NASKAH AKADEMIKAndalalin adalah serangkaian kegiatan kajian mengenai dampak lalu
lintas dari pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan
infrastruktur yang hasilnya dituangkan dalam bentuk dokumen hasil
analisis dampak lalu lintas. Hal ini dikaitkan bahwa setiap
perubahan guna lahan yang akan mengakibatkan berubahan di
dalam sistem transportasi.
pemerintah daerah selalu melakukan pembangunan, baik fisik
maupun non fisik. Pembangunan fisik yang dilakukan untuk
meningkatkan kesejahteraan masyarakat dilaksanakan oleh
pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan infrastruktur dan
dilaksanakan oleh pihak swasta untuk melakukan kegiatan
usahanya. Pembangunan fisik yang dilakukan oleh pemerintah
maupun swasta dapat mengakibatkan perubahan sistem transportasi
dan berdampak pada lalu lintas.
Upaya untuk mencegah dan menanggulangi dampak sistem
lalu lintas dan transportasi yang terjadi akibat pembangunan fisik,
misalnya pembangunan Mal yang besar, atau stadion ataupun
kawasan pemukiman yang baru akan memengaruhi lalu lintas yang
ada di sekitar kegiatan baru tersebut, perlu dilakukan kajian
mengenai dampak lalu lintas berupa Analisis Dampak Lalu Lintas
(Andalalin). Analisis Dampak Lalu Lintas yang dilakukan untuk
menganalisis sistem lalu lintas akibat pembangunan fisik dilakukan
melalui perhitungan seberapa besar bangkitan perjalanan baru yang
memerlukan rekayasa dan manajemen lalu lintas untuk mengatasi
dampaknya.
lintas dengan tujuan untuk mengoptimalkan penggunaan jaringan
jalan dan gerakan lalu lintas dalam rangka menjamin keamanan,
keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan
jalan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang
Lalu Lintas Jalan, yang dimaksud dengan Manajemen dan Rekayasa
Lalu Lintas adalah serangkaian usaha dan kegiatan yang meliputi
perencanaan, pengadaan, pemasangan, pengaturan, dan
pemeliharaan fasilitas perlengkapan Jalan dalam rangka
mewujudkan, mendukung dan memelihara keamanan, keselamatan,
ketertiban, dan kelancaran Lalu Lintas.
Kegiatan perencanaan, pengaturan, perekayasaan,
bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan
angkutan jalan untuk jalan nasional, menteri yang bertanggung
jawab di bidang jalan untuk jalan nasional, Kepala Kepolisian Negara
Republik Indonesia untuk jalan nasional, provinsi, kabupaten/kota
dan desa, gubernur untuk jalan provinsi, bupati untuk jalan
kabupaten dan jalan desa, dan walikota untuk jalan kota. Kegiatan
perencanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas merupakan
meliputi:
2. inventarisasi dan analisis situasi arus lalu lintas;
3. inventarisasi dan analisis kebutuhan angkutan orang dan barang
4. inventarisasi dan analisis ketersediaan atau daya tampung jalan;
5. inventarisasi dan analisis ketersediaan atau daya tampung
kendaraan;
lintas;
8. penetapan tingkat pelayanan; dan
9. penetapan rencana kebijakan pengaturan penggunaan jaringan
jalan dan gerakan lalu lintas.
Berdasarkan ruang lingkup, Analisis dampak lalu lintas
merupakan bagian dari perencanaan manajemen dan rekayasa lalu
lintas, dimana Analisis dampak lalu lintas wajib dilakukan dalam
setiap rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan
infrastruktur yang akan menimbulkan gangguan keamanan,
keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan
jalan.
yang dapat memberikan dampak terhadap kelancaran lalu lintas,
maka diperlukan upaya untuk menciptakan keseimbangan antara
pembangunan dengan kelancaran lalu lintas. Salah satu upaya untuk
menciptakan keseimbangan pembangunan dan kelancaran lalu lintas
adalah diperlukannya kajian atau analisis dampak lalu lintas sebagai
sarana rekayasa lalu lintas untuk memenuhi kebutuhan trasportasi
masyarakat.
Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen Dan
Rekayasa, Analisis Dampak, Serta Manajemen Kebutuhan Lalu
Lintas, dimana dalam ketentuan Pasal 47 mencantumkan setiap
rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan
infrastruktur yang akan menimbulkan gangguan keamanan,
keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan
jalan wajib melakukan analisis dampak lalu lintas.
Beranjak dari latar belakang di atas serta peraturan-
perundang-undangan yang memberi kewenangan kepada daerah
dalam mengatur kebijakan sebagai upaya untuk menciptakan
ketertiban masyarakat, maka Pemerintah Kabupaten Madiun perlu
melakukan kajian akademik sebagai landasan untuk membentuk
kebijakan hukum yang menjadi dasar hukum bagi pemerintah daerah
dan masyarakat dalam melaksanakan analisis dampak lalu lintas.
b. Identifikasi Masalah
melakukan tindakan, khususnya pengaturan tentang analisis
dampak lalu lintas berdasarkan jajak pendapat Satuan Kerja
Perangkat Daerah yang berwenang melakukan manajemen dan
rekayasa lalu lintas, perlu ditetapkan regulasi sebagai legitimasi atas
kewenangan pemerintah kabupaten dalam melakukan pengaturan
dan penataan terhadap keamanan dan kelancaran lalu lintas.
Berdasarkan konsideran yuridis dan sosiologis pengaturan analisis
dampak lalu lintas di Kabupaten Madiun perlu dilakukan identifikasi
masalah yang meliputi:
melakukan pengaturan analisis dampak lalu lintas yang ada di
Kabupaten Madiun
Madiun dalam melakukan pengendalian terhadap rekayasa dan
manajemen lalu lintas.
3. Ruang lingkup dan tujuan analisis dampak lalu lintas yang harus
dilakukan oleh pemrakarsa kegiatan dan/atau usaha.
4. Penegakan Hukum yang dilakukan terhadap pemrakarsa yang
melanggar ketentuan terhadap pelaksanaan analisis dampak lalu
lintas.
dalam Peraturan Daerah, Bagaimana keberlakuannya dengan
kegiatan pembangunan dan/atau usaha yang sudah ada?
c. Tujuan dan Kegunaan
tentang Analisis Dampak Lalu Lintas adalah menentukan kebijakan
hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang baru,
yaitu Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas
Jalan dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 tahun
2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisa Dampak Serta
Manajemen Kebutuhan Lalu-lintas sesuai dengan Rencana Tata
Ruang Wilayah dan berwawasan lingkungan perlu dilakukan analisis
dampak lalu lintas guna menunjang kelancaran lalu lintas di wilayah
Kabupaten Madiun. Tujuan pembentukan Peraturan Daerah
Kabupaten Madiun tentang Analisis Dampak Lalu Lintas adalah :
• Mewujudkan penataan dan pengendalian terhadap manajemen
dan rekayasa lalu lintas akibat pendirian bangunan yang dapat
mengakibatkan kemacetan lalu lintas;
keandalan teknis lalu lintas dari segi keselamatan, kelancaran,
dan kemudahan lalu lintas;
• Memberikan kebijakan dan arah penataan dan pendirian
bangunan sesuai pertumbuhan dan perkembangan kebutuhan
masyarakat, khususnya dari segi manajemen dan rekayasa lalu
lintas sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah di
Kabupaten Madiun.
memperlancar arus lalu lintas.
