MANAJEMEN DANA ZAKAT PADA BADAN AMIL ZAKAT...
Transcript of MANAJEMEN DANA ZAKAT PADA BADAN AMIL ZAKAT...
MANAJEMEN DANA ZAKAT PADA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS)
KOTA BOGOR DALAM UPAYA PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT
SKRIPSI
Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Oleh
PUTRI NOVIANTI
NIM. 1111046300017
KONSENTRASI MANAJEMEN ZISWAF
PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYARIF HIDAYATULLAH
JAKARTA
1439 H/2018
MANAJEMEN DANA ZAKAT PADA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS)
KOTA BOGOR DALAM UPAYA PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT
SKRIPSI
Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Oleh
PUTRI NOVIANTI
NIM. 1111046300017
Pembimbing:
Dr. H. Abd. Azis Hsb., M.Pd
NIP. 195705111997031001
KONSENTRASI MANAJEMEN ZISWAF
PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYARIF HIDAYATULLAH
JAKARTA
1439 H/2018
i
LEMBAR PERNYATAAN
Dengan ini saya menyatakan bahwa:
1. Skripsi ini merupakan hasil karya saya yang diajukan untuk memenuhi
salah satu persyaratan memperoleh Gelar Strata 1 di Universita Islam
Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta.
2. Semua sumber yang saya gunakan dalam penelitian ini telah saya
cantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Islam
Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta.
3. Jika disuatu saat terbukti bahwa karya ini bukan asli saya atau merupakan
hasil jiplakan dari karya orang lain, maka saya bersedia menerima sangsi
yang berlaku di Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah
Jakarta.
Jakarta, 04 Juni 2018
Putri Novianti
ii
ABSTRAK
Putri Novianti, 1111046300017, Manajemen Dana Zakat Pada
Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Bogor dalam Upaya
Pemberdayaan Ekonomi Umat, Skripsi Strata (S1) Konsentrasi Manajemen
ZISWAF Program Studi Muamalat (Hukum Ekonomi Syariah) Fakultas
Syariah dan Hukum Universitas Negeri Islam Syariah Hidayatullah Jakarta
1437 H/2016 M
Tujuan penelitian skripsi ini adalah untuk mengetahui bagaimana
pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap zakat dan bagaimana
manajemen dana zakat pada BAZNAS Kota Bogor dalam upaya
pemberdayaan ekonomi umat.
Dalam penelitian ini penulis menggunakan Deskriptif Kualitatif
dengan cara mengumpulkan data melalui survei berupa interview.
Manajemen pendayagunaan zakat berarti membahas usaha yang saling
berkaitan dalam menciptakan tujuan tertentu dari penggunaan hasil zakat
secara baik, tepat dan terarah sesuai dengan tujuan zakat itu disyariatkan,
dalam pendayagunaan BAZNAS Kota Bogor menyalurkan dana zakatnya
sebagai dana charity (bantuan sesaat) dan menganut prinsip manfaat atau
produktif, dalam pengelolaan BAZNAS Kota Bogor yang berkomitmen
menjadi yang sangat kuat untuk menarik dan menjaga kepercayaan muzzaki,
dalam pendistribusian zakat secara konsumtif dapat juga digunakan model
pendistribusian secara produktif, dengan memberdayakan zakat secara
optimal (mulai dari pemetaan data muzzaki, pencatatan muzzaki,
pengumpulan dana/benda zakat, pemetaan dan pencatatan penerima zakat)
yang selalu diupdate.
Kata kunci: Pendayagunaan Dana Zakat, Pengelolaan Dana Zakat,
Pendistribusian Dana Zakat, Pemberdayaan Ekonomi Umat .
Pembimbing: Dr. H. Abd. Aziz Hsb, M.Pd
iii
Kata Pengantar
Bismillahirrahmanirrahiim..
Segala puji Penulis panjatkan kepada Allah SWT yang mana telah
memberikan taufik dan hidayahnya kepada Penulis terutama dalam
penyelesaian skripsi ini. Shalawat dan salam Penulis rangkaokan untuk
baginda Nabi Muhammad SAW, keluarga dan para sahabat yang telah
berkorban mengantarkan ummat dari zaman jahiliyah ke masa yang diterangi
dengan kecanggihan dan kecerdasan.
Tiada yang sempurna di dunia ini, begitu juga dalam hal penulisan
skripsi ini yang mungkin tidak luput dari kesalahan dan kekurangan, tetapi
harapan penulis setidaknya skripsi ini dapat memberi manfaat untuk siapapun
yang membacanya, atau menjadi sumber inspirasi untuk penelitian-penelitian
berikutnya.
Rintangan dan hambatan yang datang silih berganti, Alhamdulillah
Penulis bisa melewati dan pada akhirnya bisa menyelesaikan skripsi ini.
Penulis haturkan terimakasih kepada semua yang telah membantu baik moril
maupun materil, terutama kepada:
1. Bapak Dr. Asep Saepudin Jahar, M.A selaku Dekan Fakultas
Syariah dan Hukum, terimakasih atas bimbingan dan pelayanan
yang diberikan kepada saya. Semoga Bapak menjadi pemimpin
yang diberkahi Allah. Aamiin.
2. Bapak AM. Hasan Ali, M.A selaku Ketua Prodi Muamalat, Bapak
Dr. Abdurrauf, Lc, M.A selaku Sekretaris Prodi Muamalat.
Terimakasih karena telah memberikan pengarahan hingga skripsi
ini selesai.
3. Dosen Pembimbing, Bapak Dr. H. Abd. Aziz Hsb, M.Pd yang telah
memberikan ilmu, waktu dan bantuannya dalam proses
penyelesaian skripsi ini.
iv
4. Bapak M. Mujibur Rohman, MA selaku Dosen Pembimbing
Akademik yang memberikan bimbingan dan pengarahan dalam
penyusunan skripsi ini.
5. Terimakasih kepada kedua orang tua tercinta dan terkasih
Ayahanda Muntohir dan Ibunda Herni Martinensi yang tiada henti-
hentiya selalu memberikan dukungan, baik berupa moril dan
materil, selalu memberikan kasih sayangnya dan selalu
memberikan pelajaran hidup serta selalu mendoakan penulis dalam
penyelesaian skripsi ini.
6. Kepada seluruh Dosen dan Karyawan Akademik Fakultas Syariah
dan Hukum Universitas Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta,
serta para pengurus perpustakaan yang senantiasa memberikan
pelayanan kepada mahasiswa.
7. Ketua Pimpinan BAZNAS Kota Bogor yang telah memberikan izin
penelitian kepada peneliti serta Pak H. Jejen Hermawan, S.Ag
selaku Sekretaris BAZNAS Kota Bogor dan semua karyawan
BAZNAS Kota Bogor yang telah meluangkan waktunya dan
memberikan arahan, informasi dan dukungan dalam penyusunan
skripsi ini.
8. Adikku tersayang, Dhara Oktavianti, kakak sepupuku Ulfa Mutiara
dan keluargaku yang telah memberikan dukungan dan doanya.
9. Sahabat seperjuanganku Manajemen ZISWAF’11, serta teman-
teman KKN Patimura 2014. Terima kasih telah memberikan
dukungan dan semangatnya kepada penulis, semoga kita semua
dapat menjadi orang-orang yang berguna bagi nusa, bangsa
maupun agama. Aamiin.
10. Sahabat kecilku Erfa Dwi Jayanti yang selalu menemani dan
memberikan dukungan serta do’a kepada penulis dari awal
penulisan skripsi hingga penulisan skripsi ini selesai.
v
Alhamdulillahi Rabbil ‘Alamin, terimakasih atas segala Rahmat dan
Ridho-Mu Ya Allah yang telaah membuat satu per satu impian dan cita-cita
terwujud. Penulis sangat sadar bahwa masih banyak kekurangan dalam
skripsi ini, karena penulis bukanlah makhluk yang sempurna. Dengan ini
penulis berharap semoga semua pihak yang telah membantu dalam menyusun
skripsi ini diberikan kebahagiaan oleh Allah SWT dan semoga skripsi ini
dapat bermanfaat bagi penulis dan bagi para pembaca. Aamiin Ya
Rabbal’Alamin…
Jakarta, 04 Juni 2018
Putri Novianti
DAFTAR ISI
LEMBAR PERNYATAAN …...................................................................... i
ABSTRAK ………………………………………………………………... ii
KATA PENGANTAR …………………………………………………..... iii
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang .............................................................................. 1
B. Pembatasan dan Perumusan Masalah……………………………. 6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian…………………………………... 7
D. Tinjauan (Review) Kajian Terdahulu……………………………. 8
E. Metodologi Penelitian…………………………………………... 9
F. Pedoman Penulisan Skripsi……………………………………… 11
G. Sistematika Penulisan…………………………………………… 12
BAB II TINJAUAN TEORI TENTANG MANAJEMEN DANA ZAKAT
A. Manajemen…………………………………………………….... 14
1. Pengertian Manajemen…………………………………………... 14
2. Fungsi Manajemen………………………………………………. 16
3. Unsur-unsur Manajemen……………………………………….... 19
B. Zakat…………………………………………………………….. 20
1. Pengertian Dasar Hukum Zakat…………………………………. 20
a. Pengertian Zakat……………………………………..….. 20
b. Dasar Hukum Zakat……………………………..……… 21
2. Tujuan Hikmah dan Hakikat Zakat……………………………… 22
a. Tujuan Zakat…………………………………….…….. 22
b. Hikmah Zakat…………………………………………. 23
c. Hakikat Zakat………………………………………….. 24
C. Teori Pendayagunaan……………………………………………. 25
1. Pengertian Pendayagunaan………………………………………. 25
2. Pola-pola Pendayagunaan………………………………………... 26
3. Sasaran Pendayagunaan Zakat…………………………………… 27
D. Teori Pengelolaan……………………………………………... 28
1. Pengertian Pengelolaan…………………………………………. 28
2. Model Pengelolaan………………………………………………29
E. Teori Pendistribusian………………………………………….. 29
1. Pengertian Pendistribusian…………………………………….. 29
2. Ruang Lingkup Pendistribusian………………………………... 30
3. Pengertian Pendistribusian……………………………………... 31
4. Macam-macam Pendistribusian……………………………….... 31
F. Pemberdayaan Ekonomi Umat…………………………………. 32
1. Pengertian Pemberdayaan Masyarakat…………………………. 32
2. Pengertian Ekonomi Umat…………………………………….... 34
3. Pola-pola Pemberdayaan Ekonomi……………………………... 35
4. Tujuan Pemberdayaan Ekonomi Umat…………………………. 36
BAB III GAMBARAN UMUM BADAN AMIL ZAKAT DAERAH (BAZDA)
KOTA BOGOR
A. Latar Belakang Berdirinya BAZNAS Kota Bogor…................... 38
B. Landasan Hukum BAZNAS Kota Bogor……………………… 39
C. Visi dan Misi BAZNAS Kota Bogor…………………………… 39
D. Struktur Organisasi BAZNAS Kota Bogor……………………. 40
E. Program Kerja dan Legalitas BAZNAS Kota Bogor………….. 47
BAB IV ANALISIS PENELITIAN
A. Pendayagunaan BAZNAS Kota Bogor………………………… 58
B. Pengelolaan BAZNAS Kota Bogor……………………………. 60
C. Pendistribusian BAZNAS Kota Bogor………………………… 61
D. Pemberdayaan Ekonomi Umat Kota Bogor……………………. 61
BAB V PENUTUP………………………………………………………… 63
DAFTAR PUSTAKA…………………………………………………………….. 65
LAMPIRAN………………………………………………………………………. 67
1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Manajemen dalam bahasa Inggris berasal dari kata “to manage” yang dalam bahasa
Indonesia dapat berarti mengurus, mengemudikan, mengelola, menjalankan, membina, dan
memimpin.1
Kata benda “manajemen” atau management dapat mempunyai berbagai arti, sebagai
pengelola, pengendalian atau penanganan.Perlakuan secara terampil untuk menangani
sesuatu berupa skillfull treatment.Gabungan dari dua pengertian terseebut, yaitu yang
berhubungan dengan pengelolaan suatu perusahaan, rumah tangga atau suatu bentuk
kerjasama dalam mencapai suatu tujuan tertentu.2
Manajemen adalah fungsi untuk mencapai sesuatu melalui kegiatan orang lain dan
mengawasi usaha-usaha individu untuk mencapai tujuan yang sama. Manajemen adalah seni
atau suatu ilmu pengetahuan. Mengenai ini pun sesungguhnya belum ada keseragaman
pendapat, segolongan mengatakan bahwa manajemen adalah seni dan segolongan yang lain
mengatakan bahwa manajemen adalah ilmu. Sesungguhnya kedua pendapat itu sama
mengandung kebenarannya.
Manajemen, keberadaannya merupakan tuntutan dalam pengaturan kehidupan
masyarakat.Manajemen adalah pekerjaan intelektual yang dilakukan orang dalam
hubungannya dengan organisasi bisnis, ekonomi, sosial dan yang lainnya.3
Dalam agama Islam dikenal adanya dana sosial yang bertujuan untuk membantu
kaum dhuafa. Sumber utama dana tersebut meliputi zakat, infaq, dan shadaqah, serta dapat
ditambahkan wakaf dan dana investasi kebajikan. Dalam konsep agama Islam, zakat wajib
1A.M Kadarman dan Jusuf Udaya, Pengantar Ilmu Manajemen, Buku Panduan Untuk Mahasiswa, (Jakarta:
Gramedia Pustaka Gama, 2001) cet-1 hal, 5S. 2Saud Hasan, Manajemen, Pokok-pokok Pengertian dan Soal Jawaban, (Yogyakarta: BPPE, 1989), cet-1 hal, 2.
3Ismail Nawawi, Zakat dalam Perpektif Fiqh, Sosial dan Ekonomi, (Surabaya: Putra Media Nusantara, 2010), hal 46
2
dibayarkan oleh umatnya yang telah mampu dengan batas tertentu (85 gram emas),
sedangkan infaq dan shadaqah lebih bersifat sukarela. Dana zakat merupakan sumber dana
yang potensial untuk dikembangkan. Sedangkan wakaf dimaksudkan sebagai dana “abadi”
dan produktif untuk masa panjang. Umat beragama mayoritas di Indonesia adalah beragama
Islam dan jika separuh saja dari jumlah itu membayar zakat, maka dapat dibayangkan
jumlah dana yang terkumpul.
Jika lebih khusus membahas mengenai potensi dana zakat, maka sangat menarik
sekali untuk dicermati seberapa jauh sebenarnya masyarakat telah menyadari bahwa dirinya
termasuk wajib zakat (muzakki) atau belum. Akan tetapi, informasi yang akurat yang dapat
memberikan penjelasan tersebut belum ada, hal ini salah satu penyebab potensi dana zakat
belum dapat dioptimalkan.
Karena berdasarkan data yang didapat pada tahun 2011, Lembaga Amil Zakat
sekelas Dompet Dhuafa saja baru mampu mengumpulkan dana zakat sekitar 75 M pertahun,
pada tahun yang sama BAZ baru mampu mengumpulkan dana zakat sekitar 30 M. Hal ini
menunjukan perlunya perhatian dari para praktisi zakat dan juga BAZ maupun LAZ agar
bisa memaksimalkan aktifitas penghimpunan.
Di sisi lain dikenal dengan adanya pajak sebagai salah satu pos pendapatan utama di
Indonesia. Dengan demikian, disinilah letak dilema, banyak para wajib pajak mengeluh dan
memprotes kebijakan pemerintah mengapa bagi sebagian para wajib pajak yang juga
merupakan wajib zakat harus membayar pajak dengan jumlah yang sama. Namun, sejak
dikeluarkan Undang-Undang tentang Zakat Nomor 23 tahun 2011 serta aturan-aturan yang
melengkapinya, maka bukti setoran zakat yang dikeluarkan oleh Badan Amil Zakat (BAZ)
atau Lembaga Amil Zakat (LAZ) resmi dapat diperhitungkan sebagai pengurang jumlah
setoran pajak penghasilan.
Manfaat berzakat adalah sebagai pembersih harta dari sekian banyak harta yang telah
dikaruniakan oleh Allah SWT kepada kita, bila tidak dikeluarkan zakatnya maka seperti kita
membeli seekor ayam yang kita makan sampai dengan kotorannya, sungguh sangat
menjijikan yang mestinya kita buang, karena itu tidak layak untuk kita makan. Begitupun
bila kita tidak berzakat, berarti kita memakan dari harta yang tidak layak kita makan.
3
Tujuan pengelolaan zakat adalah meningkatnya kesadaran dalam penunaian dan
dalam pelayanan ibadah zakat, meningkatkan fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam
upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial serta menjadi suatu
ketetapan hukum dalam upaya meningkatkan daya guna bagi masyarakat.
Sementara itu, dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2011 Tentang
Pengelolaan Zakat dikemukakan bahwa pengelolaan zakat, melalui amil zakat bertujuan:
a) Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat
b) Meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan
penanggulangan kemiskinan
Namun persoalan yang sangat mendasar dan menjadi salah satu sebab berfungsinya
zakat sebagai instrument pemerintah dan belum terkumpulnya dana zakat secara optimal di
BAZ maupun di LAZ adalah karena pengetahuan masyarakat terhadap harta yang wajib
dikeluarkan masih terbatas pada sumber-sumber konvensional yang secarajelas dinyatakan
dalam Al-Qur’an dan Al-Hadist dengan persyaratan tertentu. Oleh karena itu, pembahasan
yang penting dalam fiqih zakat adalah sumber-sumber zakat yang wajib dikeluarkan
zakatnya.Apabila dikaitkan dengan kegiatan ekonomi yang harus berkembang dari waktu-
kewaktu.4
Untuk mencapai tujuan ideal dalam upaya pengelolaan zakat termasuk dalam
pengelolaan infaq dan shadaqah perlu diperhatikan 4 (empat) pokok kriteria yang akan
menghantarkan tercapainya tujuan tersebut, keempat pokok kriteria itu adalah:
1. Ilmu, yaitu suatu ilmu yang harus dimiliki, terutama ilmu tentang zakat, infaq dan
shadaqah secara kaffah (keseluruhan) berdasarkan dalil-dalil yang qad’i.
2. Amal, yaitu penerapan ilmu yang telah dimiliki baik itu ilmu tentang zakat, infaq
dan shadaqah secara kaffah, maupun ilmu manajemen yang sehat.
3. Dakwah, yaitu mengajak kepada orang lain untuk mengetahui, mengkaji dan
mengamalkan ilmu yang telah dimilikinya itu.
4Didin Hafidhuddin, Zakat Dalam Perekonomian Modern. (Jakarta: GIP, 2002), h. 1-2
4
4. Sabar, yaitu tabah dan tangguh dalam menghadapi segala rintangan dan tantangan
baik dalam menuntut ilmunya, mengamalkan, maupun berdakwah.5
Oleh karena itu, zakat, infaq dan shadaqah (ZIS) sebagai suatu kekuatan actual dalam
Islam yang perlu dikelola oleh sebuah lembaga khusus yang menangani ZIS, yaitu salah satu
nya Badan Amil Zakat (BAZ) yang merupakan sebuah lembaga dalam mengutamakan
sistem manajemen sebagaimana yang digunakan dalam bidang perekonomian masyarakat
lainnya.
Fenomena ini menggambarkan beberapa masalah tengah dihadapi oleh Badan Amil
Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) kontribusi umat Islam akan mengangkat tiga
unsure manajemen yang meliputi: Manajemen Pengelolan, Manajemen Pendayagunaan, dan
Manajemen Pendistribusian Zakat. Dari tiga unsur tersebut merupakan tolak ukur dari
terbentuknya pemberdayaan ekonomi umat. Oleh karena itu sisi keilmuan manajemen perlu
implementasi pada pengelolaan dana zakat Badan Amil Zakat (BAZ), agar dana zakat yang
sudah terhimpun dapat dikelola dan disalurkan atau didistribusikan kepada para mustahiq
yang memang berhak untuk menerimanya.
