TATA KELOLA ETIS DAN AKUNTABILITAS

OLEH :

KELOMPOK 3

1. Adhariani

2. Muhammad Mas Said

3. Rizkie Awalia

4. M. Arief Rakhman Noor

PENDIDIKAN PROFESI AKUNTANSI (PPAK)

FAKULTAS EKONOMI UNLAM

BANJARMASIN

2014

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Good Corporate Governance atau dikenal dengan nama Tata Kelola

Perusahaan Yang Baik (selanjutnya disebut “GCG”). Forum for Corporate

Governance in Indonesia menjelaskan bahwa GCG adalah Seperangkat peraturan

yang mengatur hubungan antar pemegang saham, pengurus (pengelola) perusahaan,

kreditur, pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentingan internal dan

eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka, atau dengan

kata lain suatu sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan.

Karakteristik pelaksanaan good governance antara lain:

1. Partisipasi, yaitu keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan baik

secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang

dapat menyalurkan aspirasinya. Rule of law yaitu kerangka hukum yang adil

dan dilaksanakan tanpa pandang bulu.

2. Transparansi, umumnya dibangun atas dasar kebebasan memperoleh

informasi. Informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik secara

langsung dapat diperoleh oleh mereka yang membutuhkan.

3. Responsif, yaitu lembaga-lembaga publik harus cepat dan tanggap dalam

melayani stakeholder.

4. Consensus orientation, yaitu berorientasi pada kepentingan masyarakat yang

lebih luas.

5. Equity, yaitu setiap masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk

memperoleh kesejahteraan dan keadilan.

6. Efficiency dan effectiveness, yaitu pengelolaan sumber daya publik dilakukan

secara berdaya guna (efisien) dan berhasil guna (efektif) .

7. Accountability, adalah pertanggungjawaban kepada publik atas setiap aktivitas

yang dilakukan.

8. Strategic vision, yaitu penyelenggaraan pemerintah dan masyarakat harus

memiliki visi jauh kedepan.

Pentingnya konsep GCG dilatarbelakangi oleh maraknya skandal perusahaan

yang menimpa perusahaan-perusahaan besar. Joel Balkan (2002) mengatakan bahwa

perusahaan (korporasi) saat ini telah berkembang dari sesuatu yang relatif tidak jelas

menjadi institusi ekonomi dunia yang amat dominan. Kekuatan tersebut terkadang

mampu mendikte hingga ke dalam pemerintahan suatu negara, sehingga mejadi tidak

berdaya dalam menghadapi penyimpangan perilaku yang dilakukan oleh para pelaku

bisnis yang berpengaruh tersebut. Semua itu terjadi karena perilaku tidak etis dan

bahkan cenderung kriminal-yang dilakukan oleh para pelaku bisnis yang memang

dimungkinkan karena kekuatan mereka yang sangat besar disatu sisi, dan

ketidakberdayaan aparat pemerintah dalam menegakkan hukum dan pengawasan atas

perilaku para pelaku bisnis tersebut; disamping berbagai praktik tata kelola

perusahaan dan pemerintahan yang buruk.

Salah satu dampak signifikan yang terjadi adalah krisis ekonomi di suatu

negara, dan timbulnya praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sebagai akibat

adanya tata kelola perusahaan yang buruk oleh perusahan-perusahaan besar yang

mana mengakibatkan terjadinya krisis ekonomi dan krisis kepercayaan para investor,

seperti yang terjadi di Amerika pada awal tahun 2000 dan tahun 2008 yang

mengakibatkan runtuhnya beberapa perusahan besar dan ternama dunia; disamping

juga menyebabkan krisis global dibeberapa belahan negara dunia.

