KELEMBAGAAN GERAKAN PKK(Berdasarkan Keputusan Ketua Umum TP PKK Nomor 02/KEP/PKK-PST/VII/2010) yang telah disesuaikan dengan Permendagri No. 1 tahun 2013.OLEH TP PKK PROVINSI SUMATERA UTARA

KELEMBAGAAN DAN PENGELOLAAN GERAKAN PKK DAN DASAR HUKUM

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan Masyarakat.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 411.4/561 tahun 2010 Tentang Pengesahan Keputusan Ketua Umum Tim Penggerak PKK Tentang Hasil Rakernas VII PKK Tahun 2010.

BAB VIIIKETENTUAN PENUTUPPasal 19Dengan diundangkannya Peraturan Menteri ini, maka Keputusan Menteri Dalam Negeri Dan Otonomi Daerah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Gerakan Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Gerakan PKK adalah gerakan nasional dalam pembangunan masyarakat yang tumbuh dari bawah yang pengelolaannya dari, oleh dan untuk masyarakat, menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat sejahtera, maju dan mandiri, kesetaraan dan keadilan gender serta kesadaran hukum dan lingkungan.

KELEMBAGAAN DAN PENGELOLAAN GERAKAN PKK Hubungan kerja antara TP PKK Pusat dgn TP PKK Prov, Kab/Kota, Kec dan Desa/Kel adalah bersifat konsultatif, koordinatif dan hirarkis. Utk mendekatkan jangkauan pembinaan kpd keluarga2 dibentuk kelompok2 PKK Dusun/ Lingk, RW, RT dan kelompok Dasawisma.

B. SUSUNAN KEANGGOTAAN TP PKK

PusatPelindung, Dewan Penyantun, Penasehat TP PKKPimpinan HarianSekretariat Kelompok Kerja (POKJA) DaerahKetua Dewan Penyantun TP PKKPengurus SekretariatKelompok Kerja sbg pelaksana prog, sama dgn di PusatSusunan TP PKK Desa/Kel, disesuaikan dgn keanggotaan TP PKK di atasnya

C. KRITERIA ANGGOTA TP PKK

Beriman dan Bertaqwa kepada TYME.Jujur dan dpt menjadi teladan di lingkungannya.Dpt membaca dan menulis latin.Mempunyai sifat sebagai relawan.Peduli thdp upaya pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga dan masyarakat.Bersifat perorangan tidak mewakili suatu organisasi, golongan, parpol, lembaga atau instansi.Menyediakan waktu yang cukup.Memiliki kemauan, kemampuan & etos kerja yg tinggi.Bersedia bekerja sama dan saling menghormati

D. KETENTUAN-KETENTUAN TP PKK

PusatPelindung Utama PKK adalah isteri Presiden RI.Pelindung PKK adalah isteri Wakil Presiden RI.Ketua Pembina TP PKK Pusat adalah MendagriPenasehat PKK adalah tokoh masy yg diusulkan oleh Ketua Umum TP PKK dan ditetapkan oleh Mendagri selaku Ketua Pembina TP PKK Pusat.Ketua Umum TP PKK adalah isteri MendagriAnggota TP PKK terdiri dari laki-laki atau perempuan, bersifat perorangan, sukarela, tidak mewakili organisasi, parpol, golongan dan lembaga/instansi, yg diusulkan oleh Ketua Umum dan ditetapkan oleh Mendagri selaku Ketua Pembina TP PKK Pusat.

DaerahKetua Pembina TP PKK pd setiap jenjang adalah Gubernur, Bupati/Walikota, Camat dan Kepala Desa/Lurah.

Ketua TP PKK pd setiap jenjang adalah isteri; Gubernur, Bupati/Walikota, Camat dan Kepala Desa/Lurah.

Wakil Ketua I TP.PKK Provinsi adalah isteri Wkl. Gubernur dan Wkl. Ketua I TP.PKK Kab/Kota adalah isteri wkl Bupati /Wkl. Walikota.

Anggota TP PKK terdiri dari laki-laki atau perempuan, bersifat perorangan, sukarela, tidak mewakili organisasi, parpol, golongan dan lembaga/ instansi, yg diusulkan oleh Ketua TP PKK dan ditetapkan oleh Gubernur, Bupati/Walikota, Camat dan Kepala Desa/Lurah selaku Ketua Pembina TP PKK.

E. PENGANGKATAN DAN PELANTIKAN KETUA UMUM/ KETUA DAN ANGGOTA TP PKK

Ketua UmumKetua Umum TP PKK ditetapkan dan dilantik oleh Mendagri selaku Ketua Dewan Penyantun TP PKK Pusat.

