Modul Mekanisme Kerja PKB

Click here to load reader

  • date post

    21-Nov-2015
  • Category

    Documents

  • view

    179
  • download

    4

Embed Size (px)

description

Mata diklat ini menjelaskan tentang kedudukan, peran, tugas dan fungsi PKB, serta Mekanisme Kerja PKB, dalam rangka meningkatkan kinerja PKB di era desentralisasi.

Transcript of Modul Mekanisme Kerja PKB

  • 1

    BAB I

    PENDAHULUAN

    A. Latar Belakang Persoalan kependudukan di Indonesia sangat kompleks dan masih dipandang dari sisi yang belum optimal, karena persoalan kependudukan bukan persoalan jumlah saja tapi berkaitan langsung dengan aspek kualitas penduduk. Pada dasarnya menangani masalah kependudukan memerlukan penangan yang komprehensif, karena pembangunan nasional mencakup semua dimensi dan aspek kehidupan termasuk perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga, maka terbitnya Undang-Undang No. 52 tahun 2009, tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga. Penduduk sebagai modal dasar dan faktor dominan pembangunan harus menjadi titik sentral dalam pembangunan berkelanjutan karena jumlah penduduk yang besar dengan kualitas rendah dan pertumbuhan yang cepat akan memperlambat tercapainya kondisi yang ideal antara kuantitas dan kualitas penduduk dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan, disamping itu keberhasilan dalam mewujudkan pertumbuhan penduduk yang seimbang dan mengembangkan kualitas penduduk serta keluarga akan memperbaiki segala aspek dan dimensi pembangunan dan kehidupan masyarakat untuk lebih maju, mandiri, dan dapat berdampingan dengan bangsa lain juga dapat mempercepat terwujudnya pembangunan berkelanjutan.

    Demi terwujudnya pertumbuhan penduduk yang seimbang dan keluarga berkualitas dilakukan upaya pengendalian angka kelahiran dan penurunan angka kematian, pengarahan mobilitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk pada seluruh dimensinya, peningkatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga, penyiapan dan pengaturan perkawinan serta kehamilan sehingga penduduk menjadi sumber daya manusia yang tangguh bagi pembangunan dan ketahanan nasional, serta mampu bersaing dengan bangsa lain, dan dapat menikmati hasil pembangunan secara adil dan merata.

    Undang-Undang No. 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga yang di dalamnya mengatur bahwa pemerintah bertanggung jawab dalam Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, untuk itu pemerintah menetapkan kebijakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), yang berkaitan dengan pengelolaan perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga, sedangkan pemerintah daerah menetapkan kebijakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) pada daerah masing-masing. Dalam Rencana Kerja Tahunan tersebut antara lain meliputi penggalangan peran serta individu, keluarga, masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi, swasta dan penyandang dana pembangunan yang bersifat tidak mengikat. Selama lebih dari tiga dasa warsa Program KB telah memberikan hasil yang menggembirakan terutama dalam meletakkan landasan yang kokoh bagi

  • 2

    terwujudnya Keluarga Kecil Bahagia dan Sejahtera. Keberhasilan program KB tersebut tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak terutama Institusi Masyarakat Perdesaan/ Perkotaan (IMP) dan Penyuluh Keluarga Berencana (PKB). Dukungan nyata tersebut mulai dari penggerakan kegiatan, pengelolaan dan pelaksanaan sampai pada pengumpulan data basis melalui pendataan keluarga.

    Seiring dengan penyediaan pelayanan yang lebih berkualitas perlu didukung dengan Sumberdaya manusia Pengelola Program yang handal di berbagai tingkatan. Untuk itulah maka PKB sebagai pengelola Program Pengendalian Penduduk, KB-KR dan KS-PK di Desa /Kelurahan dituntut untuk lebih profesional

    Mengingat hal tersebut maka perlu dilakukan upaya yang membawa konsekuensi berupa peningkatan berbagai dimensi penyelenggaraan program disetiap lini termasuk peran dan fungsi para PKB sebagai pemegang tonggak program terdepan.

    Upaya reorientasi peran PKB dari peran sebagai pelaksana (melakukan kegiatan sendiri) kearah peran yang bersifat penggerakan parsitipasi masyarakat dalam pelaksanaan Program Pengendalian Penduduk, KB-KR dan KS-PK serta pembangunan keluarga kecil bahagia sejahtera. Melalui upaya ini, kehadiran PKB benar-benar diharapkan mampu menjawab semua masalah dan tantangan Era Baru Program Pengendalian Penduduk, KB-KR dan KS-PK.

    Seiring dampak desentralisasi yang kian hari kian terasa, kiranya perlu kebijakan dan strategi baru dalam menggarap program Pengendalian Penduduk, KB-KR dan KS-PK ditingkat Kabupaten/Kota agar program ini bisa tetap berjalan sesuai harapan seiring dengan dinamika yang ada, Penyempurnaan terhadap Pedoman Mekanisme kerja PKB dalam program Pengendalian Penduduk, KB-KR dan KS-PK ini dimaksudkan untuk memenuhi dan mempermudah pelaksanaan operasional Program Pengendalian Penduduk, KB-KR dan KS-PK di tingkat lini lapangan Agar pelaksanaan Mekanisme kerja PKB berjalan baik dan lancar mencapai hasil sebagaimana yang diharapkan, maka perlu adanya motivasi, dukungan, pembinaan, komitmen yang tinggi dari berbagai pihak terutama Pemda dan Dinas teknis di bawahnya.

    B. Deskripsi Singkat

    Mata diklat ini menjelaskan tentang kedudukan, peran, tugas dan fungsi PKB, serta Mekanisme Kerja PKB, dalam rangka meningkatkan kinerja PKB di era desentralisasi.

