Manajemen Zakat _Kemenkop

KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH REPUBLIK INDONESIA

Zakat Management TrainingMenegakkan Pilar Agamawww.dompetdhuafa.org

Prima Hadi PutraPadang, 15 Nopember 80 Jl. Daarul Qur an. Villa Bogor Golf K-32, Loji, Bogor. Pendidikan S1 Teknik Industri, Institut Teknologi Telkom Dipl. Financial Planning, Universitas Bina Nusantara Aktivitas Commissioner, Indonesia Magnificence of Zakat (IMZ) Associate Financial Planner, Financial Planner Association Indonesia (FPAI) Vice President, Association of Fundraising Professional (AFP) Indonesia - Jakarta Chapter Mobile Email Twitter Skype Yahoo! ID : : : : : +62812 123 5000 [email protected] phputra phputra primahadiputra

2

Awal SejarahMilestones di Indonesia

SejarahPerintah zakat diturunkan Allah SWT setelah Rasulullah SAW hijrah ke Madinah. Merupakan modal berdirinya negara Madinah, zakat merupakan bagian dari sistem fiskal negara Madinah. Bersama infak, wakaf, ghanimah/ fa i (rampasan perang), jizyah (pajak bagi orang kafir yang berada dalam perlindungan Rasulullah SAW) menjadi sumber dari pendapatan negara Madinah. Berapa personil ditunjuk langsung sebagai amil membantu Rasulullah SAW,seperti: Mu az bin Jabal (Yaman), Abu Bakar dan Umar bin Khattab (Madinah), Anas bin Malik (Bahrain), al Walid bin Uqbah (untuk bani al Harits) Khalifah Umar bin Khattab membentuk institusi Baitul Maal untuk menggantikan peran personil amilin menjadi organisasi amilin. Institusi Baitul Maal terus berkembang seiring dengan berkembangnya Islam pada zaman kekhalifahan. Peran Baitul Maal juga mengikuti pasang surut peradaban Islam sejak Daulah Abbasiyah hingga Turki Ustmani.

Regulasi Pemberdayaan Zakat Mitra Pengelola Zakat Penutup


Milestones di Indonesia (1)Era Pemerintahan Kolonial (sebelum 1945)Tahap pengeloaan zakat secara individu Bijblad No. 1892 tanggal 4 Agustus 1893, Pemerintah Kolonial mengatur pelaksanaan pengelolaan zakat oleh pegawai administrasi pribumi, dimana pengelola zakat tidak digaji oleh pemerintah. Bijblad No. 6200 tanggal 28 Pebruari 1905, Pemerintah Kolonial melarang semua pegawai pemerintah dan priyayi pribumi untuk membantu pelaksanaan pengelolaan zakat


Era Pemerintahan Orde Lama (1945-1967)Tahap pengeloaan zakat secara individu Sudah diakomodir oleh kontitusi Pasal 29 ayat 1 UUD 1945, namun perhatian pemerintah masih terfokus pada upaya mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan dari rongrongan asing dan pemberontakan dalam negeri.


Milestones di Indonesia (2)Era Pemerintahan Orde Baru (1968-1998)Tahap Kesadaran Pemerintah mengeluarkan Keputusan Menteri Agama (KMA) No. 4/1968 dan No. 5/1968 tentang pembetukan Badan Amil Zakat dan Baitul Maal ditingkat Pusat dan Daerah Tingkat I dan II Dalam prakteknya KMA tersebut tidak terakomodir oleh sistem fiskal negara sehingga Menteri Agama mengeluarkan Instruksi No. 1/1968 yang isinya menunda KMA No. 4-5/1968 Pada tahun yang sama Presiden Soeharto mengeluarkan Keppres No. 07/PRIN/10/1968 yang mendorong lahirnya BAZIS di tiap provinsi. Diawali oleh BAZIS DKI, setelah sebelumnya berdiri BAMUIS BNI tahun 1967. Pembentukan BAZIS di tiap provinsi terus berkembang hingga pada akhir 1996 hampir semua provinsi memiliki BAZIS. 1989 berdiri YDSF pengelola ZIS dari masyakat dengan model Yayasan 1993 berdiri Dompet Dhuafa pengelola ZIS komunitas karyawan dan pembaca Harian Umum Republika. 1997 lahir Forum Zakat (FOZ) sebagai asosiasi organiasai pengelola zakat di Indonesia



Milestones di Indonesia (3)Era Pemerintahan Transisi (1999-2000)Tahap Institusionalisasi Lahir UU No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat Lahir Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sebagai induk organisasi pengelola zakat yang dibentuk pemerintah Muncul peraturan-peraturan derivatif UU No. 38 Tahun 1999, seperti: Peraturan Menteri Agama, Keputusan Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam, dan Surat Edaran Dirjen Pajak.

