ML- Emergensi - Val
-
Upload
diana-fadly-matondang -
Category
Documents
-
view
51 -
download
0
description
Transcript of ML- Emergensi - Val
ASPEK MEDIKOLEGAL KASUS GAWAT DARURAT:
INFORMED CONSENT & SANKSI HUKUM
dr. Yudy, SpF
IT’S A FACT IN OUR SOCIETY!!!
TUJUAN PEMBELAJARANMahasiswa mampu menjelaskan definisi gawat daruratMahasiswa mampu memahami dan menjelaskan tanggung jawab dokter dalam kasus gawat darurat
Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan implementasi informed consent dalam kasus gawat darurat
Mahasiswa mampu menjelaskan tindakan emergensi pada pasien anak tanpa informed consent dari orang tua
Mahasiswa mampu memahami konsep rujukan pada kasus gawat darurat
Mahasiswa mampu memahami mengenai sanksi hukum bagi tenaga kesehatan, khususnya pada kasus gawat darurat
PENDAHULUAN Zaman sekarang banyak tuntutan
terhadap profesi dokter banyak ‘salah alamat’ dokter harus melek hukum
Dokter sasaran empuk untuk dituntut ‘ladang uang’ kenyataan ><
Permasalahan masalah medikolegal medik & legal makanan sehari-hari
↓
Hukum kedokteran sangat penting!!
DEFINISI HUKUM KEDOKTERANSemua peraturan hukum yang berhubungan
langsung pada pemberian pelayanan kesehatan dan penerapannya pada hukum perdata, hukum
administrasi, dan hukum pidana. Yang dimaksudkan dengan peraturan di sini tidak
hanya mencakup peraturan perundang-undangan dan peraturan internasional, tetapi
juga mencakup pedoman internasional, hukum kebiasaan, hukum yurisprudensi, sedangkan
ilmu pengetahuan dan kepustakaan dapat juga merupakan sumber hukum (Prof. Leenen)
Guwandi, J. Dokter, Pasien, dan Hukum. Jakarta: Balai Penerbit FKUI. 2007
MACAM-MACAM SISTEM HUKUMEropa Kontinental (Civil Law System)
ketentuan-ketentuan hukum dikodifikasi (dihimpun) secara sistematis ditafsirkan lebih lanjut oleh hakim (60% populasi)
Anglo-Saxon (Common Law System)didasarkan pada yurisprudensi (keputusan-
keputusan hakim terdahulu dasar putusan hakim-hakim selanjutnya)
Agama didasarkan pada KS masing-masingAdat/Kebiasaan
didasarkan pada adat/kebiasaan kelompok/suku tertentu
HUBUNGAN DOKTER-PASIEN (1) Hubungan kontrak (kontrak terapeutik); dulu paternalistik
2 unsur hubungan kontrak: adanya agreement dokter-pasien tentang pemberian
pelayanan pengobatan adanya kepercayaan (fiduciary relationship)
Syarat-syarat kontrak terapeutik: harus ada persetujuan (agreement) dokter-pasien yang
bersifat sukarela harus ada objek yang merupakan substansi kontrak
pelayanan pengobatan harus ada sebab (cause) atau pertimbangan
(consideration)
Dasar yuridis hukum perdata Berdasarkan perjanjian (Ius Contractu)
o Perjanjian/kontrak terapeutik inspanningsverbintenis, bukan resultaatverbintenis
o Dokter dapat dituntut (wanprestasi) bila: Salah melakukan yang dijanjikan Terlambat melakukan yang dijanjikan Tidak melakukan yang dijanjikan
o Pasien dapat dituntut tidak bayar honorarium dokter/RS
Berdasarkan undang-undang (Ius Delicto)o Keadaan gawat-darurat dokter IGD harus menangani (pasal
32 UU No. 36/2009, pasal 29 UU No. 44/2009, pasal 531 KUHP)o BW pasal 1365 (onrechtmatige daad):
“Setiap perbuatan melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian itu, untuk mengganti kerugian tersebut.”