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
Provinsi maupun Kabupaten/Kota disertai dengan adanya
keterangan atau penjelasan atau yang biasa disebut dengan
naskah akademik. Naskah akademik adalah naskah hasil
penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya
terhadap suatu masalah tertentu yang dapat
dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan
masalah tersebut dalam suatu Rancangan Undang-Undang,
Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, Rancangan Peraturan
Daerah Kabupaten/Kota sebagai solusi terhadap permasalahan
dan kebutuhan hukum masyarakat.
masalah yang solusi atas permasalahan tersebut perlu dibentuk
peraturan perundang-undangan. Dengan demikian naskah
akademik berguna sebagai alasan, pedoman dan arahan dalam
membentuk peraturan perundang-undangan.
baik yang berbentuk peraturan perundang-undangan, maupun
kebiasaan dalam kegiatan manajemen dan rekayasa lalu lintas dicari
dan digali, untuk kemudian dirumuskan menjadi rumusan pasal-
pasal yang dituangkan ke dalam rancangan peraturan perundang-
undangan (Raperda). Metode ini dilandasi oleh sebuah teori bahwa
hukum yang baik hukum yang juga berlandaskan pada kenyataan
yang ada dalam masyarakat, bukan semata-mata merupakan
kehendak penguasa saja.
melalui tahapan-tahapan yang runtut dan teratur. Tahapan yang
dilakukan meliputi:
lalu lintas;
analisis dampak lalu lintas;
c. sistematisasi bahan hukum;
e. perancangan dan penulisan
terhadap permasalahan analisis dampak lalu lintas sebagai upaya
untuk penataan dan pengendalian pendirian bangunan yang
mengakibatkan kemacetan lalu lintas. Tahapan ini dilakukan melalui
penelitian hukum dan penelitian empiris. Penelitian hukum dilakukan
inventarisasi sumber bahan hukum yang relevan (primer dan
sekunder), yaitu peraturan perundang-undangan yang berkaitan
dengan keabsahan pengaturan penyelenggaraan analisis dampak lalu
lintas. Penelitian empiris dilakukan melalui wawancara dengan SKPD
terkait, yaitu Dinas Perhubungan, Informatika dan Komunikasi dan
Dinas Cipta Karya sebagai instansi yang menetapkan IMB sebagai
dasar hukum untuk melakukan pembangunan.
Langkah berikutnya melakukan sistematisasi keseluruhan
bahan hukum yang ada. Proses sistematisasi ini juga diberlakukan
terhadap asas-asas hukum, teori-teori, konsep-konsep, doktrin serta
bahan rujukan lainnya. Rangkaian tahapan tersebut dimaksudkan
untuk mempermudah pengkajian dari permasalahan pelaksanaan
analisis dampak lalu lintas. Melalui rangkaian tahapan ini diharapkan
mampu memberi rekomendasi yang mendukung perlunya
reinterpretasi dan reorientasi pemahaman terhadap sistem analisis
Dampak Lalu Lintas sebagai salah satu intrumen penataan dan
pengendalian pembangunan besar di Kabupaten Madiun guna
menjawab permasalahan yang telah diidentifikasi.
Secara garis besar proses penyusunan peraturan daerah ini
meliputi tiga tahap yaitu: 1). tahap konseptualisasi, 2) tahap sosialisasi
dan konsultasi publik, dan 3) tahap proses politik dan penetapan
1. Tahap Konseptualisasi
yang dilakukan oleh tim penyusun. Pada tahap ini tim penyusun
melakukan konseptualisasi naskah akademik dan perumusan
Rancangan Peraturan Daerah tentang Analisis Dampak Lalu Lintas
di Kabupaten Madiun dilakukan dengan konsultasi dengan team
ahli, forum group diskusi.
Pada tahap ini, tim penyusun melakukan sosialisasi dan konsultasi
publik mengenai Peraturan Daerah tentang Analisis Dampak Lalu
Lintas di Kabupaten Madiun melalui diskusi yang dihadiri oleh
stakeholder. Target output kegiatan sosialisasi ini adalah
tersosialisasikannya rencana pembentukan Rancangan Peraturan
Daerah Kabupaten Madiun tentang Analisis Dampak Lalu Lintas
dan memperoleh masukan dari peserta guna perbaikan dan
penyempurnaan rancangan peraturan daerah.
Proses politik dan penetapan merupakan tahap akhir dari
kegiatan technical assistance. Proses politik merupakan
pembahasan Raperda tentang Analisis Dampak Lalu Lintas di
Kabupaten Madiun. Tahap penetapan adalah tahap ketika Raperda
sudah disetujui oleh DPRD Kabupaten Madiun bersama dengan
Bupati Madiun untuk disahkan menjadi Peraturan Daerah.
BAB II
TELAAH AKADEMIK
Kajian teoritis dalam konteks ini dibagi dalam dua hal, yaitu aspek
kewenangan pemerintah daerah dalam melakukan penataan dan
pengendalian Jalan melalui kajian Analisis Dampak Lalu Lintas sebagai
instrumen manajemen dan rekayasa lalu lintas dan Aspek pembentukan
peraturan perundang-undangan.
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan merupakan bagian dari sistem
transportasi yang harus dikembangkan potensi dan perannya untuk
mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran
berlalu lintas dan Angkutan Jalan dalam rangka mendukung
pembangunan ekonomi dan pengembangan wilayah. Perkembangan
pembangunan dan lingkungan lingkungan menuntut penyelenggaraan
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang sesuai dengan perkembangan
ilmu pengetahuan dan teknologi, otonomi daerah, serta akuntabilitas
penyelenggaraan Negara.
kewajiban dari negara atas pemenuhan hak sosial masyarakat dalam
memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi demi
meningkatkan kualitas hidupnya dan meningkatkan kesejahteraan
masyarakat sebagaimana tercantum dalam Pasal 28 D ayat (1) UUD
Negara RI Tahun 1945. Dengan dituangkannya hak untuk memperoleh
manfaat ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai hak sosial yang
dijamin oleh Konstitusi, maka di sini negara memiliki kewajiban untuk :
menjaga (to protect), menghargai (to respect), dan memenuhi (to fullfill).
Sebagai kewajiban dari negara untuk memenuhi hak tersebut, maka
pemerintah dan pemerintah daerah sebagai pengurus negara memiliki
tugas dan tanggungjawab untuk memenuhinya.
Otonomi daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah menggunakan prinsip otonomi
seluas-luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan
mengatur semua urusan pemerintahan diluar yang menjadi urusan
pemerintah pusat. Sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam UU
Nomor 23 Tahun 2014, dinayatakan bahwa pembagian urusan
dibedakan menjadi 3, yaitu :
merupakan salah satu urusan yang dapat dibagi kewenangannya
menjadi kewenangan pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah
kabupaten/kota. Urusan konkuren dibagi menjadi 2, yaitu urusan wajib
dan urusan pilihan, dimana urusan wajib dibedakan menjadi 2, yatu
urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan wajib
yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.
