikabupaten/kota.

Pasal 2

Maksud dibentuknya Peraturan Daerah ini:

a. pedoman operasional bagi Perangkat Daerah danKabupaten/Kota dalam menunjang pelaksanaan programpembangunan Industri Prioritas provinsi secarakomplementer dan sinergis;

b. pedoman pembangunan industri bagi Pemerintah Daerahdan pelaku industri, pengusaha dan/atau institusiterkait;dan

c. pedoman dalam mengkoordinasikan perencanaan kegiatanpembangunan Industri antar sektor, antar instansi vertikalterkait, Daerah dan Kabupaten/Kota.

Pasal 3

Tujuan dibentuknya Peraturan Daerah ini:

a. mewujudkan Industri Daerah sebagai bagian daripembangunan Industri nasional;

b. mewujudkan Industri Daerah yang mandiri, berdaya saingdan maju, serta memiliki paradigma sebagai Industri hijau;

c. mewujudkan kepastian berusaha, persaingan yang sehat,serta mencegah pemusatan atau penguasaan Industri olehsatu kelompok atau perseorangan yang merugikanmasyarakat di Daerah;

d. membuka kesempatan berusaha, menanggulangikemiskinan dan perluasan kesempatan kerja denganmemprioritaskan pekerja lokal Daerah;

- 5 -

e. mewujudkan pemerataan pembangunan Industri Daerahguna memperkuat dan memperkukuh ketahanannasional;dan

f. meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakatdaerah secara berkeadilan.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah inimeliputi:a. industri Prioritas Daerah;b. pengelolaan kawasan industric. jangka waktu RPIP 2020-2040;d. pelaksanaan RPIP;e. kerjasama;f. pembinaan dan pengawasan;g. pendanaan;danh. peran serta masyarakat.

BAB IIINDUSTRI PRIORITAS DAERAH

Pasal 5

(1) Industri Prioritas Daerah terdiri atas:

a. industri pangan meliputi:1) industri pengolahan ikan dan hasil laut lainnya;2) industri pengolahan berbasis ternak ruminansia;3) industri pengolahan berbasis ternak unggas; dan4) industri pengolahan hasil pertanian dan

perkebunan.

b. industri hulu agro meliputi:1) industri pengolahan hasil hutan kayu;2) industri Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK);3) industri pakan; dan4) industri pupuk organik.

c. industri permesinan, alat transportasi dan energiterbarukan meliputi:1) industri permesinan;2) industri alat transportasi;dan3) industri energi baru terbarukan.

d. industri hasil pertambangan meliputi:1) industri smelter dan turunannya.

e. industri kimia, farmasi, kosmetik, dan alat kesehatanmeliputi:1) industri kimia;

- 6 -

2) industri farmasi herbal;3) industri kosmetik herbal; dan4) industri alat kesehatan.

f. industri ekonomi kreatif meliputi:1) industri busana muslim;2) industri kriya dan aneka; dan3) industri multimedia.

(2) Selain Industri Prioritas Daerah sebagaimana dimaksudpada ayat (1), dapat dikembangkan industri potensial yangmerupakan prioritas Kabupaten/Kota.

Pasal 6

Dalam hal membangun Industri Prioritas Daerah sebagaimanadimaksud dalam Pasal 5 dilakukan dengan :

a. mengembangkan industri hulu dan industri antara berbasissumber daya alam;

b. melakukan pengendalian ekspor bahan mentah dansumber energi;

c. meningkatkan penguasaan teknologi dan kualitas SumberDaya Manusia (SDM) industri;

d. mengembangkan Kawasan Peruntukan Industri, KawasanIndustri, dan Sentra Industri Kecil dan Industri Menengah;

e. menyediakan langkah-langkah afirmatif berupa perumusankebijakan, penguatan kapasitas kelembagaan danpemberian fasilitas kepada industri kecil dan industrimenengah;

f. melakukan pembangunan sarana dan prasarana Industri;g. melakukan pembangunan industri hijau;h. melakukan pembangunan industri strategis;i. melakukan peningkatan penggunaan produk dalam

negeri;danj. meningkatkan kerjasama nasional bidang industri.

Pasal 7

(1) Pengembangan Kawasan Peruntukan Industri, KawasanIndustri, dan Sentra Industri Kecil dan Industri Menengahsebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d meliputi:

a. pengembangan Kawasan Peruntukan Industri mengacupada Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi NusaTenggara Barat;

b. tata kelola Kawasan Peruntukan Industri; dan

c. kawasan industri halal.

(2) Ketentuan lebih lanjut tentang Pengembangan Kawasan

- 7 -

Peruntukan Industri, Kawasan Industri, dan SentraIndustri Kecil dan Industri Menengah sebagaimanadimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan gubernur.

BAB IIIPENGELOLAAN KAWASAN INDUSTRI

Pasal 8

(1) Pengelolaan kawasan industri dilakukan oleh PerusahaanKawasan Industri;

(2) Perusahaan kawasan industri sebagaimana dimaksud padaayat (1) dapat menunjuk pihak lain sebagai pengelolakawasan industri;

(3) Penunjukan pengelolaan kawasan industri kepada pihaklain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mengurangitanggung jawab perusahaan kawasan industri yangbersangkutan; dan

(4) Tata cara pengelolaan kawasan industri sebagaimanadimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam peraturangubernur.

BAB IVJANGKA WAKTU RPIP 2020-2040

Pasal 9

(1) RPIP 2020-2040 ditetapkan untuk jangka waktu 20 (duapuluh) tahun dengan 3 (tiga) periode.

(2) Jangka waktu periode RPIP sebagaimana dimaksud padaayat (1) terdiri atas:a. periode pertama dan periode kedua dengan jangka

waktu masing-masing 5 (lima) tahun; danb. periode ketiga dengan jangka waktu 10 (sepuluh) tahun.

(3) RPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:a. visi, misi, dan strategi pembangunan industri;b. sasaran dan tahapan capaian pembangunan industri;c. pembangunan sumber daya industri;d. pembangunan sarana dan prasarana industri;e. perwilayahan industri; danf. kebijakan afirmatif industri kecil dan industri menengah.

(4) RPIP 2020-2040 sebagaimana dimaksud pada ayat (1)tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidakterpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 10

- 8 -

RPIP 2020-2040 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dapatditinjau kembali.

BAB VPELAKSANAAN RPIP

Pasal 11

(1) RPIP 2020-2040 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9merupakan pedoman bagi pemangku kepentingan dalamperencanaan dan pembangunan industri.

(2) RPIP 2020-2040 sebagaimana dimaksud pada ayat 1merupakan:

a. pedoman bagi pemangku kepentingan dalamperencanaan dan pembangunan industri.

b. pedoman penyusunan RPJMD;

c. pedoman operasional bagi perangkat daerah dankabupaten/kota dalam menunjang pelaksanaanprogram pembangunan industri prioritas provinsi secarakomplementer dan sinergis;

d. pedoman kabupaten/kota dalam penyusunan RPIK;

e. pedoman pembangunan industri bagi pemerintahdaerah dan pelaku industri, pengusaha dan/atauinstitusi terkait; dan

f. pedoman dalam mengkoordinasikan perencanaankegiatan pembangunan Industri antar sektor, antarinstansi vertikal terkait, daerah dan kabupaten/kota.

BAB VIKERJASAMA

Pasal 12

(1) Gubernur dalam melaksanakan penyelenggaraan RencanaPembangunan Industri Provinsi dapat melakukankerjasama dengan:a. lembaga pemerintah dalam dan luar negeri; danb. pihak ketiga.

(2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIIPERAN SERTA MASYARAKAT

- 9 -

Pasal 13

(1) Masyarakat dapat berperan serta dalam perencanaan danpelaksanaan pembangunan industri.

(2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksudpada ayat (1) diwujudkan dalam bentuk:a. pemberian saran, pendapat dan usul;b. penyampaian informasi secara langsung dan melalui

media massa; danc. sebagai pelaku industri.

BAB VIIIPEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 14

(1) Gubernur melakukan pembinaan, pengawasan,pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPIP danRPIK.

(2) Pelaksanaan pembinaan, pengawasan, pemantauan danevaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakanoleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusanpemerintahan di bidang industri.

BAB IXPENDANAAN

Pasal 15

Pendanaan dalam pelaksanaan RPIP 2020-2040 melalui:a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; danc. sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XKETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkanpengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannyadalam Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

- 10 -

Ditetapkan di Matarampada tanggal 28 Agustus 2020

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

H. ZULKIEFLIMANSYAH

Diundangkan di Matarampada tanggal 2020

SEKRETARIS DAERAHPROVINSI NUSA TENGGARA BARAT,

ttd

H. LALU GITA ARIADI

LEMBARAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2020 NOMOR 7NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT : (7-100/2020)dengan aslinya

Kepala Biro

Hukum,USLAN ABDUL GANI, S.H. M.

- 11 -

H.PENJELASANATAS

PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARATNOMOR …….

TENTANGRENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

TAHUN 2020-2040

I. UMUM

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (4) Undang-UndangNomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, pemerintah telah meletakkanindustri sebagai salah satu pilar ekonomi dan memberikan peran yangcukup besar kepada pemerintah dan pemerintah daerah untuk mendorongkemajuan industri nasional secara terencana. Peran tersebut diperlukandalam mengarahkan perekonomian nasional untuk tumbuh lebih cepat danmengejar ketertinggalan dari negara lain yang lebih dahulu maju.

Pembangunan sektor industri di Provinsi Nusa Tenggara Baratmengacu pada Visi Pembangunan industri nasional sebagaimana tertuangdalam Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035yaitu “Indonesia Menjadi Negara Industri Tangguh” dan Visi PembangunanProvinsi Nusa Tenggara Barat dalam Rencana Pembangunan JangkaPanjang (RPJP) Tahun 2005-2025 yaitu “Terwujudnya Masyarakat NusaTenggara Barat yang Beriman, Maju dan Sejahtera”. Dengan memperhatikanvisi misi pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Barat dan visi misi danstrategi pembangunan industri nasional, maka visi pembangunan industriProvinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2020 – 2038 adalah “MewujudkanIndustri Nusa Tenggara Barat yang Tangguh (Gemilang), Berdaya SaingGlobal, Sejahtera dan Berkeadilan”.

Penyusunan RPIP Nusa Tenggara Barat 2020-2040 mengacu padaRencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) dan KebijakanIndustri Nasional (KIN). RPIP Nusa Tenggara Barat Tahun 2020-2040disusun dengan memperhatikan :1) potensi sumber daya industri Daerah;2) Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan/ atau Rencana Tata Ruang

Wilayah Kabupaten/Kota;3) keserasian dan keseimbangan dengan kebijakan pembangunan Industri

di kabupaten/kota; dan4) kegiatan sosial ekonomi dan daya dukung lingkungan di Nusa Tenggara

Barat.

Penyusunan RPIP Nusa Tenggara Barat Tahun 2020-2040 selaindimaksudkan untuk melaksanakan amanat ketentuan Pasal 10 ayat (4)Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian juga

- 12 -

dimaksudkan untuk mempertegas keseriusan Pemerintah Provinsi NusaTenggara Barat dalam mewujudkan tujuan penyelenggaraan perindustrian,yaitu:1. Meningkatkan pertumbuhan dan kontribusi sektor industri terhadap

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Nusa Tenggara Barat;2. Meningkatkan penguasaan pasar dalam dan luar negeri serta

mengurangi ketergantungan terhadap impor;3. Menumbuhkembangkan industri hulu dan industri antara berbasis

sumber daya alam;4. Mempercepat penyebaran dan pemerataan industri ke seluruh wilayah

Provinsi Nusa Tenggara Barat;5. Meningkatkan kompetensi tenaga kerja, inovasi dan penguasaan

teknologi;6. Mencegah terjadinya pemusatan atau penguasaan industri oleh satu

kelompok atau perseorangan yang merugikan masyarakat.

Penyusunan RPIP Nusa Tenggara Barat Tahun 2020-2040 mengacupada Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 110/MIND/PER/12/2015tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsidan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota (Berita NegaraRepublik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1917).

II. PASAL DEMI PASALPasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2Cukup jelas.

Pasal 3Cukup jelas.

Pasal 4Cukup jelas.

Pasal 5Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)Cukup jelas.


Pasal 6Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

- 13 -

Cukup jelas.


Pasal 7Cukup jelas.

Pasal 8Ayat (1)

Cukup jelas.


Pasal 9Ayat (1)

Cukup jelas.



Pasal 10Ayat (1)

Cukup jelas.


Pasal 11Ayat (1)

Cukup jelas.

Pasal 12Ayat (1)

Cukup jelas.


Pasal 13Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARATNOMOR ....

LAMPIRAN

PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA

BARAT

NOMOR ……………

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI PROVINSI

NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2021-2041

RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

TAHUN 2021-2041

I. VISI, MISI DAN STRATEGI PEMBANGUNAN INDUSTRI

A. Visi Pembangunan Industri Provinsi Nusa Tenggara Barat 2021-2041

Pembangunan sektor industri di Provinsi Nusa Tenggara Barat mengacu

pada Visi Pembangunan Industri Nasional sebagaimana tertuang dalam Rencana

Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035 yaitu “Indonesia

Menjadi Negara Industri Tangguh” dan Visi Pembangunan Provinsi Nusa

Tenggara Barat dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Tahun

2005-2025 yaitu “Terwujudnya Masyarakat Nusa Tenggara Barat yang

Beriman, Maju dan Sejahtera” serta mengacu pada Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2019-2023 yaitu “Membangun Nusa

Tenggara Barat yang Gemilang”. Dengan memperhatikan visi misi dan strategi

pembangunan industri nasional dan visi misi pembangunan Provinsi Nusa

Tenggara Barat, maka visi pembangunan industri Provinsi Nusa Tenggara Barat

Tahun 2021-2041 adalah “Mewujudkan Industri Nusa Tenggara Barat yang

Tangguh, Gemilang, Berdaya Saing Global, Sejahtera dan Berkeadilan”.

B. Misi Pembangunan Industri Provinsi Nusa Tenggara Barat 2021-2041

Berdasarkan rumusan visi pembangunan industri tersebut, maka misi yang

akan dicapai dalam pembangunan industri di Provinsi Nusa Tenggara Barat

tahun 2021-2041 adalah sebagai berikut:

1) Meningkatkan peran industri sebagai salah satu pilar pembangunan daerah

dan penggerak perekonomian daerah sehingga dapat menopang

terwujudnya masyarakat yang sejahtera dan berkeadilan;

2) Memperkuat struktur industri sehingga memiliki kekuatan internal,

keunggulan global, sistem yang sehat sehingga berkemampuan

mewujudkan sektor industri yang tangguh; dan

3) Meningkatkan daya saing industri di tingkat regional, nasional maupun

global melalui kemampuan berinovasi berbasis pengembangan IPTEK.

C. Strategi Pembangunan Industri Provinsi Nusa Tenggara Barat 2021-2041

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi pembangunan industri Provinsi

Nusa Tenggara Barat, dilakukan beberapa strategi sebagai berikut:

1) Mengembangkan industri hulu dan industri antara berbasis sumber daya

alam;

2) Melakukan pengendalian ekspor bahan mentah dan sumber energi;

3) Meningkatkan penguasaan teknologi dan kualitas Sumber Daya Manusia

(SDM) industri;

4) Mengembangkan Kawasan Peruntukan Industri, Kawasan Industri, dan

Sentra Industri Kecil dan Menengah;

5) Menyediakan langkah-langkah afirmatif berupa perumusan kebijakan,

penguatan kapasitas kelembagaan dan pemberian fasilitas kepada industri

kecil dan industri menengah;

6) Melakukan pembangunan sarana dan prasarana industri;

7) Melakukan pembangunan industri hijau;

8) Melakukan peningkatan penggunaan produk dalam negeri; dan

9) Meningkatkan kerjasama nasional bidang industri.

II. SASARAN DAN TAHAPAN CAPAIAN PEMBANGUNAN INDUSTRI

A. Sasaran Pembangunan Industri Provinsi Nusa Tenggara Barat 2021-2041

Adapun sasaran Pembangunan Industri Provinsi Nusa Tenggara Barat

Tahun 2021-2041 sebagai berikut:

1) Meningkatnya pertumbuhan industri yang diharapkan dapat mencapai

pertumbuhan 2 (dua) digit pada tahun 2041 sehingga kontribusi sektor

industri dalam Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) mencapai 11.05%

(sebelas koma nol lima persen);

2) Meningkatnya penguasaan pasar dalam dan luar negeri dengan mengurangi

ketergantungan terhadap impor bahan baku, bahan penolong, dan barang

modal, serta meningkatkan ekspor produk industri;

3) Tercapainya percepatan penyebaran dan pemerataan industri ke seluruh

daerah di Provinsi Nusa Tenggara Barat;

4) Meningkatnya pengembangan inovasi dan penguasaan teknologi;

5) Meningkatnya penyerapan tenaga kerja yang kompeten di sektor industri.

Adapun sebagai acuan untuk mengukur pencapaian visi, misi dan tujuan

Rencana Pembangunan Industri Provinsi Nusa Tenggara Barat periode 2021-2041

secara kuantitatif, sasaran pembangunan industri dapat dilihat dari 4 (empat)

indikator, yaitu: pertumbuhan sektor industri, pertambahan nilai sektor industri

terhadap PDRB, jumlah tenaga kerja, dan nilai investasi sektor industri.

Tabel 1 Target Sasaran Pembangunan Industri Provinsi Nusa Tenggara Barat

No Sasaran Satuan 2020 2023 2029 2035 2041

1 Pertumbuhan Sektor

Industri (IKM) Unit 96,295 120,100 176,307 258,818 379,945

2

Pertambahan Nilai

Sektor Industri

Terhadap PDRB

Rp

Milyar 160.02 179.91 205.82 235.45 269.36

3 Jumlah Tenaga Kerja

di Sektor Industri Orang 321,132 472,771 696,013 1,024,670 1,508,519

4 Nilai Investasi Sektor

Industri

Rp

Milyar 734 885 1,238 1,732 2,423

Sasaran kuantitatif di atas ditentukan berdasarkan asumsi yang didukung oleh

komitmen pemerintah untuk tercapainya kondisi sebagai berikut:

1) Stabilitas politik dan ekonomi yang mendukung peningkatan pertumbuhan

ekonomi nasional antara 6% (enam persen) sampai dengan 9% (sembilan persen)

per tahun;

2) Perkembangan ekonomi global yang dapat mendukung pertumbuhan ekspor

khususnya produk industri;

3) Iklim investasi dan pembiayaan yang mendorong peningkatan investasi di sektor

industri;

4) Ketersediaan infrastruktur yang dapat mendukung peningkatan produksi dan

kelancaran distribusi;

5) Kualitas dan kompetensi SDM industri berkembang dan mendukung

peningkatan penggunaan teknologi dan inovasi di sektor industri;

6) Kebijakan terkait sumber daya alam yang mendukung pelaksanaan program

hilirisasi industri secara optimal; dan

7) Koordinasi dan sinergi antar Organisasi Perangkat Daerah terkait serta peran

aktif pemerintah Kabupaten/Kota dalam pembangunan industri.

B. Penahapan Capaian Pembangunan Industri Provinsi Nusa Tenggara Barat

Tahun 2021-2041

Dalam upaya percepatan tercapainya sasaran Pembangunan Industri

Provinsi Nusa Tenggara Barat, maka penahapan capaian pembangunan industri

Unggulan daerah terbagi dalam 3 (tiga) tahapan, sebagai berikut:

1) Tahap Pertama (2021-2025)

Pada tahap ini dimaksudkan untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya

alam pada industri hulu, mineral, migas dan non-migas, yang diikuti dengan

pembangunan industri pendukung dan andalan secara selektif melalui

penyiapan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki kompetensi dan

sertifikasi di bidang industri serta meningkatkan penguasaan teknologi.

2) Tahap Kedua (2026-2030)

Pada tahap ini dimaksudkan untuk mencapai keunggulan kompetitif (berdaya

saing) dan berwawasan lingkungan melalui penguatan struktur industri dan

penguasaan teknologi serta didukung oleh SDM yang berkualitas.

3) Tahap Ketiga (2031-2041)

Pada tahap ini dimaksudkan untuk menjadikan Provinsi Nusa Tenggara Barat

sebagai daerah Industri Mandiri dan Sejahtera yang bercirikan pendalaman

struktur industri daerah yang kuat dan berdaya saing tinggi di tingkat

regional, nasional, maupun global, serta berbasis inovasi dan teknologi.

III. PEMBANGUNAN SUMBER DAYA INDUSTRI

A. Karakteristik Industri Nusa Tenggara Barat Tahun 2041

Industri NTB tahun 2041 memiliki karakteristik sebagai berikut:

1. Industri manufaktur kelas dunia (world class manufacturing), yang memiliki

basis industri yang kuat dengan kondisi:

a. tumbuh dan berkembangnya industri manufaktur dengan berbasis sumber

daya daerah;

b. terbangunnya modal dasar dan prasyarat pembangunan industri; dan

c. terbentuknya daya saing yang kuat di pasar internasional.

2. Struktur industri yang kuat sebagai motor penggerak utama (prime mover)

perekonomian dengan ciri sebagai berikut:

a. mempunyai kaitan (linkage) yang kuat dan sinergis antar subsektor industri

dan dengan berbagai sektor ekonomi lainnya;

b. memiliki kandungan lokal yang tinggi;

c. menguasai pasar domestik;

d. memiliki produk unggulan industri masa depan;

e. dapat tumbuh secara berkelanjutan; dan

f. mempunyai daya tahan (resilience) yang tinggi terhadap gejolak

perekonomian dunia.

3. Sinergitas yang kuat antara industri kecil, menengah, dan besar yang

menjalankan perannya sebagai sebuah rantai pasok (supply chain).

4. Peran dan kontribusi industri manufaktur yang semakin penting dalam

ekonomi daerah sebagai tumpuan bagi penciptaan lapangan kerja, penciptaan

nilai tambah, penguasaan pasar domestik, pendukung pembangunan

berkelanjutan, dan menghasilkan devisa.

B. Strategi Pembangunan Industri

Strategi Pembangunan Industri melibatkan berbagai stakeholders antara lain

Pemerintah, Badan Usaha Milik Daerah, swasta/investor, dan pelaku industri sendiri.

Program pembangunan Industri dilakukan melalui penetapan, sasaran dan program

pengembangan Industri Unggulan Provinsi dengan berbagai analisa dan kriteria

sehingga dijadikan sebagai fokus pembangunan Industri di Provinsi Nusa Tenggara

Barat. Pembangunan industri Provinsi Nusa Tenggara Barat selama 20 tahun ke

depan mengacu pada 3 (tiga) strategi dan dilengkapi dengan arah kebijakan masing-

masing strategi, yaitu:

Tabel 2 Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Industri

Provinsi Nusa Tenggara Barat (2021-2041)

Strategi Arah Kebijakan

1. Peningkatan

produksi

industri dan

nilai tambah

sumber daya

alam yang

efisien;

• Meningkatkan pemberdayaan industri berupa

kebijakan pengembangan kelembagaan, penumbuhan

wirausaha baru, dan pemberian fasilitas;

• Meningkatkan penggunaan produk dalam negeri oleh

pemerintah, badan usaha, dan masyarakat;

• Meningkatkan value added produk industri primer baik melalui

peningkatan produktivitas maupun inovasi produk;

• Mengembangkan industri hulu dan industri antara yang

berbasis sumber daya alam;

Strategi Arah Kebijakan

• Membangun informasi industri yang terintegrasi antara

Industri Kecil dan Menengah dengan Industri Besar terkait

transfer teknologi dan ilmu pengetahuan;

• Mendorong investasi untuk industri penghasil barang

konsumsi kebutuhan dalam negeri yang utamanya industri

padat tenaga kerja;

• Menerapkan praktek prinsip industri hijau terhadap industri

baru dan eksisting.

2. Peningkatan

kemandirian

industri dan

berwawasan

lingkungan;

• Meningkatkan peran dan sinergitas antar stakeholder terkait

(pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga penelitian dan

pengembangan, lembaga akademis, dan asosiasi);

• Meningkatkan akselerasi tumbuhnya industri kecil dan

menengah;

• Memberikan fasilitasi serta insentif baik fiskal dan non fiskal

untuk pengembangan Industri Unggulan;

• Penguatan pola dan struktur pengembangan perwilayahan

industri untuk mendorong penyebaran pemerataan industri,

berupa 1) Kawasan Peruntukan Industri; 2) Kawasan Industri,

dan 3) Sentra Industri Kecil dan Menengah;

• Optimalisasi pembangunan sarana dan prasarana pengelolaan

lahan industri berupa kawasan industri dan/atau kawasan

peruntukan industri, fasilitasi jaringan energi dan

ketenagalistrikan, telekomunikasi, sumber daya air, sanitasi,

transportasi dan informasi industri;

• Memperluas akses permodalan dan kerjasama pembiayaan.

3. Peningkatan

keunggulan

kompetitif

(daya saing)

dalam

menghadapi

pasar

nasional,

regional

maupun

global.

• Peningkatan produktivitas melalui: optimalisasi kapasitas

usaha secara ke‐ekonomian lingkup industri dalam jangka

pendek dan perubahan teknologi dalam jangka panjang dalam

penggunaan peralatan industri;

• Peningkatan penguasaan teknologi melalui optimalisasi

pemanfaatan inovasi dan transfer of technology perbaikan

manajemen usaha;

• Fasilitasi dan insentif dalam perubahan teknologi dan

perbaikan manajemen usaha dalam rangka peningkatan

produktivitas;

• Meningkatkan kerjasama dalam berbagai skala baik nasional,

regional dan internasional pada bidang pengembangan

industri.

