Mekanisme, Impelementasi, dan Pengawasan

Dana Alokasi Khusus (DAK) 2020

Sektor Tranportasi

Kepala Sub Direktorat

Transportasi Darat dan Jalan

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

Jakarta, 27 Maret 2019

REPUBLIK INDONESIA

Latar Belakang1

2

REPUBLIK INDONESIA

33

Isu Strategis Pembangunan Infrastruktur Peningkatan Kualitas Infrastruktur Indonesia

Ranking Kualitas Infrastruktur

Sebagian besar kualitas infrastruktur telah meningkat, namun tetap menjadi salah satu faktor utama penghambat melakukan usaha

Sumber: The Global Competitiveness Report 2014-2015,

2015-2016, 2016-2017 dan 2017-2018

2014 2015 2016 2017

2nd pillar: Infrastructure 56 62 60 52

Quality of overall infrastructure 72 81 80 68

Quality of roads 72 80 75 64

Quality of railroad infrastructure 41 43 39 30

Quality of port infrastructure 77 82 75 72

Quality of air transport infrastructure 64 66 62 51

Available airline seat kilometers millions/week 14 15 14 14

Quality of electricity supply 84 86 89 86

Mobile-cellular telephone subscription /100 pop. 54 49 38 18

Fixed telephone lines /100 pop. 71 80 86 105

Nilai Logistic Performance Index (LPI) meningkat, namun masih di bawah Vietnam dan Thailand

OVERALL LOGISTIC PERFORMANCE INDEX SCORE (2016-2018)

Sumber: LPI, World Bank, 2018

NEGARARANKING NILAI

2016 2018 2016 2018

Singapore 5 7 4,14 4,00

Thailand 45 32 3,26 3,41

Vietnam 64 39 2,98 3,27

Malaysia 32 41 3,43 3,22

Indonesia 63 46 2,98 3,15

Philippines 71 60 2,86 2,90

PERFORMANCE INDEX OF LOGISTIC INFRASTRUCTURE (2016-2018)

REPUBLIK INDONESIA

4

Strategi Pengembangan Infrastruktur Tahun 2015-2019

4

Rasio Elektrifikasi 96,6%

Akses Air Minum 100%

Akses Sanitasi 100%

Akses Perumahan Layak Huni

Aksesibilitas Perbatasan & Tertinggal

Penyediaan

Pelayanan Dasar

Infrastruktur Mendukung Sektor Unggulan

Konektivitas

Tol Laut + Antar moda

Pembangunan Energi 35 GW• Konsumsi listrik 1.200 kWh/orang di 2019 • Keandalan / Reserve Margin• Bauran Energy

Sektor Unggulan

Jasa & Pariwisata

Pertanian

Industri Pengolahan

Infrastruktur Perkotaan

Keamanan & Keselamatan Transportasi

Membangun Angkutan Massal Berbasis Jalan , Rel & Intermoda

Meningkatkan kapasitas dan kualitas jaringan jalan perkotaan

Mengembangkan transportasi perkotaan yang berkelanjutan

Energi untuk perkotaan

Shift Improve

Jaringan yang Mendukung

Efisiensi Perjalanan

Peningkatan Pangsa

Angkutan Umum

Peningkatan Pemanfaatan

Teknologi

Konsep Pengembangan Transportasi Perkotaan

Avoid

Pengendalian Banjir

Pembangunan TIK:• Infrastruktur TIK: Palapa Ring, dsb• Ekosistem:

• Pemerintah: E-government, E-pendidikan, E-Kesehatan, E-logistik, E-pengadaan

• Swasta: E-commerce

Mengembangkan infrastruktur perkotaan melalui pemanfaatan TIK untuk menuju kota cerdas

REPUBLIK INDONESIA

5

Penyediaan Pelayanan Dasar: Keselamatan JalanMenjamin keselamatan jalan dalam rangka pemenuhan pelayanan dasar

Pembangunan Jalan Daerah Berkeselamatan

Dukungan penyediaan fasilitas keselamatan jalan(Pejalan Kaki, APILL, Guard Rail, Rambu, JPU, dsb.)

Rasio Fasilitas Kecelakaan Lalulintas Terhadap JumlahPenduduk dan Jumlah kendaraan (2010-2016)

Menjamin Keselamatan TransportasiMeningkatnya tingkat keselamatan dan keamanan penyelenggaraan pelayanan transportasi

Menurunnya angka fatalitas korban kecelakaan transportasi jalan (% dariposisi baseline tahun 2010):• Tahun 2015: 20%

• Tahun 2016: 26%

• Tahun 2017: 32%

• Tahun 2018: 44%

• Tahun 2019: 50%

HIGHLIGHT PRIORITAS

Target RPJMN 2015-2019: Pilar 1 Manajemen Keselamatan Jalan

Pilar 2 Jalan yang Berkeselamatan

Pilar 3 Kendaraan yang Berkeselamatan

Pilar 4 Perilaku Pengguna Jalan yang Berkeselamatan

Pilar 5 Penanganan Pra dan Pasca Kecelakaan

5 Pilar Keselamatan Jalan:

REPUBLIK INDONESIA

Sekilas PP 17/2017 dan Rancangan RKP 20202

6

REPUBLIK INDONESIA

7

PROSES PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

DIPA &Pemutakhiran

RKP

KEM–PPKF &

Ketersediaan

Anggaran

Pembicaraan

Pendahuluan

DPR:

• Permen Ranc.

RKP

• KEM & PPKF

JANUARI MARET MEI JUNI JUL/AGS AGS/SEPT OKT/NOV DESEMBERFEBRUARI FEBRUARI

SEMenkeu

Pagu Anggaran

NK &RAPBN

Pembahas

an DPR

RUU APBN DIPAArah Kebijakan

& Prioritas

Pembangunan

Reviu

Angka

DasarPembicaraan

Pendahuluan DPR

• Perpres RKP

• KEM & PPKF

Rancangan

Awal RKP

& SB Pagu

Indikatif UU APBN

& Alokasi

Anggaran

Perpres

RKP -

SB Pagu

Anggaran

NK &RAPBN

Pembaha

san DPR

RUU APBN

UU APBN

& Alokasi

Anggaran

DES/JAN JANUARI MARET MEI JUNI JUL/AGS AGS/SEPT OKT/NOV DESEMBERFEBRUARI FEBRUARI

KEM–PPKF &

Ketersediaan

Anggaran

(Bappenas –

KemKeu)

Arah Kebijakan

& Prioritas

Pembangunan

Reviu

Angka

Dasar

(Bappenas

– KemKeu)

Ranc.

