MATA KULIAH HUKUM KEDOKTERANMATA KULIAH HUKUM KEDOKTERAN

Oleh :Oleh :Arrie Budhiartie, S.H., M.HumArrie Budhiartie, S.H., M.Hum

KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONALKEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONALPROGRAM STUDI PENDIDIKAN DOKTER PROGRAM STUDI PENDIDIKAN DOKTER

UNIVERSITAS JAMBIUNIVERSITAS JAMBIJANUARI 2011JANUARI 2011

POKOK BAHASANPOKOK BAHASAN

1.1. LANDASAN HK. KEDOKTERANLANDASAN HK. KEDOKTERAN

2.2. HUBUNGAN PASIEN DAN DOKTERHUBUNGAN PASIEN DAN DOKTER

3.3. ASPEK HUKUM TINDAKAN MEDIK ASPEK HUKUM TINDAKAN MEDIK TERTENTUTERTENTU

4.4. ASPEK HUKUM BIOTEKHNOLOGI ASPEK HUKUM BIOTEKHNOLOGI KEDOKTERANKEDOKTERAN

Hukum Kedokteran:Hukum Kedokteran:

Ilmu tentang hubungan hukum di Ilmu tentang hubungan hukum di mana dokter merupakan salah satu mana dokter merupakan salah satu pihak, dalam menjalankan profesinya pihak, dalam menjalankan profesinya untuk memberikan pelayanan medis.untuk memberikan pelayanan medis.

HK. KESEHATAN

HukumKedokteran

Hukum Rumah Sakit

HukumKeselamatan

Kerja

HukumKeperawatan

Hukum Farmasi klinik

HukumKesehatan

Lingkungan

HukumKes. Masykt

Ruang Lingkup dan KedudukanRuang Lingkup dan Kedudukan

C. Instrumen Hukum KedokteranC. Instrumen Hukum Kedokteran

a.a. InternasionalInternasional1.1. The Hippocratic OathThe Hippocratic Oath2.2. Declaration of GenevaDeclaration of Geneva3.3. International Code of Medical EthicsInternational Code of Medical Ethics4.4. Nurenberg CodeNurenberg Code5.5. Constitution of the World Health OrganizationConstitution of the World Health Organization6.6. American Hospital Association = A Patient’s Bill American Hospital Association = A Patient’s Bill

of Rightsof Rights7.7. The World Medical Association = Declaration of The World Medical Association = Declaration of

HelsinkiHelsinki

b. Nasionalb. Nasional1.1. UU No. 29 Thn 2004 tentang Praktik UU No. 29 Thn 2004 tentang Praktik

KedokteranKedokteran2.2. UU No. 36 Tahun 2009 Tentang KesehatanUU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan3.3. UU No. 41 Tahun 2009 Tentang Rumah SakitUU No. 41 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit4.4. PP no. 32 tahun 1996 tentang Tenaga PP no. 32 tahun 1996 tentang Tenaga

KesehatanKesehatan5.5. KepMenkes RI No. 434/Menkes/SK/X/1983 KepMenkes RI No. 434/Menkes/SK/X/1983

tentang Kode Etik Kedokteran Indonesiatentang Kode Etik Kedokteran Indonesia6.6. Permenkes RI No. 585/Menkes/PER/IX/1989 Permenkes RI No. 585/Menkes/PER/IX/1989

tentang Persetujuan Tindakan Medik tentang Persetujuan Tindakan Medik 7.7. dll.dll.

Unsur-unsur standar profesi menurut Unsur-unsur standar profesi menurut Prof. Mr. W.B. Van der MijnProf. Mr. W.B. Van der Mijn

Ketelitian Umum Standar Profesi

Kemampuan Rata-rata

Kewenangan

Unsur-unsur standar profesi menurut Unsur-unsur standar profesi menurut Prof. Dr. H. J.J. LeenanProf. Dr. H. J.J. Leenan

Standar Profesi Medis

Situasi & Kondisi

AsasProporsional

Ketelitian Rata-rata

Ketelitian pd Peraturan

Bebas dariKelalaian

Standar Pelayanan MedisStandar Pelayanan Medis

Standar Pelayanan Medis

Hospital by Laws

BAB III HUBUNGAN HUKUM PASIEN BAB III HUBUNGAN HUKUM PASIEN DAN DOKTERDAN DOKTER

Bentuk Perjanjian:Bentuk Perjanjian:

1.1. Resultaatverbintenis: objek Resultaatverbintenis: objek perjanjian adalah hasil dari suatu perjanjian adalah hasil dari suatu tindakan/ perbuatan hukum tindakan/ perbuatan hukum tertentutertentu

2.2. Inspaningverbintenis : objek Inspaningverbintenis : objek perjan-jian adalah berdasarkan perjan-jian adalah berdasarkan suatu upaya yang maksimalsuatu upaya yang maksimal

Landasan Hubungan Dokter- Landasan Hubungan Dokter- PasienPasien

1.1. PerjanjianPerjanjian2.2. Undang-undangUndang-undang

SYARAT SAHNYA PERJANJIAN SYARAT SAHNYA PERJANJIAN (Pasal 1320 KUHPerdata)(Pasal 1320 KUHPerdata)

1.1. Kesepakatan para pihakKesepakatan para pihak

2.2. adanya kecakapan untuk membuat adanya kecakapan untuk membuat suatu perikatan/perjanjian suatu perikatan/perjanjian

3.3. mengenai suatu hal tertentumengenai suatu hal tertentu

4.4. untuk suatu sebab yang halal/ untuk suatu sebab yang halal/ diperbolehkan.diperbolehkan.

TRANSAKSI / PERJANJIAN TRANSAKSI / PERJANJIAN TERAPEUTIKTERAPEUTIK

- HUBUNGAN HUKUMHUBUNGAN HUKUM- DOKTER-PASIENDOKTER-PASIEN- PELAYANAN KEDOKTERAN/MEDIKPELAYANAN KEDOKTERAN/MEDIK- STANDAR PROFESI MEDIKSTANDAR PROFESI MEDIK

Implikasi Hukum Transaksi Implikasi Hukum Transaksi TerapeutikTerapeutik

Pasal 1388 KUHPerdata :Pasal 1388 KUHPerdata : Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku

sebagai undang-undang bagi mereka yang sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnyamembuatnya

Pasal 1339 KUHPerdata :Pasal 1339 KUHPerdata : Suatu perjanjian ttidak hanya mengikat untuk Suatu perjanjian ttidak hanya mengikat untuk

hal-hal yang dengan tegas dinyatakan di hal-hal yang dengan tegas dinyatakan di dalamnya tetapi juga untuk segala sesuatu yang dalamnya tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian diharuskan oleh menurut sifat perjanjian diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang.kepatutan, kebiasaan atau undang-undang.

Mulai & berakhirnya TTMulai & berakhirnya TT1. Perjanjian :1. Perjanjian :

Pasien Pasien datang datang berobatberobat dokter dokter setuju. setuju.

2. UU :2. UU :

Ps. 1354 KUHPerdata: Ps. 1354 KUHPerdata: ZaakwarnemingZaakwarneming

Berakhir:Berakhir:

1. Sembuh1. Sembuh

2. Dokter Resign2. Dokter Resign

3. Pengakhiran by 3. Pengakhiran by PasienPasien

4. Meninggal4. Meninggal

5. Kontrak selesai5. Kontrak selesai

6. Ada org lain 6. Ada org lain

7. Kadaluarsa 7. Kadaluarsa

8. Persetujuan 8. Persetujuan

HUKUM & TINDAKAN MEDIKHUKUM & TINDAKAN MEDIK

1. ABORSI1. ABORSI

2. PASIEN UGD2. PASIEN UGD

3. EUTHANASIA3. EUTHANASIA

4. BEDAH MAYAT4. BEDAH MAYAT

AborsiAborsi

Dasar hukum:Dasar hukum:

