PERAN INDONESIA DI NEGARA-NEGARA TETANGGA

DISUSUN OLEH :AUSA FARHAN MULSYVI B

SD INPRES UNGGULAN BTN PEMDA20141. Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB)

PBB adalah singkatan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (United Nations atau UN. Pengertian PBB adalah sebuah organisasi internasional yang anggotanya mencakup hampir seluruh negara di dunia. Lembaga PBB ini dibentuk untuk memfasilitasi persoalan hukum internasional, pengamanan internasional, lembaga ekonomi, dan perlindungan sosial bangsa-bangsa di seluruh dunia. Sejarah PBB dimulai ketika pertamakali dilahirkan pada tanggal 24 Oktober 1945, yaitu saat ketika piagam PBB telah diratifikasi oleh sebagian besar dari 51 negara anggota mula-mula. Sejak didirikan sampai sekarang PBB telah banyak berperan aktif dalam memelihara serta meningkatkan perdamaian, keamanan dunia, dan memajukan kesejahteraan hidup bangsa-bangsa dunia.

Markas PBB terletak di kota New York, Amerika Serikat namun tanah dan bangunannya merupakan wilayah internasional. PBB memiliki bendera, kantor pos, dan perangko sendiri. Dalam persidangan PBB digunakan enam bahasa resmi, yaitu Arab, Inggris, Mandarin, Perancis, Rusia, dan Spanyol. Tujuan PBB adalah: Menjaga perdamaian dunia. Mengembangkan hubungan bersahabat di antara bangsa-bangsa. Bekerja sama untuk membantu rakyat untuk hidup lebih baik, melenyapkan kemiskinan, penyakit dan buta aksara di dunia, menghentikan perusakan lingkungan dan mendorong penghormatan terhadap hak-hak dan kebebasan manusia. Menjadi pusat untuk membantu bangsa-bangsa mencapai tujuan tersebut di atas.

Prinsip atau asas-asas yang melandasi kinerja PBB, yaitu: Semua negara anggota PBB memiliki kedaulatan yang sederajat. Semua negara anggota PBB harus mematuhi piagam PBB. Negara-negara harus berusaha untuk menyelesaikan perselisihan mereka dengan cara damai. Negara-negara harus menghindari penggunaan kekerasan atau ancaman untuk menggunakan kekerasan. PBB tidak boleh campur tangan di dalam masalah dalam negeri manapun. Negara-negara anggota perlu membantu PBB.

Badan-badan atau organ-organ PBB yang utama, terdiri dari: Majelis Umum (General Assembly): Majelis umum adalah satu-satunya badan PBB yang anggotanya mencakup semua anggota PBB. Setiap anggota berhak mengutus 5 (lima) orang utusan dalam persidangan Majelis Umum. Masing-masing anggota Majelis Umum hanya mempunyai satu suara dalam persidangan. Dewan Keamanan (Security Council): Dewan Keamanan adalah badan PBB yang berfungsi pokok memelihara atau mempertahankan perdamaian dan keamanan internasional selaras dengan asas-asas dan tujuan PBB. Dewan Ekonomi dan Sosial (Economic and Social Council): Dewan Ekonomi dan Sosial adalah badan PBB yang terdiri dari 54 anggota. Setiap tahun dipilih 18 anggota baru oleh Majelis Umum PBB untuk masa jabatan tiga tahun. Fungsi Dewan Ekonomi dan Sosial adalah bertanggung jawab atas kegiatan ekonomi dan sosial PBB. Dewan Perwakilan (Trusteeship Council): Dewan Perwakilan adalah badan PBB yang bertugas menyelenggarakan pemerintahan dan melakukan pengawasan terhadap wilayahwilayah yang masuk kategori wilayah perwalian. Mahkamah Pengadilan Internasional (Internasional Court of Justice): Mahkamah Internasional adalah badan pengadilan resmi yang bersifat tetap dan bertugas untuk memeriksa dan memutus perkara-perkara yang diajukan padanya. Sekretariat (Secretariat): Sekretariat PBB adalah salah satu badan PBB yang dikepalai oleh seorang Sekretaris Jenderal PBB, dibantu oleh seorang staf pembantu pemerintah sedunia. Badan ini menyediakan penelitian, informasi, dan fasilitas yang dibutuhkan oleh PBB untuk rapat-rapatnya.