Menurut pasal 1 UU No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat yang dimaksud
dengan pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan
pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat.
Pengelolaan zakat bertujuan untuk meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dalam
menunaikan zakat sesuai dengan tuntutan agama, meningkatkan fungsi dan peranan pranata
keagamaan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial, meningkat nya
hasil dan daya guna zakat.
Pengelolaan zakat dilakukan oleh Badan Amil Zakat yang dibentuk oleh pemerintah
sesuai dengan tingkatan dan Lembaga Amil Zakat yang dibentuk masyarakat dan di payungi
pemerintah.Pengelolaan zakat juga mencakup pengelolaan infaq, shadaqah, dll. Untuk
menjamin pengelolaan zakat sebagai amanah agama, dalam UU 38 Tahun 1999 tentang
5Abdurahman Qadir, Zakat: Dalam Dimensi Madhdah Dan Sosial (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998),
cet.ke-!, h.65-69
5
Pengelolaan Zakat ditentukan adanya unsur pertimbangan dan unsur pengawasan yang
terdiri dari atas ulama, kaum cendikia dan masyarakat.
Manajemen pendayagunaan zakat adalah pemanfaatan dana zakat secara maksimum
tanpa mengurangi nilai dan kegunaannya, sehingga berdayaguna untuk mencapai
kemaslahatan umat.6
Pola pendayagunaan zakat adalah dengan menginvestasikan dana zakat. Yusuf
Qardhawi dalam Fiqhuz Zakat mengemukakan bahwa pemerintah Islam diperbolehkan
membangun pabrik-pabrik atau perusahaan-perusahaan dari dana zakat untuk kemudian
kepemilikan dan keuntungannya bagi kepentingan fakir miskin, sehingga akan terpenuhi
kebutuhan hidup mereka sepanjang masa. Pengganti pemerintah saat ini dapat diperankan
oleh Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat yang amanah dan professional.7
Manajemen pendistribusian zakat adalah penyaluran, pembagian, pengiriman barang-
barang dan sebagainya kepada orang banyak atau beberapa tempat.8Jadi pendistribusian
zakat adalah penyaluran zakat kepada orang yang berhak menerima (mustahiq) baik secara
konsumtif ataupun produktif.
Hal pertama langkah pendistribusian zakat adalah dengan melakukan distribusi lokal
atau lebih mengutamakan mustahiq dalam lingkungan terdekat dengan lembaga zakat
dibandingkan pendistribusian untuk wilayah lainnya, hal itu dikenal dengan sebutan
“centralistic”.
Kelebihan sistem centralistic dalam pengalokasian zakat adalah memudahkan
pendistribusiannya ke setiap provinsi.Hampir di setiap negara Islam memulai
pendistribusian zakat dari pusat lalu meluas hingga mencakup banyak daerah.9
Dari sini, maka disepakati bahwasannya pendistribusian zakat dilakukan di mana
zakat tersebut dikumpulkan. Apabila ternyata zakat hanya dipergunakan sebagian saja atau
6Kementrian Agama RI, Pedoman Zakat Sembilan Seri, hal, 95-96
7Ismail Nawawi, Zakat Dalam Perspektif Fiqh, Sosial, dan Ekonomi, (Surabaya: ITS Press, 2010), hal, 84
8Meity Taqdir Qadratillah, et al. Kamus Bahasa Indonesia untuk Pelajar, (Jakarta: Badan Pengembangan dan
Pembinaan Bahasa, Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, 2011), hal, 100 9Yusuf Qardhawi, Spektrum Zakat dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan, (Terj. Sari Narulita, Dauru az-Zakah fi
ilaj al-Musykilat al-Iqtisadiyah), (Jakarta: Zikrul Media Intelektual, 2005), hal, 139
6
tidak sama sekali karena tidak ada lagi dan tidak ditemukan mustahiq yang berhak menerima
di daerah tersebut, maka diperbolehkan zakat didistribusikan ke luar daerah, baik dengan
menyerahkan penanganannya kepada pemimpin negara atau kepada lembaga zakat pusat.
Untuk mengetahui potensi zakat tersebut diperlukan suatu pengelolaan yang mampu
mendayagunakan seluruh potensi zakat. Sedangkan untuk mendistribusikan dan mengelola
dana zakat diperlukan penanganan konsep manajemen secara tepat dengan memperhatikan
beberapa faktor yang dapat mempengaruhi pola pelaksanaan sistem zakat.
Apabila fungsi-fungsi manajemen dan unsur-unsurnya telah berjalan dan terpenuhi
dengan baik dan sempurna, maka lembaga zakat (BAZNAS) akan mencapai tujuannya
secara efektif dan efisiensi, dimana tujuan dari pengelolaan zakat adalah meningkatnya
kesadaran dalam penuaian dan dalam pelayanan ibadah zakat, meningkatnya fungsi dan
peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan
keadilan sosial serta meningkatnya daya guna dan hasil guna bagi masyarakat.
Pembentukan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) seperti yang berada di Kota
Bogor merupakan salah satu alternatif dalam upaya meningkatkan keadilan dan
pemberdayaan ekonomi umat kehadiran BAZNAS Kota Bogor diharapkan dapat membantu
terlaksananya pemerataan ekonomi umat dalam pendayagunaan dana zakat.
Berdasarkan uraian tersebut di atas dalam latar belakan masalah, maka penulis
tertarik untuk mengangkat masalah tersebut dalam sebuah karya ilmiah berupa skripsi
dengan judul “Manajemen Dana Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)
Kota Bogor Dalam Upaya Pemberdayaan Ekonomi Umat”.Untuk mengetahui sejauh
mana pengaplikasian manajemen pendayagunaan zakat yang terdapat pada BAZNAS Kota
Bogor.
B. Pembatasan dan Perumusan Masalah
1. Pembatasan Masalah
Banyak hal yang dapat dibahas tentang dana zakat, infaq dan shadaqah antara lain
pengumpulan, pengelolaan, pendistribusian dan yang menyangkut pendayagunaan dana
zakat, infaq dan shadaqah. Sebagaimana telah disinggung dalam latar belakang masalah,
maka supaya pembahasan dalam skripsi ini tidak melebar dan meluas, penulis membatasi
7
masalah pada sisi manajemen pendayagunaan dan zakat pada BAZNAS Kota Bogor serta
pelaksanaanya dalam upaya pemberdayaan ekonomi umat.
2. Perumusan Masalah
Supaya pembahasan lebih terarah dan terfokus, maka penulis perlu membuat
perumusan masalah. Adapun perumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini
adalah:
a. Bagaimana manajemen dana zakat pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota
Bogor.
b. Bagaimanakah pemberdayaan umat di Kota Bogor.
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
1. Tujuan Penelitian
a. Untuk mengetahui manajemen dana zakat di Kota Bogor melalui Badan Amil Zakat
Nasional (BAZNAS) Kota Bogor.
b. Untuk mengetahui pemberdayaan ekonomi umat di Kota Bogor.
2. Manfaat Penelitian
Adapun manfaat yang dapat di peroleh dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:
a. Manfaat Akademis: Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi hasanah
ilmu pengetahuan kepada mahasiswa/I terutama manajemen ZISWAF agar dapat
mengetahui isi manajerial BAZNAS Kota Bogor dalam mendayagunakan dana zakat.
b. Manfaat Praktis; Penelitian ini secara praktis adalah untuk menggambarkan
manajemen pendayagunaan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Bogor
dalam hal pemberdayaan ekonomi umat di Kota Bogor.
c. Manfaat Kelembagaan: Penelitian ini diharapkan sebagai media yang dapat
memberikan masukan dan membantu mengembangkan BAZNAS Kota Bogor dalam
pendayagunaan dana zakat.
8
D. Tinjauan (Review) Kajian Terdahulu
Berdasarkan telaah yang telah dilakukan terhadap beberapa sumber kepustakaan,
penelitian melihat bahwa masalah pokok dalam penelitian ini tampaknya masih kurang
dapat perhatian dari para peneliti, untuk itu tidak mengatakan belum pernah diteliti sama
sekali, adapun penelitian yang sudah dibahas antara lain:
No Nama Skripsi Isi Perbedaan
1.
M. Syahril
Syamsuddin,
Pemberdayaan
Ekonomi Umat
Melalui Zakat
Produktif, Skripsi S1,
Perbankan Syariah,
Fakultas Syariah dan
Hukum, UIN Syarif
Hidayatullah, Jakarta,
tahun 2010
Dalam skripsi ini
membahas tentang
penerapan fungsi
manajemen
penghimpunan dan
pendayagunaan ZIS.
Berbeda dengan
skripsi kali ini yakni
objek penelitian
yang penulis teliti
adalah tentang
pendayagunaan
dana zakat untuk
pemberdayaan
ekonomi umat.
2.
Anton Riyanto, Pola
Pendayagunaan Dana
Zakat, Infaq dan
Shadaqah Pada
Lembaga Swadaya
Masyarakat (LSM)
Masyarakat Mandiri
Dalam Upaya
Pemberdayaan Usaha
Kecil Menengah,
Skripsi S1,
Manajemen Dakwah,
Dalam skripsi ini
membahas tentang
pola-pola
pendayagunaan zakat
yang dilakukan oleh
LSM Masyarakat
Mandiri.
Berbeda dengan isi
skripsi kali ini yakni
objek penelitian
yang penulis teliti
adalah tentang
pendayagunaan
dana zakat untuk
pemberdayaan
ekonomi umat.
9
Fakultas Ilmu Dakwah
dan Ilmu Komunikasi,
UIN Syarif
Hidayatullah, Jakarta
tahun 2010.
3.
Yahya Ramdani,
Manajemen
Pendayagunaan Dana
Zakat Pada Badan
Amil Zakat Daerah
(BAZDA) Kota
Tangerang Dalam
Upaya Pemberdayaan
Ekonomi Umat,
Skripsi S1,
Manajemen Dakwah,
Fakultas Ilmu Dakwah
dan Ilmu Komunikasi,
UIN Syarif
Hidayatullah, Jakarta
tahun 2012.
Dalam skripsi ini
membahas tentang
manajemen
pendayagunaan dana
zakat pada BAZDA
Kota Tangerang.
Berbeda dengan isi
skripsi kali ini yakni
yang penulis teliti
adalah BAZNAS
Kota Bogor.
E. Metodologi Penelitian
1. Pengumpulan data
a) Pendekatan Penelitian
Metode penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif yaitu menemukan
pengetahuan tetang seluas-luasnya objek research pada suatu masa atau saat tertentu,
disebut menggunakan metode deskriptif. Kata ini datang dari latin deskriptivus,
10
artinya bersifat uraian. Urain di sini berarti lukisan tentang keadaan objek pada suatu
waktu atau saat tertentu.10
Dimana menurut Bodgan dan Taylor, metode kualitatif adalah prosedur
penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari
orang-orang dan perilaku yang dapat diambil.Penelitian ini diarahkan pada latar dari
individu tersebut secara utuh.
b) Jenis Penelitian
Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis
metode deskriptif, yaitu metode untuk mengungkapkan masalah dengan cara
memaparkan atau menggambarkan situasi atau peristiwa dari penelitian.
Penelitian ini dipilih oleh penulis berdasarkan tujuan penelitian yang ingin
mendapatkan gambaran dariManajemen Pendayagunaan Dana Zakat Pada Badan
Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Bogor Dalam Upaya Pemberdayaan Ekonomi
Umat.Untuk mendapatkan hasil dari penelitian ini.Penulis mendapatkan data-data
yang diperlukan melalui temuan di lapangan dengan mencari data-data yang ada
yaitu penulis mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan masalah yang dibahas.
Penelitian yang dilakukan yaitu dengan menguraikan fakta-fakta yang terjadi
secara alamiah dengan menggambarkannya secara kesemua kegiatan yang dilakukan
melalui pendekatan lapangan, dimana usaha pengumpulan data dan informasi secara
intensif disertai analisa dan pengujian kembali atas semua yang telah dikumpulkan,
penulis akan mendapatkan data-data pengelolaan dana zakat diBadan Amil Zakat
Nasional (BAZNAS) Kota Bogor dalam upaya pemberdayaan ekonomi umat.
10
Taliziduhu Ndraha, Research Teori Metodologi Administrasi, (Jakarta: P.T. Bina Aksara, 1981 Jil.I & II. Penerbit)
h. 105.
11
2. Sumber Data
Dalam penelitian ini sumber data dibagi dalam dua kategori:
a) Sumber data primer, merupakan data yang didapat dari sumber pertama baik dari
individu atau perseorangan seperti hasil dari wawancara atau hasil pengisian
kuesioner yang biasa dilakukan oleh peneliti.11
b) Sumber data sekunder, merupakan data primer yang telah diolah lebih lanjut dan
disajikan baik oleh pihak pengumpul data primer atau oleh pihak lain misalnya dalam
bentuk tabel-tabel atau diagram-diagram.
3. Teknik Pengumpulan Data
a) Observasi
Observasi merupakan metode mengumpulkan data dengan mengamati langsung
dilapangan. Dalam hal ini penulis mengadakan pengamatan secara langsung ke
lokasi penelitian yaitu untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi
manajemen pendayagunaan dana zakat pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)
Kota Bogor .
b) Wawancara
Wawancara adalah salah satu bagian yang terpenting dari setiap survei.
Wawancara juga merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi.
c) Dokumentasi
Pengumpulan data-data yang diperlukan dengan cara memperoleh data
dokumentasi tentang Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kota Bogor dari lokasi
penelitian serta mencari bahan pustaka/buku rujukan yang berkaitan dengan judul
skripsi yang sedang dibuat ini.
F. Pedoman Penulisan Skripsi
Penulisan dan penyusunan skripsi ini berpedoman pada buku “Pedoman Penulisan
Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah
Jakarta, 2012).”
11
Husein Umar, Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2004) Hal.
42.
12
G. Sistematika Penulisan
Untuk mengetahui secara global tentang penulisan ini, maka sistematika penulisan
karya ilmiah ini adalah sebagai berikut:
BAB I : PENDAHULUAN
Berisi yang meliputi, (a) Latar Belakang Masalah, (b) Pembatasan dan
Perumusan Masalah, (c) Tujuan dan Manfaat Penelitian, (d) Tinjauan (Review)
Kajian Terdahulu, (e) Metodologi Penelitian, (f) Pedoman Penulisan Skripsi,
(g) Sistematika Penulisan.
BAB II : TINJAUAN TEORI
Yaitu yang terdiri dari, (A) Manajemen, (1) Pengertian Manajemen, (2) Fungsi
Manajemen, (3) Unsur-unsur Manajemen, (B) Zakat, (1) Pengertian Dasar
Hukum Zakat, (a) Pengertian Zakat, (b) Dasar Hukum Zakat, (2) Tujuan,
Hikmah dan Hakikat Zakat, (a) Tujuan Zakat, (b) Hikmah Zakat, (c) Hakikat
Zakat, (C) Teori Pendayagunaan, (1) Pengertian Pendayagunaan, (2) Pola-pola
Pendayagunaan, (3) Sasaran Pendayagunaan Zakat, (D) Teori Pengelolaan, (1)
Pengertian Pengelolaan, (2) Pola-pola Pengelolaan, (E) Teori Pendistribusian,
(1) Pengertian Pendistribusian, (2) Ruang Lingkup Pendistribusian, (3)
Macam-macam Pendistribusian, (F) Pemberdayaan Ekonomi Umat, (1)
Pengertian Pemberdayaan Masyarakat, (2) Pengertian Ekonomi Umat, (3)
Pola-pola Pemberdayaan Ekonomi, (4) Tujuan Pemberdayaan Ekonomi Umat.
BAB III : GAMBARAN UMUM BADAN AMIL ZAKAT DAERAH (BAZDA)
KOTA BOGOR
Terdiri dari, (a) Latar Belakang Berdirinya Badan Amil Zakat Nasional
(BAZNAS) Kota Bogor, (b) Landasan Hukum Badan Amil Zakat Nasional
(BAZNAS) Kota Bogor, (c) Visi dan Misi Badan Amil Zakat Nasional
(BAZNAS) Kota Bogor, (d) Struktur Organisasi Badan Amil Zakat Nasional
(BAZNAS) Kota Bogor, (e) Program Kerja dan Legalitas Badan Amil Zakat
Nasional (BAZNAS) Kota Bogor.
BAB IV : ANALISIS PENELITIAN
Temuan Data dan Analisis Manajemen Dana Zakat yang terdapat pada
BAZNAS Kota Bogor yang meliputi, (a) Pendayagunaan BAZNAS Kota
13
Bogor, (b) Pengelolaan BAZNAS Kota Bogor, (c) Pendistribusian BAZNAS
Kota Bogor, (d) Pemberdayaan Ekonomi Umat Kota Bogor.
BAB V :PENUTUP
Bab ini merupakan penutup dari skripsi, yang di dalamnya menguraikan
tentang, kesimpulan dari pembahasan dan saran-saran yang sifatnya
membangun lembaga tersebut.
14
BAB II
TINJAUAN TEORI TENTANG MANAJEMEN DANA ZAKAT
A. Manajemen
1. Pengertian Manajemen
Pengertian manajemen berasal dari bahasa Inggris dengan kata kerja “to manage”
secara umum berarti mengurusi.12
Dalam kamus besar bahasa Indonesia manajemen berarti:
a. Proses penggunaan sumberdaya yang efektif untuk mencapai sasaran
b. Pimpinan yang bertanggungjawab atas jalannya perusahaan13
Pada sumber lain disebutkan bahwa manajemen berarti proses perencanaan,
pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan berbagai usaha anggota organisasi dan
penggunaan sumber-sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan organisasi, yang telah
ditetapkan.14
Selanjutnya kata benda “manajemen” atau management dapat mempunyai berbagai
arti.Pertama, sebagai pengelolaan, pengendalian atau penanganan (managing).Kedua,
perlakuan secara terampil untuk menangani sesuatu berupa skillfull treatment.Ketiga,
gabungan dari dua pengertian tersebut, yaitu yang berhubungan dengan pengelolaan suatu
perusahaan, rumah tangga atau suatu bentuk kerjasama dalam mencapai suatu tujuan
tertentu.
Adapun manajemen menurut istilah, dalam hal ini para ahli berpendapat diantaranya:
a. DRS, H. Melayu, S. P. Hasibuan
Manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya
manusia dan sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan
tertentu.15
12
A.M Kadarman dan Jusuf Udaya, Pengantar Ilmu Manajemen, Buku Panduan Untuk Mahasiswa, (Jakarta:
Gramedia Pustaka Gama, 2001), cet. ke-1 hal. 5S. 13
Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2001) edisi ke-111
hal. 708. 14
Saud Hasan, Manajemen, Pokok-pokok Pengertian dan Soal Jawaban, (Yogyakarta: BPPE, 1989), cet. ke-1 hal.
2. 15
H. Malayu S. P. Hasibuan, Manajemen, Dasar, Pengertian & Masalah, (Jakarta: Bumi Aksara, 2005) hal. 2.
15
b. Zaini Muchtaram
Manajemen adalah aktifitas untuk mengatur kegunaan sumber daya bagi
tercapainya tujuan organisasi secara efektif.16
c. George R. Terry
Manajemen adalah suatu proses yang berbeda terdiri dari planning, organizing,
actuating dan controlling yang dilakukan untuk mencapai tujuan yang ditentukan
dengan menggunakan manusia dan sumber daya lainnya.17
d. Andrew F. Sikula
Manajemen pada umumnya dikaitkan dengan aktivitas-aktivitas perencanaan,
pengorganisasian, pengendalian, penempatan, pengarahan, pemotivasian,
komunikasi dan pengambilan keputusan yang dilakukan oleh setiap organisasi
dengan tujuan untuk mengkoordinasikan berbagai sumber daya yang dimiliki oleh
perusahaan sehingga akan dihasilkan suatu produk dan jasa secara efisien.