Perhubungan merupakan salah satu dari urusan wajib yang tidak
berkaitan dengan pelayanan public, maka sebagai urusan konkuren
urusan perhubungan dibagi Antara pemerintah, pemerintah provinsi
dan pemerintah kabupaten/kota. Dengan demikian pemerintah daerah,
baik provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota memiliki kewajiban
untuk melakukan penataan dan pengelolaan perhubungan sesuai
dengan kewenangannya.
pengelolaan jalan, terdapat kegiatan dan/atau usaha tertentu yang
memberikan dampak lalu lintas, sehingga diperlukan adanya
instrument hukum yang digunakan untuk melakukan perencanaan dan
pengaturan lalu lintas di jalan akibat didirikannya suatu bangunan
dan/atau kegiatan usaha. Berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor
32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak
Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas dinyatakan bahwa
inventarisasi dan analisis dampak lalu lintas merupakan salah satu
kegiatan dalam perencanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas.
Pasal 18 PP Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan
rekayasa jalan mencantumkan bahwa tujuan inventarisasi dan analisis
dampak lalu lintas adalah untuk mengetahui dampak lalu lintas
terhadap rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan
infrastruktur yang akan menimbulkan gangguan keamanan,
keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan.
Urusan perhubungan sebagai urusan konkuren dilakukan oleh
pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kota, oleh karena itu
instansi yang berwenang meliputi :
a. menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana
lalu lintas dan angkutan jalan, yang meliputi:
1. inventarisasi pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur
yang menimbulkan gangguan keselamatan dan kelancaran lalu
lintas dan angkutan jalan; dan
2. analisis peningkatan lalu lintas akibat pembangunan pusat
kegiatan, permukiman, dan infrastruktur.
inventarisasi dan analisis jalan yang terganggu fungsinya akibat
pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur;
c. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, meliputi:
1. inventarisasi pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur
yang menimbulkan atau berpotensi terjadinya gangguan
keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas
dan angkutan jalan; dan
pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur.
d. gubernur, bupati, atau walikota sesuai dengan kewenangannya,
meliputi:
akibat pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan
infrastruktur;
lintas dan angkutan jalan; dan
3. analisis peningkatan lalu lintas akibat pembangunan pusat
kegiatan, permukiman, dan infrastruktur.
Berdasarkan Pasal 18 ayat (4) PP Nomor 32 Tahun 2011 tentang
Manajemen, Rekayasan dan Andalalin yang ditindak lanjuti dengan
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 75 Tahun 2015 tentang
Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas, maka Bupati/walikota
sebagai kepala daerah memiliki kewenangan untuk melakukan
penataan dan pengendalian di wilayah tersebut. Sesuai dengan pasal 2
PMK Nomor 75 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak
Lalu Lintas dinyatakan bahwa “Setiap pemrakarsa pembangunan pusat
kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang akan menimbulkan
gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban dan/atau kelancaran lalu
lintas dan angkutan jalan wajib melakukan analisis dampak lalu lintas”.
Kriteria kegiatan yang wajib dilakukan andalalin meliputi :
I. Pusat kegiatan berupa bangunan untuk:
a. Kegiatan perdagangan;
b. kegiatan perkantoran;
c. kegiatan industri;
d. fasilitas pendidikan:
2. lembaga kursus.
g. hotel;
k. bengkel kendaraan bermotor;
l. pencucian mobil; dan/atau
c. asrama;
b. bandar udara;
g. jalan layang (flyover);
i. terowongan (tunnel); dan/atau
pusat kegiatan yang wajib melakukan Andalalin meliputi :
1. Kriteria rencana pembangunan pusat kegiatan perdagangan,
perkantoran, industri, dan gedung pertemuan yang wajib dilakukan
Analisis Dampak Lalu Lintas dihitung berdasarkan luas lantai
bangunan.
dilakukan Analisis Dampak Lalu Lintas dihitung berdasarkan:
a. jumlah siswa yang mampu ditampung atau diterima untuk
dididik; atau
tertentu.
dilakukan Analisis Dampak Lalu Lintas dihitung berdasarkan:
a. jumlah tempat tidur, untuk rumah sakit;
b. jumlah ruang praktek dokter, untuk klinik bersama; atau
c. luas bangunan, untuk bank.
4. Kriteria rencana pembangunan stasiun pengisian bahan bakar umum
yang wajib dilakukan Analisis Dampak Lalu Lintas dihitung
berdasarkan jumlah dispenser.
Dampak Lalu Lintas dihitung berdasarkan jumlah kamar.
6. Kriteria rencana pembangunan restoran yang wajib dilakukan
Analisis Dampak Lalu Lintas dihitung berdasarkan jumlah tempat
duduk.
berdasarkan kapasitas penonton dan/atau luas lahan.
8. Kriteria rencana pembangunan bengkel kendaraan bermotor dan
pencucian mobil yang wajib dilakukan Analisis Dampak Lalu Lintas
dihitung berdasarkan luas lahan.
1. Kriteria rencana pembangunan perumahan dan permukiman, rumah
susun, dan apartemen yang wajib dilakukan Analisis Dampak Lalu
Lintas dihitung berdasarkan jumlah unit.
2. Kriteria rencana pembangunan asrama yang wajib dilakukan Analisis
Dampak Lalu Lintas dihitung berdasarkan jumlah kamar.
3. Kriteria rencana pembangunan ruko yang wajib dilakukan Analisis
Dampak Lalu Lintas dihitung berdasarkan luas lantai bangunan.
Rincian penghitungan kriteria terhadap rencana pembangunan
infrastruktur yang wajib melakukan Andalalin meliputi
1. Rencana pembangunan infrastruktur berupa akses jalan tol, Bandar
udara, terminal, stasiun kereta api, pool kendaraan, fasilitas parker
umum, wajib dilakukan Analisis Dampak Lalu Lintas.
2. Rencana pembangunan infrastruktur jalan layang (flyover), lintas
bawah (underpass), dan/atau terowongan (tunnel) wajib dilakukan
Analisis Dampak Lalu Lintas apabila jalan layang (flyover) dan/atau
lintas bawah (underpass) dan/atau terowongan (tunnel) merupakan
jalan akses dari/ke jalan eksisting.
3. Dalam hal rencana pembangunan infrastruktur jalan layang (flyover),
lintas bawah (underpass), dan/atau terowongan (tunnel)
menghubungkan jalan yang belum pernah ada, tidak wajib dilakukan
Analisis Dampak Lalu Lintas.
berikut ini.
No. Jenis Rencana Pembangunan Ukuran Minimal
1. Pusat Kegiatan :
d. Fasilitas Pendidikan :
1). Sekolah/ universitas
2). Lembaga Kursus
500 siswa
Umum
h. Gedung Pertemuan i. Restauran j. Fasilitas Olahraga (indoor atau
outdoor)
50 kamar
100 tempat duduk
2000 m2 luas lantai bangunan
2000 m2 luas lantai bangunan
2. Permukiman :
2). Perumahan Menengah-Atas
1). Rumah Susun Sederhana
2). Apartemen c. Asrama
3. Infrastruktur :
a. Terminal
b. Stasiun Kereta Api
c. Pool kendaraan d. Fasilitas Parkir Untuk Umum e. Jalan Layang (fly over) f. Lintas Bawah (underpass)
g. Terowongan (turned)
diperhitungkan telah menimbulkan 75 perjalanan (kendaraan) baru pada
jam padat dan atau menimbulkan
rata-rata 500 perjalanan (kendaraan)
dipengaruhi oleh adanya bangunan
Untuk kegiatan yang belum masuk pada kriteria pusat kegiatan,
permukiman, dan infrastruktur yang dapat menimbulkan gangguan
keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas angkutan
jalan diatur oleh menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan
prasarana lalu lintas dan angkutan jalan setelah mendapat pertimbangan
dari:
2. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Setelah diatur oleh Menteri Perhubungan, maka hal ini akan ditindak
lanjuti oleh Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai dengan
kewenangannya yang ditetapkan dalam Peraturan Kepala Daerah.