2. Konferensi Asia-Afrika (KAA)

A. Latar Belakang Konferensi Asia Afrika

Sebelum perang dunia II, negara-negara dunia ketiga yang berada di kawasan benua Asia dan Afrika umumnya adalah daerah jajahan. Namun setelah berakhirnya perang dunia II pada Agustus 1945, negara-negara dunia ketiga menjadi bangkit dan semakin meningkatkan perjuangan mereka untuk memperoleh kemerdekaan. Hal tersebutlah yang menyebabkan timbulnya konflik dan pergolakan di berbagai tempat seperti konflik di Semenanjung Korea, Vietnam, Palestina, Yaman, Daratan China, Afrika, dan Indonesia.

Kondisi keamanan dunia yang masih belum stabil pasca berakhirnya perang dunia kedua tersebut semakin diperparah dengan munculnya perang dingin antara dua blok yang saling berseberangan yaitu Blok Barat yang dipimpin oleh Amerika Serikat, dan Blok Timur yang dipimpin oleh Uni Sovyet. Kedua kekuatan besar yang saling berlawanan baik secara ideologis maupun kepentingan tersebut terus berlomba-lomba untuk membangun senjata modern, sehingga situasi dunia pada saat itu selalu diliputi oleh kecemasan akan terjadinya perang nuklir.

Kondisi tersebutlah yang mendorong negara-negara yang baru merdeka untuk menggalang persatuan dan mencari jalan keluar demi meredakan ketegangan dunia dan memelihara perdamaian.

B. Persiapan Penyelenggaraan Konferensi Asia Afrika

Sebelum Konferensi Asia Afrika (KAA) diselenggarakan, telah terlebih dahulu dilaksanakan pertemuan pendahuluan di Colombo (Srilanka) pada tanggal 28 April 1954 hingga 2 Mei 1954. Pertemuan inilah yang dikenal sebagai Konferensi Colombo. Hasil dari Konferensi Colombo ini adalah kesepakatan untuk menyelenggarakan konferensi lanjutan antara negara-negara Asia-Afrika.

Pertemuan selanjutnya diadakan di Bogor (Indonesia) pada tanggal 28-31 Desember 1954. Dalam pertemuan ini, dibahas mengenai persiapan penyelenggaraan KAA. Konferensi di Bogor ini dikenal sebagai Konferensi Panca Negara. Hasil dari Konferensi Panca Negara antara lain:1. Mengadakan Konferensi Asia Afrika di Bandung pada bulan April 1955.2. Menetapkan kelima negara peserta Konferensi Panca Negara (Konferensi Bogor) sebagai negara-negara sponsor.3. Menetapkan jumlah negara Asia Afrika yang akan diundang.4. Menentukan tujuan pokok Konferensi Asia Afrika.

Konferensi Panca Negara sendiri dihadiri oleh lima negara pelopor, yaitu:1. Indonesia, diwakili oleh Perdana Menteri Mr. Ali Sastroamijoyo.2. India, diwakili oleh Perdana Menteri Shri Pandit Jawaharlal Nehru.3. Pakistan, diwakili oleh Perdana Menteri Muhammad Ali Bogra.4. Srilanka, diwakili oleh Perdana Menteri Sir John Kotelawa.5. Burma (sekarang Myanmar), diwakili oleh Perdana Menteri U Nu.

C. Tujuan Konferensi Asia Afrika

Tujuan diselenggarakan KAA antara lain:1. Kepentingan bersamaa negara-negara Asia Afrika.2. Meningkatkan kerjasama dalam bidang ekonomi, sosial, dan budaya.3. Kedaulatan negara, imperialisme, dan masalah-masalah rasialisme.4. Kedudukan negara-negara Asia Afrika dalam upaya mewujudkan perdamaian dunia.