Manajemen adalah fungsi untuk mencapai sesuatu melalui kegiatan orang lain dan
mengawasi usaha-usaha individu untuk mencapai tujuan yang sama. Manajemen adalah seni
(Art) atau suatu ilmu pengetahuan. Mengenai ini pun sesungguhnya belum ada keseragaman
pendapat, segolongan mengatakan bahwa manajemen adalah seni dan segolongan yang lain
mengatakan bahwa manajemen adalah ilmu. Sesungguhnya kedua pendapat itu sama
mengandung kebenarannya.
Jika menyimak definisi-definisi di atas dapatlah ditarik kesimpulan mengenai
manajemen, bahwa:
a. Manajemen mempunyai tujuan yang ingin dicapai.
b. Manajemen merupakan perpaduan antara ilmu dengan seni.
c. Manajemen merupakan proses yang sistematis, terkoordinasi, koperatif dan
terintegrasi dalam memanfaatkan unsur-unsurnya.
d. Manajemen baru dapat diterapkan jika ada dua orang atau lebih melakukan
kerjasama dalam suatu organisasi.
e. Manajemen harus didasarkan pada pembagian kerja, tugas, dan tanggungjawab.
f. Manajemen terdiri dari beberapa fungsi.
16
Zaini Muchtaram, Dasar-dasar Manajemen Dakwah, (Yogyakarta: Al-Amin dan Ikfa, 1996), cet. ke-1, hal. 3. 17
Yayat M. Harujito, Dasar-dasar Manajemen, (Jakarta: PT. Grazsindo, 2004), cet. ke-3, hal. 3.
16
g. Manajemen hanya alat untuk mencapai tujuan.
2. Fungsi-fungsi Manajemen
Fungsi dalam hal ini adalah sejumlah kegiatan yang meliputi berbagai jenis
pekerjaan yang dapat digolongkan dalam satu kelompok sehingga membentuk suatu
kesatuan administrative. Para ilmuan telah sepakat bahwa pada dasarnya jenis keseluruhan
fungsi-fungsi manajemen dapat digolongkan kepada dua jenis utama, yaitu fungsi organik
dan fungsi yang digolongkan kepada jenis fungsi-fungsi organic dan fungsi penunjang:
a. Fungsi organik adalah keseluruhan fungsi utama, yang mutlak diperlukan oleh
para manajer dalam rangka pencapaian tujuan dan berbagai sasaran yang telah
ditetapkan sebelumnya. Fungsi-fungsi organik tersebut merupakan penjabaran
kebijakasanaan dasar atau strategi organisasi yang telah ditetapkan dan harus
digunakan sebagai dasar bertindak.
b. Fungsi-fungsi penunjang adalah berbagai kegiatan yang diselenggarakan oleh
orang-orang atau satuan kerja dalam organisasi dan dimaksudkan mendukung semua
fungsi organic pra manajer.18
Menurut George R. Terry seperti dikutip Yayat M. Herujito dalam bukunya: Dasar-
dasar Manajemen merumuskan fungsi manajemen menjadi empat fungsi pokok
yaitu:
a. Planning c. Actuating
b. Organizing d. Controlling19
Supaya lebih muda untuk dipahami penjelasan, arti, dan maksud dari setiap fungsi
manajemen tersebut diuraikan sebagai berikut:
a. Perencanaan (Planning)
Perencanaan adalah penentuan sasaran yang ingin dicapai, tindakan yang
seharusnya dilaksanakan, bentuk organisasi yang tepat untuk mencapainya dan
orang-orang yang bertanggung jawab terhadap kegiatan-kegiatan yang akan
dilaksanakan.20
18
Sondang P. Siagian, Fungsi-fungsi Manajerial, (Jakarta: Bumi Aksara, 1992) cet-2. 19
Yayat M. Herujito, Dasar-dasar Manajemen, hal. 18. 20
A. M. Kadarman dan Yusuf Udaya, Pengantar Ilmu Manajemen, (Jakarta: PT. Prenhallindo, 2001) hal. 54.
17
Proses perencanaan menurut Abdul Rosyad Shaleh dalam bukunya Manajemen
Dakwah Islam, terdiri dari beberapa langkah-langkah yaitu:
a) Perkiraan dan penghitungan masa depan (forcasting).
b) Penentuan dan perumusan sasaran dalam rangka mencapai tujuan yang telah
ditetapkan.
c) Penetapan tindakan-tindakan dan prioritas pelaksanaannya.
d) Penetapan metode.
e) Penetapan penjadwalan waktu.
f) Penetapan lokasi.
g) Penetapan biaya, fasilitas dan factor-faktor leinnya yang diperlukan.21
b. Pengorganisasian (Organizing)
Pengorganisasian adalah membagi pekerjaan yang telah ditetapkan tersebut
kepada para anggota organisasi sehingga pekerjaan terbagi habis kedalam unit-unit
kerja.Pembagian pekerjaan ini disertai pendelegasian kewenangan agar masing-
masing melaksanakan tugasnya secara bertanggung jawab.Untuk mengatur urutan
jalannya arus pekerjaan harus dibuat ketentuan mengenai prosedur dan hubungan
kerja antar unit.
Pengorganisasian adalah penetapan struktur peran-peran melalui penentuan
berbagai aktivitas yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan-tujuan perusahaan dan
bagian-bagiannya, pengelompokan aktivitas-aktivitas, penugasan, pendelegasian
wewenang untuk melaksanakannya, serta pengkoordinasian hubungan-hubungan
wewenang dan informasi baik secara horizontal maupun vertical dalam struktur
organisasi.22
Langkah-langkah pokok proses pengorganisasian menurut Ernest Dale dan
Stoner James A. F:
1) Merinci seluruh pekerjaan yang harus dilaksanakan untuk mencapai tujuan
organisasi.
21
Abdul Rasyad Shaleh, Manajemen Dakwah Islam, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993) cet ke-3, hal. 54. 22
Abdul Rasyad Shaleh, Manajemen Dakwah Islam, hal. 82.
18
2) Pembagian kerja kedalam aktivitas-aktivitas yang secara logis dapat
dilakukan oleh seseorang untuk sekelompok orang.
3) Mengelompokkan aktivitas-aktivitas yang sama secara logis menjadi
departemen-departemen dan menyusun skema kerjasama antar departemen.
4) Menetapkan mekanisme (aturan main) untuk mengkoordinasikan pekerjaan
anggota organisasi dalam kesatuan yang harmonis.
5) Membatu efektivitas organisasi dan mengambil langkah-langkah
penyesuaian untuk mempertahankan atau untuk meningkatkan efektivitas.23
c. Penggerakan (Actuating)
Penggerakan adalah upaya manajer dalam menggerakan orang-orang untuk
melakukan pekerjaan secara efektif dan efisien berdasarkan perencanaan dan
pembagian tugas masing-masing, untuk menggerakan orang-orang tersebut
diperlukan tindakan memberikan motivasi, menjalani hubungan, penyelenggaraan
komunikasi dan pengembangan atau peningkatan pelaksana.24
Ada 5 fungsi penggerakan, yaitu:
1) Untuk mempengaruhi seseorang untuk mau menjadi pengikut.
2) Melunakkan daya resistensi pada seseorang/orang-orang.
3) Untuk membuat seseorang/orang-orang suka mengerjakan tugas dengan
sebaik-baiknya.
4) Untuk mendapatkan serta memelihara dan memupuk kesetiaan,
kesayangan, kecintaan kepada pemimpin, tugas serta organisasi tempat
mereka bekerja.
5) Untuk menanamkan, memelihara dan memupuk rasa tanggung jawab
secara penuh pada seseorang atau orang-orang terhadap Tuhannya, negara,
masyarakat, serta tugas yang diembannya.25
d. Pengawasan (Controlling)
Pengawasan adalah suatu upaya yang sistematis untuk menetapkan kinerja
standar pada perencanaan, untuk membandingkan kinerja aktual dengan standar yang
23
Yayat M. Herujito, Dasar-dasar Manajemen, hal. 126-127. 24
Abdul Rasyad Shaleh, Manajemen Dakwah Islam, hal. 112. 25
A. M. Kadarman dan Yusuf Udaya, Pengantar Ilmu Menejemen, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1991), hal.
87-88.
19
telah ditentukan, untuk menetapkan apakah telah terjadi suatu penyimpangan dan
mengukur signifikansi penyimpangan tersebut, serta untuk mengambil tindakan
perbaikan yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya telah
digunakan seefektif dan seefesien mungkin guna mencapai tujuan tersebut.26
Adapun langkah-langkah dalam proses pengawasan yaitu: Pertama,
menetapkan standar. Kedua, mengukur kinerja/program rencana.Ketiga,
memperbaiki penyimpangan.27
3. Unsur-unsur Manajemen
Dalam kegiatan atau aktivitas manajemen guna mencapai tujuan yang efektif dan
efisien, maka sangat diperlukan sekali adanya fasilitas atau sarana-sarana alat kerja yang
disebut sumber atau unsur-unsur manajemen. Sarana atau unsur-unsur manajemen itu lebih
dikenal dengan 6M, yaitu: Man (manusia), Money (uang), Material (beban), Machine
(mesin), Methods (metode atau cara kerja), dan Market (pasar).
a) Man (manusia)
Berbagai macam aktivitas yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan
baik ditinjau dari sudut proses ataupun bidan diperlukan adanya campur
tangan manusia, tanpa adanya manusia suatu rencana/aktivitas tidak akan
mungkin mencapai tujuan.
b) Money (uang)
Untuk melakukan aktivitas diperlukan uang, seperti upah atau gaji orang-
orang yang membuat rencana, mengadakan pengawasan, bekerja dalam
proses produksi, membeli bahan-bahan, berbagai macam peralatan yang
dibutuhkan, dan lainnya guna mencapai tujuan.
c) Material (beban)
Dalam proses pelaksanaan kegiatan, manusia menggunakan beban-beban,
yaitu seperti menggunakan sumber daya alam, karena beban yang dibutuhkan
dalam operasional guna untuk menghasilkan barang atau jasa untuk dijual.
d) Machine (mesin)
26
Abdul Rasyad Shaleh, Manajemen Dakwah Islam, hal. 115. 27
A.M. Kardaman dan Yusuf Udaya, Pengantar Ilmu Manajemen, hal. 161.
20
Demikian juga halnya dengan mesin, terlebih dalam kemajuan teknologi
dewasa ini, mesin bukan lagi sebagai pembantu bagi manusia melainkan
sebaliknya manusia telah diubah kedudukannya sebagai pembantu mesin.
e) Methods (metode atau cara kerja)
Metode adalah cara yang digunakan dalam mewujudkan rencana yang
telah ditentukan sebelumnya guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
Metode atau cara juga sangat menentukan kelancaran jalannya roda
manajemen dalam suatu organisasi. Dengan metode atau cara yang baik,
maka suatu organisasi akan menghasilkan produk yang baik pula sehingga
akan mencapai tujuan dengan efektif dan efisiensi.
f) Market (pasar)
Barang-barang hasil produksi suatu lembaga atau perusahaan tentunya
segera dipasarkan.Oleh sebab itu aktivitas pemasaran dalam manajemen
ditetapkan sebagai salah satu unsur yang tidak dapat diabaikan.Penguasaan
diperlukan guna menyebarluaskan hasil-hasil produksi agar sampai ketengan
konsumen.28
B. Zakat
1. Pengertian dan Dasar Hukum Zakat
a. Pengertian Zakat
Zakat berasal dari bentuk kata zakat yang berarti suci, baik, berkah, tumbuh dan
berkembang.29
Dalam kitab-kitab hukum Islam perkataan zakat diartikan dengan suci,
tumbuh dan berkembang serta berkah. Dan jika pengertian ini dihubungkan dengan harta,
maka menurut ajaran Islam, harta yang dizakati itu akan tumbuh dan berkembang,
bertambah karena suci dan berkah (membawa kebaikan bagi hidup dan kehidupan yang
punya harta).30
Sedangkan menurut istilah, zakat adalah nama bagi sejumlah harta tertentu yang
telah mencapai syarat tertentu yang diwajibkan oleh Allah untuk dikeluarkan dan diberikan
28
Zaini Muchtaram, Dasar-dasar Manajemen Dakwah, (Yogyakarta: Al-amin dan Ikfa, 1996), cet. ke-1 hal. 45. 29
Drs. K.H Didin Hafidhudhin. Msc, Panduan Praktis Tentang Zakat, Infak, Shadaqah (Jakarta: Gema Insani Press,
1998), cet. ke-1, hal. 13. 30
M. Daud Ali, Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf, (Jakarta: UI Press, 1998), hal. 41.
21
kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu pula.31
Kaitan antara makna
secara bahasa dan istilah ini berkaitan sekali yaitu bahwa setiap harta yang sudah
dikeluarkan zakatnya akan menjadi suci, bersih, baik, tumbuh, dan berkembang.
Zakat adalah ibadah maaliyah yang mempunyai dimensi pemerataan karunia Allah
Swt sebagai fungsi sosial ekonomi, sebagai perwujudan solidaritas sosial, pernyataan rasa
kemanusiaan dan keadilan, pembuktian persaudaraan Islam, pengikat persatuan umat,
sebagai pengikat bathin antara golongan kaya dan miskin dan zakat juga sebagai sarana
membangun kedekatan antara yang kuat dengan yang lemah.
Secara lahiriah, zakat mengurangi nilai nominal (harta) dengan mengeluarkannya,
tetapi dibalik pengurangan yang bersifat zahir ini, hakikatnya akan bertambah dan
berkembang yang hakiki di sisi Allah SWt. Zakat merupakan ibadah yang memiliki dimensi
ganda, transedental dan horizontal. Oleh sebab itu zakat memiliki banyak arti dalam
kehidupan umat manusia, terutama umat Islam. Zakat juga dapat mensucikan diri (pribadi)
dari kotoran dosa, memurnikan jiwa (menumbuhkan akhlak mulia, menjadi murah hati, peka
terhadap rasa kemanusiaaan) dan mengikis sifat bakhil (kikir) serta berkah, dengan begitu
akhirnya tercipta suasana ketenangan bathin yang terbebas dari tuntunan Allah SWT dan
kewajiban kemasyarakatan yang selalu melingkupi hati.
Mengutip dari Yusuf Qardhawi Ibnu Taimiyah berkata: Jiwa orang yang berzakat itu
menjadi bersih dan kekayaannya akan bersih pula, bersih dan bertambah maknanya.32
Berarti
suci dan tumbuh tidak dipakai hanya untuk kekayaan.
b. Dasar Hukum Zakat
Zakat sebagi rukun Islam yang ketiga di samping sebagai ibadah dan bukti
ketundukan kepada Allah SWT, juga memiliki fungsi sosial yang sangat besar, di samping
merupakan salah satu pilar ekonomi Islam. Jika zakat, infaq, dan shadaqah ditata dengan
baik, baik penerimaan dan pengambilannya maupun pendistribusiannya, insya Allah akan
mampu mengetaskan masalah kemiskinan atau paling tidak mengurangi masalah
kemiskinan.
31
Didin Hafidhudhin, Panduan Praktis Tentang Zakat, Infak, Shadaqah, (Jakarta: Gema Pres, 1998), cet. ke-1,
hal.13. 32
Yusuf Qardhawi, Hukum Zakat: Studi Komperasi Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Al-Qur’an
dan Hadis (Jakarta: Mizan, 1996), cet. ke-4, hal. 34.
22
Zakat dalam Al-Qur’an disebut sebanyak 82 kali, ini menunjukkan hukum dasar
zakat yang sangat kuat, antara lain:
a. Surat Al Baqarah ayat 110 sebagai berikut:
Artinya: “Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat, apapun yang diusahakan oleh
dirimu tentu kamu akan mendapat pahalanya disisi Allah, sesungguhnya Allah Maha
Mengetahui kegiatan apapun yang kamu kerjakan.” (Qs. Al Baqarah: 110)
b. Surat At-Taubah ayat 11 sebagai berikut:
Artinya: “Jika mereka bertaubat, mendirikan shalat dan menunaikan zakat, Maka
(mereka itu) adalah saudara-saudaramu seagama, dan Kami menjelaskan ayat-ayat itu
bagi kaum yang mengetahui.” (Qs. At-Taubah: 11)
c. Surat At-Taubah ayat 60 sebagai berikut:
Artinya: “Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang
miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu’allaf yang dibujuk hatinya, untuk
(memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk
mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah,
dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana” (Qs. At-Taubah: 60)
Adapun dasar hukum berdasarkan sunnah yaitu:
Artinya: “Dari Ibnu Abbas r.a dia berkata: Aku diberitahu oleh Abu Sufyan r.a Kalau ia
menyebutkan hadits Nabi SAW, ia mengatakan “Nabi menyambung silaturrahmi, dan ifaf
(menahan diri dari perbuatan buruk).” (Bukhari II, 1993: 320)
Dari uraian nash diatas dapat dipahami mengenai kewajiban membayar zakat.
Pemahaman ini berdasarkan pada kejelasan shigot berupa redaksi dalam bentuk fiil amar
yang berarti kewajiban atau perintah, oleh sebab itu hukum zakat adalah wajib bagi setiap
muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu untuk menunaikan zakat.
2. Tujuan, Hikmah dan Hakikat Zakat
a. Tujuan Zakat
Yang dimaksud dengan tujuan zakat dalam hubungan ini adalah sasaran praktisinya
tujuan tersebut adalah sebagai berikut:33
33
M. Daud Ali, “Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf” (Jakarta: UI Press, 1988), hal. 40.
23
a. Menjembatani jurang pemisah antara yang kaya dengan yang miskin.
b. Mengembangkan rasa tanggung jawab sosial pada diri seseorang.
c. Mengangkat derajat dan membantunya keluar dari kesulitan hidup mustahiq.
d. Sarana pemerataan pendapatan (Rizki) untuk mencukupi keadilan sosial.
b. Hikmah Zakat
Banyak sekali hikmah yang terkandung dalam melaksanakan ibadah zakat.Zakat
merupakan ibadah yang memiliki dimensi ganda, vertical dan horizontal.34
Artinya secara
vertical, zakat sebagai ibadah dan wujud ketakwaan dan kesyukuran seorang hamba kepada
Allah atas nikmat berupa harta yang di berikan Allah kepadanya serta untuk membersihkan
dan mensucikan diri dan hartanya itu.Dalam konteks inilah zakat bertujuan untuk menata
hubungan seorang hamba dengan Tuhannya sebagai pemberi rezeki.
Sedangkan secara horizontal, zakat bertujuan mewujudkan rasa keadilan sosial dan
kasih sayang di antara pihak yang mampu dengan pihak yang tidak mampu dan dapat
memperkecil problema dan kesenjangan sosial serta ekonomi umat.Dalam konteks ini zakat
diharapkan dapat mewujudkan pemerataan dan keadilan di antara kehidupan ummat
manusia, terutama Islam.
Dalam hal ini, para ulama telah membahas mengenai apa hikmah dan tujuan dari
adanya zakat. Di antaranya, menurut Yusuf Qardhawi, secara umum terdapat dua tujuan dari
ajaran zakat, yaitu untuk kehidupan individu dan untuk kehidupan ssosial
kemasyarakatan.Tujuan pertama meliputi pensucian jiwa dari sifat kikir, mengembangkan
sifat suka berinfak atau member, mengobati hati dari cinta dunia, mengembangkan kekayaan
batin dan menumbuhkan rasa simpati dan cinta sesame manusia. Dengan ungkapan lain,
esensi dari semua tujuan ini adalah pendidikan yang bertujuan untuk memperkaya jiwa
manusia dengan nilai-nilai spiritual yang dapat meningkatkan harkat dan martabat
manusia.35
Tujuan kedua memiliki dampak kehidupan kemasyarakatan secara luas.Dari segi
kehidupan masyarakat, zakat merupakan bagian dari sistem jaminan sosial dalam
Islam.Kehidupan masyarakat sering terganggu oleh problem kesenjangan, gelandangan,
34
Asnaini, “Zakat produktif dalam Persektif Hukum Islam” (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008). 35
Yusuf Qardhawi, Hukum Zakat, (Jakarta: Lentera, 1991), hal. 848-876.
