Membaca Ham Perempuan di Indonesia Dalam Perspektif...

"Lembaga independen yang merupakan

mekanisme nasional untuk menghapuskan

kekerasan terhadap perempuan yang didirikan

berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 181/1998

pada tanggal 15 Oktober 1998."

Membaca Ham Perempuan di Indonesia Dalam Perspektif Makro

• Komisioner Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan Periode 2015-2019






Dimana Kita Berdiri Saat ini?

• 2018 : 20 tahun reformasi. • Demokrasi dirapuhkan substansinya bisa jadi

lahan subur bagi lahirnya mayoritanisme • Hak asasi dipolitisasi untuk menyuburkan

extrimisme atas nama hak berkumpul, berexpresi, dll.

• Otonomi daerah sebagai spirit reformasi untuk menghindari akumulasi kuasa sentralistik pusat kuasa berpindah ke daerah Radar awal Komnas Perempuan (2009) melihat kebijakan diskriminatif






Dimana Negara kita?

• Impunitas konteks pelanggaran HAM korelasi dengan suburnya radikalisme

• Imparsialitas sejumlah aparatus negara kegamangan antara kesalehan individual dengan bias agama dalam mengelola negara

• Supremasi negara dihadapan korporasi dan institusi agama/atas nama agama

• Pembangunan dan politik infrastruktur yang maskulin

• Visi ekonomi yang berdampak konflik sosial penggusuran atas nama agama.






Konteks Global dan Regional

• Radikalisme dan fundamentalisme menjadi fenomena global

• Politik populisme yang menggerus hak asasi di US ( Rasisme, anti migran), dan Asean (extra judicial killing untuk terdakwa bandar narkoba)

• Kejahatan lintas negara, mengglobal perlindungan masih territorial






Kekerasan Terhadap Perempuan dalam pusaran multi konteks

• Revolusi cara berinteraksi digitalisme cyber violence lebih kuat dari daya siap sistem hukum

• Kejahatan tidak berhubungan dengan tingkat pendidikan sistem pendidikan yang abai pada HAM-perempuan

• Dampak kebijakan diskriminatif penutupan lokalisasi dan berpindahnya lokus prostitusi

• Perempuan jadi penanda “hijrah ideologis” : FGMC, Kawin anak, poligami, kawin sirri.

• Kekerasan dengan dimensi spiritual bermunculan






Tantangan

• Cara beragama yang semakin doktriner, verbal, konfliktual dan fragmentatif instruktif, tanpa dialog, otoritas pada pemimpin

• Narkoba dan lapis kejahatan pada perempuan

• Institusi keluarga kegentaran berbagai pihak pada rapuhnya perkawinan (kepentingan anak) impunitas dengan perceraian

• Sadisme kekerasan terhadap perempuan di titik nir-nurani, kebas rasa: Mutilasi, disfigurasi, femisida, dll agresi pada tubuh.






Gerakan sosial

• Tumbuh banyak gerakan perempuan tapi minim saling berjendela

• Gerakan berubah pola reaktif, individual, massif, digital based movement

• Gerakan global mekanisme UN catatan kritis

• Kerentanan Perempuan pembela HAM

• Terimakasih, terimakasih






Alur Perencanaan Komnas Perempuan

Renstra KP 2015-2019

Program Prioritas

Rencana Kerja

Tahunan

Masukan Publik dan

Pemerintah

Rekomendasi Mekanisme HAM PBB






Masukan Publik Februari 2017:

Penguatan Peran KP sebagai

Katalisator Gerakan

Perempuan

Penguatan Kelembagaan

KP sebagai Mekanisme

HAM

Mendorong Gerakan

Kultural Dan Pelibatan

Lebih Luas Kelompok2

Strategis

Pembentukan Mekanisme

‘layanan’ Khusus utk

Wilayah Kepulauan

Pengembangan

Kajian Teologis

untuk Isu2 Sensitif

Konsolidasi 3 Lembaga HAM utk Strategi &

Arah Kebijakan Politik HAM






Mengembangkan kondisi yang kondusif bagi penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap Perempuan, dan

meningkatkan upaya pencegahan dan penanggulangannya

Pendi-dikan Publik

Kajian Kebijakan/Pera

turan Per-uu-

an

Pemantau-

an

Pemberian Saran

& Pertim-bangan

Pengembangan

Kerja sama






Pe

nd

idik

an P

ub

lik Pengoptimalan Fungsi KP sebagai Pusat

Pengetahuan HAM Perempuan

Penguatan Kapasitas Mitra (OMS, Komunitas Korban dan Institusi Pendidikan)

