Materi Panduan Penyusunan Sppip Dan Rpkpp - Sosialisasi Rp2kp - Semarang [03.06.2014]
-
Upload
poetri-diamond -
Category
Documents
-
view
64 -
download
9
description
Transcript of Materi Panduan Penyusunan Sppip Dan Rpkpp - Sosialisasi Rp2kp - Semarang [03.06.2014]
-
Sosialisasi Kegiatan Penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman 2014 | 1
MEKANISME PENYUSUNAN PENJELASAN
SEMARANG, 5 JUNI 2014
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DIREKTORAT JENDERA CIPTA KARYA
DIREKTORAT PENGEMBANGAN PERMUKIMAN
Rencana Pembangunan dan Pengembangan
Kawasan Permukiman
-
Sosialisasi Kegiatan Penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman 2014 | 2
OUTLINE
1
2
PENDAHULUAN
MEKANISME PENYUSUNAN
RENCANA PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN
KAWASAN PERMUKIMAN
-
Sosialisasi Kegiatan Penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman 2014 | 3 Sosialisasi Kegiatan Penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman | 3
PENDAHULUAN 1
-
Sosialisasi Kegiatan Penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman 2014 | 4
PASAL 32 UU No.26/2007 Pemanfaatan ruang dilakukan melalui pelaksanaan
program pemanfaatan ruang beserta pembiayaannya Pemanfaatan ruang dilaksanakan dengan memperhatikan
standar pelayanan minimal dalam penyediaan sarana dan prasarana
PASAL 98 PP No.15/2010 Pelaksanaan program pemanfaatan ruang merupakan
kegiatan pelaksanaan rencana pembangunan Dalam pelaksanaan program sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dapat disusun rencana induk masing-masing sektor sebagai acuan pelaksanaan pembangunan fisik
Pasal 15 UU No.1/2011
Pemerintah kabupaten/kota dalam melaksanakan pembinaan mempunyai tugas menyusun RENCANA PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN perumahan dan KAWASAN PERMUKIMAN
Pasal 64 UU No.1/2011
Perencanaan kawasan permukiman harus dilakukan
sesuai dengan rencana tata ruang wilayah, sebagai
pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan dalam
pembangunan kawasan permukiman
perlunya penyelenggaraan pembangunan kawasan permukiman dan infrastruktur pelayananan dasar permukiman
perlunya pembinaan dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan dan strategi pada tingkat kabupaten/kota
PP No. 38/2007 Urusan Pemerintah Sub Bidang Perkotaan dan Perdesaan
Fasilitasi perencanaan program pembangunan sarana dan prasarana perkotaan jangka panjang
-
Sosialisasi Kegiatan Penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman 2014 | 5
UU No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman
Pasal 15 huruf c : Pemerintah kabupaten/kota dalam melaksanakan pembinaan mempunyai tugas menyusun RENCANA PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN
perumahan dan KAWASAN PERMUKIMAN
PEMERINTAH
KAB/KOTA
Rencana Pembangunan dan
Pengembangan Perumahan
RENCANA PEMBANGUNAN
DAN PENGEMBANGAN
KAWASAN PERMUKIMAN
menyusun
Lingkup TUGAS dan KEWENANGAN
DITJEN CIPTA KARYA
Pendahuluan
-
Sosialisasi Kegiatan Penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman 2014 | 6
RENCANA PEMBANGUNAN
DAN PENGEMBANGAN
KAWASAN PERMUKIMAN
Strategi Pembangunan
Permukiman dan Infrastruktur
Perkotaan
LEGALITAS AMANAH DALAM UU NO.1/2011
PENGEMBANGAN LINGKUP
SUBSTANSI
PENGEMBANGAN CAKUPAN WILAYAH
2010 .... 2013
2014
Kebutuhan Pengembangan
2014
Implementasi substansi pengembangan ini akan diterapkan pada tahun 2015, namun pada tahun 2014 ini menjadi tahap penjajakan dan persiapan untuk
pengembangan substansi tersebut
Pendahuluan
-
Sosialisasi Kegiatan Penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman 2014 | 7 7
MEKANISME PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN
KAWASAN PERMUKIMAN 2
Sosialisasi Kegiatan Penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman |
-
Sosialisasi Kegiatan Penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman 2014 | 8
Lingkup
Apa yang menjadi batasan lingkup wilayah RP2KP??
Kegiatan penyusunan RP2KP dilakukan pada lingkup wilayah administrasi kota dan wilayah administrasi kabupaten, dengan fokus pada kawasan yang diarahkan dalam RTRW kota/kab. sebagai kawasan permukiman perkotaan.
RP2KP dipresentasikan dalam
skala 1:25.000
8
-
Sosialisasi Kegiatan Penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman 2014 | 9
Apa Perbedaan RP2KP Administrasi Kota dan Administrasi Kabupaten??
Lingkup Kota mencakup keseluruhan kawasan permukiman di wilayah administrasi kota yang ditetapkan dalam RTRW kota yang bersangkutan
Lingkup Kabupaten mencakup kawasan di dalam wilayah administrasi kabupaten yang
didefinisikan sebagai kawasan permukiman perkotaan oleh RTRW kabupaten yang bersangkutan.
Kawasan Perkotaan
Kab. Semarang
Perkotaan
Surakarta
9
Lingkup
-
Sosialisasi Kegiatan Penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman 2014 | 10
Apa saja lingkup substansi RP2KP dan Sejauhmana kedalamannya?? Substansi yang diharapkan dari kegiatan penyusunan RP2KP
berupa strategi pembangunan yang diturunkan dan didetailkan
dalam bentuk program.
Strategi pembangunan dalam
RP2KP memuat langkah-langkah riil dan terukur yang harus diambil untuk merealisasikan tujuan pembangunan permukiman dan infrastruktur permukiman perkotaan
yang diatur dalam kebijakan.
TUJUAN DAN KEBIJAKAN
Pembangunan Permukiman dan Infrastruktur
Permukiman Perkotaan
TARGET CAPAIAN yang diharapkan pada akhir
tahun implementasi
SUMBER DAYA YANG DIMILIKI DAERAH
(dana, lahan, komitmen masyarakat, sumber daya aparatur, dll)
KEBUTUHAN PENANGANAN
(yang dirumuskan berdasarkan kondisi eksisting permasalahan)
PROGRAM
STRATEGI
10
Lingkup
-
Sosialisasi Kegiatan Penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman 2014 | 11 11
DOKUMEN RP2KP
DOKUMEN PENYELENGGARAAN
Catatan proses penyelenggaraan penyusunan RP2KP
Kumpulan materi proses penyelenggaraan penyusunan RP2KP
Catatan kesepakatan yang dihasilkan dalam tiap tahap
Indikasi arah pengembangan kota serta pembangunan permukiman dan infrastruktur perkotaan
Rumusan kriteria dan indikator penentuan kawasan permukiman prioritas
Identifikasi Kawasan Permukiman prioritas Rumusan tujuan dan kebijakan Rumusan strategi Analisis keterkaitan antar strategi dalam skema manajemen
pembangunan perkotaan Analisis konsekuensi penerapan strategi Rumusan program Analisis dampak penerapan program Dokumen spasial (PETA)
Lingkup
-
Sosialisasi Kegiatan Penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman 2014 | 12
PERSIAPAN 1
BULAN 1 BULAN 2 BULAN 3 BULAN 4 BULAN 5 BULAN 6 BULAN 7
O-1
O-4
O-5
O-6
O-7
O-2
IDENTIFIKASI POTENSI DAN
PERMASALAHAN2 3 4
PENYUSUNAN STRATEGI PEMBANGUNAN PERMUKIMAN DAN INFRASTRUKTUR PERKOTAAN (SPPIP) SOSIALISASIPERSIAPAN
1.1
SOSIALISASI
5
1.2
PERSIAPAN DAN
PEMANTAPAN
RENCANA KERJA
2.1
KAJIAN KEBIJAKAN,
STRATEGI, DAN
PROGRAM
PEMBANGUNAN
KAB/KOTA
2.2
PERUMUSAN INDIKASI ARAH
PENGEMBANGAN KAB/KOTA
SERTA PEMBANGUNAN
PERMUKIMAN DAN
INFRASTRUKTUR
PERMUKIMAN PERKOTAAN
2.3
KAJIAN ISU-ISU PERMUKIMAN
DAN INFRASTRUKTUR
PERMUKIMAN PERKOTAAN
2.4
KAJIAN POTENSI,
PERMASALAHAN, DAN
TANTANGAN PEMBANGUNAN
PERMUKIMAN DAN
INFRASTRUKTUR
PERMUKIMAN PERKOTAAN
3.1
PERUMUSAN TUJUAN DAN
KEBIJAKAN PEMBANGUNAN
PERMUKIMAN PERKOTAAN
3.2
PEURMUSAN KRITERIA DAN
INDIKATOR PENENTUAN
KAWASAN PERMUKIMAN
PRIORITAS
3.3
PENENTUAN
KAWASAN
PERMUKIMAN
PRIORITAS
4.1
PERUMUSAN STRATEGI
PEMBANGUNAN
PERMUKIMAN DAN
INFRASTRUKTUR
PERMUKIMAN
PERKOTAAN
4.2
IDENTIFIKASI DAN
ANALISIS KORELASI
STRATEGI DALAM
SKEMA
MANAJEMEN
PEMBANGUNAN
PERKOTAAN
4.3.