24
problem kematian dalam keluarga dan hilangnya perlindungan, bencan alam maupun
cultural dan lain sebagainya.36
Hikmah yang terkandung di dalamnya, baik yang berkaitan dengan Allah SWT
maupun hubungan sosial kemasyarakatan di antara manusia, antara lain:37
a. Mensyukuri karunia Illahi, menumbuh suburkan harta dan pahala serta
membersihkan diri dari sifat kikir, dengki dan iri.
b. Melindungi masyarkat dari bahaya kemiskinan dan akibat kemelaratan.
c. Mewujudkan tatanan masyarakat yang sejahtera dimana hubungan seseorang
dengan yang lainnya menjadi rukun, damai dan harmonis yang akhirnya dapat
menciptakan situasi yang tentram, aman lahir bathin.
3. Hakikat Zakat
Adapun hakikat zakat, berdasarkan dalil-dalil yang mewajibkannya adalah
merupakan hak mustahiq dan bukan merupakan pemberian atau kebaikan hati orang-orang
kaya semata. Dengan kata lain, zakat mencerminkan kewajiaban bagi orang-orang kaya dan
hak yang legal bagi golongan miskin, baik diminta maupun tidak.38
Dengan demikian di dalam zakat tidak ada istilah hutang budi, balas budi, malu
ataupun hina.Hal ini karena hakikatnya zakat adalah pemberian dari Allah SWT.Lagi pula
menurut Islam seseorang yang kaya tidaklah berlebihan kedudukannya di sisi Allah dari
orang miskin karena hartanya.Karena yang membedakannya hanya derajat ketaqwaannya.
Hakikat zakat yang demikian menanamkan kesadaran bahwa segala yang ada di
bumi dan dilangit serta seisinya adalah milik Allah dan harta yang dimiliki seseorang itu
pada hakikatnya adalah amanah dari Allah SWT semata. Hal ini didasarkan pada firman
Allah SWT yang berbunyi:
Artinya: “Tidaklah mereka mengetahui, bahwasanya Allah menerima taubat dari hamba-
hamba-Nya dan menerima zakat dan bahwasannya Allah Maha Penerima taubat lagi
Maha Penyayang.” (Qs. At-Taubah: 104)
Berdasarkan surat At-Taubah ayat 104, zakat adalah menyerahterimakan harta benda
kepada Allah SWT, sebelum diterima oleh orang fakir dan orang yang berhak menerimanya.
36
Yusuf Qardhawi, Hukum Zakat, (Jakarta: Lentera, 1991), hal. 881-917. 37
Yusuf Qardhawi, Hukum Zakat, (Jakarta: Lentera, 1991), hal. 15. 38
Asnaini, Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hal. 44.
25
Zakat adalah proses pengoperan hak milik kepada Allah SWT. Dengan demikian hakikat
zakat sebenarnya adalah mengeluarkan harta benda kepada Allah SWT.
Artinya orang fakir miskin menerima pengalihan harta itu bukan dari orang
kaya.Akan tetapi dari Allah Ta’ala.Harta yang diberikan kepada Allah kepada orang kaya
dikembalikan lagi oleh mereka kepada Allah, dan Allah yang berikan kepada orang
miskin.39
Jadi orang miskin bukan menerima harta dari orang kaya melainkan dari Allah.
C. Teori Pendayagunaan
1. Pengertian Pendayagunaan
Pendayagunaan berasal dari kata “guna” yang berarti manfaat, adapun pengertian
pendayagunaan itu sendiri menurut kamus besar Bahasa Indonesia, adalah:
a. Pengusaha agar mampu mendatangkan hasil dan manfaat.
b. Pengusaha (tenaga dan sebagainya) agar mampu menjalankan tugasnya
dengan baik.40
Kata guna dalam bahasa Arab yaitu: Al-Istitsmar berasal dari kata Istatsmara-
yastatsmiru, yaitu menggapai sesuatu hasil. Kata Istatsmara Al-Maal-tsammarahu, artinya
adalah mempergunakan harta (maal) tersebut untuk memproduksi keuntungan. Secara istilah
kata guna adalah mempergunakan harta benda untuk menciptakan sesuatu, baik secara
langsung dengan membeli alat-alat produksi, maupun secara tidak langsung.41
Maka dapat disimpulkan bahwa pendayagunaan adalah bagaimana cara atau usaha
dalam mendatangkan hasil dan manfaat yang lebih besar serta lebih baik. Adapun
pendayagunaan zakat merupakan bentuk dari proses optimalisasi pendayagunaan dana zakat
agar lebih efektif, bermanfaat dan berdayaguna.
39
Asnaini, Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hal. 46. 40
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hal.
189. 41
www.pendayagunaanlembagaamilzakat.org.com
26
2. Pola-pola Pendayagunaan
Tentang pola pendayagunaan zakat, perlu diingat bahwa zakat mempunyai dua jenis
fungsi utama: Pertama, adalah untuk membersihkan harta benda dan jiwa manusia supaya
senantiasa berada dalam keadaan fitrah. Kedua, zakat itu juga berfungsi sebagai dana
masyarakat yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan sosial guna mengurangi
kemiskinan.
Berdasarkan pengamatan dan bacaan kepustakaan dapat ditarik suatu kesimpulan
bahwa pemanfaatan zakat adalah pendayagunaan zakat yang termasuk dalam kategori
pertama yaitu zakat konsumtif tradisional sifatnya.Dalam hal ini zakat diberikan kepada
yang berhak menerimanya untuk dimanfaatkan langsung oleh yang bersangkutan, seperti
zakat fitrah yang diberikan kepada fakir miskin untuk memenuhi kebutuhan sehari-
hari.Kategori kedua adalah zakat Konsumtif kreatif. Yang dimaksud pernyataan tersebut
adalah zakat yang diwujudkan dalam bentuk lain dari barangnya semula. Seperti misalnya
diwujudkan dalam bentuk alat-alat sekolah, beasiswa, dll.Kategori ketiga adalah zakat
produktif tradisional.Adalah zakat yang diberikan dalam bentuk barang-barang produktif,
misalnya kambing, sapi, mesin jahit dan sebagainya.Sedangkan kategori keempat adalah
zakat produktif kreatif.Adalah semua pendayagunaan zakat yang diwujudkan dalam bentuk
modal yang dapat dipergunakan untuk membantu pendayagunaan usaha kecil.42
Pendayagunaan zakat adalah penafsiran yang longgar terhadap distribusi dan alokasi
(jatah). Zakat sebagaimana disebutkan dalam surat At-Taubah ayat 60, seiring dengan
tuntutan perkembangan zaman dan sesuai dengan cita dan rasa syariat, serta pesan dan kesan
ajaran Islam.
Sehingga dapat disimpulkan bahwa pola pendayagunaan zakat adalah cara/sistem
distribusi dan alokasi dana zakat berdasarkan dengan tuntutan perkembangan zaman dan
sesuai dengan cita dan rasa syariat, serta pesan dan kesan ajaran agama Islam.43
Surat At-Taubah ayat 60 menjelaskan tentang peruntukan kepada siapa zakat itu
diberikan.Para ahli tafsir menguraikan kedudukan ayat tersebut dalam uraian yang beragam,
baik terhadap kuantitas, kualitas dan prioritas. Penjelasan yang beragam dari para ulama
42
Muhammad Daud Ali, Sistem Ekonomi Zakat dan Wakaf, (Jakarta: UI Press, 1988), cet. ke-1, hal. 62-63. 43
Sjechul Hadi Permono, Pendayagunaan Zakat dalam Rangka Pembangunan Nasional, (Jakarta: Pustaka Firdaus,
1995), hal. 5.
27
terhadap maksud ayat tersebut menunjukan bahwa konsep pendayagunaan atau pihak-pihak
yang berhak menerima zakat, dalam penerapannya memberikan atau membuka keluasan
pintu ijtihad bagi mujtahid termasuk kepala negara dan Badan Amil Zakat, untuk
mendistribusikan dan mendayagunakan zakat sesuai dengan kebutuhan situasi dan kondisi
sesuai dengan kemaslahatan yang dapat dicapai dari potensi zakat tersebut.44
3. Sasaran Pendayagunaan Zakat (Reinterpretasi 8 Ashnaf)
Kebijakan pendayagunaan zakat diarahkan kepada sasaran dalam pengertian yang
lebih luas, secara tepat guna, efektif dengan distribusi yang serba guna dan produktif.Sistem
pendayagunaan zakat menggunakan metode prioritas sesuai tuntutan kebutuhan umat untuk
mencapai masyarakat adil dan makmur, dan untuk melaksanakan alokasi dan distributor
dalam kebijakan fiscal.45
Zakat, dilihat dari si penerimanya, membebaskan manusia dari sesuatu yang
menghinakan martabat mulia manusia dan merupakan kegiatan tolong menolong yang
sangat baik, dalam menghadapi problema kehidupan dan perkembangan zaman.46
Allah
SWT menetapkan delapan golongan mustahik (asnaf mustahik), terdiri dari fakir, miskin,
amil, muallaf, riqob, ghorimin, fisabilillah dan ibnu sabil.
Klasifikasi golongan mustahik dapat dibagi kedalam dua kelompok besar yaitu:
a. Kelompok Permanen
Termasuk kedalam kelompok ini adalah fakir, miskin, amil dan muallaf.
Keempat golongan mustahik ini diasumsikan akan selalu ada diwilayah kerja
organisasi pengelolaan zakat dank arena itu penyaluran dana kepada mereka akan
terus menerus atau dalam waktu lama walaupun secara individu penerima berganti-
ganti.
b. Kelompok Temporer
Termasuk kedalam kelompok ini adalah riqob, ghorimin, fisabilillah dan ibnu
sabil. Keempat golongan mustahik ini diasumsikan tidak selalu ada, maka
44
Hamid Abidin (ed.), Reinterpretesi Pendayagunaan ZIS, hal. 8-9. 45
Sjechul Hadi Purnomo, Pendayagunaan Zakat dalam Rangka Pembangunan Nasional, (Jakarta: Pustaka Firdaus,
1995) cet. ke-2, hal. 91. 46
Yusuf Qardhawi, Hukum Zakat. Penerjemah Salman Harun, dkk (Jakarta: Litera Antar Nusa, 2004) hal. 867.
28
penyaluran dana kepada mereka tidak akan terus menerus atau tidak dalam waktu
panjang sesuai dengan sifat permasalahan yang melekat pada empat golongan ini.
Untuk penerimaan dana selain zakat lebih bersifat fleksibel dibandingkan dengan
mustahik zakat, kecuali hal itu diisyaratkan oleh muzzaki pada saat dana diterima. Penentuan
penerima dana selain zakat dapat mengacu kepada golongan mustahik zakat. Terlebih dalam
kondisi kemiskinan yang luar biasa seperti saat ini, maka golongan fakir miskin tepat sekali
apabila dijadikan acuan. Setelah menetapkan kebijakan umum penerima dana, maka criteria
lebih spesifik harus dibuat dalam pedoman teknis. Organisasi/lembaga pengelolaan zakat
harus menetapkan jumlah penghasilan untuk menentukan seseorang masuk kedalam kategori
fakir miskin.
D. Teori Pengelolaan
1. Pengertian Pengelolaan
Dalam kamus besar bahasa Indonesia, pengelolaan berasal dari kata “kelola” yaitu
mengendalikan, menyelenggarakan, dan mengurus.47
Dan didefinisikan juga pengelolaan
adalah langkah-langkah yang dilakukan dengan cara apapun yang mugkin, guna untuk
membuat data yang dapat dipergunakan bagi suatu maksud tertentu.48
Sedangkan, dalam
pengelolaan mempunyai arti:
a. Proses, cara perbuatan mengelola.
b. Proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakan tenaga orang lain.
c. Proses yang membantu merumuskan kebijakan dana tujuan organisasi.
d. Proses yang melibatkan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam
melaksanakan kebijakan dan pencapaian tujuan.
Oleh karena itu, untuk mencapai tujuan pengelolaan dana zakat yang efektif tidak
akan tercipta tanpa adanya pengelolaan atau manajemen yang baik. Suatu pengelolaan atau
manajemen yang baik dapat dilaksanakan dengan mengukur atau mengarahkan berbagai
sumber daya yang ada demi tercapainya suatu tujuan.49
Sedangkan definisi pengelolaan
47
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, hal. 623. 48
Aliminsyah, Kamus Istilah Manajemen Inggris-Indonesia, Indonesia-Inggris. (Bandung: CV Yrama Widya, 2004),
hal. 232. 49
Zaini Muchtarom, Dasar-dasar Manajemen Dakwah, (Yogyakarta: Al-Amin dan IKFA, 1996), hal. 42-43.
29
zakat sebagaimana yang tertuang dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2011 tentang Pengelolaan Zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dang
pengorganisasian dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Jadi,
pengelolaan dalam organisasi zakat sampai pendistribusian tepat sasaran dengan
pengawasan sehingga sesuai dengan tujuan.
2. Model Pengelolaan
Dana yang terkumpul melalui sistem manajemen pengelolaan zakat yang
professional, amanah dan transparan disamping untuk bantuan yang bersifat konsumtif bagi
para mustahik juga merupakan sumber yang potensial untuk dapat dimanfaatkan untuk
pembiyaan usaha-usaha produkif dalam rangka peningkatan kesejahteraan hidup
masyarakat. Pemberdayaan ekonomi melalui zakat untuk menghindari intervensi politis
keuangan Islam dan untuk pula membantu fakir miskin yang secara tidak langsung
berpengaruh terhadap hasil produksi, peghasilan dalam kekayaan yang dapat diwujudkan
untuk mencapai target perkembangan ekonomi serta sumbangsih dalam mengentaskan
pertumbuhan ekonomi, dengan cara melakukan pengembangan ekonomi atau mengatur
unsure-unsur hasil produksi.50
E. Teori Pendistribusian
1. Pengertian Distribusi
Kata distribusi berasal dari bahasa Inggris yaitu distribute yang berarti pembagian
atau penyaluran, secara terminology distribusi adalah penyaluran (pembagian, pengiriman)
kepada beberapa orang atau ke berapa tempat. Pengertian lain mendefinisikan distribusi
sebagai penyaluran barang keperluan sehari-hari (terutama dalam masa darurat) oleh
pemerintah kepada pegawai negeri, penduduk, dan sebagainya.51
Distribusi artinya proses yang menunjukan penyaluran barang dari produsen sampai
ke tangan masyarakat konsumen. Produsen artinya orang yang melakukan kegiatan produksi
sedangkan konsumen adalah orang yang menggunakan atau memakai barang/jasa dan orang
yang melakukan kegiatan distribusi disebut distributor.
Menurut Philip Kotler dalam bukunya “Management Pemasaran” mangatakan
bahwa: Distribusi adalah serangkaian organisasi yang saling tergantung yang terlibat dalam
50
Gazi Inayah, Teori Komprehensip Tentang Zakat dan Pajak, (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 2003), hal. 217. 51
Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), edisi ke-3, hal.
612.
30
proses untuk menjadikan produk atau jasa yang siap untuk digunakan atau dikonsumsi.
Dalam hal ini distribusi dapat diartikan sebagai kegiatan (membagikan, mengirimkan)
kepada orang atau ke berapa tempat.52
Dari definisi tersebut dapat dijelaskan bahwa
distribusi adalah organisasi yang paling bergantung dalam memasarkan sebuah produk dari
produsen kepada konsumen menjadi sebuah produk yang siap digunakan.
Secara garis besar, pendistribusian dapat diartikan sebagai kegiatan pemasaran yang
berusaha mempelancar dan mempermudah barang dan jasa produsen sampai ke tangan
konsumen, sehingga penggunaannya sesuai dengan yang diperlukan (jenis, jumlah, dan saat
dibutuhkan) konsumen.
Dengan kata lain distribusi merupakan aktifitas pemasaran yang mampu:
a. Menciptakan nilai tambah produk melalui fungsi-fungsi pemasaran yang dapat
merealisasikan kegunaan/fasilitas bentuk, tempat dan kepemilikan.
b. Memperlancar arus saluran pemasaran (marketing chanel flow) secara fisik dan
non fisik.53
2. Ruang Lingkup Distribusi
Ruang lingkup penyaluran zakat harus dibagikan kepada anggota masyarakt desa
atau boleh dipindahkan ke desa lain lebih membutuhkan, jika disalah satu desa tersebut
sudah tidak memerlukan pembagian zakat dalam arti kata tidak ada yang berhak menerima
zakat karena sudah demikian makmur dan kekayaan yang merata.
Pendapat para ulama tentang ruang lingkup penyaluran zakat terbagi menjadi 3
macam kriteria:
1. Zakat tidak boleh dipindahkan atau dengan kata lain zakat yang dikumpulkan dari
satu tempat seharusnya dibagi kepada yang berhak pada tempat yang sama juga,
kecuali jika keadaan darurat menghendaki, maka boleh dipindah sebagiannya.
2. Zakat itu boleh dipindahkan, demikian pendapat yang dianut Imam Malik r.a
dalam soal ini dalil yang dipakai sandaran oleh pendapat ini adalah hadits yang
diriwayatkan oleh Adaruquthni yang menceritakan Mu’adz mengatakan kepada
52
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), cet. ke-3, hal.
308. 53
Fandy Tjiptono, Strategi Pemasaran, (Yogyakarta: Andi, 2001), cet. ke-5, hal. 185.
31
penduduk Yaman: beri aku baju atau pakaian sebagai pengganti jagung dan syiir
dalam berzakat.
3. Saham (hak) fakir miskin dibagi di tempat pengumpulan, sedang saham-saham
yang lain boleh dipindah sesuai dengan kebijakan pemerintah.
3. Pendistribusian Zakat
Pendistribusian zakat adalah suatu aktifitas atau kegiatan untuk mengatur sesuai
dengan fungsi manajemen dalam upaya penyaluran dana zakat yang diterima dari pihak
mujakki kepada mustahik sehingga tercapai tujuan organisasi secara efektif.
Sistem pendistribusian zakat dari masa ke masa mengalami perubahan. Semula lebih
banyak disalurkan untuk kegiatan konsumtif tetapi belakangan ini banyak pemanfaatan dana
zakat untuk kegiatan produktif.
Dengan upaya seperti ini dapat diharapkan dapat tumbuh setara dari yang terendah
(mustahik) ke yang lebih tinggi (muzzaki).
4. Macam-macam Distribusi Zakat
Dana zakat pada awalnya lebih didominasi oleh pola pendistribusian secara
konsumtif, namun demikian pada pelaksanaan yang lebih mutakhir saat ini, zakat mulai
dikembangkan dengan pola distribusi dana zakat secara produktif. Sebagaimana yang
dirancang dalam buku Pedoman Zakat yang diterbitkan Ditjen Bimas Islam Haji
Departemen Agama (2002:244), untuk pendayaan dana zakat, bentuk inovasi distribusi
dikategorikan dalam empat bentuk berikut:
1. Distribusi bersifat “konsumtif tradisional”, yaitu zakat dibagi kepada mustahik
untuk dimanfaatkan secara langsung. Seperti zakat fitrah yang diberikan kepada
fakir miskin untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari atau zakat maal yang
dibagikan kepada korban bencana alam.
2. Distribusi bersifat “konsumtif kreatif’, yaitu zakat diwujudkan dalam bentuk lain
dari barangnya semula, seperti diberikan dalam bentuk alat-alat sekolah atau
beasiswa.
32
3. Distribusi bersifat “produktif tradisional”, yaitu zakat diberikan dalam bentuk
barang-barang yang produktif seperti kambing, sapi, alat cukur, dan lain
sebagainya. Pemberian dalam bentuk ini akan dapat menciptakan suatu usaha
yang membuka lapangan kerja bagi fakir miskin.
4. Distribusi bersifat “produktif kreatif”, yaitu zakat diwujudkan dalam bentuk
pemodalan baik untuk membangun proyek sosial atau menambah modal pedagang
usaha kecil.