Dialog Konstruktif dengan Tokoh/Institusi dan Ormas Agama

Penyelenggaraan Kampanye Nasional Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan

Penjangkauan Forum-forum Strategis Tokoh Agama






Capaian

Forum2 Strategis Tokoh

Agama Mulai Menyikapi

Persoalan Kekerasan

terhadap Perempuan

Munculnya Komitmen dan Inisiatif Untuk Merintis Layanan Pencegahan Kekerasan Seksual Di

Institusi Agama

Meluasnya dukungan

individu, OMS, tokoh

masyarakat dan pejabat publik

terhadap pelaksanaan kampanye

penghapusan KtP

Terbangunnya ruang yang kondusif untuk

mempertemukan perempuan rentan

diskriminasi dengan Tokoh2 Agama

Tersedianya Dokumen Hasil

Kajian Kerentanan Perempuan dalam Lingkar

Terorisme dan Praktek P2GP, yang Dapat Dijadikan

Rujukan






Skema Kerja Kajian Peraturan Perundang-undangan

Hasil Pemantauan Kajian Peraturan Per-uu-an (Policy Brief, Kertas Posisi,

DIM, Draft RUU, dll)

Pemberian Saran dan Pertimbangan (Rekomendasi)

Keterangan Ahli, Pihak Terkait dalam Proses JR, Surat Dukungan, Rapat Koordinasi Lintas K/L






Capaian

Kesepakatan Pemerintah tentang elemen kunci yang perlu dirumuskan dalam RUU P-KS

Penundaan Revisi UU PKDRT dapat ditunda sampai terbangunnya monitoring dan evaluasi yang komprehensif atas pelaksanaan UU PKDRT

Putusan Mahkamah Konstitusi yang menolak permohonan perumusan norma baru perzinaan

Ratifikasi Konvensi Asean tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang (ACTIP) 17 Oktober 2017






Lingkup Kerja Pemantauan

Penemuan Fakta dan Pelaporan

Koordinasi Lintas K/L, Pemda dan

CSO

Penguatan Jaring

Pemantau






Capaian

848 dari 1.204 pengaduan yang diterima telah ditindaklanjuti dalam bentuk Rujukan ke Lembaga Layanan

dan Penerbitan Surat Dukungan

Langkah maju dalam penanganan kasus perampasan lahan di Seko Luwu

Utara dan Dongi Luwu Timur

Mekanisme CATAHU Kekerasan terhadap Perempuan di Tingkat Daerah

Temuan dan Rekomendasi tentang kerentanan perempuan dalam eksploitasi

SDA di Pengunungan Kendeng Jawa Tengah, dan perampasan lahan di Seko Luwu Utara

dan Kulon Progo Jogyakarta

Laporan Pelaksanaan Ratifikasi Konvensi & Rekomendasi Badan

HAM PBB oleh Pemerintah Indonesia






Pemberian Saran dan Pertimbangan

Penyelenggaraan Sistem Peradilan Pidana Terpadu dalam Penanganan Kasus KtP;

Pelaksanaan Perdasus Pemulihan di Papua;

Perumusan Indikator Nasional Penghapusan KtP dalam RAN TPB;

Monitoring dan Evaluasi Komprehensif terhadap Implementasi UU P-KDRT;

Input kepada Komite HAM terkait penafsiran ‘Hak atas Hidup” Pasal 6 Konvensi Hak Sipil Politik;

Penyelesaian Kasus Kerusuhan dan Pembongkaran Gereja di Aceh Singkil;






Capaian Dilanjutkannya MoU Penyelenggaraan SPPT

PKKtP oleh KPP-PA, dan bertambahnya para pihak yang terlibat;

Kementerian Dalam Negeri mengambil inisiatif untuk mendorong pelaksanaan Perdasus Pemulihan di Papua;

Putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan JR UU Adminduk yang diajukan oleh Penghayat Kepercayaan






Kerja Sama

Kerjasama dengan Kemenko PMK dalam memastikan dirumuskannya elemen kunci RUU P-KS oleh Pemerintah;

Kerja Sama dengan Direktorat Otsus Kemendagri untuk mendorong implementasi Perdasus Pemulihan;

Kerjasama Penyelenggaraan Konferensi Nasional PDP dengan Prodi Kajian Gender dan FH UI;

Kerjasama dengan Dewan Pers dan AJI untuk Pedoman Pemberitaan Media untuk Kekerasan Seksual;






KP

Lemhanas RI

LPSK

Dinas Pendidikan DKI Jakarta

KHAM, KPAI, ORI &

LPSK

LIPI

KKR Aceh






Capaian LPSK akan membuat Mekanisme Rujukan dan

Pengintegrasian Dukungan Pemulihan terhadap Korban Kekerasan Seksual;

KKR Aceh Menerbitkan Protokol Dengar Kesaksian Perempuan Korban Kekerasan Seksual, yang akan digunakan dalam Proses Pengungkapan Kebenaran dan Rekonsiliasi di Aceh;

Dewan Pers Menerbitkan Kode Etik Jurnalistik dalam Penulisan Berita tentang Kekerasan Seksual;

Direktur Otsus Kemendagri membentuk Tim Monitoring Terpadu Pelaksanaan Perdasus Pemulihan






Laporan Komnas Perempuan Tahun 2017:

III. Situasi dan Kondisi Kelembagaan Komnas

Perempuan sebagai Mekanisme Nasional HAM

dengan mandat khusus Penghapusan Kekerasan

Terhadap Perempuan

Konsultasi Publik:

Kemajuan dan Tantangan Pencegahan dan

Penanganan KtP

Selasa, 23 Januari 2018






Situasi Eksternal Tantangan : • Kondisi KtP semakin kompleks,

beragam, dan meluas

• Kecenderungan penyangkalan

terjadinya perkosaan massal pada

peristiwa Mei 1998

• Minimnya pemahaman pengambil

kebijakan, APN dan APH akan peran

dan fungsi Komnas Perempuan

sebagai LNHAM dg mandat khusus

• Ketidak jelasan Posisi LNHAM dlm

ketatanegaraan Indonesia

• Dasar hukum berdasarkan Perpres

• Minimnya dukungan negara

• Belum terakreditasi di Global

Alliance of National Human Rights

Institution (GANHRI)

Peluang: • Komnas Perempuan sbg Role

Model Mekanisme HAM dengan

mandat Khusus Pengahapusan

KtP

• Dukungan dari sejumlah K/L

(KHAM, Bappenas, LPSK,

Kemenko PMK, Kemenkumham,

dll) dan pejabat Negara

(Presiden, mentri PAN/RB,

Menteri PPPA, dll)

• Program Komnas Perempuan

masuk dalam nomenklatur

administrasi negara

• Revisi UU HAM, RUU PKS

• Revisi Perpres 65 Tahun 2005

tentang Komnas Perempuan






Situasi Internal

Kekuatan : • Komisioner memiliki komitmen

yang tinggi dan keberagaman

profesi, daerah dan agama

• Staf pekerja keras dan daya

survive yang tinggi

• Memiliki jaringan dan kerjasama

yang luas dengan CSO,

mekanisme HAM di Nasional,

regional dan internasional, dan

dengan K/L terkait.

• memiliki aturan lembaga dan

dewan etik yang menjadi

pengawal implementasi komitmen dan nilai-nilai lembaga

Kelemahan: • Komnas Perempuan belum

memiliki satker mandiri

• belum memiliki staff PNS

• belum memiliki ruang kerja yang

mencukupi dan ramah terhadap

perempuan dan disabilitas

• belum memiliki sumberdaya (staff

dan dana) yang cukup untuk

mendukung pelaksanaan mandat

secara optimal






• Penyesuaian Honoarium ==>perubahan perpres No. 2 tahun 2011

• Satker Mandiri ==> perubahan Perpres No. 65 tahun 2005

• Penambahan Dukungan Negara untuk Pelansanaan Program

• revisi UU HAM dijadikan Dasar Hukum Ketiga LNHAM

• Penguatan Posisi LNHAM Dalam Ketata Negaraan

Indonesia

Target Advokasi Penguatan

Kelembagaan

• Melakukan tinjau ulang : kondisi korban 20 thn pasca reformasi; metode dan strategi Pemantauan yang dilakukan selama ini.