Awal RKP

& SB Pagu

Indikatif

PP No. 40/2006 dan PP No. 90/2010

PP 17 Tahun 2017

Evaluasi

REPUBLIK INDONESIA

8

Memperkuat Sinergi dengan DaerahPP 17 Tahun 2017

Berdasarkan RKP, Menteri PPN menetapkan Daftar Proyek Prioritas beserta keluaran (output) dan lokasi sampai dengan Kab/Kota

4Pemutakhiran RKP &

Alokasi Anggaran Ranc. Awal RKP & SB Pagu Indikatif

Musrenbang Perpres RKP &

SB Pagu Anggaran

1 2 3

• Penajaman Proyek Prioritas dengan Daerah

• Pemutakhiran Proyek Prioritas

• Surat MPPN kepada Para Gubernur Indikasi Proyek Prioritas (19 september 2017)

• Pemutakhiran Proyek prioritas

• Surat MPPN kepada Para Gubernur tentang penetapan Proyek Prioritas

• Proyek Prioritas

1. Mempersiapkan pelaksanaan dan Mensinergikan dengan program-program

pembangunan Daerah

2. Melakukan koordinasi dengan Kementerian/Lembaga terkait rencana

pelaksanaannya

PEMERINTAH DAERAH

Sebagai feedback hasil Musrenbang

• Musrenbang berfungsi untuk :

o Mensinergikan prioritas nasional

dengan program/prioritas daerah

o Menajamkan dan memastikan

kesiapan pelaksanaan proyek

prioritas di daerah

Dapat efektif jika fokus pembahasannya

REPUBLIK INDONESIA

9

INTEGRASI PENDANAAN PRIORITAS

Belanja K/L; Rp. 814.1 T; 37%

Belanja Non K/L; Rp. 629.2 T; 28%

Transfer ke Daerah; Rp. 701.1 T; 32%

Dana Desa; Rp. 60.0 T; 3%

NON APBN(BUMN, PINA Swasta)

RKP

Belanja K/L

Belanja Non K/L(a.l Dana Transfer Khusus,

subsidi, hibah daerah, Dana

desa)

Non APBN (PINA)

Proyek Prioritas

Belanja Negara

APBN

• Sesuai PP 17/2017, MPPN mengintegrasikan pemanfaatan Belanja K/L, subsidi pangan,

subsidi pupuk, subsidi benih, hibah daerah, Dana Transfer Khusus, Dana Desa, dan sumber

pendanaan lainnya (PINA) untuk pencapaian sasaran pembangunan

REPUBLIK INDONESIA

Perkuatan Perencanaan dan PenganggaranPenekanan PP 17 Tahun 2017

10

Hal baru di RKP 2019

Integrasi pendanaan yang bersumber dari :

• Subsidi/Hibah (kebijakan)

• BUMN (proyek prioritas)

• KPBU (proyek prioritas)

• PINA (proyek prioritas)

Alokasi Pada Prioritas

Pasal 1Proyek Prioritas adalah proyek yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat,

Pemerintah Daerah, dan/atau badan usaha yang memiliki sifat strategis dan

jangka waktu tertentu untuk mendukung pencapaian prioritas pembangunan.

Integrasi Sumber-Sumber Pendanaan

Pasal 4 ayat 1Kerangka Pendanaan dilakukan melalui pengintegrasian sumber pendanaan, baik sumber pendanaan pemerintah maupun non-pemerintah, yang

dimanfaatkan dalam rangka pencapaian Sasaran Pembangunan Nasional.Kerangka

Pendanaan

APBN

K/LSubsidi, Hibah

Transfer ke daerah,

dana desaBUMN KPBU

PINA Sumber lain

HolistikIntegratif

Tematik

Spasial

REPUBLIK INDONESIA

11

Rancangan Kerangka Pembangunan Infrastruktur 2020-2024

Infrastruktur Ekonomi Infrastruktur PerkotaanInfrastruktur Pelayanan Dasar

Pengelolaan Air Tanah,

Air Baku serta Air Minum

Aman Berkelanjutan

Akses Sanitasi Layak

dan Aman (Air Limbah

dan Sampah Domestik)

Akses Perumahan dan

Permukiman yang

Layak dan Terjangkau

Keamanan dan

Keselamatan Transportasi

Ketahanan Kebencanaan

Infrastruktur

Konektivitas Sektor Ekonomi

Tol Laut Antarmoda

Pengembangan Wilayah /

Pusat pertumbuhan

Pengembangan Wilayah /

Pusat pertumbuhanTOL LAUT

Kawasan Terbangun

KTI / Daerah Tertinggal

Area

Pelabuhan

Area

Pelabuhan

Pertanian-Perkebunan-

Kelautan Perikanan

Industri Pengolahan

Jasa dan

Pariwisata

Pembangunan Energi dan Ketenagalistrikan

Waduk Multipurpose dan Modernisasi Irigasi

Aksesibilitas Daerah Tertinggal

+

11

Pembangunan TIK

Infrastruktur Hijau

Infrastruktur Tangguh BencanaPengarusutamaan

Infrastruktur dan

Ekosistem TIK

Energi Berkelanjutan

untuk Perkotaan

Pembangunan

Angkutan Umum

Massal Perkotaan

REPUBLIK INDONESIA

12

Isu Strategis: Infrastruktur Pelayanan DasarKeamanan dan Keselamatan Transportasi

Tersedianya transportasi nasional yang andal dan berkemampuan tinggi yang bertumpu pada aspek keselamatan

• Pengurangan indeks fatalitas kecelakaan transportasi jalan 50 % dari Base line

(1,96)

• Menurunnya rasio probabilitas terjadinya kecelakaan transportasi

• Meningkatnya akurasi informasi cuaca dalam mendukung keselamatan

transportasi

Target 3.6:

Pada tahun 2020, mengurangi

hingga setengah jumlah kematian

global dan cedera dari

kecelakaan lalu lintas

Indikator:

