Muhammad Nur Jamaluddin (MNJ) JAWABAN … · Prosedur dan Syarat Pendirian PT Terbaru Yang Wajib...

1

Muhammad Nur Jamaluddin (MNJ) www.mnj.my.id

JAWABAN TUGAS HUKUM PERUSAHAAN

VERSI REFERENSI I

Prosedur dan Syarat Pendirian PT Terbaru Yang Wajib Anda Ketahui

Sejak awal tahun 2016, Pemerintah terus berupaya untuk mempermudah

prosedur memulai usaha. Selain jumlah pengusaha di Indonesia yang masih sangat

sedikit dibandingkan negara tetangga, mendirikan usaha baru dinilai memberikan

nilai tambah karena membuka lapangan pekerjaan yang lebih banyak dan

menggerakkan perekonomian lokal. Salah satu inisiatif yang dilakukan Pemerintah

adalah dengan mempermudah pendirian Perseroan Terbatas (PT). Berikut ini kami

paparkan prosedur dan syarat pendirian PT terbaru yang wajib anda ketahui bila

ingin memulai atau mengembangkan bisnis.

1. Modal Untuk Mendirikan PT

Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan

Terbatas (“UUPT”), modal dasar PT adalah sebesar Rp 50 juta dengan

minimal 25% nya disetorkan sebagai modal disetor PT. Persyaratan ini

kerap menjadi kendala bagi mereka yang ingin mendirikan PT tapi

modalnya pas-pasan. Padahal mereka paham bahwa mendirikan PT yang

memiliki badan hukum dapat mengurangi risiko berbisnis di kemudian hari.

Pemerintah kemudian mengeluarkan aturan baru dimana besaran

modal dasar untuk pendirian PT tergantung pada kesepakatan para

pendirinya. Hal ini disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29

Tahun 2016 tentang Perubahan Modal Dasar Perseroan Terbatas (“PP

29/2016”). Meski demikian, persyaratan modal ini hanya berlaku bagi

UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah). Untuk mempelajari lebih lanjut

mengenai modal dan kemudahan persyaratan lain untuk mendirikan PT ini

bisa dipelajari di tautan berikut ini.

2. Domisili Usaha di Virtual Office

Sebagian customer Easybiz yang ingin mendirikan PT di wilayah

Jakarta terhalang dengan kendala domisili usaha. Hal ini kurang lebih

dipengaruhi oleh adanya Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 1 Tahun

http://easybiz.id/download/pp-perubahan-modal-dasar-pt-pp-no-29-tahun-2016/

http://easybiz.id/download/pp-perubahan-modal-dasar-pt-pp-no-29-tahun-2016/

http://easybiz.id/

http://easybiz.id/download/perda-dki-tentang-rencana-detail-tata-ruang-dan-peraturan-zonasi/

2


2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi. Adanya

aturan ini membagi wilayah Jakarta ke dalam zona-zona seperti zona

pemukiman, zona campuran, dan sebagainya. Tanpa domisili usaha yang

sesuai peruntukannya, sebuah badan usaha tidak akan bisa mendapatkan

selembar kertas Surat Keterangan Domisili Perusahaan (SKDP). Padahal

SKDP ini penting untuk mendapatkan dokumen legalitas usaha lainnya

seperti Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) badan, Surat Izin Usaha

Perdagangan (SIUP) atau izin usaha lainnya, dan Tanda Daftar Perusahaan

(TDP).

Rata-rata mereka belum punya cukup biaya untuk menyewa ruang

kantor yang sesuai zonasi untuk domisili usaha. Oleh karena itulah,

berdomisili usaha di Virtual Office menjadi opsi yang lebih hemat bagi

usaha yang ingin berdomisili di Jakarta. Memang akan ada persyaratan

tambahan bila anda menggunakan Virtual Office sebagai domisili usaha.

Salah satunya adalah keharusan adanya salah satu direksi PT yang akan

didirikan memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) Jakarta.

Memang penting bagi anda untuk mengetahui persyaratan domisili

di daerah yang akan anda jadikan sebagai domisili usaha untuk mendirikan

PT. Hal ini karena kerap kali terdapat perbedaan persyaratan antara daerah

yang satu dengan yang lain. Misalnya, jika domisili usaha Anda di Bogor

dan Tangerang, maka Anda bisa menggunakan rumah sampai batasan

tertentu. Sementara jika di Depok, anda harus menggunakan bangunan

yang peruntukannya dalam Izin Mendirikan Bangunan (IMB) adalah

sebagai tempat usaha, bukan rumah tinggal. Selain itu, tak jarang diminta

Undang-Undang Gangguan (UUG atau HO) sebagai persyaratan tambahan,

misalnya di Depok dan Bogor.

