Modul UD Tk. I dan UPKP BPOM RI

Reformasi Birokrasi 8. 0

MODUL 8

REFORMASI BIROKRASI

Reviewer:

Dr. Endry Boeriswati, M. Pd.

MATERI UJIAN DINAS DAN UJIAN PENYESUAIAN KEPANGKATAN (UPKP)

APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) BADAN POM RI 2015

Modul UD Tk. I dan UPKP BPOM RI

Reformasi Birokrasi 8. 1

Modul 8

REFORMASI BIROKRASI

A. Pendahuluan Reformasi birokrasi pada hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan

pembaharuan dan perubahan yang mendasar terhadap sistem penyelenggaraan

pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi),

ketatalaksanaan (business prosess) dan sumber daya manusia aparatur. Reformasi

birokrasi merupakan langkah strategis untuk membangun aparatur negara agar lebih

berdaya guna dan berhasil guna dalam mengemban tugas umum pemerintahan dan

pembangunan nasional.

Di samping itu reformasi birokrasi dilakukan dengan tujuan untuk

menyelaraskan birokrasi pemerintahan dengan kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi

informasi dan komunikasi serta perubahan lingkungan strategis, agar sesuai dengan

dinamika tuntutan masyarakat. Oleh karena itu perlu ada perubahan sistem birokrasi

pemerintahan secara mendasar, komprehensif, dan sistematik, sehingga tujuan dan

sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan efektif dan efisien. Reformasi

merupakan proses pembaharuan yang dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan.

Pentingnya melakukan reformasi birokrasi agar tidak termarginalkan dalam persaingan

global.

B. Deskripsi Singkat Mata diklat ini membahas tentang Reformasi Birokrasi, Penilaian Mandiri

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi secara Online, dan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

di Badan POM.

C. Tujuan Pembelajaran Umum (TPU)

Setelah mengikuti proses pembelajaran ini peserta diharapkan dapat

memahami pentingnya Reformasi Birokrasi dan melaksanakan kegiatan dalam rangka

Reformasi Birokrasi. D. Tujuan Pembelajaran Khusus (TPK)

Setelah mempelajari modul ini, para peserta mampu:

1) Menjelaskan pengertian dantujuan Reformasi Birokrasi.

Modul UD Tk. I dan UPKP BPOM RI

Reformasi Birokrasi 8. 2

2) Memahami Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi secara Online.

3) Menjelaskan proses pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Badan POM.

E. Materi Bahasan Materi bahasan mata pelajaran ini terdiri dari 3 (tiga)kegiatan belajar, yaitu:

1) Reformasi Birokrasi.

2) Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi secara Online.

3) Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Badan POM.

F. Uraian Materi Kegiatan Belajar 1: REFORMASI BIROKRASI 1. Pendahuluan

Sebelum membahas tujuan dan pelaksanaan reformasi birokrasi, maka kita

akan memahami terlebih dahulu latar belakang mengapa Indonesia melakukan

reformasi birokrasi. Reformasi merupakan suatu perubahan yang tidak terjadi begitu

saja tetapi ada penyebab yang sangat fondamen dari struktur yang selama ini ada.

Reformasi birokrasi adalah salah satu cara untuk membangun kepercayaan rakyat.

Pengertian dari reformasi birokrasi itu sendiri adalah suatu usaha perubahan pokok

dalam suatu sistem yang tujuannya mengubah struktur, tingkah laku, dan keberadaan

atau kebiasaan yang sudah lama. Ruang lingkup reformasi birokrasi tidak hanya

terbatas pada proses dan prosedur, tetapi juga mengaitkan perubahan pada tingkat

struktur dan sikap serta tingkah laku. Hal ini berhubungan dengan permasalahan yang

bersinggungan dengan wewenang dan kekuasaan.

Perubahan dalam hal ini bertujuan untuk melakukan suatu tindakan perbaikan

dari sesuatu yang dianggap kurang atau tidak baik tanpa melakukan perusakan-

perusakan pranata yang sudah ada. Pranata adalah sistem tingkah laku sosial yang

bersifat resmi serta adat istiadat dan norma yang mengatur tingkah laku itu, dan

seluruh perlengkapannya dalam berbagai kompleksitas manusia didalam masyarakat.

Reformasi Birokrasi merupakan upaya berkelanjutan yang setiap tahapannya

memberikanperubahan atau perbaikan birokrasi ke arah yang lebih baik.

Reformasi sebagai suatu proses untuk mengubah proses, prosedur birokrasi

publik dan sikap serta tingkah laku birokrat untuk mencapai efektivitas birokrasi dan

tujuan pembangunan nasional. Aktivitas reformasi sebagai padanan lain dari change,

improvement, atau modernization. Dari pengertian ini, maka reformasi ruang

Modul UD Tk. I dan UPKP BPOM RI

Reformasi Birokrasi 8. 3

lingkupnya tidak hanya terbatas pada proses dan prosedur, tetapi juga mengaitkan

perubahan pada tingkat struktur dan sikap tingkah laku (the ethics being). Arah yang

akan dicapai reformasi antara lain adalah tercapainya pelayanan masyarakat secara

efektif dan efisien.

