ANALISIS PENINGKATAN MANAJEMEN PEMBINAAN NARAPIDANA PADA RUMAH TAHANAN NEGARA KLAS IIB KABUPATEN MAMUJU

mewujudkan good governance dan clean government pada biro perekonomian dan administrasi pembangunan sekretariat daerah provinsi sulawesi baratoleh :Muh. arIEF, SE., MM.1PENDAHULUAN Isu good governance dan clean government telah memasuki arena perdebatan pembangunan di Indonesia yang didorong oleh adanya dinamika yang menuntut perubahan, termasuk perubahan dalam tata kelola pemerintahan yang berujung pada terwujudnya pemerintahan yang baik dan bersih. Pengalaman masa lalu atas keterbatasan dan kelemahan pemerintah yang berujung pada ketidakpercayaan masyarakat menunjukkan adanya gejala kegagalan pemerintah dalam mengelola pembangunan nasional di berbagai sektor. Kegagalan ini dipicu oleh penyalahgunaan wewenang aparat pemerintah dan kurang peka terhadap aspirasi masyarakat yang mendorong suburnya praktik korupsi, kolusi, dan nepostisme (KKN). Bertitik tolak pada kegagalan tersebut yang mengakibatkan Bangsa Indonesia terpuruk, mendorong pentingnya reformasi birokrasi dengan penerapan good governance dan clean government di seluruh wilayah Indonesia, termasuk di Provinsi Sulawesi Barat. Sebagai provinsi yang tergolong muda, upaya pemerintah dalam memajukan perekonomian dan mewujudkan percepatan pembangunan, harus ditunjang oleh aspek kelembagaan melalui tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa, khususnya pada Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangungan Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat.Reformasi penyelenggaraan pemerintahan Kepemerintahan yang baik dan pemerintahan yang bersih (good governance dan clean government), sebagai tujuan dan sasaran reformasi birokrasi merupakan sistem yang memungkinkan terjadinya mekanisme penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien dengan menjaga sinergi konstruktif antara pemerintah, swasta atau dunia usaha, dan masyarakat. Sebagai salah satu daerah yang memiliki potensi sumber daya yang begitu besar, kemajuan perekonomian dan pembangunan sektor lainnya dapat diwujudkan di Provinsi Sulawesi Barat. Potensi pertanian, industri, jasa, dan sebagainya, akan berkontribusi besar terhadap pembangunan ekonomi dan pembangunan sektor lainnya jika pengelolaan potensi ini mampu dilakukan dengan baik. Penerapan good governance dan clean government pada aspek kelembagaan (institusi) khususnya pada Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan, yang didukung oleh partisipasi dunia usaha dan masyarakat, memungkinkan pengelolaan berbagai sumber daya dapat dilakukan secara efisien dan efektif.Terwujudnya penyelenggara pemerintahan yang baik, profesional, bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat dapat dilakukan dengan1. Terwujudnya birokrasi profesional, netral, dan sejahtera, mampu menempatkan diri sebagai abdi negara dan abdi masyarakat guna mewujudkan pelayanan masyarakat yang lebih baik.2. Terwujudnya kelembagaan pemerintahan yang efektif, efisien, dan fleksibel.3. Terwujudnya ketatalaksanaan pelayanan publik yang lebih cepat, tidak berbelit, mudah, dan sesuai kebutuhan masyarakat.

Reformasi penyelenggaraan pemerintahanMewujudkan good governance dan clean gonernment pada biro perekonomian dan administrasi pembangunan Kebijakan strategis dalam memungkinkan good governance dan clean government pada Biro Perekonomian dan Adminitrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Sulwesi Barat, sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia aparatur.

2. Mununtaskan penanggulangan penyalahgunaan kewenangan dalam bentuk praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

3. Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan partisipasi dunia usaha dan masyarakat .penutup1. Upaya pemerintah dalam memajukan perekonomian dan mewujudkan percepatan pembangunan di Provinsi Sulwesi Barat, harus ditunjang oleh aspek kelembagaan melalui tata kelola pemerintahan yang bersih yang didukung oleh penerapan kepemerintahan yang baik, khususnya pada Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangungan Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat.

2. Reformasi penyelenggaraan pemerintahan baik dan bersih, tidak terlepas dari reformasi birokrasi yang bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih yang didukung oleh penyelenggara pemerintahan yang baik, profesional, bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

3. Kebijakan strategis dalam mewujudkan good governance dan clean government pada Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat, antara lain:a. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia aparatur.b. Mununtaskan penanggulangan penyalahgunaan kewenangan dalam bentuk praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). c. Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan partisipasi dunia usaha dan masyarakat

Terima kasih