ANALISIS
KONSEKUENSI
ATAU IMPLIKASI
PENERAPAN
STRATEGI
PEMBANGUNAN
4.4
PERUMUSAN
PROGRAM
PEMBANGUNAN
DALAM SKALA KAB/
KOTA DAN
KAWASAN SEBAGAI
ARAHAN
KEBUTUHAN
PROGRAM
INVESTASI
4.5
ANALISIS DAMPAK
PENERAPAN
PROGRAM
PEMBANGUNAN
5.2
PENYUSUNAN
MATERI
VISUALISASI
SPPIP
5.1
PENYEMPURNAAN
STRATEGI DAN
PERUMUSAN
PROGRAM
PEMBANGUNAN
DALAM SKALA
KOTA DAN
KAWASAN
FGD 2
Identifikasi
Kawasan
Permukiman Prioritas
FGD 3
Perumusan Strategi Pembangunan
Permukiman dan Infrastruktur
Permukiman Perkotaan
DISEMINASIKONSULTASI
PUBLIK KOLOKIUMFGD 4
Perumusan Program Pembangunan
Permukiman dan Infrastruktur
Permukiman Perkotaan
FGD 1
Perumusan Tujuan dan
Kebijakan Pembangunan
Permukiman Perkotaan
PERUMUSAN TUJUAN DAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN
PERMUKIMAN DAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN
PERKOTAAN
PERUMUSAN STRATEGI DAN PROGRAM PEMBANGUNAN
PERMUKIMAN DAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN PERKOTAANFINALISASI DAN
SOSIALISASI
KONSOLIDASI
Penyusunan di
Tingkat Provinsi
PRA-FGD 1
O-3
PRA-FGD 2 PRA-FGD 3 PRA-FGD 4
3.4
PENYUSUNAN
RANCANGAN
SK BUPATI/
WALIKOTA
TENTANG
PENETAPAN
KAWASAN
PERMUKIMAN
PRIORITAS
TAHAPAN PENYUSUNAN RP2KP
-
Sosialisasi Kegiatan Penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman 2014 | 13 13
SUB KEGIATAN
OUTPUT (O-1)
I. PERSIAPAN
Kegiatan untuk menyiapkan pelaksanaan kegiatan penyusunan
RP2KP secara teknis maupun non teknis yang akan melandasi rangkaian
pelaksanaan kegiatan secara keseluruhan
1.1
SOSIALISASI
1.2
PERSIAPAN DAN
PEMANTAPAN
RENCANA KERJA
O-1
KONSOLIDASI
Penyusunan diTingkat Provinsi
SOSIALISASI 1
PERSIAPAN DAN PEMANTAPAN RENCANA KERJA 2
Kesamaan pemahaman mengenai proses, prosedur, dan produk dari kegiatan penyusunan RP2KP
Rencana kerja dan metodologi yang telah disepakati
Data dan informasi :
- pembangunan dan pengembangan kota
- pembangunan permukiman dan infrastruktur bidang Cipta
Karya.
*) pemanfaatan peta yang ada dari RTRW atau penyediaan peta
sesuai dengan ketentuan dalam penyusunan RP2KP
Proses dan Prosedur
-
Sosialisasi Kegiatan Penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman 2014 | 14 14
MEKANISME PELAPORAN HASIL SOSIALISASI
KEGIATAN SOSIALISASI PENYUSUNAN RP2KP DAN RPKPP
PROSIDING SOSIALISASI
Laporan Kepada Bupati/
Walikota
Laporan Kepada Tim
Teknis/Korwil
Materi Pelaporan:
Prosiding Sosialisasi Pemahaman umum penyusunan RP2KP
Kota/Kab Pemahaman proses dan prosedur penyusunan
RP2KP Kota/Kab Kebutuhan Data/Informasi Kota/Kab terkait
penyusunan RP2KP kota/kab
Proses dan Prosedur
-
Sosialisasi Kegiatan Penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman 2014 | 15 15
TUJUAN :
Menyamakan pemahaman proses penyusunan RP2KP dan
keluarannya di antara kota/kabupaten di provinsi yang
bersangkutan
PENYELENGGARA : Satuan Kerja Pengembangan Kawasan Permukiman Provinsi
PESERTA DAN
PENDUKUNG :
Semua perwakilan kota/kabupaten yang melakukan kegiatan
penyusunan RP2KP di provinsi yang berangkutan. Perwakilan tersebut
meliputi
Kelompok Kerja Teknis (Pokjanis)
Satuan Kerja Pengembangan Kawasan Permukiman
Tenaga ahli pendamping
WAKTU PELAKSANAAN : minimal 1 (satu) hari pada bulan ke-1(satu) setelah SPMK,
(setelah dilakukan kegiatan sosialisasi)
TEMPAT PELAKSANAAN : Tempat pelaksanaan ditentukan oleh masing-masing Satker Provinsi
KETERANGAN KHUSUS PENYELENGGARAAN KONSOLIDASI TINGKAT PROVINSI
Proses dan Prosedur
-
Sosialisasi Kegiatan Penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman 2014 | 16 16
Ilustrasi rencana kerja
Ilustrasi jadwal kerja
Proses dan Prosedur
-
Sosialisasi Kegiatan Penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman 2014 | 17 17
SUB KEGIATAN
OUTPUT (O-2)
I. PERSIAPAN
2.1
KAJIAN KEBIJAKAN STRATEGI,
DAN PROGRAM PEMBANGUNAN
KOTA/KAB
2.2
PERUMUSAN INDIKASI ARAH
PENGEMBANGAN KOTA SERTA
PEMBANGUNAN PERMUKIMAN
DAN INFRASTRUKTUR
PERMUKIMAN PERKOTAAN
O-1
O-2
2.3
KAJIAN ISU-ISU PERMUKIMAN
DAN INFRASTURKTUR
PERMUKIMAN PERKOTAAN
2.4
KAJIAN POTENSI
PERMASALAHAN DAN
TANTANGAN PEMBANGUNAN
PERMUKIMAN DAN
INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN
PERKOTAAN
KAJIAN KEBIJAKAN, STRATEGI, DAN PROGRAM PEMBANGUNAN
DAERAH 1
PERUMUSAN INDIKASI ARAH PENGEMBANGAN KOTA SERTA
PEMBANGUNAN PERMUKIMAN DAN INFRASTRUKTUR 2
KAJIAN ISU-ISU PERMUKIMAN DAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN
PERKOTAAN 3
KAJIAN ISU-ISU PERMUKIMAN DAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN
PERKOTAAN 4
Matriks & peta spasial indikasi arah pengembangan kota; Matriks & peta spasial pembangunan permukiman dan
infrastruktur perkotaan; Isu-isu permukiman dan infrastruktur perkotaan Matriks dan peta spasial potensi, permasalahan serta
tantangan pembangunan permukiman dan infrastruktur perkotaan
Proses dan Prosedur
-
Sosialisasi Kegiatan Penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman 2014 | 18 18
1
5
2
4
4
3
1 Penataan Sempadan Sungai dan Rel Kereta Api
2 Pengendalian perkembangan pusat kota dan konservasi heritage
3 Pengembangan baru dengan tetap mempertahankan lahan pertanian berkelanjutan
Ilustrasi Arah Pengembangan Kota
RP2KP Kota Malang
4 Penataan kawasan dan pengembangan industri rumah tangga
5 Pengembangan kawasan pendidikan
ILUSTRASI ARAH PENGEMBANGAN KOTA
Proses dan Prosedur
-
Sosialisasi Kegiatan Penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman 2014 | 19
1
2 3
3
4
5
6
7
1 Perkembangan permukiman vertikal
2 Penataan permukiman di kawasan peruntukan non permukiman
3 Penanganan perumahan dan perbaikan lingkungan permukiman
4 Penyediaan infrastruktur untuk mendorong perkembangan permukiman baru
5 Pengembangan perumahan dan pemerataan penyediaan untuk mendukung kawasan pendidikan
Ilustrasi Arah Pembangunan Permukiman
dan Infrastruktur Perkotaan RP2KP Kota Malang
ILUSTRASI ARAH PEMBANGUNAN PERMUKIMAN DAN INFRASTRUKTUR PERKOTAAN
6 Penanganan kawasan permukiman tidak layak huni
7 Konservasi kawasan permukiman bersejarah
Proses dan Prosedur
-
Sosialisasi Kegiatan Penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman 2014 | 20 20
ILUSTRASI RUMUSAN ISU-ISU PERMUKIMAN DAN INFRASTRUKTUR PERKOTAAN
Ilustrasi Peta Isu Permukiman dan Infrastruktur Perkotaan RP2KP Kabupaten Halmahera Utara
Ilustrasi Matriks Isu Permukiman dan Infrastruktur Perkotaan RP2KP Kota Surakarta
Proses dan Prosedur
-
Sosialisasi Kegiatan Penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman 2014 | 21 21
ILUSTRASI RUMUSAN KEBUTUHAN PEMBANGUNAN
PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN BARU di timur dan tenggara
2
Apabila tidak direncanakan
dengan baik akan mendorong
pembangunan yang tidak terarah
Apabila tidak diperbaiki akan
memperparah kondisi yang ada
PERBAIKAN DAN PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN (drainase dan sanitasi terpadu) kawasan permukiman kumuh
perlu adanya PERBAIKAN infrastruktur dan PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN permukiman kumuh
perlu adanya kebijakan yang MENDORONG dan MENGARAHKAN pembangunan permukiman baru 1
3 4
Apabila tidak disediakan maka
akan menyebabkan tpengolahan
sampah menjadi tidak efektif dan
efisien
PENYEDIAAN SARANA pengolahan sampah dari hulu ke hilir
Apabila tidak diadakan akan
mengganggu lingkungan sekitar
PENYEDIAAN BUFFER zone di sekitar TPS
perlu upaya untuk PENYEDIAN sarana pengolahan sampah yang TERPADU
perlu upaya untuk MENYEDIAKAN buffer zone di sekitar TPA
Ilustrasi Rumusan Kebutuhan Pembangunan
RP2KP Kota Malang
Proses dan Prosedur
-
Sosialisasi Kegiatan Penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman 2014 | 22
III. PERUMUSAN TUJUAN DAN KEBIJAKAN
Perumusan tujuan dan kebijakan pembangunan permukiman dan infrastruktur perkotaan yang diturunkan dari visi dan
misi pengembangan kota/kabupaten yang tercantum dalam dokumen perencanaan pembangunan.