Regulasi Pemberdayaan Zakat Unit Layanan Zakat Penutup

Era Pemerintahan Reformasi (2001-sekarang)Tahap Penguatan Institusi dan Sinergi Harmonisasi peraturan dan perundang-undangan terkait Tata kelola dan hubungan antar organisasi yang lebih solid Lahir organisasi-organisasi pengelola zakat, infak/ sedekah dan wakaf, namun regulasi membatasi operasinya Pengembangan jaringan penghimpunan dan pendayagunaan zakat guna menyatukan potensi umat Islam yang terserak.

Awal Sejarah RegulasiAl Qur an & Sunnah Hukum Positif

Regulasi (Fiqh)Al Qur anAyat-ayat Al Qur an yang terkait langsung dengan ibadah zakat & sedekah:2: 43, 83, 110, 177, 215, 254, 263, 265, 267, 270-274, 277; 3: 92, 134; 4: 38, 77, 162; 5: 12, 55; 6: 141; 7: 156; 8: 3; 9: 5, 11,18, 58, 60, 67, 71, 75, 79, 99, 103; 13: 22-23; 14: 31; 17: 28; 18: 21; 19: 13, 31, 35; 21: 73; 22: 35, 41, 78; 23: 4; 24: 37, 56; 25: 67; 27: 3; 30: 39; 31: 4; 32: 16; 33: 33; 34: 39; 35: 29; 86: 47; 41: 47; 51: 19; 57: 7, 18; 58: 13; 63: 10, 11; 64: 16-18; 69: 30-34; 70: 24-25; 73: 20; 93: 10-11; 98: 5; 107: 7.

Pemberdayaan Zakat Unit Layanan Zakat Penutup

Sunnah Rasulullah SAW.Cukup banyak, referensi: Fiqh Zakat, Yusuf Al Qaradhawi

Awal Sejarah RegulasiAl Qur an & Sunnah Hukum Positif

Regulasi (2)Hukum PositifUndang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3885); Keputusan Menteri Agama Nomor 581 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat yang telah diubah dan disempurnakan dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2003; Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Nomor D/291 Tahun 2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat;

Pemberdayaan Zakat Unit Layanan Zakat Penutup

Awal Sejarah Regulasi Pemberdayaan ZakatPrinsip Syar i Prinsip Manajemen Zaman Rasulullah SAW Zaman Khalifah Zaman Kontemporer

Pemberdayaan ZakatDalam memberdayakan dana zakat yang terhimpun, setidaknya ada 2 (dua) prinsip yang harus dipegang teguh oleh para pengelolanya, yaitu:Prinsip Syar i, meliputi ketentuan yang termaktub dalam Al Qur an, sunnah Rasulullah SAW dan ijtima para ulama. Prinsip Manajemen, meliputi panduan ikhtiar maksimal para pengelola zakat agar dana yang dihimpun bisa memberikan manfaat yang besar bagi mustahik.

Mitra Pengelola Zakat Penutup

Model pemberdayaan zakat terbaik sudah pernah dicapai oleh peradaban Islam pada zaman Khalifah Umar bin Abdul Azis, karena itu kita tinggal mengikuti jejak langkahnya.


Prinsip Syar iZakat adalah ibadah Maaliyah Ijtima'iyyah, ibadah yang berkaitan dengan harta yang memiliki kedudukandan posisi yang sangat penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, jika dikelola dengan baik, amanah, transparan dan sesuai dengan Syari'ah Islamiyyah, baik pengembaliaanya maupun pendistribusiaannya Zakat, yang disamping harus dilandasi dengan keikhlasan Muzakki ketika menunaikannya (Q.S. 98 : 5) juga memerlukan keterlibatan Penguasa/Badan/Lembaga/ Amil yang amanah, transparan dan professional (Q.S. 9 : 103, Q.S. 9 : 60) sehingga Muzakki mau mengeluarkan zakatnya melalui Lembaga/Badan tersebut



Prinsip Syar i (2) :.{5 : }

.


Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaàtan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama dengan lurus, dan supaya mereka mendirikan shalat dan menunaikan zakat; dan yang demikian itulah agama yang lurus . (QS. Al-Bayyinah : 5)


Prinsip Syar i (3) :: }

..{103


Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan mendoàlah untuk mereka. Sesungguhnya doà kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui . (QS. At-Taubah : 103)


Prinsip Syar i (4) :

.{60 :

}.

Mitra Pengelola Zakat Penutup Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan orangorang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah; dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana . (QS. At-Taubah : 60)


Prinsip ManajemenPada prinsipnya zakat adalah milik dan hak dari Mustahik (Q.S. 9:60). Tidak boleh zakat disalurkan pada non Mustahik. Kata-kata "Fuqara" (orang-orang fakir) dan "Masaakin" (orang-orang miskin) dan juga yang lainnya menunjukkan bahwa semakin banyak Mustahik yang menerima akan semakin baik dan utama, terlebih lagi jika zakat itu disalurkan untuk keperluan pembiayaan usaha para Mustahik (zakat produktif).



