Media Massa

5/16/2018 Media Massa - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/media-massa-55ab53ee5b8bb 1/14

Media Massa

Media massa mempunyai peran yang sangat penting bagi kehidupan

masyarakat. Peran komunikasi sangat menentukan dalam penyampaian informasi

maupun suatu kebijakan pemerintah. Sejalan dengan tingkat perkembangan teknologi

komunikasi yang kian pesat, maka metode komunikasi pun mengalami perkembangan

yang pesat pula. Namun semua itu, mempunyai aksentuasi sama yakni komunikator

menyampaikan pesan, ide, dan gagasan, kepada pihak lain (komunikan). Hanya model

yang digunakannya berbeda-beda. Bila dirinci secara lebih kongkrit, metode

komunikasi dalam dunia kontemporer saat ini yang merupakan pengembangan dari

komunikasi verbal dan non-verbal meliputi banyak bidang, antara lain jurnalistik,

hubungan masyarakat, periklanan, pameran/eksposisi, propaganda, dan publikasi.

Berdasarkan metode dalam komunikasi seperti tersebut tadi, semakin jelas kiranya,

bahwa propaganda menjadi salah satu metode dalam komunikasi.

Tentunya, karena propaganda menjadi bagian dari kegiatan komunikasi, maka

metode, media, karakteristik unsur komunikasi (komunikator, pesan, media,

komunikan) dan pola yang digunakan, sama dengan model-model komunikasi lain.

Oleh karena itu, unsur komunikasi secara umum juga berlaku bagi propaganda.

Menghadapi pemilu, media massa memiliki fungsi dan peranan yang sangat penting.

Sebagai langkah awal perbaikan politik untuk mencapai keberhasilan pemerintahan

yang demokratis, sangat ditentukan peran media massa dalam mempropagandakan

pesan-pesan yang penuh harapan kepada masyarakat sebagai upaya pemulihan krisis

multidimensional. Apabila pelaksanaan pemilu mendapat dukungan dari sebagian

masyarakat maka akan berdampak pada jalannya pemerintahan selanjutnya.

Ahli komunikasi massa Harold D Lasswell dan Charles Wright, menyatakan

terdapat empat fungsi sosial media massa, yaitu :

Pertama, sebagai social surveilance. Pada fungsi ini, media massa termasuk

media televisi, akan senantiasa merujuk pada upaya penyebaran informasi dan

interpretasi seobjektif mungkin mengenai peristiwa yang terjadi, dengan maksud agar

dapat dilakukan kontrol sosial sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan

dalam lingkungan masyarakat bersangkutan.

Kedua, sebagai social correlation. Dengan fungsi korelasi sosial tersebut, akan

terjadi upaya penyebaran informasi yang dapat menghubungkan satu kelompok sosial



dengan kelompok sosial lainnya. Begitupun antara pandangan – pandangan yang

berbeda, agar tercapai konsensus sosial.

Ketiga, fungsi socialization. Pada fungsi ini, media massa selalu merujuk pada

upaya pewarisan nilai-nilai luhur dari satu generasi ke generasi selanjutnya, atau dari

satu kelompok ke kelompok lainnya.

Keempat , fungsi entertainment . Agar tidak membosankan, sudah tentu media

massa perlu juga menyajikan hiburan kepada khalayaknya. Hanya saja, fungsi hiburan

ini sudah terlalu dominan mewarnai siaran televisi kita, sehingga ketiga fungsi lainnya,

seolah telah terlupakan. Untuk itu, fungsi hiburan haruslah ditata agar seimbang

dengan 3 (tiga) fungsi lainnya.

Sebagaimana telah dibahas di atas bahwa begitu besarnya peran media massa

dalam kehidupan masyarakat, yang mampu mempengaruhi dan merubah cara berpikir

suatu kelompok masyarakat. Kekuatan media massa ini juga digunakan oleh

pemerintah maupun suatu kelompok masyarakat tertentu di suatu pemerintahan untuk

mempengaruhi opini publik. Dalam dunia politik pun media massa digunakan sebagai

alat penyampaian informasi dan pesan yang sangat efektif dan efisien.

Sebagaimana juga dijelaskan oleh Lasswell (1972), bahwa ―the study of

politics is the study of influence and the influential‖ (ilmu tentang politk adalah ilmu

tentang pengaruh dan kekuatan pengaruh).

Tampilan media massa akan mengemban beberapa fungsi yang

menggambarkan kedemokrasian dalam pemberitaannya. Fungsi-fungsi tersebut

merupakan subsistem dari sistem politik yang ada.