3. Menentukan Bidang Usaha Sesuai KBLI Terbaru Tahun 2015

Dalam menentukan bidang usaha, setidaknya poin-poin berikut

perlu anda perhatikan:

a. Anda bisa memilih bidang usaha apapun, kecuali yang tertutup dan

yang dilarang oleh peraturan.

http://easybiz.id/download/perda-dki-tentang-rencana-detail-tata-ruang-dan-peraturan-zonasi/

3


b. Bidang usaha yang anda pilih harus dimasukkan dan tertera dalam

akta pendirian PT.

c. Bidang usaha yang anda pilih akan menentukan jenis izin usaha

yang perlu anda miliki.

d. Bidang usaha yang anda pilih sebaiknya spesifik dan sesuai KBLI

terbaru. Jika anda ingin berbisnis perdagangan umum (general

trading), anda perlu spesifik komoditas apa yang akan anda jual,

misalnya untuk perdagangan pakaian eceran ada di kode 4771.

e. Anda juga perlu memperhatikan kode KBLI dengan teliti karena hal

ini akan terkait erat dengan prosedur pengurusan izin usaha bagi

bisnis anda.

KBLI (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia) merupakan

klasifikasi aktivitas atau kegiatan ekonomi yang menjadi rujukan bagi

instansi terkait untuk melihat kode bidang usaha yang akan menentukan

jenis izin usaha yang sesuai. Untuk usaha perdagangan umum, kode

bidang usaha ini akan dimuat dalam Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP).

Lebih lanjut kode bidang usaha dari bisnis utama anda akan dicantumkan

di Tanda Daftar Perusahaan (TDP).

Merujuk pada praktik di lapangan, ada 2 (dua) jenis KBLI yang

masih digunakan yaitu KBLI Tahun 2009 dan KBLI Tahun 2015. KBLI 2009

merujuk pada Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 57 Tahun

2009 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia, sementara KBLI

2015 merujuk pada Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 95

Tahun 2015 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia. KBLI 2015

merupakan pemuktakhiran data lapangan usaha dari KBLI 2009 dengan

melihat pada pergerakan perubahan pola dan perkembangan ekonomi

Indonesia.

Berdasarkan analisa Easybiz, terdapat perbedaan redaksional dalam

uraian kode bidang usaha di KBLI 2009 dan KBLI 2015. Dalam KBLI 2009,

tiap kode disebutkan secara spesifik dan jumlah kode bidang usaha yang

dapat diadopsi ke dalam SIUP lebih sedikit. Sementara KBLI 2015 tampak

berusaha menggeneralisir bidang usaha. Selain itu, lebih banyak kode

4


bidang usaha dalam KBLI 2015 yang dapat diadopsi ke dalam SIUP. Hal ini

untuk memudahkan bagi pelaku usaha, terutama UMKM, dalam

menentukan bidang usahanya.

Anda tidak perlu bingung mengenai hal ini. Biasanya tiap

Pemerintah Daerah sudah membuat bentuk sederhana dari kode KBLI yang

bisa dijadikan rujukan dalam mengurus izin usaha di daerah bersangkutan.

Misalnya untuk di Jakarta, anda bisa melihat pada Keputusan Kepala BPTSP

DKI Jakarta Nomor 90 Tahun 2016 jika bisnis anda hanya memerlukan

SIUP sebagai izin usahanya. Hubungi Easybiz bila Anda mengalami

kesulitan dalam menentukan bidang usaha yang anda inginkan sesuai

dengan KBLI.

4. Persyaratan BPJS Ketenagakerjaan Untuk Mendirikan PT

Meski terkesan sederhana, persyaratan BPJS untuk mendirikan PT

ini kerap menjadi kendala. Pengurusan online masih memakan waktu lebih

lama ketimbang pengurusan secara manual. Berdasarkan pengalaman

kami, prosedur manual dimana pemohon datang langsung ke kantor BPJS

pun belum dapat diselesaikan pada hari yang sama. Kenapa BPJS

Ketenagakerjaan ini penting? Di beberapa wilayah, misalnya Jakarta,

adanya sertifikat BPJS Ketenagakerjaan menjadi salah satu persyaratan

untuk dapat mengurus SKDP. Jika anda menyimak poin 2 diatas, tanpa

SKDP akan sulit untuk mendapatkan dokumen legalitas usaha lainnya

seperti NPWP badan, SIUP atau izin usaha lainnya, dan TDP. Untuk

mengurus BPJS Ketenagakerjaan, berikut dokumen yang perlu anda

siapkan:

a. Formulir yang sudah diisi;

b. Akta pendirian PT;

c. Surat pengesahan badan hukum dari Kementerian Hukum dan HAM

(bagi PT); dan

d. Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan NPWP dari karyawan PT yang

didaftarkan.

Setelah permohonan anda terverifikasi, anda akan mendapat email

penetapan besaran iuran pertama. Kemudian akan ada formulir online yang

mailto:[email protected]

5


perlu diisi kembali sebelum anda mendapatkan lembar kode iuran. Dengan

berbekal kode iuran tersebut, anda melakukan penyetoran iuran pertama

BPJS Ketenagakerjaan, dan akhirnya anda bisa mengambil sertifikat BPJS

Ketenagakerjaan atas nama PT anda di kantor BPJS.

5. NPWP Direktur dan NPWP Perusahaan

Dalam pengurusan NPWP badan bagi PT saat ini, Kantor Pajak

memberikan aturan main baru.