Hasil analisis dampak lalu lintas merupakan salah satu persyaratan
pengembang atau pembangun untuk memperoleh:
1. izin lokasi;
3. izin pembangunan bangunan gedung dengan fungsi khusus
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan di
bidang bangunan gedung.
tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu mencantumkan
bahwa penyusunan analisis dampak lalu lintas disusun oleh lembaga
konsultan yang memiliki tenaga ahli bersertifikat keahlian. Hasil
Kegiatan Analisis Dampak Lalu Lintas dituangkan dalam bentuk
dokumen hasil Analisis Dampak Lalu Lintas. Dokumen hasil Analisis
Dampak Lalu Lintas paling sedikit memuat:
a. perencanaan dan metodologi analisis dampak lalu lintas, meliputi:
1. penjelasan rencana pembangunan baru atau pengembangan;
2. cakupan wilayah kajian berdasarkan rencana pembangunan
atau pengembangan;
4. penetapan tahun dasar yang dipakai sebagai dasar analisis;
5. periode analisis paling sedikit 5 (lima) tahun;
6. kebutuhan pengumpulan data lalu lintas;
7. karakteristik dan intensitas tata guna lahan eksisting maupun
kondisi yang akan datang;
9. metodologi penyusunan dokumen hasil analisis dampak lalu
lintas;
b. analisis kondisi lalu lintas dan angkutan jalan saat ini, meliputi:
1. kondisi prasarana jalan paling sedikit memuat geometrik jalan,
perkerasan jalan, dimensi potongan melintang jalan, fungsi
jalan, status jalan, kelas jalan, dan perlengkapan jalan;
2. kondisi lalu lintas eksisting paling sedikit memuat data historis
volume lalu lintas, volume gerakan membelok, tundaan
membelok, panjang antrian, kecepatan rata- rata kendaraan,
waktu perjalanan, okupansi jalan, data penumpang angkutan
umum, pejalan kaki, dan pesepeda; dan
3. kondisi angkutan jalan paling sedikit memuat jaringan trayek,
faktor muat, jenis kendaraan dan waktu tunggu;
c. analisis Bangkitan/Tarikan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan akibat
pembangunan berdasarkan kaidah teknis transportasi dengan
menggunakan faktor trip rate yang ditetapkan secara nasional;
d. analisis distribusi perjalanan;
e. analisis pemilihan moda;
f. analisis pembebanan perjalanan;
dampak lalu lintas, meliputi:
2. simulasi kinerja lalu lintas pada saat pembangunan;
3. simulasi kinerja lalu lintas setelah pembangunan;
4. simulasi kinerja lalu lintas dalam jangka waktu paling sedikit 5 (lima) tahun;
h. rekomendasi dan rencana implementasi penanganan dampak,
yang meliputi:
2. penyediaan angkutan umum;
4. manajemen kebutuhan lalu lintas;
5. penyediaan fasilitas parkir berupa gedung parkir dan/atau
taman parkir;
kendaraan pribadi dan kendaraan barang;
7. penyediaan fasilitas bongkar muat barang;
8. penataan sirkulasi lalu lintas di dalam kawasan;
9. penyediaan fasilitas pejalan kaki dan berkemampuan khusus;
10. penyediaan fasilitas perlengkapan jalan di dalam kawasan;
11. penyediaan sistem informasi lalu lintas;
12. penyediaan fasilitas tempat menaikan dan menurunkan
penumpang untuk angkutan umum di dalam kawasan;
dan/atau
Andalalin, dicantumkan bahwa Tenaga ahli lembaga konsultan Analisis
Dampak Lalu Lintas wajib memiliki sertifikat kompetensi penyusun
Analisis Dampak Lalu Lintas. Untuk memperoleh sertifikat tenaga ahli
wajib mengikuti pendidikan dan pelatihan yang dilakukan oleh lembaga
pendidikan yang telah terakreditasi dan mendapat persetujuan dari
Menteri Perhubungan. Sertifikat kompetensi penyusun Analisis Dampak
Lalu Lintas diterbitkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Darat
Kementerian Perhubungan.
lalu lintas, maka Pengembang atau Pembangun wajib melaksanakan
semua kewajiban yang tercantum dalam dokumen hasil Analisis Dampak
Lalu Lintas yang tertuang dalam surat pernyataan kesanggupan
B. ASAS-ASAS PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN
asli daerah dari sektor pajak daerah khususnya Pajak Penerangan Jalan,
maka keberadaan Perda ini sebagai legitimasi bagi daerah dalam
pemungutan pajak daerah sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 28
Tahun 2009 tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah.
Didasari pemikiran perlunya instrumen yang mencegah terjadinya
penyalahgunaan wewenang dalam pemungutan pajak, maka diperlukan
peraturan perundang-undangan yang memberikan jaminan kepastian
hukum bagi pemerintah untuk melakukan wewenang pemungutan pajak
penerangan jalan dalam rangka untuk meminimalisir kehilangan potensi
daerah atas pemungutan pajak penerangan jalan.
Menurut Montesquieu terkait dengan peraturan perundang-
undangan yang menjadi dasar hukum pengaturan, hal penting harus
diperhatikan adalah pembentukan peraturan perundang-
undangan.Peraturan perundang-undangan yang baik merupakan
peraturan perundang-undangan yang pembentukannya didasarkan pada
asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik.Hal
ini sesuai dengan pendapat Maria Farida Indrati bahwa asas-asas
pembentukan peraturan perundang-undangan adalah suatu pedoman
atau suatu rambu-rambu dalam pembentukan peraturan perundang-
undangan yang baik.
yang baik (beginselen van behoorlijke wetgeving) adalah asas hukum
yang memberikan pedoman dan bimbingan bagi penuangan isi
peraturan ke dalam bentuk dan susunan yang sesuai, bagi penggunaan
metoda pembentukan yang tepat, dan mengikuti proses dan prosedur
pembentukanya yang telah ditentukan. Berkaitan dengan dengan asas-
asas yang menjadi dasar dalam pembentukan peraturan perundang-
undangan yang baik, Van der Vlies telah membagi dalam dua asas,
yakni asas-asas formal dan asas-asas materiil.
Asas-asas yang formil meliputi : het beginselen van duidelijke
doelstelling, beginsel van juiste orgaan, het noodzakelijkheids beginsel,
het beginsel van uitvoerbaarheid, het beginsel van consensus. (asas
tujuan yang jelas, asas organ yang tepat, asas urgensi, asas
kemungkinan pelaksanaan,asas konsensus).
duidelijke terminologie en duidelijke systematiek, het beginsel van de
kenbaarheid, het rechtsgelijkheidsbeginsel, het rechtszekerheid, het
beginsel van de individuele rechtsbedeling. (asas terminology dan
sistematika yang jelas, asas kemudahan untuk diketahui, asas
kesamaan hukum, asas kepastian hukum, Asas penerapan-hukum yang
khusus).