Menurut Gurevitch dan Blumer (1990:270) fungsi-fungsi media massa adalah:

1. Sebagai pengamat lingkungan dari kondisi sosial politik yang ada.

Media massa berfungsi sebagai alat kontrol sosial politik yang dapat

memberikan berbagai informasi mengenai penyimpangan sosial itu sendiri, yang

dilakukan baik oleh pihak pemerintah, swasta, maupun oleh pihak masyarakat.

Contoh penyimpangan-penyimpangan seperti praktik KKN oleh pemerintah,

penjualan pasir ke Singapura yang mengakibatkan tujuh pulau hilang dan tenggelam

(suatu kerugian yang lebih besar dari sekadar perebutan pulau Sipadan dan Ligitan),

perilaku masyarakat yang tidak tertib hukum/anarkis, polemik Susno-Polri, dan lain-

lain. Berbagai permasalahan sosial tersebut akan membuka mata kita bahwa telah

terjadi sesuatu yang tidak sesuai dengan aturan yang ada.



2. Sebagai pembentuk agenda (agenda setting) yang penting dalam isi pemberitaannya.

Pembentukan opini dengan cara pembentukan agenda atau pengkondisian

politik sehingga masyarakat terpengaruh untuk mengikuti dan mendukung rencana-

rencana pemerintah. Contohnya: wacana pembatasan subsidi BBM untuk sepeda

motor, SKPP Bibit-Candra, dan lain-lain.

3. Media massa merupakan platform (batasan) dari mereka yang punya advokasi

dengan bukti-bukti yang jelas bagi para politisi, jurubicara, dan kelompok

kepentingan.

Ada pembagian lain dari komunikator politik, yaitu yang disebut dengan

komunikator profesional (Carey, 1969). Pembagian ini muncul karena kemajuan-

kemajuan dalam dunia teknologi komunikasi. Sehingga ada batasan/pembagian tugas

dan peranan penyampaian pesan politik.

4. Media massa mampu menjadi tempat berdialog tentang perbedaan pandangan yang

ada dalam masyarakat atau diantara pemegang kekuasaan (yang sekarang maupun

yang akan datang).

Media massa sebagai sarana untuk menampung berbagai pendapat, pandangan,

dan paradigma dari masyarakat yang ingin ikut andil dalam membangun sistem

politik yang lebih baik.

5. Media massa merupakan bagian dari mekanisme penguasa untuk mempertahankan

kedudukannya melalui keterangan-keterangan yang diungkapkan dalam media

massa.

Hal ini kerap terjadi pada masa Orba, ketika masa Presiden Soeharto berkuasa

yang selalu menyampaikan keberhasilan-keberhasilan dengan maksud agar

masyarakat mengetahui bahwa pemerintahan tersebut harus dipertahankan apabila

ingin mengalami kemajuan yang berkesinambungan.

6. Media massa bisa merupakan insentif untuk publik tentang bagaimana belajar,

memilih, dan menjadi terlibat daripada ikut campur dalam proses politik.

Keikutsertaan masyarakat dalam menentukan kebijakan politik bisa

disampaikan melalui media massa dengan partisipasi dalam poling jajak pendapat dan

dialog interaktif. Hasil dari poling atau jajak pendapat tersebut akan merefleksikan

arah kebijakan para politisi.

Seperti hasil poling akhir-akhir ini dinyatakan bahwa sebagian besar

masyarakat pemilih pada pemilu 2009, mengharapkan pemerintah hasil Pemilu dapat

memprioritaskan perbaikan ekonomi. Hanya sebagian kecil dari masyarakat yang



memilih untuk prioritas pemberantasan korupsi. Hal ini yang menjadi kekhawatiran

para aktivis anti korupsi bahwa hasil itu akan mempengatuhi arah kebijakan

pemerintah sebagai kecenderungan sebagian besar kelompok masyarakat.

7. Media massa bisa menjadi penentang utama terhadap semua upaya dari kekuatan-

kekuatan yang datang dari luar media massa dan menyusup ke dalam

kebebasannya,integritasnya, dan kemampuannya di dalam melayani masyarakat.

Fakta-fakta kebenaran yang diungkapkan oleh media massa dapat

menyadarkan masyarakat tentang adanya kekuatan-kekuatan berupa terorisme atau

premanisme, maupun intimidasi dari pihak-pihak tertentu yang mencoba

mengkaburkan suatu permasalahan.

8. Media massa punya rasa hormat kepada anggota khalayak masyarakat, sebagai

kelompok yang punya potensi untuk peduli dan membuat sesuatu menjadi masuk

akal dari lingkungan politiknya.