Pertama, NPWP direktur PT yang bersangkutan harus sudah

dalam format terbaru yaitu format tahun 2015. Ciri khas dari format terbaru

ini adalah adanya Nomor Induk Kependudukan (NIK) KTP direktur

bersangkutan yang tertera di kartu NPWP pribadinya. Selain NIK, alamat

yang tertera di kartu NPWP pribadi tersebut harus sama dengan alamat

yang tertera dalam KTP yang masih berlaku.

Kedua, untuk meningkatkan ketaatan pajak, direktur PT sebaiknya

tidak memiliki tunggakan pajak. Jika ada tunggakan SPT Tahunan, maka

yang bersangkutan harus terlebih dahulu membayar tunggakan pajak

tersebut beserta dengan denda keterlambatannya. Biaya denda mulai dari

Rp 100 ribu per tahun, tergantung pada seberapa tepat waktu anda dalam

melunasi tunggakan beserta denda tersebut.

6. SIUP dan TDP Online

Untuk anda yang ingin mendirikan PT yang bergerak di

perdagangan umum, maka izin usahanya adalah Surat Izin Usaha

Perdagangan (SIUP). Untungnya bagi anda yang ingin mendirikan PT di

Jakarta, sekarang dapat menggunakan layanan untuk mendapatkan SIUP

dan TDP secara online dan simultan. Namun layanan ini masih

membedakan antara SIUP kecil dengan SIUP menengah dan besar.

Bagi PT dengan SIUP menengah dan besar, artinya modal disetor

PT diatas Rp 500 juta, dapat mengajukan permohonan SIUP dan TDP

secara online dan simultan. Artinya, dengan sekali login dan pengisian

formulir online, anda akan mendapatkan SIUP dan TDP sekaligus.

Bagi PT dengan SIUP kecil, artinya modal disetor PT berkisar dari

Rp 50 juta sampai Rp 500 juta, tidak dapat simultan. Setidaknya anda perlu

6


2 (dua) kali login, pertama saat mengajukan SIUP secara online. Kedua,

saat mengajukan permohonan TDP secara online setelah SIUP terbit.

Berdasarkan pengalaman Easybiz menggunakan fitur layanan SIUP

dan TDP online, dari waktu ke waktu telah ada perbaikan layanan. Jam

terbang akan berpengaruh pada kesuksesan anda dalam menggunakan

fitur ini. Mudah-mudahan fitur layanan online ini dapat ditiru oleh daerah

lain agar dapat membantu mempermudah prosedur pendirian PT.

Bandung, 8 Oktober 2017

Penulis,

Yovy Aprilah

7


DAFTAR PUSTKA

A. Buku-buku

Fuady, Munir. 2003. “Perseroan Terbatas Paradigma Baru”, Bandung:

PT. Citra Aditya Bakti.

Kansil, CST. 2001. Hukum Perusahaan Indonesia (Aspek Hukum dalam

EKonomi) Bagian I. Jakarta: Pradnya Paramita.

Rahardo, Handri. 2009. Hukum Perusahaan. Yogyakarta: Pustaka

Yustisia.

Sumantoro, &bSutantyo R. Hadikusumo, 1991. Pengertian Pokok

Hukum Perusahaan, Jakarta: Rajawali Press.

Charlesworth and Morse, Company Law ELBS, Fourteenth, 2009. Dalam

Bukunya M. Yahya Harahap S.H, Hukum Perseroan Terbatas.

Corporation, Aspen Law and business, 2009. Dalam Bukunya M. Yahya

Harahap, S.H Hukum Perseroan Terbatas.

A, James Barros JD cs, Law For Business Law, Irwin, Boston, 2009.

Dalam Bukunya M. Yahya Harahap, S.H Hukum Perseroan Terbatas.

B. Perundang-undangan

Indoesia, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (Wetboek van

Koophandel voor Indonesie S.1847-23).

Indoesia, Undang-undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan

Terbatas.

Indoesia, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan

Terbatas.

Indoesia, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.

Indoesia, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 Tentang Wajib Daftar

Perusahaan.

Indoesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 Tentang Dokumen

Perusahaan.

Indoesia, Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha

Milik Negara.

8


C. Sumber Lain

http://artonang.blogspot.co.id/2016/02/pengertian-unsur-unsur-ciri-

ciri.html. Diakses 8 Oktober 2017.

http://artonang.blogspot.co.id/2015/12/badan-hukum.html. Diakses 8

Oktober 2017.

http://artonang.blogspot.co.id/2016/02/pengertian-unsur-unsur-ciri-ciri.html


http://artonang.blogspot.co.id/2015/12/badan-hukum.html

9



VERSI REFERENSI II

A. Syarat Pendirian Perseroan Terbatas (PT)

Adapun yang menjadi syarat umum pendirian Perseroan Terbatas

adalah sebagai berikut:

1. Fotokopi Kantu Tanda Penduduk (KTP) para pemegang saham dan

pengurus, minimal 2 orang;

2. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) penanggung jawab / direktur;

