KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

PENDANAAN PROGRAM PRIORITAS DAN RKP 2017

Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan

Jakarta, 13 April 2016

PENDAHULUAN : KETENTUAN PERUNDANGAN

UU 17/2003 tentang Keuangan Negara

• Pasal 12 ayat 2 : Penyusunan Rancangan APBN berpedoman kepada rencana kerja Pemerintah dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuanbernegara.

UU 25 /2004 tentang SPPN

• Pasal 4 ayat 3 : RKP merupakan penjabaran dari RPJM Nasional, memuat prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal, serta program Kementerian/Lembaga, lintas Kementerian/Lembaga, kewilayahan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

• Pasal 6 ayat 1 : Renstra-KL memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga yang disusun dengan berpedoman pada RPJM Nasional dan bersifat indikatif.

• Pasal 6 ayat 2 : Renja-KL disusun dengan berpedoman pada Renstra-KL dan mengacu pada prioritas pembangunan Nasional dan pagu indikatif, serta. memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pernerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

• Pasal 20 ayat 1 : Menteri menyiapkan rancangan awal RKP sebagai penjabaran dari RPJM Nasional

• Pasal 25 ayat 1 : RKP menjadi pedoman penyusunan RAPBN

UU 17/2014 tentang MD3

• Pasal 176 ayat 1 : Penyusunan rancangan APBN berpedoman pada rencana kerja Pemerintah dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuanbernegara.

PP 90/2010 tentang Penyusunan RKA K/L

• Pasal 8 ayat 7 : Dalam proses penyusunan Renja K/L dilakukan pertemuan 3 (tiga) pihak antara K/L, Kementerian Perencanaan, dan Kementerian Keuagan.

2

PRIORITAS DAN SUMBER PENDANAAN NYA

3

4

TEMA RKP 2017:

“Memacu Pembangunan Infrastruktur dan Ekonomi untuk Meningkatkan KesempatanKerja serta Mengurangi Kemiskinan dan Kesenjangan Antarwilayah”.

Setiap Menteri dan Kepala Lembaga wajib mengendalikan anggaran di setiap K/L yangdipimpinnya. Tidak boleh masalah anggaran hanya diserahkan kepada Biro Perencanaan.

Anggaran negara harus berorientasi manfaat untuk rakyat dan berorientasi pada prioritasuntuk mencapai tujuan pembangunan nasional.

Kebijakan anggaran belanja yang dilakukan tidak berdasarkan money follow function, tetapimoney follow program. Tidak perlu semua tugas dan fungsi (tusi) harus dibiayai secaramerata.

Memangkas program yang nomenklatur yang tidak jelas dan manfaatnya kurang langsungtertuju pada rakyat. Semua nomenklatur proyek harus jelas, misalnya membeli jaring, membelibenih, dan seterusnya.

ARAHAN PRESIDEN TERKAIT PENYUSUNAN RKP 2017

STRATEGI PEMBANGUNAN NASIONAL

5

*) Disiapkan oleh KIB II, kemudian direvisi melalui Perpres No. 3/2015 tentang Perubahan RKP 2015

RKP 2015*)

MELANJUTKAN REFORMASI BAGI PERCEPATAN

PEMBANGUNAN EKONOMI YANG BERKEADILAN

RKP 2016

MEMPERCEPAT PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR UNTUK MEMPERKUAT FONDASI PEMBANGUNAN YANG

BERKUALITAS

RKP 2017

MEMACU PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DAN EKONOMI

UNTUK MENINGKATKAN KESEMPATAN KERJA SERTA

MENGURANGI KEMISKINAN DAN KESENJANGAN ANTARWILAYAH

RKP 2018

Ditentukan dalam proses penyusunan RKP 2018

RKP 2019

Ditentukan dalam proses penyusunan RKP 2019

DIMENSI PEMBANGUNANDIMENSI PEMBANGUNAN MANUSIA DAN

MASYARAKAT

Revolusi MentalKesehatanPendidikan

Perumahan dan Permukiman

DIMENSI PEMBANGUNAN SEKTOR UNGGULAN

Kedaulatan Pangan

Kedaulatan Energi

Kemaritiman dan Kelautan

Industri dan KEKPariwisata

DIMENSI PEMERATAAN DAN KEWILAYAHAN

Antarkelompok PendapatanAntarwilayah: (1) Desa; (2) Perbatasan;

(3) Tertinggal (4) Perkotaan; (5) Reforma Agraria; (6) Konektivitas

Nasional

DIMENSI PEMBANGUNAN POLITIK, HUKUM, PERTAHANAN, DAN KEAMANAN

Demokrasi dan Diplomasi Keamanan dan Ketertiban Kepastian dan Penegakan Hukum Reformasi Birokrasi