Adanya kecenderungan dalam menilai para politisi, komunikator politik,

aktivis adalah sebagai pihak yang selalu bicara dengan publik. Oleh karena itu Bryce

(1900) menyatakan bahwa khalayak komunikasi (khususnya dalam komunikasi

politik) pada umumnya akan terpusat pada masalah opini publik.

Dari gambaran di atas mengenai fungsi media massa dalam kaitannya sebagai

alat politik, maka semakin jelas bahwa peran media massa sangat besar dalam

kekuasaan pemerintahan. Pendapat ini juga dipertegas dengan pernyataan Harold

Lasswell, bahwa Politik tidak bisa dipisahkan dari pengertian kekuasaan dan

manipulasi yang dilakukan oleh para elit penguasa atau counter elite.

Komunikasi Politik

Komunikasi Politik adalah komunikasi yang melibatkan pesan-pesan politik

dan aktor-aktor politik, atau berkaitan dengan kekuasaan, pemerintahan, dan

kebijakan pemerintah. Dengan pengertian ini, sebagai sebuah ilmu terapan,

komunikasi politik bukanlah hal yang baru. Komunikasi politik juga bisa dipahami

sebagai komunikasi antara ―yang memerintah‖ dan ―yang diperintah‖.

Mengkomunikasikan politik tanpa aksi politik yang kongkret sebenarnya

telah dilakukan oleh siapa saja: mahasiswa, dosen, tukang ojek, penjaga warung, dan

seterusnya. Tak heran jika ada yang menjuluki Komunikasi Politik sebagai

neologisme, yakni ilmu yang sebenarnya tak lebih dari istilah belaka. Dalam

praktiknya, komunikasi politik sangat kental dalam kehidupan sehari-hari. Sebab,



dalam aktivitas sehari-hari, tidak satu pun manusia tidak berkomunikasi, dan kadang-

kadang sudah terjebak dalam analisis dan kajian komunikasi politik. Berbagai

penilaian dan analisis orang awam berkomentar soal kenaikan BBM, ini merupakan

contoh kekentalan komunikasi politik. Sebab, sikap pemerintah untuk menaikkan

BBM sudah melalui proses komunikasi politik dengan mendapat persetujuan DPR.

Konsep, strategi, dan teknik kampanye, propaganda, dan opini publik termasuk dalam

kajian bidang ilmu komunikasi politik.

Kegunaan Komunikasi Politik menurut Rusadi Kantaprawira adalah ―untuk

menghubungkan pikiran politik yang hidup dalam masyarakat, baik pikiran intra

golongan, institusi, asosiasi, atau sector kehidupan politik masyarakat dengan sector

kehidupan politik pemerintah‖.

Dalam kegiatannya Komunikasi Politik tidak hanya dalam ruanglingkup

Internal (nasional) melainkan juga eksternal (Internasional). Menurut Philips dan

Alexander, Komunikasi Politik Internasional adalah Komunikasi yang dilakuakan

oleh suatu negara nasional (nasional states) untuk mempengaruhi tingkahlaku politik

bangsa lain.

a. Aktor: Komunikator Politik

Komunikator Politik pada dasarnya adalah semua orang yang berkomunikasi

tentang politik, mulai dari obrolan warung kopi hingga sidang parlemen untuk

membahas konstitusi negara.Namun, yang menjadi komunikator utama adalah para

pemimpin politik atau pejabat pemerintah karena merekalah yang aktif menciptakan

pesan politik untuk kepentingan politis mereka. Mereka adalah pols, yakni politisi

yang hidupnya dari manipulasi komunikasi, dan vols, yakni warganegara yang aktif

dalam politik secara part timer ataupun sukarela.

Komunikator politik utama memainkan peran sosial yang utama, teristimewa

dalam proses opini publik. Karl Popper mengemukakan ―teori pelopor mengenai opini

publik‖, yakni opini publik seluruhnya dibangun di sekitar komunikator politik.

Komunikator Politik terdiri dari tiga kategori: Politisi, Profesional, dan Aktivis.

1. Politisi adalah orang yang bercita-cita untuk dan atau memegang jabatan

pemerintah, seperti aktivis parpol, anggota parlemen, menteri, dsb.

2. Profesional adalah orang yang menjadikan komunikasi sebagai nafkah

pencahariannya, baik di dalam maupun di luar politik, yang muncul akibat



revolusi komunikasi. Munculnya media massa lintas batas dan perkembangan

media khusus (majalah internal, radio siaran, dsb.) yang menciptakan publik baru

untuk menjadi konsumen informasi dan hiburan. Terdiri dari jurnalis (wartawan,

penulis) dan promotor (humas, jurubicara, jurukampanye, dsb).