GCG belakangan ini makin mendapat perhatian masyarakat dikarenakan GCG

memperjelas dan mempertegas mekanisme hubungan antar para pemangku

kepentingan di dalam suatu organisasi yang mencakup (a) hak-hak para pemegang

saham (shareholders) dan perlindungannya, (b) peran para karyawan dan pihak-pihak

yang berkepentingan (stakeholders) lainnya, (c) pengungkapan (disclosure) yang

akurat dan tepat waktu, (d) transparansi terkait dengan struktur dan operasi

perusahaan, (e) tanggungjawab dewan komisaris dan direksi terhadap perusahaan itu

sendiri, kepada para pemegang saham dan pihak lain yang berkepentingan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut maka rumusan masalah yang dihadapi

dalam makalah antara lain :

1. Apa yang dimaksud dengan teori good governance ?

2. Bagaimana tata kelola etis dan akuntabilitas dalam pengelolaan good governance?

1.3 Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan diatas, maka tujuan dalam

makalah ini antara lain :

1. Untuk menjelaskan teori good governance baik definisi, alasan, serta cara

pengelolaan good governance.

2. Untuk memaparkan pengembangan program etika dalam tata kelola etis dan

akuntabilitas

BAB II

PEMBAHASAN

2.1 Pengertian Good Corporate Governance

Corporate Governance” pertama kali dikenalkan oleh Cadbury Committee di

Inggris tahun 1922 yang menggunakan istilah dimaksud dalam laporannya yang

dikenal dengan Cadbury Report (dalam sukrisno Agoes, 2006). Beberapa pengertian

yang terdapat dari beberapa sumber :

1. Cadbury Committee of United Kingdom

A set of rules that define the relationship between shareholders, managers,

creditors, the goverment, employees, and other internal and external stakeholders

in respect to their right and responsibilities, or the system by which companies

are directed and controlled.

2. Forum for Corporate Governance in Indonesia (FCGI-2006)

FCGI tidak membuat definisi sendiri, namun mengadopsi definisi Cadbury

Committee of United Kingdom dan menerjemahkan “Seperangkat peraturan yang

mengatur hubungan antar pemegang saham, pengurus (pengelola) perusahaan,

kreditur, pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentingan internal dan

eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka, atau

dengan kata lain suatu sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan

3. Sukrisno Agoes (2006)

Tata kelola perusahaan yang baik sebagai suatu sistem yang mengatur hubungan

peran dewan komisaris, para direksi, pemegang saham, dan pemangku

kepentingan lainnya. Tata kelola perusahaan yang baik juga disebut sebagai suatu

proses yang transparan atas penentuan tujuan perusahaan, pencapaiannya, dan

penilaian kinerjanya.

4. Wahyudi Prakarsa

Mekanisme adninistratif yang mengatur hubungan-hubungan antara manajemen

perusahaan, komisaris, direksi, pemegang saham, dan kelompok-kelompok

kepentingan (stakeholders) yang lain. Hubungan-hubungan ini dimanifestasikan

dalam bentuk berbagai aturan (prosedur) dan sistem insentif sebagai kerangka

kerja (framework) yang diperlukan untuk mencapai tujuan perusahaan dan cara-

cara untuk mencapai tujuan tersebut, serta pemantauan atas kinerja yang

dihasilkan.

Dari berbagai sumber diatas, dapat disimpulkan bahwa ada beberapa konsep

inti yang mengandung pengertian yang berintikan 4 poin, yaitu :

1. Wadah Organisasi (Perusahaan, social, pemerintahan)

2. Model, Suatu sistem, proses, dan seperangkat peraturan, termasuk prinsip-prinsip,

serta nilai-nilai yang meladasi praktik bisnis yang sehat

3. Tujuan

- Meningkatkan kinerja organisasi

- Menciptakan nilai tambah bagi semua pemangku kepentingan

- Mencegah dan mengurangi manipulasi serta kesalahan yang signifikan dalam

pengelolaan organisasi

- Meningkatkan upaya agar para pemangku kepentingan tidak dirugikan

4. Mekanisme

Mengatur dan mempertegas kembali hubungan, peran, wewenang, dan tanggung

jawab:

