MEKANISME DAN PERSYARATAN PENGAJUAN BAKAL CALON...

MEKANISME DAN PERSYARATAN PENGAJUAN

BAKAL CALON ANGGOTA DPR, DPRD PROVINSI, DAN DPRD

KABUPATEN/KOTA Oleh : Anggota KPU

Gambaran Tahapan Juli 2018

JENIS-JENIS FORMULIR

Formulir yang akan digunakan oleh Partai Politik dan Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota :

1. Model B (Surat Pencalonan)

2. Model B.1 (Daftar Bakal Calon per Dapil)

3. Model B.2 (Surat Pernyataan Seleksi Secara Demokratis)

4. Model BB.1 (Surat Pernyataan Bakal Calon)

5. Model BB.2 (Informasi Bakal Calon)

6. Model B Perbaikan (Surat Pencalonan)

7. Model B.1 Perbaikan (Daftar Bakal Calon per Dapil)

Formulir yang akan digunakan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kab/Kota:

1. Model TT.Pd dan lampirannya

2. Model BA.Pengembalian

3. Model BA.HP dan lampirannya

4. Model TT.Pb dan lampirannya

5. Model BA.HP Perbaikan dan lampirannya

6. Model DCS

7. Model DCT

JUMLAH KETERWAKILAN PEREMPUAN

Dalam hal penghitungan 30% (tiga puluh persen) jumlah bakal calon perempuan di setiap Dapil menghasilkan angka pecahan, dilakukan pembulatan ke atas.

Jumlah Calon Sekurang-kurangnya 30%

keterwakilan perempuan

1 calon 0/1 calon

2 calon 1 calon

3 calon 1 calon

4 calon 2 calon

5 calon 2 calon

6 calon 2 calon

7 calon 3 calon

8 calon 3 calon

9 calon 3 calon

10 calon 3 calon

11 calon 4 calon

12 calon 4 calon

SIMULASI PENEMPATAN PEREMPUAN (1)

CONTOH SUSUNAN DAFTAR BAKAL CALON

1 Indra (L)

2 Bagas (L)

3 Sinta (P)

4 Budi (L)

5 Rida (P)

6 Rudi (L)

7 Yanti (P)

MEMENUHI SYARAT


1 Rida (P)

2 Yanti (P)

3 Sinta (P)

4 Budi (L)

5 Indra (L)

6 Rudi (L)

7 Bagas (L)

MEMENUHI SYARAT


1 Budi (L)

2 Bagas (L)

3 Yanti (P)

4 Sinta (P)

5 Indra (L)

6 Rudi (L)

MEMENUHI SYARAT

SIMULASI PENEMPATAN PEREMPUAN (2)


1 Indra (L)

2 Bagas (L)

3 Sinta (P)

4 Budi (L)

5 Rida (P)

6 Rudi (L)

7 Andi (L)

TIDAK MEMENUHI SYARAT


1 Budi (L)

2 Indra (L)

3 Rudi (L)

4 Rida (P)

5 Yanti (P)

6 Sinta (P)



1 Budi (L)

2 Bagas (L)

3 Rizky (L)

4 Yanti (P)

5 Sinta (P)

6 Rida (P)

7 Indra (L)

8 Rudi (L)

9 Andi (L)


bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

dapat berbicara, membaca, dan/atau menulis dalam bahasa Indonesia.

setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika.

bersedia untuk bekerja penuh waktu apabila terpilih menjadi anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.

hanya dicalonkan oleh 1 (satu) Partai Politik untuk 1 (satu) lembaga perwakilan di 1 (satu) Dapil

bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah (PPAT) atau melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.

bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, direksi, komisaris, dewan pengawas dan/atau karyawan pada pada Badan Usaha Milik Negara dan/atau Badan Usaha Milik Daerah serta badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara

SYARAT CALON (1)

SYARAT CALON DOKUMEN PEMBUKTIANNYA

Formulir Model BB.1 DPR/DPRD Provinsi/ DPRD Kabupaten/Kota

SYARAT CALON (2)


telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih terhitung sejak penetapan DCT. Fotokopi KTP Elektronik

fotokopi Ijazah/STTB Sekolah Menengah Atas atau sederajat, surat keterangan berpenghargaan sama dengan Ijazah/STTB, syahadah, atau sertifikat yang dilegalisasi oleh intansi yang berwenang

berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat;

surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari puskesmas atau rumah sakit pemerintah serta bebas penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif

sehat jasmani, rohani, dan bebas penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif

1. fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik Warga Negara Indonesia

2. Dalam hal bakal calon bertempat tinggal di luar negeri, wajib menyampaikan paspor dan surat keterangan dari Kantor Perwakilan Republik Indonesia di negara setempat

Bertempat tinggal di wilayah NKRI

SYARAT CALON (2)


mengundurkan diri sebagai Penyelenggara Pemilu, Panitia Pemilu, atau Panitia Pengawas keputusan pemberhentian sebagai Penyelenggara Pemilu

dan Panitia Pemilu

fotokopi Kartu Tanda Anggota Partai Politik yang masih berlaku menjadi anggota Partai Politik Peserta Pemilu;

terdaftar sebagai pemilih

tanda bukti telah terdaftar sebagai pemilih yang ditandatangani asli/basah oleh Ketua PPS serta cap basah PPS atau surat keterangan dari KPU/KIP Kabupaten/Kota

Tambahan Dokumen Syarat Calon: 1. Daftar Riwayat Hidup (Formulir Model BB.2) 2. Pas foto berwarna terbaru bakal calon, ukuran 4 x 6 (empat kali enam) sentimeter sebanyak 2 (dua) lembar dalam

bentuk naskah asli (hardcopy) dan naskah asli elektronik (softcopy)

bagi terpidana yang tidak menjalani pidana di dalam penjara meliputi:

1. terpidana karena kealpaan ringan (culpa levis); atau

2. terpidana karena alasan politik;

wajib secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan sedang menjalani pidana tidak di dalam penjara.