3. Aktivis – (a) Jurubicara (spokesman) bagi kepentingan terorganisasi, tidak

memegang atau mencita-citakan jabatan pemerintahan, juga bukan profesional

dalam komunikasi. Perannya mirip jurnalis. (b) Pemuka pendapat (opinion leader )

– orang yang sering dimintai petunjuk dan informasi oleh masyarakat; meneruskan

informasi politik dari media massa kepada masyarakat. Misalnya tokoh informal

masyarakat kharismatis, atau siapa pun yang dipercaya publik.

b. Saluran Komunikasi Politik

1. Komunikasi Massa ialah komunikasi ‗satu-kepada- banyak‘, komunikasi melalui

media massa.

2. Komunikasi Tatap Muka seperti dalam rapat umum, konferensi pers, dsb. Dan

Komunikasi Berperantara adalah ada perantara antara komunikator dan khalayak

seperti TV.

3. Komunikasi Interpersonal ialah komunikasi ‗satu-kepada-satu‘, contoh door to

door visit , temui publik, dsb. Atau Komunikasi Berperantara contoh pasang

sambungan langsung ‘hotline‘ buat publik.

4. Komunikasi Organisasi adalah gabungan komunikasi ‗satu-kepada-satu‘ dan ‗satu-

kepada-banyak ‘. Komunikasi Tatap Muka seperti diskusi tatap muka dengan

bawahan/staf. Dan Komunikasi Berperantara seperti pengedaran memorandum,

sidang, konvensi, buletin, newsletter, lokakarya, dsb.

c. Pesan

Pesan Komunikasi Politik adalah pesan yang berkaitan dengan peran negara

dalam melindungi semua kepentingan masyarakat (warga negara). Bentuk pesannya

dapat berupa keputusan, kebijakan dan paraturan yang menyangkut kepentingan dari

keseluruhan masyarakat, bangsa dan negara.

Dalam pembicaraan politik, komunikator lebih banyak menggunakan instrumen

komunuikasi yang meliputi :

1. Lambang

Pembicaraan Politik adalah kegiatan simbiotik. Kegiatan ini dapat berupa



a. pembicaraan otoritas dilambangkan oleh konstitusi, hukum.

b. Pembicaraan Kekuasaan dilambangkan oleh Parade Militer

c. Pembicaraan Pengaruh dilambangkan oleh Mimbar Partai, Slogan, Pidato, Editorial.

2. Bahasa

Bahasa dalam komunikasi politik merupakan suatu sarana yang sangat penting yang

memiliki fungsi sebagai ―Cover‖ bagi isi pesan (content Message) yang akan

disampaikan oleh komunikator kepada komunikan sehingga pesan tersebut memiliki

daya tarik (interest) serta mudah diterima oleh komunikan (masyarakat).

3.Opini Publik (Pendapat Umum).

Pesan (Message) yang disampaikan oleh Komunikator Politik dilakukan dengan

memperhatikan secara seksama pendapat umum atau pendapat yang berkembang

dalam realitas kehidupan masyarakat yang ada dan mengemuka melalui media massa

cetak, audio, maupun audio visual serta media komunikasi langsung yang berasal dari

elemen infrastruktur politik yang mengartikulasi kepentingan masyarakat luas, baik

melalui media dialog, diskusi, konsep pemikiran maupun orasi dilapangan

(demonstrasi). Semuanya ditujukan untuk memelihara harmonisasi komunikasi antara

komunikator politik dengan komunikan atau khalayak (masyarakat).

c. Media

Dalam menyampaikan komunikasi politik para komunikator politik menggunakan

saluran komunikasi politik dan saluran komunikasi persuasive politik yang memliki

kemampuan menjangkau seluruh lapisan masyarakat, bangsa dan negara.

Tipe – tipe saluran komunikasi politik dimaksud adalah meliputi:

1. Komunikasi Massa

Adalah proses penyampaian pesan (message) oleh komunikator politik kepada

komunikan (khalayak) melalui media komunikasi massa, seperti, Surat Kabar, Radio,

Televisi).

2. Komunikasi Interpersonal

Adalah proses penyampaian pesan (message) oleh komunikator kepada Komunikan

(khalayak) secara langsung atau tatap muka (face to face). Contohnya, Dialog, lobby,

komprensi tingkat tinggi (KTT), dan lain-lain.

3. Komunikasi Organisasi

Adalah proses penyampaian pesan (message) oleh komunikator politik kepada

komunikan (khalayak) atau Komunikasi Vertikal (dari atas ke bawah) dan horizontal



(dari kiri ke kanan) sejajar. Contohnya, komunikasi antar sesama atasan, dan

komunikasi sesama bawahan (staf).