3. Nomor Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) penanggung jawab;

4. Pas foto penanggung jawab ukuran 3X4 (2 lembar berwarna);

5. Fotokopi PBB tahun terakhir sesuai domisili perusahaan;

6. Fotokopi surat kontrak/sewa kantor atau bukti kepemilikan tempat

usaha;

7. Surat keterangan domisili dari pengelola gedung jika berdomisili di

gedung perkantoran;

8. Surat keterangan RT/RW (jika dibutuhkan, untuk perusahaan yang

berdomisili di lingkungan perumahan) khusus luar Jakarta;

9. Kantor berada di wilayah perkantoran/plaza, atau ruko, atau tidak

berada di wilayah pemukiman; dan

10. Siap disurvei.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan

Terbatas adalah sebagai berikut:

1. Pendiri minimal 2 orang atau lebih (Pasal 7 ayat 1);

2. Akta Notaris yang berbahasa Indonesia;

3. Setiap pendiri harus mengambil bagian atas saham, kecuali dalam

rangka peleburan (Pasal 7 ayat 2 dan ayat 3);

4. Akta pendirian harus disahkan oleh Menteri kehakiman dan diumumkan

dalam BNRI (Pasal 7 ayat 4);

5. Modal dasar minimal Rp. 50 juta dan modal disetor minimal 25% dari

modal dasar (Pasal 32 dan Pasal 33);

10


6. Minimal 1 orang direktur dan 1 orang komisaris (Pasal 92 ayat 3 & Pasal

108 ayat 3)

7. Pemegang saham harus WNI atau badan hukum yang didirikan

menurut hukum Indonesia, kecuali PT PMA.

B. Prosedur Pendirian Perseroan Terbatas (PT)

Untuk mendirikan PT, harus dengan menggunakan akta resmi ( akta

yang dibuat oleh notaris ) yang di dalamnya dicantumkan nama lain dari

perseroan terbatas, modal, bidang usaha, alamat perusahaan, dan lain-lain.

Akta ini harus disahkan oleh menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik

Indonesia (dahulu Menteri Kehakiman). Untuk mendapat izin dari menteri

kehakiman, harus memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Perseroan terbatas tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan

kesusilaan;

2. Akta pendirian memenuhi syarat yang ditetapkan Undang-Undang; dan

3. Paling sedikit modal yang ditempatkan dan disetor adalah 25% dari

modal dasar. (sesuai dengan UU No. 1 Tahun 1995 & UU No. 40 Tahun

2007, keduanya tentang perseroan terbatas).

Bilamana seseorang akan mendirikan perseroan terbatas, maka

para pendiri, yang biasanya terdiri dari 2 orang atau lebih, melakukan

perbuatan hukum sebagai yang tersebut di bawah ini:

1. Para pendiri datang di kantor notaris untuk diminta dibuatkan akta

pendirian Perseroan Terbatas. Yang disebut akta pendirian itu termasuk

di dalamnya anggaran dasar dari Perseroan Terbatas yang

bersangkutan. Anggaran dasar ini sendiri dibuat oleh para pendiri,

sebagai hasil musyawarah mereka. Kalau para pendiri merasa tidak

sanggup untuk membuat anggaran dasar tersebut, maka hal itu dapat

diserahkan pelaksanaannya kepada notaris yang bersangkutan;

2. Setelah pembuatan akta pendirian itu selesai, maka notaris

mengirimkan akta tersebut kepada Kepala Direktorat Perdata,

Departemen Kehakiman. Akta pendirian tersebut juga dapat dibawa

sendiri oleh para pendiri untuk minta pengesahan dari Menteri

11


Kehakiman, tetapi dalam hal ini Kepala Direktorat Perdata tersebut

harus ada surat pengantar dari notaris yang bersangkutan. Kalau

penelitian akta pendirian Perseroan Terbatas itu tidak mengalami

kesulitan, maka Kepala Direktorat Perdata atas nama Menteri

Kehakiman mengeluarkan surat keputusan pengesahan akta pendirian

Perseroan Terbatas yang bersangkutan. Kalau ada hal-hal yang harus

diubah, maka perubahan itu harus ditetapkan lagi dengan akta notaris

sebagai tambahan akta notaris yang dahulu. Tambahan akta notaris ini

harus mnedapat pengesahan dari Departemen Kehakiman. Setelah itu

ditetapkan surat keputusan terakhir dari Departemen Kehakiman

tentang akta pendirian Perseroan Terbatas yang bersangkutan;

3. Para pendiri atau salah seorang atau kuasanya, membawa akta

pendirian yang sudah mendapat pengesahan dari Departemen

Kehakiman beserta surat keputusan pengesahan dari Departemen

Kehakiman tersebut ke kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri yang

mewilayahi domisili Perseroan Terbatas untuk didaftarkan. Panitera

yang berwenang mengenai hal ini mengeluarkan surat pemberitahuan

kepada notaris yang bersangkutan bahwa akta pendirian PT sudah

didaftar pada buku register PT;

4. Para pendiri membawa akta pendirian PT beserta surat keputusan

tentang pengesahan dari Departemen Kehakiman, serta pula surat dari

Panitera Pengadilan negeri tentang telah didaftarnya akta pendirian PT

tersebut ke kantor Percetakan Negara, yang menerbitkan Tambahan

Berita Negara RI. Sesudah akta pendirian PT tersebut diumumkan

dalam Tambahan Berita Negara RI,maka PT yang bersangkutan sudah

sah menjadi badan hukum.