C. Penetapan Industri Unggulan Provinsi Nusa Tenggara Barat

Ada beberapa fase analisa yang dilakukan untuk menentukan Industri

Unggulan Provinsi Nusa Tenggara Barat, antara lain: (1) melihat bagaimana profil

daerah yang di dalamnya dianalisa perkembangan PDRB, kondisi Industri yang

masih berjalan, produk ekspor dari sektor industri, potensi pemanfaatan lahan;

(2) kemudian baru dilakukan analisa sub-sektor dan identifikasi sektor unggulan

yang memberikan kontribusi terbesar pada ekonomi daerah serta untuk

menentukan komoditi yang berpotensi untuk dikembangkan ke arah industri; (3)

dari komoditi unggulan tersebut akan masuk sebagai komoditi potensial.

Selanjutnya dalam RPIP ini, akan kelompokkan ke dalam komoditi unggulan

berdasarkan kriteria yang ada (analisa trend produktivitas, potensi lahan

pengembangan serta potensi pasar ke depannya), sehingga pada akhirnya (4)

penetapan Industri Unggulan Provinsi Nusa Tenggara Barat. Secara umum

penentuan Industri Unggulan digambarkan dalam diagram berikut ini.

Gambar 1 Tahapan Umum Proses Penentuan Industri Unggulan Provinsi

(Sumber: Hasil olahan, 2020)

Melalui analisa yang dilakukan, dapat diambil 3 kriteria pokok dan

darinya ditetapkan, yaitu:

1) Kriteria Keunggulan Komoditi; hal ini mencakup jumlah dan kualitas

Sumber Daya Manusia, kontinuitas pasokan bahan baku yang berkualitas,

aspek jaringan pemasaran, ketersediaan lahan pengembangan, akses

pembiayaan dan dukungan kelembagaan pemerintah dan memiliki potensi

untuk tumbuh dan bersaing di pasar global.

2) Kriteria Kebermanfaatan; kriteria ini mencakup unsur nilai tambah

ekonomi, penciptaan lapangan tenaga kerja produktif, nilai tambah sosial

dan prestise/kekhasan daerah.

3) Kriteria Dukungan Stakeholders; mencakup penguasaan teknologi dan

inovasi, dukungan dan kesiapan masyarakat, dukungan perguruan tinggi,

pihak perusahaan swasta, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan sektor

lainnya yang terkait.

Selain analisis di atas, dalam rangkaian penetapan Industri Unggulan

Provinsi juga turut mempertimbangkan beberapa kriteria yang didasarkan pada

berbagai kriteria Daftar Industri Prioritas Nasional berdasarkan Rencana Induk

Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) 2015-2035, sebagai berikut;

Tabel 3 Daftar Industri Prioritas Nasional (2015-2035)

No Industri

Unggulan Jenis Industri

1 Industri Pangan • Industri Pengolahan Ikan

• Industri Pengolahan Susu

• Bahan Penyegar

• Pengolahan Minyak Nabati

• Pengolahan Buah-Buahan dan Sayuran

•PDRB, Industri Eksisting, produk ekspor, dll

1. Profil Provinsi Nusa Tenggara Barat

•Analisis Produksi Luas Lahan dan Produktivitas

2. Komoditi Potensial

•Focus Group Discussion, Review Dokumen terkait

3. Komoditi Unggulan Provinsi

•Pohon Industri, Potensi Pasar, dan Rantai Nilai

4. Industri Unggulan Provinsi Nusa Tenggara Barat

No Industri

Unggulan Jenis Industri

• Industri Tepung

• Industri Gula Berbasis Tebu

2 Industri Farmasi,

Kosmetik dan Alat

Kesehatan

• Industri Farmasi dan Kosmetik

• Industri Alat Kesehatan

3 Industri Tekstil,

Kulit, Alas Kaki

dan Aneka

• Industri Tekstil

• Industri Kulit dan Alas Kaki

• Industri Furnitur dan Barang lainnya dari Kayu

• Industri Plastik, Pengolahan Karet dan Barang

dari Karet

4 Industri Alat

Transportasi

• Industri Kendaraan Bermotor

• Industri Kereta Api

• Industri Perkapalan

• Industri Kedirgantaraan

5 Industri

Elektronika dan

Telematika

• Industri Elektronika

• Industri Komputer

• Industri Peralatan Komunikasi

6 Pembangkit Energi • Industri Alat Kelistrikan

7 Barang Modal,

Komponen Bahan

Penolong dan Jasa

Industri

• Industri Mesin dan Peralatan

• Industri Komponen

• Industri Bahan Penolong

• Jasa Industri

8 Industri Hulu Agro • Industri Oleofood

• Industri Oleokimia

• Industri Kemurgi

• Industri Pakan

• Industri Barang dari Kayu

• Industri Pulp dan Kertas

9 Industri Logam

Dasar dan Bahan

Galian Bukan

Logam

• Industri Pengolahan dan Pemurnian Besi dan

Baja Dasar

• Industri Pengolahan dan Pemurnian Logam Dasar

Bukan Besi

• Industri Logam Mulia, Tanah Jarang (Rare Earth),

dan Bahan Bakar Nuklir

• Bahan Galian non Logam

10 Industri Kimia

Dasar berbasis

Migas dan

Batubara

• Industri Petrokimia Hulu

• Industri Kimia Organik

• Industri Pupuk

• Industri Resin Sintetis dan Bahan Plastik

• Industri Karet Alam dan Sintetik

• Industri Barang Kimia Lainnya

Industri Unggulan Provinsi Nusa Tenggara Barat mengacu pada Peraturan

Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri

Nasional (RIPIN) Tahun 2015-2035 dan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha

Indonesia (KBLI) Tahun 2020.

Tabel 4 Industri Unggulan Provinsi Nusa Tenggara Barat 2021-2041

No Industri Unggulan Jenis Industri Lokasi

1 Industri Pangan

Industri Pengolahan dan

Pengawetan Ikan dan Produk

Ikan

Se-NTB

Industri Pengolahan Rumput

Laut

Kota Mataram

Kab. Lombok Barat

Kab. Lombok Tengah

Kab. Lombok Timur

Kab. Sumbawa

Kab. Sumbawa Barat

Kab. Dompu

Kab. Bima

Industi Pengolahan dan

Pengawetan Daging

Kota Mataram

Kab. Lombok Barat

Kab. Lombok Tengah

Kab. Lombok Timur

Kab. Sumbawa

Kab. Sumbawa Barat

Kab. Bima

Kota Bima

Industri Pengolahan dan

Pengawetan Buah-Buahan

dan Sayuran

Kota Mataram

Kab. Lombok Barat

Kab. Lombok Tengah

Kab. Lombok Utara

Kab. Lombok Timur

Kab. Bima

Industri Kopra, Minyak

Mentah dan Minyak Goreng

Kelapa, dan Pelet Kelapa

Kab. Lombok Barat

Kab. Lombok Utara

Kab. Lombok Timur

Industri Penggilingan Padi-

Padian, Tepung dan Pati

Se-NTB

Industri Gula

Kab. Lombok Barat

Kab. Lombok Tengah

Kab. Lombok Utara

Kab. Dompu

Industri Kakao dan Cokelat

Kab. Lombok Barat

Kab. Lombok Utara

Kab. Lombok Timur

Industri Pengolahan Garam

Kab. Lombok Barat

Kab. Lombok Tengah

Kab. Lombok Timur

Kab. Sumbawa

Kab. Bima

Industri Pengolahan Kopi,

Teh dan Herbal (Herb

Infusion)

Se-NTB

2

Industri Farmasi,

Kosmetik dan Alat

Kesehatan

Industri Farmasi dan

Kosmetik

Se-NTB

Industri Alat Kesehatan

Kota Mataram

Kab. Lombok Barat

Kota Bima


3

Industri Tekstil,

Kulit, Alas Kaki

dan Aneka

Industri Pemintalan,

Pertenunan dan

Penyempurnaan Tekstil

Se-NTB

Industri Kulit, Barang dari

Kulit dan Alas Kaki

Kota Mataram

Kab. Lombok Barat

Kab. Lombok Utara

Kab. Lombok Timur

Kab. Bima

Industri Barang Dari Plastik Se-NTB

Industri Furnitur

Kota Mataram

Kab. Lombok Barat

Kab. Lombok Utara

Kab. Dompu

Kab. Bima

Industri Kerajinan YTDL Se-NTB

4

Industri Alat

Transportasi

Industri Kendaraan Bermotor

Kota Mataram

Kab. Lombok Barat

Kab. Lombok Timur

Kab. Sumbawa

Kota Bima

Industri Pembuatan Kapal

dan Perahu

Kota Mataram

Kab. Lombok Barat

Kab. Lombok Timur

Kab. Bima

5

Industri

Elektronika dan

Telematika/ICT

Industri Elektronika

Kota Mataram

Kab. Lombok Barat

Kota Bima

Aktivitas Pemrograman, Konsultasi Komputer dan

Kegiatan YBDI

Se-NTB

Industri Pencetakan dan Reproduksi Media Rekaman

Se-NTB

6

Industri

Pembangkit Energi

Industri Alat Kelistrikan

Kab. Lombok Barat

Kab. Lombok Tengah

Kab. Lombok Utara

Kab. Lombok Timur

Kab. Sumbawa

Kab. Bima

Industri Kabel dan

Perlengkapannya Kab. Sumbawa Barat

7

Industri Barang

Modal, Komponen,

dan Jasa Industri

Industri Mesin dan

Perlengkapan YTDL

Se-NTB

Industri Komponen Se-NTB

Jasa Industri Se-NTB

8. Industri Hulu Agro

Industri Minyak Atsiri

Kab. Lombok Utara

Kab. Lombok Timur

Kab. Sumbawa

Industri Pakan

Kota Mataram

Kab. Lombok Barat

Kab. Lombok Tengah

Kab. Lombok Timur

Kab. Sumbawa

Kab. Bima


Kota Bima

Industri Barang Dari Kayu Se-NTB

9

Industri Logam

Dasar dan Bahan

Galian Bukan

Logam

Industri Bahan Galian Non

Logam

Kab. Lombok Barat

Kab. Lombok Timur

Kab. Sumbawa Barat

Kab. Bima

Industri Barang Dari Semen,

Kapur, Gips dan Asbes

Kab. Lombok Barat

Kab. Lombok Tengah

Kab. Lombok Utara

Kab. Lombok Timur

Kab. Sumbawa Barat

Kab, Sumbawa

Kab. Bima

Industri Barang Logam

Lainnya dan Jasa

Pembuatan Barang Logam

Kab. Lombok Barat

Kab. Lombok Tengah

Kab. Lombok Timur

Kab. Sumbawa

Kab. Dompu

Kab. Bima

Industri Barang Perhiasan

dan Barang Berharga

Kota Mataram

Kab. Lombok Barat

Kab. Lombok Tengah

Kab. Lombok Utara

Kab. Sumbawa

Kota Bima

10

.

Industri Kimia

Dasar

Industri Pupuk

Kota Mataram

Kab. Lombok Barat

Kab. Lombok Tengah

Kab. Lombok Utara

Kab. Lombok Timur

Kab. Bima

Industri Kimia Dasar

Organik

Kab. Lombok Barat

Kab. Lombok Tengah

Kab. Dompu

Industri Pestisida dan

Produk Agrokimia Lainnya

Kota Mataram

Kab. Lombok Barat

Kab. Lombok Timur

D. Penahapan Pembangunan Industri Unggulan

Berdasarkan penahapan pembangunan industri dan penetapan industri

unggulan ditetapkan tahapan pembangunan Industri Unggulan sebagai berikut:

Tabel 5 Jenis Industri dan Tahapan Pembangunan Industri Tahun 2021-2041

No Industri

Unggulan

Jenis Industri

2021-2025 2026-2030 2031-2041

1 Industri

Pangan

Industri Pengolahan dan Pengawetan Ikan dan Produk

Ikan

Pengalengan Ikan,

Ikan Awet/Kering,

Abon Ikan, Tepung

Ikan, Frozen Food

Terasi Ikan, Fillet,

Suplemen Ikan,

Pengalengan Ikan,

Suplemen Ikan,

Fillet, Ikan Beku,

Minyak Ikan,

Bumbu Kaldu

Ikan, dan Produk

No Industri

Unggulan

Jenis Industri

2021-2025 2026-2030 2031-2041

dan Produk

Pangan

Fungsional

Lainnya.

Pangan

Fungsional

Lainnya.

Industri Pengolahan Rumput Laut

Karagenan,

Gelatin, Agar-

Agar, Manisan,

Norie, Chips,

Biskuit dan

Produk Pangan

Fungsional

Lainnya.

Karagenan,

Gelatin, Agar-

Agar, Norie, Chips,

Biskuit dan

Produk Pangan

Fungsional

Lainnya.

Karagenan,

Gelatin, Agar-

Agar, Norie, Chips,

Biskuit dan

Produk Pangan

Fungsional

Lainnya.

Industri Pengolahan dan Pengawetan Daging

Pemotongan dan

Pengepakan

Daging, Produksi

Produk Produk

Daging Seperti

Sosis, Bologna,

Daging Beku,

Daging Fillet,

Aneka Olahan

Pangan

Tradisional Dalam

Kemasan dan

Produk Pangan

Fungsional

Lainnya.

Produk Daging

Seperti

Andovillettes,

Saveloy, Patc,

Rillet, Salami,

Bologna, Daging

Ham, Daging

Beku, Aneka

Olahan Pangan

Tradisional Dalam

Kemasan dan

Produk Pangan

Fungsional

Lainnya,

Produk Daging

Seperti

Andovillettes,

Saveloy, Patc,

Rillet, Salami,

Bologna, Daging

Beku, Daging

Fillet, Aneka

Olahan Pangan

Tradisional Dalam

Kemasan dan

Produk Pangan

Fungsional

Lainnya.

Industri Pengolahan dan Pengawetan Buah-Buahan dan

Sayuran

Pelumatan

Buah/Sayur

dalam Kemasan

seperti Selai Buah,

Jelly, Cabe Giling

dan Lainnya;

Industri

Pengeringan

Buah/Sayur

dalam Kemasan

seperti Cabe

Kering, Kripik dan

Lainnya;

Industri

Pengolahan dan

Pengawetan

Buah/Sayur

Lainnya seperti

Sari Buah, Sirup,

Aneka Saos dan

Sambal, Ekstrak

Sayur/Buah,

Buah/Sayuran

Pelumatan

Buah/Sayur

dalam Kemasan

seperti Selai Buah,

Jelly, Cabe Giling

dan Lainnya;

Industri

Pengeringan

Buah/Sayur

dalam Kemasan

seperti Bawang,

Cabe Kering,

Kripik dan

Lainnya;

Industri

Pengolahan dan

Pengawetan

Buah/Sayur

Lainnya seperti

Sari Buah, Sirup,

Ekstrak

Sayur/Buah,

Buah/Sayuran

No Industri

Unggulan

Jenis Industri

2021-2025 2026-2030 2031-2041

dalam Kaleng dan

Produk Fungsional

Lainnya.

dalam Kaleng dan

Produk Fungsional

Lainnya.

Industri Kopra, Minyak Mentah dan Minyak Goreng

Kelapa, Dan Pelet Kelapa

Kopra, Minyak

Mentah, Minyak

Goreng, Pelet

Kelapa dan

Produk Pangan

Fungsional

Lainnya.

Kopra, Minyak

Mentah, Minyak

Goreng, Pelet

Kelapa dan

Produk Pangan

Fungsional

Lainnya.

Industri Penggilingan Padi-Padian, Tepung dan Pati

Penggilingan Padi,

Tepung Beras,

Tepung/Makanan

dari Porang,

Tepung Tapioka,

Tepung Witi,

Tepung Sorghum,

Tepung Jagung,

Tepung Sayuran,

Aneka Tepung

untuk Oat, Roti,

Kue, Biskuit, dan

Produk Pangan

Fungsional

Lainnya.

Penggilingan Padi,

Tepung Beras,

Tepung/Makanan

dari Porang,

Tepung Tapioka,

Tepung Witi,

Tepung Sorghum,

Tepung Jagung,

Tepung Sayuran,

Aneka Tepung

untuk Oat, Roti,

Kue, Biskuit, dan

Produk Pangan

Fungsional

Lainnya.

Penggilingan Padi,

Tepung Beras,

Tepung/Makanan

dari Porang,

Tepung Tapioka,

Tepung Witi,

Tepung Sorghum,

Tepung Jagung,

Tepung Sayuran,

Aneka Tepung

untuk Oat, Roti,

Kue, Biskuit, dan

Produk Pangan

Fungsional

Lainnya. Industri Gula

Gula Pasir/Tebu,

Gula Aren, Gula

Batu, Gula Cair

dan Asam Dari

Limbah Industri

Gula dan Produk

Gula Lainnya.

Gula Pasir/Tebu,

Gula Aren, Gula

Batu, Gula Cair

dan Asam Dari

Limbah Industri

Gula dan Produk

Gula Lainnya.

Industri Kakao dan Cokelat

Cokelat, Bubuk

Kakao, Mentega

Kakao, Lemak

Kakao, Cokelat

Putih, Suplemen

dan Pangan

Fungsional

Berbasis

Kakao/Cokelat.

Minyak Kakao

Cokelat, Cokelat

Compound,

Cokelat Putih,

Suplemen dan

Pangan

Fungsional

Berbasis

Kakao/Cokelat.

Industri Pengolahan Garam

Garam

Konsumsi/Dapur,

Garam Industri

dan Garam

Fungsional

Lainnya.

Garam

Konsumsi/Dapur,

Garam Industri

dan Garam

Fungsional

Lainnya.

Garam Industri

dan Garam

Fungsional

Lainnya.

No Industri

Unggulan

Jenis Industri

2021-2025 2026-2030 2031-2041

Industri Pengolahan Kopi, Teh dan Herbal (Herb Infusion)

Kopi Sangrai, Kopi

Bubuk, Kopi

Instan/Sachet,

Ekstrak dan Sari

Kopi, Teh Kelor,

Aneka Olahan Teh

dan herbal dan

Suplemen dan

Pangan Berbasis

Kopi dan Herbal.

Kopi

Instan/Sachet,

Ekstrak dan Sari

Kopi, Aneka

Olahan Teh dan

herbal, High value

tea dan Suplemen

dan Pangan

Berbasis Kopi dan

Herbal.

Kopi

Instan/Sachet,

Ekstrak dan Sari

Kopi, Aneka

Olahan Teh dan

herbal, High value

tea dan Suplemen

dan Pangan

Berbasis Kopi dan

Herbal.

2

Industri

Farmasi,

Kosmetik

dan Alat

Kesehata

n

Industri Farmasi dan Kosmetik

Sediaan Herbal,

Obat Tradisional,

Obat Kimia,

Antiseptik, Produk

Kosmetik seperti

Sabun, Body

Lotion, Body

Scrub, Facial

Wash, Facial

Mask, Sun Block,

dan Produk

Farmasi dan

Kosmetik Lainnya.

Sediaan Herbal,

Obat Kimia,

Antiseptik, Produk

Kosmetik seperti

Sabun, Body

Lotion, Body Scrub,

Facial Wash,

Facial Mask, Sun

Block, dan Produk

Farmasi dan

Kosmetik Lainnya.

Sediaan Herbal,

Obat Kimia,

Antiseptik, Produk

Kosmetik seperti

Sabun, Body

Lotion, Body

Scrub, Facial

Wash, Facial

Mask, Sun Block,

dan Produk

Farmasi dan

Kosmetik Lainnya.

Industri Alat Kesehatan

Alat Pelindung

Diri, Alat

Pendeteksi Virus,

Alat-Alat Diagnosa

Medis Seperti Uji

Kehamilan,

Pembalut Medis,

Perban dan

Produk

Sejenisnya,

Peralatan Rumah

Sakit, Produk

disposable and

consumables,

Implan Ortopedi,

Diagnostics

reagents dan

Produk Alat

Kesehatan

Lainnya.

Alat Pendeteksi

Virus, Alat-Alat

Diagnosa Medis

Seperti Pembalut

Medis, Perban dan

Produk

Sejenisnya,

Peralatan Rumah

Sakit, Produk

disposable and

consumables,

Implan Ortopedi,

Electromedical

devices,

Diagnostics

reagents dan

Produk Alat

Kesehatan

Lainnya.

Alat Pendeteksi

Virus, Alat-Alat

Diagnosa Medis

Seperti Perban

dan Produk

Sejenisnya,

Peralatan Rumah

Sakit, Produk

disposable and

consumables,

Diagnostic

instrument, Implan

Ortopedi,

Electromedical

devices,

Diagnostics

reagents dan

Produk Alat

Kesehatan

Lainnya.

3

Industri

Tekstil,

Kulit,

Alas Kaki

dan

Aneka

Industri Pemintalan, Pertenunan dan Penyempurnaan

Tekstil

Benang,

Pewarnaan

Benang, Rajut,

Produk Serat

Tekstil seperti

Benang,

Pewarnaan

Benang, Rajut,

Produk Serat

Tekstil seperti

Benang,

Pewarnaan

Benang, Rajut,

Produk Serat

Tekstil seperti

No Industri

Unggulan

Jenis Industri

2021-2025 2026-2030 2031-2041

Serat Nanas, Serat

Kelapa dan

Lainnya. Produk

Kain Tenun

seperti Fesyen,

Pakaian, Tas,

Sepatu dan

lainnya,

Pembatikan (Batik

Tulis dan/atau

Cap).

Serat Nanas, Serat

Kelapa dan

Lainnya. Produk

Kain Tenun

seperti Fesyen,

Pakaian, Tas,

Sepatu dan

lainnya,

Pembatikan (Batik

Tulis dan/atau

Cap).

Serat Nanas, Serat

Kelapa dan

Lainnya. Produk

Kain Tenun

seperti Fesyen,

Pakaian, Tas,

Sepatu dan

lainnya,

Pembatikan (Batik

Tulis dan/atau

Cap).

Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki

Penyamakan Kulit,

Tas, Koper,

Dompet, Sandal

dan Sepatu Kulit,

Topi, Aksesoris,

Sarung Tangan,

Aksesoris dari

Kulit dan Produk

dari Kulit Lainnya.

Penyamakan Kulit,

Tas, Koper,

Dompet, Sandal

dan Sepatu Kulit,

Topi, Aksesoris,

Sarung Tangan,

Aksesoris dari

Kulit dan Produk

dari Kulit Lainnya.

Industri Barang Dari Plastik

Barang dari

Plastik untuk

Bangunan seperti

Bata/Batako

Plastik, Pintu,

Jendela, Daun

Penutup Jendela,

dan Produk

Sejenis Lainnya.

Barang Plastik

untuk

Pengemasan,

seperti Tas Plastik,

Wadah dan Aneka

Barang dari

Plastik Lainnya.

Barang dari

Plastik untuk

Bangunan seperti

Bata/Batako

Plastik, Pintu,

Jendela, Daun

Penutup Jendela,

dan Produk

Sejenis Lainnya.

Barang Plastik

untuk

Pengemasan,


Wadah dan Aneka

Barang dari

Plastik Lainnya.

Barang dari

Plastik untuk

Bangunan seperti

Bata/Batako

Plastik, Pintu,

Jendela, Daun

Penutup Jendela,

dan Produk

Sejenis Lainnya.

Barang Plastik

untuk

Pengemasan,


Wadah dan Aneka

Barang dari

Plastik Lainnya. Industri Furnitur

Furnitur dari

aneka Bahan

(Kayu, Rotan,

Bambu, Plastik,

Logam) Seperti

Kerajinan/Cukli,

Meja, Kursi,

Lemari, Tempat

Tidur, Rak dan

Furnitur Lainnya.

High Tech Furnitur

Kayu dan Rotan

Bersertifikat

Industri Hijau,

Kerajinan dengan

Bahan Baku

Limbah Industri

Pengolahan Kayu

dan Furnitur

Lainnya.

High Value

Kerajinan,

Kerajinan dengan

Bahan Baku

Limbah Industri

Pengolahan Kayu

dan Furnitur

Lainnya.

Industri Kerajinan YTDL

Barang Kerajinan

dari Bahan

Tumbuhan dan

Kerajinan Kulit

Kerang Mutiara,

Karangan Bunga,

No Industri

Unggulan

Jenis Industri

2021-2025 2026-2030 2031-2041

Hewan, seperti

Kerajinan Batok

Kelapa, Serabut

Kelapa, Akar-

Akaran, Barang

Lukisan,

Kerajinan dari

Kekerangan dan

Aneka Produk

Kerajinan Lainnya.

Barang Lukisan

dan Aneka Produk

Kerajinan Lainnya.

4

Industri

Alat

Transport

asi

Industri Kendaraan Bermotor

Komponen

Otomotif seperti

Body, Dudukan,

Kontainer, Baut

dan Mur;

Perakitan/Pembua

tan Kendaraan

Listrik seperti

Sepeda Listrik,

Motor Listrik,

Mobil Pengangkut

Sampah, Cidomo

Listrik dan

Kendaraan

Bermotor Lainnya.

Komponen

Otomotif seperti

Body, Dudukan,

Kontainer, Baut

dan Mur;

Perakitan/Pembua

tan Kendaraan

Listrik seperti

Sepeda Listrik,

Motor Listrik,

Mobil Pengangkut

Sampah, Cidomo

Listrik dan

Kendaraan

Bermotor Lainnya.

Komponen

Otomotif seperti

Body, Dudukan,

Kontainer, Baut

dan Mur;

Perakitan/Pembua

tan Kendaraan

Listrik seperti

Sepeda Listrik,

Motor Listrik,

Mobil Pengangkut

Sampah, Cidomo

Listrik dan

Kendaraan

Bermotor Lainnya.