Adapun tipe saluran komunikasi persuasive politik adalah meliputi :

1. Kampanye Massa

Adalah proses penyampaian pesan persuasive (pengaruh) yang berupa program asas,

platform partai politik yang dilakukan oleh komunikator politik kepada calon pemilih

(calon Konstituen) melalui media massa cetak, radio, maupun televisi, agar memilih

partai politik yang dikampanyekannya. Contohnya, kesejahtraan seluruh petani, akan

terwujud apabila memilih partai politik yang saya pimpin menang pemilu.

2. Kampanye Interpersonal

Adalah proses penyampaian pesan persuasive (pengaruh) yang berupa program, asas,

platform (garis perjuangan), pembagian kekuasaan partai politik yang dilakukan oleh

komunikator politik kepada tokoh masyarakat yang memiliki pengaruh yang luas

terhadap calon pemilih (calon Konstituen) Contohnya, Dialog dan lobby Ketua Tim

Sukses Capres-cawapres SBY-JK kepada Ketua Umum Partai politik Bintang

Reformasi dan Tim lain kepada partai politik yang lain.

3. Kampanye Organisasi

Adalah proses penyampaian pesan persuasive (pengaruh) yang berupa program, asas,

platform (garis perjuangan), pembagian kekuasaan partai politik yang dilakukan oleh

komunikator politik kepada kader, fungsionaris, dan anggota dalam satu organisasi

partai politik dan antar sesama anggota agar memilih partai politik yang

dikampanyekannya. Contohnya, Ketua Partai Politik memberi pesan persuasive

kepada anggotanya (Vertikal) dan atau antar sesama anggotanya (Horzontal).gar

menyerukan untuk memilih partai politik yang dikampanyekannya.

d. Efek

Menurut Ball Rokeah dan De Fleur, akibat (efek) Potensial komunikasi dapat

dikategorikan dalam tiga macam, yaitu ;

1. Akibat (efek) Kognitif

Yaitu efek yang berkaitan dengan pengetahuan komunikan terhadap pesan yang

disampaikan. Dalam kaitannya dengan komunikasi politik, efek yang timbul adalah

menciptakan dan memecahkan ambiguitas dalam pikiran orang, menyajikan bahan



mentah bagi interpretasi personal, memperluas realitas social dan politik, menyusun

agenda, media juga bermain di atas system kepercayaan orang.

2. Akibat (Efek) Afektif

Yaitu efek yang berkaitan dengan pemahaman komunikan terhadap pesan yang

disampaikan.

Dalam hal ini ada 3 efek komunikasi politik yang timbul, yaitu :

a. Seseorang dapat menjernihkan atau mengkristalkan nilai politik melalui

komunikasi politik.

b. Komunikan bisa memperkuat nilai komunikasi politik

c. Komunikasi politik bisa memperkecil nilai yang dianut.

3. Akibat Konatif (perubahan Perilaku).

Yaitu efek yang berkaitan dengan perubahan perilaku dalam melaksanakan pesan

komunikasi politik yang diterimanya dari komunikator politik.

Perwujudan efek komunikasi politik yang timbul adalah dapat berupa ―partisipasi

politik ― nyata untuk memberikan suara dalam pemilihan umum DPR, DPD, DPRD

dan Preisden serta Wakil Presiden dan atau bersedia melaksanakan kebijakan serta

keputusan politik yang dikomunikasikan oleh Komunikator Politik.

Politik Media

Politik media merupakan sebuah sistem politik, politisi secara individual dapat

terus menambah ruang privat dan publiknya, sehingga mereka tetap dapat mengurusi

masalah politik ketika ia tengah duduk di kursi kerjanya, yaitu melalui komunikasi

yang bisa menjangkau masyarakat sasarannya melalui media massa. Hal ini berarti

politisi media berdiri berlawanan dengan sistem yang lebih dulu ada, yakni politik

partai. Dalam pengertian konvensional, politisi berupaya untuk memenangkan

pemilihan umum dan dapat memerintah sebagai anggota tim partai. Dengan cara ini

politik partai menjadi usang, tetapi sistem ini sekarang menjadi hal yang setidak –

tidaknya menjadi praktik politik yang umum dengan berbagi panggung politik dengan

politik media, sebagai sebuah sistem yang sedang menggejala dengan muatan -

muatannya yang mulai dapat dipahami. Politik media merupakan sebuah sistem

politik, istilah ini untuk membandingkannya dengan sistem-sistem lainnya, seperti

politik legislatif, politik birokrasi, politik yudisial, serta yang telah dibahas sekilas,



politik partai. Dalam setiap domain tersebut, dapat diidentifikasi peran kunci,

kepentingan yang bermacam-macam, aturan perilaku yang rutin, serta politik interaksi

yang mapan, yang bila digabungkan dapat memperjelas bentuk khusus dari

perjuangan politik.