Angka kematian akibat cedera

fatal kecelakaan lalu lintas

Amanat RPJPN2005-2025

Sasaran RPJMN 2015-2019 Sasaran SDGs

Isu Strategis

• Keselamatan jalan belum menjadi isu strategis di daerah

• Kelembagaan pelaksanaan RUNK di pusat dan daerah belum efektif

• Masih banyaknya jumlah perlintasan sebidang KA dengan jalan, dan belum

menjadi perhatian serius

• Pelanggaran overloading pada angkutan logistik belum ditangani dengan baik

Indeks fatalitas kecelakaan

transportasi jalan ; (Capaian

2017 : 3,94 vs target 1,96)

• Belum memadainya fasilitas keselamatan dan keamanan transportasi

• Belum memadainya jumlah SDM yang berkompeten dan tingkat kesadaran aspek keselamatan

dan keamanan dalam penyelenggaraan transportasi baik operator, regulator, dan pengguna

• Belum efektifnya penegakan aturan standar keselamatan dan keamanan dalam

penyelenggaraan layanan transportasi

Belum terpenuhinya standar

keselamatan dan

keamanan transportasi

Belum optimalnya kinerja

pencarian dan pertolongan

kecelakaan transportasi

• Belum memadainya sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan

• Belum memadainya jumlah SDM SAR yang berkompeten

REPUBLIK INDONESIA

13

Arah Kebijakan dan Strategi: Infrastruktur Pelayanan DasarKeamanan dan Keselamatan Transportasi

Sasaran/Indikator Arah Kebijakan

Penerapan pendekatan sistem yang

berkeselamatan dalam rangka

pengurangan fatalitas dan keparahan

korban (injury prevention)• Jumlah korban meninggal akibat

kecelakaan lalu lintas per 10.000

kendaraan

• Tingkat penggunaan helm sesuai

standar

• Tingkat pelanggaran

pembebanan berlebih kendaraan

niaga

• Menurunnya jumlah lokasi Daerah

rawan kecelakaan

• Pemenuhan fasilitas keselamatan transportasi jalan

• Pendidikan dan peningkatan kesadaran

penyelenggaraan transportasi yang berkeselamatan

sejak usia dini

• Pelatihan dan pelatihan serta Sosialisasi Keselamatan

dan keamananTransportasi untuk operator, regulator,

dan masyarakat

• Implementasi Rencana Umum Nasional Keselamatan

(RUNK) Jalan dan Penyusunan Rencana aksi

keselamatan daerah

• Pendanaan Keselamatan Jalan melalui Dana Alokasi

Khusus Bidang Jalan

• Penyediaan Sarana dan Prasarana SAR darat laut dan

Udara

• Pengembangan dan pelatihan SDM SAR yang

berkompeten

Strategi

• Waktu tanggap pencarian dan pertolongan

(menit)

• Jumlah SDM SAR yang berkompeten

Pemenuhan kecukupan sarana dan prasarana,

Meningkatan sebaran jumlah SDM pencarian dan pertolongan yang berkompeten

Meningkatnya kinerja layanan waktu

tanggap pencarian dan pertolongan

Turunnya rasio fatalitas kecelakaan

lalu lintas

Pengoperasian balai uji Pengujian danPenimbangan Kendaraan Bermotor

Penegakan aturan standar Keselamatandan Keamanan Transportasi

Pengembangan Skema Pembiayaan fasilitasKeselamatan dan Keamanan Transportasimelalaui DAK, KPBU.APBN, dll)

Peningkatan Kesadaran pentingnya Keselamatandan Keamanan Transportasi

REPUBLIK INDONESIA

Program Prioritas PN 2 - Rancangan RKP 2020

Peningkatan Konektivitas Multimodadan Antarmoda MendukungPertumbuhan Ekonomi

PP

3PerluasanInfrastruktur Dasar

PP

1Penguatan InfrastrukturKawasan Tertinggal dan Ketahanan Bencana

PP

2

PeningkatanInfrastruktur Perkotaan

PP

4Perluasan TeknologiInformasi dan Komunikasi

PP

5

PN 2 Infrastruktur dan Pemerataan Wilayah

REPUBLIK INDONESIA

15

Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas PN 2

PP 1: Perluasan

Infrastruktur Pelayanan

Dasar

PP 2: Penguatan

Infrastruktur Kawasan

Tertinggal dan Ketahanan

Bencana

PP 3: Peningkatan

Konektivitas Multimoda dan

Antarmoda Mendukung

Pertumbuhan Ekonomi

PP 4: PeningkatanInfrastruktur Perkotaan

PP 5: PerluasanTeknologi Informasi dan Komunikasi

KP 1: Penyediaan Akses Perumahan dan Permukiman Layak, Aman, dan Terjangkau

KP 3: Keamanan dan

Keselamatan

Transportasi

KP 1: Sistem Angkutan Umum Masal Perkotaan Berbasis Rel KP 1: Infrastruktur

Teknologi Informasi

dan Komunikasi

KP 2: Utilitas dan

Ekosistem Teknologi

Informasi dan

Komunikasi

KP 3: Pendukung

Infrastruktur, Utilitas

dan Ekosistem

Teknologi Informasi

dan Komunikasi

KP 2: Penyediaan Akses Air Minum dan Sanitasi yang Layak dan Aman

KP 6: Energi Berkelanjutan untuk Perkotaan

KP 7: Infrastruktur dan Ekosistem ICT Perkotaan

KP 5: Penyediaan Akses Perumahan dan Permukiman Layak, Aman dan Terjangkau

di Perkotaan

KP 4: Air Minum dan

Sanitasi Perkotaan

KP 4: Penyediaan

dan Pengamanan

Air Baku dan Air

Tanah

KP 1: Konektivitas

Transportasi Jalan

KP 2: Konektivitas

Transportasi Kereta

Api

KP 3: Konektivitas

Transportasi Laut

KP 4: Konektivitas

Transportasi Udara

KP 5: Konektivitas

Transportasi Darat

KP 2: Sistem Angkutan Umum Masal Perkotaan Berbasis Jalan

KP 3: Infrastruktur Jalan

Perkotaan

KP 1: Aksesibilitas

Daerah Tertinggal

KP 2: Ketahanan

Kebencanaan

Infrastruktur

KP 3:

Pembangunan

Terpadu Pesisir

Utara Pulau Jawa

REPUBLIK INDONESIA

Perkembangan Arah Kebijakan DAK 20203

16

REPUBLIK INDONESIA

17

Prasyarat Bidang DAK

Dana Pusat yang bersumber dari pendapatan APBN yang

dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk

membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan

urusandaerah dan sesuai dengan Prioritas Nasional(Sumber: UU No.33 Tahun 2004)

Pasal 51 | Merupakan urusan yang menjadi kewenangan daerah

Pasal 50,52 | Mendukung prioritas nasional sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah

Pasal 52| Adanya kelembagaan kementerian/lembaga teknis yang mengusulkan dan mengelola aspek teknis bidang tersebut

Penjelasan Pasal 51| Mengutamakan kegiatan pembangunan, pengadaan, peningkatan, atau perbaikan sarana dan prasarana fisik pelayanan dasar masyarakat dengan umur ekonomis panjang termasuk sarana prasarana penunjang

Berdasarkan PP 55 tahun 2005

tentang Dana Perimbangan

DANA ALOKASI KHUSUSFilosofi DAK

REPUBLIK INDONESIA

18

3 Jenis DAK Fisik1. Mendorong pemenuhan

pelayanan publik dasar di daerah

2. Tematik sesuai dengan Prioritas Nasional

3. Mendorong pemerataanpembangunan antar wilayah

4. Kesesuaian dengan kewenangan daerah sesuai dengan lampiran UU No. 23/2014

5. Refocusing berdasarkanefektifitas menu & kegiatan DAK

6. Kinerja fisik dan anggaranmasing-masing bidang

7. Memperhatikan Ketersediaandata

• Reguler (R)Untuk mendukung pemenuhan sarana dan prasarana dasar

yang mendukung pelayanan publik dan dimensi

pembangunan RPJMN 2020-2024 (Pendidikan, Kesehatan

dan KB, Air Minum, Sanitasi, Perumahan Permukiman, Jalan);

• Afirmasi (A)Untuk mendukung pemerataan pelayanan dan mendorong

percepatan pembangunan di daerah yang memiliki

karakteristik tertentu seperti derah tertinggal, terluar,

perbatasan, kepulauan,dan transmigrasi (terdapat dasar hukum

yang berlaku);

• Penugasan (P)Dapat dialokasikan dalam tema tertentu guna mendukung

capaian Prioritas Nasional (PN) tertentu dan Arahan Bapak

Presiden

Rancangan Kebijakan DAK 2020

REPUBLIK INDONESIA

19

Arah Kebijakan DAK Fisik Tahun 2020

Mendukung Tema

prioritas nasional serta

Arahan Bapak Presiden

lainnya.

Keterangan:

• DAK Sosial (Reguler) dan DAK Transportasi Laut/Perairan (Penugasan dan Afirmasi) sebagai bidang baru DAK Fisik tahun 2020

• Subbidang Keselamatan Jalan sebagai subbidang baru di DAK Fisik bidang Jalan (Penugasan) • Subbidang Perpustakaan di bidang Pendidikan

• Subbidang KB dan GOR di bidang Kesehatan

• Penyesuaian bidang per-jenis (misalnya Pertanian, KKP dan IKM berubah dari jenis reguler ke Penugasan)

*Merupakan Bidang Baru DAK Fisik

IRIGASIPERTANIANKELAUTANPERIKANAN KEHUTANAN &

LINGKUNGAN

Ketahanan Pangan & Pembangunan BerkelanjutanPengembangan Ekonomi Lokal dan Kreatif

KESEHATAN AIR MINUM SANITASI PERKIM

Penurunan Stunting

Mendukung pemenuhan sarana dan prasarana

dasar, yang mendukung pelayanan publik.

Mendukung pemerataan pelayanan dan mendorong

percepatan pembangunan di daerah yang memiliki

karekteristik tertentu seperti derah tertinggal, terluar,

perbatasan, kepulauan,dan transmigrasi.

SOSIALKESEHATAN AIR MINUMSANITASI JALANPENDIDIKAN PERKIM

KESEHATAN AIR MINUMSANITASIPENDIDIKAN PERKIM TRANSPORTASIPERDESAAN

TRANSPORTASI LAUT/PERAIRAN

JALANPASAR

PENDIDIKAN

PARIWISATAIKM

TRANSPORTASI LAUT/PERAIRAN

REPUBLIK INDONESIA

20

DAK YANG TERKAIT DENGAN SEKTOR PERHUBUNGAN

REGULER AFIRMASI PENUGASAN

Bidang Jalan(Pengampu : Kemen PUPR)

- Bidang JalanSub Bidang Prasarana Jalan(Pengampu : Kemen PUPR)

Sub Bidang Keselamatan Jalan(Pengampu : Kemenhub)

- Bidang Transportasi Perairan(Pengampu : Kemenhub)

Bidang Transportasi Perairan(Pengampu : Kemenhub)

REPUBLIK INDONESIA

21

Hal baru di RKP 2019

Integrasi pendanaan yang bersumber dari :

• Subsidi/Hibah (kebijakan)

• BUMN (proyek prioritas)

• KPBU (proyek prioritas)

• PINA (proyek prioritas)

Alokasi Pada Prioritas

Pasal 1Proyek Prioritas adalah proyek yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat,

Pemerintah Daerah, dan/atau badan usaha yang memiliki sifat strategis dan

jangka waktu tertentu untuk mendukung pencapaian prioritas pembangunan.

Integrasi Sumber-Sumber Pendanaan

Pasal 4 ayat 1Kerangka Pendanaan dilakukan melalui pengintegrasian sumber pendanaan, baik sumber pendanaan pemerintah maupun non-pemerintah, yang

dimanfaatkan dalam rangka pencapaian Sasaran Pembangunan Nasional.

Holistik

Integratif

Tematik

Spasial

Kerangka Pendanaan

APBN

K/LSubsidi, Hibah

Transfer ke daerah,

dana desaBUMN KPBU

PINA Sumber lain

Aspek Pendanaan dalam PP 17/2017... integrasi sumber-sumber pendanaan ...