Industri Pembuatan Kapal dan Perahu

Komponen Kapal

Laut (Mekanikal

dan Elektronik),

Perawatan Kapal,

Perahu, Boat

Listrik dan

Lainnya.

Komponen Kapal

Laut (Mekanikal

dan Elektronik),

Perawatan Kapal,

Perahu, Boat

Listrik dan

Lainnya.

Komponen Kapal

Laut (Mekanikal

dan Elektronik),

Perawatan Kapal,

Boat Listrik dan

Lainnya.

5

Industri

Elektroni

ka dan

Telematik

a/ICT


Smart Home

Appliances,

Komponen

Elektronika,

Otomasi Rekayasa

Teknologi Tepat

Guna dan Industri

Elektronika

Lainnya.

Smart Home

Appliances,

Komponen

Elektronika,

Otomasi Rekayasa

Teknologi Tepat

Guna dan Industri

Elektronika

Lainnya.

Komponen

Elektronika,

Fabrikasi

(Foundry), Otomasi

Rekayasa

Teknologi Tepat

Guna dan Industri

Elektronika

Lainnya.

Industri Pemrograman, Konsultasi Komputer dan

Kegiatan YBDI

Rancangan Piranti

Lunak Aplikasi,

Penulisan Kode

Komputer,

Pemrograman

berdasarkan

Kecerdasan

Rancangan Piranti

Lunak Aplikasi,

Penulisan Kode

Komputer,

Pemrograman

berdasarkan

Kecerdasan

Rancangan Piranti

Lunak Aplikasi,

Penulisan Kode

Komputer,

Pengembangan

Teknologi

Blockchain,

No Industri

Unggulan

Jenis Industri

2021-2025 2026-2030 2031-2041

Artifisial (IoT),

Pengembangan

Aplikasi E-

Commerce dan

Pemrograman

Komputer

Lainnya.

Artifisial,

Pengembangan

Video Game,

Pengembangan

Aplikasi E-

Commerce,

Produksi Media

Imersif dan

Pemrograman

Komputer

Lainnya.

Pemrograman

berdasarkan

Kecerdasan

Artifisial,

Pengembangan

Video Game,

Pengembangan

Aplikasi E-

Commerce dan

Pemrograman

Komputer

Lainnya.

Industri Pencetakan Dan Reproduksi Media Rekaman

Industri

Percetakan seperti

Surat Kabar,

Buku,

Tabloid/Majalah,

Komik, Poster,

Brosur, Foto dan

Produk Lainnya;

Reproduksi Media

seperti Film,

Animasi, Video

dan Aneka

Produksi Rekaman

Lainnya.

Industri

Percetakan Tiga

Dimensi (3D

Printing) dan

Industri

Percetakan

Lainnya;

Reproduksi Media

seperti Film,

Animasi, Video

dan Aneka

Produksi Rekaman

Lainnya.

Industri

Percetakan Tiga

Dimensi (3D

Printing) dan

Industri

Percetakan

Lainnya;

Reproduksi Media

seperti Film,

Animasi, Video

dan Aneka

Produksi Rekaman

Lainnya.

6

Industri

Pembangk

it Energi

Industri Alat Kelistrikan

Motor/Generator

Listrik, Baterai,

Solar Cell,

Pembangkit Listrik

Tenaga Surya,

Pembangkit Listrik

Tenaga Angin dan

Sumber

Pembangkit Listrik

Lainnya.

Motor/Generator

Listrik, Baterai,

Solar Cell,

Pembangkit Listrik

Tenaga Surya,

Pembangkit Listrik

Tenaga Air,

Pembangkit Listrik

Tenaga Angin,

Pembangkit Listrik

Tenaga Gelombang

dan Sumber

Pembangkit Listrik

Lainnya.

Motor/ Generator

Listrik, Baterai,

Solar Cell,

Pembangkit Listrik

Tenaga Surya,

Pembangkit Listrik

Tenaga Air,

Pembangkit Listrik

Tenaga Angin,

Pembangkit Listrik

Tenaga

Gelombang dan

Sumber

Pembangkit Listrik

Lainnya.

Industri Kabel dan Perlengkapannya

Industri Kabel dan

Kawat Berisolasi

atau Berpenyekat

Terbuat dari Baja,

Tembaga atau

Aluminium, Kabel

Listrik dan Kabel

Elektronik seperti

Kabel Komunikasi

dan Kabel

Kabel Serat Optik,

GFCI (Ground

Fault Circuit

Interrupter), Lamp

Holder, Snap,

Tumbler Switcher,

Outlet, Socket

Listrik, Junction,

Switch Box, Kutub

Transmisi, Line

No Industri

Unggulan

Jenis Industri

2021-2025 2026-2030 2031-2041

Jaringan;

Kabel/Kawat

Logam dan

Industri Kabel dan

Perlengkapan

Lainnya.

Hardware, Plastik

Junction dan

Industri Kabel dan

Perlengkapan

Lainnya.

7

Industri

Barang

Modal,

Kompone

n dan

Jasa

Industri

Industri Mesin dan Perlengkapan YTDL

Mesin Pendingin

dan Pembeku

(Cold Storage),

Mesin Pencacah

Ikan, Mesin

Minyak Atsiri,

Mesin Pengemas

Kopi, Mesin

Penetas Telur,

Mesin Cetak

Batako, Mesin

Roasting Kopi,

Mesin Cacah

Sampah Plastik,

Mesin Kupas Biji

Coklat, Mesin

Pemipil Jagung,

dan Industri

Permesinan

Lainnya.

Mesin Pendingin

dan Pembeku

(Cold Storage),

Mesin Pencacah

Ikan, Mesin

berbasis Internet of

Things (IoT), Mesin

Computer

Numerical

Control (CNC);

Industrial Tools;

Otomasi Proses

Produksi

Pengolahan

Pangan, Flexible

Machining Center

dan Industri

Permesinan

Lainnya.

Mesin berbasis

Internet of Things

(IoT) Mesin

Computer

Numerical

Control (CNC);

Industrial Tools;

Otomasi Proses

Produksi

Pengolahan

Pangan, Flexible

Machining Center

dan Industri

Permesinan

Lainnya.

Industri Komponen

Kemasan

(Packaging)

(Basis Karton dan

Plastik), Barang

Karet untuk

Keperluan Industri

dan Komponen

Otomotif, Zat

Aditif, Bahan

Kimia Anorganik

dan Industri

Komponen

Lainnya.

Kemasan

Berkualitas Tinggi

(Packaging High

Quality - Basis

Karton dan

Plastik), Barang

Karet untuk

Keperluan Industri

dan Komponen

Otomotif, Zat

Aditif, Bahan

Kimia Anorganik

dan Industri

Komponen

Lainnya.

Kemasan

Berkualitas Tinggi

(Packaging High

Quality - Basis

Karton dan

Plastik), Barang

Karet untuk

Keperluan Industri

dan Komponen

Otomotif, Zat

Aditif, Bahan

Kimia Anorganik

dan Industri

Komponen

Lainnya.

Jasa Industri

Perancangan

Pabrik, Jasa

Proses Industri,

Pemeliharaan

Mesin/Peralatan

Industri dan Jasa

Industri Lainnya.

Perancangan

Pabrik, Jasa

Proses Industri

(Presisi dan

Bernilai Tambah

Tinggi),

Pemeliharaan

Mesin/Peralatan

Industri dan Jasa

Industri Lainnya.

Perancangan

Pabrik, Jasa

Proses Industri

(Presisi dan

Bernilai

Tambah Tinggi),

Pemeliharaan

Mesin/Peralatan

Industri dan Jasa

Industri Lainnya.

No Industri

Unggulan

Jenis Industri

2021-2025 2026-2030 2031-2041

8 Industri

Hulu Agro

Industri Minyak Atsiri

Minyak Cengkeh,

Minyak Kayu

Putih, Minyak

Rempah, Minyak

Jarak, Minyak

Kemiri dan Aneka

Minyak Atsiri

Lainnya.

Minyak Cengkeh,

Minyak Kayu

Putih, Minyak

Rempah, Minyak

Akar-Akaran,

Minyak Sereh,

Minyak Nilam dan

Aneka Minyak

Atsiri Lainnya.

Industri Pakan

Pakan Unggas,

Pakan Ternak

Ruminansia,

Pakan Ikan dan

Produk Pakan

Fungsional

Lainnya.

Pakan Ternak

Ruminansia,

Pakan Ikan,

Ransum dan

Suplemen Pakan,

Aquaculture dan

Produk Pakan

Fungsional

Lainnya.

Industri Barang Dari Kayu

Produk dari Kayu

seperti Serbuk

Kayu, Triplek,

Daun Pintu,

Balok, Miniatur

Edukasi,

Kerajinan dan

Ukir-Ukiran dari

Kayu;

Produk dari

Bambu, Rotan,

Lontar, Ketak dan

Sejenisnya.

Produk dari Kayu

seperti Triplek,

Miniatur Edukasi,

Kerajinan dan

Ukir-Ukiran dari

Kayu dan Aneka

Produk Berbasis

Limbah

Pengolahan Kayu;

Produk dari

Bambu, Rotan,

Lontar, Ketak dan

Sejenisnya.

Triplek, Miniatur

Edukasi,

Kerajinan dan

Ukir-Ukiran dari

Kayu, Wood

moulding products,

dan Aneka Produk

Berbasis Limbah

Pengolahan Kayu.

9

Industri

Logam

Dasar dan

Bahan

Galian

Bukan

Logam

Industri Bahan Galian Non Logam

Industri dari

Tanah Liat seperti

Gerabah, Genteng,

Keramik dan

Aneka Industri

Bahan Galian Non

Logam Lainnya.

Industri dari

Tanah Liat seperti

Gerabah, Genteng,

Keramik, Industri

Semen, Kaca dan

Aneka Industri

Bahan Galian Non

Logam Lainnya.

Keramik Maju

(Advanced

Ceramic),

Refractory, Kaca,

Dekorasi

Kualitas Tinggi

dan Aneka

Industri Bahan

Galian Non Logam

Lainnya. Industri Barang Dari Semen, Kapur, Gips dan Asbes

Papan, Batu Bata,

Guci, Mebel,

Rangka Jendela,

Patung, Furnitur,

Relief Gambar

Timbul, Vas

(Jambangan),

Kolam, Bak Cuci

Piring, Ubin,

Papan, Lembaran,

Panel, Pipa,

Dempul, Tonggak,

Papan, Lembaran,

Panel, Pipa,

No Industri

Unggulan

Jenis Industri

2021-2025 2026-2030 2031-2041

Pot Bunga, Kapur

Bangunan, Batako

dan Aneka

Industri Barang

Lainnya

Reservoir dan

Aneka Industri

Barang Lainnya

Industri Barang Logam Lainnya dan Jasa Pembuatan

Barang Logam

Industri Barang

Logam seperti Alat

Pemotong, Pisau,

Keris, Hammer,

Panci, Wajan,

Gunting, Cangkul,

Sekop,Sabit, Alat

Dapur dan Aneka

Barang dari

Logam Lainnya;

Jasa Pembuatan

Barang Logam

seperti

Pengukiran,

Pembentukan,

Pengelasan,

Penghalusan dan

Aneka Jasa

Lainnya.

Industri Barang

Logam seperti Peti

Besi, Lemari Besi,

Pintu Lapis Baja,

Jangkar Kapal,

Kunci/Gembok,

Engsel dan Aneka

Barang dari Logam

Lainnya;

Jasa Pembuatan

Barang Logam

seperti

Pengukiran,

Pembentukan,

Pengelasan,

Penghalusan dan

Aneka Jasa

Lainnya.

Industri Barang

Logam seperti

Tong, Drum,

Kaleng, Ember,

Tabung, Baut,

Sekrup, Mur,

Paku dan Aneka

Barang dari

Logam Lainnya;

Jasa Pembuatan

Barang Logam

seperti

Pengukiran,

Pembentukan,

Pengelasan,

Penghalusan dan

Aneka Jasa

Lainnya.

Industri Barang Perhiasan dan Barang Berharga

Industri Perhiasan

dari Mutiara,

Industri Barang

dari Logam Mulia

seperti Cincin,

Kalung, Gelang,

Giwang dan

Sejenisnya;

Industri Barang

dari Batu Mulia

seperti Perhiasan

Permata; dan

Industri Barang

Perhiasan dan

Barang Berharga

Lainnya.

Industri Perhiasan

dari Mutiara,

Industri Barang

dari Logam Mulia

seperti Cincin,

Kalung, Gelang,

Giwang dan

Sejenisnya;

Industri Barang

dari Batu Mulia

seperti Perhiasan

Permata; dan

Industri Barang

Perhiasan dan

Barang Berharga

Lainnya.

Industri Perhiasan

dari Mutiara,

Industri Barang

dari Logam Mulia

seperti Cincin,

Kalung, Gelang,

Giwang dan

Sejenisnya;

Industri Barang

dari Batu Mulia

seperti Perhiasan

Permata; dan

Industri Barang

Perhiasan dan

Barang Berharga

Lainnya.

10

Industri

Kimia

Dasar

Industri Pupuk

Pupuk Organik,

Pupuk Tunggal

(Basis Nitrogen),

Pupuk Majemuk

dan Produk Pupuk

Lainnya.

Pupuk Organik,

Pupuk Tunggal

(Basis Fosfat dan

Kalium), Pupuk

Majemuk dan

Produk Pupuk

Lainnya.

Pupuk Organik,

Pupuk Tunggal

(Basis Nitrogen,

Fosfat dan

Kalium), Pupuk

Majemuk dan

Produk Pupuk

Lainnya. Industri Kimia Dasar

No Industri

Unggulan

Jenis Industri

2021-2025 2026-2030 2031-2041

Industri Kimia

Dasar seperti

Pembuatan

Disinfektan,

Alkohol, Industri

Penyulingan Air,

Pengolahan

Limbah Non-

Organik dan

Industri Kimia

Dasar Lainnya.

Industri Kimia

Dasar seperti

Pembuatan

Disinfektan,

Alkohol, Industri

Penyulingan Air,

Pengolahan

Limbah Non-

Organik,

Pengolahan

Limbah B3 dan

Industri Kimia

Dasar Lainnya.

Industri Kimia

Dasar seperti

Pembuatan

Disinfektan,

Alkohol, Aromatik

Sintetis,

Pengolahan

Limbah Non-

Organik,

Pengolahan

Limbah B3 dan

Industri Kimia

Dasar Lainnya.

Industri Pestisida dan Produk Agrokimia Lainnya

Industri Pestisida

seperti Insektisida,

Rodentisida,

Fungisida,

Herbisida dan

Industri Pestisida

Lainnya.

Industri Pestisida;

Industri Zat

Pengatur Tumbuh

seperti Atonik,

Kapur Pertanian,

Kapur Fosfat,

Dolomit, Bahan

Amelioran dan

Industri Pestisida

Lainnya.

Industri Pestisida;

Industri Zat

Pengatur Tumbuh

seperti Atonik,

Kapur Pertanian,

Kapur Fosfat,

Dolomit, Bahan

Amelioran dan

Industri Pestisida

Lainnya.

E. Sasaran dan Program Pembangunan Industri Unggulan Provinsi

Dalam upaya memfokuskan capaian pembangunan Industri Unggulan Provinsi

Nusa Tenggara Barat dengan menitik-beratkan kepada Potensi Sumber Daya Alam

Daerah, potensi pemanfaatan lahan kosong dan peluang pasar maka dijabarkan

Sasaran, Strategi dan Rencana Program Pembangunan Industri Unggulan sebagai

berikut:

1. Industri Pangan

Tabel 6 Sasaran, Strategi dan Rencana Program Industri Pangan

Sasaran

2021-2025

a) Pemetaan potensi dan

kajian pengolahan

industri pangan yang

terintegrasi dari hulu

ke hilir;

b) Meningkatnya

kerjasama dengan OPD

terkait untuk menjamin

kestabilan ketersediaan

bahan baku;

c) Peningkatan SDM

dibidang industri

pangan;

2026-2030

a) Peningkatan peran

asosiasi industri

olahan pangan dalam

membangun jejaring;

b) Terciptanya

kemitraan dengan

stakeholders terkait

dalam upaya

penetrasi pasar

produk;

c) Adanya diversifikasi

produk industri

pangan sehingga

memberikan nilai

tambah lebih;

2031-2041

a) Terciptanya

peningkatan mutu

produk secara

berkelanjutan agar

mampu bersaing di

pasar internasional;

b) Pengembangan

industri pendukung

dan bahan penolong

industri pangan;

c) Peningkatan

penerapan sertifikasi

dan standarisasi

sesuai standar

internasional;

d) Terpenuhinya

standarisasi dan mutu

produk olahan pangan;

e) Pendalaman struktur

industri untuk setiap

komoditas industri

olahan pangan;

f) Terdapat dukungan

sarana dan prasarana

serta intervensi

teknologi tepat guna

untuk industri pangan;

g) Peningkatan peran

perguruan tinggi dan

lembaga riset lainnya

dalam implementasi

hasil penelitian di

bidang industri

pangan;

h) Peningkatan kemitraan

antara sektor industri

olahan pangan dengan


dalam upaya perluasan

rantai pasar.

d) Penguatan industri

olahan pangan

melalui modernisasi

dan intervensi

teknologi;

e) Peningkatan mutu

melalui penerapan

sertifikasi

standarisasi (SNI),

halal dan merek;

f) Pengembangan

sentra-sentra industri

olahan pangan;

g) Terdapat akses

pembiayaan yang

mudah bagi pelaku

industri pangan;

h) Terpenuhinya produk

olahan pangan untuk

kebutuhan lokal,

produk substitusi

impor dan produk

orientasi ekspor.

d) Tersedianya Kawasan

Peruntukan Industri

besar terpadu

pengolahan pangan

berwawasan

lingkungan;

e) Meningkatnya

penelitian dan

pengembangan di

kawasan peruntukan

industri pangan;

f) Meningkatnya

diversifikasi produk

olahan, jaminan

mutu berstandar

internasional, dan

keamanan produk;

g) Meningkatnya jumlah

sentra IKM olahan

pangan yang

berwawasan

lingkungan.

Strategi

a) Melakukan pemetaan potensi olahan pangan sebagai bahan baku yang

berkualitas dan berkelanjutan;

b) Meningkatkan kuantitas dan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai

upaya untuk memenuhi kebutuhan industri olahan pangan;

c) Mendorong standarisasi proses produksi, menjamin mutu produk dan

meningkatkan daya saing produk agar mampu bersaing di pasar global;

d) Penguatan sarana dan prasarana pendukung serta kebijakan pembiayaan yang

meringankan beban IKM;

e) Mengembangkan penelitian berkelanjutan untuk menjamin keberlangsungan

industri yang bertumbuh dan memberi nilai tambah;

f) Mengembangkan dan memanfaatkan teknologi dan informasi yang relevan

supaya mampu menciptakan efisiensi dalam proses produksi;

g) Menjalin kerjasama dengan pihak-pihak terkait dalam rangka untuk penetrasi

pasar yang lebih luas.

Rencana Program

2021 – 2025

a) Menjamin ketersediaan

bahan baku (kualitas,

kuantitas dan

kontinuitas) melalui

pemetaan potensi

lahan terintegrasi;

b) Membangun komitmen

bersama dengan

instansi dan sektor

terkait dalam rangka

memperbaiki

infrastruktur yang

memadai;

2026-2030

a) Mendorong

peningkatan peran

asosiasi pelaku

industri pangan;

b) Meningkatkan

kemitraan dengan

OPD terkait secara

berkesinambungan

agar menjamin

tersedianya bahan

baku;

c) Meningkatkan mutu

dan standarisasi

produk agar mampu

2031-2041

a) Meningkatkan

pengembangan

klaster industri

olahan pangan dalam

rangka diversifikasi

produk;

b) Mendorong

Pengembangan

Industri olahan

pangan pada zona

Kawasan Industri;

c) Meningkatkan

pengembangan

teknologi Industri

c) Memperkuat

pemodalan usaha dan

promosi investasi serta

memfasilitasi akses

terhadap pembiayaan

yang kompetitif bagi

industri pangan skala

kecil dan menengah;

d) Melengkapi sarana dan

prasarana industri

olahan pangan melalui

bantuan mesin dan

peralatan pengolahan

pangan;

e) Meningkatkan

pemahaman tentang

Keamanan Pangan dan

Bahan Tambahan

Pangan (BTP);

f) Menciptakan iklim

usaha yang kondusif

untuk mendorong

pertumbuhan industri

pangan;

g) Melakukan diversifikasi

produk pangan dan

mengembangkan

pengolahan pangan

terintegrasi;

h) Meningkatkan peran

Perguruan Tinggi

dalam melakukan

penelitian dan

pengembangan.

menembus pasar

nasional maupun


d) Meningkatkan pangsa

pasar baik dalam

negeri maupun

ekspor melalui

promosi

berkelanjutan;

e) Melakukan upaya

penumbuhan

wirausaha baru di

bidang industri

pengolahan melalui

kegiatan magang di

beberapa pabrik

olahan pangan;

f) Menfasilitasi

terwujudnya kawasan

industri terpadu

pengolahan pangan;

g) Mengembangkan

sentra-sentra

pengolahan pangan

yang terintegrasi

dengan sumber

bahan baku;

h) Meningkatkan

kompetensi SDM di

bidang teknologi dan

inovasi pengolahan

pangan dan

manajerial usaha

melalui Pendidikan

dan pelatihan.

Pangan yang lebih

modern serta

memenuhi standar

internasional;

d) Meningkatkan

kemampuan

penyediaan mesin

dan peralatan

pendukung usaha

pengolahan pangan;

e) Meningkatkan mutu

kemasan olahan

pangan untuk

meningkatkan daya

saing produk;

f) Meningkatkan

kemampuan inovasi

dan penguasaan

teknologi

proses/rekayasa

produk industri

olahan pangan serta

diversifikasinya;

g) Meningkatkan

kualifikasi, kapasitas,

dan kemampuan

laboratorium uji

mutu produk olahan

pangan;

h) Mengembangkan

jejaring pemasaran

IKM melalui

kerjasama dengan

distributor maupun

pasar modern.

2. Industri Farmasi, Kosmetik, dan Alat Kesehatan

Tabel 7 Sasaran, Strategi dan Rencana Program Industri Farmasi, Kosmetik, dan

Alat Kesehatan

Sasaran

2021-2025

a) Teridentifikasinya

kebutuhan dan

permasalahan terkait

pengembangan Industri

Farmasi, Kosmetik dan

Alat Kesehatan;

b) Tersusunnya rancangan

kebutuhan industri

pendukung komponen

Industri Farmasi,

Kosmetik dan Alat

Kesehatan;

2026 - 2030

a) Terbentuknya

industri komponen

pendukung Industri

Farmasi, Kosmetik

dan Alat Kesehatan;

b) Penguatan kerjasama

dengan stakeholders

eksternal demi

terciptanya perluasan

segmentasi pasar;

c) Terciptanya

pengembangan dan

2031-2041

a) Terbentuknya

Industri Farmasi,

Kosmetik dan Alat

Kesehatan dalam

satu wilayah industri

yang terintegrasi;

b) Terwujudnya

peningkatan

pembinaan yang

terintegrasi antara


dalam upaya

c) Meningkatnya kualitas

Sumber Daya Manusia

yang ahli dan kompeten

di bidang Industri


Alat Kesehatan;

d) Adanya fasilitasi terkait

proses legalitas dan izin

edar dari produk IKM;

e) Tersedianya akses

permodalan untuk



Alat Kesehatan;

f) Terpenuhinya

kebutuhan lokal produk


Alat Kesehatan melalui

fasilitasi e-katalog.

inovasi produk

Industri Farmasi,

Kosmetik dan Alat

Kesehatan yang

memenuhi standar

mutu;

d) Terwujudnya

peningkatan,

pengembangan dan

penelitian

berkelanjutan dalam

meningkatkan daya

saing pelaku Industri

Farmasi, Kosmetik

dan Alat Kesehatan;

e) Meningkatnya

kegiatan promosi

melalui events dan

pameran nasional

dan internasional.

peningkatan kualitas

dan kuantitas produk

Industri Farmasi,

Kosmetik dan Alat

Kesehatan;

c) Meningkatnya nilai

investasi dalam

pengembangan

Industri Farmasi,

Kosmetik dan Alat

Kesehatan;

d) Terwujudnya

peningkatan

sertifikasi dan

standardisasi serta

dukungan hak

kekayaan intelektual

atas produk Industri

Farmasi, Kosmetik

dan Alat Kesehatan.

Strategi

a) Melakukan pemetaan potensi bahan baku dan bahan penolong yang berkualitas

dan berkelanjutan;

b) Meningkatkan kuantitas dan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) untuk

memenuhi kebutuhan Industri Farmasi, Kosmetik dan Alat Kesehatan;

c) Memberikan kemudahan akses perijinan dan pembiayaan untuk Industri

Farmasi, Kosmetik dan Alat Kesehatan;

d) Mendorong standarisasi proses produksi, menjamin mutu produk dan

meningkatkan daya saing produk;

e) Mengembangkan penelitian berkelanjutan bersama perguruan tinggi dan

lembaga penelitian terkait agar menghasilkan produk-produk Farmasi, Kosmetik

dan Alat Kesehatan yang semakin berkualitas dan terbaru;

f) Memanfaatkan teknologi dan informasi yang relevan dalam proses produksi

maupun promosi;

g) Melakukan pembentukan dan pembinaan komunitas dan klaster Industri

Farmasi, Kosmetik dan Alat Kesehatan;

h) Menjalin kerjasama dengan pihak-pihak terkait dalam rangka untuk penetrasi

dan perluasan pangsa pasar.