D. Pelaksanaan Konferensi Asia Afrika

Konferensi Asia Afrika dilaksanakan dilaksanakan di Bandung pada tanggal 18-25 April 1955. Konferensi ini berlangsung di Gedung Merdeka yang sekarang terletak di Jalan Asia Afrika, Bandung. Konfrensi yang dibuka secara resmi oleh Presiden Sukarno pada tanggal 18 April 1955 ini dihadiri oleh 29 negara, dan 6 diantaranya adalah negara-negara Afrika. Ke-29 negara peserta Konferensi Asia Afrika di Bandung tersebut antara lain:

Afganistan, Yordania, Saudi Arabia, Burma, Kamboja, Srilanka, Jepang, Laos, Sudan, Ethiopia, Libanon, Suriah, Filipina, Liberia, Turki, Ghana, Libya, Vietnam Selatan, India, Thailand, Vietnam Utara, Indonesia, Mesir, Yaman, Irak, Nepal, Pakistan, Iran, dan RRC.

Susunan pengurus Konferensi Asia Afrika adalah sebagai berikut: Ketua Komite : Mr. Ali Sastroamijoyo Ketua Komite Ekonomi : Prof. Ir Rooseno Ketua Komite Kebudayaan : Mr. Moh. Yamin Sekretaris Jenderal : Roeslan Abdul Ghani

Berbagai masalah yang dibahas dalam konferensi tersebut antara lain:1. Usaha untuk meningkatkan kerjasama bidang ekonomi, sosial, budaya, dan hak asasi manusia.2. Hak menentukan nasib sendiri.3. Rasialisme (perbedaan warna kulit).4. Kerjasama internasional.5. Masalah pelucutan senjata.6. Masalah rakyat yang masih terjajah di Afrika Utara.7. Masalah Irian Barat.

E. Hasil Konferensi Asia Afrika

Hasil Konferensi Asia Afrika yang paling penting adalah telah terjadinya suatu kerjasama di antara negara-negara Asia Afrika. Selain itu, pertemuan KAA telah berhasil pula merumuskan sepuluh asas yang tercantum dalam Dasasila Bandung. Dalam Dasasila Bandung, tercermin penghargaan terhadap hak asasi manusia, kedaulatan semua bangsa, dan perdamaian dunia. Dan berikut adalah isi Dasasila Bandung.

Dasasila Bandung1. Menghormati hak-hak asasi manusia sesuai dengan Piagam PBB.2. Menghormati kedaulatan wilayah setiap bangsa.3. Mengakui persamaan semua ras dan persamaan semua bangsa baik besar maupun kecil.4. Tidak melakukan campur tangan dalam soal-soal dalam negara lain.5. Menghormati hak tiap-tiap bangsa untuk mempertahankan diri secara sendirian atau secara kolektif.6. Tidak melakukan tekanan terhadap negara lain.7. Tidak melakukan agresi terhadap negara lain.8. Menyelesaikan masalah dengan jalan damai.9. Memajukan kerjasama dalam bidang ekonomi, sosial, dan budaya.10. Menghormati hukum dan kewajiban-kewajiban internasional.

3. Asia-Pasific Economic Cooperation (APEC)

APEC adalah singkatan dari Asia-Pacific Economic Cooperation atau Kerja Sama Ekonomi Asia Pasifik. APEC didirikan pada tahun 1989. APEC bertujuan mengukuhkan pertumbuhan ekonomi dan mempererat komunitas negara-negara di Asia Pasifik. Dengan kata lain Asia-Pacific Economic Cooperation, atau APEC, adalah forum utama untuk memfasilitasi pertumbuhan ekonomi, kerjasama, perdagangan dan investasi di kawasan Asia-Pasifik.

APEC adalah satu-satunya pemerintahan antar kelompok di dunia yang beroperasi atas dasar komitmen yang tidak mengikat, dialog terbuka dan sama menghormati pandangan dari semua peserta. Tidak seperti WTO atau badan-badan perdagangan multilateral lainnya, APEC tidak memiliki kewajiban perjanjian yang diperlukan dari peserta. Keputusan yang dibuat dalam APEC yang dicapai dengan konsensus dan komitmen yang dilakukan secara sukarela.