REPUBLIK INDONESIA

22

Pendekatan Money Follow Program

Untuk Integrasi Pendanaan DAK

1. PRINSIP : DAK merupakan gabungan dari top down (prioritas) dan bottom up (kebutuhan daerah) untuk prioritas pembangunan

2. Bappenas fokus pada alokasi pada prioritas :

Menentukan arah kebijakan dan proyek/ruas/lokasi DAK penugasan / afirmasi - top down. Daerah diminta mengkonfirmasi untuk proyek/ruas/lokasi DAK penugasan/afirmasi yang disusun Bappenas –bottom up

Menentukan arah kebijakan DAK reguler - top down ; Daerah diminta mengusulkan pemanfaatannya – bottom up

22

3. Bappenas mengintegrasikan belanja K/L dan DAK di RKP (mulai Maret)

4. Musrenbangnas dapat lebih fokus (membahas integrasi DAK penugasan dan belanja K/L)

REPUBLIK INDONESIA

Konektivitas Sistem Transportasi dalam DAK Bidang Jalan dan DAK

Bidang Transportasi Perairan

Dermaga

Jalan Kabupaten

Dermaga

Kawasan

Industri

Kawasan Ekonomi Khusus

Kawasan Pariwisata Nasional

Jala

n N

asio

nal P

erba

tasa

n

Bat

as N

egar

a

Lokpri Perbatasan

Daerah Tertinggal

Jalan Nasional Jalan Provinsi Jalan Kabupaten Batas Negara

Daerah Lumbung Pangan

REPUBLIK INDONESIA

Perkembangan Arah Kebijakan DAK

Sub Bidang Keselamatan Jalan4

24

REPUBLIK INDONESIA

Tahun 2011 – 2016 2017 - 2019 2020Tahun 2011• Jumlah Daerah Penerima : 424 Kabupaten/Kota• Total Alokasi : 100 M

Tidak ada DAK Keselamatan Transportasi Darat

DAK Keselamatan JalanInisiasi baru DAK tahun 2020

Tahun 2012• Jumlah Daerah Penerima : 445 Kabupaten/Kota• Total Alokasi : 131,6 M

Issue :1. Hampir seluruh Daerah

mendapatkan alokasi, sehingga alokasi per Daerah relatif kecil

2. Kurangnya kepatuhan Daerah dalam penyampaian Laporan Pelaksanaan DAK

3. Kurang sinkronnya prioritas pusat dengan daerah

Tahun 2013• Jumlah Daerah Penerima : 471 Kabupaten/Kota• Total Alokasi : 221,1 M

Tahun 2014• Jumlah Daerah Penerima : 468 Kabupaten/Kota• Total Alokasi : 235,9 M

Tahun 2015• Jumlah Daerah Penerima : 450 Kabupaten/Kota• Total Alokasi : 254,8 M

Tahun 2016• Jumlah Daerah Penerima : 539 Kabupaten/Kota• Total Alokasi : 279,3 M• Nomenklatur menjadi DAK Perhubungan

Perkembangan Kebijakan DAK Keselamatan Jalan

REPUBLIK INDONESIA

Isu Strategis dan Arah Kebijakan…Keselamatan Transportasi…

72% Kecelakaan yang melibatkan sepeda motor tahun 2016

Faktor pengemudi: Lengah, Tidak Tertib, dan Melebihi batas kecepatan

70%Kecelakaan lalu lintas terjadi di jalan daerah jalan provinsi, kabupaten dan kota

94%

Fakta Penyebab dan Potret Kecelakaan di Indonesia Menajemen Keselamatan Lalu Lintas1

Jalan Berkeselamatan• Program hibah jalan daerah • Star rating jalan (iRAP)

2

Prioritas Keselamatan Jalan

2nd Penyebab kematian ke 2 di dunia tahun 2015 (setelah stroke).

2,91% Kerugian terhadap PDB (2015)

Pendekatan holistik sistem lalu lintas; Pengguna jalan mungkin melakukan

kesalahan: Sistem tidak mengakibatkan

fatalitas/luka berat.

Safe System Approach

Kendaraan Berkeselamatan• Speed limit• Overloading

3

Perilaku Pengguna Jalan• Pendidikan keselamatan

sekolah dasar/menengah• e-tilang

4Penanganan Pasca Kecelakaan• National Command Center 119• Injury surveillance data system

5

• Penguatan koordinasi: Road Safety Centerdata keselamatan, riset keselamatan

• Kelaikan angkutan umum

• Keselamatan jalan daerahForum LLAJ, RUNK Daerah

24.213 Fatalitas kecelakaan lalu lintas (2017)

Lima Pilar Keselamatan Jalan

REPUBLIK INDONESIA

27

• Membantu daerah dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan keselamatan transportasi daratmelalui pemenuhan aspek-aspek keselamatan jalan pada Kawasan Prioritas Nasional dan / ataudaerah dengan tingkat fatalitas kecelakaan lalu lintas yang tinggi.

ARAH KEBIJAKAN

• Meningkatkan keselamatan jalan dengan mengurangi volume kecelakaan dan menurunkan tingkatfatalitas korban kecelakaan lalu lintas.

TUJUAN

• Meningkatkan keselamatan jalan daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota) dengan menurunkan tingkatkecelakaan dan menurunkan indeks fatalitas kecelakaan dari 3,14 di tahun 2015 menjadi 1,96 di tahun 2020 kemudian menjadi 1,37 di tahun 2025.

TARGET & SASARAN

ARAH KEBIJAKAN, TUJUAN & TARGET SASARANDAK Bidang Jalan Sub Bidang Keselamatan Jalan tahun 2020

REPUBLIK INDONESIA

2828

• Infrastruktur dan Pemerataan wilayah

PN 2

• Perluasan Infrastruktur Dasar

PP 1

DUKUNGAN DAK BIDANG JALAN SUB BIDANG KESELAMATAN JALAN

TERHADAP PRIORITAS NASIONAL

REPUBLIK INDONESIA

29

MENU & LOKASI PRIORITAS

DAK SUB BIDANG KESELAMATAN JALAN TAHUN 2020

MENU KEGIATAN

a) Pengadaan dan Pemasangan perlengkapan jalan;

b) Pembangunan Zona Selamat Sekolah (ZoSS);

c) Pembangunan Rute Aman Selamat Sekolah (RASS)

LOKASI PRIORITAS PENUGASAN

1. Kawasan Strategis Nasional (KSN) 2. Daerah (Provinsi/Kab./Kota) dengan tingkat fatalitas kecelakaan lalu lintas yang

tinggi.