SUB KEGIATAN
II.
IDENTIFIKASI
POTENSI DAN
PERMASALAHAN
3.1
PERUMUSAN TUJUAN DAN
KEBIJAKAN PEMBANGUNAN
PERMUKIMAN PERKOTAAN
3.3
INDIKASI
KAWASAN
PERMUKIMAN
PRIORITAS
III.
PERUMUSAN
STRATEGI &
PROGRAM
PEMBANGUNAN
PERMUKIMAN DAN
INFRASTRUKTUR
PERKOTAAN
Perumusan Tujuan dan
Kebijakan Pembangunan
Permukiman Perkotaan
FGD 1
O-2 O-3
O-4
3.2
PERUMUSAN KRITERIA
DAN INDIKATOR
PENENTUAN KAWASAN
PERMUKIMAN PRIORITAS
Identifikasi Kawasan
Permukiman Prioritas
FGD 2
Pra-FGD 1 Pra-FGD 2
3.4
PENYUSUNAN RANCANGAN
SK BUPATI/WALIKOTA
TENTANG PENETAPAN KAWASAN
PERMUKIMAN PRIORITAS
OUTPUT (O-3)
PERUMUSAN TUJUAN DAN KEBIJAKAN 1
PERUMUSAN KRITERIA DAN INDIKATOR
PENENTUAN KAWASAN PRIORITAS 2
INDIKASI KAWASAN PERMUKIMAN PRIORITAS 3
Proses dan Prosedur
Kebutuhan pembangunan permukiman dan Infrastruktur perkotaan
Rumusan tujuan dan kebijakan Matriks kriteria dan indikator penentuan kawasan prioritas
Peta sebaran permukiman dan permasalahannya Peta sebaran kawasan permukiman prioritas Daftar skala prioritas kawasan penanganan. Rancangan SK Bupati/Walikota tentang penetapan
kawasan permukiman prioritas
-
Sosialisasi Kegiatan Penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman 2014 | 23
KETERANGAN KHUSUS PENYELENGGARAAN Pra-FGD 1
TUJUAN : Membahas : Rumusan tujuan dan kebijakan pembangunan permukiman dan infrastruktur perkotaan beserta landasan perumusannya sebelum disepakati dalam FGD 1
PENYELENGGARA : Pokjanis
PESERTA DAN PENDUKUNG
: kegiatan Pra-FGD melibatkan keseluruhan anggota Pokjanis dan tenaga ahli pendukung
WAKTU PELAKSANAAN
: Minimal 1 hari dengan waktu yang disesuaikan dengan rencana kerja yang disusun
TEMPAT PELAKSANAAN
: di kota/kabupaten tempat penyusunan RP2KP
3.1 Perumusan Tujuan & Kebijakan Pembangunan Permukiman dan Infrastruktur
Proses dan Prosedur
-
Sosialisasi Kegiatan Penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman 2014 | 24
KETERANGAN KHUSUS PENYELENGGARAAN FGD 1 TUJUAN : Kesepakatan dari semua stakeholder :
Rumusan tujuan dan kebijakan pembangunan permukiman dan infrastruktur perkotaan
PENYELENGGARA : Pokjanis PESERTA DAN PENDUKUNG
: Minimal 15 (lima belas) orang, yang terdiri peserta dan pendukung Peserta : Dinas/instansi tingkat kota/kabupaten yang membidangi infrastruktur bidang Cipta
Karya, Permukiman, dan Perencanaan Akademisi Tokoh Masyarakat Pendukung : Dinas/instansi tingkat provinsi yang membidangi infrastruktur bidang Cipta Karya,
Permukiman, dan Perencanaan Tim Teknis Provinsi Satuan Kerja Pengembangan Kawasan Permukiman Tenaga Ahli Pendamping
WAKTU : Minimal 1 hari dengan waktu yang disesuaikan dengan rencana kerja yang disusun
TEMPAT : di kota/kabupaten tempat penyusunan RP2KP
3.1 Perumusan Tujuan & Kebijakan Pembangunan Permukiman dan Infrastruktur
Proses dan Prosedur
-
Sosialisasi Kegiatan Penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman 2014 | 25
KEGIATAN
FGD 1 RP2KP
PENYELENGGARA
POKJANIS KOTA/KAB
DAN PEMANGKU KOTA
PENDUKUNG
TIM TENAGA AHLI PENDAMPING
Mengorganisasi kegiatan Pengambil keputusan mengenai dokumen
kebijakan yang perlu dipertimbangkan dalam proses penyusunan RP2KP
Pensintesa arah kebijakan dan strategi pembangunan perkotaan
Membantu/mendampingi pokjanis dalam proses rekapitulasi kebijakan dan strategi pembangunan
Mendampingi Pokjanis melakukan proses sinkronisasi kebijakan dan strategi
NARASUMBER
KORWIL DJCK/ KMP/TIM TEKNIS
Memberikan pemahaman terkait proses dan prosedur serta keluaran substansi pada tahapan FGD 1
Proses dan Prosedur
-
Sosialisasi Kegiatan Penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman 2014 | 26
TIM TENAGA AHLI MENYUSUN KAKPRA-FGD 1 DAN FGD 1 SEBAGAI
ACUAN BERSAMA PELAKSANAAN KEGIATAN
KAK DISEPAKATI ANTARA POKJANIS DENGAN TIM TENAGA AHLI DAN
DIKOORDINASIKAN PELAKSANAANNYA
POKJANIS DAN TIM TENAGA AHLI
MELAKUKAN DISKUSI INTERNAL
UNTUK PERSIAPAN MATERI FGD 1
Langkah 1:MENYUSUN KERANGKA ACUAN KEGIATAN
PRA-FGD 1 DAN FGD 1
Langkah 2:MENYELENGGARAKAN PRA-FGD 1
MATERI DISKUSI ANTARA LAIN :
(1) POTENSI DAN PERMASALAHAN
PEMBANGUNAN PERMUKIMAN DAN
INFRASTRUKTUR; (2) ISU STRATEGIS;
(3) ARAH PENGEMBANGAN KOTA DAN
ARAH PEMBANGUNAN PERMUKIMAN
DAN INFRASTRUKTUR PERKOTAAN
POKJANIS DAN TIM TENAGA AHLI
MELAKUKAN DISKUSI FGD
MELIBATKAN PEMANGKU
KEPENTINGAN KOTA/KAB YANG LEBIH
LUAS
Langkah 3:MENYELENGGARAKAN FGD 1
MATERI DISKUSI ANTARA LAIN :
(1) ISU STRATEGIS PERENCANAAN
PEMB.-PENYELENGGARAN PEMB.-
TARGET PEMBANGUNAN; DAN (2)
RUMUSAN TUJUAN DAN KEBIJAKAN
PENENTUAN KAWASAN PERMUKIMAN
PRIORITAS DISEPAKATI BERSAMA
DALAM BENTUK BERITA ACARA
OUTPUT: KESEPAKATAN PERUMUSAN TUJUAN DAN
KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PERMUKIMAN DAN INFRASTRUKTUR PERKOTAAN
NOTULENSI DAN BERITA ACARA KEGIATAN FGD 1
INSTRUMEN PENDUKUNG : Tabel dan Peta arahan sinkronisasi kebijakan strategi Peta arah pengembangan kota ; dan peta pembangunan
permukiman dan infrastruktur perkotaan Matriks isu pembangunan permukiman dan infrastruktur
perkotaan Matriks kebutuhan pembangunan permukiamn dan
infrastruktur perkotaan
KETENTUAN FGD 1
Proses dan Prosedur
-
Sosialisasi Kegiatan Penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman 2014 | 27 27
ILUSTRASI HASIL PERUMUSAN TUJUAN DAN KEBIJAKAN
KEBIJAKAN PENATAAN RUANG (kebijakan spasial)
KONDISI EKSISTING (gambaran wilayah)
KEBIJAKAN PEMBANGUNAN (kebijakan sektoral)
ARAH KEBIJAKAN SPASIAL permukiman & infrastruktur perkotaan
KARAKTERISTIK POTENSI DAN PERMASALAHAN
ARAH KEBIJAKAN SEKTORAL permukiman & infrastruktur perkotaan
ISU STRATEGIS BERDASARKAN KEBIJAKAN SPASIAL
ISU STRATEGIS BERDASARKAN POTENSI DAN PERMASALAHAN
ISU STRATEGIS BERDASARKAN KEBIJAKAN SEKTORAL
ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN PERMUKIMAN DAN
INFRASTRUKTUR PERKOTAAN
KEBUTUHAN PEMBANGUNAN PERMUKIMAN DAN
INFRASTRUKTUR PERKOTAAN
TUJUAN
KEBIJAKAN
STRATEGI (skala kota dan kawasan)
PROGRAM (skala kota dan kawasan)
ARAHAN PENGEMBANGAN
KOTA TASIKMALAYA
GAGASAN MASA DEPAN
harus selaras/sinkron harus selaras/sinkron
Ilustrasi Kerangka Perumusan Tujuan dan Kebijakan RP2KP Kota Tasikmalaya
Proses dan Prosedur
-
Sosialisasi Kegiatan Penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman 2014 | 28
Mewujudkan Pembangunan Permukiman Kota Tasikmalaya yang
Aman, Nyaman, Sehat, Produktif, dan Berwawasan Lingkungan
28
Pembangunan permukiman yang menjamin kepastian bermukim untuk jangka panjang
Layanan fasilitas pendukung permukiman, termasuk sarana lingkungan yang layak memadai dan dapat diandalkan
Didukung infrastruktur penunjang kesehatan lingkungan sesuai dengan standar kelayakan hunian kawasan permukiman yang sehat
Pengembangan permukiman yang terintegrasi dengan industri kreatif yang dapat meningkatkan perekonomian masyarakat &kota pada umumnya
Penataan kawasan permukiman yang serasi dengan kondisi fisik alami dengan memperhatikan aspek daya dukung lingkungan
Aman
Nyaman
Sehat
Produktif
Berwawasan Lingkungan
ILUSTRASI HASIL PERUMUSAN TUJUAN DAN KEBIJAKAN