Mengapa Indonesia melakukan Reformasi Birokrasi? Untuk menjawab

pertanyaan ini maka kita perlu mengaji ulang kinerja Birokrasi sebelum ada reformasi.

Seperti yang kita ketahui kinerja birokrasi Indonesia dapat dikatakan dalam kondisi

sakit atau kurang sehat secara organisasi. Maraknya praktik Korupsi, Kolusi dan

Nepotisme (KKN) yang mengrongrong kewibawaan pemerintah dalam membentuk

pemerintahan yang bersih ternyata masih jauh dari realitas. Di samping itu, krisis

ekonomi yang dialami Indonesia tahun 1997, pada tahun 1998 telahberkembang

menjadi krisis multidimensi yang mengakibatkan adanya tuntutan kuatdari segenap

lapisan masyarakat terhadap pemerintah untuk segera melaksanakan reformasi

penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Reformasi ini dapat terjadi

karena adanya desakan dari internal dan eksternal. Desakan tersebut dapat

digambarkan seperti tabel 8. 1.

Tabel 8. 1. Latar Belakang Reformasi Birokrasi

Aspek Permasalahan Peraturan Perundang-undangan di bidang aparatur negara

Tumpang tindih, tidak sesuai dengan kondisi saat ini

Pola pikir (mind set) dan budaya kerja (culture-set) birokrasi

Belum sepenuhnya mendukung birokrasi yang profesional

Praktik manajemen SDM Belum optimal meningkatkan profesional Distribusi PNS Belum merata dan profesional secara

geografis

Fungsi dan kewenangan antarinstansi pemerintah

Tumpang tindih, berbenturan, terlalu besar

Sistem pengawasan internal Belum mampu berperan sebagai quality assurance

KKN Masih tinggi pada semua sektor

Kualitas pelayanan publik Masih belum memenuhi harapan publik

Sistem monitoring, evaluasi, dan penilaian Belum dibangun dengan baik

Modul UD Tk. I dan UPKP BPOM RI

Reformasi Birokrasi 8. 4

Sejak itu, dimulainya era reformasi di bidang politik, hukum, ekonomi, dan

birokrasi, yang dikenal sebagai reformasi gelombang pertama. Dalam perkembangan

pelaksanaan reformasi gelombang pertama, reformasi di bidangbirokrasi mengalami

ketertinggalan dibanding reformasi di bidang politik, ekonomi, dan hukum. Oleh karena

itu, pada tahun 2004, pemerintah telah menegaskan kembali akan pentingnya

penerapan prinsip-prinsip clean government dan good governance yang secara

universal diyakinimenjadi prinsip yang diperlukan untuk memberikan pelayanan prima

kepada masyarakat.

Program utama yang dilakukan pemerintah adalah membangun aparatur negara

melalui penerapan Reformasi Birokrasi. Dengan demikian, Reformasi Birokrasi

gelombang pertama pada dasarnya secara bertahap mulai dilaksanakan pada tahun

2004. Reformasi gelombang kedua bertujuan untuk membebaskan Indonesia dari

dampak dan ekor krisisyang terjadi 10 (sepuluh tahun) yang lalu. Pada tahun 2025,

Indonesia diharapkan berada pada fase yangbenar-benar bergerak menuju negara

maju. Kedua gelombang ini memiliki penekan yang berbeda. Hal ini dapat kita lihat

pada tabel di bawah ini.

Tabel 8. 2. Perbandingan Reformasi Birokrasi Gelombang I dan Gelombang II

Modul UD Tk. I dan UPKP BPOM RI

Reformasi Birokrasi 8. 5

Untuk melakukan reformasi birokrasi, pemerintah telah menetapkan reformasi

birokrasi dan tata kelola pemerintahan menjadi prioritas utama. Reformasi birokrasi

juga diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010

tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 20102025 dan Peraturan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20Tahun 2010 tentang Road Map Reformasi

Birokrasi 2010 2014, dijelaskanbahwa program penataan organisasi bertujuan untuk

meningkatkan efisiensi danefektivitas kelembagaan pemerintah pusat dan daerah

secara proporsional sesuaidengan kebutuhan pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan,

sehingga organisasibirokrasi menjadi tepat fungsi dan tepat ukuran. Dengan target

yang ingin dicapaimelalui program ini adalah untuk menurunnya tumpang tindih

pelaksanaan tugas pokok dan fungsi antar organisasi perangkat daerah dan

meningkatnya kapasitaskelembagaan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi

organisasi perangkatdaerah.

Grand Design Reformasi Birokrasi adalah rancangan induk untuk kurun waktu

2010-2025 yang berisi langkah-langkah umum penataan organisasi, penataan tata

laksana, penataan manajemen sumber daya manusia aparatur, penguatan sistem

pengawasan intern, penguatan akuntabilitas, peningkatan kualitas pelayanan publik

dan pemberantasan praktek KKN. Grand Design ini sebagai instrumen yang

menghubungkan antara arah kebijakan reformasi birokrasi sebagaimana dinyatakan

dalam R