Terdapat 3 (tiga) pelaku dalam politik media, ialah politisi, jurnalis, dan orang

-orang yang digerakkan oleh dorongan (kepentingan) khusus. Bagi politisi, tujuan dari

politik media adalah dapat menggunakan komunitas massa untuk memobilisasi

dukungan publik yang mereka perlukan untuk memenangkan pemilihan umum dan

memainkan program mereka ketika duduk di ruangan kerja. Bagi jurnalis, tujuan

politik media adalah untuk membuat tulisan yang menarik perhatian banyak orang

dan menekankan apa yang disebutnya dengan ―suara yang independen dan signifikan

dari para jurnalis‖. Bagi masyarakat, tujuannya adalah untuk keperluan mengawasi

politik dan menjaga politisi agar tetap akuntabel, dengan menggunakan basis usaha

yang minimal. Tujuan tersebut merupakan sumber ketegangan konstan yang ada di

ketiga aktor tadi. Politisi menghendaki para jurnalis untuk bertindak sebagai pembawa

berita yang netral dalam statemen mereka dan dalam rilis pers. Sementara para

jurnalis tidak ingin menjadi tangan kanan pihak lain; mereka lebih berharap untuk

bisa membuat kontribusi jurnalistik khusus untuk berita, dimana mereka dapat

menyempurnakannya dengan menggunakan berita terkini, investigasi, dan analisis

berita yang sangat dibenci oleh kalangan politisi. Tentang politik media, jurnalis

menilai ―suara jurnalistik‖, paling tidak sama besarnya dengan para pembaca dalam

jumlah besar, dan para jurnalis ini sama sekali tidak ingin membantu politisi untuk

menerbitkan berita mereka kepada publik. Jika jurnalis selalu saja melaporkan berita

yang dikehendaki politisi, atau hanya melaporkan berita politik yang sesuai dengan

keinginan pembaca, maka jurnalisme hanya akan menjadi profesi yang kurang

menguntungkan dan kurang memuaskan bagi praktisinya, atau bahkan bukan lagi

menjadi sebuah profesi. Pada dasarnya pihak publik menginginkan untuk mengawasi

jalannya politik dan menjaga agar politisi tetap akuntabel dengan upaya yang minimal.

Dan dikarenakan adanya kejenuhan pihak politisi dan para jurnalis yang bersaing

untuk mendapatkan perhatian publik dalam pasar yang kompetitif, publik cenderung

mendapatkan bentuk komunikasi politik yang mereka inginkan. Namun ini tidak

berlaku seluruhnya. Kepentingan yang telah melekat pada diri politisi untuk

mengontrol muatan berita politik, berpadu dengan kepentingan jurnalis untuk

membuat kontribusi yang independen dalam berita, akan menciptakan ketegangan dan



distorsi yang cukup besar. Pendekatan untuk mempelajari politik media dalam buku

ini terdiri dari dua poin utama. Pertama, seperti yang telah dibahas, ini akan berfokus

pada kepentingan diri yang berbeda dari para partisipan dan bagaimana mereka

membentuk sifat politik media. Ini merup akan titik awal yang dari kebanyakan studi

tentang politik media, yang cenderung melihat politik media melalui prisma teoritis

yang berbeda. Satu riset media yang besar berfokus pada nilai dan konvensi jurnalis,

seperti kesenangan mereka untuk meliput persaingan politik (Patterson, 1993; Lichter,

Rothman dan Lichter, 1986), ataupun kegiatan rutin dimana reporter mengatur kerja

mereka (Cohen, 1962; Sigal, 1973; Epstein, 1973; Gans, 1980). Poin penting dalam

riset yang lain adalah penekanan pada sistem simbolik dari politik media, terutama

dalam penciptaan ilusi, citra, dan kaca mata yang dapat menyamarkan gambaran

realitas (Edelman, 1980; Bernett, 1996).