QUICK WINS DAN PROGRAM LANJUTAN LAINNYA

Nawacita 8 & 9

Nawacita 5

Nawacita 8 & 9

Nawacita 3

Nawacita 4 Nawacita 1 Nawacita 9 Nawacita 2

PELAKSANAAN RPJMN 2015-2019 MELALUI RKP DAN APBN

6

1. Tahun 2015 dan 2016: Memperbaiki Komposisi dan Efisiensi Belanja

• Pengalihan subsidi BBM untuk perkuatan pendanaan prioritas RPJMN, yaitu: pembangunaninfrastruktur, kedaulatan pangan, kemaritiman, kelautan dan perikanan, kedaulatan energi, promosi pariwisata, Kartu Indonesia Pintar, Kartu Indonesia Sehat, dan peningkatan cakupanBantuan Tunai bersyarat (Program Keluarga Harapan)

• Memenuhi anggaran kesehatan 5% APBN

• Memperkuat desentralisasi fiskal dengan pengenalan DAK Infrastruktur Publik danpengalokasian Dana Desa

• Meningkatkan efisiensi belanja dengan penajaman nomenklatur belanja (jelas peruntukannya, menghindari duplikasi)

2. Rencana Tahun 2017: Meningkatkan Efektivitas Belanja

• Memperkuat landasan pembangunan berkesinambungan dan menyerap tenaga kerja melaluipengembangan kawasan industri dan destinasi wisata, serta pembangunaninfrastruktur

• Memperkenalkan pembangunan dengan pendekatan holistik, tematik, terintegrasi, serta spasial untuk meningkatkan kualitas belanja

7

Belanja KL• Pengembangan Desa

Mandiri BenihBelanja Non K/L

• Susbidi Pupuk dan Benih

Belanja K/L• Pembangunan jaringan Irigasi

primer dan sekunder (Kem PUPR)• Pembangunan/rehabilitasi jaringan

irigasi Tersier (Dana Tugas Pembantuan Kementan ?)

Pemerintah Daerah: APBD, Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana

Desa• Pembangunan/rehabilitasi jaringan

Irigasi Tersier (DAK “Pola Inpres”)• Pembangunan/rehabilitasi jaringan

irigasi tingkat usaha tani/irigasidesa (Dana Desa)

• Pembangunan/rehabilitasi jaringan irigasi/rawa kewenangan pemerintah provinsi dan kab/kota (APBD)

Belanja KL• Bantuan Alat

dan Mesin

Belanja KL• Pencetakan Sawah Baru• Penyediaan data lahan bebas sengketa

dan terlantar • Penyediaan kanal drainase dan saluran

primer

Belanja KL• Pemanfaatan lahan marjinal

(lahan gambut) • Penyediaan data lahan

• BUMN

PENDEKATAN TEMATIK, HOLISTIK, TERINTEGRASI DAN SPASIALContoh Pendanaan Terintegrasi Kedaulatan Pangan

21

Kelancaran DistribusiPangan dan AksesPangan Masyarakat

Peningkatan Produksi

Padi dan Pangan Lain

PembangunanKedaulatan

Pangan

4 3

Penangangan Gangguan

terhadap ProduksiPangan

Peningkatan KualitasKonsumsi Pangan

danGizi Masyarakat

Prioritas

Nasional

Program

Prioritas

Kegiatan

Prioritas

LEVEL 1 PRIORITAS NASIONAL KEDAULATAN PANGAN

LEVEL 2 PROGRAM PRIORITAS PENINGKATAN PRODUKSI PADI DAN PANGAN LAIN

ILUSTRASI INTEGRASI PENINGKATAN PRODUKSI PADI DAN PANGAN LAINNYAProvinsi Aceh

8

Kementerian Pertanian:• Cetak sawah: 5.500 ha• Irigasi Tersier: 5.500 ha• Desa Mandiri Benih: 20 Desa• Budidaya jajar legowo: 156 ribu ha

Kementerian Perdagangan:• Pembangunan pasar: 12 unit

Kementerian PUPR:• Rehabilitasi Irigasi: 4.100 ha• Pembangunan Irigasi: 2.834 ha• Pembangunan Waduk: 1 baru (Tiro) dan 2 waduk unit lanjutan

(Keureuto dan Rukoh).• Pembangunan sarpras banjir: 4,5 km.