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, maka pembentukan
peraturan perundang-undangan di Indonesia harus didasarkan pada
asas formil dan materiil yang tertuang dalam Pasal 5 dan Pasal 6
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Tujuan pembentukan UU
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ini adalah memenuhi
kebutuhan masyarakat atas peraturan perundang-undangan yang baik
dapat dilaksanakan. Terhadap kebutuhan tersebut perlu dibuat
peraturan mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan yang
dilaksanakan dengan cara dan metode yang pasti, baku, dan standar
yang mengikat semua lembaga yang berwenang membentuk peraturan
perundang-undangan. Asas-asas pembentukan peraturan perundang-
undangan yang baik (beginselen van behoorlijke wetgeving) menurut Van
der Vlies, telah banyak mempengaruhi rumusan sebagai dasar hukum
dan pedoman bagi pemerintah dan pemerintah daerah dalam
membentuk peraturan perundang-undangan di Indonesia.
2.2. Kajian Empiris Penyusunan Analisis Dampak Lalu Lintas di Kabupaten Madiun
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011
tentang Manajemen, Rekayasa dan Analisis Dampak Lalu Lintas da
ditindak lanjuti dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 75 Tahun
2015 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas telah mengatur
adanya kewajiban bagi Setiap rencana pembangunan pusat kegiatan,
permukiman, dan infrastruktur yang akan menimbulkan gangguan
keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan
angkutan jalan wajib melakukan analisis dampak lalu lintas. Instansi yang
berwenang melakukan penilaian terhadap dokumen analisis dampak lalu
lintas berdasarkan Pasal 18 PP dan Pasal 11 Permen Perhubungan Nomor
75 TAhun 2015 meliputi Menterti, Gubernur dan/atau Walikota sesuai
dengan kewenangan pengelolaan jalan.
digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk menerbitkan izin adalah
dokumen lingkungan yang meliputi :
Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan
atau biasa disebut UKL-UPL. dan
SPPL (Surat Penyataan dan pengelolaan Lingkungan Hidup.
Ketiga dokumen ini merupakan dokumen lingkungan sesuai dengan hasil
analisis terhadap rencana kegiatan, bukan khusus tentang lingkungan lalu
lintas. Dengan adanya kondisi yang mendadak tersebut, maka Pemerintah
Kabupaten Madiun secara membentuk Peraturan Daerah Kabupaten
Madiun yang menjadi dasar legitimasi pemerintah Kabupaten Madiun
berwenang mengatur perencanaan, penataan dan pengelolaan jalan.
2.3. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Rancangan Peraturan
Daerah
Kabupaten Madiun dalam membentuk Peraturan daerah tentang
Analisis Dampak Lalu Lintas, maka materi muatan rancangan peraturan
daerah meliputi kewenangan pemerintah Kabupaten Madiun dalam
melakukan penyelenggaraan dan pengendalian, instrumen
pengendalian, pengawasan dan penegakan hukum terhadap kebijakan
untuk menganalisis suatu rencana pembangunan untuk mewujudkan
keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas dan
Angkutan Jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan
pengembangan wilayah Sesuai materi muatan tersebut, maka implikasi
yang akan terjadi meliputi :
melakukan pembangunan pusat kegiatan, perumahan dan
infrastruktur untuk melakukan analisis dampak lalu lintas akibat
dari kegiatan pembangunan yang akan dikerjakan;
b. Perlu dilakukan penyesuaian terhadap bangunan atau kegiatan yang
sudah berdiri,
BAB III
TERKAIT DENGAN ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS
Secara substantif, materi peraturan perundang-undangan
sebagaimana tersebut dalam kajian yuridis di atas yang berkaitan
dengan penyelenggaraan analisis dampak lalu lintas adalah
sebagaimana terurai di bawah ini.
A. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Pasal 18:
a. (2) Pemerintah daerah provinsi, daerah Kabupaten, dan Kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut
asas otonomi dan tugas pembantuan.**) b. (5) Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya,
kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintahan Pusat.**)
c. (6) Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah
dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.** )
Pasal 18A: (1) Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan
pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota, atau provinsi dan kabupaten dan kota, diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah.**)
(2) Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah diatur dan dilaksanakan secara adil
dan selaras berdasarkan undang-undang.** )
mempunyai kewenangan untuk mewujudkan keamanan, keselamatan,
ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas dan Angkutan Jalan.
Tersediannya keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran
berlalu lintas dan angkutan jalan merupakan salah satu pelayanan
public yang harus dipenuhi oleh pemerintah dan pemerintah daerah.
Pelayanan publik merupakan bagian dari hak-hak dasar warga
negara yang harus mendapat prioritas pemenuhannya oleh Negara
sebagaimana diatur dalam UUD NKRI 1945.
Pasal 28D : (1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan,
dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.**)
(3) Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang
sama dalam pemerintahan.**)
Pasal 28I: (2) Setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif
atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan
terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.**) (4) Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak
asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama
pemerintah.** ) (5) Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai
dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.**)
Negara bertanggung jawab atas jaminan, perlindungan, dan
kepastian hukum terhadap penyediaan pelayanan publik khususnya
penyelenggaraan penerangan jalan umum sebagai salah satu dari
perlengkapan jalan. Dalam menegakkan dan melindungi pemenuhan
hak atas penyediaan pelayanan publik sesuai dengan prinsip negara
hukum yang demokratis, maka pelaksanaannya dijamin, diatur, dan
dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.
a. B. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
Berdasarkan Pasal 7 UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas
dan Angkutan Jalan (LLAJ) dinyatakan bahwa penyelenggaraan Lalu
Lintas dan Angkutan Jalan dalam kegiatan pelayanan langsung
kepada masyarakat dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah,
badan hukum, dan/atau masyarakat. Dalam Pasal 40 UU LLAJ
mencantumkan bahwa dalam Pembangunan Terminal harus
dilengkapi dengan:
c. rencana induk Terminal;
e. analisis mengenai dampak lingkungan.
C. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82);
Bahwa asas yang digunakan peraturan daerah selaras dengan
asas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan
sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
a. pengayoman;
g. keadilan; h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
i. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.
Bahwa keterkaitan antara UU No. 12 Tahun 2011 dengan Perda
Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas adalah asas yang
terkandung dalam muatan materi peraturan peraturan perundang
selaras dengan asas yang mendasari Peraturan Daerah Kabupaten
Madiun .