Pola distribusi lainnya, yang sangat menarik untuk segera dikembangkan adalah pola
menginvestasikan dana zakat. Konsep ini, belum pernah dibahas secara mendetail oleh
ulama-ulama salaf (terdahulu), dengan begitu konsep ini masih membuka pintu ijtihad bagi
setiap pemikir Islam untuk rembuk membahas inovasi pola distribusi ini.54
F. Pemberdayaan Ekonomi Umat
1. Pengertian Pemberdayaan
Istilah pemberdayaan masyarakat mengacu pada kata empowerment yang berarti
penguatan.Yaitu sebagai upaya untuk mengaktualisasikan potensi yang sudah dimiliki
sendiri oleh masyarakat.Jadi pendekatan pemberdayaan masyarakat titik beratnya adalah
penekanan pada pentingnya masyarakat lokal yang mandiri sebagai suatu sistem yang
mengorganisir diri mereka.Maka pendekatan pemberdayaan masyarakat yang diharapkan
adalah yang dapat memposisikan individu sebagai subjek bukan sebagai objek.55
Pemberdayaan (empowerment) berasal dari kata dasar power yang berarti
kemampuan berbuat, mencapai, melakukan dan memungkinkan. Awalan em berasal dari
bahasa latin atau Yunani, yang berarti didalamnya, karena itu pemberdayaan dapat berarti
kekuatan dalam diri manusia, suatu sumber kreatifitas. Dalam Kamus Umum Bahasa
Indonesia kata pemberdayaan diterjemahkan sebagai upaya pendayagunaan, pemanfaatan
yang sebaik-baiknya dengan hasil yang memuaskan.56
54
Arief Mufraini, Akuntansi dan Manajemen Zakat, (Jakarta: Kencama Prenada Media Group, 2008), cet. ke-2, hal.
153-154. 55
Setiana L, Teknik Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat”, dalam Nurjanah, ed., Implikasi Filsafat
Konstruktivisme Untuk Pemberdayaan Masyarakat, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Press, 2007), cet. ke-1, hal.
79. 56
Muhammad Zen, dkk. Zakat dan Wirausaha, cet. ke-1, hal. 53.
33
Dalam membuat program pemberdayaan, amil harus menyadari penuh posisinya
adalah menjadi pengelola.Sebagai mediator, amil harus paham bahwa mengemas program
sesungguhnya hak mustahik untuk segera sampai. Artinya tanpa program pun, mustahik
sudah berhak mengambil dana zakat yang menjadi haknya. Hak-hak mustahik inilah yang
harus dijadikan landasan.Agar dalam bekerja amil tak pernah lepas dari semangat khidmat.57
Pemberdayaan dalam kaitannya dengan penyampaian kepemilikan harta zakat
kepada mereka yang berhak, terbagi keempat bagian, yaitu:
a. Pemberdayaan sebagian dari kelompok yang berhak akan harta zakat, misalnya
fakir miskin, yaitu dengan memberikan harta zakat kepada mereka sehingga dapat
memenuhi kebutuhan mereka.
b. Pemberdayaan sebagian kelompok yang berhak atas harta zakat, adalah para fakir.
Dengan memberikan sejumlah harta untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka
dan memberdayakan mereka yang memang tidak memiliki keahlian apa pun, baik
kerajinan maupun perdagangan.
c. Pemberdayaan sebagian kelompok yang berhak akan harta zakat, yang memiliki
penghasilan baru dengan ketidak mampuan mereka. Mereka adalah pegawai zakat
dan para muallaf.
d. Pemberdayaan sebagian kelompok yang berhak akan harta zakat untuk
mewujudkan arti dan maksud sebenarnya dari zakat selain mereka yang telah
disebutkan di atas. Diantaranya adalah hamba sahaya, fisabilillah, ibnusabil, dan
ghorimin.58
Strategi pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan ekonomi kerakyatan
semisal usaha ekonomi lemah merupakan upaya untuk memandirikan masyarakat lewat
wirausaha perwujudan potensi dana potensial yang perlu dikelola secara professional dan
bertanggung jawab untuk memajukan kesejahteraan umum.59
Dalam membahas konsep pemberdayaan hukum atau kewajiban zakat, kita perlu
membahas terlebih dahulu bagaimana suatu konsep dalam kehidupan itu menjadi lebih
57
Eri Sudewo, Manajemen Zakat Tinggalkan 15 Tradisi 8 Terapkan 4 Prinsip Dasar, (Jakarta: Institut Manajemen
Zakat, 2004), cet. ke-1, hal. 222. 58
Abdul Al-Hamid Mahmud Al-Ba’ly, Ekonomi Zakat Sebuah Kajian Moneter dan Keuangan Syari’ah, (Jakarta:
PT. Raja Grafindo Persada, 2006), hal. 84-86. 59
Didin Hafiduddin, Problematika Zakat Kotemporer Artikulasi Proses Sosial Politik Bangsa, (Jakarta: Forum
Zakat, 2003), hal. 27.
34
berdaya.Berdayanya konsep seperti kewajiban zakat sebagai suatu rukun Islam ditentukan
oleh beberapa hal, diantaranya adalah, konsep itu memiliki kesatuan dan keutuhan dari
seluruh dimensinya.60
2. Pengertian Ekonomi Umat
Dalam Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, umat adalah manusia.61
Manusia adalah
sebagai pelaku ekonomi. Istilah umat/masyarakat (community) dalam konteks pemberdayaan
masyarakat diartikan sekelompok orang yang bertempat tinggal disuatu wilayah geografis
tertentu dan satu sama lain salin berinteraksi untuk mencapai tujuan hidupnya.62
Menurut pengertian lain masyarakat adalah kelompok manusia yang saling berkaitan
dengan sistem, adat istiadat, ritus-ritus serta hukum khas dan hidup bersama. Masyarakat
adalah yang terdiri dari individu-individu yang hidup secara berkelompok.63
Sedangkan ekonomi adalah kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi barang-
barang material dan jasa-jasa “ekonomi umat” dapat disebut dengan “ekonomi rakyat”.Maka
ekonomi umat adalah kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi yang dilakukan oleh
“orang kecil” (le pepit people).64
Di satu sisi, sebagian besar umat hanya memiliki faktor-faktor produksi yang sangat
minim sehingga menyebabkan hasil produktifitas yang rendah. Sementara dipihak lain,
sebagian pelaku ekonomi kuat, maju dan berkembang menguasai beberapa factor ekonomi.
Situasi inilah yang melahirkan dikotomi antara pelaku ekonomi yang kuat dengan pelaku
ekonomi yang lemah, yang akhirnya dikonotasikan dengan ekonomi rakyat.Ekonomi rakyat
pada dasarnya merupakan pandangan istilah, yang berarti perekonomian yang
diselenggarakan oleh rakyat sebagai usaha ekonomi yang menjadi sumber penghasilan
keluarga atau orang perorangan.
Beberapa definisi yang dikemukakan oleh pakar ekonomi mengenai ekonomi umat:
a. Gunawan Sumodiningrat dalam bukunya, “Pemberdayaan Masyarakat dan
Jaringan Pengaman Sosial”. Mendefinisikan ekonomi umat adalah segala kegiatan
60
Safwan Idris, Gerakan Zakat Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat Pendekatan Transformatif, (Jakarta: PT. Citra
Putra Bangsa, 1997), cet. ke-1, hal. 140. 61
Kamisa, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, (Surabaya: Kartika, 1997), cet. ke-1, hal. 563. 62
Elly Irawan, Pengembangan Masyarakat, (Jakarta: Universitas Terbuka, Depdikbud, 1991), cet. ke-1, hal.3. 63
Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar, (Jakarta: Rajawali Press, 1987), cet. ke-1, hal. 75. 64
M. Dawan Raharjo, Islam dan Transformasi Sosial-Ekonomi, (Jakarta: LSAF, 1999), cet. ke-1, hal. 397.
35
dan upaya rakyat untuk memenuhi kebutuhan dasar hidupnya (basic needs), yaotu
pangan, sandang, papan, kesehatan dan pendidikan.65
b. M. Dawan Raharjo dalam bukunya, “Paradigma Baru Ekonomi Kerakyatan:
Sistem Syari’ah Perjalanan Gagasan BMT di Indonesia, karangan Baihaqi Abdul
Majid dan Syarifudin A. Rasyad (ed)”. Mendefinisikan ekonomi umat adalah
partisipatif yang memberikan akses fair dan adil bagi seluruh lapisan masyarakat
dalam proses produksi, distribusi dan konsumsi tanpa harus mengorbankan fungsi
sumber daya alam dan lingkungan sebagai sistem pendukung kepada umat secara
berkelanjutan.66
c. H.S. Dillon, seorang pengamat ekonomi menjelaskan bahwa ekonomi kerakyatan
adalah suatu sistem ekonomi yang memihak kepada kepentingan ekonomi
sebagian besar rakyat secara manusiawi, adil dan demokratis. Kepentingan
ekonomi sebagian rakyat ini terdapat dalam kehidupan ekonomi manusia, petani,
nelayan, buruh, pedagang kecil dan para pengangguran. Ini yang merupakan
realitas yang sesungguhnya ekonomi rakyat.67
Ekonomi umat adalah sistem ekonomi yang berbasis pada kekuatan ekonomi rakyat.
Dimana ekonomi rakyat sendiri adalah sebagai kegiatan ekonomi atau usaha yang dilakukan
oleh rakyat kebanyakan (popular) yang dengan secara swadaya mengelola sumber daya
ekonomi apa saja yang dapat diusahakan dan dikuasainya, yang selanjutnya disebut sebagai
Usaha Kecil dan Menengah (UKM) terutama meliputi sektor pertanian, peternakan,
kerajinan, makanan, dsb, yang ditujukan terutama untuk memenuhi kebutuhan dasarnya dan
keluarganya tanpa harus mengorbankan kepentingan masyarakat lainnya.
3. Pola-pola Pemberdayaan Ekonomi
Pola-pola pemberdayaan ekonomi masyarakat mempunyai cirri-ciri atau unsur poko
sebagai berikut:
a. Mempunyai tujuan yang hendak dicapai.
65
Gunawan Sumodiningrat, Pemberdayaan Masyarakat dan Jaringan Pengaman Sosial, (Jakarta: PT. Gramedia
Pustaka Utama, 1999), cet. ke-1, hal. 69. 66
Baihaqi Abdul Majid dan Syarifudin A. Rasyad (ed), Paradigma Baru Ekonomi Kerakyatan: Sistem Syari’ah
Perjalanan Gagasan BMT di Indonesia, (Jakarta: PINBUK, 2001), cet. ke-1, hal. 34. 67
M. Azwir Dainy Tara, Strategi Membangun Ekonomi Umat, (Jakarta: Nusa Madani, 2001), cet. ke-1, hal. 4.
36
b. Mempunyai wadah kegiatan yang terorganisir.
c. Aktivitas yang dilakukan terencana, berlanjut secara harus sesuai dengan
kebutuhan dan sumber daya setempat.
d. Ada tindakan bersama dan keterpaduan dari berbagai aspek yang terkait.
e. Ada perubahan sikap pada masyarakat sasaran selama tahap-tahap pemberdayaan.
f. Menekankan pada tingkatan partisipasi masyarakat dalam ekonomi terutama
dalam wirausaha.
g. Ada keharusan membantu seluruh masyarakat khususnya masyarakat lapisan
bawah. Jika tidak, maka solidaritas dan kerjasama sulit tercapai.
h. Akan lebih efektif bila program pengembangan masyarakat pada awalnya
memperoleh bantuan dan dukungan pemerintah. Selain itu dari sumber-sumber
organisasi sukarela non pemerintah harus dimanfaatkan.68
4. Tujuan Pemberdayaan Ekonomi
Tujuan pemberdayaan ekonomi adalah mengarahkan dan mendorong perubahan
dengan memperkuat kedudukan dan peran ekonomi umat dalam perekonomian
nasional.Dengan demikian, pelaku ekonomi umat mampu menikmati yang dihasilkannya
dan seterusnya mampu menghasilkan dan bermanfaat secara berkelanjutan.69
Dalam hal ini pemberdayaan masyarakat dapat dilihat dari tiga sisi, yaitu:
menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang,
memberdayakan dan memperkuat potensi daya yang dimiliki oleh masyarakat, sebagai
upaya untuk mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang, serta kemungkinan
terjadinya eksploitasi yang kuat atas yang lemah.
Dalam pemberdayaan ekonomi umat diperlukan adanya percepatan proses perubahan
struktual yang meliputi:
1. Perubahan dari ekonomi tradisional ke ekonomi modern.
2. Dari ekonomi yang lemah ke ekonomi yang tangguh.
68
Muhammad Zen, dkk, Zakat dan Wirausaha, hal. 55. 69
Gunawan Sumodiningrat, Pemberdayaan Ekonomi Rakyat, Mempertajam Pemulihan Ekonomi, Sasaran Kajian
Informasi, 08 November-Desember, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1999), cet. ke-1, hal 37.
37
3. Dari ekonomi subsistem ke ekonomi pasar.
4. Dari ketergantungan kepada kemandirian
Perubahan struktual tersebut mengsyaratkan langkah-langkah mendasar yang
meliputi pengalokasian sumberdaya, penguatan kelembagaan serta pemberdayaan dan
peningkatan kualitas sumberdaya.70
Dengan demikian, penulis menyimpulkan bahwa tujuan pokok pemberdayaan
ekonomi umat adalah meningkatkan kehidupan masyarakat menjadi lebih baik melalui
pemanfaatan sumber daya alam yang tersedia maupun dengan memfasilitasi infrastruktur
yang mendukung dan baik.
70
Nanih Machendrawaty dan Agus Ahmad Syafei, Pengembangan Masyarakat Islam, (Bandung: Rosdakarya,
2001), cet. ke-1, hal. 70.
38
BAB III
GAMBARAN UMUM BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KOTA BOGOR
A. Latar Belakang Berdirinya Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Bogor
Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Bogor telah didirikan pada tahun 1981 oleh
Pemerintah Daerah Kota Bogor yang berkedudukan di bawah Sekretaris Daerah Kota Bogor
dan diketuai langsung oleh Sekretaris Daerah Kota Bogor dengan pengurusnya adalah
pegawai Pemerintah Daerah Kota Bogor. Pada awalnya lembaga ini bernama Badan Amil
Zakat Infaq dan Shodaqoh (BAZIS) Kota Bogor.
Kebijakan serta pokok program penyaluran dana zakat, infaq dan shodaqoh lebih
difokuskan kepada fakir miskin dan sabilillah, dengan objek zakat yang paling utama adalah
zakat fitrah yang biasa dikeluarkan umat Islam hanya pada bulan Ramadhan saja.Kebijakan
program kerja Badan Amil Zakat berdasarkan pada keputusan bersama Menteri Dalam
Negeri dan Departemen Agama Nomor 29 Tahun 1991 tentang Pembinaan Badan Amil
Zakat Infaq dan Shodaqoh.
Namun sejak diberlakukannya undang-undang nomor 38 tahun 1999 tentang
pengelolaan zakat, nama BAZIS Kota Bogor diubah menjadi BAZ Kota Bogor, sebagai
lembaga yang berkedudukan semi Independen yang tidak diketuai langsung oleh Sekretaris
Daerah Kota Bogor melainkan pengurus BAZ diajukan oleh Kepala Kantor Departemen
Agama Kota Bogor kepada Walikota Bogor kemudian diterbitkanlah Surat Keputusan
Walikota Bogor dengan masa bakti selama 3 tahun. BAZ Kota Bogor merupakan badan
hukum yang operasionalnya diatur oleh undang-undang yang mencakup kegiatan
perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan. Dengan tugas pokok
mengumpulkan dan mendayagunakan serta mendistribusikan dana zakat, infaq dan
shodaqoh umat Islam di Kota Bogor. 71
Sebagai lembaga publik yang tidak berorientasi pada keuntungan (non profit
organization) BAZ Kota Bogor memerankan dua peranan penting yaitu sebagai lembaga
pengelola dana zakat, infaq dan shodaqoh dari umat Islam yang ada di Kota Bogor dan
71
Buku Panduan BAZNAS Kota Bogor
39
sekaligus sebagai Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang memiliki fungsi
memberdayakan dan mensejahterakan umat. Seiring perubahan waktu dan perkembangan
zaman, BAZ Kota Bogor terus berupaya membenahi diri dengan memperbaharui setiap
program yang ada, hingga pada akhirnya nanti BAZ Kota Bogor menjai lembaga pengelola
zakat, infaq dan shodaqoh pilihan masyarakat, yang dipercaya umat dalam menyalurkan
dana zakat, infaq dan shodaqoh.
B. Landasan Hukum Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Bogor
Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Bogor yang memiliki lokasi kantor di
Menara Masjid Raya Bogor, JL. Pajajaran, No. 10, Bogor, Baranangsiang, Bogor Timur -
Kota Bogor 16143 Jawa Barat ini memiliki landasan hukum dalam berdiri dan
mengoprasionalkan kegiatannya, yang mengacu pada UU RI Nomor 23 Tahun 2011 Tentang
Pengelolaan Zakat dan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 581 Tahun 2011 Tentang
Pelaksanaan Pengelolaan Zakat. Serta keputusan Direktur Jenderal Bimas Islam & Urusan
Haji Nomor D. 291 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat.
C. Visi dan Misi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Bogor
Visi
“Lembaga Amanah yang Memakmurkan dan Mensejahterakan Umat”
Misi
Membangkitkan kesadaran berzakat, berinfaq dan bershadaqah.
Menghimpun, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat, infaq dan shadaqah.
Mendorong perputaran dana umat menuju kehidupan ekonomi yang berkeadilan.
Meningkatkan martabat kaum mustahiq menuju kemakmuran dan kesejahteraan.
Stategi
Menggencarkan da’wah yang membangkitkan kesadaran berzakat, berinfaq,
bershadaqah dan berwakaf.
40
Menggalang dukungan pemerintah, kalangan dunia usaha dan kaum professional
untuk mengoptimalkan penarikan zakat, infaq dan shadaqah.
Mendata potensi muzakki dan membina para muzakki melalui berbagai forum.
Menciptakan hubungan kemitraan dengan berbagai lembaga sosial Islam dalam
mengoptimalkan pendayagunaan dana zakat, infaq dan shadaqah.
Mensosialisasikan setiap langkah BAZ dengan memanfaatkan berbagai media
publikasi.
Membentuk jaringan relawan penggerak kesadaran berzakat, berinfaq dan
bershadaqah dari kalangan generasi muda Islam.
Meningkatkan kapabilitas amilin melalui pendidikan dan pelatihan.
D. Struktur Organisasi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Bogor
KETUA : Drs. H.A. Chatib Malik
WAKIL KETUA : H. Dede Supriatna, S.Ag, M.Pd.I
SEKRETARIS : H. Jejen Hermawan, S.Ag
41
WAKIL SEKRETARIS : Husen Assoleh, S.Ag
BENDAHARA : Nuryatmi
WAKIL BENDAHARA : Sahidul Burhan, SE
BIDANG BIDANG
1. Bidang Pengumpulan
a. Ketua : Drh. Kundan Du’ali, MBA
b. Sekretaris : Husnan, SP
c. Anggota : 1) Bambang Juanda
2) Ahmad Khairul Umam, SH,MA.HK
3) Syarif Hidayatullah, S.Ag
2. Bidang Pendayagunaan dan Pendistribusian
a. Ketua : Iwan Diantara
b. Sekretaris : Rulli Indrawan, ST
c. Anggota : 1) Oon Tabroni
2) Badri, S.Pd.i
3) Erwin Maulana
4) Ahmad Rifai, S.HI
3. Bidang Pengembangan
a. Ketua : Hasbullah, SE, MA.Ek
b. Sekretaris : Deni Lubis, MA
c. Anggota : 1) Nurdat ilhamsyah, S.Pd.I
2) H. Khairun Naim, Lc, M.EI
3) Titono Wahyudi, S.Pd.I
42
1 BIDANG KELEMBAGAAN
Di dalam bidang kelembagaan BAZNAS Kota Bogor selalu ada kegiatan
pelaksanaan untuk membuat BAZNAS Kota Bogor aktif dan terpercaya.