    C. Manfaat Modul Bagi peserta

    Berbekal hasil belajar Modul Mekanisme kerja PKB dalam program Pengendalian Penduduk, KB-KR dan KS-PK, peserta diharapkan mampu menerapkan dan memanfaatkan seoptimal mungkin Mekanisme kerja PKB dalam pelaksanaan kerjanya guna meningkatkan kinerja PKB di wilayah kerja masing-masing.

  • 3

    D. Standar Kompetensi 1. Kompetensi Dasar

    Setelah mengikuti pembelajaran ini peserta mampu melakukan Mekanisme kerja PKB

    2. Indikator Keberhasilan, Peserta dapat: a. Memahami kedudukan, peran, tugas dan fungsi PKB b. Mampu melakukan Mekanisme kerja PKB c. Mempraktikkan Mekanisme kerja PKB (1 Langkah)

    E. Materi Pokok dan Sub Materi Pokok

    1. Kedudukan, Peran, Tugas dan Fungsi PKB

    a. Kedudukan PKB b. Peran PKB c. Fungsi PKB d. Tugas PKB e. Rincian Kegiatan f. Lokasi Kerja PKB g. Profil PKB

    2. Mekanisme kerja PKB

    a. Penyiapan dukungan b. Penggalangan kesepakatan c. Pelayanan KIE, KB dan KS d. Pembinaan, Pelaporan dan Evaluasi

    F. Petunjuk Belajar

    Pengalaman belajar yang dapat diperoleh melalui proses pembelajaran ini tentu hanya sebagian kecil dari pengetahuan peserta yang telah dimiliki sebelumnya, oleh karena itu perlu dipadukan antara pengalaman dilapangan dengan isi bahan ajar ini, mengingat bahasan bahan ajar ini masih terbatas, maka disarankan untuk : 1. Membaca dengan seksama indikator keberhasilan dari pembelajaran ini 2. Berdiskusi dan curah pendapat baik dengan fasilitator maupun dengan

    peserta lainnya 3. Membuat catatan-catatan kecil dari setiap bab-nya dengan mengambil poin-

    poin pentingnya 4. Mengerjakan soal-soal yang diberikan untuk mengukur pemahaman materi 5. Berlatih bersama peserta lain agar terampil melalukan Mekanisme kerja PKB 6. Mencari sumber-sumber lain untuk mendukung pemahaman terhadap isi

    materi bahan ajar ini yang masih terbatas

  • 4

    BAB II

    KEDUDUKAN, PERAN, TUGAS DAN FUNGSI PKB

    Indikator Keberhasilan : setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta dapat menjelaskan tentang kedudukan,

    peran, tugas dan fungsi PKB

    A. Kedudukan PKB

    Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) adalah Pegawai Negri Sipil ( PNS ) di Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota berkedudukan di Desa/Kelurahan yang bertugas melaksanakan, mengelola, menggerakkan, memberdayakan serta menggalang dan mengembangkan kemitraan dengan berbagai pihak dalam pelaksanaan program Pengendalian Penduduk, KB-KR dan KS-PK bersama institusi masyarakat pedesaan/ perkotaan di tingkat Desa/Kelurahan.

    B. Peran PKB

    1. Pengelola pelaksanaan kegiatan Program Pengendalian Penduduk, KB-KR dan KS-PK di Desa/Kelurahan

    2. Penggerak partisipasi masyarakat dalam Program Pengendalian Penduduk, KB-KR dan KS-PK di Desa/Kelurahan

    3. Pemberdayaan keluarga dan masyarakat dalam pelaksanaan Program Pengendalian Penduduk, KB-KR dan KS-PK di Desa/Kelurahan

    4. Menggalang dan mengembangkan kemitraan dengan berbagai pihak dalam pelaksanaan Program Pengendalian Penduduk, KB-KR dan KS-PK di Desa/Kelurahan

    C. Fungsi PKB

    PKB mempunyai fungsi merencanakan, mengorganisasikan, mengembangkan, melaporkan dan mengevaluasi Program Pengendalian Penduduk, KB-KR dan KS-PK serta program pembangunan lainnya di tingkat Desa/Kelurahan.

    D. Tugas PKB

    1. Perencanaan

    Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) dalam bidang perencanaan bertugas meliputi penguasaan potensii wilayah kerja sejak pengumpulan data, analisa penentuan masalah prioritas, penyusunan rencana kerja dan memfasilitasi penyusunan jadwal kegiatan tingkat RT, RW dan Desa/Kelurahan

    2. Pengorganisasian

    Tugas Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) dibidang pengorganisasian meliputi memperluas pengetahuan dan wawasan program, rekruitmen kader,

  • 5

    mengembangkan kemampuan dan memerankan kader/IMP dan mitra kerja lainnya dalam Program Pengendalian Penduduk, KB-KR dan KS-PK. Bila di wilayah kerjanya tidak ada kader, PKB diharapkan dapat membentuk kader, memberikan pelatihan/orientasi untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kader, memfasilitasi dan memberikan kesempatan yang lebih besar kepada kader untuk berperan sampai dengan pengembangan kemitraan dan jaringan kerja dengan berbagai instansi dan LSOM yang ada.

    3. Pelaksana dan Pengelola Program

    Tugas PKB sebagai pelaksana dan pengelola melakukan berbagai kegiatan mulai penyiapan IMP/LSOM dan mitra kerja lainnya dalam melaksanakan program, memfasilitasi peran IMP/LSOM dan mitra lainnya penyiapan dukungan untuk terselenggaranya Program Pengendalian Penduduk, KB-KR dan KS-PK di Desa/Kelurahan serta Advokasi, KIE/Konseling maupun pemberian pelayanan program pengendalian penduduk, KB-KR dan KS-PK.

    4. Pengembangan

    Tu