HUBUNGAN DOKTER-PASIEN (2)
Mulai saat pasien meminta dokter untuk mengobati dan dokter menyanggupinya
Berakhir kewajiban pasien untuk membayar jasa pelayanan pengobatan yang diberikan: Pasien sembuh dari sakitnya/dokter memutuskan tidak perlu pengobatan
lanjutan Dokter yang merawat mengundurkan diri, syarat:
o Pasien setujuo Ada pemberitahuan terlebih dahuluo Dirujuk ke dokter lain dengan kompetensi yang sama
Pasien mengakhiri secara sepihak Pasien meninggal dunia Dokter yang merawat meninggal dunia/tidak mampu menjalani profesinya
lagi (incapacity) Kewajiban dokter sudah selesai (kasus rujukan) Keadaan gawat darurat sudah tertangani Lewat jangka waktu tertentu Persetujuan kedua belah pihak untuk mengakhiri
HUBUNGAN DOKTER-PASIEN (3)
Kondisi di mana tidak terdapat adanya hubungan dokter-pasien: Medical check-up (MCU) karyawan sebelum
masuk bekerja Pemeriksaan fisik seseorang untuk kepentingan
asuransi Pemeriksaan jiwa seorang tersangka Dokter spesialis forensik yang melakukan otopsi
mayat Tanya-jawab dalam percakapan sehari-hari
HUBUNGAN DOKTER-PASIEN (4)
DOKTER PASIEN DOKTER PASIEN PERIKATAN PERIKATAN
KEWAJIBAN HAK KEWAJIBAN HAK
Melakukan tindakan medis, berupa:1. Tindakan diagnosis:
a. tindakan diagnosis Ab. tindakan diagnosis B
2. Tindakan terapeutik:a. tindakan terapeutik Xb. tindakan terapeutik Y
Melakukan tindakan medis, berupa:1. Tindakan diagnosis:
a. tindakan diagnosis Ab. tindakan diagnosis B
2. Tindakan terapeutik:a. tindakan terapeutik Xb. tindakan terapeutik Y
Tiap-tiap tindakan yang ada resikonya harus
dilengkapi INFORMED CONSENT sendiri-sendiri
Tiap-tiap tindakan yang ada resikonya harus
dilengkapi INFORMED CONSENT sendiri-sendiri
KEWAJIBAN HAK
KEWAJIBAN HAK
RUMAH SAKIT PASIEN RUMAH SAKIT PASIEN
PERIKATAN PERIKATAN
KEWAJIBAN HAK KEWAJIBAN HAK
Melakukan tindakan medis, berupa:1. Tindakan diagnosis: a. tindakan diagnosis A
b. tindakan diagnosis B2. Tindakan terapetik:
a. tindakan terapeutik X b. tindakan terapeutik Y
Melakukan tindakan medis, berupa:1. Tindakan diagnosis: a. tindakan diagnosis A
b. tindakan diagnosis B2. Tindakan terapetik:
a. tindakan terapeutik X b. tindakan terapeutik Y
perjanjian terapetikperjanjian terapetik perjanjian terapetikperjanjian terapetik
Tiap-tiap tindakan yang ada resikonya harus
dilengkapi INFORMED CONSENT sendiri-sendiri
Tiap-tiap tindakan yang ada resikonya harus
dilengkapi INFORMED CONSENT sendiri-sendiri
KEWAJIBAN HAK
KEWAJIBAN HAK
DOKTER DOKTER
Hubungan karena hukum/UU
Hubungan karena hukum/UU
SECONDS THAT ARE SO PRECIOUS
Dianggap emergensi:
Setiap kondisi yang menurut pendapat pasien, keluarganya, atau orang-orang yang membawa pasien ke rumah sakit, bahwa pasien memerlukan penanganan segera
True emergency:
Setiap kondisi yang setelah diperiksa secara klinis, memang memerlukan penanganan segera (immediate medical attention), guna mencegah pasien dari kematian atau cacat tetap
(American Hospital Association)
DEFINISI GAWAT DARURAT
A. Suatu kondisi yang ditandai oleh adanya gejala berat dan akut (meliputi rasa sakit yang luar biasa), yang jika tidak ditangani segera akan dapat mengakibatkan:
i. kesehatan pasien (termasuk wanita hamil atau bayi yang dikandungnya) mengalami bahaya serius; atau
ii. kerusakan organ atau tubuh yang serius; atau