APEC memiliki 21 anggota disebut sebagai Member Ekonomi yang menyumbang sekitar 40,5% 1 dari populasi dunia, sekitar 54,2% 1 dari GDP dunia dan sekitar 43,7% 2 dari perdagangan dunia.

APEC didirikan pada tahun 1989 untuk lebih meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kemakmuran untuk wilayah dan untuk memperkuat komunitas Asia-Pasifik.

Sejak awal, APEC telah bekerja untuk mengurangi tarif dan hambatan perdagangan lain di wilayah Asia-Pasifik, menciptakan ekonomi domestik yang efisien dan secara dramatis meningkatkan ekspor. Kunci untuk mencapai visi APEC adalah apa yang disebut sebagai Tujuan Bogor yang bebas dan terbuka perdagangan dan investasi di kawasan Asia-Pasifik pada tahun 2010 untuk ekonomi industri hingga 2020 untuk mengembangkan ekonomi.. Tujuan ini diadopsi oleh 1994 mereka Para pemimpin di pertemuan di Bogor, Indonesia.

Bebas dan terbuka membantu perdagangan dan investasi ekonomi untuk tumbuh, menciptakan lapangan kerja dan memberikan kesempatan yang lebih besar untuk perdagangan internasional dan investasiSebaliknya, proteksi harga tetap tinggi dan mendorong inefisiensi dalam industri-industri tertentu. Perdagangan bebas dan terbuka membantu menurunkan biaya produksi dan dengan demikian mengurangi harga barang dan jasa manfaat langsung bagi semua.

APEC juga bekerja untuk menciptakan lingkungan yang aman dan efisien pergerakan barang, jasa dan orang di seluruh di wilayah perbatasan melalui kebijakan ekonomi dan kesejajaran dan kerjasama teknis.

A. Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) APEC

KTT APEC diadakan setiap tahun di negara-negara anggota. Pertemuan pertama organisasi APEC diadakan di Canberra, Australia pada tahun 1989.APEC menghasilkan Deklarasi Bogor pada KTT 1994 di Bogor yang bertujuan untuk menurunkan bea cuka hingga nol dan lima persen di lingkungan Asia Pasifik untuk negara maju paling lambat tahun 2010 dan untuk negara berkembang selambat-lambatnya tahun 2020.

Pada tahun 1997, KTT APEC diadakan di Vancouver, Kanada. Kontroversi timbul ketika kepolisian setempat menggunakan bubuk merica untuk meredakan aksi para pengunjuk rasa yang memprotes kehadiran Soeharto yang menjabat sebagai presiden Indonesia pada saat itu. Pada tahun 2003, kepala organisasi Jemaah Islamiyah Riduan Isamuddin alias Hambali berencana melancarkan serangan pada KTT APEC di Bangkok, Thailand. Hambali ditangkap di kota Ayutthaya oleh kepolisian setempat sebelum ia dapat melaksanakan serangan itu.Pada tahun 2004, Chili menjadi negara Amerika Selatan pertama yang menjadi tuan rumah KTT APEC.

B. Peran Serta Indonesia Dalam APEC

Pada bulan Agustus 2005, Departemen Luar Negeri (Deplu) bekerja sama dengan CSIS mengadakan workshop dengan tema APEC dan Indonesia di Persimpangan Jalan. Workshop ini, yang dihadiri kalangan swasta, akademisi, LSM, dan pemerintah, dibagi menjadi dua sesi. Sesi Pertama membahas tema Mid-Term Stocktake: Kemajuan dan Tantangan dalam Bidang Liberalisasi dan Fasilitasi Menuju Bogor Goals. Fokus sesi ini adalah mengidentifikasi sejauh mana liberalisasi perdagangan dan investasi dalam forum APEC telah dicapai. Berbagai hambatan pada bidang-bidang yang belum mencapai kemajuan juga dibahas dalam sesi ini.