Rencana Program

2021-2025



kuantitas dan


pemetaan, koordinasi

dengan instansi terkait,

dan kemitraan;

b) Menjamin kemudahan

akses perizinan untuk

mendukung

standardisasi produk

Industri Farmasi,

Kosmetik dan Alat

Kesehatan;

c) Memberikan akses

pembiayaan dan

2026-2030

a) Membangun

ekosistem industri

pendukung bagi

pengembangan

Industri Farmasi,

Kosmetik dan Alat

Kesehatan;

b) Mengembangkan

peningkatan mutu

dan standarisasi

produk Farmasi,

Kosmetik dan Alat

Kesehatan agar

mampu menembus

pasar nasional dan


2031-2041

a) Meningkatkan

pengembangan

teknologi Industri

farmasi, kosmetik

dan alat kesehatan

yang lebih modern

serta memenuhi

standar internasional;

b) Meningkatkan

kemampuan

penyediaan mesin

dan peralatan

pendukung usaha

industri farmasi,

kosmetik, dan alat

kesehatan;

permodalan untuk

mendorong percepatan

perkembangan produk

Industri Farmasi,

Kosmetik dan Alat

Kesehatan;

d) Melakukan diversifikasi

bahan baku lokal untuk

mengembangkan

Industri Farmasi dan

Kosmetik;

e) Mendorong peningkatan

peran asosiasi pelaku

Industri Farmasi,

Kosmetik dan Alat

Kesehatan.

c) Meningkatkan

fasilitas pelayanan

akses perizinan dan

pembiayaan yang

mudah;

d) Mengembangkan

sentra Industri untuk

mendorong lahirnya

wirausaha baru dan

penyerapan tenaga

kerja;

e) Mendorong

peningkatan investasi

Industri Farmasi,

Kosmetik dan Alat

Kesehatan.

c) Meningkatkan

kemampuan inovasi

dan penguasaan

teknologi

proses/rekayasa

produk Industri

Farmasi, Kosmetik

dan Alat Kesehatan;

d) Meningkatkan

kualifikasi, kapasitas,

dan kemampuan

laboratorium uji

mutu produk

Farmasi, Kosmetik,

dan Alat Kesehatan.

3. Industri Tekstil, Kulit, Alas Kaki dan Aneka

Tabel 8 Sasaran, Strategi dan Rencana Program Industri Tekstil, Kulit, Alas Kaki

dan Aneka

Sasaran

2021–2025

a) Pemetaan potensi

lokasi dan zona untuk

pengembangan

Industri Tekstil, Kulit,

Alas Kaki dan Aneka;

b) Adanya pengembangan

skema pembiayaan dan

bantuan modal yang

kompetitif bagi Industri

Tekstil, Kulit, Alas Kaki

dan Aneka;

c) Peningkatan keahlian

dan keterampilan SDM

di bidang Industri

Tekstil, Kulit, Alas Kaki

dan Aneka;

d) Terbentuknya asosiasi


Alas Kaki dan Aneka

yang proaktif

membuka peluang bagi

pelaku pemula

(inkubasi);

e) Adanya intervensi

fasilitas

sarana/prasarana dan

penggunaan teknologi

pengolahan untuk

skala industri;

f) Adanya pemenuhan

bahan baku dan bahan

2026 – 2030

a) Terciptanya sentra


Alas Kaki dan Aneka

di daerah yang telah

ditentukan;

b) Peningkatkan

pemanfaatan


dalam proses

produksi untuk




c) Tercapainya

peningkatan daya

saing produk melalui

pemenuhan standar

dan mutu sesuai

permintaan pasar;

d) Adanya peningkatan


standarisasi (SNI) dan

branding produk;

e) Adanya penguatan

kemitraan dengan

pihak terkait untuk

menjamin distribusi

pemasaran lokal dan

internasional;

f) Adanya peningkatan

jumalah penguatan

sentra-sentra dan

2031-2041

a) Adanya

pengembangan



Alas Kaki dan Aneka

yang inovatif;

b) Meningkatnya


dan standarisasi

sesuai Standar

Nasional Indonesia

(SNI) untuk produk



c) Berkembangnya

klaster dalam rangka

percepatan

pertumbuhan


Alas Kaki dan Aneka

di sentra produksi;

d) Berkembangnya


Alas Kaki dan Aneka

berwawasan

lingkungan;

e) Adanya penguatan

pengembangan dan

penelitian terkait

pengembangan

Industri turunan

penolong untuk

kegiatan produksi;

g) Terciptanya produk

IKM yang bermutu dan

berdaya saing.

asosiasi dalam upaya

peningkatan

penyerapan tenaga

kerja.

Tekstil, Kulit, Alas

Kaki dan Aneka;

f) Terbentuknya

segmentasi pasar

lokal menjadi

berbasis ekspor.

Strategi

a) Melalui koordinasi dengan OPD terkait, adanya upaya peningkatan

produktifitas sektor hulu untuk memastikan pasokan bahan baku;

b) Memperkuat proses produksi melalui penggunaan teknologi tepat guna secara

efisien;

c) Menciptakan iklim investasi yang sehat serta penataan mekanisme

pembiayaan atau modal usaha bagi pelaku industri;

d) Mengembangkan sistem distribusi logistik untuk meningkatkan nilai ekspor;

e) Meningkatkan produktivitas dan utilisasi kapasitas produksi industri

yang ada (eksisting);

f) Menerapkan teknologi modern untuk Industri Tekstil, Kulit, Alas Kaki dan

Aneka sehingga produk sesuai standarisasi. Rencana Program

2021-2025

a) Melakukan pemetaan

potensi wilayah dan

zona untuk

pengembangan



b) memfasilitasi skema

pembiayaan dan

permodalan yang

kompetitif untuk



c) Memfasilitasi

Pendidikan dan

pelatihan dalam upaya

meningkatkan keahlian

dan keterampilan SDM



d) Menghimpun dan

membentuk asosiasi


Alas Kaki dan Aneka

untuk membuka

peluang kerja baru;

e) Mendorong

kelengkapan

sarana/prasarana

memadai dan


tepat guna;

f) Menjamin ketersediaan

bahan baku dan dan

bahan penolong;

2026 – 2030

a) Membentuk dan

memperkuat sentra-

sentra Industri

Tekstil, Kulit, Alas

Kaki dan Aneka

untuk peningkatan

produktifitas;

b) Mengoptimalkan

pembuatan teknologi

tepat guna buatan

IKM lokal untuk




c) Memenuhi

stnadarisasi dan daya

saing produk sesuai

standar yang berlaku;

d) Meningkatkan


dan Standarisasi

Nasional Indonesia

(SNI) dan branding

produk;

e) Membangun dan

memperkuat jejaring

kemitraan dengan

pihak terkait untuk

distribusi pemasaran

lokal dan

internasional;

f) Memperkuat peran

asosiasi dalam upaya

peningkatan

produktifitas dan

2031-2041

a) Mengembangkan dan

memperkuat struktur

industri melalui



Alas Kaki dan Aneka

yang inovatif;

b) Meningkatkan

standarisasi sesuai

Standar Nasional

Indonesia (SNI) dan

standar internasional

untuk produk



c) Mengembangkan


percepatan

pertumbuhan


Alas Kaki dan Aneka

kearah perwilayahan

industri;

d) Membangun struktur


Alas Kaki dan Aneka

yabng berwawasan

lingkungan dan zero

waste;

e) Meningkatkan

Kerjasama dan

jejaring untuk

memperluas

segmentasi pasar

lokal menjadi skala

nasional dan ekspor.

g) Menciptakan produk

IKM yang bermutu dan

berdaya saing.

penyerapan tenaga

kerja.

4. Industri Alat Transportasi

Tabel 9 Sasaran, Strategi dan Rencana Program Industri Alat Transportasi

Sasaran

2021–2025

a) Teridentifikasinya

potensi pengembangan

Industri Alat

Transportasi di

Kabupaten/Kota;

b) Tersusunnya rancangan

kebutuhan industri

pendukung komponen

Industri Alat

Transportasi;

c) Meningkatnya kualitas

Sumber Daya Manusia

yang ahli dan kompeten

di bidang Industri Alat

Transportasi;

d) Terdapat kemitraan

dengan Lembaga

penelitian dalam upaya

pengembangan produk

secara berkelanjutan;

e) Tersedianya akses

permodalan untuk


Alat Transportasi;

f) Adanya fasilitasi

peningkatan kuantitas

dan kualitas produk

Industri Alat

Transportasi.

2026 – 2030

a) Meningkatnya

kerjasama dengan

stakeholders eksternal

untuk perluasan

segmentasi pasar;

b) Terciptanya

pengembangan dan

inovasi produk alat

transportasi yang

memenuhi standar

dan ketentuan yang

berlaku;

c) Terwujudnya

pengembangan dan

penelitian

berkelanjutan dalam

meningkatkan daya

saing produk;

d) Meningkatnya

pemenuhan

kebutuhan komponen

dari hasil produksi

IKM lokal;

e) Terbangunnya

sinergisitas antar IKM

untuk pemenuhan

komponen Alat

Transportasi dan

layanan purna jual.

2031-2041

a) Meningkatnya

kuantitas dan

kualitas IKM Alat

Transportasi;

b) Terbentuknya

penguatan layanan

purna jual untuk

perbaikan dan

reparasi alat

transportasi buatan

lokal;

c) Meningkatnya

kemampuan SDM

Industri Alat

Transportasi dalam

menciptakan

komponen alat

transportasi;

d) Meningkatnya nilai

investasi dalam

pengembangan

Industri Alat

Transportasi;

e) Terwujudnya

peningkatan jenis

dan variasi produk

alat transportasi

berwawasan

lingkungan.

Strategi

a) Mengidentifikasi kebutuhan komponen pendukung pengembangan Industri Alat

Transportasi;

b) Mendorong pengembangan inovasi pelaku Industri Alat Transportasi melalui

event multisektor;

c) Mendorong pengembangan komponen pendukung Industri Alat Transportasi;

d) Penguatan kompetensi dan keterampilan pelaku Industri Alat Transportasi

dalam hal peningkatan kreatifitas dan inovasi produk;

e) Pengembangan teknologi dan informasi mesin, peralatan serta sarana

pendukung lainnya untuk efektifitas dan efisiensi proses produksi;

f) Peran pemerintah sebagai penguatan usaha dan pembiayaan sebagai pendorong

kreativitas, benchmarking, research dan development, perluasan pangsa pasar

dan promosi.

Rencana Program

2021-2025 2026 – 2030 2031-2041


permasalahan dan

kebutuhan alat

transportasi secara

komprehensif;

b) Melakukan peningkatan

kapasitas dan

kompetensi SDM

pelaku Industri Alat

Transportasi;

c) Pembentukan

komunitas/asosiasi

pelaku Industri Alat

Transportasi;

d) Membangun Kerjasama

dengan Lembaga

Penelitian dan

pengembangan untuk


produk;

e) Meningkatkan

penerapan standarisasi

dan kualitas produk

Industri Alat

Transportasi.

a) Menjalin dan

memperkuat

kerjasama dengan


dalam upaya

perluasan pasar;

b) Membangun dan

mengembangkan

inovasi variasi alat

transportasi yang

memenuhi standar;

c) Memfasilitasi akses

pembiayaan bagi

Industri lokal;

d) Mengoptimalkan

pengembangan dan

penelitian

berkelanjutan dalam

meningkatkan daya

saing;

e) Memfasilitasi peran

IKM lokal dalam

pemenuhan

kebutuhan komponen

Industri Alat

Transportasi.

a. Mendorong

pengembangan

sentra yang

terintegrasi dengan

pasar dalam satu

wilayah industri;

b. Mendorong

peningkatan nilai

investasi di sektor

Industri Alat

Transportasi melalui

pemberian insentif

fiskal dan non-

fiskal;

c. Meningkatkan

pengembangan

keterampilan pelaku

Industri Alat

Transportasi secara

berkesinambungan;

d. Mengembangkan

kemitraan untuk

memperluas pangsa

pasar, baik skala

nasional maupun

internasional.

5. Industri Elektronika dan Telematika/ICT

Tabel 10 Sasaran, Strategi dan Rencana Program Industri Elektronika dan

Telematika/ICT

Sasaran

2021-2025

a) Tersedianya database

komunitas/pelaku


dan Telematika/ICT;

b) Teridentifikasinya

spot-spot lokasi untuk

pelaku Industri

Elektronika dan

Telematika/ICT;

c) Meningkatnya

kuantitas dan kualitas

Sumber Daya Manusia

yang kompeten di

bidang Industri

Elektronika dan

Telematika/ICT;

d) Adanya pusat

pengembangan

kreativitas dan inovasi

bagi pelaku industri;

e) Terfasilitasinya proses

pengurusan HAKI

2026-2030

a) Meningkatnya peran

komunitas dalam

mendorong pelaku

industri untuk

meningkatkan

kreatifitas;

b) Terciptanya

pengembangan dan

inovasi produk


dan Telematika/ICT

yang memenuhi

standar;

c) Terwujudnya

pengembangan dan

penelitian

berkelanjutan dalam

meningkatkan daya

saing pelaku Industri

Elektronika dan

Telematika/ICT;

d) Terbangunnya

pendalaman struktur

2031-2041

a) Terselenggaranya

peningkatan

pembinaan yang

terintegrasi antara

stakeholders dalam

peningkatan Industri

Elektronika dan

Telematika/ICT;

b) Meningkatnya nilai

investasi dalam

pengembangan


dan Telematika/ICT;

c) Terdapat sentra

pengembangan skala

nasional dan global

untuk meningkatkan

manfaat kepada

pelaku Industri

Elektronika dan

Telematika/ICT;

d) Terciptanya produk


seperti merek, paten

dan hak cipta;

f) Adanya penguatan

jejaring dan kerjasama

dengan stakeholders

terkait dalam upaya

sharing knowledge dan

perluasan pasar.


dan Telematika/ICT;

e) Adanya peningkatan

spesialisasi baik dari

segi pelaku industri

maupun berbasis

kedaerahan.

dan Telematika/ICT

berwawasan

lingkungan yang

mendukung

pembangunan

berkelanjutan.

Strategi

a) Membangun komunitas Industri Elektronika dan Telematika/ICT sebagai

entitas diskusi dan jejaring Kerjasama;

b) Mendorong pengembangan inovasi dan kreatifitas pelaku Industri Elektronika

dan Telematika/ICT melalui event multisektor.

c) Membangun iklim kreatif di kalangan pelaku Industri Elektronika dan

Telematika/ICT;

d) Mendorong introduksi teknologi dalam pengembangan sarana prasana

pendukung Industri Elektronika dan Telematika/ICT;

e) Penguatan kompetensi dan keterampilan pelaku Industri Elektronika dan

Telematika/ICT dalam hal peningkatan kreatifitas dan inovasi produk;

f) Pengembangan teknologi dan informasi mesin, peralatan serta sarana

pendukung lainnya untuk efektifitas dan efisiensi proses produksi;

g) Peran pemerintah sebagai penguatan usaha dan pembiayaan sebagai

pendorong kreativitas, benchmarking, research dan development, perluasan

pangsa pasar dan promosi.

Rencana Program

2021-2025


potensi dan kekuatan

sektor Industri

Elektronika dan

Telematika/ICT;

b) Pelatihan peningkatan

kapasitas SDM pelaku

industri Industri

Elektronika dan

Telematika/ICT;

c) Membentuk dan

memperkuat

komunitas/asosiasi

pelaku Industri

Elektronika dan

Telematika/ICT;

d) Penelitian dan

pengembangan


produk;

e) Meningkatkan

keunggulan Industri

Elektronika dan

Telematika/ICT

berbasis potensi lokal;

f) Memfasilitasi

bimbingan teknis dan

pelatihan desain dan

teknologi.

2026-2030

a) Penguatan

kelembagaan asosasi

pelaku Industri

Elektronika dan

Telematika/ICT;

b) Mendukung

penguatan research &

development di bidang

pengembangan bahan

baku, teknologi,

desain produk, dan

skema pemasaran;

c) Meningkatkan peran

asosiasi dalam

promosi produk

melalui acara festival

dan pameran produk

berskala nasional dan

internasional;

d) Mendorong daerah

untuk ramah

terhadap investor di

bidang Industri

Elektronika dan

Telematika/ICT;

e) Memperluas akses

pasar produk Industri

Elektronika dan

Telematika/ICT.

2031-2041

a) Menjamin dan

meningkatkan mutu


dan Telematika/ICT;

b) Meningkatkan

promosi dan

Kerjasama dalam

upaya peningkatan

nilai investasi di

sektor Industri

Elektronika dan

Telematika/ICT;

c) Mengoptimalkan

pendalaman struktur

untuk produk


dan Telematika/ICT;

d) Meningkatkan

kualitas produk


dan Telematika/ICT

agar berwawasan

lingkungan;

e) Mengembangkan

kemitraan untuk

memperluas pangsa

pasar, baik skala

nasional maupun

internasional.

6. Industri Pembangkit Energi

Tabel 11 Sasaran, Strategi dan Rencana Program Industri Pembangkit Energi

Sasaran

2021–2025

a) Tersedianya peta potensi

sumber daya alam yang

mendukung tersedianya

pasokan energi secara

kontinyu;

b) Tersedianya sarana dan

prasarana serta teknologi

untuk pengembangan

industri pembangkit

energi;

c) Terjalinnya sinergi

dengan balai penelitian

milik pemerintah

maupun swasta serta

dengan perguruan tinggi;

d) Terwujudnya kegiatan

pendampingan dan

penyuluhan secara

kontinyu untuk

perbaikan kualitas

pemeliharaan mesin

pembangkit.

2026 – 2030

a) Terwujudnya

Penguatan industri

pembangkit energi

dan terbarukan

melalui modernisasi

dan alih teknologi;

b) Terciptanya

kemitraan dengan


dalam upaya

penetrasi pasar

produk;

c) Adanya diversifikasi

produk industri

pembangkit energi

sehingga memberikan

nilai;

d) Peningkatan mutu

bahan bakar produk

industri pembangkit

energi.

2031-2041

a) Terwujudnya

penerapan

manajemen energi

yang efisien serta

penggunaan energi

melalui penerapan

teknologi penghemat

listrik;

b) Terciptanya rantai

pasok bahan baku

industri pembangkit

energi yang stabil dan

berkelanjutan;

c) Penyempurnaan

mutu industri

pembangkit energi

dan turunannya yang

sesuai dengan

standar;

d) Berkembangnya

sentra-sentra industri

pembangkit energi.

Strategi

a) Mengembangkan penelitian berkelanjutan dengan menggandeng perguruan

tinggi agar terciptanya keberlangsungan industri yang bertumbuh dan memberi

nilai tambah kepada masyarakat;

b) Mengembangkan Pembangkit energi untuk mendukung pembangunan pusat-

pusat ekonomi baru;

c) Menjamin harga keekonomisan yang wajar akan industri pembangkit energi;

d) Mengembangkan dan memanfaatkan teknologi dan informasi yang relevan dalam

upaya menciptakan efisiensi dalam proses produksi;

e) Menjalin kerjasama dengan pihak-pihak terkait dalam rangka untuk penetrasi

pasar yang lebih luas;

f) Menjamin tersedianya infrastruktur yang memadai dalam upaya mendukung

terwujudnya industri pembangkit energi yang kholistik.

Rencana Program

2021–2025


potensi sumber daya

alam yang mendukung

tersedianya pasokan

energi secara kontinyu;

b) Meningkatkan

kompetensi dan

keterampilan Sumber

Daya Manusia;

c) Membangun dan

memfasilitasi sarana dan

prasarana serta

teknologi;

2026-2030

a) Meningkatkan

penguatan struktur

industri pembangkit

energi melalui

modernisasi dan alih

teknologi;

b) Memperluas dan

meningkatkan

kemitraan dengan

stakeholders terkait;

c) Meningkatkan

pemanfaatan sumber

daya sebagai sumber

2031-2041

a) Meningkatkan

penciptaan industri

baru yang

mengangkat konsep

industri pembangkit

energi;

b) Membangun rantai

pasok bahan baku

industri pembangkit

energi yang stabil dan

berkelanjutan;

c) Melakukan

penyempurnaan

secara berkelanjutan

d) Mendorong sinergi


milik pemerintah

maupun swasta serta

dengan perguruan tinggi;

e) Memberikan

pendampingan untuk

perbaikan dan

pemeliharaan mesin

pembangkit.

pembangkit tenaga

listrik baru;

d) Mengembangkan


industri pembangkit

energi dan merata di

setiap kabupaten/kota

sesuai dengan

potensinya masing-

masing.

terkait mutu industri

pembangkit energi

dan turunannya yang

sesuai dengan

standar;

d) Mengembangkan dan

meningkatkan

kuantitas dan

kualitas lokasi

pembangkit energi.

7. Industri Barang Modal, Komponen dan Jasa Industri

Tabel 12 Sasaran, Strategi dan Rencana Program Industri Barang Modal, Komponen

dan Jasa Industri

Sasaran

2021–2025

a) Terciptanya master

plan yang

komprehensif dalam

untuk membangun

Industri Barang

Modal, Komponen dan

Jasa Industri;

b) Terciptanya

peningkatan

standarisasi produk

barang Barang Modal

dan Komponen yang

lolos uji dan

standarisasi SNI;

c) Terwujudnya

pemerataan SDM di

sektor Jasa Industri,

khususnya terkait

layanan purna jual

mesin;

d) Terwujudnya fasilitasi

IKM agar memiliki

produk yang berdaya

saing dan mampu

dipasarkan baik

secara offline maupun

online;

e) Adanya produk

permesinan IKM yang

terdaftar dalam E-

katalog pemerintah

daerah untuk

memenuhi pasar lokal.

2026-2030

a) Terwujudnya peran

asosiasi Industri

Barang Modal,

Komponen dan Jasa

Industri untuk

melakukan produksi

yang efisien;

b) Meningkatnya

kemampuan IKM

untuk memenuhi

kebutuhan lokal akan

mesin dan peralatan

(Teknologi Tepat

Guna);

c) Terjalinnya kerjasama


dan/atau perguruan

tinggi untuk

melakukan Research

and Development

dalam upaya

pengembangan Barang

Modal, Komponen dan

Jasa industri secara

tepat guna;

d) Adanya penguatan IKM

yang memproduksi

produk Industri

Barang Modal dan

Komponen dalam hal

kelembagaan,

manajemen usaha,

akses pembiayaan dan

pemasaran produk.

2031-2041

a) Meningkatnya


dalam upaya efisiensi

produksi Industri

Barang Modal dan

Komponen;

b) Terwujudnya

peningkatan jumlah

IKM modern yang

mampu memproduksi

Industri Barang

Modal dan Komponen

yang memenuhi

standar SNI;

c) Terbangunnya sentra

industri Industri

Barang Modal dan

Komponen dan

memiliki layanan jasa

industri di setiap

daerah yang telah

ditetapkan;

d) Adanya penguatan

dalam hal penelitian

dan pengembangan

produk industri

barang modal,

komponen dan jasa

industri dalam upaya

mencapai produk

yang efisien serta

ramah lingkungan.

Strategi

a) Pengembangan peta jalan pengembangan Industri Barang Modal, Komponen

dan Jasa Industri;

b) Mengembangkan Sumber Daya Manusia yang memiliki kompetensi di bidang

Industri Barang Modal, Komponen dan Jasa Industri

c) Pengembangan Research and Development dalam upaya penyempurnaan

produk Industri Barang Modal dan Komponen serta memperkuat

pengembangan di Jasa Industri;

d) Pemanfaatan teknologi agar terciptanya efisiensi dalam proses produksi

Industri Barang Modal dan Komponen;

e) Mendorong peningkatan kemampuan IKM untuk memproduksi produk Barang

Modal dan Komponen agar mampu memenuhi pasar lokal hingga nasional. Rencana Program

2021–2025

a) Melakukan kajian

menyeluruh

(integrated supply

chain) terkait

pengembangan

Industri Barang

Modal, Komponen dan

Jasa Industri;

b) Meningkatkan peran

IKM dalam rantai

pasok komponen

Industri Barang Modal

dan Komponen;

c) Mewujudkan

pengembangan sentra

industri pembuatan

tools dan komponen

presisi;

d) Mendorong produk

IKM NTB untuk

memasarkan

produknya melalui E-

Katalog pemerintah;

e) Memfasilitasi

penguatan IKM yang

memproduksi Barang

Modal dan Komponen

dalam hal

kelembagaan dan

manajemen usaha.

2026-2030

a) Mengembangkan

kapasitas Industri

Barang Modal dan

Komponen melalui

upaya efisiensi

produksi;

b) Mendorong kestabilan

produksi Industri

Barang Modal dan

Komponen;

c) Meningkatkan

penguasaan teknologi

dan rekayasa produk

industri penunjang

Industri Unggulan

melalui penelitian dan

pengembangan yang

terintegrasi;

d) Melakukan evaluasi

secara berkala

terhadap produk yang

sudah dimanfaatkan

dalam rangka

meningkatkan

efektivitas dan efisiensi

kerja produk;

e) Meningkatkan layanan

purna jual produk

barang modal (produk

mesin dan peralatan).

2031-2041

a) Mengembangkan

sentra IKM modern

khusus memproduksi

komponen presisi

terstandardisasi

untuk menunjang

Kawasan Industri;

b) Mendorong

terbentuknya sentra

Industri Barang

Modal, Komponen

dan Jasa Industri di

setiap

kabupaten/kota;

c) Meningkatkan

penelitian dan

pengembangan

Industri Barang

Modal dan Komponen

dalam upaya

mencapai produk

yang efisien serta

ramah lingkungan;

d) Mewujudkan Industri

Barang Modal,

Komponen dan Jasa

Industri yang berdaya

saing di pasar

nasional dan global.