- Dalam arti sempit: antar pemilik atau pemegang saham, dewan komisaris dan

direksi

- Dalam arti luas: antar seluruh pemangku kepentingan

2.2 Prinsip – Prinsip Dasar yang Melandasi Konsep GCG

1. Vision

Pengembangan suatu organisasi atau badan usaha harus didasarkan pada

adanya visi & strategi yang jelas dan didukung oleh adanya partisipasi dari seluruh

anggota dalam proses pengambilan keputusan, pelaksanaan dan pengembangan

supaya semua pihak akan merasa memiliki dan tanggungjawab dalam kemajuan

organisasi atau usahanya.

2. Participation

Dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan hasil keputusan suatu

organisasi atau badan usaha sedapat-dapatnya melibatkan pihak-pihak terkait dan

relevan melalui sistem yang terbuka dan dengan jaminan adanya hak berasosiasi dan

penyampaian pendapat.

3. Equality

Suatu badan usaha atau organisasi yang baik selalu akan memberi dan

menyediakan peluang yang sama bagi semua anggota atau pihak terkait bagi

peningkatan kesejahteraan melalui usaha bersama di dalam etika usaha yang baik.

4. Professional

Dalam bahasa sehari-hari professional diartikan “One who engaged in a

learned vocation (Seseorang yang terikat dalam suatu lapangan pekerjaan)”. Dalam

konteks ini professional lebih dikaitkan dengan peningkatan kapasitas kompetensi

dan juga moral sehingga pelayanan dapat dilakukan dengan mudah, cepat dan akurat.

5. Supervision

Meningkatkan usaha-usaha supervisi terhadap semua aktivitas usaha atau

organisasi sehingga tujuan bersama dapat dicapai secara optimal, efektif dan efisien,

serta untuk meminimalkan potensi kesalahan atau penyimpangan yang mungkin

timbul.

6. Effective & Efficient

Effective berarti “do the things right”, lebih berorientasi pada hasil,

sedangkan efficient berarti “do the right things”, lebih berorientasi pada proses.

Apapun yang direncanakan dan dijalankan oleh suatu organisasi atau badan usaha

harus bersifat efektif dan efisien.

7. Transparent

Dalam konteks good governance, transparency lebih diartikan membangun

kepercayaan yang saling menguntungkan antara pemerintah atau pengelola dengan

masyarakat atau anggotanya melalui ketersediaan informasi yang mudah diakses,

lengkap dan up to date.

8. Accountability / Accountable

Dalam konteks pembicaraan ini accountability lebih difokuskan dalam

meningkatkan tanggungjawab dari pembuat keputusan yang lebih diarahkan dalam

menjawab kepentingan publik atau anggota.

9. Fairness

Dalam konteks good governance maka fairness lebih diartikan sebagai aturan

hukum harus ditegakan secara adil dan tidak memihak bagi apapun, untuk siapapun

dan oleh pihak manapun.

10. Honest

Policy, strategi, program, aktivitas dan pelaporan suatu organisasi atau badan

usaha harus dapat dijalankan secara jujur. Segala jenis ketidak-jujuran pada akhirnya

akan selalu terbongkar dan merusak tatanan usaha dan kemitraan yang telah dan

sedang dibangun. Tanpa kejujuran mustahil dapat dibangun trust dan long term

partnership.

11. Responsibility dan Social Responsibility

Institusi dan proses pelayanan bagi kepentingan semua pihak terkait harus

dijalankan dalam kerangka waktu yang jelas dan sistematis.

Sebagai warga suatu organisasi, badan usaha dan/atau masyarakat, semua pihak

terkait mempunyai tanggungjawab masing-masing dalam menjalankan tugasnya dan

juga harus memberi pertanggungjawaban kepada publik, sehingga di dalam suatu

tatanan atau komunitas dapat terjadi saling mempercayai, membantu, membangun

dan mengingatkan agar terjalin hubungan yang harmonis dan sinergis.