Ilustrasi Rumusan Tujuan dan Kebijakan Pembangunan Permukiman dan Infrastruktur Perkotaan
RP2KP Kota Tasikmalaya
Proses dan Prosedur
-
Sosialisasi Kegiatan Penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman 2014 | 29
ILUSTRASI HASIL PERUMUSAN TUJUAN DAN KEBIJAKAN
Mewujudkan
Pembangunan
Permukiman Kota
Tasikmalaya yang
Aman, Nyaman, Sehat,
Produktif, dan
Berwawasan
Lingkungan
TUJUAN KEBIJAKAN
Mendorong legalitas kawasan permukiman
Meningkatkan kualitas kawasan permukiman di pusat kota Tasikmalaya melalui penanganan kawasan kumuh dan optimalisasi
layanan infrastuktur
Meningkatkan pelayanan air bersih dan infrastruktur sanitasi lingkungan
Integrasi pembangunan kawasan permukiman dan infrastruktur perkotaan pada kawasan pertanian, perikanan dan potensi industri
rumah tangga
Pembangunan kawasan perumahan baru dengan layanan infrastruktur yang layak dengan memperhatikan daya dukung
lingkungan dan upaya pengendalian tata ruang
Ilustrasi Rumusan Tujuan dan Kebijakan Pembangunan Permukiman dan Infrastruktur Perkotaan
RP2KP Kota Tasikmalaya
Proses dan Prosedur
-
Sosialisasi Kegiatan Penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman 2014 | 30
MEKANISME PELAPORAN BERITA ACARA HASIL FGD 1
Perumusan Tujuan dan Kebijakan
Pra FGD 1
BERITA ACARA FGD 1
Laporan Kepada Bupati/
Walikota
Laporan Kepada Tim
Teknis/Korwil
Materi Pelaporan:
Berita Acara Penyelenggaraan FGD 1 Dokumen Hasil Kesepakatan FGD 1 Lampiran Dokumen Penyelenggaraan :
proses penyusunan RP2KP hingga pelaksanaan FGD 1
FGD 1
Proses dan Prosedur
-
Sosialisasi Kegiatan Penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman 2014 | 31
KETERANGAN KHUSUS PENYELENGGARAAN Pra-FGD 2
TUJUAN : Pembahasan: kriteria dan indikator penentuan kawasan prioritas, beserta indikasi kawasan permukiman prioritasnya
PENYELENGGARA : Pokjanis
PESERTA DAN PENDUKUNG
: kegiatan Pra-FGD melibatkan keseluruhan anggota Pokjanis dan tenaga ahli pendukung
WAKTU PELAKSANAAN : Minimal 1 hari dengan waktu yang disesuaikan dengan rencana kerja yang disusun
TEMPAT PELAKSANAAN : di kota/kabupaten tempat penyusunan RP2KP
3.2 3.3 Penentuan Kawasan Permukiman Prioritas
Proses dan Prosedur
-
Sosialisasi Kegiatan Penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman 2014 | 32
KETERANGAN KHUSUS PENYELENGGARAAN FGD 2
TUJUAN : Kesepakatan stakeholder : Penentuan kriteria dan indikator serta penentuan kawasan permukiman prioritas
PENYELENGGARA : Pokjanis PESERTA DAN PENDUKUNG
: Minimal 15 (lima belas) orang, yang terdiri : Peserta : Dinas/instansi tingkat kota/kabupaten yang membidangi infrastruktur bidang Cipta
Karya, Permukiman, dan Perencanaan Akademisi Tokoh Masyarakat Pendukung : Dinas/instansi tingkat provinsi yang membidangi infrastruktur bidang Cipta Karya,
Permukiman, dan Perencanaan Tim Teknis Provinsi Satuan Kerja Pengembangan Kawasan Permukiman Tenaga Ahli Pendamping
WAKTU : Minimal 1 hari dengan waktu yang disesuaikan dengan rencana kerja yang disusun
TEMPAT : di kota/kabupaten tempat penyusunan RP2KP
3.2 3.3 Penentuan Kawasan Permukiman Prioritas
Proses dan Prosedur
-
Sosialisasi Kegiatan Penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman 2014 | 33
KEGIATAN
FGD 2 RP2KP
PENYELENGGARA
POKJANIS KOTA/KAB
DAN PEMANGKU KOTA
PENDUKUNG
TIM TENAGA AHLI PENDAMPING
Mengorganisasi kegiatan Pengambil keputusan terhadap dasar
pertimbangan serta kriteria dan indikator yang digunakan dalam penentuan kawasan prioritas
Membantu/mendampingi pokjanis dalam mengidentifikasi dasar-dasar pertimbangan serta rumusan kriteria dan indikator yang sesuai untuk digunakan dalam penentuan kawasan permukiman prioritas
NARASUMBER
KORWIL DJCK/ KMP/TIM TEKNIS
Memberikan pemahaman terkait proses dan prosedur serta substansi pada tahapan FGD 2
Proses dan Prosedur
-
Sosialisasi Kegiatan Penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman 2014 | 34
TIM TENAGA AHLI MENYUSUN KAKPRA-FGD 2 DAN FGD 2 SEBAGAI
ACUAN BERSAMA PELAKSANAAN KEGIATAN
KAK DISEPAKATI ANTARA POKJANIS DENGAN TIM TENAGA AHLI DAN
DIKOORDINASIKAN PELAKSANAANNYA
POKJANIS DAN TIM TENAGA AHLI
MELAKUKAN DISKUSI INTERNAL
UNTUK PERSIAPAN MATERI FGD 2
Langkah 1:MENYUSUN KERANGKA ACUAN KEGIATAN
PRA-FGD 2 DAN FGD 2
Langkah 2:MENYELENGGARAKAN PRA-FGD 2
MATERI DISKUSI ANTARA LAIN :
(1) DASAR PERTIMBANGAN
PENENTUAN KAWASAN PRIORITAS; (2)
INDIKASI KRITERIA DAN INDIKATOR; (3)
GAMBARAN SPASIAL SEBARAN DAN
KARAKTERISTIK KAWASAN
PERMUKIMAN
POKJANIS DAN TIM TENAGA AHLI
MELAKUKAN DISKUSI FGD
MELIBATKAN PEMANGKU
KEPENTINGAN KOTA/KAB YANG LEBIH
LUAS
Langkah 3:MENYELENGGARAKAN FGD 2
MATERI DISKUSI ANTARA LAIN :
(1) PENENTUAN KAWASAN PRIORITAS;
DAN (2) SKALA PRIORITAS
PENANGANAN KAWASAN
PENENTUAN KAWASAN PERMUKIMAN
PRIORITAS DISEPAKATI BERSAMA
DALAM BENTUK BERITA ACARA
OUTPUT: KESEPAKATAN PENETAPAN KAWASAN
PERMUKIMAN PRIORITAS KESEPAKATAN SKALA PRIORITAS PENANGANAN
KAWASAN NOTULENSI DAN BERITA ACARA KEGIATAN FGD 2
INSTRUMEN PENDUKUNG : Tabel indikasi kiriteria dan indikator sebagai dasar
pertimbangan penentuaan kawasan prioritas Peta sebaran permukiman dan infrastruktur perkotaan Peta indikasi awal kawasan permukiman prioritas Profil kawasan permukiman prioritas
KETENTUAN FGD 2
Proses dan Prosedur
-
Sosialisasi Kegiatan Penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman 2014 | 35
ILUSTRASI PELAKSANAAN FGD 2
Kesepakatan dicapai melalui analisis variabel dan indikator serta simulasi dan diskusi teknis
Proses dan Prosedur
-
Sosialisasi Kegiatan Penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman 2014 | 36
ILUSTRASI HASIL PENENTUAN KAWASAN PERMUKIMAN PRIORITAS
Ilustrasi Kerangka Perumusan Proses Penentuan Kawasan
Permukiman Prioritas RP2KP Kota Surakarta
PERUMUSAN KRITERIA DAN INDIKATOR PENENTUAN KAWASAN PRIORITAS
ANALISIS SKORING (METODE DELPHI)
URUTAN SKOR PER KELURAHAN
INDIKASI KAWASAN PERMUKIMAN PRIORITAS RP2KP KOTA SURAKARTA
KAJIAN DAN KEBIJAKAN SEKTORAL
IDENTIFIKASI TIPOLOGI DAN KARAKTERISTIK PERMUKIMAN KOTA
SURAKARTA
IDENTIFIKASI ISSUE, POTENSI, PERMASALAHAN, DAN TANTANGAN PEMBANGUNAN PERMUKIMAN DAN
INFRASTRUKTUR
SINKRONISASI DENGAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KOTA, PRIORITAS, RENCANA PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR DAN CITY
DEVELOPMENT STRATEGIES KOTA SURAKARTA
VERIFIKASI KONDISI DI LAPANGAN
RENCANA INDUK SISTEM KOTA SURAKARTA
Proses dan Prosedur
-
Sosialisasi Kegiatan Penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman 2014 | 37
No Komponen (K) Bobot K Kriteria Penilaian Bobot IP Parameter Penilaian Skor
1 Urgenitas Penanganan 20% Tingkat kepadatan penduduk netto (jumlah
penduduk per luas kawasan permukiman)
50% Kepadatan rendah (250 Ha/jiwa) 7
Kawasan permukiman yang berada dalam
kawasan rawan bencana
50% Tidak berada pada kawasan yang rawan terhadap bencana 1
Berada pada kawasan yang rawan terhadap bencana 3
3 Karakteristik
Permukiman
20% karakteristik perkembangan permukiman Kota