8. Industri Hulu Agro

Tabel 13 Sasaran, Strategi dan Rencana Program Industri Hulu Agro

Sasaran

2021-2025

a) Pemetaan potensi

lahan untuk

pengembangan

Industri Hulu Agro;

b) Meningkatnya

kerjasama dengan OPD

terkait untuk

menjamin kestabilan

2026-2030

a) Terciptanya sentra

produksi Industri

Hulu Agro di daerah

yang telah

ditentukan;

b) Peningkatkan

pemanfaatan


dalam proses

2031-2041

a) Adanya

pengembangan


hulu agro yang

inovatif dan bernilai

tambah;

b) Meningkatnya


dan standarisasi

dan ketersediaan

bahan baku;

c) Adanya peningkatan

kuantitas dan kualitas

Sumber Daya Manusia

yang kompeten;

d) Pemenuhan

standarisasi dan mutu

produk yang

dihasilkan;

e) Adanya pengembangan

skema pembiayaan dan

bantuan modal yang

kompetitif bagi Industri

Hulu Agro;

f) Adanya optimalisasi

lahan yang tidak

digunakan secara

optimal untuk

menjamin ketersediaan

bahan baku.

produksi Industri

Hulu Agro;

c) Terbentuknya

asosiasi Industri Hulu

Agro yang proaktif

melakukan inkubasi

bagi pelaku pemula;

d) Tercapainya

peningkatan daya

saing produk melalui

pemenuhan standar

dan mutu;

e) Terbentuknya

segmentasi pasar

lokal menjadi skala

nasional dan berbasis

ekspor;

f) Adanya peningkatan


standarisasi (SNI) dan

branding produk.

sesuai Standar

Nasional Indonesia

(SNI) Industri Hulu

Agro;

c) Berkembangnya


percepatan

pertumbuhan Industri

Hulu Agro;

d) Berkembangnya

Industri Hulu Agro

yang ramah

lingkungan dan

berbasis zero waste;

e) Adanya penguatan

pengembangan dan

penelitian terkait

pengembangan

Industri Hulu Agro.

Strategi

a) Peningkatan produktifitas sektor hulu untuk memastikan pasokan bahan

baku melalui koordinasi dengan sektor terkait;

b) Memperkuat proses produksi melalui penggunaan teknologi tepat guna secara

efisien;

c) Menciptakan iklim investasi yang sehat serta penataan mekanisme

pembiayaan atau modal usaha bagi pelaku industri;

d) Mengembangkan sistem distribusi logistik untuk meningkatkan nilai ekspor;

e) Menjamin ketersediaan jaminan pasokan bahan baku serta meningkatkan

efisiensi bahan baku;

f) Meningkatkan produktivitas dan utilisasi kapasitas produksi industri

yang ada (eksisting); dan

g) Memperluas penetrasi pasar melalui promosi secara berkelanjutan.

Rencana Program

2021-2025



kuantitas dan


pemetaan potensi

lahan;

b) Meningkatkan


Standar Nasional

Indonesia (SNI) serta

peningkatan kapasitas

laboratorium uji mutu;

c) Memperkuat

pemodalan dan

promosi investasi serta

memfasilitasi akses

terhadap pembiayaan

yang kompetitif bagi

Industri Hulu Agro;

2026-2030

a) Mendorong peran

aktif sentra olahan

barang dari kayu

untuk meningkatkan

produktifitas IKM

yang ada;

b) Meningkatkan

kemampuan

penguasaan dan

pengembangan

inovasi teknologi

Industri Hulu Agro

melalui penelitian dan

pengembangan yang

berkelanjutan;

c) Mendorong peran

asosiasi untuk

memfasilitasi

penumbuhan

wirausaha baru;

2031-2041

a) Meningkatkan

kemampuan IKM

untuk membuat


(pengembangan

industri hulu agro);

b) Meningkatkan

penyuluhan kepada

IKM industri hulu

agro untuk

meningkatkan

kualitas bahan baku;

c) Membangun pusat

informasi industri

hulu agro di lokasi

klaster pembangunan

industri pengolahan;

d) Meningkatkan

standar dan mutu

produk dengan

d) Meningkatkan

kompetensi SDM

tentang teknologi

proses produksi bagi

aparat pembina dan

pengusaha melalui

diklat industri;

e) Melakukan pemetaan

dan revitalisasi lahan

tidak produktif.

d) Mendorong

standarisasi produk

sesuai SNI agar

mampu bersaing di

pasar;

e) Menjalin kerjasama

dengan perusahaan

besar untuk

meningkatkan

penetrasi pasar.

melengkapi

label/atribut produk;

e) Mendorong

pengembangan dan

penelitian

berkelanjutan untuk

mendukung

pengembangan

industri hulu agro.

9. Industri Logam Dasar dan Bahan Galian Bukan Logam

Tabel 14 Sasaran, Strategi dan Rencana Program Industri Logam Dasar Dan Bahan

Galian Bukan Logam

Sasaran

2021-2025

a) Adanya Sumber Daya

Manusia yang memiliki

kompetensi di bidang

Industri Logam Dasar

dan Bahan Galian

Bukan Logam;

b) Terciptanya master

plan yang

komprehensif dalam

upaya

mengintegrasikan

ketersediaan bahan

baku sampai proses

pembuatan produk;

c) Terwujudnya peran

sentral IKM dalam

rantai pasokan

komponen Industri

Logam Dasar dan

Bahan Galian Bukan

Logam;

d) Terciptanya

standaraisasi produk

sesuai SNI dan

ketentuan lainnya yang

berlaku;

e) Terwujudnya fasilitasi

IKM agar memiliki

produk yang berdaya

saing dan mampu

dipasarkan baik secara

offline maupun online.

2026-2030

a) Terwujudnya peran

asosiasi Industri

Logam Dasar dan

Bahan Galian Bukan

Logam untuk

penyerapan tenaga

kerja;

b) Terjalinnya kerjasama

dengan balai

penelitian dan

pengembangan

dan/atau perguruan

tinggi untuk

melakukan Research

and Development;

c) Adanya evaluasi

berkala terhadap

pemanfaatan logam

dasar dan bahan

galian bukan logam

yang dihasilkan oleh

IKM sebagai upaya

untuk quality control;

d) Adanya penguatan

IKM Industri Logam

Dasar dan Bahan

Galian Bukan Logam

dalam hal

kelembagaan,

manajemen usaha

dan akses

pembiayaan.

2031-2041

a) Terwujudnya

peningkatan jumlah

IKM Industri Logam

Dasar dan Bahan

Galian Bukan Logam

yang memenuhi

standar SNI;

b) Terbangunnya

pendalaman struktur

produk dari Industri

Logam Dasar dan

Bahan Galian Bukan

Logam;

c) Adanya penguatan

dalam hal penelitian

dan pengembangan

produk Industri

Logam Dasar dan

Bahan Galian Bukan

Logam dalam upaya

mencapai produk yang

efisien dan ramah

lingkungan;

d) Terwujudnya Industri

Logam Dasar dan

Bahan Galian Bukan

Logam yang berdaya

saing sehingga

mampu melakukan

penetrasi pasar

nasional dan global.

Strategi

a) Penyusunan peta jalan yang komprehensif untuk mendukung berkembangnya

industri Industri Logam Dasar dan Bahan Galian Bukan Logam;

b) Memperkuat kerjasama dan koordinasi dengan sektor terkait dan kelompok-

kelompok pengerajin logam dalam upaya meningkatkan keberlanjutan produksi

Industri Logam Dasar;

c) Mengembangkan kualitas dan kuantitas hasil produksi dengan penguatan

sarana dan prasarana produksi tepat guna ramah lingkungan;

d) Pengembangan penelitian berkelanjutan untuk memastikan eksistensi Industri

Logam Dasar dan Bahan Galian Bukan Logam tetap berproduksi;

e) Peningkatan kualitas SDM, kelembagaan, dan kemitraan kelompok dalam

mendorong peningkatan mutu dan daya saing industri;

f) Peningkatan penguasaan teknologi dalam pengembangan Industri Logam Dasar

dan Bahan Galian Bukan Logam.

Rencana Program

2021 – 2025

a) Bersama sektor terkait

melakukan koordinasi

untuk meningkatkan

kualitas dan kuantitas

produksi Industri

Logam Dasar dan

Bahan Galian Bukan

Logam;

b) Melakukan standarisasi

mutu produk hasil


dan Bahan Galian

Bukan Logam sesuai

mutu dan standar SNI;

c) Memfasilitasi mesin dan

peralatan bagi pelaku


dan Bahan Galian

Bukan Logam;

d) Meningkatkan

kompetensi dan

keahlian Sumber Daya

Manusia (SDM) untuk

meningkatkan

produktifitas;

e) Membangun jaringan

pemasaran sebagai

upaya perluasan

pangsa pasar IKM.

2026-2030

a) Mendorong peran

sentra untuk

meningkatkan

produktifitas IKM

untuk peningkatan

penyerapan tenaga

kerja;

b) Melakukan kajian

teknis dan ekonomis

pengembangan

klaster industri logam

dasar dan bahan

galian bukan logam;

c) Meningkatkan mutu

produk Industri

Logam Dasar dan

Bahan Galian Bukan

Logam melalui

peningkatan SDM dan

alih teknologi;

d) Meningkatkan

kemitraan melalui

kerja sama antara

usaha kecil menengah

dan usaha besar;

e) Meningkatkan

kelembagaan usaha

dan akses

pembiayaan.

2031-2041

a) Melakukan kajian dan

riset secara

mendalam untuk

potensi industri logam

dasar dan bahan

galian bukan logam;

b) Menjalin kemitraan

Dalam dan Luar

negeri dalam upaya

penetrasi pasar

domestik dan global;

c) Meningkatkan

diversifikasi dan

kualitas produk


dan Bahan Galian

Bukan Logam melalui

penelitian dan

pengembangan;

d) Memfasilitasi

peningkatan investasi


dan Bahan Galian

Bukan Logam yang

ramah lingkungan;

e) Mendorong perluasan

pasar produk berbasis

ekspor.

10. Industri Kimia Dasar

Tabel 15 Sasaran, Strategi dan Rencana Program Industri Kimia Dasar

Sasaran

2021-2025

a) Terdapat peta potensi

daerah sebagai sentra

Industri Kimia Dasar;

2026-2030

a) Terbangunnya

sentra Industri

Kimia Dasar sebagai

salah satu sektor

2031-2041

a) Meningkatnya

pendalaman struktur

Industri Kimia Dasar;

b) Terwujudnya

penguatan SDM,

Kelembagaan pelaku

usaha dan konektifitas

antar pelaku usaha

pada sektor Industri

Kimia Dasar;

c) Meningkatnya

pemanfaatan teknologi

dan inovasi pengolahan

terhadap industri kimia

dasar;

d) Terdapat sinergisitas

antara pemerintah,

dunia bisnis dan

perguruan tinggi dalam

pengelolaan Industri

Kimia Dasar;

e) Pemenuhan standar

dan mutu produk

industri kimia agar

mampu mememenuhi

kebutuhan lokal dan

mampu bersaing di

pasar nasional.

penyerapan tenaga

kerja;

b) Terwujudnya

optimalisasi

pemanfaatan


dalam proses

produksi;

c) Adanya

peningakatan

fasilitasi uji

sertifikasi dan

standarisasi produk;

d) Meningkatnya

kemitraan dengan

Lembaga penelitian

untuk

pengembangan

produk efektif dan

efisien;

e) Meningkatnya akses

pembiayaan yang

mudah bagi pelaku

Industri Kimia

Dasar.

b) Adanya peningkatan

pengembangan secara

berkelanjutan agar

produk industri kimia

dasar tetap memiliki

sertifikasi dan

standar mutu SNI;

c) Meningkatnya

pertumbuhan IKM

sektor Industri Kimia

Dasar yang berdaya

saing di tingkat

nasional;

d) Meningkatnya



menjadi produk

bernilai tinggi;

e) Terwujudnya

peningkatan

pengolahan Industri

Kimia Dasar yang

efisien dan

berwawasan

lingkungan.

Strategi

a) Memetakan potensi daerah sebagai landasan pembuatan peta (road map)

pengembangan Industri Kimia Dasar berkelanjutan;

b) Mendorong perwujudan industri yang memiliki daya saing melalui peningkatan

kualitas SDM, penerapan teknologi ramah lingkungan dan terpenuhinya

sertifikasi produk Industri Kimia Dasar;

c) Meningkatkan pemanfaatan teknologi dan inovasi dalam upaya mencapai

proses produksi yang efektif dan efisien;

d) Penguatan proses produksi untuk mewujudkan industri yang berdaya saing

dan berkelanjutan;

e) Menciptakan iklim industri yang kondusif melalui dukungan regulasi dan

peningkatan pembiayaan serta penanaman modal.

Rencana Program

2021-2025


yang komprehensif

terhadap potensi lokasi


Kimia Dasar;

b) Melakukan sertifikasi

SDM pelaku Industri

Kimia Dasar melalui

Pelatihan dan

Pendidikan ketrampilan;

c) Meningkatkan peran

aktif kelembagaan

perusahaan besar dan

konektifitas antar

pelaku industri kimia

dasar;

2026-2030

a) Mendorong

terbangunnya sentra

industri kimia dasar

yang dapat menyerap

tenaga kerja;

b) Memberikan fasilitas

yang memadai

sebagai upaya

peningkatan

produktifitas IKM;

c) Mendorong

peningkatan

sertifikasi dan

standarisasi produk;

d) Menjalin kerjasama

dengan stakeholders

terkait dalam upaya

2031-2041

a) Mengembangkan

industri turunan dan


Industri Kimia

Dasar;

b) Memberikan

penyuluhan dan

pelatihan terpadu

kepada IKM untuk

meningkatkan mutu

dan standar produk

Industri Kimia

Dasar;

c) Melakukan

pembinaan dan

pengawasan agar

IKM tumbuh dan

d) Mendorong penggunaan

teknologi dan inovasi

tepat guna dan ramah

lingkungan;

e) Membangun Kerjasama

dan sinergi antara

pemerintah, dunia

bisnis dan perguruan

tingga dalam

pengelolaan produk

industri kimia dasar.

meningkatkan

permodalan dan

perluasan

segmentasi pasar

Industri Kimia Kasar;

e) Mendorong

pengembangan

industri kimia dasar

menuju industri

berwawasan

lingkungan.

berkembang menjadi

IKM berdaya saing;

d) Meningkatkan

kemampuan sentra


sebagai upaya

membangun

kemandirian daerah

dalam pengelolaan

limbah.

IV. PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA INDUSTRI

A. Pengelolaan Lingkungan

Kegiatan industri baik dalam skala kecil dan menengah sering kali dikaitkan

sebagai penyebab adanya kerusakan ekosistem lingkungan. Maka dari itu, dalam

upaya pembangunan industri selayaknya disertai dengan program-program yang

ramah lingkungan. Adapun program pengelolaan lingkungan akan dilakukan

melelaui beberapa program, antara lain:

1) Menerapkan pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup melalui:

a) pengurangan erosi lahan; b) efisiensi penggunaan air bersih dengan penerapan

teknologi modern; serta c) pengurangan kehilangan hasil produksi pasca panen

dengan mengunakan teknologi tepat guna ramah lingkungan;

2) Melakukan pembinaan dan pengawasan industri ramah lingkungan dengan cara

menyiapkan standar industri hijau dalam industri pertanian, perkebunan,

peternakan, perikanan, pertambangan, dan sektor lainnya;

3) Mengembangkan konservasi terhadap hutan dan lingkungan dengan mengelola

sumber daya secara asri dan lestari guna meningkatkan fungsinya sebagai

penyedia jasa lingkungan.

B. Fasilitas Jaringan Energi dan Kelistrikan

Jaringan energi dan kelistrikan menjadi penting dalam aktivitas produksi saat

ini dan ke depannya. Kebutuhan industri akan energi dan listrik juga cukup besar

dan akan terus bertambah dari waktu ke waktu, sehingga perlu adanya upaya untuk

mengembangkan sistem energi dan kelistrikan melalui optimalisasi pemanfaatan

potensi sumber daya energi termasuk sumber energi baru terbarukan guna

mendukung program pembangunan industri. PLN sebagai penyedia utama jaringan

kelistrikan memiliki peran sentral dalam pembangunan infrastruktur kelistrikan.

Adapun infrastruktur yang akan dikembangkan antara lain 1) infrastruktur

pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukungnya, mencakup pembangkit

tenaga listrik dengan sumber energi tak terbarukan, energi terbarukan dan sumber

energi lainnya; dan 2) infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana

pendukungnya mencakup pengembangan jaringan transmisi tegangan tinggi,

distribusi, dan gardu induk.

Adapun upaya yang akan dilakukan untuk pemenuhan infrastruktur

pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukungnya adalah sebagai berikut:

1) Pengembangan PLTP (Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi) diarahkan di

Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Sumbawa dan Kabupaten Dompu;

2) Pengembangan PLTA (Pembangkit Listrik Tenaga Air) diarahkan di Kabupaten

Lombok Utara, Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Sumbawa Barat dan

Kabupaten Sumbawa;

3) Pengembangan PLTMH (Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro) diarahkan di

Kota Mataram, Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Utara, Kabupaten

Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Sumbawa Barat,

Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Dompu dan Kabupaten Bima;

4) Pengembangan PLTM (Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro) diarahkan di Kota

Mataram, Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Utara, Kabupaten

Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Sumbawa Barat,

Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Dompu dan Kabupaten Bima;

5) Pengembangan PLTS (Pembangkit Listrik Tenaga Surya) diarahkan di Kabupaten

Lombok Utara, Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Timur, serta

desa-desa terpencil dan pulau-pulau kecil di seluruh Kabupaten/Kota

berdasarkan potensi radiasi matahari;

6) Pengembangan PLTGL (Pembangkit Listrik Tenaga Gelombang Laut) dan PLTAL

(Pembangkit Listrik Tenaga Arus Laut) diarahkan di Selat Lombok, Selat Alas,

dan seluruh Kabupaten/Kota berdasarkan potensi dan karakteristik wilayah;

7) Pengembangan PLTB (Pembangkit Listrik Tenaga Bayu) diarahkan di Kabupaten

Lombok Timur;

8) Pengembangan PLTBm (Pembangkit Listrik Tenaga Biomassa) diarahkan di

seluruh Kabupaten/Kota dan pulau-pulau kecil berdasarkan potensinya;

9) Pengembangan PLTSa (Pembangkit Listrik Tenaga Sampah) diarahkan di seluruh

Kabupaten/Kota dan pulau-pulau kecil berdasarkan potensi dan karakteristik

wilayah;

10) Pengembangan PLTD (Pembangkit Listrik Tenaga Diesel) diarahkan di Kota


Lombok Timur, Kabupaten Sumbawa Barat, Kabupaten Sumbawa, Kabupaten

Dompu, Kota Bima dan Kabupaten Bima;

11) Pengembangan PLTU (Pembangkit Listrik Tenaga Uap) diarahkan di Kabupaten

Lombok Barat, Kabupaten Lombok Utara, Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten

Sumbawa Barat, Kabupaten Sumbawa dan Kota Bima;

12) Pengembangan PLTG (Pembangkit Listrik Tenaga Gas) diarahkan di Kabupaten

Lombok Barat;

13) Pengembangan PLTMG (Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas) diarahkan di

Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Sumbawa dan Kota Bima; dan

14) Pengembangan PLTGMU (Pembangkit Listrik Tenaga Tenaga Gas Uap) diarahkan

di Kota Mataram.

Selanjutnya dalam upaya pengembangan infrastruktur penyaluran listrik dan

sarana pendukungnya, dilakukan langkah-langkah strategis, antara lain

pengembangan jaringan transmisi dan jaringan distribusi:

1) Jaringan transmisi meliputi:

a) Pengembangan Saluran Umum Tegangan Tinggi (SUTT) di setiap

Kabupaten/Kota;

b) Pengembangan Saluran Kabel Tegangan Tinggi (SKTT) diarahkan di Kota


Lombok Tengah dan Kabupaten Lombok Timur;

c) Pengembangan Gardu Induk (GI) diarahkan di seluruh Kabupaten/Kota; dan

d) Jaringan transmisi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2) Jaringan distribusi meliputi:

a) Jaringan kabel laut diarahkan dari Pulau Lombok ke Pulau Sumbawa, dari

Pulau Lombok ke pulau-pulau kecil di sekitarnya dan dari Pulau Sumbawa ke

pulau-pulau kecil di sekitarnya;

b) Jaringan distribusi diarahkan di seluruh Kabupaten/Kota pada pusat-pusat

kegiatan perkotaan dan pedesaan serta kawasan-kawasan tertentu; dan

c) Jaringan distribusi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

C. Fasilitas Jaringan Telekomunikasi

Jaringan telekomunikasi meliputi dua aspek yaitu jaringan telekomunikasi

yang bersifat tetap dan jaringan telekomunikasi bergerak. Adapun program

pengembangan jaringan telekomunikasi tetap, antara lain:

1) Pengembangan Saluran Telepon Otomat (STO) di Kota Mataram, Kabupaten

Lombok Barat, Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Timur,

Kabupaten Sumbawa Barat, Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Dompu dan

Kabupaten Bima;

2) Pengembangan jaringan serat optik yang teraplikasi dalam bentuk sistem

telematika/internet di Kota Mataram, Kabupaten Sumbawa Barat, Kabupaten

Sumbawa, Kabupaten Dompu, Kota Bima dan Kabupaten Bima;

3) Pengembangan jaringan terestrial yang teraplikasi dalam bentuk gelombang radio

yang dikembangkan berupa:

a) Jaringan televisi lokal dengan jangkauan siaran ke seluruh Kabupaten/Kota;

dan

b) Jaringan radio lokal hingga ke seluruh pelosok pedesaan dan pulau-pulau

kecil.

Sedangkan program pengembangan untuk jaringan bergerak sebagai berikut:

1) Pengembangan jaringan mikro digital antar provinsi di seluruh Kabupaten/Kota;

2) Pengembangan jaringan satelit yang teraplikasi dalam bentuk jaringan internet

dan jaringan selular yang diarahkan di seluruh Kabupaten/Kota;

3) Pengembangan menara Base Tranceiver Station (BTS) untuk mendukung jaringan

selular yang diarahkan di seluruh Kabupaten/Kota dan pulau-pulau kecil;

- BTS merupakan infrastruktur telekomunikasi yang memfasilitasi komunikasi

nirkabel antara piranti komuniasi dan jaringan operator.

4) Pengembangan jaringan telekomunikasi khusus, meliputi:

a) Jaringan multimedia terpusat di Kota Mataram dengan distribusi Tanjung -

Gerung - Praya - Selong - Taliwang - Sumbawa Besar - Dompu - Woha - Kota

Bima;

b) Pengembangan telekomunikasi untuk industrialisasi; dan

c) Penanganan telekomunikasi khusus untuk kepentingan instansi pemerintah,

swasta dan masyarakat lainnya yang penyebarannya berada di Ibukota

Kecamatan.

D. Fasilitas Air Bersih

Pengembangan suatu daerah menjadi Sentra Industri atau menjadi Kawasan

Industri tentu akan membutuhkan air bersih. Provinsi Nusa Tenggara Barat secara

umum memiliki sumber air bersih dari sungai, yaitu 2 (dua) Wilayah Sungai, antara

lain Wilayah Sungai Pulau Lombok dan Wilayah Sungai Pulau Sumbawa. Adapun total

Wilayah Sungai yang dimiliki adalah 197 di Pulau Lombok dan 555 di Pulau Sumbawa.

Tabel 16 Banyaknya Sungai Dirinci Menurut Wilayah Sungai (WS) (Menurut

Permen PUPR No. 4 Tahun 2015)

Sungai Tahun (2019)

Wilayah Sungai Lombok Wilayah Sungai Sumbawa

≤ 10 km2 127 289

10 km2 - ≤ 50 km2 48 212

50 km2 - ≤ 100 km2 12 29

100 km2 - ≤ 500 km2 9 22

≥ 500 km2 1 3

Jumlah 197 555

Luas 4.560,50 km2 15.414,50 km2

Sumber: Balai Wilayah Sungai Nusa Tenggara I Tahun 2019

Selain sungai, fasilitas air bersih juga bersumber dari bendungan dan embung

skala bendungan. Jumlah bendungan yang dimiliki Provinsi Nusa Tenggara Barat

sejumlah 70 bendungan dan tersebar merata di setiap kabupaten, kecuali Kabupaten

Sumbawa Barat yang belum memiliki bendungan. Dengan potensi air bersih yang ada,

pemerintah mendorong peningkatan kualitas dan pelayanan sistem sumber daya air

untuk mendukung kegiatan perkotaan dan perdesaan, khususnya kegiatan industri.

