Oleh:

Sudirman

(Rektor UHT)

“MENEGAKKAN KEDAULATAN INDONESIA SEBAGAI

NEGARA KEPULAUAN MENUJU NEGARA MARITIM

YANG BERMARTABAT ”

(KOMISI KEAMANAN)

(Forum Rektor Indonesia 2015)

KATA KUNCI:

1.NEGARA KEPULAUAN

2.BERDAULAT

3.NEGARA MARITIM

BERMARTABAT

4.KEAMANAN NASIONAL

INDONESIA

NEGARA KEPULAUAN

Jumlah Pulau : + 17.504

Garis Pantai : + 81.000 km (kedua terpanjang setelah Kanada)

Luas Wilayah Daratan : 1,9 Juta km2

Luas Wilayah Lautan : 5,8 Juta km2

sangat ‘akomodatif’ terhadap pengaruhlingkungan strategis dan budaya

NEGARA KEPULAUAN-BERMARTABAT (INSTRUMEN DASAR)

1. POSISI: WILAYAH NKRI BERADA DIANTARA DUA BENUA DAN DUA SAMUDERA, SBG NEG KEPULAUAN TERBESAR DI DUNIA DAN BERADA DI ATAS ’RING OF FIRE’ (RAWAN BENCANA).

2. KAYA, MEMILIKI POTENSI KEMARITIMAN: SDM, SDA DAN SDAB, SARPRAS, & NILAI-NILAI KEARIPAN LOKAL)

3. MAMPU, MEMILIKI KEMAMPUAN: MODAL, IPTEK, BIROKRASI & IDEOLOGI

4. MARTABAT, MEMILIKI HARGA DIRI-KARAKTER

1,128 suku dan 731 bahasa daerah

dengan jumlah penduduk 238 juta

KEAMANAN NASIONAL

1. DIMENSI PERTAHANAN NEGARA

2. DIMENSI STABILITAS DLM NEGERI

3. DIMENSI KETERTIBAN PUBLIK

4. DIMENSI KEAMANAN INSANI

DIMENSI KONSEP KEAMANAN NASIONAL

CAKUPAN KEAMANAN NASIONAL

1. PERTAHANAN EKSTERNAL

2. KEAMANAN INTERNAL

3. KETERTIBAN PUBLIK

4. MANAJEMEN BENCANA

OBYEK KEAMANAN NASIONAL

1. KESELAMATAN NEGARA

2. KESELAMATAN PUBLIK

3. KESELAMATAN INDIVIDU

DEFINISI KEAMANAN NASIONAL

UPAYA POLITIK PEMERINTAH

YANG BERTUJUAN UNTUK MENCIPTAKAN KONDISI AMAN

BAGI TERSELENGGARANYA PEMERINTAHAN

DAN KEHIDUPAN BERBANGSA & BERNEGARA

SHG MAMPU MERAIH TUJUAN & KEPENTINGAN NASIONAL

DARI SEGALA BENTUK ANCAMAN DAN GANGGUAN

YANG BERASAL DARI DALAM MAUPUN DARI LUAR.

VARIABEL INTERVENING (1)

(MENUJU NEGARA MARITIM YG BERMARTABAT)

1. Peran Parlemen Dalam Reformasi Sektor

Keamanan.

2. Kementerian Pertahanan dan Penegakan

Supremasi Sipil Dalam Reformasi Sektor Keamanan

3. Reformasi TNI.

4. Reformasi POLRI.

5. Reformasi Intelijen dan Badan Intelijen Negara.

6. Desentralisasi Sektor Keamanan dan Otonomi

Daerah.

7. HAM, Akuntabilitas dan Penegakan Hukum di

Indonesia.

8. Polisi Pamongpraja dan Reformasi Sektor

Keamanan.