Prinsip Manajemen (2)Karena itu jika dana zakat relatif lebih sedikit dibanding dengan jumlah Mustahik, maka dana tersebut boleh saja digulirkan oleh Amil zakat dalam bentuk pinjaman yang dikembalikan oleh Mustahik, untuk kemudian disalurkan kembali kepada Mustahik lain. Inti dari pemberian zakat, sesungguhnya adalah tercukupinya kebutuhan hidup dari para Mustahik sepanjang hidupnya (menurut pendapat Umar bin Khattab yang diikuti oleh para ulama dikalangan mazhab Syafi'i dan mazhab/imam Ahmad bin Hambali).


Syeikh Yusuf Qaradhawi dalam Fiqh Zakat (hlm. 532) setelah mengutip berbagai pendapat mengemukakan bahwa Daulah Islamiyyah (mungkin untuk saat ini Lembaga dan Badan Zakat yang bekerjasama) dapat membangun pabrik-pabrik dan perusahaanperusahaan yang pengelolaan dan kepemilikannya melibatkan para Mustahik. Dengan demikian usaha yang dimiliki dapat menghasilkan keuntungan yang dapat memenuhi kebutuhan hidup para Mustahik. Badan/Lembaga zakat yang mengelola kegiatan ini tentu saja harus amanah, jujur, transparan dan profesional, sehingga kerugian sedemikian rupa dapat dihindari.


Prinsip Manajemen (3)Seluruh ulama sepakat dana zakat boleh dipergunakan untuk biaya pendidikan mustahiq, seperti pemberian beasiswa, membeli buku-buku dan alat-alat pelajaran. Hanya saja yang perlu diperhatikan:Bidang studi yang dipelajari Ikatan antara lembaga zakat dengan penerima beasiswa, misalnya apa yang akan dilakukannya terhadap lembaga zakat setelah lulus Pembinaan yang terus-menerus dilakukan, sehingga setiap penerima beasiswa diharapkan menjadi kader ummat.



Prinsip Manajemen (4)Harus disadari bahwa keberhasilan badan/lembaga zakat bukan semata-mata terletak pada kemampuannya dalam menarik dan mengumpulakn dana zakat, akan tetapi juga pada kemampuan menyalurkannya.



Zaman Rasulullah SAWDana zakat digunakan sebagai salah satu sumber pendapatan negara yang dikhususkan untuk membiayai santunan bagi fakir miskin dalam bentuk makanan pokok, pakaian, modal kerja (ref. Rasulullah SAW memberi kapak kepada seorang pemuda dan sepasang domba kepada Sa labah) serta keperluan jihad fii sabilillaah.



Zaman KhalifahKhalifaur RasyidinDana zakat yang dihimpun pada Baitul Maal, selain tetap digunakan untuk mustahik juga digunakan untuk penjagaan kedaulatan negara Madinah, seperti menggaji tentara (asykar) pada zaman Khalifah Umar bin Khattab.

Muawiyah ibn Sufyan di DamaskusPembebasan bagi para aghniya untuk mengelola zakat secara individu, merujuk sistem ekonomi liberal para tuan tanah dan pendeta kerajaan Romawi. Program penyaluran zakat menjadi tidak kerkendali. Akibatnya kesenjangan ekonomi timbul dan muncul aneka reaksi dari rakyat. Abu Dzar al Ghiffari adalah tokoh oposisi dari kebijakan ini.



Zaman Kontemporer


Potensi Zakat di Indonesia

Rp 19,3 TrilyunCSRCUIN Syarif Hidayatullah, 2005

22

Penghimpunan ZIS Nasional 2010

Laporan Ketua BAZNAS pada Sosialisasi Zakat di Bina Graha 2011

23

Orang Indonesia gemar berderma Akan membantu jika programnya jelas. Misal:Pendidikan, Kesehatan, Bencana Alam, Beasiswa

24

Kemana?

Potensi Zakat Masyarakat,Hasil Survei Rumah Tangga Muslim di 10 KotaPublic Interest research and Advocacy Center (PIRAC) 200764% 59%

20.5% 25% 9% 6%Masjid sekitar rumah Langsung ke penerima BAZ

1.5% 1.2%

2% 3%

3%

3.5%

LAZ & BMT Yayasan Amal

Lainnya

2004

2007

25

Variasi ProgramKesehatan Pendidikan Layanan Karitas Pengembangan Keterampilan Syariah Micro Finance Peternakan Pertanian Kurban Penanggulangan Bencana

26

Berdiri sejak tahun 2000, Layanan Kesehatan Cuma-Cuma saat ini memiliki lebih dari 63 ribu anggota dengan cakupan wilayah operasi di Jabodetabek, Banten, Jabar, Bojonegoro dan Aceh Utara. Setiap tahun Rp 35 Milyar dana masyarakat di salurkan melalui program ini.