Tabel 17 Rekapitulasi Bendungan dan Embung Skala Bendungan Per Kabupaten

di Wilayah Sungai Lombok dan Wilayah Sungai Sumbawa Tahun 2019

NO

KAB/KOTA

BENDUNGAN

VOLUME TAMPUNGAN

AWAL (M³)

VOLUME TAMPUNGAN

SEKARANG (M³) 1 Lombok Barat 3 3.075.000 2.822.080

2 Lombok Tengah 14 58.434.518 51.793.360

3 Lombok Timur 14 30.489.903 29.663.530 4 Lombok Utara 1 110.000 103.994 5 Bima 10 42.906.000 36.526.450 6 Dompu 9 4.269.381 3.560.340

7 Sumbawa 19 110.543.478 91.873.600 Jumlah 70 249.828.280 216.343.360

Sumber: Balai Wilayah Sungai Nusa Tenggara I Tahun 2020

Dalam upaya pemenuhan kebutuhan air bersih untuk pembangunan sektor Industri

di Provinsi Nusa Tenggara Barat maka dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1) Pengembangan bendungan yang diarahkan di Kabupaten Lombok Barat,

Kabupaten Lombok Utara, Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok

Timur, Kabupaten Sumbawa Barat, Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Dompu

dan Kabupaten Bima;

2) Pengembangan 3000 (tiga ribu) hektar Daerah Irigasi Nasional yang melintasi

kabupaten/kota diarahkan di Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok

Tengah, Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Dompu

dan Kabupaten Bima;

3) Pengembaangan Daerah Irigasi Provinsi (1.000 – 3.000 hektar) tersebar di

Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Utara, Kabupaten Lombok

Tengah, Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Sumbawa Barat, Kabupaten

Sumbawa, Kabupaten Dompu dan Kabupaten Bima;

4) Pengembangan sumber mata air meliputi Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten

Lombok Utara, Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Timur dan

Kabupaten Sumbawa;

5) Pengembangan jaringan suplesi irigasi diarahkan di Meninting-Sesaot (west

divertion), Belimbing-Palung (east divertion) dan Kwangko-Waru.

E. Fasilitas Sanitasi

Pengelolaan fasilitas sanitasi khususnya dalam hal persampahan menjadi

salah satu program unggulan Provinsi Nusa Tenggara Barat. Pemerintah

mengembangkan dan meningkatkan kualitas dan pelayanan sistem pengelolaan

persampahan ramah lingkungan. Dengan mengusung slogan Nusa Tenggara Barat

Zero Waste, pemerintah secara berkelanjutan mengelola sampah agar mendapatkan

keuntungan. Di sektor hulunya, pemerintah aktif melakukan campaign dan edukasi

ke semua lapisan masyarakat agar menerapkan prinsip 3R (Reduce, Reuse dan

Recycle). Sedangkan di sektor hilir, pemerintah mengoptimalkan Tempat Pemrosesan

Akhir (TPA). Pemerintah mendorong agar setiap TPA terintegrasi dengan Tempat

Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST).

Tabel 18 Sebaran TPA dan TPST di Provinsi Nusa Tenggara Barat

No NAMA TPA KETERANGAN

1. TPA Regional Kebun

Kongok

TPA Regional Kebun Kongok yang berlokasi ke

Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat

difungsikan untuk menampung sampah dari

Kabupaten Lombok Barat dan Kota Mataram.

2. TPA Jugil, Kabupaten

Lombok Utara

TPA berada di Dusun Jugil, Desa Sambik Bangkol,

Kecamatan Gangga, Kabupaten Lombok Utara.

Desain TPA adalah sanitary landfill, terdapat lapisan

kedap air di dasar landfill, ada pengolahan lindi, ada

pipa ventilasi gas, namun tidak terdapat jembatan

timbang. Khusus untuk sampah di Gili Trawangan

dikelola langsung di pulau. Sedangkan untuk Gili Air

dan Gili Meno diangkut ke pelabuhan bangsal

menggunakan 2 unit perahu.

3. TPA Pengengat,

Kabupaten

Lombok Tengah

Kabupaten Lombok Tengah menggunakan TPA

Pengengat di Desa Pengengat, Kecamatan Pujut yang

memiliki luas mencapai 10 hektar dengan desain

sanitary landfill namun operasional controlled landfill.

4. TPA Ijo Balit,

Kabupaten

Lombok Timur

Kabupaten Lombok Timur menggunakan TPA Ijo

Balit, seluas 8.5 Hektar (area aktif 2 Hektar) dan

sudah diperluas seluas 3.3 Hektar dengan desain

sanitary landfill namun operasional controlled landfill.

5. TPA Batu Putih

Kabupaten

Sumbawa Barat

TPA di Kabupaten Sumbawa Barat adalah TPA Batu

Putih di Desa Batu Putih, Kecamatan Taliwang seluas

5 Hektar dengan operasional controlled landfill.

6. TPA Lekong,

Kabupaten

Sumbawa

TPA Lekong yang berlokasi di Kabupaten Sumbawa

ditujukkan untuk menampung sampah dari

Kecamatan Alas Barat dan sekitarnya.

7. TPA Raberas,

Kabupaten

Sumbawa

TPA Raberas berlokasi di Lingkungan Raberas,

Kelurahan Seketeng, Kecamatan Sumbawa Besar.

TPA Raberas dibangun oleh Satker PSPLP Provinsi

NTB dengan desain Sanitary Landfill.

8. TPA Lune,

Kabupaten

Dompu

TPA Lune yang berlokasi di Desa Lune, Kecamatan

Pajo, memiliki lahan seluas 4,80 Hektar dengan

operasional open dumping.

9. TPA Waduwani,

Kabupaten Bima

TPA Waduwani yang berlokasi di Desa Waduwani,

Kecamatan Woha memiliki lahan seluas 7,24 Ha. TPA

Waduwani menampung sampah sebanyak 130,8 m3

per hari dengan operasional controlled landfill.

10 TPA Oi Mbo,

Kota Bima

TPA Oi Mbo berlokasi di Kelurahan Kodo, Kecamatan

Rasanae Timur. TPA ini beroperasi mulai tahun 2016,

dengan luas sekitar 10 Hektar, TPA Oi Mbo

menampung sampah hingga 300 m3 per hari.

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nusa Tenggara Barat, 2019

Gambar 2 Peta Sebaran TPA Provinsi Nusa Tenggara Barat

Sumber: Dinas LHK Provinsi NTB, 2019 (diolah LITBANG BAPPEDA NTB, 2019)

Dalam rangka mendukung program Industrialisasi di Provinsi Nusa

Tenggara Barat, pemerintah beserta stakeholders terkait bersinergi menjalankan

beberapa program antara lain:

1) Program pemeliharaan TPA secara berkelanjutan dan mengoptimalkan

pengolahan sampah (pemadatan, pengomposan dan daur ulang) menjadi

energi alternatif dan produk yang bernilai ekonomis;

2) Menjalin kemitraan dengan pihak-pihak terkait seperti Bank Sampah, PLN dan

sektor lainnya untuk pengolahan sampah organik dan anorganik;

3) Program campaign zero waste kepada semua lapisan masyarakat untuk

mengurangi pengunaan plastik sekali pakai (single used).

F. Fasilitas Jaringan Transportasi

Jaringan transportasi menjadi salah satu elemen penting dalam

pembangunan industri daerah. Ketersediaan sarana dan prasarana transportasi

yang memadai akan memperlancar distribusi barang dan orang. Siklus perpindahan

barang dan orang yang lancar dan berkesinambungan akan mempercepat

pertumbuhan ekonomi. Pada prinsipnya, dalam pengembangan fasilitas jaringan

transportasi, pemerintah akan mengembangkan dan meningkatkan ketersediaan

dan kualitas sarana dan prasarana yang terpadu untuk mendukung konektifitas

antar wilayah. Selain itu pengembangan moda transportasi massal dan multi moda

secara terpadu untuk meningkatkan aksesibilitas pusat pertumbuhan dengan

kawasan sekitarnya, antar pusat-pusat pertumbuhan dalam satu wilayah pulau

dan antar pusat pertumbuhan antar pulau.

Adapun moda transportasi yang umum digunakan di Nusa Tenggara Barat

adalah transportasi darat, transportasi laut, dan transportasi udara.

1) Transportasi Darat

Berdasarkan Surat Keputusan (SK) Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat

No. 620-351 Tahun 2016 Tentang Status Ruas Jalan Provinsi Nusa Tenggara Barat

terdapat 81 Ruas Jalan Negara dengan panjang total 934,55 Kilometer yang tersebar

di Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa.

Gambar 3 Peta Ruas jalan Pulau Lombok, 2016

Sumber: Forum Lalu Lintas Angkutan Jalan (FLLAJ) Provinsi Nusa Tenggara Barat, 2016

Gambar 4 Peta Ruas jalan Pulau Sumbawa, 2016

Sumber: Forum Lalu Lintas Angkutan Jalan (FLLAJ) Provinsi Nusa Tenggara Barat, 2016

2) Transportasi Laut

Pelabuhan menjadi salah satu alternatif jalur transportasi yang dimiliki oleh

Provinsi Nusa Tenggara Barat. Pelabuhan dimanfaatkan sebagai jaringan

transportasi untuk mengangkut manusia dan barang. Hal ini mengindikasikan

bahwa pelabuhan menjadi salah satu unsur penting dalam menggerakkan ekonomi

daerah. Adapun sebaran jumlah pelabuhan di Nusa Tenggara Barat cukup merata,

hanya di Kabupaten Lombok Tengah yang tidak memiliki pelabuhan.

Tabel 19 Nama Pelabuhan Menurut Kabupaten/Kota

No Kabupaten/Kota Nama Pelabuhan

1 Lombok Barat Lembar

2 Lombok Tengah -

3 Lombok Timur Kayangan

4 Sumbawa Badas dan Alas

5 Dompu Kempo dan Calabai

6 Bima Sape

7 Sumbawa Barat Poto Tano dan Benete

8 Lombok Utara Pemenang

9 Kota Mataram Pelsus Pertamina

10 Kota Bima Bima

Sumber: Badan Pusat Statistik NTB, 2019

Setiap pelabuhan dioptimalkan untuk menghubungkan aktivitas ekonomi

daerah. Pelabuhan diharapkan menjadi penghubung antara satu daerah dengan

daerah lainnya baik dalam hal jalur distribusi bahan baku maupun jalur

pengiriman produk industri.

3) Transportasi Udara

Sama halnya dengan pelabuhan yang berperan dalam konektivitas antar

daerah, bandar udara juga menjadi salah satu simpul moda transportasi dalam

perpindahan barang dan orang. Provinsi Nusa Tenggara Barat memiliki 3 bandara.

Salah satu bandara yang terletak di Pulau Lombok bertaraf internasional, artinya

melayani penerbangan berangkat dan datang dari mancanegara. Adapun 2 bandara

lainnya berada di Pulau Sumbawa dan baru melayani penerbangan domestik.

Tabel 20 Nama Bandara dan Lokasi

No Nama Bandara Lokasi

1 Lombok International Airport Kabupaten Lombok Tengah

2 Sultan M. Khairuddin Kabupaten Sumbawa

3 Sultan M. Salahudin Kabupaten Bima

Sumber: Statistik Transportasi Provinsi Nusa Tenggara Barat 2018

G. Sistem Informasi Industri

Pembangunan industri di Provinsi Nusa Tenggara Barat mulai menarik

perhatian khalayak ramai. Hal ini ditandai dengan kunjungan website Dinas

Perindustrian NTB yang terus mengalami peningkatan, bahkan mencapai 7.000

kunjungan per harinya (7/12/2020). Dalam rangka memperkuat sistem informasi

industri, ada beberapa hal yang perlu dilakukan untuk memberikan data dan

informasi yang terbaru (update) tentang program Industrialisasi di Provinsi Nusa

Tenggara Barat, antara lain:

1) Pengembangan website yang lebih menarik, atraktif dan informatif sesuai dengan

kebutuhan pengembangan industri;

2) Pengembangan aplikasi untuk mempermudah pelaku industri untuk terhubung

antar pelaku itu sendiri, pelaku industri dengan perbankan, pelaku industri

dengan investor dan pelaku industri dengan stakeholders terkait;

3) Mempercepat pengumpulan, penyampaian/pengadaan, pengolahan/ pemrosesan,

analisis, penyimpanan, dan penyajian, termasuk penyebarluasan data dan/atau

informasi yang akurat, lengkap dan tepat waktu; dan

4) Melakukan pengumuman, pelayanan, serta penyediaan informasi data secara

komprehensif dan dilakukan secara berkala.

V. PERWILAYAHAN INDUSTRI

1. Pengembangan Perwilayahan Industri

A. Kawasan Strategis Nasional dan Kawasan Strategis Provinsi

A.1 Kawasan Strategis Nasional (KSN)

Kawasan Strategis Nasional (KSN) merupakan wilayah yang penataan

ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara

nasional. Penetapan Kawasan Strategis Nasional (KSN) bertujuan untuk

menjaga kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, kestabilan

ekonomi, sosial/budaya, lingkungan dan termasuk wilayah yang telah

ditetapkan sebagai warisan dunia.

Kawasan Strategis Nasional (KSN) di Provinsi Nusa Tenggara Barat

ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana

Tata Ruang Wilayah Nasional yang meliputi:

1. KSN dari Sudut Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi; dan

2. KSN dari Sudut Kepentingan Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan

Hidup.

Berdasarkan penetapan tersebut, maka KSN di wilayah Provinsi Nusa

Tenggara Barat dapat dilihat pada Tabel 4.24 berikut ini:

Tabel 21 Kawasan Strategis Nasional (KSN) di Wilayah Provinsi Nusa

Tenggara Barat

No Kepenti

ngan Kriteria K S N

Tema

Penangana

n

1. Pertumb

uhan

ekonomi

• Memiliki potensi ekonomi

cepat tumbuh

• Memiliki sektor unggulan yang

dapat menggerakkan

Pengemba

ngan

Kawasan

Bima

Pengemban

gan/

Peningkata

n

No Kepenti

ngan Kriteria K S N

Tema

Penangana

n

pertumbuhan ekonomi

nasional

• Memiliki potensi ekspor

2. Pertumb

uhan

ekonomi


cepat tumbuh


dapat menggerakkan

pertumbuhan ekonomi

nasional

KEK

Mandalika

Pengemban

gan/

Peningkata

n

3. Pertumb

uhan

ekonomi


cepat tumbuh


dapat menggerakkan

pertumbuhan ekonomi

nasional

Kawasan

Komodo

Pengemban

gan/

Peningkata

n

4. Fungsi

dan daya

dukung

lingkung

an hidup

• Tempat perlindungan

keanekaragaman hayati

• Memberikan perlindungan

keseimbangan tata guna air

yang setiap tahun berpeluang

menimbulkan kerugian negara

• Memberikan perlindungan

terhadap keseimbangan iklim

makro

• Rawan bencana alam nasional

• Sangat menentukan dalam

perubahan rona alam dan

mempunyai dampak luas

terhadap kelangsungan

kehidupan

Gunung

Rinjani

Rehabilitasi

/

revitalisasi

kawasan

5. Pertahan

an dan

Keamana

n

• Diperuntukkan bagi

kepentingan pemeliharaan

keamanan dan pertahanan

negara berdasarkan

geostrategis nasional

• Merupakan wilayah

kedaulatan negara termasuk

pulau-pulau kecil terluar yang

berbatasan langsung dengan

negara tetangga dan/atau laut

lepas

Perbatasa

n Negara

yang

berhadapa

n dengan

laut lepas

(Pulau

Sepatang)

Pengemban

gan/

Peningkata

n kualitas

kawasan

Sumber: PP 13/2017 tentang Perubahan Atas PP 26/2008 tentang RTRW Nasional

A.2 Kawasan Strategis Provinsi (KSP)

Kawasan Strategis Provinsi (KSP) merupakan wilayah yang penataan

ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam

lingkup provinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan.

Gambar 5 Peta Rencana Kawasan Strategis

Sumber: Hasil Olahan Tim Penyusun RTRW Provinsi NTB, 2020

Tabel 22 Kawasan Strategis Provinsi Dari Sudut Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi

No. Ksp Cakupan Wilayah Sektor Unggulan Bentuk

Penanganan

1. Kawasan

Mataram Raya-Tiga

Gili dan

Sekitarnya

Kota Mataram

- Kecamatan Mataram - Kecamatan Ampenan

- Kecamatan Cakranegara

- Kecamatan Selaparang

- Kecamatan Sekarbela

- Kecamatan Sandubaya

Kabupaten Lombok Barat

- Kecamatan Batulayar

- Kecamatan Gunungsari - Kecamatan Lingsar

- Kecamatan Narmada

- Kecamatan Labuapi - Kecamatan Kediri

- Kecamatan Kuripan

- Kecamatan Gerung

Kabupaten Lombok Utara

- Kecamatan Pemenang

- Perdagangan

dan jasa - Industri

- Pariwisata

- Perikanan

Penataan

kawasan

2. Kawasan

Kuta

Mandalika dan

Sekitarnya

Kabupaten Lombok Barat

- Kecamatan Sekotong

Kabupaten Lombok

Tengah

- Kecamatan Praya Barat - Kecamatan Pujut

- Kecamatan Praya Barat Daya

- Kecamatan Praya

Timur

Kabupaten Lombok

Timur

- Kecamatan Jerowaru

- Pariwisata

- Perikanan

- Industri

Akselerasi

sektor-

sektor

unggulan

3.

Kawasan

Industri Sumbawa

Barat dan

Sekitarnya

Kabupaten Sumbawa

Barat

- Kecamatan Taliwang

- Kecamatan Poto Tano - Kecamatan Maluk

- Kecamatan Jereweh

- Kecamatan Sekongkang

- Pertambangan

dan Industri Turunannya

- Perikanan

- Pariwisata

Akselerasi

sektor-sektor

unggulan

4. Kawasan

Agribisnis Poto Tano-

Alas-Utan dan

Sekitarnya

Kabupaten Sumbawa

Barat

- Kecamatan Brang Rea

- Kecamatan Poto Tano

Kabupaten Sumbawa

- Kecamatan Alas

- Kecamatan Alas Barat - Kecamatan Utan

- Kecamatan Buer

- Agroindustri

- Perikanan - Peternakan

- Pariwisata

Pengemban

gan/ peningkata

n dan konservasi

kawasan

No. Ksp Cakupan Wilayah Sektor Unggulan Bentuk

Penanganan

5. Kawasan Teluk Saleh -

Moyo - Tambora

(SAMOTA) dan

Sekitarnya

Kabupaten Sumbawa

- Kecamatan Sumbawa

- Kecamatan Labuhan Badas

- Kecamatan Labuan Aji - Kecamatan Moyo Hilir

- Kecamatan Moyo Hulu - Kecamatan Moyo Utara

- Kecamatan Plampang

- Kecamatan Lape - Kecamatan Lopok

- Kecamatan Maronge - Kecamatan Empang

- Kecamatan Tarano

Kabupaten Dompu

- Kecamatan

Manggelewa - Kecamatan Kempo

- Kecamatan Pekat

- Perikanan - Pariwisata

- Pertanian - Peternakan

- Industri (Minaindustri,

Agroindustri,

Energi)

Akselerasi sektor-

sektor unggulan

beserta wilayah

perairannya

6. Kawasan Teluk Cempi-

Hu’u dan

Sekitarnya

Kabupaten Sumbawa

- Kecamatan Tarano

Kabupaten Dompu

- Kecamatan Pajo

- Kecamatan Dompu

- Kecamatan Hu’u

- Kecamatan Woja

Kabupaten Bima

- Kecamatan Monta

- Kecamatan Parado

- Pariwisata - Perikanan

- Industri - Pertambangan

dan Energi

Pengembangan/

peningkatan dan

konservasi

kawasan

7. Kawasan Teluk Bima

dan

Sekitarnya

Kota Bima

- Kecamatan Mpunda

- Kecamatan Rasanae Barat

- Kecamatan Asakota

- Kecamatan Bima - Kecamatan Soromandi

- Kecamatan Bolo - Kecamatan Palibelo

- Kecamatan Woha

- Pariwisata - Perikanan

- Perdagangan

dan Jasa

Pengembangan/

peningkatan dan

konservasi

kawasan

8. Kawasan Waworada -

Sape dan

Sekitarnya

Kabupaten Bima

- Kecamatan Langgudu

- Kecamatan Monta

- Kecamatan Lambu - Kecamatan Sape

- Kecamatan Wera

- Perikanan - Pariwisata

- Industri

Pengembangan/

peningkata

n sektor

unggulan

B. Pengembangan Kawasan Peruntukan Industri

Kawasan Peruntukan Industri (KPI) merupakan bentangan lahan yang

diperuntukan bagi kegiatan industri berdasarkan RTRW yang ditetapkan sesuai

ketentuan peraturan perundang-undangan. Kawasan Peruntukan Industri secara

umum terdiri dari zona inti dan zona penyangga.

Berdasarkan Perda Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 3 Tahun 2020

tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2009-

2029. Kawasan Peruntukan industri meliputi Kawasan Agroindustri berada di

Gerung, Kediri, Labuapi, Sekotong, Bayan, Kayangan, Gangga, Batukliang, Praya

Barat, Praya Timur, Jonggat, Batukliang Utara, Praya Barat, Praya Timur,

Pringgarata, Pujut, Selong, Masbagik, Aikmel, Pringgabaya, Labuhan Haji,

Jerowaru, Jereweh, Taliwang, Seteluk, Brang Rea, Alas, Utan, Rhee, Sumbawa,

Moyohulu, Moyohilir, Lape Lopok, Plampang, Empang, Dompu, Kempo, Bolo,

Woha, Belo, Wawo, Sape, dan RasanaE.

Perda Provinsi NTB Nomor 3 Tahun 2010 tentang RTRW akan dicabut dan

diganti dengan Raperda RTRW Provinsi NTB 2021-2041. Proses Raperda sedang

dalam penyusunan dan pembahasan Bersama DPRD Provinsi NTB. Dinas

Perindustrian Provinsi NTB sebagai Organisasi Perangkat Daerah yang Menyusun

Rencana Pembangunan Industri Provinsi NTB periode 2021-2041, selain

melanjutkan Kawasan untuk industri sesuai dengan yang tertera di Perda Provinsi

NTB Nomor 3 Tahun 2010 tentang RTRW, juga mengusulkan Kawasan Peruntukan

Industri dengan luasan sejumlah 8.852 Ha, sebagai berikut:

1. Kawasan Peruntukan Industri Besar

REKOMENDASI DARI KLHS

Arahan Lokasi Pengembangan Kawasan Peruntukan Industri Besar

1. Pengembangan Kawasan Industri Gili Mas di Kecamatan

Lembar, Kabupaten Lombok Barat;

2. Pengembangan Kawasan Industri Baru Global Hub

Internasional di Kecamatan Kayangan, Kabupaten Lombok

Utara;

3. Pengembangan Kawasan Industri Tebu di Kecamatan Pekat,

Kabupaten Dompu;

4. Pengembangan Kawasan Industri dan Pengolahan Hasil

Tambang (Smelter) Maluk – Benete di Kecamatan Maluk dan

sekitarnya, Kabupaten Sumbawa Barat

5. Industri pengolahan di Kecamatan Poto Tano, Kecamatan Moyo

Hilir, Kecamatan Sumbawa Besar, dan Kecamatan Manggelewa

2. Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi NTB Nomor 3 Tahun 2010 tentang

Rencana Tata Ruang Wilayah tentang Kawasan Peruntukan agroindustri

dikembangkan di:

a) Kabupaten Lombok Barat (Kediri, Labuapi, Sekotong);

b) Kabupaten Lombok Utara (Bayan, Kayangan, Gangga);

c) Kabupaten Lombok Tengah (Batukliang, Praya Barat, Praya Timur,

Jonggat, Batukliang Utara, Praya Barat, Praya Timur, Pringgarata, Pujut);

d) Kabupaten Lombok Timur (Wanasaba, Aikmel, Sembalun, Labuhan Haji);

e) Kabupaten Sumbawa Barat (Jereweh, Taliwang, Seteluk, Brang Rea);

f) Kabupaten Sumbawa (Alas, Utan, Rhee, Sumbawa, Moyohulu, Moyohilir,

Lape Lopok, Plampang, Empang);

g) Kabupaten Dompu (Dompu, Kempo);

h) Kabupaten Bima (Bolo, Woha, Belo, Wawo, Sape);

i) Kota Bima (Rasanae).

3. Zona/lokasi Industri atau Sentra Industri Kecil dan Menengah dikembangkan

di setiap kabupaten/kota sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah; dan

4. Kawasan Industri Halal, Kawasan Industri Hasil Tembakau dan Kawasan

Industri Lainnya dikembangkan di Kabupaten/Kota dengan

mempertimbangkan potensi masing-masing.

Gambar 6 Peta Rencana Pola Ruang

Sumber: Hasil Olahan Tim Penyusun RTRW Provinsi NTB, 2020

Tabel 23 Kesesuaian Rencana Pembangunan Industri Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan Perda RTRW Sepuluh Kabupaten/Kota se-Provinsi


No Kabupaten/Kota Nomor Perda Kebijakan Terkait Industri dan Lokus Pengembangan

1. Kota Mataram PERATURAN

DAERAH KOTA

MATARAM NOMOR 5

TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS

PERATURAN

DAERAH NOMOR 12

TAHUN 2011

TENTANG RENCANA

TATA RUANG

WILAYAH KOTA

MATARAM TAHUN

2011 – 2031.

Pasal 37

(1) Kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf d

dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan ruang bagi kegiatan industri non polutan.

(2) Kawasan peruntukan industri dikembangkan di Kelurahan Ampenan Utara Kecamatan

Ampenan; Kelurahan Karang Pule, Kelurahan Kekalik Jaya, Kelurahan Tanjung Karang,

dan Kelurahan Tanjung Karang Permai Kecamatan Sekarbela; Kelurahan Pagesangan,

Kelurahan Pagesangan Timur, dan Kelurahan Pagutan Kecamatan Mataram; Kelurahan

Monjok Kecamatan Selaparang; Kelurahan Cakranegara Selatan, Kelurahan

Cakranegara Selatan Baru, dan Kelurahan Sayang Sayang Kecamatan Cakranegara;

Kelurahan Babakan, Kelurahan Dasan Cermen, Kelurahan Mandalika, Kelurahan

Bertais dan Kelurahan Turida Kecamatan Sandubaya;

(3) Kawasan peruntukan industri rumah tangga dikembangkan di seluruh wilayah Kota.