1.1. Pasal 75, 76, 77 UU No. 36/2009Pasal 75, 76, 77 UU No. 36/2009

2.2. Pasal 346, 347, 348 dan 349 KUHPPasal 346, 347, 348 dan 349 KUHP

UU KesehatanUU Kesehatan

Ps/ 75 :Ps/ 75 :

a. Larangan Aborsia. Larangan Aborsi

b. Pengecualian Indikasi medisb. Pengecualian Indikasi medis

* keselamatan ibu &/janin* keselamatan ibu &/janin

* janin cacat berat/kelainan genetik* janin cacat berat/kelainan genetik

* perkosaan * perkosaan trauma psikis trauma psikis

Ps 76 : Persyaratan TekhnisPs 76 : Persyaratan Tekhnis

a.a. < 6 minggu< 6 minggu

b.b. TK berwenangTK berwenang sertifikat sertifikat

c.c. Persetujuan ibu hamilPersetujuan ibu hamil

d.d. Layanan/sarana kesehatan Layanan/sarana kesehatan

Psl 77 :Psl 77 :

Kewajiban Pemerintah mencegah & Kewajiban Pemerintah mencegah & melindungi dari unsafe dan illegally melindungi dari unsafe dan illegally abortionabortion

KUHPKUHP

1.1. KESENGAJAAN KESENGAJAAN Niat & Tujuan Niat & Tujuan

2.2. PERSETUJUAN/ TIDAKPERSETUJUAN/ TIDAK

3.3. PEMBERATAN PIDANAPEMBERATAN PIDANA Dokter/Bidan/ TK lainnya. Dokter/Bidan/ TK lainnya.

EUTHANASIAEUTHANASIA

Aspek hukumAspek hukum:: 1. Kriteria mati1. Kriteria mati 2. Bentuk euthanasia 2. Bentuk euthanasia A. AktifA. Aktif B. PasifB. Pasif 3. Tanggung jawab hukum dokter 3. Tanggung jawab hukum dokter 4. Informed consent pasien/keluarga4. Informed consent pasien/keluarga 5. Keterlibatan pihak III5. Keterlibatan pihak III

Dasar Hukum:Dasar Hukum: Pasal 344 KUHP:Pasal 344 KUHP:

Brg siapa merampas nyawa orang lain Brg siapa merampas nyawa orang lain atas permintaan orang itu sendiri atas permintaan orang itu sendiri yang jelas dinyatakan dengan yang jelas dinyatakan dengan kesungguhan hati, diancam dengan kesungguhan hati, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas pidana penjara paling lama dua belas tahuntahun

BEDAH MAYATBEDAH MAYAT

UU No. 36/2009 : Ps/ 117 s/d 125UU No. 36/2009 : Ps/ 117 s/d 125

1. Pengertian Mati 1. Pengertian Mati fungsi sistem fungsi sistem jantung sirkulasi dan sistem jantung sirkulasi dan sistem pernafasan pernafasan berhenti berhenti permanen permanen kematian batang otak kematian batang otak

Jenis Bedah Mayat :Jenis Bedah Mayat :

1.1. Klinis Klinis penelitian & penelitian & pengembangan ilmu RSpengembangan ilmu RS

2.2. Anatomis Anatomis ilmu kedokteran ilmu kedokteran

3.3. Forensik Forensik penegakan hukum penegakan hukum

Persyaratan :Persyaratan :

1.1. Sarana /fasilitas kesehatanSarana /fasilitas kesehatan

2.2. Kewenangan TKKewenangan TK

3.3. Tidak diperjualbelikan (Ps. 192)Tidak diperjualbelikan (Ps. 192)

Ancaman pidana kurungan & dendaAncaman pidana kurungan & denda

PP No. 18 tahun 1981 ttg Bedah Mayat Klinis dan PP No. 18 tahun 1981 ttg Bedah Mayat Klinis dan Bedah Mayat Anatomis serta Transplantasi ALat Bedah Mayat Anatomis serta Transplantasi ALat

dan atau Jaringan Tubuh Manusiadan atau Jaringan Tubuh Manusia

Syarat :Syarat :1.1. Informed consent tertulis dlm waktu Informed consent tertulis dlm waktu