Kementerian Kelautan dan Perikanan:• Pengadaan kapal dan alat tangkap ikan: 320 kapal dan 13.510 alat penangkap ikan• Benih ikan bersertifikat: 2 juta ekor• Minapolitan: 5 lokasi

BMKG:• Informasi Iklim

KLHK:• Pencadangan hutan untuk pangan: 15.309 ha• Pemanfaatan lahan di bawah tegakan untuk pangan: 1.500

ha

Penajaman dan Sinergia. Sinergi Antar Kegiatan: Waduk-

Pencetakan Sawah-Pembangunan/ Rehabilitasi Jaringan Irigasi sinergi tahapan dan lokasi serta keberadaan petani.

b. Sinergi Antar Sumber Pendanaan: (i) Pusat: Kementan-Kemen PU-Pera; (ii) APBD; (iii) DAK; (iv) Dana Desa.

c. Penajaman pemanfaatan Alsintandi masyarakat efektivitas terhadap peningkatan kualitas dan penurunan susut.

Peningkatan & Rehabilitasi Jaringan Irigasi (tersier) :

• Aceh Besar 1.000 ha• Aceh Jaya 500 ha• Aceh Timur 2.000 ha• Aceh Utara 500 ha• Pidie 1.000 ha• Piddie Jaya 500 ha

Kuerueto

Tiro

Rukoh

SUMBER PENDANAAN PRIORITAS PEMBANGUNANContoh APBN 2016

9

xBELANJA NEGARA

Rp 2.095,72 T

BELANJA PEMERINTAH PUSAT

Rp 1.325,55 T

TRANSFER DAERAH DAN DANA DESA

Rp 770,17 T

BELANJA K/L

Rp 784,13 T

BELANJA NON K/L

Rp 541,43 T

TRANSFER DAERAH

Rp 723,19 T

DANA DESARp 46,98 T

OPERASIONAL (Belanja 001 &

002)Rp 239,16 T

NON OPSRp 544,96 T

HIBAH NEGARA Rp 4,0 T

SUBSIDI NON ENERGI

Rp 72,3 T

(diluar Subsidi Pajak DTP

Rp. 8,2 T)

LAINNYARp 457,0 T(termasuk

subsidi energi)

DANA PERIMBANGAN

Rp. 700,4 T

DANA INSENTIF DAERAHRp. 5,0 T

DANA OTSUS DAN KEISTIMEWAAN DIY

Rp. 17,8 T

DANA TRANSFER KHUSUS

Rp 209,0 T

DANA TRANSFER UMUM

Rp 491,5

DBHRp 106,1 T

DAURp 385,4 T

DAK NON FISIK

Rp 123,5 T

DAK FISIKRp 85,5 T

POS PEMBIAYAAN: Rp 273,2 T a.l. :

1. PMN BUMN: Rp 40,4 T

2. Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP)*): Rp 9,2 T

* ) Untuk dukungan infrastruktur, terdapat pula dukungan

KPS (Viability Gap Fund-VGF) pada belanja Non K/L sebesar Rp. 1,1 T

Pos Belanja Negara

Legenda :

SumberPendanaan Prioritas

KETERSEDIAAN ANGGARAN (RESOURCE ENVELOPE)(Rp. Triliun)

10

POS BELANJA DAN PEMBIAYAAN PERKIRAAN AWAL SIDANG KABINET 7 APRIL

1. Belanja K/L 849,1 773,5 – 790,2

2. Belanja Non K/L 555,7 539,8 – 573,7

- Subsidi Non Energi 80,2 84,6 – 84,6

3. Transfer Ke Daerah & Dana Desa 851,2 750,3 – 780,9

a. Transfer Ke Daerah 770,0 682,1 – 704,9

- DAK 212,5 208 – 217,7

b. Dana Desa 81,2 68,2 – 75,9

4. Pembiayaan 303,3 320,2 – 361,9

1. Belanja K/L (Sidkab 7 April) Rp.774,0 T turun Rp. 10 T dari APBN 2016 (atau lebih rendah Rp.75T dari perkiraan awal), untuk itu akan dilakukan penyesuaian Rancangan Pagu Indikatif RKP 2017 sesuai ketersediaan anggaran yang disepakati

2. Pos pendanaan prioritas lainnya akan di pertajam : Subsidi non energi dan hibah, Dana Alokasi Khusus, Dana Desa dan Pembiayaan (termasuk dukungan BUMN dan infrastruktur)

BELANJA K/L

11

Uraian

I. Belanja Wajib

1. Belanja Operasional

- 001 (belanja operasional belanja pegawai)

- 002 (belanja barang satker)

2. Belanja non operasional berkarakteristik operasional

- 003 (dukungan operasional Hankam)