9. Pengarusutamaan Gender di Dalam Tugas-Tugas

VARIABEL INTERVENING (2)

(MENUJU NEGARA MARITIM YG BERMARTABAT)

10. Pemilihan dan Rekrutmen Aktor-Aktor

Keamanan–Imigrasi & Bea Cukai

11. Pasukan Penjaga Perdamaian PBB dan Reformasi

Sektor Keamanan.

12. Pengawasan Anggaran dan Pengadaan di Sektor

Keamanan-APBN

13. Komisi Intelijen & BNPT

14. Program Pemolisian Masyarakat –Hansip

15. Kepedulian Pada Mitigasi Bencana – Basarnas,

BNPB dan PMI

16. Kebebasan Informasi dan Reformasi Sektor

Keamanan (Regulasi – KIP – UU 14/2008)

17. Manajemen Perbatasan dan Reformasi Sektor

Keamanan – Perbatasan

VARIABEL TERIKAT(Variabel Yang Dipengaruhi)

MENUJU NEGARA

MARITIM YANG

BERMARTABAT

(Y)

MENUJU

NEGARA

MARITIM YG

BERMARTABAT

(Y)

OPERASIONALISASI VARIABEL

POSISI

(X1)

HARGA DIRI -KARAKTER

(X4)

R-x1.x2.y18 VARIABEL

INTERVENING

(Y1)

KEKAYAAN ALAM &

SUMBER DAYA

(X2)

KEMAMPUAN

PENDUDUK(X3)

KEBIJAKAN

1. MELAKUKAN KAJIAN KEBIJAKAN MASALAH

KEAMANAN,

2. MENGIMPLEMENTASIKAN RESOLUSI KONFLIK

DAN HAK ASASI MANUSIA (POLICY RESEARCH)

3. MENGEMBANGKAN DIALOG ANTARA BERBAGAI

STAKEHOLDERS (MASYARAKAT SIPIL,

PEMERINTAH, LEGISLATIF, DAN INSTITUSI

LAINNYA)YG TERKAIT DENGAN KEBIJAKAN

UNTUK MENGAKSELERASI PROSES REFORMASI

SEKTOR KEAMANAN,

4. MEMPERKUAT PERAN SERTA MASYARAKAT SIPIL

5. MENDORONG PENYELESAIAN KONFLIK DAN

PELANGGARAN HUKUM SECARA BERMARTABAT.

STRATEGI

1. MEMPROMOSIKAN TATA KELOLA

PEMERINTAHAN YANG BAIK DAN REFORMASI

SEKTOR KEAMANAN.

2. MENDORONG PENGEMBANGAN NORMA-

NORMA YANG SESUAI DI TINGKAT NASIONAL

DAN INTERNASIONAL.

3. MEMBUAT USULAN-USULAN KEBIJAKAN

4. MENGADAKAN PROGRAM KONSULTASI BAGI

MASYARAKAT.

5. MENINGKATKAN KOHESIVITAS PARA MITRA:

PEMERINTAH, PARLEMEN, MASYARAKAT SIPIL,

ORGANISASI INTERNASIONAL, DAN PARA

AKTOR SEKTOR KEAMANAN SEPERTI

MISALNYA KEPOLISIAN, LEMBAGA

PERADILAN, BADAN INTELIJEN, BADAN

KEAMANAN PERBATASAN DAN MILITER.

UPAYA

• TINGKATKAN PARTISIPASI STRAKE HOLDER

• MEMBANGUN POLA HUBUNGAN KEMITRAAN

• PERBANYAK PELATIHAN

• TINGKATKAN OPERASI KAMLA

• PERKUAT KOHESIVITAS

LAKUKAN PERUBAHAN

SEKARANG JUGA !!!

WALAUPUN BANYAK

TANTANGAN DAN

KENDALA !!!

PERUBAHAN PERLU UPAYA !!!

PERUBAHAN BANYAK

TANTANGAN DAN UJIAN !!!...

LAKUKANLAH PERUBAHAN DENGANTULUS DAN IKHLAS !!!...

SABARLAH DAN JAGA EMOSI !!!!...

Sekian terima kasih

Selamat bertugas

Thank you