Peran Politik Media

Lebih dari duapuluh tahun silam, terdapat 3 (tiga) kasus yang tidak popular

pada pemerintahan di Asia Tenggara yang tidak disukai oleh rakyatnya dan diprotes

melalui gerakan perlawanan rakyat. Di Filipina tahun 1986, gerakan People Power

berhasil megusir Marcos dari kursi kuasa kepresidenan. Di Thailand tahun 1992 yang

terkenal dengan Peristiwa Mei mendepak pemerintah Suchinda Kraprayoon dari

kekuasaan negara, dan Indonesia tahun 1998 (McCargo, 1999:131). Media

memainkan peranan penting dalam gerakan yang terjadi di negara -negara tersebut,

kecuali Myanmar (1988). Asumsi utama dalam kajian demokratisasi adalah, semakin

press independent dengan semakin besar kebebasan yang dimiliki maka akan

memberi kontribusi positif pada perubahan politik, mendukung transisi demokrasi dan

meruntuhkan rezim yang otoritarian. Dengan kata lain, media dapat memainkan

peranan yang sangat besar khususnya pada saat babak politik dalam transisi, karena

media dapat bertindak sebagai agen perubahan. Neumann menjelaskan bahwa

kebebasan memegang peranan penting di Asia Tenggara, khususnya dalam proses

liberalisasi politik yang berhubungan dengan munculnya pers yang lebih terbuka dan

kritis (Neumann, 1998). Lalu, apa fungsi yang ditunjukkan oleh media sebagai

institusi politik? Salah satu fungsi yang telah dirancang oleh Soeharto dan elite negara

dalam negara berkembang adalah, mempromosikan ideologi nasional dan

melegitimasi proses pembangunan. Dalam menjalankan fungsi ini, pers adalah

sebagai sebuah agen stabilitas, yang bertugas membantu melestarikan tatanan sosial



politik. Fungsi ini umumnya berkaitan dengan istilah development journalism. Fungsi

kedua adalah memonitor tatanan politik pada masa damai, melakukan checks and

balances.

Dalam bab yang berjudul why don’t we call journalists political actors?, Cook

(1998:4) mengemukakan beberapa hal: Pertama, para jurnalis telah bekerja keras

untuk mendorong masyarakat agar tidak berpikir bahwa mereka (jurnalis) merupakan

aktor politik. Mereka sangat berhasil dalam upaya ini, sehingga mereka pun

sepertinya sangat yakin dengan hal ini. Kedua, studi mengenai komunikasi politik

berkembang di tengah-tengah sebuah tradisi yang menekankan efek media, dan

disiplin ilmu yang terkait dengan studi politik tentang media berita pun telah pula

menyembunyikan implikasi dari kegiatan mereka. Pada umumnya, ketika pakar

politik merasa nyaman dengan melihat konstribusi politik dari media, maka mereka

menjadi kurang memiliki keinginan untuk melihat media berita sebagai sebuah

institusi. Dengan kata lain, para jurnalis telah berhasil untuk meyakinkan kalangan

akademisi, bahwa mereka bukan aktor politik, dan para peneliti yang membahas

tentang studi politik maupun media telah melalaikan hal ini.

Fungsi ketiga adalah sebagai fire-fighting, yaitu membantu dalam menentukan

hasil dari perubahan politik dan sosial dramatik yang terjadi saat krisis. Beberapa

contoh di Asia dapat menunjukkan hal ini, yakni peran media dalam menggulingkan

rezim Marcos di Filipina di tahun 1986, atau dukungan yang ditunjukkan pers pada

demonstrasi pro demokrasi pada bulan Mei 1992 di Bangkok. Dalam fungsi ketiga ini,

pers merupakan agen perubahan (agent of change). Tiga model agen alternatif ini —

stabilitas, pengendalian dan perubahan — merupakan fungsi yang mungkin dapat

diperankan oleh pers sebagai institusi politik. Ini dapat memunculkan asumsi bahwa

bahwa pers menampilkan peran politik yang spesifik dalam masyarakat tertentu pada

suatu titik waktu tertentu pula, misalnya sebagai agen stabilitas dalam rezim otoriter

(seperti di Burma sekarang ini), sebagai agen pengendali dalam demokrasi liberal

(seperti di Jepang pada tahun 1970-an), dan agen perubahan dalam masyarakat di saat

terjadinya transisi politik (seperti di Korea Selatan pada tahun 1987). Namun dalam

prakteknya, pers bersifat polivalen, dan dapat saja mengadopsi berbagai model agen