Dalam pelaksanaan program kesekretariatan BAZNAS kota Bogor adalah merupakan
motor sebuah lembaga untuk tercapainya berbagai program kerja, adapun kegiatan-
kegiatannya adalah kegiatan rutinitas dan kegiatan insidental.
2 BIDANG PENGUMPULAN
Di dalam bidang yang satu ini yaitu bidang pengumpulan selalu terbuka apa saja
aktivitas yang di lakukan oleh BAZNAS Kota Bogor, untuk menjadikan BAZNAS Kota
Bogor sebagai lembaga amil yang amanah, professional dan akuntabel. Maka dari itu
BAZNAS Kota Bogor telah menempuh sejumlah langkah dan upaya. Langkah dan upaya
pertama bermula dari komitmen seluruh pengurus mulai dari manajemen sampai karyawan,
semua langkah dan upaya itu untuk meningkatkan pengumpulan zakat, infaq dan shadaqah
di Kota Bogor. Komitmen ini menjadi modal awal yang sangat kuat untuk menarik dan
menjaga kepercayaan para muzzaki terhadap BAZNAS Kota Bogor.
Adapun program-program di bidang pengumpulan seperti yang di jelaskan
sebelumnya tersusun ke dalam 6 aktivitas utama yaitu :
1. Mengkomunikasikan kegiatan BAZNAS secara intensif
2. Merekrut muzakki baru
3. Menggemakan zakat ramadhan
4. Merawat muzakki existing
5. Menguatkan struktur jaringan UPZ Masjid (FORSIL) dan Gebu Cinta.
43
2.1 MENGKOMUNIKASIKAN KEGIATAN BAZNAS SECARA INTENSIF
BAZNAS Kota Bogor selalu terbuka kepada masyarakat contohnya seperti kegiatan
kedua ini mengkomunikasikan kegiatan BAZNAS secara intensif kepada masyarakat Kota
Bogor dan muzakki yang telah menyalurkan zakat, infaq dan shadaqahnya kepada BAZNAS
Kota Bogor, agar bisa terus menerus masyarakat percaya terhadap BAZNAS Kota Bogor
untuk menyalurkan zakat, infaq dan shadaqahnya.
Adapun egiatan yang termasuk dalam aktivitas yang sudah di jelaskan di atas sebagai
berikut adalah :
1. Liputan kegiatan BAZNAS dalam media lokal.
2. Memperkuat pengelolaan dengan mengupdate Web, Facebook, Whatsapp dan
Twiter.
3. Mengirimkan update kegiatan via sms center dan BBM minimal dua minggu sekali.
4. Mengecek tools marketing (profil lembaga, perhitungan zakat spesifik, profil
program unggulan: kesehatan, paket senyum, masjid berdaya).
5. Kerjasama iklan layanan masyarakat dengan radio-radio.
6. Penyebaran spanduk tematik di tempat tertentu.
7. Penerbitan iklan advertorial BAZNAS stu halaman di media lokal secara berkala.
Secara umum kegiatan dapat terlaksana dengan baik. Beberapa kegiatan baznas dapat
diliput oleh media lokal (jurnal bogor, radar bogor dan inilah bogor). Selain itu juga terup
date di web site, group whatsapp, twitter dan facebook. Tools marketing juga dapat
diproduksi dan didistribusikan ke muzakki melalui kasir, dinas-dinas dan counter-counter
zakat saat ramadhan. Iklan layanan masyarakat dengan menampilkan rekening baznas tampil
setiap hari di Koran radar bogor.
2.2 MEREKRUT MUZAKKI BARU
Setelah kepercayaan masyarakat kepada BAZNAS Kota Bogor meningkat maka
akan timbulnya muzakki-muzakki yang baru untuk menyalurkan zakat, infaq dan
shadaqahnya ke BAZNAS Kota Bogor bisa berasal dari PNS pemda Kota Bogor maupun
44
masyarakat umum karena tidak semua dana yang ada di BAZNAS Kota Bogor dari kalangan
pegawai pemda saja tapi semua masyarakat umum yang berada di Kota Bogor.
Secara keseluruhan kegiatan terbagi dua, yaitu : kegiatan rekrutmen di lingkungan
Pemda Kota Bogor dan rekrutmen dari masyarakat umum.
1.1 Kegiatan rekrutmen muzakki baru di lingkungan Pemda Kota Bogor.
1. Pertemuan UPZ dinas 3 bulanan.
2. Roadshow sosialisasi zakat di dinas-dinas.
3. Mendorong program pemotongan zakat profesi langsung di dinas-dinas.
4. Pemasangan standing banner/spanduk di kantor-kantor dinas tentang ajakan zakat
profesi.
Silaturahmi dengan UPZ-UPZ dinas terselenggara satu kali yang dilanjutkan dengan
roadshow ke pegawai di dinas masing-masing. BAZNAS pada tahun ini telah mengunjungi
kurang lebih 15 dinas. Dalam sosialisasi tersebut disampaikan undang-undang zakat hingga
surat edaran walikota terkait kewajiban berzakat ke BAZNAS Kota Bogor. Disamping itu
juga dilakukan simulasi penghitungan zakat profesi. Standing banner ajakan berzakat juga
dipasang di kantor-kantor dinas kota bogor.
1.2 Kegiatan rekrutmen muzakki baru dari masyarakat umum dan perusahaan.
1. Memperoleh 500 no HP dan email baru calon muzakki.
2. Ajak muzakki mengisi form muzakki, sediakan anjuran di depan kasir.
3. Telepon dan korom email secara terprogram di kasir.
4. Gathering perusahaan-perusahaan di Kota Bogor bersama Kadin Kota Bogor.
5. Menerbitkan kartu NPWZ, bekerjasama dengan BAZNAS Pusat.
Penerbitan NPWZ BAZNAS Kota Bogor merupakan hal yang baru dilahirkan pada
tahun 2014 ini. NPWZ akan memastikan pertumbuhan jumlah muzakki BAZNAS Kota
Bogor dari tahun ke tahun.
45
Kegiatan lain yang juga menjadi inovasi pada tahun 2014 ini adalah terselenggaranya
kegiatan gathering para pemimpin dan pemilik perusahaan bersama Kadin Kota Bogor dan
BAZNAS Kota Bogor. Semoga secara bertahap aktivitas ini akan berdampak pada
kesadaran berzakat di kalangan pengusaha Kota Bogor.
2.3 MENGGEMAKAN ZAKAT RAMADHAN
Momentum ramadhan merupakan waktu yang paling dinanti oleh para pegiat zakat di
tanah air. Tidak dipungkiri bahwa pada saat ramadhanlah pendapatan ZIS tertinggi diperoleh
para pengelola zakat. Oleh karenanya momentum ramadhan pun tidak dilewatkan BAZNAS
Kota Bogor untuk menggemakannya. Kegiatan pengumpulan ZIS yang diselenggarakan
pada Ramadhan yaitu :
1. Menetapkan tema Ramadhan.
2. Pembukaan counter zakat di Mall (pusat-pusat perbelanjaan): Giant Yasmin, Botani
Square, Plaza Ekalokasari, BMC, dll.
3. Rekrutmen dan pelatihan relawan untuk menjaga counter.
4. Produksi tools marketing zakat di Ramadhan (profil, leaflet, spanduk, baliho, dll.
5. Kerjasama dengan berbagai pihak untuk sosialisasi zakat.
Tumbuh & Kuat dengan Zakat adalah tema yang diangkat pada Ramadhan. Dengan
tema ini diharapkan semakin mengokohkan para muzakki bahwa zakat sejatinya berdampak
bagi dirinya sendiri.
2.4 MERAWAT MUZAKKI EXISTING
Kegiatan ini bertujuan agar muzakki yang telah menitipkan ZIS.nya melalui
BAZNAS Kota Bogor dapat terus mempercayakan zakatnya. Kegiatan untuk merawat
muzakki existing, baik PNS, perusahaan maupun masyarakat umum, adalah:
1. Meningkatkan pelayanan dengan kemudahan jemput zakat, zakat via bank/atm dan
layanan, via mesin IDC.
2. Mengirimkan rekap laporan tahunan dan triwulan/individu maupun dinas.
3. Buat merchandise muzakki (kaos, stiker, pin) isinya ajakan berzakat ke BAZNAS
Kota Bogor.
46
4. Layanan informasi penyaluran ZIS via sms ke muzakki secara berkala.
2.5 MENGUATKAN JARINGAN UPZ MASJID (FORSIL)
BAZNAS Kota Bogor terus mendorong tumbuhnya UPZ Masjid di mesjid-mesjid
seputar Kota Bogor dalam rangka terus menggalakan penggalian dana ummat dan
pengelolaanya agar berdampak lebih luas. BAZ Kota Bogor memposisikan UPZ masjid
sebagai mitra BAZ Kota Bogor dalam mengelola dana ummat. Keberadaannya harus dapat
dioptimalkan untuk menyelesaikan masalah ummat di tingkat lokal, terutama di lingkungan
masjid.
Oleh karena itu, BAZ Kota Bogor memberikan keleluasaan bagi UPZ masjid untuk
mengelola dana ummat yang terkumpul di setiap UPZ masjid. BAZ Kota Bogor tidak
memperhitungkan berapa banyak yang disetorkan setiap UPZ masjid ke BAZ Kota Bogor.
Tetapi, BAZ Kota Bogor berusaha mengarahkan agar UPZ Masjid mampu berdaya untuk
warga sekitarnya dari dana zakat.
1. Membantu dana operasional rutin FORSIL UPZ Masjid.
2. Pembentukan dan pelatihan pengurus UPZ Masjid angkatan V dan VI.
3. Silaturahmi seluruh pengurus UPZ Masjid.
3 BIDANG PENDAYAGUNAAN
Zakat memiliki peranan yang sangat strategis dalam upaya pengentasan kemiskinan.
Berbeda dengan sumber keuangan untuk pembangunan, zakat tidak memiliki dampak baik
apapun kecuali ridha mengharap pahala dari Allah semata. Namun demikian bukan berarti
mekanisme zakat tidak ada sistem kontrolnya. Pengembangan zakat bersifat produktif
dengan cara dijadikannya dana zakat sebagai modal usaha, untuk pemberdayaan ekonomi
penerimanya dan supaya fakir miskin dapat menjalankan kehidupannya.
Di BAZNAS Kota Bogor pendayagunaan dan pendistribusiannya adalah salah satu
bidang yang ada dalam kelembagaan BAZNAS Kota Bogor, dimana tupoksi dari bidang ini
adalah untuk menyalurkan dan mendistribusikan dana zakat, infak dan shadaqah kepada
mustahik atau masyarakat yang berhak untuk mendapatkan dana zakat sesuai dengan asnaf.
Dana zakat, infak dan shadaqah tersebut dikumpulkan melalui bidang pengumpulan
47
BAZNAS Kota Bogor dari para muzaki baik perorangan maupun lembaga-lembaga usaha
yang ada dikota bogor dan sekitarnya. sebagai bidang yag bertugas menyalurkan dan
mendistribusikan dana zakat, infak dan shadaqah yang terkumpul di BAZNAS Kota Bogor,
Bidang Pendayagunaan dan Pendistribusian ini memiliki program kerja yang terstruktur dan
terencana dengan berdasarkan pada asnaf.
Penyusunan program kerja bidang pendayagunaan dan pendistribusian dilaksanakan
dalam forum rapat kerja (Raker) BAZNAS Kota Bogor yang diselenggarakan pada awal
tahun, penyusunan program kerja tersebut dibuat dan disusun untuk rencana kerja yang akan
dikerjakan selama dalam kurun waktu 1 tahun. Rencana kerja yang telah tersusun tersebut
dalam jangka waktu tiga bulan sekali akan dilakukan evaluasi dalam forum rapat triwulan
dan pada saat akhir tahun seluruh program kerja yang telah dilaksanakan ataupun yang
belum terlaksana harus dilaporkan untuk dievaluasi sebagai bentuk pertanggungjawaban
bidang pada forum rapat akhir tahun. Setiap bidang wajib menyampaikan dan menyususn
laporan dari progress pekerjaan yang telah dilaksanakan sesuai dengan rencana kerja yang
telah dibuat.
3.1 PROGRAM KERJA BIDANG PENDAYAGUNAAN
Adapun program kerja Bidang Pendayagunaan dan Pendisitribusian adalah sebagai
berikut:
1. Program Bogor Sehat adalah program kerja yang fokus untuk melayani dan
membantu masyarakat dhuafa yang berkaitan dengan masalah kesehatan.
2. Program Bogor Cerdas adalah program kerja yang fokus dalam membantu
masyarakat dhuafa yang berkaitan dengan masalah pendidikan dan peningkatan
kapasitas masyarakat.
3. Program Bogor Peduli adalah program kerja yang fokus melayani kesejahteraan
masyarakat dhuafa dan membantu masyarakat yang terkena bencana.
4. Program Bogor Berdakwah adalah program kerja yang focus pada kegiatan-kegiatan
dakwah untuk meningkatkan kapasitas keimanan umat.
5. Program Bogor Berdaya adalah program kerja yang focus menangani masalah
pemberdayaan ekonomi masyarakat dhuafa.
48
Dibawah ini dapat dilihat penjabaran dari program kerja bidang pendayagunaan dan
pendistribusian tersebut yang telah direncanakan pada saat rapat kerja awal tahun kemudian
dapat dilihat juga realisasi dari perencanaan terdapat program-program yaitu:
1. BOGOR SEHAT
Untuk menciptakan bogor yang sehat maka BAZNAS Kota Bogor mengadakan
beberapa kegiatan untuk melayani kebutuhan sehat masyarakat dhuafa yang ada di Kota
Bogor, adapun kegiatannya yaitu:
Layanan Klinik Dhuafa Ibnu Sina (KDIS)
Layanan Medical Plus (MedPlus)
Layanan Healty Emergency Case (HEC)
Layanan Penyediaan Mobil Ambulance
Layanan Pemeriksaan Kesehatan Keliling
Kegiatan layanan kesehatan tersebut merupakan program kerja yang BAZNAS Kota
Bogor siapakan dalam melayanai masalah kesehatan masyarakat, pola kerja yang di
laksanakan dalam menjalankan pelayanan kesehatan masyarakat tersebut dengan pendekatan
tanggap dan tepat sasaran. Untuk menjamin dana zakat ini agar tepat sasaran maka semua
data pemohon calon penerima manfaat akan diverifikasi secara faktual kelapangan/ on the
spot setelah tindakan penanganan awal dilakukan, tentu ini menjadi tahapan dari standar
operasional program kesehatan.
Sampai saat ini program kesehatan masih menjadi program unggulan dari BAZNAS
Kota Bogor, dan tidak sedikit BAZNAS dari daerah-daerah lain berkunjung dan
mempelajari sistem program kesehatan yang dilaksanakan oleh BAZNAS Kota Bogor untuk
diterapkan didaerahnya masing-masing. Adapun laporan dari masing-masing program
layanan kesehatan yang dilaksanakan oleh BAZNAS Kota Bogor Bidang Pendayagunaan
dan Pendistribusian adalah sebagai berikut:
1.1 Layanan Klinik Dhuafa Ibnu Sina (KDIS)
Program pelayanan kesehatan Klinik Dhuafa Ibnu Sina dibuka didua tempat yaitu
Masjid Agung dan dikomplek PDAM Tirta Pakuan Kota Bogor, pelayanannya dibuka dari
49
pukul 08.00-11.00 wib. Kemudian Untuk memastikan layanan klinik kesehatan ini tepat
sasaran bidang pendayagunaan telah membuatkan standart operation procedure (SOP)
sebagai alur untuk menentukan layak tidaknya calon penerima manfaat mendapatkan kartu
penerima manfaat klinik dhuafa ibnu sina. Berikut ini dapat dilihat standart operation
procedure (SOP) Klinik Dhuafa Ibnu Sina BAZNAS Kota Bogor.
Dukungan pemerintah secara optimal tentu sangat membantu dalam pelaksanaan
pengelolaan potensi dana zakat yang ada di Kota Bogor. Semakin besar dana zakat yang
terhimpun oleh BAZNAS Kota Bogor maka semakin besar juga manfaat yang akan
dirasakan oleh masyarakat khususnya masyarakat dhuafa yang ada dikota Bogor ini.
Selanjutnya dapat dilihat juga keluhan kesehatan masyarakat yang memeriksakan
kesehatannya di klinik ibnu sina BAZNAS Kota Bogor berdasarkan pada hasil diagnose
dokter, baik dari klinik Ibnu Sina yang berlokasi di masjid agung maupun yang berlokasi
dikomplek PDAM Tita Pakuan.
1.2 Layanan Medical Plus (MedPlus) dan Healty Emergency Case (H.E.C)
Layanan Medical Plus dan layanan Healty Emergency Case merupakan program
kesehatan yang disediakan oleh BAZNAS Kota Bogor dalam menangani dan membantu
masyarakat yang memerlukan perawatan rumah sakit dan respon cepat terhadap tindakan
cepat untuk penyelamatan pasien agar dapat tertangani secara medis. Pola pendekatan
program layanan ini bersifat pendampingan terhadap pasien untuk rujukan rumah sakit.
Tentu prioritas utama pelayanan dikhususkan buat masyarakat yang berdomisili di
Kota Bogor karena disetiap daerah terdapat lembaga BAZNAS. Seperti yang telah dibahas
sebelumnya bahwa semua data pemohon terlebih dahulu diilakukan verifikasi lapangan agar
keterjaminan tepat sasaran program dapat tercapai.
1.3 Layanan Penyediaan Mobil Ambulance
Layanan mobil ambulance yang disediakan oleh BAZNAS Kota Bogor terdiri dari
layanan mobil jenazah dan layanan mobil ambulan khusus untuk mengantar orang sakit,
keberadaan mobil ambulan tentu sangat membantu masayrakat terutama masyarakat dhuafa
karena pelayanan yang diberikan oleh BAZNAS Kota Bogor bersifat gratis tidak dipungut
50
biaya sama sekali dan keberadaan mobil ambulance ini diprioritaskan untuk masyarakat
yang tidak mampu atau masyarakat dhuafa.
1.4 Layanan Klinik Keliling
Kegiatan layanan pemeriksaan kesehatan keliling merupakan program yang
diselenggarakan oleh BAZNAS Kota Bogor guna menyisir lapisan masyarakat yang belum
tersentuh oleh layanan kesehatan klinik dhuafa Ibnu Sina. Sehingga diharapkan dengan
adanya kegiatan klinik keliling ini pelayanan pemeriksaan kesehatan masyarakat dhuafa
lebih merata. Dari pengalaman lapangan bahwa masyarakat begitu antusias dan menyambut
secara positif dilaksanakannya pemeriksaan kesehatan langsung dilakukan dilokasi, hal
tersebut terlihat dari banyaknya masyrakat yang datang ke posko pemeriksaan kesehatan.
Biasanya kegiatan pelaksanaan pemeriksaan kesehatan keliling dilaksanakan
berdasarkan permintaan dari kelompok-kelompok masyarakat yang peduli terhadap kondisi
kesehatan masyarakat dhuafa. Sehingga model kegiatannya bersifat multi stakeholders,
dimana dalam pelaksanaan teknisnya melibatkan beberapa pihak terkait seperti kelompok
masyarakat, pemerintah kota dan instansi pemerintahan serta perusahaan swasta. Namun
masyarakat sendiri yang diwakili oleh pengurus warga setempat dapat mengajukan langsung
kepada BAZNAS Kota Bogor untuk dilaksanakan kegiatan klinik keliling diwilayahnya.
2. BOGOR CERDAS
Cerdas adalah kemampuan atau keterampilan untuk mencegah masalah atau
menciptakan produk yang bernilai dalam satu atau lebih bangunan budaya tertentu atau
kemampuan untuk belajar, keseluruhan pengetahuan yang diperoleh dan kemampuan
beradaptasi dengan situasi yang baru terhadap lingkungan.