5. Setelah mendapat pengesahan, dahulu sebelum adanya UU mengenai

Perseroan Terbatas (UU No. 1 tahun 1995) Perseroan Terbatas harus

didaftarkan ke Pengadilan Negeri setempat, tetapi setelah berlakunya

UU NO. 1 tahun 1995 tersebut, maka akta pendirian tersebut harus

didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Perusahaan (sesuai UU Wajib Daftar

Perusahaan tahun 1982) (dengan kata lain tidak perlu lagi didaftarkan


12


ke Pengadilan negeri, dan perkembangan tetapi selanjutnya sesuai UU

No. 40 tahun 2007, kewajiban pendaftaran di Kantor Pendaftaran

Perusahaan tersebut ditiadakan juga. Sedangkan tahapan

pengumuman dalam Berita Negara Republik Indonesia ( BNRI ) tetap

berlaku, hanya yang pada saat UU No. 1 tahun 1995 berlaku

pengumuman tersebut merupakan kewajiban Direksi PT yang

bersangkutan tetapi sesuai dengan UU NO. 40 tahun 2007 diubah

menjadi merupakan kewenangan/kewajiban Menteri Hukum dan HAM.

6. Setelah tahap tersebut dilalui maka perseroan telah sah sebagai badan

hukum dan perseroan terbatas menjadi dirinya sendiri serta dapat

melakukan perjanjian-perjanjian dan kekayaan perseroan terpisah dari

kekayaan pemiliknya.

7. Modal dasar perseroan adalah jumlah modal yang dicantumkan dalam

akta pendirian sampai jumlah maksimal bila seluruh saham dikeluarkan.

Selain modal dasar, dalam perseroan terbatas juga terdapat modal

yang ditempatkan, modal yang disetorkan dan modal bayar. Modal

yang ditempatkan merupakan jumlah yang disanggupi untuk

dimasukkan, yang pada waktu pendiriannya merupakan jumlah yang

disertakan oleh para persero pendiri. Modal yang disetor merupakan

modal yang dimasukkan dalam perusahaan. Modal bayar merupakan

modal yang diwujudkan dalam jumlah uang.


Penulis,

Dendinar Badrusalam

13


DAFTAR PUSTKA

A. Buku-buku






Yustisia.









B. Perundang-undangan




Terbatas.


Terbatas.



Perusahaan.


Perusahaan.


Milik Negara.

14


C. Sumber Lain




Oktober 2017.




15



VERSI REFERENSI III

Indonesia memasuki babak baru lalulintas perdagangan, pasca reformasi

pertumbuhan ekonomi dalam negeri menunjukan trend positif. Sektor bisnis

tumbuh pesat dan memberikan angin segar yang berdampak kesejahteraan

masyarakat. Pertumbuhan ekonomi yang pesat juga didukung oleh adanya

kepastian hukum bagi pelaku-pelaku bisnis. Pemerintahan era reformasi mulai

menerapkan kebijakan ekonomi terbuka, tidak diskriminatif dan berkepastian

hukum. Ini dilihat Negara memberikan kemudahan lewat kebijakan yang

dimanifestasikan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.

Salah satu kebijakan pemerintah Indonesia yang bertujuan mendorong

kemajuan ekonomi nasional, dibentuknya Undang-Undang no 40 tahun 2007

tentang Perseroan Terbatas yang menggantikan Undang-Undang no 1 tahun 1995

tentang Perseroaan Terbatas, karena dianggap tidak relevan dengan

perkembangan zaman dan arus lalu lintas perdagangan baik nasional maupun

internasional. Peraturan Perseroan Terbatas ini mengadopsi perkembangan yang

terjadi dalam aktivitas usaha dengan cara baik berupa penambahan ketentuan

baru, perbaikan, penyempurnaan maupun mempertahankan beberapa ketentuan

Undang-Undang No.1 tahun 1995 yang dinilai masih relevan dengan keadaan saat

ini.

Para pelaku usaha dimudahkan lewat terbentuknya Undang-Undang no 40

tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Kemudahan nampak jelas sejak awal

pendirian Perseroan Terbatas. Syarat ataupun ketentuan mendirikan Perseroan

Terbatas lebih ramah dengan usaha memajukan ekonomi nasional. Adapun

beberapa syarat pendirian perseoran terbatas menurut Undang-Undang no 40

tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, akan diuraikan dalam tulisan ini.