SYARAT CALON TERKAIT TERPIDANA

Bukan Mantan Terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, atau korupsi.

tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

bagi Mantan Terpidana yang telah selesai menjalani masa pemidanaannya, secara kumulatif, wajib memenuhi syarat secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang, dan mencantumkan dalam daftar riwayat hidup.

Formulir Model BB.1 dan dilampiri dengan dilampiri dengan surat keterangan dari pengadilan negeri di wilayah hukum tempat tinggal bakal calon

Formulir Model BB.1 yang dilampiri dengan :

1. Surat Keterangan dari Kepala Lapas

2. Surat keterangan dari Kepolisian

3. Salinan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap

4. Surat dari Pimpinan redaksi Media yang menerangkan bahwa calon telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik sebagai mantan terpidana

5. Bukti berupa surat pernyataan yang bersangkutan yang telah dimuat dalam media massa

Formulir Model BB.1 dilampiri dengan : 1. Salinan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum

tetap 2. Surat keterangan dari Kejaksaan 3. Surat dari Pimpinan redaksi Media yang menerangkan bahwa

calon telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik sebagai mantan terpidana

Mengundurkan diri sebagai :

1. Gubernur

2. Wakil Gubernur

3. Bupati

4. Wakil Bupati

5. Walikota

6. Wakil Walikota

7. Aparatur Sipil Negara

8. Tentara Nasional Indonesia

9. Anggota Kepolisian

10. Kepala Desa dan Perangkat Desa

11. Direksi

12. Komisaris, Dewan Pengawas, dan/atau Karyawan pada BUMN/BUMD, atau

13. Badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara

STATUS CALON YANG HARUS MENGUNDURKAN DIRI DARI JABATAN TERTENTU

Formulir Model BB.1 dilampiri dengan : • surat pengajuan pengunduran dir.; • tanda terima dari pejabat yang

berwenang atas penyerahan surat pengajuan pengunduran diri; dan

• surat keterangan bahwa pengajuan pengunduran diri sedang diproses oleh pejabat yang berwenang.

Dokumen Pembuktiannya Syarat Calon

Keputusan Pemberhentian disampaikan H-1 Penetapan DCT

Persyaratan tersebut tidak berlaku dalam hal:

1. bakal calon yang bersangkutan tidak diberhentikan atau tidak ditarik sebagai anggota DPR, DPRD Provinsi, atau DPRD Kabupaten/Kota oleh Partai Politik yang diwakili pada Pemilu sebelumnya; atau

2. tidak lagi terdapat calon pengganti anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang terdaftar dalam DCT Anggota DPR, DCT Anggota DPRD Provinsi, dan DCT Anggota DPRD Kabupaten/Kota dari Partai Politik yang diwakili pada Pemilu sebelumnya.

STATUS CALON YANG HARUS MENGUNDURKAN DIRI DARI JABATAN TERTENTU (2)

Bakal calon yang berstatus sebagai Anggota DPR, DPRD Provinsi, atau DPRD Kab/Kota yang dicalonkan oleh Partai Politik yang berbeda dengan Partai Politik yang diwakili pada Pemilu sebelumnya wajib mengundurkan diri.

Dokumen Pembuktiannya : 1. Formulir Model BB.1 2. surat pengajuan pengunduran diri sebagai anggota DPR, DPRD

Prov/Kab/Kota 3. tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat

pengajuan pengunduran diri 4. surat keterangan bahwa pengajuan pengunduran diri sedang

diproses.

wajib menyampaikan surat pernyataan pengunduran diri sebagai anggota Partai Politik yang diwakili pada Pemilu sebelumnya

wajib menyampaikan Keputusan KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, atau KPU/KIP Kabupaten/Kota yang menetapkan tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum dalam Pemilu sebelumnya

PERSYARATAN LHKPN

Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota yang ditetapkan sebagai calon terpilih wajib melaporkan harta kekayaan kepada instansi yang berwenang memeriksa laporan harta kekayaan penyelenggara negara paling lambat 3 hari setelah penetapan calon terpilih.

Tanda Terima Pelaporan Harta Kekayaan wajib disampaikan kepada KPU paling lambat 3 hari setelah pelaporan

Dalam hal calon terpilih tidak menyampaikan tanda terima, KPU tidak mencantumkan nama yang bersangkutan dalam pengajuan nama calon terpilih yang akan dilantik kepada Presiden, Kementerian Dalam Negeri, dan Gubernur.

MEKANISME DAN PERSYARATAN PENGAJUAN BAKAL CALON...

Documents

Transcript of MEKANISME DAN PERSYARATAN PENGAJUAN BAKAL CALON...