secara simultan. Bagian-bagian dari pers yang berbeda, sangat mungkin untuk

memberi dukungan, memarahi, atau mencela para pemegang kekuasaan pada saat

yang bersamaan. Suatu publikasi tunggal pun dapat menjadi polivalen, misalnya

kolumnis dan jurnalis yang berbeda dapat menerapkan bentuk agen politik yang



berbeda, halaman depan yang memuat kritisi mengindikasikan bahwa publikasi ini

dimaksudkan untuk mengendalikan pemegang kekuasaan tertentu, sedangkan bagian

editorial menampakkan dukungan halus mereka, serta kolumnis yang agresif meminta

pengunduran diri pihak penguasa. Mengevaluasi sikap dari peran politik yang

ditampilkan oleh pers dalam situasi tertentu memerlukan 2 (dua) kecermatan

mendalam mengenai dua faktor berikut: pertama, kepemilikan dan kontrol publikasi;

dan kedua, hubungan antara pemilik perusahaan media, jurnalis, dan pemegang

kekuasaan. Artikel ini menitikberatkan pada pandangan problematis mengenai media

sebagai agen perubahan yang lunak.

Kajian mengenai media di negara berkembang cenderung lebih menekankan

dominasi atau hegemoni kekuasaan negara, di mana media digunakan sebagai alat

propaganda negara atau menjadi alat kepentingan untuk melestarikan ideologi

penguasa (hegemoni). Dalam hal ini ada kepentingan yang cukup signifikan dari

pemegang kekuasaan untuk menggunakan media sebagai alat politik dalam mencapai

tujuannya. Misalnya saja, dalam kasus di Thailand, fokusnya selalu mengenai

penggunaan media elektronik oleh pihak militer dan aktor negara lainnya. Media

dipandang sebagai pion dari kekuasaan negara, atau sebut saja sebagai aktor yang

melayani negara (servant of the state). Kaitannya yang erat dengan kontrol dan sensor

negara, dan pamahaman tentang bagaimana aspek media berfungsi dalam titik waktu

tertentu, juga kecenderungannya untuk terlalu berpusat pada negara (state-centric).

Media pada dasarnya memiliki karakter yang bermacam-macam dan jamak, terlihat

dari kenyataan bahwa media cetak sering meliput tentang isu-isu politik. Seiring

dengan kekuasaan negara yang semakin melemah di seluruh dunia, sensor dari negara

menjadi semakin melemah pula. Upaya untuk mempengaruhi muatan dan nada dari

publikasi pemberitaan menjadi tidak selalu berkaitan dengan negara, namun oleh

politisi oposisi, petinggi militer, pihak publik, pelobi, perusahaan, dan kelompok non -

pemerintah, dan pihak lain, semuanya terlibat di sini. Hal menarik untuk menjelaskan

tentang konsep peran politik dari media adalah bab yang ditulis oleh pengamat Jepang,

Susan Pharr, yang mengemukakan adanya 4 (empat) pandangan yang saling

berlawanan, yaitu: pertama media sebagai penonton (spectator ); kedua sebagai

penjaga (watchdog); ketiga sebagai pelayan (servant ); dan keempat sebagai penipu

(trickster ). Pharr memandang media sebagai penipu, sebuah kosa kata yang dibuatnya

sendiri. Menurutnya, penipu merupakan partisipan aktif dalam proses politik. Dampak

utama dari peran penipu sebagai pembangun komunitas. Label penipu kemudian



berubah menjadi kosa kata yang positif, yaitu mencerminkan perilaku media yang

penuh dengan kebaikan (Pharr, 1996:24-36).

Perilaku media secara frekuentatif menampilkan sisi yang ambigu, hipokrit,

dan inkonsisten, singkatnya mereka itu bersifat licin dan dan menipu. Menipu dalam

konteks ini, meski dapat dipandang sebagai positif, tetapi juga mengandung sisi yang

bersifat membahayakan dan destruktif. Pharr berpendapat bahwa media penipu tidak

mewakili kepentingan satu kelompok tertentu pun, seperti media di Asia Tenggara

yang secara frekuentatif terjebak dalam berbagai kepentingan. Tipuan ini tidak datang

dari kurangnya loyalitas, namun dari loyalitas yang berlipat, pluralitas dalam

kewajiban, dan beragamnya stakeholder mereka. Sangat jelas bahwa stakeholder

mereka yang bermacam-macam menghasilkan kekuatan sekaligus kelemahan. Analis

media dari barat cenderung melihat hubungan partisan dalam konteks hubungan

formal dan informal antara organisasi media dan partai politik. Dalam konteks Asia

Tenggara, definisi ini belumlah memadai; hubungan partisan harus dipahami sebagai

rangkaian keseluruhan dari hubungan antar-praktisi, secara paralel dengan dunia

media dan politik. Banyak literatur media di negara berkembang menekankan

dominasi atau hegemoni kekuasaan negara, di mana media digunakan sebagai alat

propaganda negara (Pharr, 1996:24 -36)

Media Massa

Documents

Transcript of Media Massa