Ketua TP PKK DaerahKetua TP PKK Prov ditetapkan dan dilantik oleh Ketua Umum TP PKK dan dikukuhkan oleh Gubernur selaku Ketua Pembina TP PKK Provinsi.Ketua TP PKK Kab/Kota ditetapkan dan dilantik oleh Ketua PKK Prov dan dikukuhkan oleh Bupati/Walikota selaku Ketua Pembina TP PKK Kab/Kota.Ketua TP PKK Kec ditetapkan dan dilantik oleh Ketua TP PKK Kab/Kota dan dikukuhkan oleh Camat selaku Ketua Pembina TP PKK Kec.Ketua TP PKK Desa/Kel ditetapkan dan dilantik oleh Ketua TP PKK Kec dan dikukuhkan oleh Kepala Desa/Lurah selaku Ketua PembinaTP PKK Desa/Kel.

Anggota TP PKKDi Pusat, ditetapkan dan dilantik oleh Mendagri, atas usulan Ketua Umum TP PKK.Di Prov, Kab/Kota ditetapkan dan dilantik oleh Gubernur, Bupati/Walikota, atas usulan Ketua TP PKK Provinsi, Kab/Kota.Di Kec ditetapkan dan dilantik oleh Camat, atas usulan Ketua TP PKK Kec.Di Desa/Kel, ditetapkan dan dilantik oleh Kepala Desa/Lurah, atas usulan Ketua TP PKK Desa/Kel. Penjelasan dan Tata Letak Pelantikan dan Serah Terima. (lihat pada Buku Hasil Rakernas VII PKK Tahun 2010, Lampiran I-5).

F. PEMBERHENTIAN ANGGOTA TP PKK

1. Ketua Umum TP PKK dan Ketua TP PKK DaerahKetua Umum TP PKK, Ketua TP PKK Prov, Kab/ Kota, Kec dan Desa/Kel, berhenti karena :Berakhirnya jabatan suami/yg menunjuk.Berhalangan tetapMeninggal dunia.2. Anggota TP PKK lainnya berhenti karena :Permintaan pengunduran diri.Berakhir masa bakti 5 thn di TP PKK, kecuali bagi TP PKK Desa 6 thn.Sebab-sebab lain yg ditetapkan oleh Ketua Umum/Ketua TP PKK Daerah.Meninggal dunia.

G. MASA KEANGGOTAAN TP PKK

Masa bakti Anggota TP PKK di setiap jenjang adalah 5 thn kecuali untuk TP PKK Desa adalah 6 thn terhitung sejak pengangkatan dan apabila dianggap perlu dpt diangkat kembali.Ketua Umum/Ketua TP PKK di daerah sebelum selesai masa jabatannya diwajibkan membuat Memori Pertanggung Jawaban.Apabila ada pergantian Anggota TP PKK sebelum habis masa bakti, maka kpd Anggota TP PKK yg baru, diberikan Surat Tugas oleh Ketua Umum/Ketua TP PKK Daerah setempat dan menyampaikan tembusan kpd Ketua Dewan Penyantun TP PKK setempat, sampai berakhirnya masa bakti 5 thn keanggotaan TP PKK, dan utk Desa 6 thn.

H. KELOMPOK-KELOMPOK PKK

Utk membantu TP PKK Desa/Kel dlm pembinaan dan penggerakkan masy secara langsung dibentuk kelompok2 PKK sebagai berikut :Kelompok PKK Dusun/ Lingk, disetiap wilayah Dusun/Lingk.Kelompok PKK RW di wilayah RW.Kelompok PKK RT di wilayah RT.Kelompok2 Dasawisma, berada di lingk tempat tinggal penduduk dlm wilayah RT yg terdiri atas masing2 10-20 rumah (disesuaikan dgn situasi dan kondisi setempat).Ketua Kelompok dipilih diantara mereka sendiri, yg ditetapkan oleh Ketua TP PKK Desa/Kel dan diketahui oleh Kepala Desa/Lurah selaku Ketua Pembina TP PKK Desa/Kel., sesuai (permendagri No.. 1 /2013 yang menetapakan dan menandatangani adalah Kades/Lurah

2. Ketentuan mengenai pengorganisasian, keanggotaan, tugas dan fungsi kelompok-kelompok PKK diatur tersendiri.

I. KADER PKK

Kader PKK terdiri dari :Kader UmumKader KhususKader Khusus terdiri antara lain Kader: PKBN, Kadarkum, BKB, PAUD, Pangan, Kesehatan (POSYANDU, GIZI, TBC, dll) yang pendataannya dicatat pada Data Kegiatan Pokja masing-masing.