- 004 (dukungan penyelenggaraan pendidikan)

- 005 (dukungan penyelenggaraan Tusi unit)

3. Rupiah Murni Pendamping (RMP)

4. Non RM

II. Belanja Non Operasional

1. Kegiatan berlanjut kegiatan pokok K/L, dan kegiatan prioritas K/L

2. Multiyears Contract (MYC)

Sumber pendanaan di belanja K/L untuk prioritas dan program/kegiatan pembangunan RKP TA 2017

KERANGKA PENDANAANPerkuatan Dana Alokasi Khusus

12

INDIKATOR DAK REGULER DAK INFRASTRUKTUR PUBLIK (Pola “Inpres”)

Menu Kegiatan • Menggunakan menu eksisting atau sesuai pemenuhan pelayanan publik

• Daerah memiliki diskresi untuk menentukan menu serta lokus dari pembangunan setiap Bidang DAK

• Menu terbatas dan fokus pada pencapaian target prioritas nasional

• Bersifat closed menu dan top-down

Prioritas Daerah Penerima

• Penerima DAK adalah daerah yang mengusulkan DAK • Daerah yang berkesesuaian dengan prioritas

MekanismePengusulan

• Proposal Based disampaikan melalui aplikasi e-musrenbang

• Bottom-Up

• Proposal Based disampaikan melalui aplikasi e-musrenbang

• Bottom-Up

Ketersediaan Data Teknis

• Mekanisme verifikasi data teknis yang dimiliki K/L dan daerah • Dukungan data teknis pada level Pemerintah Pusat sebagai acuan untuk menentukan menu prioritas dan lokasi prioritas

Penentuan Alokasi • Pengalokasian dibahas bersama Bappenas, K/L Teknis dan Kemenkeu dengan mempertimbangkan usulan alokasi yang disampaikan oleh daerah (Proposal Based)

• Pengalokasian per bidang/daerah dikoordinasikan Bappenas dengan melibatkan K/L teknis dan Kementerian Keuangan (top down)

• Ditetapkan melalui pasal khusus dalam UU APBN

Kriteria • Kriteria Umum, Khusus dan Teknis • Kriteria Teknis (di-earmarked untuk mendukung program tertentu)

“Diprioritaskan untuk Membantu Daerah dalam

Pemenuhan Pelayanan Publik”

“Diprioritaskan untuk mendukung pencapaian

Prioritas Nasional”

DAK REGULER

DAK INFRASTRUKTUR PUBLIK*)

(Pola “Inpres”)

*) Termasuk DAK Afirmasi

Dana Alokasi Khusus

Dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang

merupakan urusan Daerah dan sesuai denganPrioritas Nasional (UU 33/2004)

AGENDA PEMBAHASAN : TRILATERAL MEETING

13

KERANGKA PENYUSUNAN RANCANGAN AWAL RKP DAN PAGU INDIKATIF 2017

14

Prinsip Money Follow Program• Mengamankan alokasi pada prioritas• Memanfaatkan efisiensi dan tambahan

belanja untuk Belanja Prioritas: konkrit dan sesuai dengan Tema RKP 2017

Hal yang perlu diperkuat• Program/kegiatan prioritas yang masih

terlalu banyak (usulan pendanaanprioritas Rp 941,0 T)

• Belum dilakukan pengintegrasianmendalam berbagai sumber pendanaan(K/L, Subsidi/PSO, hibah, DAK, Dana Desadan Pembiayaan BUMN)

• Belum dilakukan pembahasan mendetailuntuk kesiapan proyek

LANGKAH IRancangan Awal RKP dan PaguIndikatif RKP 2017 (Jan-Apr)

LANGKAH IIPenajaman Rancangan RKP dan Pagu Indikatif RKP 2017 (Apr-Jun)

Penajaman dan Pengintegrasian• Melakukan penajaman program/kegiatan prioritas (termasuk Penyederhanaan nomenklatur).

Prioritas akan difokuskan pada :

- Kegiatan yang berdampak signifikan bagi pencapaian sasaran pembangunan

- Kegiatan yang dapat diselesaikan pada masa periode Kabinet Kerja

• Mengintegrasikan dukungan dari berbagai sumber pendanaan (Belanja K/L, Subsidi/PSO,

hibah, DAK, Dana Desa dan Pembiayaan BUMN)

• Mempersiapkan aspek regulasi dan kelembagaan

• Mendetailkan kesiapan pelaksanaan proyek. Fisik : Lahan, Detail Engineering Design (DED).