Sedangkan lebih sempit lagi, menurut OECD, prinsip dasar GCG yang

dikembangkan adalah (a) perlakuan yang setara antar pemangku kepentingan

(fairness), (b) transparansi, (c) akuntabilitas, dan (d) responsibilitas.

2.3 Prinsip – Prinsip dalam Tata Kelola Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

Menteri Negara BUMN juga mengeluarkan keputusan

KEP-117/M-MBU/2002 tentang prinsip GCG, diantaranya:

1. Kewajaran

Prinsip agar para pegelola memperlakukan pemangku kepentingan secara adil

dan setara, baik pemangku kepentingan primer (pemasok, pelanggan, karyawan, dan

pemodal) maupun sekunder (pemerintah, masyarakat, dan pihak lain). Prinsip inilah

yang memunculkan konsep pengedepanan kepentingan atas stakeholders dan bukan

hanya shareholders.

2. Transparansi

Kewajiban bagi para pengelola untuk menjalankan prinsip keterbukaan dalam

proses keputusan dan penyampaian informasi. Lebih dalam bahwa, informasi yang

disampaikan harus lengkap, benar, dan tepat waktu kepada semua pemangku

kepentingan, tidak boleh ada hal-hal tertentu yang dirahasiakan, disembunyikan,

ditutup-tutupi, maupun ditunda-tunda pengungkapannya.

3. Akuntabilitas

Kewajiban bagi para pengelola untuk membina sistem akuntansi yang efektif

untuk menghasilkan laporan keuangan yang dapat dipercaya (reliabel) dan

berkualitas.

4. Responsibilitas

Kewajiban para pengelola untuk memberikan pertanggungjawaban atas semua

tindakan dalam pengelolaan perusahaan kepada para pemangku kepentingan sebagai

wujud kepercayaan dan wewenang yang telah diberikan. Pertanggungjawaban ini

setidaknya mencakup dimensi (a) ekonomi – diwujudkan dalam bentuk pemberian

keuntungan ekonomis bagi pemangku kepentingan, (b) hukum – diwujudkan dalam

bentuk kepatuhan terhadap hukum dan peraturan-peraturan yang berlaku , (c) moral -

diwujudkan dalam bentuk pertanggungjawaban tersebut dapat dirasakan secara

menyeluruh dan adil bagi semua pemangku kepentingan, (d) sosial - diwujudkan

dalam bentuk Corporate Social Responsibility (CSR) sebagai wujud kepedulian

terhadap kesejahteraan masyarakat dan kelestarian alam di lingkungan perusahaan,

dan (e) spiritual - diwujudkan dalam bentuk sejauh mana tindakan manajemen telah

mampu mewujudkan aktualisasi diri atau telah dirasakan sebagai bagian dari ibadah

sesuai dengan ajaran agama yang diyakininya.

5. Kemandirian

Suatu keadaan dimana para pengelola dalam mengambil suatu keputusan

bersifat profesional, mandiri, bebas dari konflik kepentingan, bebas dari tekanan serta

pengaruh dari pihak manapun yang bertentangan dengan perundangan yang berlaku

dan prinsip pengelolaan yang sehat.

2.4 Ekspektasi Baru – Kerangka Baru

Stakeholder mengetahui bahwa mereka bisa memiliki pengaruh yang

signifikan pada pasar konsumsi perusahaan, pasar modal dan pada dukungan yang

ditawarkan perusahaan oleh kelompok stakeholder lain seperti pekerja dan kreditur.

Reputasi korporasi bisa secara signifikan dipengaruhi oleh emosi stakeholder.

Komisaris dan eksekutif melihat boikot, menurunkan pendapatan dan laba, juga

menemukan bahwa dukungan stakeholder penting untuk pencapaian optimat atas

tujuan jangka menengah dan panjang perusahaan. Dengan bantuan akademisi dan

lainnya, pedoman baru dan rerangka akuntabilitas dibangun, menyempurnakan

dengan peralatan dan teknik baru.