J. TUGAS DAN FUNGSI TP PKK

TugasMerencanakan, melaksanakan dan membina pelaksanaan prog kerja PKK, sesuai dgn keadaan dan kebutuhan masy.Menghimpun, menggerakkan dan membina potensi masy, khususnya keluarga utk terlaksananya prog PKK.Memberikan bimbingan, motivasi dan memfasilitasi TP PKK/Kelompok2 PKK di bawahnya.Menyampaikan laporan ttg pelaksanaan tugas kpd Ketua Dewan Penyantun TP PKK pd jenjang yg sama dan kpd Ketua Umum/Ketua TP PKK setingkat di atasnya.Mengadakan supervisi, pelaporan, evaluasi dan monitoring thdp pelaksanaan program-program PKK.FungsiPenyuluh, motivator dan penggerak masy agar mau dan mampu melaksanakan prog PKK.Fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali, pembina dan pembimbing Gerakan PKK.Rincian Tugas dan Fungsi TP PKK di semua jenjang (dpt dilihat pada buku hasil Rakernas VII PKK 2010)

K. TATA KERJA

PertanggungjawabanHubungan KerjaRapat-Rapat Semuanya dpt dilihat pada buku hasil Rakernas VII PKK 2010

L. TANDA PENGHARGAAN

TP PKK memberikan penghargaan bagi mereka yg telah berjasa pd Gerakan PKK, berupa:Penghargaan tertinggi :Paramahita NugrahaAdhi Bhakti UtamaAdhi Bhakti MadyaAdhi Bhakti Pratama

Penghargaan lainnya:

Kpd para kader yg diberikan oleh Ketua Dewan Penyantun masing2 jenjang atau setingkat diatasnya.Berbagai lomba yg diadakan TP PKK.Mereka yg telah berjasa dlm kegiatan PKK.Penjelasan Pemberian Tanda Penghargaan. (Lampiran I-6).

M. PEMBINA TP PKK (sesuai permendagri No. 1/2013)

Utk mendukung pelaksanaan program2 Gerakan PKK, dibentuk Pembina TP PKK baik di Pusat maupun di Prov, Kab/Kota, Kec dan Desa/ Kel.

Susunan keanggotaan Pembina TP PKK adalah:Di Pusat, diketuai oleh Mendagri dgn anggota antara lain para pimpinan instansi/ lembaga yg membidangi tugas2 pemberdayaan dan kesejahteraan keluargapara tokoh/ pemuka masy yg ditetapkan dgn Keputusan Mendagri selaku Ketua Pembina.Di Prov, Kab/ Kota, Kec, diketuai oleh Gubernur, Bupati/Walikota dan Camat dgn anggota antara lain para pimpinan dinas instansi/ lembaga yg membidangi tugas2 pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga, para tokoh/ pemuka masy, yg ditetapkan dgn Keputusan Gubernur, Bupati/ Walikota dan Camat selaku Ketua Pembina

Di Desa/ Kel diketuai oleh Kepala Desa/ Lurah dgn anggota antara lain para tokoh/ pemuka masy, petugas lapangan instansi dan lembaga kemasy, yg ditetapkan dgn Keputusan Kepala Desa/ Lurah selaku Ketua Pembina

N. KETENTUAN LAIN-LAIN

Apabila Presiden seorang perempuan maka Pelindung Utama PKK adalah suami Presiden. Apabila suami Presiden berhalangan, Pelindung Utama PKK ditunjuk oleh Presiden.Apabila Wapres seorang perempuan maka Pelindung PKK adalah suami Wapres. Apabila suami Wapres berhalangan, Pelindung PKK ditunjuk oleh Wapres.Apabila Mendagri dijabat oleh seorang perempuan, maka Ketua Umum TP PKK ditetapkan dari isteri pejabat yang ditunjuk oleh Mendagri selaku Ketua Pembina.Apabila Mendagri tdk beristeri, Ketua Umum TP PKK ditetapkan dari isteri pejabat yg ditunjuk oleh Mendagri selaku Ketua PembinaApabila Gubernur, Bupati/ Walikota, Camat dan Kepala Desa/ Lurah, tidak beristeri, maka Ketua Pembina menyetujui isteri pejabat yg ditunjuk sebagai Ketua TP PKK dan ditetapkan oleh Ketua Umum/Ketua TP PKK setingkat di atasnya.