Non fisik : data sasaran dan lain sebagainya

Konfirmasi Kesiapan Pelaksanaan, melalui:• Multilateral Meeting II (Bappenas dan instansi terkait)• Bilateral Meeting II (Bappenas dan instansi terkait (K/L – non K/L)• Trilateral Meeting (Bappenas, Kemkeu dan K/L)• Rangkaian Musrenbang (Bappenas, K/L dan Pemerintah Daerah)

LANGKAH IIIPERPRES RKP dan Penyiapan Nota Keuangan/RAPBN 2017

(Juli – Agustus)

FOKUS PEMBAHASAN TRILATERAL MEETING

1. Program dan Kegiatan Prioritas (dikoordinasikan oleh Bappenas)

Pembahasan program dan kegiatan prioritas dengan menajamkan sasaran, target, lokasi dan rencana pendanaannya termasuk pengakomodasian hasil pembahasan Musrenbangnas (jika diperlukan)

Memastikan kesiapan pelaksanaan Program dan Kegiatan (lahan, DED dsb)

Membahas dukungan kerangka regulasi dan kelembagaan

Kementerian Keuangan dapat memberikan masukan untuk mempertajam program dan kegiatan prioritas

2. Program dan Kegiatan operasional dan kebijakan pengelolaan belanja negara (dikoordinasikan oleh Kemenkeu)

Menyampaikan dan membahas rencana dan pendanaan belanja operasional

Kebijakan untuk meningkatkan efisiensi anggaran

Bappenas dapat memberikan masukan untuk mempertajam program dan kegiatan operasional dan efisiensi anggaran

3. Program dan kegiatan non prioritas

Bappenas menilai dari sisi kesesuaian dengan norma pembangunan

Kemenkeu menilai dari sisi efisiensi yang dapat diarahkan untuk memperkuat prioritas pembangunan

15

Lainnya :1. Melanjutkan penyederhanaan nomenklatur sasaran dan target (sekaligus mendorong sinergi Renja K/L – RKAKL)2. Melakukan pembahasan kebutuhan tambahan jika terdapat tambahan resource envelope3. Mengidentifikasi isu-isu pembangunan (misal KSST, reformasi birokrasi, Papua dan lainnya)

16

Program Prioritas Kegiatan PrioritasKementerian /

LembagaProgram Kegiatan Sasaran Indikator Lokasi

Target 2017

Alokasi (Juta Rp.)

Ket

Peningkatan Produksi Padi dan Pangan Lain

Pencetakan Sawah Baru dan Perluasan Areal Pangan Lain

Kementerian Pertanian

Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian

Perluasan dan Perlindungan Lahan Pertanian

Terlindunginya x 000 Ha Lahan Irigasi Teknis dari Konversi untuk Penggunaan lain.

Terlindunginya x 000 Ha Lahan Irigasi Teknisdari Konversi untukPenggunaan lain.Terbitnya x buahPerda yang melindungiLahan Irigasi Teknis

Kabupaten A, B, C, DKoordinat : ………

10.000 ha

Peningkatan Produksi Padi dan Pangan Lain

Bantuan Alat dan Mesin Pertanian-Perikanan

Kementerian Pertanian

Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian

Pengelolaan Sistem Penyediaan dan Pengawasan Alat Mesin Pertanian

Memberikan subsidi x % atas harga Alsintan, sehinggaPetani/Kelompok Tanimembeli Alsintan, menggunakan danmerawatnya.

Tersalurnya 7.300 Unit Alsintan kepadaPetani atau KelompokTani dengan subsidi x % dari harga

Kab A …Unit; Kab B…Unit ; Kab. C….Unit

7.300 unit

ProgramPrioritas

KegiatanPrioritas

Penyederhanaan Nomenklatur

Menjadi alat ukur kinerja oleh Presiden/Kabinet, untuk itu perlu

sasaran yang konkret

(Yang muncul di dokumen penganggaran/RKA-KL)

PENDEKATAN TEMATIK, HOLISTIK, TERINTEGRASI DAN SPASIALContoh Pendanaan Terintegrasi Kedaulatan Pangan

PRIORITAS NASIONAL: KEDAULATAN PANGAN

Dokumen Kesepakatan Pertemuan Tiga Pihak mencakup antara lain:

1. Catatan Pembahasan Pertemuan Tiga Pihak

2. Rancangan Pagu Indikatif antara lain :

Pagu Kementerian/Lembaga Per Program (per sumber belanja)

Matrik Rencana Tindak Pembangunan K/L (hanya memuat prioritas)

3. Kebutuhan mendesak lainnya

KELUARAN PERTEMUAN TIGA PIHAK

17

TERIMA KASIH

18