Surakarta, yaitu permukiman tradisional,
permukiman kumuh, serta permukiman
kawasan perbatasan
33.33% Kawasan diluar atau bukan kawasan permukiman tradisional 1
Kawasan permukiman tradisional 3
33.33% Bukan merupakan kawasan kumuh 1
Kawasan merupakan kawasan kumuh 3
33.33% Bukan kawasan perbatasan 1
Kawasan perbatasan 3
3 Dominasi permasalahan
infrastruktur di bidang
keciptakaryaan
30% Tingkat pelayanan infrastruktur lingkungan
permukiman dan kondisi permasalahan
infrastruktur bidang keciptakaryaan, dengan
parameter sesuai dengan standar pelayanan
minimal (SPM) infrastruktur permukiman
perkotaan
20% 80% kondisi jalan pada kawasan baik 1
60% kondisi jalan pada kawasan baik 3
-
Sosialisasi Kegiatan Penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman 2014 | 38
ILUSTRASI HASIL PENENTUAN KAWASAN PERMUKIMAN PRIORITAS
Ilustrasi Kerangka Perumusan Proses Penentuan Kawasan Permukiman Prioritas RP2KP Kota Surakarta
PETA PEMBOBOTAN KAWASAN PERMUKIMAN
Proses dan Prosedur
-
Sosialisasi Kegiatan Penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman 2014 | 39
ILUSTRASI HASIL PENENTUAN KAWASAN PERMUKIMAN PRIORITAS
Ilustrasi Kerangka Perumusan Proses Penentuan Kawasan Permukiman Prioritas RP2KP Kota Surakarta
PETA KAWASAN PERMUKIMAN PRIORITAS
Proses dan Prosedur
-
Sosialisasi Kegiatan Penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman 2014 | 40
MEKANISME PELAPORAN BERITA ACARA HASIL FGD 2
Penentuan Kriteria dan Indikator serta Penentuan Kawasan Permukiman Prioritas
BERITA ACARA FGD 2
Laporan Kepada Bupati/
Walikota
Laporan Kepada Tim
Teknis/Korwil
Materi Pelaporan:
Berita Acara Penyelenggaraan FGD 2 Dokumen Hasil Kesepakatan FGD 2 Lampiran Dokumen Penyelenggaraan :
proses penyusunan RP2KP hingga pelaksanaan FGD 2
Pra FGD 2
FGD 2
Proses dan Prosedur
-
Sosialisasi Kegiatan Penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman 2014 | 41
3.4 Perumusan Rancangan SK Bupati/Walikota Tentang Penetapan Kawasan Permukiman Prioritas
Proses dan Prosedur
ILUSTRASI RANCANGAN SK BUPATI/WALIKOTA
BUPATI/WALIKOTA ...............................
KEPUTUSAN BUPATI/WALIKOTA .............
NOMOR : ...........................
TENTANG
PENETAPAN KAWASAN PERMUKIMAN PRIORITAS
DI KABUPATEN/KOTA ........................
BUPATI/WALIKOTA ......................,
Menimbang : a. bahwa setiap orang berhak untuk bertempat tinggal dan
mendapatkan lingkungan hidup yang laik dan sehat;
b. bahwa penyelenggaraan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan
permukiman kumuh merupakan tanggung jawab pemerintah
kabupaten/kota berdasarkan penetapan lokasi perumahan kumuh
dan permukiman kumuh yang didahului proses pendataan;
c. bahwa berdasarkan Pasal 98 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, penetapan
lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh wajib dilakukan
pemerintah daerah dengan melibatkan peran masyarakat;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan
Bupati/Walikota tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh Dan
Permukiman Kumuh;
Mengingat : 1. Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
3. Undang-Undang Nomor 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-
undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
Ilustrasi Rancangan SK Bupat/Walikota Tentang Penetapan Kawasan Permukiman Prioritas
-
Sosialisasi Kegiatan Penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman 2014 | 42
IV. PERUMUSAN STRATEGI & PROGRAM PEMBANGUNAN
III.
PERUMUSAN
TUJUAN DAN
KEBIJAKAN
PEMBANGUNAN
PERMUKIMAN
PERKOTAAN
4.1
PERUMUSAN STRATEGI
PEMBANGUNAN
PERMUKIMAN DAN
INFRASTRUKTUR
PERMUKIMAN
PERKOTAAN
4.2
IDENTIFIKASI DAN
ANALISIS KORELASI
STRATEGI DALAM
SKEMA
MANAJEMEN
PEMBANGUNAN
PERKOTAAN
4.3
ANALISIS
KONSEKUENSI
ATAU IMPLIKASI
PENERAPAN
STRATEGI
PEMBANGUNAN
Perumusan Strategi
Pembangunan Permukiman
dan Infrastruktur Perkotaan
FGD 3
O-4
O-5
O-3
4.4
PERUMUSAN
PROGRAM
PEMBANGUNAN
DALAM SKALA
KOTA DAN
KAWASAN SEBAGAI
ARAHAN
KEBUTUHAN
PROGRAM
INVESTASI
4.5
ANALISIS DAMPAK
PENERAPAN
PROGRAM
PEMBANGUNAN
O-6
Perumusan Program
Pembangunan Permukiman
dan Infrastruktur Perkotaan
FGD 4
V.
FINALISASI
DAN
SOSIALISASI
KOLOKIUM
Pra- FGD 3
Pra- FGD 4
SUB KEGIATAN
Tabel strategi pembangunan permukiman dan infrastruktur perkotaan
Matriks analisis korelasi strategi pembangunan Matriks konsekuensi dan dampak strategi pembangunan Matriks program pembangunan dalam skala kota dan
kawasan Peta strategi dan program pembangunan
PERUMUSAN STRATEGI PEMBANGUNAN 1
ANALISIS KORELASI STRATEGI 2
ANALISIS KONSEKUENSI STRATEGI 3
PERUMUSAN PROGRAM PEMBANGUNAN 4
ANALISIS DAMPAK PENERAPAN PROGRAM 5
OUTPUT (O-5 DAN O-6)
Proses dan Prosedur
-
Sosialisasi Kegiatan Penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman 2014 | 43
KETERANGAN KHUSUS PENYELENGGARAAN Pra-FGD 3
TUJUAN : Pembahasan: rumusan strategi pembangunan permukiman dan infrastruktur permukiman perkotaan beserta landasan perumusannya
PENYELENGGARA : Pokjanis PESERTA DAN PENDUKUNG
: kegiatan Pra-FGD melibatkan keseluruhan anggota Pokjanis dan tenaga ahli pendukung
WAKTU PELAKSANAAN
: Minimal 1 hari dengan waktu yang disesuaikan dengan rencana kerja yang disusun
TEMPAT PELAKSANAAN
: di kota/kabupaten tempat penyusunan RP2KP
4.1 Perumusan Strategi Pembangunan Permukiman dan Infrastruktur Perkotaan
Proses dan Prosedur
-
Sosialisasi Kegiatan Penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman 2014 | 44
KETERANGAN KHUSUS PENYELENGGARAAN FGD 3
TUJUAN : Kesepakatan stakeholder : Strategi pembangunan permukiman dan infrastruktur permukiman pada skala kota maupun kawasan
PENYELENGGARA : Pokjanis PESERTA DAN PENDUKUNG
: Minimal 15 (lima belas) orang, yang terdiri : Peserta : Dinas/instansi tingkat kota/kabupaten yang membidangi infrastruktur bidang
Cipta Karya, Permukiman, dan Perencanaan Akademisi Tokoh Masyarakat Pendukung : Dinas/instansi tingkat provinsi yang membidangi infrastruktur bidang Cipta
Karya, Permukiman, dan Perencanaan Tim Teknis Provinsi Satuan Kerja Pengembangan Kawasan Permukiman Tenaga Ahli Pendamping
WAKTU : Minimal 1 hari dengan waktu yang disesuaikan dengan rencana kerja yang disusun
TEMPAT : di kota/kabupaten tempat penyusunan RP2KP
4.1 Perumusan Strategi Pembangunan Permukiman dan Infrastruktur Perkotaan
Proses dan Prosedur
-
Sosialisasi Kegiatan Penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman 2014 | 45
KEGIATAN
FGD 3 RP2KP
PENYELENGGARA
POKJANIS KOTA/KAB
DAN PEMANGKU KOTA
PENDUKUNG
TIM TENAGA AHLI PENDAMPING
Mengorganisasi kegiatan Pengambil keputusan terhadap dasar
pertimbangan penetapan strategi yang menjadi acuan dalam pembangunan permukiman dan infrastruktur perkotaan di kota/kabupaten
Membantu/mendampingi pokjanis dalam mengidentifikasi dasar-dasar pertimbangan serta rumusan strategi pembangunan permukiman dan infrastruktur perkotaan di kota/kabupaten, target capaian dan sumber daya yang dimiliki kota/kab.