2x24 jam setelah meninggal2x24 jam setelah meninggal2.2. Dilakukan oleh dokter ahli, terpisah Dilakukan oleh dokter ahli, terpisah

antara dokter antara dokter 3.3. Pada RS yg ditunjuk Pada RS yg ditunjuk Sanksi : pidana kurungan, denda, Sanksi : pidana kurungan, denda,

tindakan administratiftindakan administratif

ASPEK HUKUM BIOTEKHNOLOGI ASPEK HUKUM BIOTEKHNOLOGI KEDOKTERANKEDOKTERAN

PIVPIV TRANSPLANTASI ORGANTRANSPLANTASI ORGAN PENELITIAN & PENGEMBANGAN IPTEK PENELITIAN & PENGEMBANGAN IPTEK

PADA MANUSIAPADA MANUSIA

PIVPIV

UU No. 36/2009 Ps. 127UU No. 36/2009 Ps. 127

Syarat:Syarat:

1.1. Berasal dari suami istri yang sahBerasal dari suami istri yang sah

2.2. Ditanamkan rahim istri asal ovumDitanamkan rahim istri asal ovum

3.3. Tenaga kesehatan yg berwenang Tenaga kesehatan yg berwenang dan ahlidan ahli

4.4. Sarana kesehatan tertentuSarana kesehatan tertentu

. . PERMENKES No. 73/MENKES/PER/II/1999 ttg PERMENKES No. 73/MENKES/PER/II/1999 ttg Penyelenggaraan Pelayanan Tekhnologi Reproduksi Penyelenggaraan Pelayanan Tekhnologi Reproduksi

BuatanBuatan Ketentuan Umum terhadap Ketentuan Umum terhadap

penyelenggaraan tekhnologi Reproduksi penyelenggaraan tekhnologi Reproduksi BuatanBuatan

1.1. Sarana Kesehatan tertentu Sarana Kesehatan tertentu RS tertentu RS tertentu yang memiliki ijin khususyang memiliki ijin khusus

2.2. Pasangan suami istri yg sahPasangan suami istri yg sah merupakan jalan terakhir memperoleh merupakan jalan terakhir memperoleh keturunanketurunan

3.3. Harus berdasarkan indikasi medikHarus berdasarkan indikasi medik4.4. informed consentinformed consent5.5. Harus disertai rekam medik Harus disertai rekam medik

Pedoman Pelayanan Bayi Tabung di RS (Dir. RS Khusus Pedoman Pelayanan Bayi Tabung di RS (Dir. RS Khusus dan Swasta, Dirjen Yandik, Depkes, 2000)dan Swasta, Dirjen Yandik, Depkes, 2000)

1.1. Suami istri yang sahSuami istri yang sah2.2. Bagian dari infertilitasBagian dari infertilitas3.3. Jumlah embryo Jumlah embryo 3, maks 4 dgn 3, maks 4 dgn

syarat:syarat:- RS memiliki perawatan > 3- RS memiliki perawatan > 3- Pasutri pernah menjalani >2x dan - Pasutri pernah menjalani >2x dan

gagalgagal- Istri>35- Istri>35

Larangan:Larangan:1.1. Melakukan jual beli embryo, ova, Melakukan jual beli embryo, ova,

spermatozoaspermatozoa2.2. Menghasilkan embryo untuk Menghasilkan embryo untuk

penelitian semata-mata, pada penelitian semata-mata, pada embryo umur >14 hari, tanpa embryo umur >14 hari, tanpa informed consent orang tua biologisinformed consent orang tua biologis

3.3. Melakukan fertilisasi trans-spesiesMelakukan fertilisasi trans-spesies

Aspek hukum yg belum diatur:Aspek hukum yg belum diatur:

Embryo yg tdk dikembalikanEmbryo yg tdk dikembalikan

1.1. A. didisposal (dimusnahkan)A. didisposal (dimusnahkan)

2.2. B. frozen (beku)B. frozen (beku)

Pemanfaatan embryo bekuPemanfaatan embryo beku Status hukum embryo beku apbl terjadi Status hukum embryo beku apbl terjadi

perubahan status hukum orang tua perubahan status hukum orang tua biologisbiologis

Status surrogate mother (ibu pengganti)Status surrogate mother (ibu pengganti)

Hukum Islam:Hukum Islam:

Donor sperma/ovum : haramDonor sperma/ovum : haram Surrogate mother : Surrogate mother : - haram- haram - mubah/dibolehkan - mubah/dibolehkan disamakan disamakan

dgn ibu susuandgn ibu susuan Jalan keluar : polygamiJalan keluar : polygami

Indikasi Medis :Indikasi Medis :

1.1. Ibu berpenyakit tertentu sejak lahir Ibu berpenyakit tertentu sejak lahir (jantung, kelainan genetik pada (jantung, kelainan genetik pada sistem reproduksi)sistem reproduksi)

2.2. Wanita usia subur ttp telah Wanita usia subur ttp telah kehilangan rahim karena penyakit kehilangan rahim karena penyakit tertentu.tertentu.