iii. kegagalan organ atau bagian tubuh yang serius
B. Suatu kondisi dari wanita hamil yang telah mengalami kontraksi,tetapi:
i. tidak memiliki waktu yang cukup untuk membawanya ke rumah sakit; atau
ii. transportasi wanita itu ke rumah sakit dapat membahayakan dirinya atau bayinya
EMTALA(Emergency Medical Treatment & Active Labor Act)
Nakes diwajibkan oleh hukum untuk menolong seseorang yang berada dalam kondisi emergensi, jika:
a.bentuk pertolongannya masih berada dalam konteks profesinya
b.pasien berada dalam jarak dekat dengan nakes
c.nakes mengetahui bahwa ada kebutuhan akan bantuan emergensi atau ada pasien dengan kondisi serius
d.nakes dinilai layak memberikan bantuan serta memiliki peralatan yang diperlukan
(Gorton, 2000)
TANGGUNG JAWAB NAKES PADA KASUS EMERGENSI
Di luar RS melakukan pertolongan Good Samaritan
Di Puskesmas stabilisasi & transfer/rujuk bila kondisinya sudah transferable
Di RS dengan Initial Emergency Care stabilisasi & transfer/rujuk bila kondisinya sudah transferable
Di RS dengan Definitive Emergency Care emergency treatment secara paripurna
BENTUK TANGGUNG JAWAB NAKES PADA KASUS EMERGENSI
DEFINISI INFORMED CONSENT Persetujuan yang diberikan oleh pasien atau keluarga terdekat
setelah mendapat penjelasan secara lengkap mengenai tindakan kedokteran atau kedokteran gigi yang akan dilakukan terhadap pasien (Permenkes No. 290/2008)
Persetujuan pasien atau yang mewakilinya atas rencana tindakan kedokteran atau kedokteran gigi setelah menerima informasi yg cukup untuk dapat membuat persetujuan (Konsil Kedokteran Indonesia)
Pernyataan oleh pasien, atau dalam hal pasien tidak berkompeten, oleh orang yang berhak mewakili, yang isinya berupa persetujuan kepada dokter untuk melakukan tindakan medik sesudah pasien atau orang yang berhak tersebut diberi informasi secukupnya, mengenai rencana tindakan medik yang akan dilakukan dokter (dr. Sofwan Dahlan, SpF (K))
1. Walau dalam keadaan emergensi, jika kondisi pasien masih memungkinkan maka informed consent tetap penting, tetapi bukan prioritas
2. Meski penting, namun pelaksanaan informed consent tidak boleh menjadi penghambat atau penghalang bagi dilakukannya pertolongan medis segera (emergency care)
3. Permenkes, UUPK, dan UURS menyatakan bahwa dalam kondisi emergensi tidak diperlukan informed consent
4. Berbagai yurisprudensi di negara maju menunjukkan hal yang sama, bahwa tindakan emergency care dapat dilakukan tanpa informed consent
5. Kasus Mohidin (Sukabumi) hakim membenarkan dokter mengeluarkan mata pasien untuk menyelamatkan mata yang masih sehat tanpa informed consent berdasarkan teori sympathetic ophtalmia
IC PADA KASUS GAWAT DARURAT
Jika orang tua tidak setuju, maka tindakan medik pada anak tetap dapat dilakukan dengan syarat:1.tindakan medik tersebut merupakan tindakan terapeutik (bukan eksperimental)2.tanpa tindakan medik tersebut, maka anak akan meninggal dunia3.tindakan medik tersebut memberikan harapan atau peluang pada anak yang bersangkutan untuk hidup normal, sehat, dan bermanfaat.
(Goldstein, Freud dan Solnit)
TINDAKAN EMERGENSI PADA PASIEN ANAK TANPA DISETUJUI ORANG TUA
TINDAKAN MEDIK YANG BUTUH IC1. Operasi invasif, mayor dan minor, baik melalui insisi
ataupun melalui liang-liang tubuh (natural body opening)