Maka BAZNAS Kota Bogor mengadakan program bogor cerdas untuk menangani
masalah pendidikan dan penguatan kapasitas masyarakat Kota Bogor. Program ini
diharapkan dapat membantu dan mendorong terwujudnya masyarakat yang cerdas dengan
memiliki pendidikan yang cukup sehingga memiliki daya saing.
Di Kota Bogor pemerintah Kota telah menunjukkan komitmennya dalam menjamin
warganya agar dapat sekolah dengan membuat kebijakan mengratiskan biaya sekolah
51
sampai tingkatan sekolah menengah pertama (SMP) disekolah-sekolah negeri yang ada di
Kota Bogor, tentu kebijakan ini sangat strategis bagi kepentingan bangsa kedepan. Belum
lama ini Walikota Bogor juga telah mengeluarkan kebijakan yang strategis terkait dengan
upaya mendorong dan membantu masyarakat untuk mendapatkan pendidikan yang cukup
dengan menghapus biaya masuk sekolah ditingkatan sekolah menengah atas diseluruh
sekolah-sekolah SMA negeri yang ada di Kota Bogor.
Tentu upaya untuk menangani masalah pendidikan seharusnya juga menjadi
perhatian semua pihak, sehingga percepatan pembangunan manusia dibidang pendidikan
dapat menunjukkan progress yang signifikan. Pendidikan merupakan pilar utama dalam
membangun bangsa, semakin tinggi tingkat pendidikan masyarakat maka semakin kuat
negaranya. Oleh karena itu BAZNAS Kota Bogor memiliki komitmen yang kuat dalam
membangun masyarakat melalui dunia pendidikan, kita ingin bangsa ini menjadi bangsa
yang cerdas, berakhlak mulia dan bermartabat sehingga memiliki daya saing tinggi. Upaya-
upaya BAZNAS Kota Bogor dalam menunjukkan komitmennya tersebut ditunjukkan
dengan membuat program-program yang konkret melalui bidang pendayagunaan dan
pendistribusian.
Adapun kegiatan yang diselenggarakan oleh BAZNAS Kota Bogor pada program
pendidikan dibagi menjadi empat bagian, yaitu : pertama, bantuan reguler setiap bulan untuk
pelajar, santri dan mahasiswa. Kedua, tunjangan reguler untuk guru ngaji, ketiga bantuan
pendidikan bersifat kasuistis (non reguler) dan keempat, mengadakan pelatihan peningkatan
kapasitas bagi masyarakat.
2.1 Layanan Beasiswa Reguler
Program layanan beasiswa reguler yang diselenggarakan oleh BAZNAS Kota Bogor
merupakan wujud komitmen BAZNAS Kota Bogor dalam menangani masalah pendidikan
di Kota Bogor, beasiswa yang diberikan bersifat rutin dan dibagikan dalam setiap bulannya.
Pada program ini yang menerima bantuan besiswa adalah para pelajar, santri dan
mahasiswa, dimana para penerima manfaat ini mendapatkan bantuan biaya pendidikan
secara rutin dari BAZNAS Kota Bogor. Para penerima manfaat program ini diprioritaskan
untuk masyarakat miskin yang ada di Kota Bogor dan untuk memastikannya semua calon
52
penerima manfaat akan dilakukan verifikasi lapangan baik ke rumah calon penerima
manfaat maupun kesekolah tempat penerima manfaat mengenyam pendidikannya.
2.2 Layanan Beasiswa Kasuistik (Non Reguler)
Program layanan ini untuk merespon permohonan masyarakat yang datang ke
BAZNAS Kota Bogor untuk meminta bantuan dalam masalah biaya pendidikan, karena
jumlah kuota penerima besiswa reguler sudah diplot dan ditentukan pada saat rapat kerja
awal tahun, sehingga untuk mengakomodir masyarakat yang tidak masuk program besiswa
reguler BAZNAS Kota Bogor menyiapkannya dengan program beasiswa kausistik. Program
beasiswa kausistik ini dilakukan karena masyarakat yang datang dan meminta bantuan biaya
pendidikan dari BAZNAS cukup banyak. Namun semua permohonan akan dilakukan
verifikasi terlebih dahulu guna memastikan bantuan dapat tersalurkan dengan baik dan
sesuai dengan sasaran.
Pada program layanan bantuan kasuistik ini paling banyak permintaan pada saat
menjelang akhir semester, permohonan biasanya masalah tunggakan biaya pendidikan per-
bulan. Karena biasanya menjelang ujian semesteran pihak sekolah sering melakukan
ultimatum kepada siswa agar segala tunggakan harus dilunasi sebelum ujian dilaksanakan,
sehingga banyak permohonan yang datang ke BAZNAS untuk meminta bantuan biaya
pendidikan. Oleh karena itu BAZNAS dalam upaya mengatasi persoalan –persoalan klasik
ini telah membangun komuniasi secara produktif dan membuat kerjasama dengan
stakeholders terkait dibidang pendidikan guna meminimalisir siswa yang terpaksa tidak
mengikuti ujian semesteran dikarenakan tidak mampu membayar tunggakan biaya
pendidikan.
Kedepan tentu harus dicarikan solusi yang permanen dalam mengatasi masalah yang
berkaitan dengan siswa-siswa yang orangtuanya memiliki keterbatasan ekonomi. Seperti
yang telah dibahas sebelumnya bahwa proses pencairan bantuan yang diberikan BAZNAS
terhadap penerima manfaat bergantung pada progres asupan anggaran para muzaki yang
membayarkan zakat, infak dan shadaqahnya ke BAZNAS Kota Bogor, sehingga hal tersebut
sedikit mengganggu dari kelancaran pendistribusiannya karena besaran alokasi anggaran
yang ditetapkan oleh bagian keuangan itu hanya bersifat asumsi.
53
2.3 Layanan Tunjangan Guru Ngajiku
Program tunjangan guru ngaji merupakan upaya BAZNAS Kota Bogor dalam upaya
memberikan penghargaan kepada para guru ngaji yang telah membantu anak-anak generasi
bangsa ini agar tumbuh menjadi anak-anak yang cerdas, berakhlak mulia dan bertakwa
kepada Allah SWT. Oleh sebab itu sudah sepantasnya para mujahid ini diberikan
penghargaan dan perhatian yang besar oleh kita semua terutama para pemangku kebijakan
karena kiprahnya yang sangat mulia ini. Tunjangan yang diberikan kepada para guru ngaji
ini dianggarkan setiap bulan dan diberikannya pada setiap semester sekali tepatnya pada
bulan juni dan bulan desember, besaran per bulannya adalah sebesar Rp 100,000 jadi karena
diberikannya per semester totalnya menjadi sebesar Rp 600,000 sehingga dalam satu tahun
per guru ngaji mendapat tunjangan sebesar Rp 1,200,000.
3. BOGOR BERDA’WAH
Dakwah adalah komunikasi, akan tetapi komunikasi belum tentu dakwah, adapun
yang membedakannya adalah terletak pada isi dan orientasi pada kegiatan dakwah dan
kegiatan komunikasi. Pada komunikasi isi pesannya umum bisa juga berupa ajaran agama,
sementara orientasi pesannya adalah pada pencapaian tujuan dari komunikasi itu sendiri,
yaitu munculnya efek dan hasil yang berupa perubahan pada sasaran. Sedangkan pada
dakwah isi pesannya jelas berupa ajaran Islam dan orientasinya adalah penggunaan metode
yang benar menurut ukuran Islam. Dakwah merupakan komunikasi ajaran-ajaran Islam dari
seorang da’i kepada ummat manusia dikarenakan didalamnya terjadi proses komunikasi.
BAZNAS Kota Bogor mengadakan program dakwah atau syiar islam ini untuk
menunjang kegiatan dakwah di Kota Bogor dan bersifat partisifatif, selain kegiatan
partisipatif dalam kegiatan keagamaan pada program ini juga mengalokasikan anggaran
untuk berpartisipasi dalam pembangunan masjid/mushola dan madrasah. BAZNAS sebagai
institusi umat tentu memiliki tanggung jawab dalam menegakkan syiar islam khususnya di
Kota Bogor, oleh karena itu BAZNAS berperan aktif dalam kegiatan-kegiatan dakwah di
Kota Bogor. Adapun kegiatan pada program dakwah/syiar islam adalah sebagai berikut:
a. Program partisipasi aktif dalam kegiatan dakwah atau syiar islam
b. Program bantuan renovasi bangunan masjid, mushola dan madrasah
54
c. Program pelatihan pengurusan jenazah
Ketiga program tersebut merupakan program yang sudah direncanakan pada saat
rapat kerja BAZNAS Kota Bogor, dari ketiga program tersebut yang belum terlaksana
adalah program pelatihan pengurusan jenazah hal tersebut dikarenakan masalah teknis dan
keterbatasan sumber daya pengurus.
4. BOGOR PEDULI
Dalam hidup bermasyarakat perlu adanya kepedulian antara manusia satu dengan
manusia lainnya.Rasulullah pun mengajak umatnya untuk peduli kepada sesama makhluk
Allah, dan saling bergotong-royong untuk saling membantu. Dan meringankan penderitaan
orang lain sangat dianjurkan untuk umat Rasulullah.
BAZNAS Kota Bogor juga mengadakan masalah kepedulian bukan hanya di
kesehatan dan di pendidikan saja. Program BAZNAS Kota Bogor yang khusus menangani
masalah-masalah yang berkaitan dengan bantuan kemanusiaan, pada program layanan
bantuan kemanusiaan ini BAZNAS Kota Bogor menyiapkan empat kegiatan layanan yang
diberikan kepada mayarakat. Ke empat program tersebut merupakan program yang sudah
ditetapkan pada hasil rapat kerja BAZNAS Kota Bogor tahun 2014 Bidang Pendayagunaan
dan Pendistribusian. Adapun jenis layanan yang sudah ditetapkan pada program
kemanusiaan tersebut adalah sebagai berikut:
a. Layanan Program Paket Senyum
b. Layanan Bantuan Tanggap Bencana
c. Layanan Bantuan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)
d. Layanan Bantuan Ibnu Sabil dan Ghorimin
Pada program layanan kemanusiaan ini BAZNAS Kota Bogor membaginya menjadi
dua model, yaitu pertama model bantuan reguler seperti program paket senyum yang
diberikan secara rutin dalam setiap bulannya kepada asnaf faqir dan miskin. Kemudian yang
kedua model bantuan kasuistik seperti bantuan bencana alam, bantuan perbaikan rumah
tidak layak huni (RTLH) dan bantuan untuk ibnu sabil dan ghorimin, jenis bantuan yang
kedua ini bersifat incidental atau sesuai permintaan dan pengajuan. Khusus untuk bantuan
55
perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH) dan Ghorimin datanya akan disurvei kelapangan
untuk di verifikasi dan di validasi informasinya.
4.1 Layanan Program Paket Senyum
Kegiatan layanan paket senyum adalah program yang khusus diberikan masyarakat
yang masuk kepada kategori asnaf faqir dan miskin, bentuk layanan tersebut adalah
pemberian paket sembako dengan senilai Rp 150,000 dan uang tunai sejumlah Rp 100,000
diberikan secara rutin dalam setiap bulannya. Kegiatan ini tentu didasarkan atas perhatian
yang besar dari BAZNAS Kota Bogor terhadap masyarakat yang memang sangat
memerlukan uluran tangan kita.
4.2 Layanan Bantuan Tanggap Bencana
Program ini dikhususkan untuk merespon kejadian-kejadian yang berkaitan dengan
bencana alam yang terjadi Kota Bogor, karena iklim dan kountur lahan dikota bogor ini
sangat memungkinkan sewaktu-waktu terjadinya bencana alam seperti longsor dan angin
kencang disertai hujan lebat. Oleh karena itu BAZNAS Kota Bogor melalui Bidang
Pendayagunaan dan Pendistribusian menyiapkan program layanan bantuan tanggap bencana.
Pada tahun 2014 BAZNAS Kota Bogor telah menyalurkan bantuan bencana alam yang
terjadi dibeberapa tempat di Kota Bogor, bencana alam yang terjadi rata-rata berupa tanah
longsor yang menimpa rumah warga karena diakibatkan hujan lebat sebelumnya.
Bantuan yang disalurkan BAZNAS Kota Bogor kepada korban bencana alam
bentuknya disesuaikan dengan kebutuhan dilapangan, sebelum bantuan diberikan tim divisi
tanggap bencana BAZNAS Kota Bogor terlebih dahulu turun kelapangan untuk melakukan
pemetaan dan memastikan bentuk bantuan yang dibutuhkan diloksasi kejadian bencana
alam. Bisasanya bantuan yang dibutuhkan berupa sembako, bahan-bahan material bangunan
dan uang tunai.
4.3 Layanan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)
Program layanan ini merupakan bentuk perhatian BAZNAS Kota Bogor kepada
masyarakat yang memerlukan sentuhan dan uluran tangan kita semua untuk pemenuhan
56
tempat tinggal yang layak, BAZNAS Kota Bogor telah mentargetkan bantuan perbaikan
rumah tidak layak huni (RTLH) sebanyak enam rumah namun dalam pelaksanaannya hanya
tiga rumah yang direalisasikan dikarenakan ada arahan dari dewan pertimbangan untuk
mengalihkan bantuan perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH) keprogram kemanusiaan
yang lain karena program RTLH ini telah dikerjakan oleh pemerintah kota. Pada tahun 2014
ini pemerintah Kota Bogor telah mencanangkan bantuan perbaikan rumah tidak layak huni
(RTLH) sebanyak 2000 rumah.
4.4 Layanan Bantuan Ibnu Sabil dan Ghorimin
Program layanan ini merupakan program untuk membantu masyarakat yang
membutuhkan bantuan BAZNAS Kota Bogor dalam menangani kesulitan hidup yang
disebabkan masalah hutang piutang dan masyarakat yang sedang mengalami kesulitan dalam
perjalanan. Program ini wajib dilaksanakan oleh BAZNAS Kota Bogor karena keduanya
bagian dari asnaf yang berhak mendapatk dana zakat.
5. BOGOR BERDAYA
Pertama-tama perlu dipahami arti dan makna pemberdayaan dan pembangunan
masyarakat, keberdayaan dalam konteks masyarakat adalah kemampuan individu yang
bersenyawa dalam masyarakat dan membangun keberdayaan masyarakat yang
bersangkutan. Suatu masyarakat yang sebagian besar meliki kesehatan fisik dan mental,
serta didik dan kuat inovatif, tentunya memiliki keberdayaan yang tinggi, sedangkan
pembangunan masyarakat adalah suatu hal yang perlu untuk kemampuan masyarakat itu
sendiri.
Program Bogor Berdaya merupakan program yang fokus pada peningkatan kapasitas
ekonomi masyarakat, program ini direncanakan sebagai program unggulan BAZNAS Kota
Bogor. BAZNAS Kota Bogor memiliki perhatian besar pada program pemberdayaan
ekonomi umat ini, bidang pendayagunaan dan pendistribusian sebagai leading sector pada
program ini sesungguhnya telah melakukan pendataan dan pemetaan wilayah di Kecamatan
Bogor Selatan tepatnya dikelurahan Cikaret. Wilayah ini direncanakan sebagai file project
untuk pelaksanaan kegiatan program ini. Pola kerja pada program ini bersifat bantuan modal
57
usaha, penguatan kelompok usaha dan pendampingan, yang kemudian tidak menutup juga
bagi stakeholders lain untuk ikut terlibat secara aktif pada program ini.
58
BAB IV
ANALISIS PENELITIAN
A. Pendayagunaan BAZNAS Kota Bogor
Tentang pendayagunaan dana zakat, perlu diingat kembali bahwa zakat itu
mempunyai dua fungsi utama. Pertama, adalah untuk membersihkan harta benda dan jiwa
supaya senantiasa berada dalam keadaan fitrah. Kedua, zakat itu juga berfungsi sebagai dana
masyarakat yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan sosial guna mengurangi kemiskian.
Dalam hal yang kedua ini pemanfaatannya mempunyai arti yang penting, sebagai salah satu
upaya untuk mencapai keadilan sosial.72
Adapun penyalurannya dana zakat kepada mustahik dapat bersifat hibah atau
bantuan, dengan memperhatikan skala prioritas kebutuhan mustahik dan penyalurannya
sebagai berikut:
1. Bantuan sesaat yaitu membantu mustahik dalam menyelesaikan atau
mengurangi masalah yang sangat mendesak atau darurat.
2. Bantuan pemberdayan yaitu membantu mustahik untuk meningkatkan
kesejahteraan baik secara perorangan maupun kelompok, melalui program
atau kegiatan yang berkesinambungan.73
Sedangkan BAZNAS Kota Bogor mengumpulkan dan menyalurkan dana zakatnya
sebagai dana charity (bantuan sesaat) sebagai berikut:
Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016
PENERIMAAN
Penerimaan zakat dari
muzakki personal
1,403,404,859 1,662,118,827 1,605,272,920
Penerimaan zakat dari 633,744,072 1,023,335,978 844,407,618
72
M. Daud Ali, Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf (Jakarta: UI Press, 1998) Hal. 61-62 73
Cheidar S. Bamulain dan Abu Bakar, Revitalisasi Filantropi Islam: Studi Kasus Lembaga Zakat dan Wakaf di
Indonesia (Jakarta: Pusat Budaya dan Bahasa UIN Jakarta, 2005)., cet ke-1
59
muzakki instansi
Penerimaan zakat dari
perusahaan
864,322,212 71,277,467 715,306,904
Penerimaan dari kerjasama
zakat
- - 145,215,000
Penerimaan bagi hasil dana
zakat
1,169,582 862,741 359,255
Jumlah penerimaan 2,902,640,725 2,757,595013 3,310,561,697
PENYALURAN
Penyaluran kepada fakir 471,459,129 652,230,502 479,430,258
Penyaluran kepada miskin 756,729,200 778,791,999 642,135,064
Penyaluran kepada Riqab - - -
Penyaluran kepada Gharim 18,950,000 35,800,000 21,700,000
Penyaluran kepada Muallaf 700,000 3,280,000 100,000
Penyaluran kepada
Fisabilillah
759,147,400 930,001,126 727,764,638
Penyaluran kepada Ibnu
Sabil
11,913,000 11,740,500 9,321,200
Penyaluran kepada Amil 362,830,091 344,699,377 413,820,212
Biaya penyusutan
bangunan dari dana zakat
- - -
Penghapusan piutang tak
tertagih
- - -
Jumlah Penyaluran 2,381,728,819 2,756,543,503 2,435,276,373
Surplus/Defisit 520,911,906 1,051,510 875,285,324
Transfer dana dari/kepada
dana lain
(400,000,000) (280,000,000) (380,000,000)
60
SALDO AWAL 1,424,110,995 1,545,022,901 1,266,074,411
SALDO AKHIR 1,545,022,901 1,266,074,411 1,761,359,735
B. Pengelolaan BAZNAS Kota Bogor
Dalam upaya meningkatkan pengumpulan zakat, infaq, dan shadaqah di kota Bogor,
BAZNAS kota Bogor telah menempuh sejumlah langkah dan upaya. Langkah dan upaya
pertama bermula dari komitmen seluruh jajaran pengurus mulai dari level manajemen
sampai karyawan, untuk menjadikan BAZNAS kota Bogor sebagai lembaga amil yang
amanah, profesional, dan akuntabel. Komitmen ini menjadi modal awal yang sangat kuat
untuk menarik dan menjaga kepercayaan para muzakki (pembayar zakat-red) terhadap
BAZNAS kota Bogor.
Program-program di bidang pengumpulan tersusun ke dalam 5 aktivitas utama yaitu:
1. Mengkomunikasikan kegiatan BAZNAS secara intensif
Kegiatan ini bertujuan untuk menginformasikan seluruh aktivitas BAZNAS kepada
masyarakat Kota Bogor umumnya dan muzakki pada khususnya, sehingga diharapkan
secara terus menerus mampu membangun kepercayaan masyarakat kepada BAZNAS
Kota Bogor yang diwujudkan dengan menitipkan zakat, infak dan shadaqohnya.