Pasal 2 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 menyebutkan, Perseroan

didirikan harus mempunyai maksud dan tujuan serta kegiatan yang tidak

bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, ketertiban

umum dan/atau kesusilaan. Ketentuan diatas jadi benteng bahwa Perseroan

didirikan harus dengan maksud dan tujuan yang tidak boleh menyimpang dari

16


aturan hukum berlaku, khususnya Undang-Undang no 40 tahun 2007 tentang

Perseroan Terbatas dan tidak boleh merugikan kepentingan masyarakat atau

sesuai koridor ketertiban umum dan/atau kesusilaan.

Perseroan Terbatas didirikan berdasarkan suatu perjanjian, oleh sebab itu

untuk mendirikan sebuah Perseroan Terbatas paling sedikit harus ada dua orang

yang mengikatkan diri dalam perjanjian. Ini sebagaimana diatur dalam pasal 1 ayat

1 Undang-Undang No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang

menjelaskan Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Perseroan adalah badan

hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian,

melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam

saham memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta

peraturan pelaksananya.

Ini di pertegas juga dipasal 7 ayat 1 Undang-Undang No 40 Tahun 2007

tentang Perseroan Terbatas, yang menyebutkan bahwa Perseroan didirikan oleh 2

(dua) orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia.

Undang-Undang tidak memberikan batasan mengenai berapa jumlah maksimal

pihak (orang) untuk mendirikan Perseroan Terbatas. Mengenai jumlah maksimum

pihak (orang) diserahkan secara bebas kepada pihak-pihak yang membuat

perjanjian atau kesepakatan Pendirian Perseroan Terbatas. Selain itu pasal 7 ayat

2 Undang-Undang No 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

menjelaskan Setiap pendiri Perseroan wajib mengambil bagian saham pada saat

Perseroan didirikan.

Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan

Terbatas juga merupakan guidance bahwa pendirian Perseroan Terbatas dibuat

berdasarkan perjanjian dengan format khusus atau harus melalui pejabat yang

berwenang, dalam hal ini Notaris. Ketentuan ini menjelaskan bahwa pembentukan

Perseroan Terbatas tidak bisa berdasarkan kesepakatan para pihak dibawah

tangan. Pendirian Perseroan Terbatas harus dibuat berdasarkan akta Notaris.

Dalam pasal 8 ayat 1 Undang-Undang No 40 Tahun 2007 tentang

Perseroan Terbatas menjelaskan bahwa Akta pendirian memuat anggaran dasar

dan keterangan lain berkaitan dengan pendirian perseroan. Ayat 2 menjelaskan

17


keterangan lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat 1 memuat sekurang-

kurangnya:

1. Identitas para pendiri Perseroan Terbatas

2. Identitas anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang pertama kali

diangkat

3. Identitas para pemegang saham, rincian jumlah saham dan nilai

nominal saham yang ditempatkan dan disetor.

Sedangkan content pembuatan Anggaran Dasar yang jadi bagian Akta

Pendirian Perseroan Terbatas, di pasal 15 ayat 1 Undang-Undang no 40 tahun

2007 tentang Perseroan Terbatas, menjelaskan harus memuat sekurang-

kurangnya:

1. Nama dan tempat kedudukan Perseroan Terbatas

2. Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan

3. Jangka waktu berdirinya Perseroan

4. Besarnya jumlah modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor

5. Jumlah saham, klasifikasi saham apabila ada berikut jumlah saham

untuk setiap klasifikasi, hak-hak yang melekat pada setiap saham dan

nilai nominal setiap saham

6. Nama jabatan dan jumlah anggota Direksi dan Dewan Komisaris

7. Penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan RUPS

8. Tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian anggota Direksi

dan Dewan Komisaris

9. Tata cara penggunaan laba dan pembagian deviden

Selain ketentuan sebagaimana dimaksud ayat 1 diatas, anggaran

dasar dapat memuat ketentuan-ketentuan yang lain selama tidak

bertentangan dengan Undang-Undang ini. Namun pasal 15 ayat 3 Undang-

Undang no 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, memberikan

batasan bahwa ada dua klausul tidak boleh dicantumkan dalam Anggaran

Dasar antara lain yaitu ; a. Ketentuan tentang penerimaan bunga tetap

atas saham dan b. ketentuan tentang pemberian manfaat pribadi kepada

pendiri atau pihak lain.

18


Pendirian Perseroan Terbatas juga harus mendapatkan Keputusan

Menteri Hukum dan HAM mengenai Pengesahan Badan Hukum Perseroan.

Para pendiri bersama-sama mengajukan permohonan melalui jasa

teknologi informasi sistem admministrasi badan hukum secara elektronik

kepada Menteri dengan mengisi format isian yang memuat sekurang-

kurangnya:

1. Nama dan tempat kedudukan Perseroan

2. Jangka waktu berdirinya Perseroan

3. Maksud dan Tujuan serta kegiayan usaha Perseroan

4. Jumlah modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor

5. Alamat lengkap Perseroan

Format isian untuk dapatkan Keputusan Menteri tentang

Pengesahan Badan Hukum Perseroan sebagaimana diuraikan diatas, diatur

dalam pasal 9 ayat 1 Undang-Undang no 40 tahun 2007 tentang Perseroan

Terbatas. Pengisian format isian sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat

1 harus didahului dengan pengajuan nama Perseroan, sebagaimana diatur

dalam pasal 9 ayat 2 Undang-Undang no 40 tahun 2007 tentang Perseroan

Terbatas. Pendiri tidak perlu mengajukan sendiri permohonan untuk

mendapatkan Keputusan Menteri mengenai Pengesahan Badan Hukum

Perseroan, pendiri hanya dapat memberi kuasa kepada Notaris,

sebagaimana diatur pasal 9 ayat 3 Undang-Undang no 40 tahun 2007

tentang Perseroan Terbatas.