REPUBLIK INDONESIA

30

DATA TEKNIS DAK SUB BIDANG KESELAMATAN JALAN

• Ruas jalan yang menuju lokasi prioritas dengan Lakajol.

• Panjang Ruas jalan Provinsi/Kab/Kota yang sesuai dengan SK Kepala Daerah tentang Penetapan Ruas Jalan Daerah.

• Tingkat Frekuensi Kecelakaan.

• Tingkat Kepadatan (LHR).

• Kondisi Jalan Mantap.

• Kepedulian daerah dalam mengalokasikan APBD nya untuk sektor Transportasi (Perhubungan – Keselamatan Jalan) (Presentasi Alokasi Keselamatan Jalan dalam APBD *%)

Data Teknis DAK Sub bidang Keselamatan Jalan yang dibutuhkan dalamProses pengusulan dalam aplikasi Krisna-DAK:

REPUBLIK INDONESIA

3131

Kelembagaan Pengelola DAK Sub Bidang Keselamatan Jalan

Kelembagaan Pengelolaan DAK Sub Bidang Keselamatan Jalan:

1. Dikoordinasikan oleh Bappenas dan Kementerian Perhubungan.2. Tingkat Provinsi : Bappeda, Dinas Perhubungan, Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD)3. Tingkat Kabupaten/Kota : Bappeda, Dinas Perhubungan

REPUBLIK INDONESIA

32

Sulawesi Tengah

13

Nusa Tenggara Timur

123

45

1

2

3

4

5

Sumatera Utara

Mengembangkan Kawasan Prioritas dengan Memanfaatkan Infrastruktur Terbangun... Highlight Kawasan Sei Mangkei, Labuan Bajo, dan Morowali ...

1 Penanganan Jalan Nasional

Peningkatan Rel Araskabu-Tebingtinggi-Pematang Siantar2

3 Belawan Port Project

4 Pembangunan KA antara Bandar Tinggi - Kuala Tanjung

5 Penanganan DAK Bidang Jalan

KEK Sei Mangkei

KSPNLabuan

Bajo

1

2

3

4

5

Penanganan Jalan Nasional

Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Labuhan Bajo

Fasilitasi Rambu Suar/SBNP)

Pengembangan Bandar Udara Labuan

**Alokasi KPBU 2019 masih menunggu hasil FBCPenanganan DAK Bidang Jalan

KIMorowali

1

2

3

Penanganan Jalan dan JembatanNasional (483,7 M)

Pembangunan Bandara Morowali (508 Milyar)

Penanganan DAK Bidang Jalan (156 Milyar)

2

Outcome

Outcome

Outcome

REPUBLIK INDONESIA

Arah Kebijakan DAK Transportasi Perairan5

33

REPUBLIK INDONESIA

34

ARAH KEBIJAKAN

• DAK Afirmasi Bidang Transportasi laut/Perairan: Membantu daerahdalam meningkatkan keselamatan dan kualitas pelayanan transportasiperairan melalui pemenuhan infrastruktur yang memadai dalammendukung peningkatan konektivitas, aksesibilitas dan mobilitaspenumpang dan barang di Daerah Perbatasan Negara, Daerah Tertinggal,daerah Percepatan Pembangunan Papua & Papua Barat, Kabupaten yangmemiliki Pulau-Pulau Kecil Terluar yang berpenghuni, dan KawasanTransmigrasi, .

• DAK Penugasan Bidang Transportasi laut/Perairan : Membantu daerahdalam rangka meningkatkan keselamatan dan kualitas pelayanantransportasi perairan melalui pemenuhan infrastruktur yang memadaidalam mendukung peningkatan konektivitas, aksesibilitas dan mobilitaspenumpang dan barang di daerah-daerah prioritas nasional.

REPUBLIK INDONESIA

1. Pembangunan dermaga/pelabuhan untuk meningkatkan konektivitastransportasi laut dan antar moda sebagai feeder/sub feeder pendukungtol laut.

2. Pengembangan/Peningkatan dermaga/pelabuhan untuk meningkatkankonektivitas transportasi laut dan antar moda sebagai feeder/sub feederpendukung tol laut.

3. Rehabilitasi dermaga/pelabuhan untuk menjaga pelayanan konektivitastransportasi laut dan antar moda sebagai feeder/sub feeder pendukungtol laut

4. Pengadaan Sarana (Moda) Transportasi Perairan untuk meningkatkankonektivitas, aksesibilitas dan mobilitas penumpang dan barang.

TARGET, DAN SASARAN DAK TRANSPORTASI PERAIRAN

REPUBLIK INDONESIA

MENU KEGIATAN DAK TRANSPORTASI PERAIRAN

Menu Kegiatan Rincian Menu Kegiatan

Pembangunan/ pengembangan/

Rehabilitasi dermaga/pelabuhan

1. Pembangunan Dermaga Baru

2. Pengembangan Dermaga (eksisting)

3. Pembangunan Fasilitas Pelabuhan

4. Rehabilitasi dermaga

5. Rehabilitasi Fasilitas Pelabuhan

Pengadaan Sarana (Moda)

Transportasi Perairan

1. Pembangunan Kapal Penyeberangan

2. Pembangunan Bus Air

REPUBLIK INDONESIA

3737

DUKUNGAN DAK BIDANG TRANSPORTASI PERAIRAN

TERHADAP PRIORITAS NASIONAL

• Infrastruktur dan Pemerataan Wilayah

PN 2

• Peningkatan Konektivitas Multimoda dan Antarmoda mendukungPertumbuhan Ekonomi

PP 3

REPUBLIK INDONESIA

38

• Jumlah dan Kondisi Dermaga yang menjadi kewenangan daerah

• Jumlah dan Kondisi Kapal Penumpang/Barang

• Kesiapan pengoperasian dermaga yang ditunjukkan melalui anggaran pengoperasian, organisasi pengelola dan SDM yang kompeten

• Jumlah Penumpang Transportasi Air per Tahun

• Kepedulian daerah dalam mengalokasikan APBD nya untuk sektor Transportasi Perairan

Data Teknis DAK Bidang Transportasi Perairan Yang Dibutuhkan pada Proses Pengusulan Dalam Aplikasi Krisna-DAK :

DATA TEKNIS DAK TRANSPORTASI PERAIRAN

REPUBLIK INDONESIA

39

KELEMBAGAAN DAK BIDANG TRANSPORTASI PERAIRAN

1. Dikoordinasikan oleh Bappenas dan Kementerian Perhubungan.2. Tingkat Provinsi : Bappeda, Dinas Perhubungan, Balai Pengelola

Transportasi Darat (BPTD)3. Tingkat Kabupaten/Kota : Bappeda, Dinas Perhubungan.