3.3. Menderita kanker rahim/tuba Menderita kanker rahim/tuba fallopi, HIV AIDSfallopi, HIV AIDS

TRANPLANTASI ORGAN &TRANPLANTASI ORGAN &BEDAH PLASTIKBEDAH PLASTIK

UU No. 36/2009 Ps 64 s/d 70UU No. 36/2009 Ps 64 s/d 70

Ps 64:Ps 64:

1.1. Penyembuhan penyakitPenyembuhan penyakit

* transplantasi organ / jaringan tubuh* transplantasi organ / jaringan tubuh

* implan* implan

* Bedah Plastik & rekonstruksi* Bedah Plastik & rekonstruksi

* Penggunaan Sel Punca/ Steam Cell* Penggunaan Sel Punca/ Steam Cell

Transplantasi OrganTransplantasi Organ

1. Hanya Untuk Kemanusiaan1. Hanya Untuk Kemanusiaan

2. Dilarang diperjualbelikan 2. Dilarang diperjualbelikan Pidana Pidana

3. TK yg berwenang3. TK yg berwenang

4. Fasilitas kesehatan 4. Fasilitas kesehatan

5. Kesehatan pendonor & informed 5. Kesehatan pendonor & informed consent consent

Transplantasi SelTransplantasi Sel

1.1. Terbukti keamanan dan Terbukti keamanan dan kemanfataanyakemanfataanya

2.2. 2. Sel Punca 2. Sel Punca tujuan tujuan penyembuhan & pemulihan penyembuhan & pemulihan kesehatan kesehatan

3.3. Larangan : reproduksi & dri sel Larangan : reproduksi & dri sel punca embrionikpunca embrionik

BEDAH PLASTIKBEDAH PLASTIK

1.1. TK berwenangTK berwenang

2.2. Fasilitas kesehatan legalFasilitas kesehatan legal

3.3. Bukan mengubah identitas Bukan mengubah identitas pidama max 10 thn/denda max Rp. pidama max 10 thn/denda max Rp. 1 M1 M

4.4. Informed consent Informed consent

KBKB

Dasar Hukum:Dasar Hukum: Pidana : Tindak pidana kesusilaanPidana : Tindak pidana kesusilaan

Ps. 283 KUHP Ps. 283 KUHP

UU Kesehatan : Ps. 12, 13, 14 ttg UU Kesehatan : Ps. 12, 13, 14 ttg kesehatan keluargakesehatan keluarga

Pasal 283 KUHP:Pasal 283 KUHP:

Ancaman pidana terhadap:Ancaman pidana terhadap:1.1. MenawarkanMenawarkan2.2. Memberi bantuanMemberi bantuan3.3. Memperlihatkan tulisan, gambaran atau bendaMemperlihatkan tulisan, gambaran atau benda4.4. Alat untuk mencegah atau menggugurkan hamilAlat untuk mencegah atau menggugurkan hamil5.5. Pada seseorang yg <17 thn atau belum cukup Pada seseorang yg <17 thn atau belum cukup

umur.umur.Bentuk: penjara 9 bulan + tindk tertentu bila sbg Bentuk: penjara 9 bulan + tindk tertentu bila sbg

mata pencaharianmata pencaharian

PENELITIAN & PENGEMBANGAN PENELITIAN & PENGEMBANGAN IPTEK KEDOKTERANIPTEK KEDOKTERAN

Informed Consent pada litbang dgn objek Informed Consent pada litbang dgn objek manusiamanusia

Landasan Hukum :Landasan Hukum : Segala peraturan terkait di atasSegala peraturan terkait di atas Konvensi2 Internasional Konvensi2 Internasional

1.1. Declaration of GenevaDeclaration of Geneva

2.2. Declaration of HelsinkyDeclaration of Helsinky

3.3. Nurenberg CodeNurenberg Code

Sekian dan

Terima Kasih