Secara lebih teknis mengatur tata cara atau prosedur Pengesahan

Badan Hukum Perseroan Terbatas, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

menerbitkan Peraturan Menkumham No. 4 Tahun 2014 tentang Tata Cara

Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar

serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan

Perubahan Data Perseroan (“Permenkumham No. 4/2014”).

Permenkumham No. 4 tahun 2014mengatur persetujuan maupun

penolakan Pengesahan Badan Hukum Perseroan Terbatas oleh

Menkumham disampaikan secara elektronik kepada

pemohon. Notaris mencetak sendiri keputusan dari Menkumham

19


tersebut. Selain itu, pemohon berkewajiban menyampaikan dokumen

pendukung dalam mengajukan permohonan, maka si pemohon diwajibkan

menyampaikan surat pernyataan secara elektronik yang menyatakan

bahwa dokumen pendukung telah lengkap. Sedangkandokumen-dokumen

pendukung bentuk fisik disimpan oleh Notaris.

Permohonan untuk memperoleh Keputusan Menteri mengenai

Pengesahan Badan Hukum Perseroan harus diajukan kepada Menteri paling

lambat 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal akta pendirian

ditandatangani, dilengkapi keterangan mengenai dokumen pendukung, hal

ini sebagaimana diatur pasal 10 ayat 1 Undang-Undang no 40 tahun 2007

tentang Perseroan Terbatas.

Demikianlah syarat-syarat yang diperlukan untuk mendirikan

Perseroan Terbatas, sebagaimana ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. Penjabaran materi Undang-Undang no 40 tahun

2007 tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan Menkumham No. 4 Tahun

2014 memberikan gambaran bahwa Pemerintah berusaha keras melakukan

upaya memajukan lalu lintas perekonomian nasional, dengan memberikan

kemudahan kebijakan salah satunya diterbitkan peraturan perundang-

undangan yang berkaitan dengan Perseroan Terbatas.

Adapun secara singkatnya, yaitu:

A. Persyaratan Pendirian Peseroan Terbatas (PT)

Menurut Undang-Undang no. 40 tahun 2007, syarat untuk

mendirikan PT terdiri dari 2 macam yaitu syarat umum dan syarat formal.

Adapun syarat-syarat umum tersebut antara lain:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemilik saham dan

pengurus dengan masing-masing minimal sebanyak 2 orang.

2. Foto copy Kartu Keluarga (KK) direktur atau penanggung jawab

perusahaan.

3. Foto berwarna milik penanggung jawab perusahaan ukuran 3×4 cm

sebanyak 2 lembar.

20


4. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) penanggung jawab perusahaan

(Baca Juga: Jenis Pajak Penghasilan).

5. Foto copy surat-surat kepemilikan perusahaan (surat tanah dan

sebagainya) atau surat perjanjian sewa perusahaan.

6. Foto copy Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun terakhir sesuai

dengan domisili perusahaan. (Baca juga : Fungsi Budgeter Pajak).

7. Surat keterangan dari RT/RW untuk perusahaan yang berdomisili di

area perumahan atau perkampungan.

8. Surat keterangan domisili dari pengelola gedung jika perusahaan

berdomisili di sebuah gedung perkantoran.

9. Foto kantor perusahaan tampak depan dan dalam ruangan yang

berisi meja, kursi, unit komputer beserta 1-2 orang karyawan.

10. Stempel perusahaan. Jika belum memiliki yang resmi, harus sudah

memiliki stempel sementara guna mengurus perijinan.

11. Kantor perusahaan berada di area perkantoran, plaza, atau ruko

dan tidak berada di area pemukiman penduduk.

12. Siap dilakukan survei. (Baca juga : Fungsi Produksi dalam

Perusahaan)

Sedangkan syarat-syarat formal pendirian PT adalah sebagai

berikut:

1. Pendiri perusahaan minimal 2 orang atau lebih (sesuai pasal 7 ayat

1).

2. Masing-masing pendiri perusahaan harus mengambil bagian atas

modal saham, kecuali dalam rangka peleburan (sesuai pasal 7 ayat

2 dan 3).

3. Akta notaris berbahasa Indonesia (Baca Juga: Jenis Jenis Pajak

Pusat).