Daerah
tentang pemerintah Daerah, maka Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2004 tentang Pemerintahan Daerah sudah dicabut dan tidak
berlaku. Berdasarkan Pasal 9 dinyatakan bahwa Urusan
pemerintahan dibagi dalam 3 bentuk, yaitu : urusan pemerintahan
absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan
umum. Urusan pemerintahan absolut merupakan urusan
pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah
usat, yaitu urusan politik luar negeri, pertahanan, keamanan,
yustisi, moneter dan fiskalnasional dan agama. Sedangkan urusan
konkuren merupakan urusan pemerintahan yang menjadi dasar
adanya otonomi daerah, karena urusan konkuren ini akan membagi
urusan pemerintahan menjadi urusan pemerintah, urusan
pemerintah provinsi dan urusan pemerintah kabupaten/kota,
dimana rincian pembagian ini tercantum dalam lampiran UU Nomor
23 Tahun 2014.
ayat (1) pekerjaan umum dan penataan ruang merupakan salah satu
urusan pemerintahan konkuren yang bersifat urusan wajib yang
berkaitan dengan pelayanan dasar. Dengan demikian ada kewajiban
bagi pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah
kabupaten/kota untuk melakukan berbagai tindak pemerintahan
dan kebijakan untuk melakukan penyelenggaraan urusan
perhubungan yang berkaitan dengan penataan ruang. Adalisis
Dampak Lalu Lintas pada hakekatnya adalah bagian
penyelenggaraan jalan bagi kepentingan umum, maka untuk
menciptakan rasa aman, ketertiban diperlukan adanya analisis
terhadap rencana pembangunan pusat kegiatan, perumahan dan
infrastruktur yang dapat menimbulkan dampak dalam lalu lintas.
Sesuai dengan UU tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan UU
Pemeritahan Daerah, maka Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
memiliki kewajiban untuk memenuhi melakukan penilaian terhadan
analisis dampak lalu lintas dari rencana pembangunan yang akan
memberikan dampak terhadap jalan0jalan yang menjadi kewenangan
pemerintah daerah.
Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang jalan
menyatakan bahwa:
meliputi penyelenggaraan jalan kota.
jalan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan
pengawasan.
yang secara teknism misalnya tentang Analisis Dampak Lalu Lintas
sebagai diamanahkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun
2011 tentang Manajemen, Rekayasa dan Analisis Dampak Lalu
Lintas dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 75 Tahun 2015
tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas.
F. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen
dan Rekayasa, Analisis Dampak Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011
tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak Serta Manajemen
Kebutuhan Lalu Lintas dinyatakan bahwa Kegiatan perencanaan
manajemen dan rekayasa lalu lintas merupakan meliputi:
1. identifikasi masalah lalu lintas;
2. inventarisasi dan analisis situasi arus lalu lintas;
3. inventarisasi dan analisis kebutuhan angkutan orang dan barang
4. inventarisasi dan analisis ketersediaan atau daya tampung jalan;
5. inventarisasi dan analisis ketersediaan atau daya tampung
kendaraan;
lintas;
8. penetapan tingkat pelayanan; dan
9. penetapan rencana kebijakan pengaturan penggunaan jaringan
jalan dan gerakan lalu lintas.
Sesuai ruang lingkup, Analisis dampak lalu lintas merupakan
bagian dari perencanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas, dimana
Analisis dampak lalu lintas wajib dilakukan dalam setiap rencana
pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang
akan menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan
kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan.
Berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 2011
tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak Serta Manajemen
Kebutuhan Lalu Lintas dinyatakan bahwa inventarisasi dan analisis
dampak lalu lintas merupakan salah satu kegiatan dalam perencanaan
manajemen dan rekayasa lalu lintas.
Pasal 18 PP Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan rekayasa
jalan mencantumkan bahwa tujuan inventarisasi dan analisis
dampak lalu lintas adalah untuk mengetahui dampak lalu lintas
terhadap rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan
infrastruktur yang akan menimbulkan gangguan keamanan,
keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan
jalan.
Penyelenggaraan Analisi Dampak lalu Lintas
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 75 Tahun 2015 tentang
Penyelenggaraan Analisi Dampak lalu Lintas merupakan peraturan
yang bersifat teknis dan menjadi pedoman bagi Pemerintah,
Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam
melakukan kewenangannya untuk mewujudkan keamanan dan
ketertiban lalu lintas akibat dari rencana pembangunan pusat
kegiatan, pemukiman dan infrastruktur.
ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS
Pandangan pertama menyatakan bahwa landasan filosofis adalah
landasan yang berkaitan dengan dasar atau ideologi negara, yaitu nilai-
nilai (cita hukum) yang terkandung dalam Pancasila, sedangkan
pandangan yang kedua menyatakan bahwa landasan filosofis adalah
pandangan atau ide pokok yang melandasi seluruh isi peraturan
perundang-undangan.
rakyat. Ukuran kesejahteraan antara lain dapat diukur dari kecukupan
kebutuhan manusia, yang meliputi antara lain: sandang, pangan, dan
papan. Dalam memenuhi kebutuhan pangan hal paling penting bagi
kebutuhan manusia adalah ketersediaan sarana dan prasarana bagi
masyarakat dalam melakukan aktivitasnya untuk meningkatkan
kesejahteraan hidupnya. Di sisi lain sesuai dengan UUD Negara
Republik Tahun 1945 Pasal 28 H, mencantumkan bahwa setiap orang
berhak untuk memperoleh lingkungan yang baik dan sehat, atas dasar
ketentuan ini, maka pemasangan penerangan jalan umum yang
dilakukan oleh penyelenggara jalan untuk untuk memberi keamanan
dan kenyamanan bagi pengguna jalan.
Secara filosofis, negara sebagai pemegang mandat dari rakyat
bertanggungjawab untuk menyelengarakan pelayanan publik, sebagai
usaha pemenuhan hak-hak dasar rakyat. Dalam hal ini, posisi negara
adalah sebagai pelayan masyarakat (public service) dari pengguna
layanan. Sementara rakyat memiliki hak atas pelayanan publik dari
negara karena sudah memenuhi kewajiban sebagai warga negara, seperti
membayar pajak atau punggutan lainnya (langsung maupun tidak
langsung) dan terlibat dalam partisipasi penyelenggaraan pelayanan
publik.
negara adalah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat sebagaimana
tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Seiring
dengan tugas negara sebagaimana tersebut di atas, pemerintah dan
pemerintah daerah menyediakan sarana dan prasarana yang memadai di
bidang transportasi sebagai unsur penting dalam pengembangan
kehidupan berbangsa dan bernegara, dalam pembinaan persatuan dan
kesatuan bangsa, wilayah negara dan fungsi negara. Fungsi negara
sebagaimana dijabarkan tersebut dipertegas oleh pendapat W.
Friedmann yang membagi fungsi negara ke dalam dua tipe, yakni :
1. Fungsi negara sebagai penyedia (provider), fungsi ini dikaitan
dengan konsep kesejahteraan social (welfare state). Negara
bertanggung jawab menyediakan sarana dan prasarana untuk
pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat dalam rangka menjamin
standar kehidupan bagi semua orang, dalam hal ini menyediakan
sarana untuk terpenuhinya kebutuhan ketersediaan sarana dan
prasarana jalan yang memenuhi keamanan, keselamatan,
ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan bagi
masyarakat Kabupaten Madiun;
pembuat peraturan menggunakan berbagai tingkat kontrol,
terutama kekuatan untuk mengatur penataan terhadap
penyelenggaraan dan pemanfaatan jalan agar dapat dimanfaatkan
secara berkelanjutan (sustainable) oleh masyarakat dan generasi
yang akan datang;
melalui upaya investasi ke wilayah Kabupaten Madiun agar dapat
meningkatkan kesejahteraan masyarakatMadiun. Upaya promosi
daerah untuk mengembangkan investasi ke wilayah Madiun tetap
juga memperhatikan fungsi Negara sebagai regulator, dimana
meningkatnya investor ke Kabupaten Madiun dipengaruhi oleh
ketersediaan sarana dan prasarana jalan yang baik,
Jalan merupakan salah satu prasarana transportasi dan bagian
dari sistem transportasi nasional mempunyai peranan penting
terutama dalam mendukung bidang ekonomi, sosial dan budaya serta
lingkungan dan dikembangkan melalui pendekatan pengembangan
wilayah agar tercapai keseimbangan dan pemerataan pembangunan
antar daerah, membentuk dan memperkukuh kesatuan nasional
untuk memantapkan pertahanan dan keamanan nasional, serta
membentuk struktur ruang dalam rangka mewujudkan sasaran
pembangunan nasional. Dengan demikian tersediannya jalan yang
memenuhi unsur keamanan, keselamatan, ketertiban, dan
kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan merupakan salah satu
tugas dari pemerintah kabupaten sebagai salah satu penyelenggara
jalan.
sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2011
tentang Manajemen, Rekayasa dan Analisis Dampak Serta
Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas Jalan memiliki kewenangan
untuk melakukan penyelenggaraan analisis dampak lalu lintas yang
meliputi pengaturan, pembinaaan, pembangunan dan pengawasan
jalan. Dalam upaya melakukan penyelenggaraan jalan, pemerintah
Kabupaten Madiun memiliki kewajiban untuk melakukan pengaturan
dan pengendalian terhadap penyelenggaraan analisis dampak lalu
lintas di jalan yang menjadi kewenangannya.
2. Landasan Sosiologis
sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Bojonegoro dan sebelah
selatan berbatasan dengan Kabupaten Ponorogo. Kabupaten Madiun
memiliki luas sebesar 101.086 Ha yang terdiri dari 15 kecamatan, 8
kelurahan dan 198 desa. Adapun kecamatan yang berada di wilayah
Kabupaten Madiun antara lain :
kabupaten yang memiliki sumber daya yang mendukung untuk
dikembangkan secara ekonomi. Letak Kabupaten Madiun yang berada pada
jalur antar provinsi, yaitu menghubungkan Provinsi Jawa Timur dan
Provinsi Jawa Tengah memiliki potensi untuk menjadi kota yang besar di
masa mendatang. Berdasarkan Pendapatan Domestik Regional Bruto
Daerah sektor-sektor riil maupun non riil yang ada di Kabupaten Madiun
antara lain sebagai berikut1
Rupiah
(juta)
% Rupiah
(juta)
% Rupiah
(juta)
% Rupiah
(juta)
% Rupiah
(juta)
3
1 Display Ekonomi PDRB Kabupaten Madiun. www.regionalinvestment.bkpm.go.id
Total 3.700.327 100 3.478.7
bagi pemasukan daerah. Pemasukan daerah yang cukup tinggi selaras
dengan tujuan pemerintah daerah Kabupaten Madiun untuk meningkatkan
kesejahteraan masyarakat Kabupaten Madiun. Hal tersebut dapat dilihat
dari besaran UMR Kabupaten Madiun yang meningkat dari tahun ke tahun.
:
Selain UMR yang cukup tinggi, kegiatan perdagangan dan jasa serta
industri pergudangan di Kabupaten Madiun terbilang cukup tinggi. Sektor
perdagangan dan jasa yang ada di Kabupaten Madiun antara lain sebagai
berikut :
Madiun Desa Purworejo, Kecamatan Geger )
6. Dealer Cahaya Yamaha Caruban
7. Dealer Waluyo
adalah Gudang MPM Motor DEPO (terletak di Kecamatan Balerejo) dan
Gudang BULOG Balerejo. Kabupaten Madiun juga memiliki beberapa SPBU
diantaranya terletak di Saradan, Mejayan, Balerejo, Wonoasri, Madiun,
Geger, Jiwan, Dolopo, Dagangan, dan Wungu.
Jumlah penduduk yang cukup padat di Kabupaten Madiun
mendorong sektor perumahan di Kabupaten Madiun tumbuh dengan pesat.
Kebutuhan akan papan, membuat perumahan menjadi salah satu bisnis
yang cukup menjanjikan bagi investor yang menanamkan modalnya di
Kabupaten Madiun. Oleh sebab itu, cukup banyak perumahan yang ada di
Kabupaten Madiun antara lain :
1. Perumahan New City Madiun (terletak di Jalan Raya Dungus
Kab.Madiun)
Ponorogo-Madiun depan Rumah Sakit Dolopo )
3. Perumahan City Garden Asri Jiwan (terletak di belakang kantor pos
Jiwan)
5. Perumahan di desa Ngepeh
6. Perumahan di desa Kaligunting
Selain kebutuhan papan, kebutuhan pangan merupakan kebutuhan
pokok yang harus terpenuhi. Kebutuhan pangan masyarakat Kabupaten
Madiun tercukupi dengan adanya beberapa rumah makan, diantaranya RM.
Utama, RM.Surya, RM.Orchid, RM.Sederhana, dan RM. Pringgitan. Selain
perumahan dan rumah makan, di Kabupaten Madiun juga terdapat satu
hotel, yaitu Hotel Asri Caruban.
Guna menunjang kebutuhan masyarakat Kabupaten Madiun, terdapat
beberapa fasilitas umum yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan dasar
masyarakat. Fasilitas umum tersebut diantaranya adalah rumah sakit dan
perkantoran. Rumah sakit yang ada di Kabupaten Madiun antara lain
adalah :
Kejaksaan Negeri Mejayan. Untuk menunjang ekonomi masyarkat
Kabupaten Madiun, ada beberapa ruko yaitu, Ruko di Pertigaan Buduran,
Ruko di Temboro, Ruko di Kayo, dan Ruko di Ngepeh. Selain ruko, juga
terdapat satu pusat perbelanjaan yaitu Pusat Perbelanjaan Matahari
Caruban.
diperlukan sarana dan prasarana transportasi yang cukup memadai.
Sarana transportasi umum yang ada di Kabupaten Madiun adalah Terminal
Caruban dan Stasiun Kereta Api Caruban.
3. Landasan Yuridis
perundang-undangan yang menjadi instrumen hukum sebagai dasar
dalam pembentukan rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Madiun
tentang Analisis Dampak Lalu Lintas. Dengan berdsarkan pada asas
kepanstian hukum, maka pembentukan peraturan daerah ini
memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945;
Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa
Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah
diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1965 (Lembaran
Negara Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor
2730);
(Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 134 Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3833);
4. Undang Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan (Lembaran
Negara Tahun 2004 Nomor 132 Tambahan Lembaran Negara Nomor
4444);
5. Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu-Lintas Dan
Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 96 Tambahan
Lembaran Negara Nomor 5025);
Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5059);
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);
dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2014 (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor w 246 Tambahan
Lembaran Negara Nomor 5589);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana Lalu
Lintas Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 63
TambahanLembaran Negara Nomor 3529);
(Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 86 Tambahan LembaranNegara
Nomor 4655);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2011 tentang Manajemen dan
Rekayasa, Analisa Dampak Serta Manajemen Kebutuhan Lalu-lintas
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5221);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2011
tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 66, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 5227);
tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5285);
14. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM.14 Tahun 2006 tentang
Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas di Jalan;
15. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun
2015 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak lalu Lintas;
BAB V
JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MADIUN TENTANG
ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS
1. Batasan pengertian atau definisi;
2. Singkatan atau akronim yang digunakan dalam Peraturan
Daerah;
3. Hal-hal lain yang besifat umum yang berlaku bagi pasal-pasal
berikutnya antara lain ketentuan yang mencerminkan asas,
maksud dan tujuan.