2. Merekrut muzzaki baru
Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan jumlah muzakki yang menitipkan
ZIS.nya di BAZNAS Kota Bogor yang berasal dari PNS pegawai pemda Kota Bogor
maupun masyarakat umum.
3. Menggemakan zakat ramadhan 1436 H
Momentum ramadhan merupakan waktu yang paling dinanti oleh para pegiat zakat
di tanah air. Tidak dipungkiri bahwa pada saat ramadhanlah pendapatan ZIS tertinggi
diperoleh para pengelola zakat. Oleh karenanya momentum ramadhan 1436 H pun tidak
dilewatkan BAZNAS Kota Bogor untuk menggemakannya.
61
4. Merawat muzakki existing
Kegiatan ini bertujuan agar muzakki yang telah menitipkan ZIS.nya melalui
BAZNAS Kota Bogor dapat terus mempercayakan zakatnya. Kegiatan untuk merawat
muzakki existing, baik PNS, perusahaan maupun masyarakat umum.
5. Menguatkan struktur jaringan UPZ Masjid (FROSIL) dan Gebu Cinta
BAZNAS Kota Bogor terus mendorong tumbuhnya UPZ Masjid di mesjid-mesjid
seputar Kota Bogor dalam rangka terus menggalakan penggalian dana ummat dan
pengelolaanya agar berdampak lebih luas. BAZ kota Bogor memposisikan UPZ masjid
sebagai mitra BAZ Kota Bogor dalam mengelola dana ummat.
C. Pendistribusian BAZNAS Kota Bogor
Sistem pendistribusian zakat dari masa ke masa mengalami perubahan. Semula lebi
banyak disalurkan untuk kegiatan konsumtif tetapi belakangan ini banyak pemanfaatan dana
zakat untuk kegiatan produktif.
Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Bogor saat ini tudak hanya
mendistribusikan dana zakat bersifat konsumtif, seperti berupa santunan tetapi
memprioritaskan pada zakat bersifat produktif berupa program Bogor Kreatif yaitu bantuan
dalam bidang pertanian yang membantu para petani untuk menjadi petani yang cerdas dan
kreatif, pendamping usaha kecil dan mikro, dan pelatihan kewirausahaan.
Sedangkan untuk penggunaan dana zakat sendiri diberikan kepada mustahik zakat
yaitu delapan asnaf (golong) yaitu: fakir, miskin, amil, mualaf, riqab, ghorim, fi sabilillah,
dan Ibnu Sabil. Dari delapan asnaf itu, yang mesti didahulukan adalah fakir dan miskin.
D. Pemberdayaan Umat Kota Bogor
Mengenai pemberdayaan, pada dasarnya strategi pemberdayaan masyarakat dalam
pengembangan ekonomi kerakyatan semisal usaha ekonomi lemah merupakan usaha
ekonomi lemah merupakan usaha untuk memandirikan masyarakat lewat wirausaha
perwujudan potensi dana potensial yang perlu dikelola secara professional dan bertanggung
62
jawab untuk memajukan kesejahteraan umum.74
Setiap program pemberdayaan yang
dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Bogor dalam pendayagunaan,
pengelolaan dan pendistribusian dana zakat dengan target jangka panjang dari konsep
pemberdayaan dapat mensejahterakan mustahik, yang kemudian mustahik akan menjadi
muzakki.
Hal ini sesuai dengan arti pemberdayaan sebagai upaya-upaya yang bertujuan
meningkatkan kekuatan/daya, kemampuan dan mental para mustahik yang lemah, sehingga
mampu berusaha untuk menghidupi diri sendiri dan keluarganya, dari situlah terbentuknya
kemandirian dari proses pemberdayaan tersebut.
Terkait dengan pemanfaatan zakat, selama ini digolongkan menjadi empat bentuk:
pertama konsumtif tradisional, kedua konsumtif kreatif, ketiga produktif tradisional,
keempat produktif kreatif. Dalam bentuk yang ketiga dan keempat ini perlu dikembangkan
karena zakat dalam bentuk ini dengan berupa pemberian barang-barang produktif dan
pemberian modal usaha yang dapat mendorong pemberdayaan mustahik pada sektor usaha,
tetapi harus diiringi dengan pola pendayagunaan yang efektif dan tepat sasaran, guna
mencapai transformasi dalam pemberdayaan itu.
Pada setiap tahunnya, besar atau kecilnya prosentase pendayagunaan, pengelolaan
dan pendistribusian dana Zakat, Infaq dan Shodaqoh yang disalurkan untuk mustahik
disesuaikan dengan perkembangan sosial masyarakat Kota Bogor dengan terlebih dahulu di
musyawarahkan melalui rapat Badan Pembina tahun 2014 kemudian ditetapkan dengan
adanya keputusan dari Ketua BAZNAS Kota Bogor dengan pembagian sebagai berikut:
1) Sabilillah 12,5 % 5) Fakir 12,5%
2) Ibnu Sabil 12,5% 6) Miskin 12,5%
3) Ghorimin 12,5% 7) Muallaf 12,5%
4) Riqob 12,5% 8) Amilin 12,5%
74
Didin Hafiduddin, Problematika Zakat Kontemporer Artikulasi Proses Sosial Politik Bangsa, (Jakarta: Forum
Zakat, 2003) Hal. 27.
63
BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, diambil kesimpulan sebagai
berikut:
1. Manajemen pendayagunaan zakat berarti membahas usaha yang saling berkaitan dalam
menciptakan tujuan tertentu dari penggunaan hasil zakat secara baik, tepat dan terarah
sesuai dengan tujuan zakat itu disyariatkan, dalam pendayagunaan BAZNAS Kota Bogor
menyalurkan dana zakatnya sebagai dana charity (bantuan sesaat) dan menganut prinsip
manfaat atau produktif dalam kemasan Bogor Sehat, Bogor Sehat, Bogor Peduli, Bogor
Berdakwah dan Bogor Berdaya. Dalam pengelolaan BAZNAS Kota Bogor yang
berkomitmen menjadi yang sangat kuat untuk menarik dan menjaga kepercayaan
muzzaki. Dalam pendistribusian zakat secara konsumtif dapat juga digunakan model
pendistribusian secara produktif berupa program Bogor Kreatif yaitu bantuan dalam
bidang pertanian yang membantu para petani untuk menjadi petani yang cerdas dan
kreatif, pendamping usaha kecil dan mikro, dan pelatihan kewirausahaan.
2. Dengan memberdayakan zakat secara optimal (mulai dari pemetaan data muzzaki,
pencatatan muzzaki, pengumpulan dana/benda zakat, pemetaan dan pencatatan penerima
zakat) yang selalu diupdate, insya Allah masalah perekonomian khususnya tentang
kemiskinan financial masyarakat kita akan mendapat enjeksi solutif, sehingga kita akan
melihat lahirnya masyarakat yang sejahtera dari sisi ekonomi.
B. Saran
Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian di atas, maka penulis memberikan saran
yang mungkin bermanfaat bagi pembaca diantaranya:
a. Perlunya penambahan data dalam pendayagunaan, pengelolaan dan
pendistribusian dana zakat sehingga semakin lengkap isi dari penelitian ini.
64
b. Penulis tidak meneliti manajemen dana zakat pada tahun 2017 sehingga penelitian
ini kurang lengkap.
Berdasarkan dari keterbatasan penelitian diatas, maka peneliti memberikan
saran untuk peneliti mendatang:
1) Untuk peneliti selanjutnya, agar dapat menambah data-data yang lengkap
agar penelitian yang didapat memberikan informasi yang lebih baik.
2) Untuk peneliti selanjutnya, agar dapat meneliti dari tahun sebelum
penelitian ini dibuat supaya bisa mendapatkan informasi yang jelas.
Berdasarkan hasil penelitian, masyarakat masih belum mempercayai BAZNAS
khususnya masyarakat Kota Bogor, jadi diperlukan kesadaran masyarakat untuk
mempercayai BAZNAS karena BAZNAS adalah lembaga pemerintah untuk
memberdayakan umat.
Masyarakat belum mempercayai untuk berzakat, jadi diperlukan sosialisasi
mengenai macam-macam zakat dan manfaat berzakat sehingga masyarakat percaya terhadap
BAZNAS.
65
DAFTAR PUSTAKA
Ali, M. Daud. 1988. Sistem Ekonomi Islam, Zakat dan Wakaf, UI Press. Jakarta.
Al-Jamal, M. Abdul Munim dan Abdullah, Salahudin. 1992.Ensiklopedi Ekonomi Islam, Bahasa
Pustaka. Kuala Lumpur.
Arsip Laporan Tahunan BAZNAS Kota Bogor
Bariadi, Lili. Zen, Muhammad Zen. Hudri, M. 2005. Zakat dan Wirausaha, CED.Ciputat.
Buku Panduan BAZNAS Kota Bogor
Deliarnov.2003. Perkembangan Pemikiran Ekonomi, PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.
Departemen Agama Republik Indonesia, Undang-undang RI No. 38 Tahun 1999 tentang
Pengelolaan Zakat, Departemen Agama RI, Jakarta, 2002.
Doa, Djamal. 2002.Membangun Ekonomi Umat Melalui Pengelolaan Zakat Harta, Nuansa
Madani. Jakarta.
Fakhruddin. 2008. Fiqh & Manajemen Zakat di Indonesia, UIN Malang Press. Yogyakarta.
Hafidhuddin, Dr. K.H Didin Hafidhuddin. 2002.Zakat dalam Perekonomian Modern, Gema
Insani. Jakarta.
Hafidudin, Didin. 2001.Islam Aplikatif, Gema Insani. Jakarta.
Kuntarno dan Tajang, Mohammad Nasir. 2006. Zakat & Peran Negara, FOZ. Jakarta.
Laporan BAZNAS Kota Bogor Tahun 2014-2015.
Nata, Abuddin. 1999.Pengelolaan Zakat dan Infak/Sedekah di DKI Jakarta, BAZIS DKI.
Jakarta.
Ndraha, Taliziduhu. 1981.Research Teori Metodologi Administrasi, PT Bina Aksara. Jakarta.
Penjelasan Undang-undang Republik Indonesia No. 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat.
66
Qardhawi, Yusuf. 1996. Hukum Zakat, Litera Antar Nusa. Jakarta.
Sudewo, Eri. 2004. Manajemen Zakat, Spora Internusa Prima. Jakarta.
Umar, Husein. 2004.Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis, PT Raja Grafindo
Persada. Jakarta.
Internet:
http://www.academia.edu/6372743/Evaluasi-pengelolaan-zakat-di-indonesia
http://riau1.kemenag.go.id/index.php?a=artikel&id=398
http://pujiasstutik.blogspot.com/2013/04/pengelolaan-zakat.html
http://www.zisindosat.com/manajemen-pengelolaan-dana-zakat/
http://www.afdoluamala.org/pengelolaan-zakat-sesuai-syariah/
67
BUKTI WAWANCARA
Narasumber : Bapak H. Jejen Hermawan, S.Ag
Jabatan : Sekretaris BAZNAS Kota Bogor
Hari/Tanggal : Rabu, 06 April 2016
Waktu : 11.00 WIB
Tempat Wawancara : Kantor BAZNAS Kota Bogor
Poin-poin wawancara:
1. Apa yang melatar belakangi berdirinya BAZNAS Kota Bogor ?
Jawab : Yang pertama perintah Allah, di dalam Al-Qur’an ada 38 surat dan 88 ayat yang
menceritakan tentang zakat bahkan tidak terpisah dengan hadist dan didalam Al-Qur’an
itu disebutkan terkait dengan bagaimana zakat ini sebetulnya dari tahun 1960 sudah ada
lembaga seperti ini tetapi tidak formal tidak diresmikan seperti di tempat-tempat lain ada
di Aceh ada BHA (Badan Harta Agama), kalau di Priyangan Bogor yaitu BAZ (Badzn
Amil Zakat), kemudian di Jakarta ada BAZIS (Badan Amil Zakat, Infak dan Shadaqah),
ketika jaman Pak Harto di usulkan dibuatkan UU tetapi pada saat itu informasinya
ataupun komunitasnya ataupun yang paham tentang itu masih tabuh sehingga tidaak
diterbitkan UU tapi terbitlah Yayasan Bakti Amal Nusantara Teater yang gambar masjid,
kemudian di tahun-tahun kesini semua sepakat namanya menjadi BAZIS, kemudian di
tahun 1999 turunlah UU No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dan namanya di
ubah menjadi BAZ, kemudian yang baru tahun 2011 UU No. 23 tahun 2011 tentang
Pengelolaan Zakat maka namanya di ubah lagi dari BAZIS kemudian BAZ kemudian
BAZNAS.
2. Bagaimana sosialisasi BAZNAS kepada masyarakat ?
Jawab : Sosialisasinya dengan mengadakan metedeologi bisa melalui ceramah, bisa
melalui artikel, melalui media elektronik, melalui khutbah jum’at, kemudian mereka
diberikan brosur-brosur dan turun ke setiap DKM setiap Ramadhan ketiap-tiap masjid
berbarengan dengan tarling Walikota Bogor kepada mereka, atau kita membuat event
Ramadhan bulan sadar zakat BAZNAS Kota Bogor, jadi Ramadhan itu harus jadi bulan
68
sadar zakat semua lini harus mengeluarkan zakat baik dari perkantoran, kelembagaan
atau pribadi.
3. Siapa yang membantu BAZNAS dalam menyalurkan dana zakat tersebut ?
Jawab : BAZNAS sendiri punya tim untuk menyalurkan zakat, BAZNAS sendiri bisa
langsung menyalurkan dana zakat atau BAZNAS bekerjasama dengan lembaga-lembaga
penyaluran zakat dan itu sampai kepada masyarakat, tekisnya bisa mereka datang
langsung ke BAZNAS untuk penyaluran zakatnya atau kami datang langsung ke mereka,
contoh seperti bantuan bencana alam kita langsung datang ke mereka, survey lapangan.
4. Bagaimana mekanisme pengelolaan yang digunakan ?
Jawab : Mekanismenya setelah dana itu terkumpul dari berbagai lini kalau di hari-hari
biasa dari dinas yang ada di Kota Bogor, kantor-kantor dinas, kantor perusahaan daerah
juga menyetorkan ke BAZNAS Kota Bogor untuk berzakat jadi sistemnya bukan setor
tapi berzakat mereka membayarkan zakatnya, menitipkan kepada BAZNAS, dia bayar
zakat di titipkan di BAZNAS dari pemerintah Daerah melalui BUMD, kemudian ada
perorangan juga yang datang, dia berzakat ke kita sebab bagi perorangan bagi perusahaan
itu bisa mengurangi objek pajak. Setelah terkumpul oleh kita di kumpulkan terkait
presentasenya sebab kita menyalurkan zakat berdasarkan asnaf.
5. Bagaimana mekanisme pendistribusian yang digunakan ?
Jawab : Setelah permohonan datang akan dayagunakan berdasarkan survey, bantuan-
bantuan akan digulirkan itu mekanismenya berdasarkan hasil survey, pencairannya
datang ke sini kasih proposal kebidang pendayagunaan berdasarkan survey, setelah
survey nanti dibagi kebutuhannya kembali lagi kesini nanti lapor kepada ketua apa yang
dibutuhkan jadi tetap berdasarkan hasil survey supaya tidak salah, kalau dana zakat salah
kan nantinya berdosa.
6. Bagaimana mekanisme pendayagunaan yang digunakan ?
Jawab : Kalau pendayagunaan lebih ke ekonomi karena kalau sudah di distribusikan
sifatnya habis tapi kalau pendayagunaan di dayagunakan jadi mustahik itu berdayaguna,
makanya ada yang minta batuan modal usaha supaya dia berdayaguna bagaimana caranya
kita survey tetap ke bawah. Waktu tahun 2010 kita sudah hamper 1.000 punya nasabah
kelompok tiap bulan setor kita pinjamkan 500.000, dia setor 50.000/bulan selama 10
bulan jadi tidak ada bunga dan tidak ada administrasi. Kita juga melakukan pembinaan,
69
dibina oleh kita cara usaha yang baik seperti apa, terutama kita bina terkait dengan
mental berzakat dan berinfak artinya bahwa usaha bisa sukses ini bukannya dari
pengelolaannya tetapi sukses dari sisi infaknya, dia sadar berinfak dan berzakat sebab
harus dia yakini bahwa kalau dana yang diinfakkan hasilnya berlipat ganda dari Allah
SWT.
7. Apa faktor pendukung dari dana zakat dalam pengelolaan, pendayagunaan dan
pendistribusian ?
Jawab : Faktor pendukung BAZNAS itu banyak sekali secara normatif otomatis faktor
pendukungnya adalah kepercayaan umat, jadi kalau umat sudah percaya kepada
BAZNAS akan lebih maju sebab dia yakin dan percaya menitipkan dana zakatnya
melalui BAZNAS, secara kelembagaan faktor yang mendukung itu adalah dari
peusahaan-perusahaan Pemerintah Daerah, kemudian faktor yang sangat mendukung
pada pengelolaan adalah SDM yang sangat menghuni terkait dengan pengelolaan zakat
itu faktor yang sangat mendukung sebab umat menitipkan zakat ke BAZNAS kalo
pengelolaannya tidak paham terkait dengan zakat, infaq dan shadaqah dan tidak paham
dengan manajemen pengelolaan zakat maka sama dengan memberikan amanah kepada
orang yang tidak paham maka hancur pengelolaannya, maka dari itu semua yang ada di
sini harus paham tentang keilmuan zakat kalau paham tidak sebatas hafal tidak sebatas
tahu.
8. Apa faktor penghambat dari dana zakat dalam pengelolaan, pendayagunaan dan
pendistribusian ?
Jawab : Penghambatnya salah satunya masih banyak khususnya warga masyarakat Bogor
yang tidak percaya kepada BAZNAS atau yang belum percaya, itu faktor penghambat
yang sangat mempengaruhi terhadap pengumpulan zakat jadi mereka belum percaya
kepada BAZNAS maka dari itu langkah-langkah kita supaya mereka percaya kepada
BAZNAS laporan keuangan itu setiap 6 bulan sekali melalui Radar Bogor, itu dalam
membentuk transparasi agar senantiasa mereka percaya dan yakin untuk menitipkan
zakatnya kepada BAZNAS Kota Bogor kemudian melalui sosialisasi sebab kalau tidak
transparan mereka tidak percaya kesananya akan mempengaruhi. Sampai saat ini masih
ada beberapa yang belum yakin dan percaya kepada BAZNAS padahal BAZNAS Kota
70
Bogor itu sejak tahun 2010 sudah mendapatkan penghargaan sehingga banyak orang
yang studibanding kepada kita.
9. Bagaimana BAZNAS dalam upaya pemberdayaan ekonomi umat ?
Jawab : Melalui bantuan dana bergulir kepada masyarakat kemarin kita mencoba untuk
kepada usaha kakilima pada pertanian, kita sewakan tempatnya, garapannya, belikan
bahannya, tunning, traktonya dan mereka menggarap nanti panennya untuk mereka,
kedepannya juga besar lagi bantuannya tidak hanya dipertanian, dulu kita pernah
dipertenakan punya pengusaha kambing di Bogor Utara ada masyarakat sudah terbiasa
memelihara kambing, mereka kekurangan modal oleh kita coba bantu mereka
kandangnya diperbaiki kemudian kambingya kita belikan jadi mereka hanya memelihara
kambingnya, begitu waktu Idul Adha kita ualkan kambingnya. Sekarang petaninya tidak
berkembang jadi kita stimulan tidak terus menerus bantuannya itu.
Dengan ini menyatakan bahwa hasil wawancara ini adalah benar
Tanda Tangan Dibawah Ini Adalah Yang Bersangkutan
Bogor, 06 April 2016
Putri Novianti H. Jejen Hermawan, S.Ag
Pewawancara Nara sumber