2. Semua tindakan medik yang menggunakan anestesia
3. Tindakan medik non-operatif yang punya potential risks lebih besar atau yang beresiko mengubah struktur tubuh
4. Tindakan medik yang menggunakan cobalt & x-ray
5. Terapi kejang listrik (ECT)
6. Terapi yang masih bersifat eksperimental
7. Semua bentuk tindakan medik yang memerlukan penjelasan spesifik.
(Mancini M. R, Gale A. T)
HAL YANG HARUS DIINFORMASIKAN1. Diagnosis dan tata cara tindakan kedokteran
2. Tujuan tindakan kedokteran yang akan dilakukan
3. Alternatif tindakan lain dan resikonya
4. Resiko dan komplikasi yang mungkin terjadi
5. Prognosis terhadap tindakan yang dilakukan
6. Perkiraan pembiayaan
HAL YANG HARUS DIINGAT1. IC harus diberikan secara langsung oleh dokter/tim
dokter yang akan melakukan tindakan medis baik lisan maupun tulisan
2. Diberikan dalam bahasa yang mudah dimengerti
3. Penjelasan harus terdokumentasikan di dalam rekam medis tidak dapat didelegasikan
4. Persetujuan tindakan kedokteran dapat dibatalkan oleh pemberi persetujuan secara tertulis akibat ditanggung sendiri
5. Pemberian persetujuan tindakan medis tidak menghapuskan tanggung-gugat hukum
6. Pemberi persetujuan harus pasien yang kompeten atau keluarga terdekatnya (pasien sudah dewasa, tidak terganggu jiwanya)
KONSEKUENSI HUKUMBila dokter melakukan tindakan medik tanpa ada informed consent, konsekuensi hukumnya adalah:
1.Merupakan bukti adanya unsur tindak pidana, yaitu perbuatan tercela (actus reus)
2.Merupakan bukti adanya unsur tindakan melawan hukum (onrechmatige daad) dokter dapat digugat membayar ganti rugi bila terjadi resiko (pasal 1365 BW)
3.Merupakan bukti adanya tindakan dokter yang tidak patuh terhadap hukum disiplin dokter dapat diadili oleh MKDKI untuk diberikan sanksi:
pemberian peringatan tertulis rekomendasi pencabutan STR atau SIP kewajiban mengikuti pendidikan/pelatihan di
institusi pendidikan kedokteran
SANKSI HUKUM (1) Pasal 32 UU No. 36 tahun 20091) Dalam keadaan darurat, fasilitas pelayanan kesehatan, baik
pemerintah maupun swasta, wajib memberikan pelayanan kesehatan bagi penyelamatan nyawa pasien dan pencegahan kecacatan terlebih dahulu
2) Dalam keadaan darurat, fasilitas pelayanan kesehatan, baik pemerintah maupun swasta, dilarang menolak pasien dan/atau meminta uang muka
Pasal 190 (1) pelanggaran terhadap pasal 32 (2) pimpinan fasilitas kesehatan dan/atau tenaga kesehatan dipidana penjara paling lama 2 tahun dan denda paling banyak Rp. 200.000.000,00
Pasal 190 (2) dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud ayat (1) mengakibatkan kecacatan atau kematian pimpinan fasilitas kesehatan dan/atau tenaga kesehatan dipidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00
SANKSI HUKUM (2) Pasal 29 (1) UU No. 44 tahun 2009 kewajiban RSc) memberikan pelayanan gawat darurat kepada pasien
sesuai dengan kemampuan pelayanannyaf) melaksanakan fungsi sosial antara lain dengan
memberikan fasilitas pelayanan pasien tidak mampu/miskin, pelayanan gawat darurat tanpa uang muka, ambulan gratis, pelayanan korban bencana dan kejadian luar biasa, atau bakti sosial bagi misi kemanusiaan
SANKSI HUKUM (3) Pasal 531 KUHP
“Barangsiapa ketika menyaksikan bahwa ada orang yang sedang menghadapi maut tidak memberi pertolongan yang dapat diberikan padanya tanpa selayaknya menimbulkan bahaya bagi dirinya atau orang lain, diancam, jika kemudian orang itu meninggal, dengan pidana kurungan paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.”
Good Samaritan Law
UU di Amerika yang memberikan imunitas dari tuntutan hukum kepada siapa saja yang melakukan pertolongan emergensi di luar RS bila terjadi kelalaian, sepanjang bukan merupakan gross negligent (ceroboh)
DOKUMEN PEMBERIAN INFORMASI (MANUAL KKI)
Dokter Pelaksana TindakanPemberi informasiPenerima Informasi
JENIS INFORMASI ISI INFORMASI TANDAI (v) 1 Diagnosis (WD & DD) 2 Dasar Diagnosis 3 Tindakan Kedokteran 4 Indikasi Tindakan 5 Tata Cara 6 Tujuan 7 Resiko 8 Komplikasi 9 Prognosis10 Alternatif & Resiko
Dengan ini menyatakan bahwa saya telah menerangkan hal-hal di atas secara benar dan jujur dan memberikan kesempatan untuk bertanyadan/atau berdiskusiDengan ini menyatakan bahwa saya telah menerima informasi sebagaimana di atas yang saya beri tanda/paraf di kolom kanannya, dan telah memahaminya
PERSETUJUAN TINDAKAN KEDOKTERAN (MANUAL KKI)
PEMBERIAN INFORMASIDokter Pelaksana TindakanPemberi informasiPenerima Informasi/PemberiPersetujuan
JENIS INFORMASI ISI INFORMASI TANDAI (v)
1 Diagnosis (WD & DD) 2 Dasar Diagnosis 3 Tindakan Kedokteran
4 Indikasi Tindakan 5 Tata Cara 6 Tujuan 7 Resiko 8 Komplikasi 9 Prognosis10 Alternatif & Resiko Lain-lain
Dengan ini menyatakan bahwa saya telah menerangkan tanda-tangan
hal-hal di atas secara benar dan jelas dan memberikan kesempatan untuk bertanya dan/atau berdiskusi
Dengan ini menyatakan bahwa saya telah menerangkan tanda-tangan
hal-hal di atas secara benar dan jelas dan memberikan kesempatan untuk bertanya dan/atau berdiskusi
Dengan ini menyatakan bahwa saya telah menerima infor- tanda-tangan
masi sebagaimana di atas yang saya beri tanda/paraf di kolom kanannya, dan telah memahaminya
* Bila pasien tidak kompeten atau tidak mau menerima informasi, maka penerima informasi adalah wali atau keluarga terdekat
PERSETUJUAN TINDAKAN KEDOKTERANYang bertanda tangan di bawah ini, saya , nama______________________ , umur ______tahun, laki-laki/ perempuan*, alamat _____________________ ______________________________________________________________ ,dengan ini menyatakan persetujuan untuk dilakukannya tindakan ___________________________ terhadap saya / ________________ saya* bernama _________________________, umur _______ tahun, laki-laki / perempuan*, alamat _______________________________________________________________________________________________________________________ .