REPUBLIK INDONESIA

Mekanisme Pengusulan DAK Melalui Krisna6

40

REPUBLIK INDONESIA

Slide - 41

JULI AGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DESEMBER

JANUARI FEBRUARI MARET APRIL MEI JUNI

Timeline Perencanaan DAK Fisik 2020

• Sidang Kabinet Tema RKP

• Usulan DAK per Bidang (Fisik dan Non Fisik)

• Penilaian usulan DAK per Bidang

• Rapim Penentuan Bidang DAK

• Kick Off MM DAK Fisik 2020

• MM DAK Fisik 2020 ( Keselamatan Jalan, dan Transportasi Perairan)

• Sosialisasi Aplikasi KRISNA untuk pengusulan DAK Fisik

• Pengusulan DAK Fisik oleh Daerah

• Konfirmasi DAK Penugasan/Afirmasi dalam Musrenbang

• Rapat Koordinasi kebijakan dan daerah dalam DAK Sub Bidang Keselamatan Jalan, dan Bidang Transportasi Perairan 2020.

• Verifikasi Provinsi• Verifikasi dan Penilaian

Pusat• Konfimasi proyek-

proyek strategis input RKP 2020

• MM II Pembahasan & Penetapan Pagu Indikatif DAK Sub Bidang Keselamatan Jalan, dan Bidang Transportasi Perairan 2020.

• Prioritisasi Kegiatan DAK Sub Bidang Keselamatan Jalan, dan Bidang Transportasi Perairan 2020.

• Indikasi Proyek Prioritas DAK (Penugasan dan Afirmasi) hasil penilaian tertuang dalam Perpres RKP

• Sidang Kabinet dan Penetapan Perpres RKP (Termasuk lokasi prioritas DAK Penugasan dan Afirmasi serta alokasi per Bidang DAK)

• Penyusunan Indeks Teknis dan Indeks Prioritas

• Exercise alokasi per Daerah dan per Bidang (proyeksi 2020)

• Forum Sinkronisasi dan Harmonisasi DAK

• MM hasil Sinkronisasi dan Harmonisasi

Exercise alokasi DAK per Daerah dan per Bidang (persiapan sidang DPR)

Pembahasan dengan DPR-RI serta penetapan pagu alokasi DAK per Daerah.

Konsultasi Regional pembahasan usulan rencana kegiatan DAK Sub Bidang Keselamatan Jalan, dan Bidang Transportasi Perairan 2020.

• Penetapan URK menjadi RK

• Evaluasi pelaksanaan kegiatan DAK 2019

REPUBLIK INDONESIA

TIMELINE PENGUSULAN – VERIFIKASI – PENILAIAN KRISNA DAK FISIK

• Verifikasi usulan Kab/Kota oleh Provinsi

• Verifikasi usulan Provinsi oleh Pusat

PENILAIAN PUSAT

(BAPPENAS, K/L,

KEMENKEU)

Ap

ril

M2

–M

3 M

ei

Pengusulan oleh

Pemerintah Daerah

VERIFIKASI PUSAT

MM II HASIL PENILAIAN

Ap

ril

Me

i

M3

Me

i

FORUM SINKRONISASI

–HARMONISASI

DAK FISIK

Juli –

Agu

stu

s

Pembahasan DAK Penugasan di Musrenbangnas

REPUBLIK INDONESIA

Maret

JADWAL PENGUSULAN DAK FISIK

Maret-

AprilApril April

Maret-

April

Input Usulan oleh

Kabupaten/Kota

/Provinsi

Input Usulan oleh

Kabupaten/Kota

/Provinsi

Verifikasi oleh

Provinsi dan Editing

/Perbaikan oleh

Bappeda Kab/Kota

Batas Akhir Upload

Surat Rekomendasi

Gubernur oleh

BAPPEDA PROV

Batas Akhir Upload

Surat Pengantar oleh

BAPPEDA PROV

Batas Akhir Unggah

Surat Pengantar oleh

BAPPEDA KAB/KOTA

Verifikasi oleh Pusat

dan Editing/Perbaikan

oleh Bappeda Provinsi

April

Clinic Session untuk Bappeda Provinsi di Jakarta (untuk usulan Kab/Kot/Prov di wilayahnya

April April Mei

Konsolidasi

Internal Daerah u/

Persiapan

Pengusulan DAK

Konsolidasi

Internal Daerah u/

Persiapan

Pengusulan DAK

Dirancang adanya pembahasan

usulan DAK Penugasan dan

Afirmasi dalam Forum

MUSRENBANGNAS

REPUBLIK INDONESIA

31 Januari 2019

Sidang Kabinet Tema RKP

4 Maret 2019

Rapim Penentuan

Bidang DAK

21 Maret 2019

Multilateral Meeting DAK

Pengusulan DAK oleh

Pemda dalam KRISNA

Proses Verifikasi –

Penilaian Usulan

2

3

4

5

6

1

M2 April – M2 Mei 2019

(Tentative)

• Verifikasi Provinsi: 22- 28 April 2019

• Verifikasi Pusat: 29 April - 05 Mei

2019

• Penilaian Pusat: 06 Mei – 14 Juni

2019

(Tentative)

Akhir Juni: Indikasi

Proyek Prioritas DAK

(Penugasn dan Afimasi)

hasil penilaian tertuang

dalam Perpres RKP

Musrenbangnas:

Pembahasan & Penetapan

Pagu Indikatif per-bidang

DAK 2020: Maret 2019

Rakortek

12 - 15 Maret 2019

M1 April 2019

(Tentative)

Sosialisasi Aplikasi

KRISNA

M4 April 2019

(Tentative)

Jadwal Terdekat Perencanaan DAK Fisik Yang Harus Di Ikuti Oleh Pemda

MOHON MENJADI PERHATIAN

REPUBLIK INDONESIA

Mekanisme Pemantauan, Pengendalian, dan Evaluasi7

45

REPUBLIK INDONESIA

1.Kementerian Perhubungan diharapkan melakukan pemantauan dan evaluasi

pelaksanaan DAK melalui sistem e-Monev DAK Sub Bidang Keselamatan Jalan

dan Bidang Transportasi Perairan. Jika belum ada, maka disarankan

kementerian membangun sistem tersebut.