Tema Sesi Kedua adalah APEC dan Indonesia: Relevansi APEC dalam Membahas Isu-Isu di luar Isu-Isu Ekonomi. Sesi ini membahas prioritas jangka panjang Indonesia di APEC dan relevansi APEC sebagai forum untuk membahas isu-isu non-ekonomi, seperti isu sosial dan keamanan.Seminar diawali oleh laporan Dirjen Asia Pasifik dan Afrika, Deplu dan dilanjutkan oleh pidato pembukaan Menteri Luar Negeri serta keynote speech Menteri Perdagangan. Menteri Luar Negeri menekankan bahwa, sebagai salah satu pendiri kerjasama ini, Indonesia memainkan peran yang sangat menentukan untuk merumuskan visi APEC dan telah berperan aktif dalam mencetuskan Bogor Goals, yaitu mewujudkan kawasan perdagangan dan investasi yang bebas dan terbuka tahun 2010 untuk ekonomi maju serta 2020 untuk ekonomi berkembang. Menlu menggarisbawahi agar Indonesia dapat kembali memainkan peran kepemimpinan dalam proses APEC.

Menteri Perdagangan dalam sambutannya, menekankan bahwa APEC merupakan forum kerjasama yang penting bagi Indonesia. APEC dapat bermanfaat bagi Indonesia khususnya dalam hal peningkatan fasilitas perdagangan dan investasi serta Economic and Technical Cooperation (ECOTECH). Menteri Perdagangan menggarisbawahi bahwa kerjasama APEC tetap relevan mengingat anggotanya dapat mendiskusikan isu-isu perdagangan dan investasi tanpa harus bernegosiasi, suatu hal yang tidak dapat dilakukan di World Trade Organization (WTO).

Para pembicara yang tampil pada Sesi Pertama adalah Mahendra Siregar, Deputi Bidang Kerjasama Ekonomi Internasional Menko Perekonomian, Pos M. Hutabarat, Staf Ahli Depdag, dan David Parsons, APEC Business Advisory Council (ABAC), sedangkan para pembahas adalah Wisber Loeis, Mantan Dirjen HELN Deplu, dan Alexander Chandra, Institute for Global Justice. Direktur Perdagangan dan Perindustrian Multilateral, Deplu bertindak sebagai moderator pada sesi ini.

Para pembicara pada Sesi Kedua adalah Ali Alatas, Mantan Menlu RI, dan Hadi Soesastro, Centre for Strategic and International Studies (CSIS), sedangkan yang bertindak sebagai pembahas adalah Lepi Tarmidi, Universitas Indonesia (UI), dan Abdullah Hehamahua, Penasehat KPK. Direktur Kerjasama Intra Kawasan Asia Pasifik dan Afrika, Deplu bertindak sebagai moderator.

C. Latar Belakang Pembentukan APEC

Konperensi negara-negara kawasan Asia Pasifik yang dilaksanakan atas prakarsa Australia pada bulan November 1989 di Canberra merupakan forum antar pemerintah yang kemudian dikenal dengan nama Asia Pacific Ekonomic Cooperation atau disingkat APEC. Latar belakang berdirinya APEC ditandai dengan kebutuhan pembangunan ekonomi regional akibat globalisasi sistem perdagangan, dan adanya perubahan berbagai situasi politik dan ekonomi dunia sejak pertengahan tahun 1980-an

Kemajuan teknologi di bidang transportasi dan telekomunikasi semakin mendorong percepatan perdagangan global yang ditandai dengan adanya perubahan-perubahan yang cepat pada pasar uang, arus modal, dan meningkatnya kompetisi untuk memperoleh modal, tenaga kerja terampil, bahan baku, maupun pasar secara global. Globalisasi perdagangan ini mendorong meningkatnya kerja sama ekonomi di antara negara-negara seka-wasan seperti Masyarakat Ekonomi Eropa (MEE) yang menerapkan sistem pasar tunggal untuk Eropa; North American Free Trade Area (NAFTA) di kawasan Amerika Utara; ASEAN Free Trade Area (AFTA) di kawasan Asia Tenggara; dan Closer Economic Relations (CER) yang merupakan kerja sama ekonomi antara Australia dan Selandia Baru.