NARASUMBER
KORWIL DJCK/ KMP/TIM TEKNIS
Memberikan pemahaman terkait proses dan prosedur serta keluaran substansi pada tahapan FGD 3
Proses dan Prosedur
-
Sosialisasi Kegiatan Penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman 2014 | 46
TIM TENAGA AHLI MENYUSUN KAKPRA-FGD 3 DAN FGD 3 SEBAGAI
ACUAN BERSAMA PELAKSANAAN KEGIATAN
KAK DISEPAKATI ANTARA POKJANIS DENGAN TIM TENAGA AHLI DAN
DIKOORDINASIKAN PELAKSANAANNYA
POKJANIS DAN TIM TENAGA AHLI
MELAKUKAN DISKUSI INTERNAL
UNTUK PERSIAPAN MATERI FGD 3
Langkah 1:MENYUSUN KERANGKA ACUAN KEGIATAN
PRA-FGD 3 DAN FGD 3
Langkah 2:MENYELENGGARAKAN PRA-FGD 3
MATERI DISKUSI ANTARA LAIN :
(1) DASAR PERTIMBANGAN KONSEP
STRATEGI; (2) GAMBARAN SPASIAL
KONSEP STRATEGI PEMBANGUNAN
KOTA DAN KAWASAN PRIORITAS
POKJANIS DAN TIM TENAGA AHLI
MELAKUKAN DISKUSI FGD
MELIBATKAN PEMANGKU
KEPENTINGAN KOTA/KAB
Langkah 3:MENYELENGGARAKAN FGD 3
PENETAPAN RUMUSAN STRATEGI
PEMBANGUNAN PERMUKIMAN DAN
INFRASTRUKTUR PERKOTAAN
SECARA BERSAMA DALAM BENTUK
BERITA ACARA
INSTRUMEN PENDUKUNG : Tabel Tujuan dan Kebijakan hasil FGD 1 Konsep Penanganan Kawasan Prioritas Tabel korelasi/keterkaitan konsep strategi pembangunan
dengan tujuan dan kebijakan Peta spasial konsep strategi pembangunan permukiman
dan infrastruktur perkotaan pada skala kota Peta spasial konsep strategi pembangunan permukiman
dan infrastruktur perkotaan pada skala kawasan prioritas
OUTPUT: KESEPAKATAN RUMUSAN STRATEGI PEMBANGUNAN
PERMUKIMAN DAN INFRASTRUKTUR PERKOTAAN SKALA KOTA DAN SKALA KAWASAN
NOTULENSI DAN BERITA ACARA KEGIATAN FGD 3
KETENTUAN FGD 3
Proses dan Prosedur
-
Sosialisasi Kegiatan Penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman 2014 | 47
ILUSTRASI HASIL PERUMUSAN STRATEGI PEMBANGUNAN
Ilustrasi Kerangka Perumusan Strategi Pembangunan Permukiman dan Infrastruktur Perkotaan RP2KP Kota Pematang Siantar
Proses dan Prosedur
-
Sosialisasi Kegiatan Penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman 2014 | 48
ILUSTRASI HASIL PERUMUSAN STRATEGI PEMBANGUNAN
Ilustrasi Matriks Keterkaitan Strategi RP2KP Kota Pematang Siantar
Proses dan Prosedur
-
Sosialisasi Kegiatan Penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman 2014 | 49 49
ILUSTRASI HASIL PERUMUSAN STRATEGI PEMBANGUNAN
Ilustrasi Analisis Spasial Kebutuhan Strategi RP2KP Kota Tasikmalaya
Tahun Jumlah
Penduduk (Jiwa) Jumlah Rumah Tangga (KK)
Kebutuhan Air Bersih (l/detik)
2010 606,855 151,714 169.49 2011 618,143 154,536 172.65 2012 629,640 157,410 175.86 2017 690,416 172,604 351.06 2022 757,058 189,264 553.64 2027 830,132 207,533 834.37 2032 910,261 227,565 1,131.27
2012-2017
Tingkat Pelayanan Air Bersih Perpipaan 40%
2027-2032
Tingkat Pelayanan Air Bersih Perpipaan 85%
2022-2027
Tingkat Pelayanan Air Bersih Perpipaan 70%
2017-2022
Tingkat Pelayanan Air Bersih Perpipaan 55%
STRATEGI PENINGKATAN SISTEM PELAYANAN AIR MINUM
Proses dan Prosedur
-
Sosialisasi Kegiatan Penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman 2014 | 50
ILUSTRASI HASIL PERUMUSAN STRATEGI PEMBANGUNAN
Ilustrasi Matriks Keterkaitan Strategi RP2KP Kota Pematang Siantar
Proses dan Prosedur
-
Sosialisasi Kegiatan Penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman 2014 | 51
ILUSTRASI HASIL PERUMUSAN STRATEGI PEMBANGUNAN
Ilustrasi Analisis Korelasi Strategi Pembangunan RP2KP Kota Pematang Siantar
Proses dan Prosedur
-
Sosialisasi Kegiatan Penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman 2014 | 52
ILUSTRASI HASIL PERUMUSAN STRATEGI PEMBANGUNAN
Ilustrasi Matriks Keterkaitan Strategi RP2KP Kota Pematang Siantar
PETA STRATEGI PEMBANGUNAN Skala Kota
Proses dan Prosedur
-
Sosialisasi Kegiatan Penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman 2014 | 53
ILUSTRASI HASIL PERUMUSAN STRATEGI PEMBANGUNAN
Ilustrasi Kajian Profil Kawasan RP2KP Kota Pematang Siantar
KAJIAN PROFIL Kawasan Permukiman Prioritas
Proses dan Prosedur
-
Sosialisasi Kegiatan Penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman 2014 | 54
ILUSTRASI HASIL PERUMUSAN STRATEGI PEMBANGUNAN
Ilustrasi Kajian Konsep dan Strategi Kawasan RP2KP Kota Pematang Siantar
KAJIAN KONSEP DAN STRATEGI Kawasan Permukiman Prioritas
Proses dan Prosedur
-
Sosialisasi Kegiatan Penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman 2014 | 55
ILUSTRASI HASIL PERUMUSAN STRATEGI PEMBANGUNAN
Ilustrasi Kerangka Kajian Implikasi Strategi Pembangunan Permukiman dan Infrastruktur Perkotaan RP2KP Kota Pematang Siantar
Proses dan Prosedur
-
Sosialisasi Kegiatan Penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman 2014 | 56
MEKANISME PELAPORAN BERITA ACARA HASIL FGD 3
Perumusan Strategi Pembangunan Permukiman dan Infrastruktur Perkotaan
BERITA ACARA FGD 3
Laporan Kepada Bupati/
Walikota
Laporan Kepada Tim
Teknis/Korwil
Materi Pelaporan:
Berita Acara Penyelenggaraan FGD 3 Dokumen Hasil Kesepakatan FGD 3 Lampiran Dokumen Penyelenggaraan :
proses penyusunan RP2KP hingga pelaksanaan FGD 3
Pra FGD 3
FGD 3
Proses dan Prosedur
-
Sosialisasi Kegiatan Penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman 2014 | 57
KETERANGAN KHUSUS PENYELENGGARAAN Pra-FGD 4
TUJUAN : Pembahasan: rumusan program pembangunan permukiman dan infrastruktur permukiman perkotaan beserta landasan perumusannya sebelum disepakati dalam FGD 4
PENYELENGGARA : Pokjanis PESERTA DAN PENDUKUNG
: kegiatan Pra-FGD melibatkan keseluruhan anggota Pokjanis dan tenaga ahli pendukung
WAKTU PELAKSANAAN
: Minimal 1 hari dengan waktu yang disesuaikan dengan rencana kerja yang disusun
TEMPAT PELAKSANAAN
: di kota/kabupaten tempat penyusunan RP2KP
4.3 Perumusan Program Pembangunan Skala Kota dan Skala Kawasan
Proses dan Prosedur
-
Sosialisasi Kegiatan Penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman 2014 | 58
KETERANGAN KHUSUS PENYELENGGARAAN FGD 4
TUJUAN : Kesepakatan stakeholder : Strategi program pembangunan sebagai pelaksanaan strategi dan arahan kebutuhan program investasi RP2KP
PENYELENGGARA : Pokjanis PESERTA DAN PENDUKUNG
: Minimal 15 (lima belas) orang, yang terdiri : Peserta : Dinas/instansi tingkat kota/kabupaten yang membidangi infrastruktur bidang
Cipta Karya, Permukiman, dan Perencanaan Akademisi Tokoh Masyarakat Pendukung : Dinas/instansi tingkat provinsi yang membidangi infrastruktur bidang Cipta
Karya, Permukiman, dan Perencanaan Tim Teknis Provinsi Satuan Kerja Pengembangan Kawasan Permukiman Tenaga Ahli Pendamping
WAKTU : Minimal 1 hari dengan waktu yang disesuaikan dengan rencana kerja yang disusun TEMPAT : di kota/kabupaten tempat penyusunan RP2KP
4.3 Perumusan Program Pembangunan Skala Kota dan Skala Kawasan
Proses dan Prosedur
-
Sosialisasi Kegiatan Penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman 2014 | 59
KEGIATAN
FGD 4 RP2KP
PENYELENGGARA
POKJANIS KOTA/KAB
DAN PEMANGKU KOTA
PENDUKUNG
TIM TENAGA AHLI PENDAMPING
Mengorganisasi kegiatan Pengambil keputusan terhadap dasar
pertimbangan penetapan program yang aplikatif, riil, dan terukur sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah dalam pembangunan perkotaan
Membantu/mendampingi pokjanis dalam mengidentifikasi dasar-dasar pertimbangan, inovasi, serta rumusan program pembangunan permukiman dan infrastruktur perkotaan yang sesuai menjawab kebutuhan pembangunan perkotaan.