• Meningkatkan intensitas dialog kebijakan baik di nasional maupun di daerah

• Membenahi management dan struktur lembagaan

• Membangun kerja sama dan sistim rujukan melakukan kajian kebijakan dan kasus sebagai landasan memberikan rekomendasi yang bersifat solusif maupun draft perundangan ke institusi terkait

Upaya Penguatan Kelembagaan di

Internal

• Ada 3 Program Komnas Perempuan masuk dlm Program Prioritas nasional

• Penambahan gedung, namun belum diikuti dengan pemberian biaya perawatannya.

• Perpres No. 132 Tahun 2017 tentang Honorarium anggota dan Badan Pekerja (Revisi Perpres No. 2 tahun 2011) ==> masih tetap 15 orang komisioner, seorang sekjen dan 45 Badan pekerja. Tidak ada lagi gaji BP yang dibawah UMR

• Penambahan Dana Program

Capaian Advokasi

Kelembagaan






Sumber Penganggaran 2017

Dana Budget Realisasi Sisa Penyerapan

Jumlah APBN

12.516.880.000

10.375.578.159

2.141.301.841 83%

UNFPA

1.773.426.250

1.518.149.184

255.277.066 86%

MAMPU

5.795.000.000

4.325.344.765

1.469.655.235 75%

NORAD

313.876.983

313.847.554

29.429 100%

Jumlah HIBAH

7.882.303.233

6.157.341.503

1.724.961.730 78%

Jumlah APBN dan

HIBAH

20.399.183.233

16.532.919.662

3.866.263.571






Prosentasi alokasi Penggunaan Anggaran

PROGRAM

51%

RESPON AKTUAL

4%

GAJI DAN OPERASI

ONAL 45%

Jumlah Anggaran 2017: 20.399.183.233

1. Konsep Layanan

KtP 10%

2. Harmonisa

si Kebijakan

14%

3. Pemantaua

n 20%

4. Advokasi Kelembaga

an: 21%

5. Konsolidasi

Gersos 10%

6. Database Nasional

KtP 25%

ALOKASI BERDASARKAN PROGRAM PRIORITAS






Rekomendasi Laporan Tahunan Tahun 2017






• Memastikan Negara Cermat membaca isu KTP berbasis data dengan perspektif HAM. Memastikan Pelanggaran HAM masa lalu tidak berulang, menghentikan impunitas, memberikan pengakuan dan hak kebenaran.

• Negara menindaklanjuti rekomendasi mekanisme HAM Internasional.

• Menggaungkan prinsip dan spirit HAM dalam berbangsa.

• Menjaga supremasi negara dari kekuatan korporasi






• Membuka ruang-ruang koordinasi dan konsolidasi antara Negara, Masyarakat, korban dan LNHAM.

• Merawat dan memperkuat gerakan sosial dan dukungan maupun perlindungan bagi perempuan pembela HAM.

• Menghentikan dan menghapuskan penghukuman yang tidak manusiawi.

• Memastikan Negara, dalam menyediakan layanan dan mencegah kekerasan terhadap perempuan termasuk tempat kerja.






• Memastikan pendidikan HAM dan Gender bagi

aparatur Negara dan mereformasi kurikulum di lembaga pendidikan, integrasi SRHR

• Memastikan Negara untuk lembaga HAM dan Masyarakat memberikan penguatan dukungan kerja.

• Memastikan Negara dan Masyarakat memberikan penguatan dukungan kerja lembaga HAM, termasuk Komnas perempuan ( status Hukum, Sumber daya dan infrastruktur , sistem perlindungan dan keamanan jiwa melakukan kerja-kerja penghapusan)

Membaca Ham Perempuan di Indonesia Dalam Perspektif...

Documents

Transcript of Membaca Ham Perempuan di Indonesia Dalam Perspektif...