Perubahan-perubahan yang terjadi pada dekade 80-an juga ditandai oleh berakhirnya perang dingin antara Amerika Serikat dan Uni Soviet dan diikuti dengan berkurangnya persaingan persen-jataan. Forum-forum internasional yang seringkali didominasi dengan pembahasan masalah pertahanan dan keamanan, mulai digantikan dengan pembahasan masalah-masalah ekonomi dan perdagang-an. Sejalan dengan perubahan tersebut, timbul pemikiran untuk mengalihkan dana yang semula digunakan untuk perlombaan senjata ke arah kegiatan yang dapat menunjang kerja sama ekonomi antar negara.

Kerja sama APEC dibentuk dengan pemikiran bahwa dinamika perkembangan Asia Pasifik menjadi semakin kompleks dan di antaranya diwarnai oleh perubahan besar pada pola perdagangan dan investasi, arus keuangan dan teknologi, serta perbedaan keunggulan komparatif, sehingga diperlukan konsultasi dan kerja sama intra-regional. Anggota ekonomi APEC memiliki keragam-an wilayah, kekayaan alam serta tingkat pembangunan ekonomi, sehingga pada tahun-tahun per-tama, kegiatan APEC difokuskan secara luas pada pertukaran pandangan (exchange of views) dan pelaksanaan proyek-proyek yang didasarkan pada inisiatif-inisiatif dan kesepakatan para anggotanya.D. Tujuan Pendirian APEC

Pada Konperensi Tingkat Menteri (KTM) I APEC di Canberra tahun 1989, telah disepakati bahwa APEC merupakan forum konsultasi yang longgar tanpa memberikan Mandatory Consequences kepada para anggota-nya. Dari kesepakatan yang diperoleh dalam pertemuan tersebut dapat disimpulkan bahwa APEC memiliki dua tujuan utama:1. Mengupayakan terciptanya liberalisasi perdagangan dunia melalui pembentukan sistem perdagangan multilateral yang sesuai dengan kerangka GATT dalam rangka memajukan proses kerja sama ekonomi Asia Pasifik dan perampungan yang positif atas perundingan Putaran Uruguay.2. Membangun kerja sama praktis dalam program-program kerja yang difokuskan pada kegiatan-kegiatan yang menyangkut penyelenggaraan kajian-kajian ekonomi, liberalisasi perdagangan, investasi, alih teknologi, dan pengembangan sumber daya manusia.

Sesuai kepentingannya, APEC telah mengembangkan suatu forum yang lebih besar substansinya dengan tujuan yang lebih tinggi, yaitu membangun masyarakat Asia Pasifik dengan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan yang merata melalui kerja sama perdagangan dan ekonomi. Pada pertemuan informal yang pertama para pemimpin APEC di Blake Island, Seattle, Amerika Serikat tahun 1993, ditetapkan suatu visi mengenai masyarakat ekonomi Asia Pasifik yang didasarkan pada semangat keterbukaan dan kemitraan; usaha kerja sama untuk menyelesaikan tantangan-tantangan dari perubahan-perubahan; pertukaran barang, jasa, investasi secara bebas; pertumbuhan ekonomi dan standar hidup serta pendidikan yang lebih baik, serta pertumbuhan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

E. Sekretariat APEC

Sekretariat APEC dibentuk pada tahun 1993. Para pegawai Sekretariat APEC terdiri atas 21 pejabat dari seluruh negara anggota ekonomi dan beberapa orang staf lokal. Sekretariat APEC dipimpin oleh seorang Direktur Eksekutif dengan masa tugas satu tahun dan berasal dari negara anggota ekonomi yang sedang menjadi ketua APEC.Indonesia menempatkan wakil-nya di Sekretariat APEC dan mendapat tugas sebagai Direktur Bidang Gender dan Policy Level Group on Small and Medium Enterprises (PLG SME) sejak tahun 1998.Sekretariat APEC yang berdomisili di Singapore, dalam melaksanakan tugasnya terbagi dalam beberapa bidang yakni, Sekretariat APEC di bidang Committee on Trade and Investment (CTI), bidang services, Tariff and Non Tariff Measures (NTMs), bidang Standards and Conformance (SCSC), bidang Customs Procedures (SCCP), bidang Intelectual Pro-perty Right (IPEG), Competition Policy, Government Procurement (GPEG), Deregulation, Rules of Origin, Dispute Mediation, Mobility of Business People, Implementation of Uruguay Round Outcomes (UR Outcomes), Early Voluntary Sectoral Liberalization (EVSL), Economic Committee, Budget and Management Committee (BMC), ECOTECH, Energy, Fisheries, Human Recources Development (HRD), Industrial Science and Technology (ISTWG), Marine Resource Conservation, Telecommunications, Tourism, Trade Promotion, Transportation, Policy Level Group on Small and Medium Enterprises (PLG SME), Agrculture Technical Cooperation Reports Group (ATC), APEC Study Centers, Sustainable Development, Infrastructure Workshop, Gender Issues Sustainable Recovery, Management Review, Electronic Commerce, APEC Food System, Public Affairs, Communications and Database. Sekretariat APEC berfungsi untuk: menunjang mekanisme kegiat-an APEC menyediakan advisory teknis untuk koordinasi pembinaan bidang perdagangan mengenalkan dan menginfor-masikan peranan APEC kepada masyarakat dunia.