NARASUMBER
KORWIL DJCK/ KMP/TIM TEKNIS
Memberikan pemahaman terkait proses dan prosedur serta keluaran substansi pada tahapan FGD 4
Proses dan Prosedur
-
Sosialisasi Kegiatan Penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman 2014 | 60
INSTRUMEN PENDUKUNG : Konsep Kebutuhan Program Pembangunan Kota dan
Program Penanganan Kawasan Prioritas Matriks analisis korelasi strategi pembangunan Matriks
konsekuensi dan implikasi strategi pembangunan permukiman
Matriks analisis dampak penerapan program Peta spasial strategi pembangunan permukiman dan
infrastruktur perkotaan pada skala kota dan skala kawasan prioritas
OUTPUT: KESEPAKATAN RUMUSAN PROGRAM PEMBANGUNAN
PERMUKIMAN DAN INFRASTRUKTUR PERKOTAAN SKALA KOTA DAN SKALA KAWASAN
NOTULENSI DAN BERITA ACARA KEGIATAN FGD 4
TIM TENAGA AHLI MENYUSUN KAKPRA-FGD 4 DAN FGD 4 SEBAGAI
ACUAN BERSAMA PELAKSANAAN KEGIATAN
KAK DISEPAKATI ANTARA POKJANIS DENGAN TIM TENAGA AHLI DAN
DIKOORDINASIKAN PELAKSANAANNYA
POKJANIS DAN TIM TENAGA AHLI
MELAKUKAN DISKUSI INTERNAL
UNTUK PERSIAPAN MATERI FGD 4
Langkah 1:MENYUSUN KERANGKA ACUAN KEGIATAN
PRA-FGD 4 DAN FGD 4
Langkah 2:MENYELENGGARAKAN PRA-FGD 4
MATERI DISKUSI ANTARA LAIN :
(1) DASAR PERTIMBANGAN KONSEP
PROGRAM PEMBANGUNAN;
(2) KEBUTUHAN PROGRAM
PEMBANGUNAN KOTA DAN KAWASAN
PRIORITAS
POKJANIS DAN TIM TENAGA AHLI
MELAKUKAN DISKUSI FGD
MELIBATKAN PEMANGKU
KEPENTINGAN KOTA/KAB
Langkah 3:MENYELENGGARAKAN FGD 4
PEMBAHASAN DAN PENETAPAN
RUMUSAN PROGRAM PEMBANGUNAN
PERMUKIMAN DAN INFRASTRUKTUR
PERKOTAAN SECARA BERSAMA
DALAM BENTUK BERITA ACARA
KETENTUAN FGD 4
Proses dan Prosedur
-
Sosialisasi Kegiatan Penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman 2014 | 61
ILUSTRASI HASIL PERUMUSAN PROGRAM PEMBANGUNAN
Ilustrasi Kerangka Perumusan Program Pembangunan Permukiman dan Infrastruktur Perkotaan RP2KP Kota Pematang Siantar
Proses dan Prosedur
-
Sosialisasi Kegiatan Penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman 2014 | 62
STRATEGI PROGRAM Keterangan Lokasi
Periode 5 Tahun Ke
Pelaku Sumber
Pendanaan I
II III IV 2013 2014 2015 2016 2017
1. Mengembangkan Kawasan Permukiman Baru di bagian Utara dan Barat Kota dengan konsep Lingkungan Hunian Berimbang (1:2:3)
1.1 Penyiapan Lahan Kasiba Lisiba RSH bagi MBR (4.300 unit) dan
Komersial (1.440 unit) dengan
Penyiapan Lahan untuk Kasiba/Lisiba
seluas 132,5 ha
Kec. Siantar Martoba Setdako APBD
1.2 Penyusunan PerencanaanTeknis Kasiba Lisiba
Kec. Siantar Martoba, Bappeda, Dinas
Tarukim
APBD, APBN
1.3 Pembangunan Rumah RSH bagi MBR Kec. Siantar Martoba, Kec.
Siantar Sitalasari
Bappeda, Dinas
Tarukim, Swasta
APBD, APBN,
Swasta
1.4 Fasilitasi Bantuan Stimulan Pembangunan Rumah Swadaya bagi MBR
Pembangunan rumah swadaya (11.247
unit)
Kota Pematangsiantar Bappeda, Dinas
Tarukim, Swasta
APBD, APBN,
Swasta
1.6 Study Kelayakan Pembangunan Rumah Susun Sewa
Kota Pematangsiantar Bappeda, Dinas
Tarukim,
APBD, APBN
1.7 Study Kelayakan Pembangunan Rumah Vertikal
Kota Pematangsiantar Bappeda, Dinas
Tarukim
APBD, APBN
1.8 Pembangunan Rumah / RUSUN Sewa Pembangunan rumah sewa (213 unit)
bagi masyarakat tidak mampu membeli
Kota Pematangsiantar Bappeda, Dinas
Tarukim, Swasta
APBD, APBN,
Swasta
1.9 Pembangunan Rumah Vertikal Menunjang kegiatan sosial dan ekonomi
berupa rumah vertikal perdagangan &
jasa pusat kota 3 unit hunian dan
vertikal mahasiswa 8 unit hunian
Kota Pematangsiantar Bappeda, Dinas
Tarukim, Swasta
APBD, APBN,
Swasta
1.10. Pencadangan Lahan Kota Kota Pematangsiantar Setdako APBD
2. Meningkatkan Pengaturan Pemanfaatan Lahan dan Pengendalian di Pusat Kota
2.1 Inventarisasi Kepemilikan Lahan dan Bangunan
Kota Pematangsiantar Setdako, Bappeda,
BPN, Dinas Tarukim,
Badan PIT
APBD
2.2 Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan
Kota Pematangsiantar Dinas Tarukim, Badan
PIT
APBD, APBN
2.3 Penyusunan Peraturan Ijin Mendirikan Bangunan
Kota Pematangsiantar Bappeda, Dinas
Tarukim
APBD
2.5 Penataan Permukiman Kumuh di Pusat Kota
Kec. Siantar Utara, kec.
Siantar Barat, Kec. Siantar
Timur, Kec. Siantar Selatan
Bappeda, Dinas
Tarukim, Dinas
Kebersihan, BLH
APBD, APBN
3. dst..