2.5 Akuntabilitas untuk Shareholder dan Stakeholder

Peristiwa Enron, Arthur Andersen, dan WorldCom memperlihatkan bahwa

aktivitas korporasi membuat pola untuk mempengaruhi pencapaian tujuan korporasi

tersebut. Eksekutif, komisaris dan investor yang terfokus pada jangka pendek

membahayakan kredibilitas seluruh tata kelola korporasi dan proses akuntabilitas. Hal

dapat mengubah fokus akuntan profesional terhadap perannya sebagai orang yang

dipercaya oleh publik. Reputasi dan eksistensi profesi akuntan di masa depan telah

menurun di mata publik, sehingga perbaikan serta kesuksesannya kembali tergantung

pada perubahan yang akan dilakukan. Selain ini juga kenyataan adanya tekanan

stakeholder tersebut membuat perusahaan menyadari bahwa mereka

bertanggungjawab pada stakeholder dan menata kelola diri mereka untuk

meminimalisasi risiko dan memaksimalkan kesempatan tak terpisahkan dengan

kerangka akuntabilitas stakeholder.

Profesi akuntan harus mengembangkan pertimbangan, nilai, dan sifat karakter

yang mencakup kepentingan publik, dimana pertimbangan tersebut inheren dengan

munculnya akuntabilitas berorientasi stakeholder dan kerangka tata kelola

(governance framework). Standar code of conduct yang baru muncul untuk

menuntun profesi akuntan serta memastikan bahwa self-interest, bias, dan

kesalahpahaman tidak menutupi independensinya.

Globalisasi mulai mempengaruhi perkembangan aturan dan harmonisasi

standar akuntan profesional, dan hal ini akan terus berkelanjutan. Sama seperti

mekanisme tata kelola untuk korporasi yang menghasilkan batasan dan yurisdiksi

domestik, stakeholders di seluruh dunia akan lebih mengutamakan dalam

menentukan standar kinerja bagi profesi akuntan. Pekerjaan mereka akan melayani

pasar modal dan korporasi global, dan kesuksesannya membutuhkan respek dari

karyawan dan partner yang lebih banyak dibandingkan dahulu. Dengan kemampuan

dan pengetahuan yang dimiliki, akan menarik apabila akuntan profesional dapat

menggunakan kesempatan yang menunjukkan perannya yang lebih luas. Mereka

secara khusus harus menempatkan diri untuk membantu perkembangan mekanisme

ke depan yang menyediakan dan memastikan panduan etika yang lebih baik bagi

organisasi.

2.6 Pengembangan Program Etika

Kebutuhan tata kelola etis tidak hanya baik bagi bisnis perusahaan.

Perubahan-perubahan terkini pada regulasi pemerintahan merubah ekspektasi secara

signifikan. Dalam era meningkatkan pengawasan, dimana perilaku tidak etis dapat

mempengaruhi pencapaian tujuan perusahaan secara keseluruhan, sangat dibutuhkan

sistem tata kelola perusahaan yang menyediakan aturan serta akuntabilitas yang tepat

untuk kepentingan shareholders, direktur, dan eksekutif.

Direktur harus cermat dalam mengatur risiko bisnis dan etika perusahaannya.

Mereka harus memastikan bahwa budaya etis telah berjalan dengan efektif dalam

perusahaan. Hal ini membutuhkan pengembangan code of conduct, dan cara yang

paling fundamental dalam menciptakan pemahaman mengenai perilaku yang tepat,

memperkuat perilaku tersebut, dan meyakinkan bahwa nilai yang mendasarinya

dilekatkan pada strategi dan operasi perusahaan. Konflik kepentingan dalam

perusahaan, kekerasan seksual, dan topik–topik serupa perlu diatasi segera dengan

pengawasan yang memadai untuk menjaga agar budaya perusahaan sejalan dengan

ekspektasi saat ini.