(4) Rencana pengembangan kawasan peruntukan industri dilakukan melalui:

a. pemanfaatan teknologi industri tepat guna yang memperhatikan kemampuan

produksi lokal, tenaga kerja lokal dan modal;

b. pembuatan peta lokasi potensi industri, pembinaan dan pengembangan industri kecil

menengah, serta promosi investasi bagi pengembangan industri dan penanggulangan

pencemaran industri.

c. pengembangan infrastruktur penunjang;


d. industri yang bergerak di penyediaan infrastruktur/utilitas dasar wajib

memperhatikan kaidah-kaidah pelestarian lingkungan dan lokasinya ditetapkan

setelah dilakukan studi kelayakan.

(5) Pengembangan kawasan peruntukan industri diatur lebih lanjut dengan Peraturan

Walikota.

2. Kabupaten Lombok

Barat

PERATURAN

DAERAH

KABUPATEN

LOMBOK BARAT

NOMOR 11 TAHUN

2011 TENTANG

RENCANA TATA

RUANG WILAYAH

KABUPATEN

LOMBOK BARAT

TAHUN 2011-2031.

Pasal 25

(1) Kawasan peruntukan industri di Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19

huruf f meliputi: peruntukan industri besar, sedang, dan industri rumah tangga.

(2) Kawasan peruntukan industri besar dan sedang sebagaimana dimaksud pada ayat

diarahkan di kawasan pesisir barat Kecamatan Labuapi, Lembar, dan Sekotong.

(3) Kawasan peruntukan industri rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diarahkan pada sentra-sentra produksi dengan mengedepankan produk-produk

unggulan.

(4) Pengelolaan kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku.

3. Kabupaten Lombok

Tengah

PERATURAN

DAERAH

KABUPATEN

LOMBOK TENGAH

NOMOR 7 TAHUN

2011 TENTANG

RENCANA TATA

Pasal 29

(1) Kawasan Peruntukan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf e

terdiri atas kawasan industri mikro, kecil, menengah dan besar.

(2) Kawasan industri mikro dan kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kawasan

agroindustri dan kerajinan rumah tangga yang terdapat di seluruh kecamatan.

(3) Pengembangan Kawasan industri menengah dan besar diarahkan di Kecamatan Praya

Tengah, Kecamatan Praya Timur, Kecamatan Pujut dan Kecamatan Janapria.


RUANG WILAYAH

KABUPATEN

LOMBOK TENGAH

2011-2031.

Pasal 36 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf d, huruf e dan huruf f

(2) Kawasan strategis Kabupaten dari sudut Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

a. kawasan Kuta dan sekitarnya di Kecamatan Pujut dengan sektor unggulan pariwisata

dan industri;

b. kawasan Selong Belanak dan sekitarnya di Kecamatan Praya Barat dan Kecamatan

Praya Barat Daya dengan sektor unggulan pariwisata dan industri;

d. kawasan Perkotaan Praya yang meliputi sebagian Kecamatan Praya, Sebagian

Kecamatan Praya Tengah, sebagaian Kecamatan Praya Barat, Sebagian Kecamatan

Praya Barat Daya, dan sebagian Kecamatan Pujut dengan sektor unggulan

perdagangan-jasa, industri, pendidikan, dan pariwisata;

e. kawasan Agropolitan Aik Meneng yang meliputi Kecamatan Batukliang Utara,

Kecamatan Kopang dan Kecamatan Janapria dengan sektor unggulan agroindustri,

pariwisata serta konservasi; dan

f. kawasan Minapolitan di Kawasan Gerupuk dan Awang dengan sektor unggulan

perikanan dan industri.

4. Kabupaten Lombok

Timur

PERATURAN

DAERAH

KABUPATEN

LOMBOK TIMUR

NOMOR 2 TAHUN

2012 TENTANG

Pasal 26 Ayat (4) huruf a dan ayat (5) huruf a

(4) Kawasan peruntukan budidaya perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf

c terdiri atas:

a. Kawasan Industri Masyarakat Perkebunan Rakyat (KIM-BUN) Terara, dengan

pengembangan komoditi tembakau Virginia seluas lebih kurang 2.992,6 hektar.


RENCANA TATA

RUANG WILAYAH

KABUPATEN

LOMBOK TIMUR

TAHUN 2012-2032.

(5) Lahan peruntukan pengembangan kawasan peternakan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf d, terdiri atas:

a. Pengembangan ternak sapi berada di seluruh kecamatan sebagai upaya mendukung

kebijakan pemerintah provinsi program sejuta sapi dan sebagai penyangga kawasan

sentra industri peternakan di Kecamatan Aikel dan Kecamatan Wanasaba.

Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2)

(1) Kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf e, terdiri

atas:

a. kawasan industri dan pergudangan berada di Kecamatan Labuhan Haji dan

sekitarnya; dan

b. pengembangan sentra industri kecil (rumah tangga) tersebar di seluruh wilayah

kabupaten dengan potensi yang dapat dikembangkan adalah industri pande besi,

industri kain tenun, industri konveksi, pembuatan garam kasar dan halus, industri

bata genteng, industri kerajinan gerabah, industri pengolahan ikan, industri

pembuatan minyak kelapa, industri kerupuk, industri kerajinan anyaman bambu dan

daun lontar, dan industri kerajinan sabut kelapa.

5. Kabupaten Lombok

Utara

PERATURAN

DAERAH

KABUPATEN

LOMBOK UTARA

NOMOR 9 TAHUN

2011 TENTANG

Pasal 24

Kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf e meliputi:

a. kawasan agro industri yang terletak di Kecamatam Bayan, Kecamatan Kayangan dan

Kecamatan Gangga; dan


RENCANA TATA

RUANG WILAYAH

KABUPATEN

LOMBOK UTARA

TAHUN 2011-2031.

b. kawasan sentra industri kecil yang terletak di sebagian Kecamatam Bayan,

Kecamatan Kayangan dan Kecamatan Gangga, Kecamatan Tanjung dan Kecamatan

Pemenang.

Pasal 33 Ayat (1) huruf b poin 3

Kawasan Strategis Gangga terdapat di Desa Genggelang Kecamatan Gangga seluas kurang

lebih 589 Ha. Dengan sektor unggulan Perkebunan dan Agro Industri.

6. Kabupaten

Sumbawa Barat

PERATURAN

DAERAH

KABUPATEN

SUMBAWA BARAT

NOMOR 11 TAHUN

2020 TENTANG

RENCANA TATA

RUANG WILAYAH

KABUPATEN

SUMBAWA BARAT

TAHUN 2020-2040.

Pasal 27

(1) Kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 huruf f

dengan luas kurang lebih 1.301 Ha (seribu tiga ratus satu hektar) terdiri atas

a. Kawasan industri; dan

b. Sentra industri kecil dan menengah.

(2) Kawasan industri Sumbawa Barat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

dikembangkan di Kecamatan Maluk dan Kecamatan Jereweh dengan luas

kurang lebih 1.161 Ha (seribu seratus enam puluh satu hektar).

(3) Sentra industri kecil dan menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf

b terdapat di Kecamatan Poto Tano, Kecamatan Seteluk, Kecamatan Brang Rea,

Kecamatan Taliwang, Kecamatan Jereweh, Kecamatan Maluk, dan Kecamatan

Sekongkang dengan luas kurang lebih 140 Ha (seratus empat puluh hektar).

(4) Rencana pengelolaan kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.


Pasal 4 ayat (2) huruf g

a. Menetapkan kawasan eksploitasi dan eksplorasi pertambangan;

b. Mengembangkan kawasan lingkar tambang sesuai potensi unggulan menuju yang

terkait dengan kegiatan pertambangan menuju kemandirian kawasan;

c. Melengkapi prasarana dan sarana penunjang kegiatan industri dan

pertambangan;

d. Mengawasi upaya rehabilitasi lingkungan secara bertahap dalam memperbaiki

kualitas lingkungan kawasan tambang pada masa pra tambang, dan pasca tambang;

e. Mengendalikan dampak lingkungan alam dan lingkungan sosial akibat limbah tailing

pertambangan;

f. Melakukan pemantauan kualitas lingkungan pesisir dan laut sebagai dampak

kegiatan pertambangan; dan

g. Peningkatan kegiatan pertambangan di zona layak tambang sesuai dengan tata ruang

7. Kabupaten

Sumbawa

PERATURAN

DAERAH

KABUPATEN

SUMBAWA NOMOR

10 TAHUN 2012

TENTANG RENCANA

TATA RUANG

WILAYAH

KABUPATEN

Pasal 24

(1) Kawasan peruntukan industri di wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal

19 ayat (1) huruf e dikembangkan berdasarkan pada potensi yang ada, kawasan

agropolitan dengan industri yang berbasis pertanian dan perkebunan.

(2) Rencana pengembangan kawasan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diarahkan pada:

a. pengembangan kawasan sentra industri kecil tersebar di seluruh kawasan perdesaan

dan perkotaan Kabupaten Sumbawa;

b. pengembangan agroindustri terutama diarahkan pada Sumbawa Besar, Moyo Utara,

Unteriwis, Labuhan Badas, Alas-Utan, Lopok, Empang, Labangka dan Tarano;


SUMBAWA TAHUN

2011-2031.

c. pengembangan industri pengolahan hasil kelautan dan perikanan diarahkan pada

Kecamatan Empang, Tarano, Moyo Hilir, Moyo Utara, Lunyuk, Labuhan Badas dan

Buer;

d. pengembangan industri pengolahan dan pergudangan diarahkan di Kecamatan

Labuhan Badas, Unter Iwes, Lape, Lopok, Labangka, dan Alas;

e. kegiatan industri penghasil limbah wajib dilengkapi dengan instalasi pengolahan

limbah; dan

f. penetapan skenario ekonomi wilayah yang menunjukkan kemudahan dalam

berinvestasi dan penjelasan tentang kepastian hukum yang menunjang investasi.

8. Kabupaten Dompu PERATURAN

DAERAH

KABUPATEN DOMPU

NOMOR 2 TAHUN

2012 TENTANG

RENCANA TATA

RUANG WILAYAH

KABUPATEN DOMPU

TAHUN 2011-2031.

Pasal 32 Ayat (4)

(4) Kawasan pengolahan hasil perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c,

meliputi:

a. sentra-sentra industri kecil dan kerajinan rumah tangga yang mengolah hasil

perikanan terdapat di Kecamatan Kempo dan kecamatan Pajo; dan

b. kawasan industri perikanan tersebar di kawasan pelabuhan Soroadu kecamatan

Hu’u, pelabuhan Soro kecamatan Kempo dan Pelabuhan Kramat Kecamatan Kilo.

Pasal 34

(1) Kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf f, terdiri

atas:

a. kawasan peruntukan sedang; dan

b. kawasan peruntukan Industri rumah tangga.


(2) Rencana kawasan peruntukan industri sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf a dipusatkan Manggelewa.

(3) Rencana kawasan peruntukan industri rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf b terdapat di kecamatan Dompu, Kempo, Hu’u, Woja, Pajo, Pekat, dan Kilo.

9. Kabupaten Bima PERATURAN

DAERAH

KABUPATEN BIMA

NOMOR 9 TAHUN

2011 TENTANG

RENCANA TATA

RUANG WILAYAH

KABUPATEN BIMA

TAHUN 2011-2031.

Pasal 33

(1) Kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf g

meliputi: sentra industri sedang, dan industri rumah tangga.

(2) Kawasan sentra industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. sentra industri pengolahan hasil perikanan di Woha;

b. sentra industri pengolahan kulit dan tulang sapi di Tambora; dan

c. sentra industri maritim di Langgudu dan Sape.

(3) Rencana pengelolaan kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) diatur dengan Peraturan Bupati.

10. Kota Bima PERATURAN

DAERAH KOTA BIMA

NOMOR 4 TAHUN

2012 TENTANG

RENCANA TATA

RUANG WILAYAH

KOTA BIMA TAHUN

2011-2031.

Pasal 32

(1) Pengembangan kawasan peruntukkan industri sebagaimana dimaksud dalam pasal 27

huruf e dilakukan untuk memenuhi kebutuhan ruang bagi kegiatan industri menengah

dan industri kecil.

(2) Kawasan peruntukkan industri menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri

dari: industri marmer dengan skala internasional dan nasional berlokasi di Kelurahan

Oi Fo’o dan sekitarnya seluas 46,94 Ha, serta industri pengolahan hasil perikanan di

Kelurahan Tanjung dan industri pengolahan hasil pertanian di Kelurahan Jatiwangi

dengan luas sebesar 14,14 Ha.


(3) Kawasan peruntukkan industri kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah

industri tenunan tradisional dengan skala regional dan lokal berlokasi di Kelurahan

Rabadompu Barat, Kelurahan Rabadompu Timur, Kelurahan Kumbe dan didukung oleh

kegiatan industri tenun di seluruh kelurahan di Kota.

(4) Pengembangan kawasan peruntukkan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan melalui:

a. pengembangan industri bernilai ekonomi tinggi yang ramah lingkungan;

b. pengembangan industri pengolahan pada komoditas barang setengah jadi untuk

membangkitkan jumlah tenaga kerja yang relatif besar;

c. pemanfaatan teknologi industri tepat guna yang memperhatikan kemampuan

produksi lokal, tenaga kerja lokal, dan modal;

d. melakukan kegiatan kajian penataan ruang industri seperti pembuatan peta lokasi

potensi industri, perencanaan relokasi potensi industri, pembinaan dan

pengembangan industri kecil menengah, serta promosi investasi bagi pengembangan

industri pertanian dan penanggulangan pencemaran industri;

e. pengembangan infrastruktur penunjang seperti jalan, air minum, dan bangunan

penunjang lainnya; dan

f. pembuatan Rencana Detail Kawasan Industri khusus untuk industri yang

menimbulkan dampak penting.

(5) Pengembangan kawasan pergudangan dipusatkan di Lingkungan Kampung Sumbawa

Kelurahan Tanjung sampai Lingkungan Bina Baru Kelurahan Dara.

(6) Pengelolaan kawasan industri diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.


Pasal 41 Ayat (8)

Kawasan peruntukan peternakan diprioritaskan dikembangkan di Kecamatan Rasanae

Timur, Kecamatan Raba, Kecamatan Mpunda dan Kecamatan Asakota dalam rangka

mendukung program Bumi Sejuta Sapi (BSS); dan pengelolaannya dilakukan dengan cara

peningkatan jumlah ternak, penggemukan ternak, pembibitan ternak, penyediaan pakan

ternak, dan pengembangan industri pengolahan hasil ternak.

Pasal 42 Ayat (4)

Pengembangan industri pengolahan hasil perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan di Kelurahan Kolo, Kelurahan Melayu dan Tanjung.

Adapun strategi arahan pemanfaatan ruang untuk program pengembangan

Kawasan Peruntukan Industri sebagai berikut:

Tabel 24 Program Pengembangan Kawasan Peruntukan Industri

No Program Pengembangan 2021-

2025

2026-

2030

2031-

2041

Pemangku

Kepentingan

1. Memprioritaskan

pengembangkan kawasan

peruntukan industri yang ramah

lingkungan, berteknologi tinggi

dan tepat guna, padat karya, dan

didukung pengelolaan limbah

industri terpadu melalui

penerapan clean development

mechanism pada semua Industri

Unggulan Provinsi Nusa

Tenggara Barat.

√ √ √

Badan Perencanaan

Pembangunan,

Penelitian dan

Pengembangan

Daerah, Dinas

Pendidikan dan

Kebudayaan, Dinas

Tenaga Kerja dan

Transmigrasi, Dinas

Koperasi dan UMKM,

Badan

Pengembangan

Sumber Daya

Manusia Daerah,

Dinas Energi dan

Sumber Daya

Mineral, Dinas

Pemuda dan

Olahraga, Dinas

Pekerjaan Umum dan

Penataan Ruang,

Perguruan Tinggi dan


lainnya.

2.

Mendorong pertumbuhan dan

perkembangan industri mikro,

kecil, dan menengah yang ramah

lingkungan, hemat lahan dan

dapat menyerap tenaga kerja

lokal;

√ √ √

Dinas Koperasi dan

UMKM, Dinas

Lingkungan Hidup

dan Kehutanan,

Dinas Perdagangan,

Dinas Tenaga Kerja

dan Transmigrasi

dan stakeholders

terkait lainnya.

3. Mengembangkan kawasan untuk

kegiatan industri kreatif sesuai √ √ √

Badan Perencanaan

Pembangunan,


2025

2026-

2030

2031-

2041

Pemangku

Kepentingan

potensi dan keunikan lokal yang

berdaya saing dan ramah

lingkungan;

Penelitian dan

Pengembangan

Daerah, Dinas

Pariwisata, Dinas

Koperasi dan UMKM,

Dinas Pekerjaan

Umum dan Penataan

Ruang, Dinas

Lingkungan Hidup

dan Kehutanan dan


lainnya.

4.

Mengembangkan metode daur

ulang air pada kawasan

peruntukan industri menjadi air

baku;

√ √ √

Dinas Lingkungan

Hidup dan

Kehutanan, Dinas

Pekerjaan Umum dan

Penataan Ruang,

Balai Konservasi

Sumber Daya Alam

dan stakeholders

terkait lainnya.

5.

Mengembangkan kawasan

peruntukan industri yang

dilengkapi prasarana dan sarana

penunjang kegiatan industri

berbasis mitigasi dan adaptasi

bencana longsor, banjir,

gelombang pasang, gunung

berapi, gempa bumi, gerakan

tanah, tsunami dan abrasi. √ √ √

Badan Perencanaan

Pembangunan,

Penelitian dan

Pengembangan

Daerah, Dinas

Lingkungan Hidup

dan Kehutanan, Balai

Konservasi Sumber

Daya Alam, Dinas

Pekerjaan Umum dan

Penataan Ruang,

Badan

Penanggulangan

Bencana Daerah dan


lainnya.

6. Membatasi pembangunan

perumahan baru di sekitar √ √ √

Badan Perencanaan

Pembangunan,


2025

2026-

2030

2031-

2041

Pemangku

Kepentingan

kawasan peruntukan industri

dan kegiatan lain yang tidak

sesuai dengan fungsinya di

kawasan peruntukan industri;

dan

Penelitian dan

Pengembangan

Daerah Dinas

Pekerjaan Umum dan

Penataan Ruang,

Dinas Perumahan

dan Permukiman dan


lainnya.

7.

Pembangunan lokasi industri

yang dilakukan di luar kawasan

industri atau zona industri,

ditetapkan dengan ketentuan

sebagai berikut:

a) Memperhatikan

keseimbangan dan

kelestarian sumber daya

alam serta mencegah

timbulnya kerusakan dan

pencemaran lingkungan

hidup;

b) Dilengkapi dengan unit

pengolahan limbah;

c) Memperhatikan pasokan air

bersih dari sumber air

permukaan;

d) Industri ramah lingkungan

dan memenuhi kriteria

ambang limbah sesuai

ketentuan peraturan

perundang-undangan;

e) Pengelolaan limbah secara

terpadu untuk industri

dengan lokasi berdekatan.

√ √ √

Badan Perencanaan

Pembangunan,

Penelitian dan

Pengembangan

Daerah, Dinas

Lingkungan Hidup

dan Kehutanan, Balai

Konservasi Sumber

Daya Alam dan


lainnya.

C. Pengembangan Kawasan Industri

Kawasan Industri (KI) merupakan kawasan tempat pemusatan kegiatan Industri

yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan

dikelola oleh Perusahaan Kawasan Industri. Adapun Provinsi Nusa Tenggara Barat

hanya memiliki 1 (satu) Kawasan Industri, yaitu Kawasan Industri Kabupaten

Sumbawa Barat yang memiliki luas 1300,9 Ha. Kawasan Industri dikelola oleh PT

Amman Mineral Nusa Tenggara.

Tabel 25 Program Pengembangan Kawasan Industri


2025

2026-

2030

2031-

2041

Pemangku

Kepentingan

1.

Koordinasi antar

kementerian/lembaga terkait

dalam penyusunan rencana

pembangunan infrastruktur

untuk mendukung kawasan

industri, penyusunan rencana

penyediaan energi untuk

mendukung kawasan industri,

penyusunan rencana penyediaan

SDM dan teknologi untuk

mendukung Kawasan industri,

Pembangunan Kawasan Industri;

√ √ √

Badan Perencanaan

Pembangunan,

Penelitian dan

Pengembangan

Nasional, Badan

Perencanaan

Pembangunan,

Penelitian dan

Pengembangan

Daerah, Dinas

Lingkungan Hidup

dan Kehutanan,

Kementerian terkait

dan stakeholders

terkait lainnya.

2.

Pengoperasian bank tanah (land

bank) untuk pembangunan

kawasan industri;

√ √

Badan Perencanaan

Pembangunan,

Penelitian dan

Pengembangan

Daerah, Dinas

Lingkungan Hidup

dan Kehutanan serta


lainnya.

3.

Pembangunan infrastruktur

energi untuk mendukung

kawasan industri Pembangunan

sarana, Pembangunan sarana

dan prasarana pengembangan

Riset, Teknologi dan Inovasi

(RISTEKIN) dan prasarana

pengembangan SDM.

√ √ √

Dinas Pekerjaan

Umum dan Penataan

Ruang, Dinas

Perumahan dan

Permukiman,



lainnya.

4.

Pembentukan kelembagaan

pengelolaan kawasan industri √ √ √

Dinas Penanaman

Modal dan Pelayanan

Satu Pintu Terpadu,


2025

2026-

2030

2031-

2041

Pemangku

Kepentingan

(Pemerintah melakukan investasi

langsung)

Dinas Lingkungan

Hidup dan

Kehutanan, Badan

Pengelolaan

Keuangan dan Aset

Daerah dan

stakeholders terkait.

Sesuai dengan amanat UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Minerba dan seseuai

dengan Peraturarn Menteri ESDM tentang proses persiapan pembangunan smelter. PT

Amman Mineral Nusa Tenggara juga diamanatkan untuk membangun smelter

(pemurnian konsentrat). Dengan adanya pembangunan smelter, maka akan muncul

potensi industri turunan semelter seperti industri semen, pupuk, dan industri lainnya.

Adapun strategi dalam mengembangkan industri turunan smelter, sebagai berikut:

a) Melakukan kajian dan pemetaan terkait penyusunan master plan dan siteplan

untuk pembangunan industri smelter di Kabupaten Sumbawa Barat;

b) Mengedepankan Kerjasama dan sinergi antara semua stakeholders terkait dalam

upaya mendukung pengembangan industri smelter dan turunannya;

c) Penguatan peran Sumber Daya Manusia lokal dalam upaya mengisi kebutuhan

tenaga kerja;

d) Melakukan pemetaan dan pengembaangan Sumber Daya Manusia yang memiliki

kompetensi di bidang industri turunan smelter;

e) meningkatkan penelitian dan pengembangan potensi industri pabrik semen,

pabrik pupuk, pabrik kabel, dan potensi lainnya sebagai industri turunan

smelter;

f) Terciptanya iklim investasi yang ramah investor untuk akselerasi industri

turunan smelter;

g) terbangunnya dukungan infrastruktur yang memadai dalam upaya mewujudkan

industri turunan smelter; dan

h) Adanya fasilitasi pemberian insentif bagi investor di bidang industri turunan

smelter.

D. Pengembangan Sentra Industri Kecil dan Menengah

Pengembangan Industri Kecil dan Menengah berada di Labuapi, Kediri, Gerung,

Tanjung, Pemenang, Praya, Batukliang, Kopang, Masbagik, Aikmel, Labuhan Haji,

Jereweh, Alas, Sumbawa, Empang, Plampang, Dompu, Kempo, Hu’u, Bolo, Woha Sape,

Pajo. dan Rasanae.

Sentra Industri Kecil dan Menengah (IKM) merupakan satu kelompok IKM yang

menggunakan bahan baku sejenis, melakukan proses produksi yang sama, dan/atau

menghasilkan produk yang sejenis yang berada pada satu lokasi/tempat. Membuat

sentra IKM akan mempermudah intervensi berupa pembinaan berkelanjutan untuk

meningkatkan kemampuan IKM tersebut. Adapun kondisi saat ini, ada IKM mulai

tumbuh dan berkembang, namun dalam kondisi tersebar, sehingga pembinaan yang

diberikan kurang efektif dan membutuhkan biaya besar, atau ada IKM yang sudah

berbentuik sentra namun belum optimal. Oleh karena itu, perlu dilakukan

Pembangunan Sentra IKM baik untuk merelokasi IKM yang tersebar maupun

menempatkan IKM baru sehingga dapat dilakukan pengembangan IKM secara efektif

dan efisien.

Secara lebih detail, pengembanganm sentra IKM dapat dilakukan melalui

beberapa intervensi, antara lain:

Tabel 26 Program Pengembangan Sentra IKM


2025

2026-

2030

2031-

2041 Pemangku Kebijakan

1.

Pemetaan dan pematangan

lokasi sentra IKM di setiap

Kabupaten/Kota sesuai

dengan Industri Unggulan

daerah tersebut;

√ √

Dinas Perdagangan,

Dinas Koperasi dan

UMKM, Dinas

Pariwisata,

Pemerintah

Kabupaten/Kota dan

stakeholders terkait.

2.

Pembentukan kelembagaan

sentra IKM oleh pemerintah

kabupaten/kota; √ √ √

Dinas Pemerintahan

Desa, Pemerintah

Kabupaten/Kota dan


lainnya.

3.