4. Organisasi Konferensi Islam (OKI)

A. Latar Belakang Didirikannya OKI

Konferensi Islam (OKI) merupakan organisasi internasional non militer yang didirikan di Rabat,Maroko pada tanggal 25 September 1969. Dipicu oleh peristiwa pembakaran Mesjid Al Aqsha yang terletak di kota Al Quds (Jerusalem) pada tanggal 21 Agustus 1969 telah menimbulkan reaksi keras dunia, terutama dari kalangan umat Islam. Saat itu dirasakan adanya kebutuhan yang mendesak untuk mengorganisir dan menggalang kekuatan dunia Islam serta mematangkan sikap dalam rangka mengusahakan pembebasan Al Quds.

Atas prakarsa Raja Faisal dari Arab Saudi dan Raja Hassan II dari Maroko, dengan Panitia Persiapan yang terdiri dari Iran, Malaysia, Niger, Pakistan, Somalia, Arab Saudi dan Maroko, terselenggara Konperensi Tingkat Tinggi (KTT) Islam yang pertama pada tanggal 22-25 September 1969 di Rabat, Maroko. Konferensi ini merupakan titik awal bagi pembentukan Organisasi Konferensi Islam (OKI).

Secara umum latar belakang terbentuknya OKI sebagai berikut :

1) Tahun 1964: Pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Arab di Mogadishu timbul suatu ide untuk menghimpun kekuatan Islam dalam suatu wadah internasional.

2) Tahun 1965: Diselenggarakan Sidang Liga Arab sedunia di Jeddah Saudi Arabia yang mencetuskan ide untuk menjadikan umat Islam sebagai suatu kekuatan yang menonjol dan untuk menggalang solidaritas Islamiyah dalam usaha melindungi umat Islam dari zionisme khususnya.

3) Tahun 1967: Pecah Perang Timur Tengah melawan Israel. Oleh karenanya solidaritas Islam di negara-negara Timur Tengah meningkat.

4) Tahun 1968: Raja Faisal dari Saudi Arabia mengadakan kunjungan ke beberapa negara Islam dalam rangka penjajagan lebih lanjut untuk membentuk suatu Organisasi Islam Internasional.

5) Tahun 1969: Tanggal 21 Agustus 1969 Israel merusak Mesjid Al Agsha. Peristiwa tersebut menyebabkan memuncaknya kemarahan umat Islam terhadap Zionis Israel.

Seperti telah disebutkan diatas, Tanggal 22-25 September 1969 diselenggarakan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) negara-negara Islam di Rabat, Maroko untuk membicarakan pembebasan kota Jerusalem dan Mesjid Al Aqsa dari cengkeraman Israel. Dari KTT inilah OKI berdiri.

B. Tujuan Didirikannya OKI

Secara umum tujuan didirikannya organisasi tersebut adalah untuk mengumpulkan bersama sumber daya dunia Islam dalam mempromosikan kepentingan mereka dan mengkonsolidasikan segenap upaya negara tersebut untuk berbicara dalam satu bahasa yang sama guna memajukan perdamaian dan keamanan dunia muslim. Secara khusus, OKI bertujuan pula untuk memperkokoh solidaritas Islam diantara negara anggotanya, memperkuat kerjasama dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya dan iptek.