Lanjutan ................................................. lihat halaman selanjutnya !!!
Saya memahami perlunya dan manfaat tindakan tersebut sebagaimana telah dijelaskan seperti di atas kepada saya, termasuk resiko dan kompli-kasi yang mungkin timbul. Saya juga menyadari bahwa oleh karena ilmu kedokteran bukanlah ilmu pasti, maka keberhasilan tindakan kedokteran bukanlah keniscayaan, melainkan sangat bergantung kepada izin Tuhan Yang Maha Esa.
______________, tanggal _____________ pukul ________
Yang menyatakan * Saksi:
( _____________________ ) ( _________________ ) ( ________________ )
PENOLAKAN TINDAKAN KEDOKTERAN (MANUAL KKI)
PEMBERIAN INFORMASIDokter Pelaksana TindakanPemberi informasiPenerima Informasi/PemberiPenolakan
JENIS INFORMASI ISI INFORMASI TANDAI (v)
1 Diagnosis (WD & DD) 2 Dasar Diagnosis 3 Tindakan Kedokteran
4 Indikasi Tindakan 5 Tata Cara 6 Tujuan 7 Resiko 8 Komplikasi 9 Prognosis10 Alternatif & Resiko Lain-lain
Dengan ini menyatakan bahwa saya telah menerangkan tanda-tangan
hal-hal di atas secara benar dan jelas dan memberikan kesempatan untuk bertanya dan/atau berdiskusi
Dengan ini menyatakan bahwa saya telah menerima infor- tanda-tangan
masi sebagaimana di atas yang saya beri tanda/paraf di kolom kanannya, dan telah memahaminya
* Bila pasien tidak kompeten atau tidak mau menerima informasi, maka penerima informasi adalah wali atau keluarga terdekat
PENOLAKAN TINDAKAN KEDOKTERAN
Yang bertanda tangan di bawah ini, saya , nama______________________ , umur ______tahun, laki-laki/ perempuan*, alamat _____________________ ______________________________________________________________ ,dengan ini menyatakan penolakan untuk dilakukannya tindakan ___________________________ terhadap saya / ________________ saya* bernama _________________________, umur _______ tahun, laki-laki / perempuan*, alamat _______________________________________________________________________________________________________________________ .
Saya memahami perlunya dan manfaat tindakan tersebut sebagaimana telah dijelaskan seperti di atas kepada saya, termasuk resiko dan komplikasi yang mungkin timbul apabila tindakan tersebut tidak dilakukan.
Saya bertanggung jawab secara penuh atas segala akibat yang mungkin timbul sebagai akibat tidak dilakukannya tindakan kedokteran tersebut.
______________, tanggal _____________ pukul _____
Yang menyatakan * Saksi:
( _____________________ ) ( ______________ ) ( _______________ )
KESIMPULAN Hukum kedokteran penting untuk diketahui
oleh setiap dokter, termasuk pada keadaan gawat darurat
PTM berguna untuk ‘pegangan’ dokter dalam mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan
Untuk kepentingan life-saving, PTM tidak menjadi prioritas utama
KULIAH FORENSIK & MEDIKOLEGAL I “Aspek Medikolegal Kasus Gawat Darurat:
Informed Consent & Sanksi Hukum”PSPD ABDURRAB – PEKANBARU
Kamis, 1 November 2012