1. Daerah, adalah Kabupaten Madiun.
2. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kabupaten Madiun.
3. Bupati adalah Bupati Madiun.
4. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Madiun.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan, Informatika dan
Komunikasi Kabupaten Madiun.
mengenai dampak lalu lintas dari pembangunan pusat kegiatan,
permukiman, dan infrastruktur yang hasilnya dituangkan dalam
bentuk dokumen hasil analisis dampak lalu lintas.
7. Manajemen dan rekayasa lalu lintas adalah serangkaian usaha dan
kegiatan yang meliputi perencanaan, pengadaan, pemasangan,
pengaturan, dan pemeliharaan fasilitas perlengkapan jalan dalam
rangka mewujudkan, mendukung dan memelihara keamanan,
keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas.
8. Keamanan lalu lintas dan angkutan jalan adalah suatu keadaan
terbebasnya setiap orang, barang, dan/atau kendaraan dari gangguan
perbuatan melawan hukum, dan/atau rasa takut dalam berlalu lintas.
9. Keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan adalah suatu keadaan
terhindarnya setiap orang dari risiko kecelakaan selama berlalu lintas
yang disebabkan oleh manusia, kendaraan, jalan, dan/atau
lingkungan.
10. Ketertiban lalu lintas dan angkutan jalan adalah suatu keadaan
berlalu lintas yang berlangsung secara teratur sesuai dengan hak dan
kewajiban setiap pengguna jalan.
11. Kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan adalah suatu keadaan
berlalu lintas dan penggunaan angkutan yang bebas dari hambatan
dan kemacetan di jalan.
12. Jaringan jalan adalah satu kesatuan jaringan yang terdiri atas sistem
jaringan jalan primer dan sistem jaringan jalan sekunder yang terjalin
dalam hubungan hierarkis.
dengan sasaran meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan
ruang lalu lintas dan mengendalikan pergerakan lalu lintas.
14. Tingkat pelayanan lalu lintas adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif
yang menggambarkan kondisi operasional lalu lintas.
15. Jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan
perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum, yang
berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah
permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali
jalan rel dan jalan kabel.
16. Volume lalu lintas adalah jumlah kendaraan yang melewati suatu titik
tertentu pada ruas jalan per satuan waktu, dinyatakan dalam
kendaraan per jam atau satuan mobil penumpang per jam.
17. Kapasitas jalan adalah kemampuan ruas jalan untuk menampung
volume lalu lintas ideal per satuan waktu, dinyatakan dalam
kendaraan per jam atau satuan mobil penumpang per jam.
18. Kecepatan adalah kemampuan untuk menempuh jarak tertentu dalam
satuan waktu, dinyatakan dalam kilometer per jam.
19. Tundaan lalu lintas adalah waktu tambahan yang diperlukan untuk
melewati persimpangan dibandingkan dengan situasi tanpa
persimpangan.
dan rekayasa lalu lintas terhadap Kegiatan dan/atau usaha tertentu
yang meliputi pengaturan sirkulasi di bagian dalam suatu kegiatan
dan/atau usaha sampai dengan jalan di sekitar suatu kegiatan
dan/atau usaha, yang merupakan jalan akses suatu kegiatan
dan/atau usaha tersebut.
dilaksanakan.
Materi muatan Peraturan Daerah Kabupaten Madiun tentang
Analisis Dampak lalu Lintas berisi aturan atau norma, baik berupa
norma kewenangan maupun norma perilaku. Norma kewenangan
merupakan aturan yang memberikan kewenangan kepada
Pemerintah Kabupaten Madiun (Kepala Daerah dan Satuan Kerja
Perangkat Daerah) untuk melakukan pengaturan, perencanaan,
pengendalian, pengawasan dan penegakan hukum terhadap
kewajiban pengembang untuk melakukan analisis dampak lalu lintas
terhadap rencana pembangunan pusat kegiatan, pemukiman dan
infrastruktur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Sedangkan norma perilaku merupakan aturan yang berisi perintah,
larangan, dispensasi dan izin dalam melakukan kegiatan yang
berkaitan dengan penyelenggaraananalisis dampak lalu lintas.
Sistematika muatan materi Peraturan Daerah Kabupaten Madiun
tentang Penyelenggaraan Penerangan Jalan Umum adalah sebagai
berikut :
2. BAB II : Maksud, Tujuan dan Sasaran
3. BAB III : Pelaksanaan Analisis Dampak Lalu Lintas
4. BAB IV : Penyusunan Dokumen
5. Bab V : Penilaian Dokumen
6. BAB VI : Pembinaan dan Pengawasan
7. BAB VII : Sanksi Administrasi
8. Bab VIII : Ketentuan Penyidikan
9. Bab IX : Ketentuan Pidana
10. BAB X : Ketentuan Peralihan
11. BAB XI : Ketentuan Penutup
BAB VI
konkuren, baik urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan
pilihan. Urusan perhubungan merupakan urusan konkuren yang
bersifat pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan
dasar, sehingga urusan perhubungan merupakan urusan yang dibagi
antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah
kabupaten/kota.
jalan sesuai dengan UU LLAJ dilakukan oleh pemerintah, pemerintah
provinsi dan pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan
kewenangannya. Dengan demikian kewajiban penyelenggara jalan untuk
mewujudkan ketersediaan sarana dan prasarana jalan yang memenuhi
keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan
angkutan jalan bagi masyarakat Kabupaten Madiun diperlukan adanya
instrument berupa analisis dampak lalu lintas bagi setiap perencanaan
pembangunan pusat kegiatan, pemukiman dan infrastruktur yang dapat
memberikan gangguan lalu lintas jalan. Dengan demikian secara
filosofis, sosiologis dan yuridis pemerintah Kabupaten Madiun memiliki
kewenangan untuk melakukan penyelenggaraan analisis dampak lalu
lintas sesuai dengan amanah dari Peraturan Pemerintah Nomor 32
Tahun 2011 dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 75 TAhun 2015
tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak lalu Lintas.
Dalam pelaksanaan penyelenggaraan analisis dampak lalu lintas
dapat terlaksana secara optimal dan memberikan kepastian maupun
perlindungan hukum, maka perlu ditetapkan adanya Peraturan Daerah
yang memberikan kewenangan kepada Pemerintah Kabupaten Madiun
untuk melaksanakan kewenangan tersebut dan memberikan kepastian
dan perlindungan hukum bagi masyarakat yang berperan serta dalam
melakukan pembangunan pusat kegiatan, pemukiman dan infrastruktur
yang dapat memberikan gangguan terhadap lalu lintas jalan.
B. Saran
di Kabupaten Madiun, perlu dilakukan komunikasi yang baik antara
pemerintah daerah dan masyarakat, karena penyelenggaraan analisis
dampak lalu lintas memberikan dampak kepada pengembang dan/atau
pembangun dalam menjalankan rencanannya untuk melakukan
pembangunan. Beban ini akan berpengaruh terhadap pembiayaan dan
waktu pembangunan.