ILUSTRASI HASIL PERUMUSAN PROGRAM PEMBANGUNAN
Ilustrasi Matriks Indikasi Program Pembangunan Skala Kota RP2KP Kota Pematang Siantar
Proses dan Prosedur
-
Sosialisasi Kegiatan Penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman 2014 | 63
ILUSTRASI HASIL PERUMUSAN PROGRAM PEMBANGUNAN
STRATEGI PROGRAM Lokasi
Periode 5 Tahun Ke
Pelaku Sumber
Pendanaan I
II III IV 1 2 3 4 5
Mengamankan dan
Menata Sempadan
Sungai
Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) Kawasan Kel. Tomuan Bappeda, Dinas Tarukim APBD, APBN
Sosialisasi Rencana Kawasan dan Peraturan Garis Sempadan Sungai Kel. Tomuan Bappeda, Dinas Tarukim APBD
Penyiapan Masyarakat Kel. Tomuan Bappeda, Dinas Tarukim APBD
Pembebasan Lahan di Sempadan Sungai Kel. Tomuan Bappeda, Dinas Tarukim APBD
Konsolidasi Lahan Kel. Tomuan Bappeda, Dinas Tarukim APBD
Pelaksanaan Penataan Kawasan Sempadan Sungai Kel. Tomuan Bappeda, Dinas Tarukim APBD, APBN
Membuat Ruang Terbuka
Hijau Pada Kawasan
Perencanaan Ruang Terbuka Hijau dan Ruang Publik di Sempadan Sungai Kel. Tomuan BLH, Dinas Kebersihan APBD
Penataan dan Pembangunan Kawasan Sempadan Sungai Kel. Tomuan Bappeda, BLH, Dinas Kebersihan APBD, APBN
Penyiapan Lembaga Pengelolaan pada RTH dan Ruang Publik di Sempadan Sungai Kel. Tomuan BLH, Dinas Kebersihan APBD, APBN
Menata dan
Meningkatkan Kualitas
Permukiman
Inventarisasi Rumah tidak Layak Huni Kel. Tomuan Bappeda, Dinas Tarukim APBD
Sosialisasi Kegiatan Peningkatan kualitas Rumah Kel. Tomuan Bappeda, Dinas Tarukim APBD
Penyiapan Masyarakat Kel. Tomuan Bappeda, Dinas Tarukim APBD
Fasilitasi Bantuan Stimulan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Kel. Tomuan Bappeda, Dinas Tarukim APBD
Pelaksanaan Pembangunan untuk Peningkatan Kualitas Rumah Kel. Tomuan Bappeda, Dinas Tarukim APBD
Meningkatkan Kualitas
dan Kuantitas
Infrastruktur
Pengembangan Jalan Lingkungan dan Sekunder Kel. Tomuan Dinas Tarukim, Dinas Bina Marga APBD APBD,
APBN
Peningkatan Prasarana dan Sarana Air Minum Kel. Tomuan PDAM APBD, APBN
Pembangunan Prasarana dan Sarana Pengelohan Limbah Komunal Kel. Tomuan BLH, Dinas Kebersihan APBD, APBN
Peningkatan Kualitas Sarana Drainase Kel. Tomuan Dinas Bina Marga APBD, APBN
Peremajaan Prasarana dan Sarana Persampahan Kel. Tomuan Dinas Kebersihan APBD, APBN
Pembangunan dan Pengembangan RTH dan Ruang Publik Kel. Tomuan BLH, Dinas Kebersihan APBD, APBN
Mengatur Pertumbuhan
dan Perkembangan
Permukiman
Peraturan Pemanfaatan dan Pengendalian Lahan dan Bangunan Kel. Tomuan Bappeda, Dinas Tarukim APBD
Sosialisasi Peraturan Pemanfaatan Lahan Kel. Tomuan Bappeda, Dinas Tarukim APBD
Penyiapan Stock House untuk Penduduk dari Sempadan Sungai Kel. Tomuan Bappeda, Dinas Tarukim APBD, APBN
Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Lahan Bersama Masyarakat Kel. Tomuan Bappeda, Dinas Tarukim, Swasta APBD, Swasta
Meningkatkan Kapasitas
Masyarakat
Sosialisasi Kegiatan Penataan Kawasan terkait Permukiman dan Infrastruktur Kel. Tomuan Bappeda, Dinas Tarukim APBD
Sosialisasi terkait Sanitasi dan Kesehatan Lingkungan Kel. Tomuan Bappeda, Dinas Kesehatan APBD
Pelatihan Masyarakat Terkait Pengolahan Persampahan dangan Pola 3R Kel. Tomuan Dinas Kebersihan, BLH APBD
Pelatihan Masyarakat Terkait Pengolahan Limbah dan Pencemaranya Kel. Tomuan BLH, Dinas Kebersihan APBD
Pelatihan Masyarakat terkait Perawatan dan Perbaikan Drainase Kel. Tomuan Dinas Bina Marga APBD
Pelatihan Masyarakat Terkait Peningkatan Kualitas Lingkungan Permukiman Yang Sehat Kel. Tomuan Dinas Tarukim APBD
Ilustrasi Matriks Indikasi Program Pembangunan Skala Kawasan RP2KP Kota Pematang Siantar
Proses dan Prosedur
-
Sosialisasi Kegiatan Penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman 2014 | 64
ILUSTRASI HASIL PERUMUSAN PROGRAM PEMBANGUNAN
Ilustrasi Kerangka Kajian Dampak Penerapan Program Pembangunan Permukiman dan Infrastruktur Perkotaan RP2KP Kota Pematang Siantar
Proses dan Prosedur
-
Sosialisasi Kegiatan Penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman 2014 | 65
ILUSTRASI HASIL PERUMUSAN PROGRAM PEMBANGUNAN
Ilustrasi Peta Program Pembangunan RP2KP Kota Solok
Proses dan Prosedur
-
Sosialisasi Kegiatan Penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman 2014 | 66
ILUSTRASI HASIL PERUMUSAN PROGRAM PEMBANGUNAN
Ilustrasi Peta Program Pembangunan RP2KP Kota Solok
Proses dan Prosedur
-
Sosialisasi Kegiatan Penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman 2014 | 67
MEKANISME PELAPORAN BERITA ACARA HASIL FGD 4
Perumusan Program Pembangunan BERITA ACARA
FGD 4
Laporan Kepada Bupati/
Walikota
Laporan Kepada Tim
Teknis/Korwil
Materi Pelaporan:
Berita Acara Penyelenggaraan FGD 4 Dokumen Hasil Kesepakatan FGD 4 Lampiran Dokumen Penyelenggaraan :
proses penyusunan RP2KP hingga pelaksanaan FGD 4
Pra FGD 4
FGD 4
Proses dan Prosedur
-
Sosialisasi Kegiatan Penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman 2014 | 68
V. FINALISASI DAN SOSIALISASI
Penyempurnaan strategi dan program pembangunan
permukiman dan infrastruktur permukiman perkotaan
berdasarkan hasil masukan dari kolokium dan konsultasi publik
TUJUAN IV.
PERUMUSAN
STRATEGI DAN
PROGRAM
PEMBANGUNAN
5.1
PENYEMPURNAAN STRATEGI
DAN PERUMUSAN PROGRAM
PEMBANGUNAN DALAM
SKALA KOTA DAN KAWASAN
KONSULTASI
PUBLIKDISEMINASI
O-7
5.2
PENYUSUNAN MATERI
VISUALISASI SPPIP
Dampak penerapan program pembangunan
Strategi dan program pembangunan permukiman dan infrastruktur perkotaan yang telah disempurnakan.
Materi visualisasi RP2KP yang informatif, menarik dan mudah dimengerti
Diseminasi hasil RP2KP
SUB KEGIATAN OUTPUT (O-7)
PENYEMPURNAAN STRATEGI DAN PROGRAM 1
PENYUSUNAN VISUALISASI MATERI 2
Proses dan Prosedur
-
Sosialisasi Kegiatan Penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman 2014 | 69
KONSULTASI PUBLIK = penjaringan masukan terhadap muatan RP2KP dalam bentuk konsultasi kepada pemangku kepentingan kota/kabupaten termasuk masyarakat
TUJUAN : Menjaring masukan terhadap strategi dan program pembangunan permukiman dan infrastruktur permukiman perkotaan
METODE : Pemaparan hasil dan diskusi terbuka LANGKAH-LANGKAH
: Menyiapkan materi pemaparan dan pembahasan Melakukan diskusi untuk mendapatkan masukan Melakukan penyempurnaan berdasarkan masukan dari konsultasi
OUTPUT : Masukan terhadap pencapaian kegiatan RP2KP WAKTU : Minimal 1 hari dengan waktu yang disesuaikan dengan rencana kerja yang disusun TEMPAT : di kota/kabupaten tempat penyusunan RP2KP
PESERTA : Melibatkan 40 (empat puluh) orang peserta dan pendukung. Peserta mewakili unsur : Dinas/instansi tingkat kota/kabupaten yang membidangi infrastruktur bidang Cipta Karya, Akademisi Pendukung mewakili unsur : Dinas/instansi tingkat provinsi yang membidangi infrastruktur bidang Cipta Karya, Satuan Kerja Pengembangan Kawasan Permukiman Tim Teknis Provinsi Tenaga ahli pendamping
PENYELENGGARA : Pokjanis
KETENTUAN KONSULTASI PUBLIK
Proses dan Prosedur
-
Sosialisasi Kegiatan Penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman 2014 | 70
KETENTUAN DISEMINASI
TUJUAN : Mensosialisasikan seluruh hasil kegiatan dan produk RP2KP yang telah disepakati, kepada dinas/instansi terkait dan stakeholder/pemangku kepentingan daerah lainnya.
PENYELENGGARA : Kelompok Kerja Teknis (Pokjanis) BENTUK : Seminar
PESERTA : 40 (empat puluh) orang peserta yang mewakili unsur: Perwakilan masyarakat Legislatif (DPRD kota/kabupaten) Dinas/instansi tingkat kota/kabupaten yang membidangi infrastruktur bidang
Cipta Karya, Permukiman, dan Perencanaan Dinas/instansi tingkat provinsi yang membidangi infrastruktur bidang Cipta
Karya, Permukiman, dan Perencanaan Satuan Kerja Pengembangan Kawasan Permukiman Tim Teknis Provinsi Akademisi
WAKTU PELAKSANAAN
: 1 hari pada bulan ketujuh atau pada akhir kegiatan
TEMPAT : di kota/kabupaten tempat penyusunan RP2KP
Proses dan Prosedur
-
Sosialisasi Kegiatan Penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman 2014 | 71 Sosialisasi Kegiatan Penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman | 71
terima kasih
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DIREKTORAT JENDERA CIPTA KARYA
DIREKTORAT PENGEMBANGAN PERMUKIMAN