27

Menjalankan 3 pilar program pendidikan, yaitu Pengelolaan Sekolah Unggul Bebas Biaya, Beastudi Etos dan Makmal Pendidikan, Lembaga Pengembangan Insani membutuhkan dana setidaknya Rp 27 Milyar setiap tahunnya.

28

Program Pelatihan Guru yang dijalankan oleh Makmal Pendidikan, Lembaga Pengembangan Insani menyerap dana setidaknya Rp 6 Milyar setiap tahunnya.

29

Melayani bantuan karitas, Lembaga Pelayan Masyarakat melayani setidaknya 8 ribu masyarakt miskin di 21 provinsi di Indonesia. Dana yang disalurkan mencapai Rp 1,7 Milyar per tahunnya

30

Memberikan keterampilan dan wawasan kewirausahaan, Institut Kemandirian melatih 300 pemuda pengangguran dengan biaya Rp 700 juta setiap tahunnya.

31

Menggulirkan modal usaha mikro dengan sistem syariah, dan menumbuhkan kelembagaan lokal adalah ciri dari program Masyarakat Mandiri. Setidaknya ada 1.146 jiwa penerima manfaat dari hasil perputaran modal Rp 1 Milyar setiap tahunnya

32

Membangun basis peternakan rakyat di 5 provinsi adalah aktivitas utama program Kampoeng Ternak. Melibatkan 6.020 peternak dhuafa, dengan anggaran Rp 5,2 Milyar setiap tahunnya

33

Meningkatkan daya saing petani lokal dengan produk pertanian organik di 4 provinsi dengan penerima manfaat lebih dari 14 ribu jiwa. Dengan dukungan riset dana zakat sebesar Rp 500 juta/ tahun.

34

Menggerakkan usaha mikro dengan intermediasi 184 BMT di 8 provinsi, dengan dukungan anggaran Rp 1,8 milyar/ tahun

35

Menebar 25 ribu ekor hewan kurban hingga ke pelosok negeri. Optimalisasi Rp 20 milyar dana masyarakat

36

Terdepan dalam membantu saudara yang tertimpa musibah.

37

Aktif berkontribusi dalam masalah kemanusiaan dunia, sebagai bentuk peneguhan diplomasi bangsa

38

39

40

Awal Sejarah Regulasi Pemberdayaan Zakat Mitra Pengelola ZakatPola Kerjasama Alur Proses

Mitra Pengelola ZakatAdalah organisasi yang berakad afiliasi (syirkah) bersama Dompet Dhuafa dalam melakukan aktifitas layaknya organisasi pengelola zakat dalam aspek legalitas Dompet Dhuafa selaku Lembaga Amil Zakat Nasional. Opsi ini merupakan bentuk apresiasi Dompet Dhuafa atas berkembangnya animo masyarakat dalam mengelola zakat, infak/ sedekah dan wakaf dilingkungannya. Kebijakan yang dikembangkan adalah penghimpunan zakat, infak/ sedekah dari area yang disepakati untuk kemudian didayagunakan untuk area yang sama. Semua aktivitas yang dilakukan oleh Mitra Pengelola Zakat (MPZ) Dompet Dhuafa merupakan aktivitas legal formal, terasistensi dan teraudit oleh Dompet Dhuafa sebagai induk organisasi afiliasi.

Penutup


Pola KerjasamaOrganisasi melakukan penghimpunan dana ZISWAF dari masyarakat dengan infrastuktur yang dimilikinya, dengan standar pelayanan dan penanganan donasi yang distandarisasi oleh Dompet Dhuafa. Dana yang terhimpun akan digulirkan dalam bentuk program pelayanan bagi mustahik dengan skema yang disepakati antara organisasi dan Dompet Dhuafa. Dompet Dhuafa akan melakukan audit atas operasional organisasi yang menjadi afiliasinya secara berkala. Segala aspek benefit yang dirasakan oleh donor Dompet Dhuafa juga dirasakan oleh donor yang berdonasi melalui organisasi.

Penutup

42


Alur ProsesLingkungan (Area) Dompet DhuafaLingkungan (Area) Unit LayananLayan Donatur DD

4 3 5mustahik

Penutup 1 5

1

Unit Layanan Zakat

2mustahik

mustahik donor donor

1 Donasi 2 Santunan

3 Pelaporan Berkala 4 Asistensi Program & Audit

5 Laporan

Terima Kasih

44

ponsel +62812 123 5000 email [email protected] skype phputra

Manajemen Zakat _Kemenkop

Documents

Transcript of Manajemen Zakat _Kemenkop