2.Gubernur/Bupati/Walikota melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan

DAK yang meliputi pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan

kewenangannya.

3.Kepala Dinas Provinsi, Kabupaten, dan Kota melakukan pemantauan dan

evaluasi pelaksanaan DAK yang meliputi pelaksanaan program dan kegiatan

sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

Pemantauan dan Evaluasi DAK Bidang Jalan Sub Bidang Keselamatan Jalan

dan Bidang Transportasi Perairan (1/2)

REPUBLIK INDONESIA

1. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan dilakukan terhadap

a. kesesuaian RK dengan prioritas nasional;

b. kesesuaian RK dengan DPA Daerah;

c. kesesuaian RK yang telah ditetapkan dengan pelaksanaannya;

d. kesesuaian hasil pelaksanaan kegiatan dengan dokumen kontrak yang telah ditetapkan;

e. kesesuaian pencapaian output hasil pelaksanaan kegiatan dengan target RK;

f. kesesuaian pencapaian outcome hasil pelaksanaan kegiatan dengan target RK;

g. kepatuhan dan ketertiban pelaporan.

2. OPD Provinsi dan Kabupaten/Kota Penerima harus menyampaikan laporan triwulan DAK.

Periode pelaporan triwulan DAK adalah triwulan pertama pada tanggal 31 Maret, triwulan

kedua pada tanggal 30 Juni, triwulan ketiga pada tanggal 30 September, triwulan keempat

pada tanggal 31 Desember

Pemantauan dan Evaluasi DAK Bidang Jalan Sub Bidang Keselamatan Jalan

dan Bidang Transportasi Perairan (2/2)

REPUBLIK INDONESIA

PROVINSI

Undang-Undang No. 23 tahun 2014 pasal 91 ayat 4 poin c

“gubernur sebagai wakil pemerintah pusat mempunyai tugas dan wewenang memberikan rekomendasi kepada pemerintah pusat atas usulan DAK pada daerah kabupaten/kota di wilayahnya”.

TAHAPAN PERENCANAAN DAK PENUGASAN SERTA PERAN AKTIF PROVINSI DALAM PENGELOLAAN DAK

USULAN REKOMENDASI

KAB/KOTA

PRIORITISASI

PEMERINTAH PUSAT

PENETAPAN

PUSAT & DAERAH(Forum Konsultasi Kementerian

untuk membahas URK)

VERIFIKASI & SINKRONISASI

BPTD

Permenhub No. PM 154 tahun 2016Melaksanakan pengelolaan lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau danpenyebrangan serta penyelenggaraan pelabuhan penyebrangan padapelabuhan yang diusahakan secara komersial dan pelabuhan yang belumdiusahakan secara komersial.

Dinas Perhubungan dan Bappeda beserta BPTD secara bersama - sama melakukan verifikasi dan sinkronisasi usulan DAK Bidang Jalan Sub Bidang Keselamatan Jalan dan DAK Bidang Transportasi Perairan dari Pemerintah

Provinsi, Kabupaten dan Kota

REPUBLIK INDONESIA

KELEMBAGAANDAK BIDANG JALAN SUB BIDANG KESELAMATAN JALAN

DAN DAK BIDANG TRANSPORTASI PERAIRAN

Peran Bappenas:1. Perencanaan umum program DAK2. Melakukan sinkronisasi dan harmonisasi

program DAK3. Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan

program4. Menyusun Pagu indikatif program5. Bersama-sama dengan K/L melakukan

verifikasi terhadap usulan daerah6. Koordinasi Monev DAK

Peran Kemenhub:1. Pembinaan Perencanaan teknis2. Bersama-sama dengan Bappenas

melakukan verifikasi terhadap usulan daerah

3. Penyusunan Juknis DAK Bidang Jalan Sub Bidang keselamatan Jalan dan DAK Bidang Transportasi Perairan

4. Koordinasi Monev

Peran Kemenkeu:1. Merekomendasikan alokasi anggaran2. Menyalurkan Anggaran3. Bersama-sama dengan K/L

melakukan verifikasi thd usulandaerah

4. Menyusun pagu indikatif5. Monev aspek Keuangan

Bappeda & Dinas Perhubungan Balai Pengelola Transportasi Darat

PUSAT

PROVINSI

Peran Provinsi:1. Menyusun Usulan DAK Bidang Jalan Sub Bidang Keselamatan Jalan dan Bidang

Transportasi Perairan Provinsi 2. Bersama-sama dengan BPTD melakukan verifikasi terhadap usulan DAK Bidang

Jalan Sub Bidang Keselamatan Jalan dan Bidang Transportasi Perairan Provinsi, Kabupaten dan Kota

3. Koordinasi Monev DAK di tingkat Provinsi

1. Bersama-sama dengan Bappeda dan Dinas Perhubungan Provinsi melakukan verifikasi terhadap usulan DAK Bidang Jalan Sub Bidang Keselamatan Jalan dan Bidang Transportasi Perairan Provinsi, Kabupaten dan Kota

2. Koordinasi Monev DAK di tingkat Provinsi

Bappeda & Dinas Perhubungan

KABUPATEN/KOTAPeran PKabupaten:1. Menyusun Usulan DAK Bidang Jalan Sub Bidang Keselamatan Jalan dan Bidang

Transportasi Perairan Kabupaten/Kota2. Koordinasi Monev DAK di tingkat Provinsi

TERIMA KASIH

50