6. Apabila Gubernur, Bupati/ Walikota, Camat dan Kepala Desa/Lurah, seorang perempuan maka Ketua Pembina TP PKK menyetujui isteri pejabat yg ditunjuk, sebagai Ketua TP PKK dan ditetapkan oleh Ketua Umum/ Ketua TP PKK setingkat di atasnya.7. Apabila isteri; Mendagri, Gubernur, Bupati/Walikota, Camat dan Kepala Desa/Lurah sebagai Ketua Umum TP PKK/ Ketua TP PKK di wilayahnya, berhalangan tetap, Ketua Pembina TP PKK menyetujui isteri pejabat yg ditunjuk, sebagai Ketua TP PKK dan ditetapkan oleh Ketua Umum/Ketua TP PKK setingkat di atasnya.8. Apabila dlm masa jabatan Ketua Umum TP PKK tidak dpt melaksanakan tugasnya sampai akhir masa jabatan, maka salah satu Ketua TP PKK Pusat ditetapkan sebagai Pelaksana Tugas Ketua Umum oleh Ketua Pembina.

9. Apabila dlm masa jabatan Ketua TP PKK di Daerah tidak dpt melaksanakan tugasnya sampai akhir masa jabatan maka salah satu Waket TP PKK ditetapkan sbg Plt Ketua TP PKK Daerah dgn Surat Tugas Ketua Umum/ Ketua TP PKK setingkat di atasnya yg disetujui oleh Ketua Pembina setempat.10.Apabila ada pergantian Mendagri melalui adanya Penjabat, maka jabatan Ketua Umum TP PKK, ditetapkan dgn Surat Tugas dari Ketua Pembina.11.Apabila ada pergantian Gubernur, Bupati/Walikota, Camat dan Kades/Lurah dgn adanya Penjabat, maka Ketua TP PKK di daerah adalah isteri Penjabat tsb dan ditetapkan dgn Surat Tugas dari Ketua Umum /Ketua TP PKK setingkat di atasnya, dilanjutkan dgn acara serah terima yg disaksikan oleh Ketua Pembina setempat.12.Apabila isteri Mendagri, Gubernur, Bupati/ Walikota, Camat, Kades/ Lurah menjadi pengurus parpol, atau sebagai anggota DPR-RI, DPD, DPRD, yg bersangkutan tetap menjadi Ketua TP PKK setempat dgn menunjuk Ketua pelaksana tugas sehari-hari secara bergantian dari Ketua/Waket yg diketahui oleh Ketua Pembina

13.Apabila angota TP PKK Pusat, Prov, Kab/Kota, Kec dan Desa/kel menjadi pengurus parpol, atau sbg anggota DPR-RI, DPD, DPRD, yg bersangkutan tetap menjadi Anggota TP PKK dgn catatan tdk membawa aspirasi Papolnya pd kegiatan2 PKK.14.Apabila Ketua Umum/Ketua TP PKK Prov, Kab/Kota, Kec dan Desa/ kel menjadi Jurkam/TS menjelang dan saat pemilu legislatif, Pilpres, Pilkada dan Pilkades, wajib non aktif dlm kegiatan PKK yg diajukan kpd Mendagri, Ketua Umum/ Ketua TP PKK setingkat diatasnya. Apabila sudah selesai menjadi Jurkam/TS dimaksud, dpt aktif kembali dgn persetujuan Mendagri, Ketua Umum/Ketua TP PKK setingkat diatasnya.15.Apabila Anggota TP PKK Pusat, Prov, Kab/ Kota, Kec dan Desa/ kel menjadi Jukam/TS menjelang dan saat pemilu legislatif, Pilpres, Pilkada dan Pilkades, wajib non aktif dlm kegiatan PKK yg diajukan kpd Ketua TP PKK yg bersangkutan. Apabila sudah selesai menjadi Jurkam/TS dimaksud, dpt aktif kembali dgn persetujuan Ketua TP PKK yg bersangkutan.16.Apabila Mendagri, Gubernur, Bupati/ Walikota, Camat dan Kades/ Lurah memiliki lebih dari satu isteri, maka Ketua Umum/Ketua TP PKK setempat adalah isteri yg mendampingi pd waktu pelantikan.

ATRIBUT PKKLAMBANG PKKD U A J AV A N D E LVANDEL MEJA/WIMPELL E N C A N AMARS PKKKOP SURATSTEMPELPAPAN NAMA TP PKKBAJU SERAGAM NASIONAL PKKPLAKAT PKK Penjelasan dan keterangannya dpt dilihat pada Buku Hasil Rakernas VII PKK Tahun 2010

PenutupPedoman Kelembagaan TP PKK merupakan ketentuan dalam pelaksanaan Gerakan PKK, sehinga terlaksana kesamaan kelembagaan dari Pusat sampai Desa/Kelurahan. Dalam pelaksanaannya ada hal-hal yang dapat disesuaikan dengan kondisi dan keadaan daerah, namun hal-hal yang menjadi sifatnya prinsip akan diberlakukan secara seragam dan menyeluruh.

**********************