2.7 Pendedikasian Kembali Peran Akuntan Profesional

Peristiwa Enron, Arthur Andersen, dan WorldCom mengubah fokus akuntan

profesional terhadap perannya sebagai orang yang dipercaya oleh publik. Reputasi

dan eksistensi profesi akuntan di masa depan telah menurun di mata publik, sehingga

perbaikan serta kesuksesannya kembali tergantung pada perubahan yang akan

dilakukan. Profesi akuntan harus mengembangkan pertimbangan, nilai, dan sifat

karakter yang mencakup kepentingan publik, dimana pertimbangan tersebut inheren

dengan munculnya akuntabilitas berorientasi stakeholder dan kerangka tata kelola

(governance framework).

Standar code of conduct yang baru muncul untuk menuntun profesi akuntan

serta memastikan bahwa self-interest, bias, dan kesalahpahaman tidak menutupi

independensinya. Globalisasi mulai mempengaruhi perkembangan aturan dan

harmonisasi standar akuntan profesional, dan hal ini akan terus berkelanjutan. Sama

seperti mekanisme tata kelola untuk korporasi yang menghasilkan batasan dan

yurisdiksi domestik, stakeholder di seluruh dunia akan lebih mengutamakan dalam

menentukan standar kinerja bagi profesi akuntan. Pekerjaan mereka akan melayani

pasar modal dan korporasi global, dan kesuksesannya membutuhkan respek dari

karyawan dan partner yang lebih banyak dibandingkan dahulu. Dengan kemampuan

dan pengetahuan yang dimiliki, akan menarik apabila akuntan profesional dapat

menggunakan kesempatan yang menunjukkan perannya yang lebih luas. Mereka

secara khusus harus menempatkan diri untuk membantu perkembangan mekanisme

ke depan yang menyediakan dan memastikan panduan etika yang lebih baik bagi

organisasi.

Ekspektasi Publik pada Semua Profesional

Seorang profesional bekerja dengan sesuatu yang bernilai, akibat kepercayaan

dan kompetensinya mereka bekerja serta bertanggungjawab. Jika sebuah profesi

kehilangan kredibilitas di mata publik, maka konsekuensinya cukup parah. Dalam

analisis terakhir menyebutkan bahwa sebuah profesi merupakan kombinasi dari

keistimewaan, tugas, dan hak yang semuanya terbingkai dalam sekumpulan nilai

profesional yang umum, nilai yang menentukan bagaimana keputusan dibuat dan

tindakan diambil.

Ekspektasi Publik pada Akuntan Profesional

Akuntan profesional diharapkan mempunyai keahlian khusus berhubungan

dengan akuntansi dan pemahaman yang lebih baik dari orang awam mengenai hal-hal

terkait seperti kontrol manajemen, perpajakan, atau sistem informasi. Sebagai

tambahan, mereka juga diharapkan untuk menganut nilai dan tugas profesional umum

serta menganut standar spesifik yang dikeluarkan oleh badan profesional dimana

mereka bernaung.

Yang Dominan antara Nilai Etis dan Teknik Audit atau Akuntansi

Nilai etis harus dipertimbangkan agar sejajar dengan kemampuan teknik.

Namun demikian, yang dominan mungkin ditujukan pada nilai etis, ketika seorang

profesional menemukan masalah yang melebihi kemampuan yang dimilikinya saat

itu, nilai etislah yang akan mendorongnya untuk mengenali dan mengungkapkan

fakta tersebut. Tanpa nilai etis, kepercayaan yang diperlukan dalam hubungan fidusial

tidak dapat dipertahankan, dan hak-hak yang dimiliki oleh profesi akuntansi akan

dibatasi, sehingga mengurangi efektivitas yang dapat diberikan oleh profesi

independen pada masyarakat.