4. Akta pendirian perusahaan harus disahkan Menteri Kehakiman,

yang kemudian diumumkan dalam Berita Acar Negara Republik

Indonesia (sesuai pasal 7 ayat 4).

https://dosenekonomi.com/ilmu-ekonomi/hukum/jenis-jenis-pajak-penghasilan

https://dosenekonomi.com/ilmu-ekonomi/perpajakan/fungsi-budgeter-pajak

https://dosenekonomi.com/ilmu-ekonomi/sda/fungsi-produksi-dalam-perusahaan

https://dosenekonomi.com/ilmu-ekonomi/sda/fungsi-produksi-dalam-perusahaan

https://dosenekonomi.com/ilmu-ekonomi/perpajakan/jenis-jenis-pajak-pusat

https://dosenekonomi.com/ilmu-ekonomi/perpajakan/jenis-jenis-pajak-pusat

21


5. Perusahaan memiliki minimal 1 orang direktur dan 1 orang

komisaris sebagai penanggung jawab perusahaan (sesuai pasal 92

ayat 3 dan pasal 108 ayat 3).

6. Pemilik saham harus Warga Negara Indonesia (WNI) atau badan

usaha yang didirikan menurut hukum dan perundangan Indonesia,

kecuali perusahaan swasta asing.

7. Modal dasar perusahaan minimal Rp 50.000.000 dengan modal

disetor minimal 25% dari modal dasar tersebut (sesuai pasal 32 dan

33).

Yang dimaksud dengan modal dasar adalah modal yang

jumlahnya dicantumkan dalam akta pendirian perusahaan. Modal

disetor adalah modal berwujud aset non kas yang dimasukkan dalam

perusahaan yang kemudian digunakan untuk operasional

perusahaan.(Baca Juga: Ciri Pasar Modal , Jenis Instrumen Pasar

Modal)

Selain modal dasar dan modal disetor, terdapat 2 jenis modal

lain dalam struktur modal Perseroan Terbatas (PT). yaitu modal yang

ditempatkan dan modal bayar. Modal yang ditempatkan adalah modal

yang jumlahnya masih ditangguhkan atau disanggupi untuk

dimasukkan dalam perusahaan, di mana ketika pendirian perusahaan

modal tersebut merupakan jumlah yang disertakan oleh pendiri

perusahaan. Sedang modal bayar ialah modal yang diwujudkan dalam

bentuk uang atau kas yang dibayarkan pada perusahaan.

B. Prosedur Pendirian Perseroan Terbatas (PT)

1. Dalam mendirikan sebuah PT, harus menggunakan akta resmi yang

telah dibuat oleh notaris. Di dalam akta tersebut tercantum hal-hal

seperti nama perusahaan, bidang usaha, alamat, jumlah modal, dan

sebagainya.

2. Selanjutnya akta pendirian resmi tersebut harus disahkan oleh Menteri

Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) yang dulu bernama Menteri

Kehakiman dengan memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

https://dosenekonomi.com/ilmu-ekonomi/moneter/ciri-pasar-modal

https://dosenekonomi.com/bisnis/investasi/instrumen-pasar-modal

https://dosenekonomi.com/bisnis/investasi/instrumen-pasar-modal

22


a. Perusahaan tidak bertentangan dengan ketertiban umum maupun

kesusilaan.

b. Akta pendirian perusahaan memenuhi syarat-syarat yang

ditetapkan undang-undang yang berlaku.

c. Minimal modal perusahaan yang ditempatkan dan disetor sebesar

25% dari modal dasar. Ketentuan ini sesuai dengan Undang-

Undang nomor 1 tahun 1995 juga Undang-Undang nomor 40 tahun

2007. (Baca juga : Fungsi Lembaga Keuangan)

3. Setelah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM,

selanjutnya Menteri Hukum dan HAM memiliki kewajiban untuk

mengumumkan perihal pendirian Perseroan Terbatas tersebut dalam

Berita Acara Negara Republik Indonesia (BNRI).

4. Usai diumumkan pada BNRI, maka perusahaan tersebut telah sah

sebagai entitas usaha berbadan hukum dan bisa memulai kegiatan

operasionalnya.

Besar biaya pengurusan pendirian Perseroan Terbatas (PT) kurang

lebih berkisar Rp 15.000.000 tergantung dari skala usaha perseroan. Biaya

tersebut adalah jika menggunakan jasa konsultan pihak ketiga.

Demikian penjelasan tentang mekanisme Syarat mendirikan

Perseroan Terbatas (PT) yang perlu diketahui oleh para calon pelaku bisnis

khususnya yang ingin berkecimpung dalam BUMS berbentuk PT.


Penulis,

Ahmad Taufik Hidayat

https://dosenekonomi.com/bisnis/perbankan/fungsi-lembaga-keuangan

23


DAFTAR PUSTKA

D. Buku-buku






Yustisia.









E. Perundang-undangan




Terbatas.


Terbatas.



Perusahaan.


Perusahaan.


Milik Negara.

24


F. Sumber Lain




Oktober 2017.




Muhammad Nur Jamaluddin (MNJ) JAWABAN … · Prosedur dan Syarat Pendirian PT Terbaru Yang Wajib...

Documents

Transcript of Muhammad Nur Jamaluddin (MNJ) JAWABAN … · Prosedur dan Syarat Pendirian PT Terbaru Yang Wajib...