Peningkatan kompetensi

Sumber Daya Manusia yang

akan menjadi pengelola dan

penanggung jawab sentra IKM

serta pengembangan dan

pembinaan sentra IKM;

√ √ √

Dinas Pemerintahan

Desa, Pemerintah

Kabupaten/Kota dan


lainnya.

4.

Pengintegrasian jalur distribusi

bahan baku, bahan penolong,

proses produksi hingga

distribusi produk; √ √ √

Dinas Pemerintahan

Desa, Dinas

Perdagangan,

Pemerintah

Kabupaten/Kota dan


lainnya.

5.

Pembangunan infrastruktur

pendukung di area sentra

seperti Instalasi Pengolah Air

√ √ √

Dinas Pemerintahan

Desa, Dinas Energi

dan Sumber Daya


2025

2026-

2030

2031-

2041 Pemangku Kebijakan

Limbah (IPAL) dan

pembangunan sarana

penunjang seperti Solar Cell,

Generator, Sarana Komunikasi

serta peralatan yang

diperlukan di dalam sentra;

Mineral, Dinas

Pekerjaan Umum dan

Penataan Ruang,

Dinas Komunikasi,

Informasi dan

Statistik, Pemerintah

Kabupaten/Kota dan


lainnya.

6.

Pengembangan kemampuan

dan kapasitas peralatan/mesin

dalam proses produksi agar

IKM mampu menghasilkan

produk yang terstandar dan

sesuai dengan kebutuhan

pasar; dan

√ √ √

Badan Perencanaan

dan Pembangunan

Daerah, Badan

Standarisasi Nasional,

Lembaga Sertifikasi

Produk dan Lembaga

standarisasi terkait

lainnya.

7.

Penyiapan Pusat Promosi dan

Ruang Pameran produk IKM

untuk sentra IKM yang sudah

memiliki produk

terstandarisasi baik untuk

pasar nasional maupun pasar

global.

√ √ √

Dinas Koperasi dan

UMKM, Dinas

Pariwisata, Dinas

Perdagangan dan


lainnya.

VI. PEMBANGUNAN SUMBER DAYA INDUSTRI

A. Pembangunan Sumber Daya Manusia Industri

Permbangunan sumber daya manusia industri meliputi: (a) wirausaha

industri (pelaku usaha industri), (b) tenaga kerja industri (tenaga kerja

profesional di bidang industri), (c) pembina industri (aparatur yang memiliki

kompetensi bidang industri), dan (d) konsultan Industri (perorangan atau

perusahaan yang memberikan layanan konsultasi, advokasi dan pemecahan

masalah bagi industri). Pembangunan ini difokuskan untuk menghasilkan

tenaga kerja industri yang berbasis kompetensi sesuai dengan perkembangan

ilmu pengetahuan dan kebutuhan industri. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara

Barat berupaya mewujudkan link and match antara dunia Pendidikan formal

dan infomal dengan kebutuhan tenaga kerja di sektor industri. Dalam rangka

mempersiapkan tenaga kerja yang memiliki kompetensi untuk mengisi peluang

di sector industri selama periopde 2020-2040, maka pemerintah melakukan

langkah-langkah sebagai berikut:

Tabel 4.30 Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri

No Program

Pengembangan

2021-

2025

2026-

2030

2031-

2041 Stakeholder

1.

Pengembangan sumber

daya manusia industri

yang berbasis

kompetensi dan

keahlian secara merata

di seluruh

kabupaten/kota;

√ √ √

Badan Perencanaan

Pembangunan,

Penelitian dan

Pengembangan

Daerah, Dinas

Pendidikan dan

Kebudayaan, Dinas

Tenaga Kerja dan

Transmigrasi, Dinas

Koperasi dan UMKM,

Badan Pengembangan

Sumber Daya Manusia

Daerah, Dinas Pemuda

dan Olahraga,



lainnya.

2.

Pembangunan

infrastruktur dan

sarana prasarana dalam

rangka menunjang

pembangunan tenaga

kerja berbasis industri;

√ √ √

Badan Perencanaan

Pembangunan,

Penelitian dan

Pengembangan

Daerah, Dinas

Pendidikan dan

Kebudayaan, Dinas

Tenaga Kerja dan

Transmigrasi, Dinas

Koperasi dan UMKM,

Dinas Pekerjaan

Umum dan Penataan

Ruang, dan

No Program

Pengembangan

2021-

2025

2026-

2030

2031-

2041 Stakeholder


lainnya.

3.

Mendorong spesifikasi

kurikulum Pendidikan

vokasi daerah agar

selaras dengan

kebutuhan industri

unggulan daerah;

√ √ √

Badan Perencanaan

Pembangunan,

Penelitian dan

Pengembangan

Daerah, Dinas

Pendidikan dan

Kebudayaan, Dinas

Tenaga Kerja dan

Transmigrasi, Badan

Pengembangan

Sumber Daya Manusia

Daerah, Perguruan

Tinggi dan


lainnya.

4.

Menjalin kemitraan

dengan perguruan

tinggi dan sektor swasta

dalam rangka

menyiapkan SDM

industri berbasis

kompeten; dan √ √ √

Badan Perencanaan

Pembangunan,

Penelitian dan

Pengembangan

Daerah, Dinas

Pendidikan dan

Kebudayaan, Dinas

Perdagangan, Badan

Pengembangan

Sumber Daya Manusia

Daerah, Perguruan

Tinggi dan


lainnya.

5.

Mendorong peran

Lembaga Pendidikan

dan Pelatihan (DIKLAT)

di setiap

√ √ √

Dinas Pendidikan dan

Kebudayaan, Dinas

Tenaga Kerja dan

Transmigrasi, Badan

No Program

Pengembangan

2021-

2025

2026-

2030

2031-

2041 Stakeholder

kabupaten/kota untuk

menyiapkan tenaga

kerja yang sesuai

dengan kebutuhan

industri unggulan

daerah.

Pengembangan

Sumber Daya Manusia

Daerah, Perguruan

Tinggi dan


lainnya.

B. Pembangunan Sumber Daya Alam untuk Industri

Pemerintah provinsi Nusa Tenggara Barat menyiapkan sektor hulu yaitu

pengembangan umber daya alam sebagai upaya untuk menjamin

keberlangsungan (sustainability) di sector industri terkait. Adapun prinsip

dalam pengembangan sumber alam untuk industri adalah sebagai berikut:

1) Pengembangan sumber daya alam harus dilakukan secara efisien,

berkelanjutan dan berbasis lingkungan;

2) Berupaya untuk melakukan pembatasan dan/atau pelarangan

perdagangan (ekspor) bahan mentah sumber daya alam;

3) Melalui OPD terkait, pemerintah harus menjamin ketersediaan bahan baku

serta jalur distribusi yang yang terintegrasi.

Dalam upaya menerapkan prinsip 3 (tiga) prinsip di atas, pemerintah juga

akan melakukan beberapa program pengembangan sumber daya alam untuk

sector industri selama periode 2020-2040, antara lain:

Tabel 4.31 Program Pengembangan Sumber Daya Alam


2025

2026-

2030

2031-

2041 Stakeholders

1.

Melalui kerjasama dan

komitmen OPD terkait,

Pemerintah menjamin

ketersedian bahan baku yang

bekelanjutan dan

berwawasan lingkungan:

a) Melakukan program

rejuvenasi (peremajaan)

dan ekstensifikasi sektor

hulu seperti pertanian,

√ √ √

Badan Perencanaan

Pembangunan,

Penelitian dan

Pengembangan

Daerah, Dinas

Pertaniaan dan

Perkebunan, Dinas

Kelautan dan

Perikanan, Dinas

Lingkungan Hidup

dan Kehutanan,


2025

2026-

2030

2031-

2041 Stakeholders

perkebunan, peternakan,

kelautan dan perikanan;

b) Melakukan sosialisasi

dan pembinaan secara

intensif untuk

internalisasi perapan

teknologi modern.

Dinas Peternakan

dan Kesehatan

Hewan, Dinas

Ketahanan Pangan,

Dinas Energi dan

dan Sumber Daya

Mineral, Perguruan

Tinggi dan


lainnya.

2.

Mewujudkan upaya


produksi hasil panen melalui

penyuluhan dan

pendampingan secara

berkala untuk implementasi

teknologi pasca panen; dan

√ √ √

Dinas Pertaniaan

dan Perkebunan,

Dinas Kelautan dan

Perikanan, Dinas

Lingkungan Hidup

dan Kehutanan,

Dinas Peternakan

dan Kesehatan

Hewan, Dinas

Ketahanan Pangan,

Dinas Energi dan

dan Sumber Daya

Mineral, Perguruan

Tinggi dan


lainnya.

3.

Mewujudkan pengelolaan

lahan yang berwawasan

lingkungan dan mencegah

kerusakan lingkungan akibat

eksploitasi dan eksplorasi

alam.

√ √ √

Badan Perencanaan

Pembangunan,

Penelitian dan

Pengembangan

Daerah, Dinas

Pekerjaan Umum

dan Penataan

Ruang, Dinas

Pertanian dan


2025

2026-

2030

2031-

2041 Stakeholders

Perkebunan, Dinas

Lingkungan Hidup

dan Kehutanan,

Dinas Energi dan

dan Sumber Daya

Mineral, Dinas

Pariwisata dan


lainnya.

C. Pengembangan Teknologi Industri

Pengembangan dan pemanfaatan teknologi modern menjadi mutlak

dalam pembangunan sumber daya industri saat ini. Penguasaan teknologi

menjadi penting untuk mencapai efisiensi, meningkatkan produktivitas, serta

meningkatkan nilai tambah. Dalam rangka mengembangkan teknologi industri

periode 2020-2040, maka pemerintah berupaya untuk menghadirkan peran

teknologi dari sektor hulu hingga hilir, antara lain:

Tabel 4.32 Program Pengembangan Teknologi Industri


2025

2026-

2030

2031-

2041 Stakeholders

1.

Peningkatan sinergi

program kerjasama

penelitian dan

pengembangan antara

balai-balai industri

dengan lembaga riset

pemerintah, lembaga riset

swasta, perguruan tinggi,

dunia usaha dan lembaga

riset untuk menghasilkan

penelitian dan

pengembangan yang

aplikatif dan terintegrasi;

√ √ √

Dinas Pendidikan

dan Kebudayaan,

Dinas Pemuda dan

Olahraga, Dinas

Pertanian dan

Perkebunan, Dinas

Kelautan dan

Perikanan, Dinas

Perdagangan,

Perguruan Tinggi

dan Stakeholders

terkait lainnya.

2. Mendorong Research and

Develompent (R&D) dalam √ √ √

Dinas Pendidikan

dan Kebudayaan,


2025

2026-

2030

2031-

2041 Stakeholders

upaya pengembangan

teknologi yang mutakhir

dan tepat guna;

Dinas Pemuda dan

Olahraga, Dinas

Pertanian dan

Perkebunan, Dinas

Kelautan dan

Perikanan,

Perguruan Tinggi

dan Stakeholders

terkait lainnya.

3.

Pemberian insentif bagi

IKM atau pihak lainnya

yang melaksanakan

kegiatan Research and

Development untuk

pengembangan industri

daerah;

√ √ √

Dinas Koperasi dan

UMKM, Dinas

Perdagangan, Sektor

Perbankan dan


lainnya.

4.

Pemberian penghargaan

bagi rintisan,

pengembangan, dan

penerapan teknologi

industri; √ √ √

Dinas Pendidikan

dan Kebudayaan,

Dinas Pemuda dan

Olahraga, Dinas

Perdagangan, Dinas

Koperasi dan UMKM

dan stakeholders

terkait lainnya.

5.

Mendorong tumbuhnya

pusat-pusat inovasi

(center of excellence) pada

wilayah pusat

pertumbuhan industri. √ √ √

Dinas Pendidikan

dan Kebudayaan,

Dinas Pemuda dan

Olahraga, Dinas

Perdagangan, Dinas

Koperasi dan UMKM

dan stakeholders

terkait lainnya.

D. Pengembangan Inovasi dan Kreativitas Industri

Pengembangan inovasi dan kreativitas bertujuan untuk internalisasi

kearifan lokal dan/atau budaya yang tumbuh dan berkembang di tengah

masyarakat. Dalam hal ini, pemerintah akan berupaya menumbuhkan center of

innovation sebagai wadah bagi pelaku industri terutama industri kreatif.

Adapun program pengembangan inovasi dan kreativitas, pemerintah melakukan

beberapa upaya antara lain:

Tabel 4.33 Program Pengembangan Inovasi dan Kreativitas Industri


2025

2026-

2030

2031-

2041 Stakeholders

1.

Menggandeng pihak swasta

untuk melakukan transfer of

knowledge kepada pelaku

industri kreatif; √ √ √

Dinas Pariwisata,

Dinas

Perdagangan,

Sektor Swasta,

Perguruan Tinggi

dan stakeholders

terkait lainnya.

2.

Melakukan pendampingan

dan pembinaan melalui

inkubasi agar pelaku industri

memiliki inovasi dan

kreatifitas; √ √ √

Scince

Technology and

Industrial Park

(STIP), Sektor

Swasta, Dinas

Koperasi dan

UMKM dan

sektor terkait

lainnya.

3.

Mendorong terbentuknya

sentra industri kreatif di

masing-masing kabupaten

dan kota sesuai dengan

industri unggulan daerah;

√ √ √

Dinas

Pemerintahan

Desa, Pemerintah

Kabupaten/Kota

dan stakeholders

terkait lainnya.

4.

Memfasilitasi perlindungan

Hak Kekayaan Intelektual

(HKI) seperti fasilitasi

pengurusan merek, paten,

hak cipta, desain industri,

indikasi geografis, dan hal

terkait lainnya.

√ √ √

Kementerian

Hukum dan

HAM,

Kementerian

Perindustrian

dan sektor terkait

lainnya.

E. Dukungan Pembiayaan Industri

Dalam rangka menumbuhkan sektor industri, pemerintah memfasilitasi

ketersediaan pembiayaan yang kompetitif yang bersumber dari penanaman

modal dalam negeri, penanaman modal asing serta penanaman modal

pemerintah. Sektor pembiayaan menjadi penting bagi tumbuh kembangnya

industri kecil dan menengah.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian menyatakan

secara tegas bahwa Pemerintah memfasilitasi ketersediaan pembiayaan yang

kompetitif untuk pembangunan industri. Berdasarkan Undang-Undang

tersebut dapat dibentuk lembaga pembiayaan pembangunan industri yang

berfungsi sebagai Lembaga pembiayaan investasi di bidang industri yangdiatur

dengan Undang-Undang. Maka dari itu pemerintah berupaya menghadirkan

mekanisme pembiayaan yang kompetitif bagi pembangunan industri periode

2020-2040, antara lain:

Tabel 4.34 Program Pengembangan Dukungan Pembiayaan Industri


2025

2026-

2030

2031-

2041 Stakeholders

1.

Memberikan pembinaan

dan pendampingan kepada

industri agar mereka

mampu secara

administrasi persyaratan

mengakses sumber

pembiyaan yang ada, serta

mampu menggunakannya

secara efektif dan efisien;

√ √ √

Dinas Penanaman

Modal dan

Pelayanan Satu

Pintu Terpadu

Tingkat Provinsi dan

Kabupaten, Dinas

Koperasi dan

UMKM, Dinas

Perdagangan, dan

sektor terkait

lainnya.

2.

Mendorong Corporate

Social Responsibility (CSR)

perusahaan milik negara

atau perusahaan swasta

untuk bantuan

permodalan IKM;

√ √ √

Badan Usaha Milik

Negara/Daerah,

Perhotelan dan

Sektor Swasta

lainnya.

3.

Memberikan insentif bagi

investor dalam dan luar

negeri yang melakukan

√ √ √

Dinas Penanaman

Modal dan

Pelayanan Satu


2025

2026-

2030

2031-

2041 Stakeholders

penanaman modal ke

sektor industri unggulan

daerah.

Pintu Terpadu dan

Lembaga terkait

lainnya.

VII. KEBIJAKAN AFIRMATIF INDUSTRI KECIL DAN INDUSTRI MENENGAH

Peran Industri Kecil dan menengah sangat strategis dalam perekonomian.

Industri Kecil dan Menengah memiliki produk beragam yang sangat banyak, yang

tersebar di wilayah pasar yang luas. Sehingga hal ini menjadikan sumber pendapatan

bagi masyarakat luas. Berkembangnya IKM akan memberikan dampak yang sangat

besar bagi perekonomian di daerah maupun nasional. Untuk itu diharapkan

Pemerintah, dalam hal ini pemerintah daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota melakukan

pembangunan dan pemberdayaan industri kecil dan industri menengah untuk

mewujudkan industri kecil dan industri menengah yang berdaya saing, berperan

signifikan dalam penguatan struktur industri nasional, ikut berperan dalam

pengentasan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja, serta menghasilkan barang

dan/atau jasa Industri untuk diekspor.

Dalam upaya meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan industri kecil dan

industri menengah, Pemerintah Daerah perlu melakukan perumusan kebijakan,

penguatan kapasitas kelembagaan, dan pemberian fasilitas. Dalam rangka

merumuskan kebijakan, ditetapkan Unggulan pengembangan industri kecil dan

industri menengah dengan mengacu paling sedikit kepada Sumber Daya Industri

Daerah.

A. Sasaran Pengembangan IKM

Untuk mendukung pengembangan IKM ditetapkan sasaran penguatan

kelembagaan yang disertai dengan pemberian fasilitas sebagai berikut:

Tabel 27 Sasaran Pengembangan Industri Kecil dan Menengah

No Sasaran

I PENGUATAN KELEMBAGAAN

1 Penguatan dan pengembangan Sentra IKM

2 Revitalisasi dan pembangunan Unit Pelayanan Teknis (UPT)

3 Penyediaan tenaga penyuluh lapangan

4 Penyediaan konsultan industri kecil dan industri menengah

II PEMBERIAN FASILITAS

1 Peningkatan kompetensi SDM

2 Pemberian bantuan dan bimbingan teknis

3 Pemberian bantuan serta fasilitasi bahan baku dan bahan penolong

4 Pemberian bantuan mesin atau peralatan

No Sasaran

5 Pengembangan produk

6 Pemberian bantuan pencegahan pencemaran lingkungan hidup

7 Pemberian bantuan informasi pasar, promosi, dan pemasaran

8 Fasilitasi akses pembiayaan

9 Penyediaan Kawasan Industri untuk IKM yang berpotensi mencemari

lingkungan (Kawasan)

10 Fasilitasi kemitraan antara industri kecil, menengah dan besar

11 Fasilitasi hak kekayaan intelektual terhadap IKM

12 Fasilitasi penerapan standar mutu produk bagi IKM

13 Fasilitasi legalitas usaha

14 Fasilitasi Kemasan Bagi Produk Pangan

15 Fasilitasi Pendaftaran Merk

16 Fasilitasi pemanfaatan teknologi informasi untuk pengembangan IKM

B. KEBIJAKAN PENGEMBANGAN IKM

Untuk meningkatkan peran IKM, selain langkah-langkah strategis untuk

mendorong pertumbuhan sektor industri secara keseluruhan, juga akan

diberlakukan berbagai langkah kebijakan yang berpihak kepada IKM, yang antara

lain meliputi:

1. Dalam rangka keberpihakan terhadap IKM di daerah ditetapkan perda yang

mengatur bela, beli dan pakai produk IKM Lokal.

2. Dalam rangka keberpihakan terhadap IKM di daerah ditetapkan bahwa industri

kecil hanya dapat dimiliki oleh warga negara Indonesia, industri yang memiliki

keunikan dan merupakan warisan budaya bangsa hanya dapat dimiliki oleh

warga negara indonesia, dan industri menengah tertentu dicadangkan untuk

dimiliki oleh warga negara Indonesia;

3. Pemberdayaan industri kecil dan menengah dilakukan antara lain melalui

peningkatan kemampuan sentra industri kecil dan menengah (IKM) yang dapat

dilakukan melalui revitalisasi Sentra IKM;

4. Dalam rangka penguatan struktur industri, peran IKM perlu ditingkatkan secara

signifikan dalam rantai suplai Industri Unggulan; dan

5. Dalam upaya meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan IKM, Pemerintah

Daerah melakukan perumusan kebijakan, penguatan kapasitas kelembagaan,

dan pemberian fasilitas bagi IKM.

C. STRATEGI PENGEMBANGAN IKM

Dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan industri daerah, upaya

pengembangan IKM perlu terus dilakukan melalui strategi pembangunan berikut:

1. Pemanfaatan Potensi Bahan Baku

Provinsi Nusa Tenggara Barat memiliki sumber bahan baku yang sangat

potensial. Pemanfaatan sumber daya tersebut akan efisien jika dilakukan pada

skala ekonomi tertentu (umumnya skala menengah dan besar) yang seringkali

memerlukan sarana dan prasarana yang memadai. Seiring dengan

pembangunan sarana dan prasarana yang diperlukan, sesuai dengan skala

operasinya, IKM dapat berperan signifikan sebagai pionir dengan melakukan

pengolahan yang memberikan nilai tambah pada bahan baku tersebut.

2. Penyerapan Tenaga Kerja

Dibalik keterbatasan IKM dalam permodalan, IKM memiliki potensi

penyerapan tenaga kerja pada industri padat karya. Melalui dukungan

sederhana pada sentra IKM, penyiapan operasi IKM baru dan pengembangan

IKM yang ada sehingga berpotensi membuka lapangan kerja yang lebih luas

dalam waktu yang relatif singkat. Namun, upaya ini perlu diikutidengan

peningkatan kompetensi tenaga kerja IKM secara langsung melalui berlatih

sambil bekerja (on the job training), baik dalam aspek manajerial maupun aspek

teknis, yang akan berpengaruh terhadap peningkatan daya saing IKM.

3. Pemanfaatan Teknologi, Inovasi, dan Kreativitas

Teknologi dikembangkan dalam berbagai tingkatan, dari yang sederhana

sampai yang canggih. Berbagai teknologi sederhana, terbukti mampu

memberikan manfaat yang besar pada aplikasi di industri yang memiliki sumber

daya (bahan baku, pemodalan, dan tenaga kerja) yang terbatas namun memiliki

tingkat inovasi dan kreativitas yang tinggi. Pemanfaatan teknologi yang disertai

inovasi dan kreativitas sesuai dengan karakteristik IKM yang memiliki tingkat

fleksibilitas yang tinggi. Dengan cara tersebut, IKM mampu menghasillkan

produk dengan biaya yang relatif rendah namun dengan kualitas yang memadai

sehingga dapat memperluas pasarnya. Strategi pengembangan IKM tersebut

perlu dilengkapi dengan upaya untuk mengatasi kelemahan IKM yaitu pada

ketersediaan permodalan dan pengembangan jaringan kerjasama.

4. Meningkatkan Daya Saing Produk Melalui Penerapan Standarisasi

Penerapan standarisasi baik pada bahan baku, proses produksi, maupun

pada sarana prasarana IKM akan meningkatkan daya saing dari produk.

5. Meningkatkan Daya Saing Tenaga Kerja Dibidang Industri Melalui Pelatihan

Berbasis Kompetensi

Tenaga kerja dibidang industri yang terlatih akan membantu

meningkatkan produktifitas dari IKM, peningkatan kualitas dari produk yang

dihasilkan.

D. PROGRAM PENGEMBANGAN IKM

Program yang dilakukan dalam rangka mencapai sasaran tersebut diatas

meliputi:

1. Meningkatkan akses IKM terhadap pembiayaan, termasuk fasilitasi

pembentukan pembiayaan bersama (modal ventura) IKM;

2. Mendorong tumbuhnya kekuatan bersama sehingga terbentuk kekuatan kolektif

untuk menciptakan skala ekonomis melalui standardisasi, procurement dan

pemasaran bersama;

3. Perlindungan dan fasilitasi terhadap inovasi baru dengan mempermudah

pengurusan hak kekayaan intelektual bagi kreasi baru yang diciptakan IKM;

4. Diseminasi informasi dan fasilitasi promosi dan pemasaran di pasar domestik

dan ekspor;

5. Peningkatan kemampuan kelembagaan sentra IKM, UPT, TPL, dan konsultan

IKM;

6. Kerjasama kelembagaan dengan lembaga pendidikan dan lembaga penelitian

dan pengembangan;

7. Menggali potensi sumber daya industri (bahan baku, teknologi, inovasi dan

pembiayaan) yang dibutuhkan oleh industri di Nusa Tenggara Barat

8. Mendorong penggunaan produk IKM lokal di masyarakat dan dalam pengadaan

barang/jasa pemerintah;

9. Kerjasama kelembagaan dengan asosiasi industri dan asosiasi profesi lainnya;

dan

10. Pemberian fasilitas bagi IKM yang mencakup:

a. Peningkatan kompetensi sumber daya manusia dan sertifikasi kompetensi;

b. Bantuan dan bimbingan teknis;

c. Bantuan bahan baku dan bahan penolong, serta mesin atau peralatan;

d. Pengembangan produk;

e. Bantuan pencegahan pencemaran lingkungan hidup untuk mewujudkan

industri hijau;

f. Bantuan informasi pasar, promosi dan pemasaran;

g. Penyediaan kawasan industri untuk IKM yang berpotensi mencemari

lingkungan;

h. Pengembangan dan penguatan keterkaitan dan hubungan kemitraan;

i. Pelatihan pemanfaatan teknologi informasi untuk pengembangan IKM;

j. Pendampingan penerapan standarisasi pada IKM; dan

k. Peningkatan kemampuan IKM dalam pemanfaatan dan pengelolaan limbah.

Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Rencana ...

Documents

Transcript of Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Rencana ...