Pada Konferensi Tingkat Menteri (KTM) III OKI bulan February 1972, telah diadopsi piagam organisasi yang berisi tujuan OKI secara lebih lengkap, yaitu:a. Memperkuat/memperkokoh :1) Solidaritas diantara negara anggota;2) Kerjasama dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya dan iptek.3) Perjuangan umat muslim untuk melindungi kehormatan kemerdekaan dan hak- haknya.

b. Aksi bersama untuk :1) Melindungi tempat-tempat suci umat Islam;2) Memberi semangat dan dukungan kepada rakyat Palestina dalam memperjuangkan haknya dan kebebasan mendiami daerahnya.

c. Bekerjasama untuk :1) Menentang diskriminasi rasial dan segala bentuk penjajahan;2) Menciptakan suasana yang menguntungkan dan saling pengertian diantara negara anggota dan negara-negara lain.

C. Prinsip OKI

Untuk mencapai tujuan diatas, negara-negara anggota menetapkan 5 prinsip, yaitu:1. Persamaan mutlak antara negara-negara anggota2. Menghormati hak menentukan nasib sendiri, tidak campur tangan atas urusan dalam negeri negara lain.3. Menghormati kemerdekaan, kedaulatan dan integritas wilayah setiap negara.4. Penyelesaian setiap sengketa yang mungkin timbul melalui cara-cara damai seperti perundingan, mediasi, rekonsiliasi atau arbitrasi.5. Abstein dari ancaman atau penggunaan kekerasan terhadap integritas wilayah, kesatuan nasional atau kemerdekaan politik sesuatu negara.

D. Kiprah OKI dalam Dunia Internasional

Perdana Menteri Malaysia Abdullah Badawi yang juga menjabat sebagai Ketua Organisasi Konferensi Islam berpendapat, kekuatan ekonomi negara-negara anggota OKI, menjadi salah faktor utama yang akan menentukan posisi OKI di dunia internasional. Kekuatan ekonomi negara-negara anggotanya yang akan menambah kekuatan OKI dan membuat suara OKI lebih berpengaruh dalam pergaulan dunia internasional Berbagai permasalahn terus

Ada satu hal yang menjadi perhatian serius para pakar. Yaitu reformasi OKI. Di hadapan problema umat yang sedemikian kompleks ini, OKI sebagai organisasi keislaman terbesar sedunia harus mereformasi diri hingga problem-problem itu mendapatkan penyelesaian yang kontekstual.

Reformasi OKI tersebut setidaknya menyangkut dua hal mendasar, yaitu visi dan keanggotaan. Dari segi visi, OKI sebenarnya berwajah Islam politik. Sebab, OKI (secara historis) lahir (25/1969 di Rabat, Maroko) untuk merespons peristiwa politik, yakni pembakaran Masjid Al-Aqsha (21/8/1969) oleh ekstremis Yahudi.

Karena itu, bisa dipahami bahwa permasalahan Palestina selalu menjadi agenda utama pada setiap pelaksanaan konferensi OKI. Baik yang berbentuk konferensi tingkat tinggi (KTT), konferensi tingkat Menlu (KTM), maupun konferensi luar biasa.

Pada titik itu, di satu sisi, OKI tidak berbeda dari lembaga-lembaga politik berkelas dunia seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) atau Liga Arab. Perbedaannya, OKI membatasi diri untuk negara-negara berpenduduk Islam. Di sisi lain, OKI telah menjadikan Islam sebagai kekuatan seperti gerakan Islamis lainnya selama ini.

Perbedaannya, OKI menjadikan Islam sebagai kekuatan untuk membentengi dan membela umat Islam di mana pun. Sementara itu, gerakan Islamis bertujuan menerapkan syariat Islam atau negara Islam. kesalahan paling fatal yang pernah dilakukan manusia adalah pemaknaan agama dengan kekuatan. Dan, diakui atau tidak, pemaknaan agama sebagai kekuatan terjadi hampir merata di semua agama. Sehingga, suatu agama menjadi ancaman bagi agama yang lain. Relasi antarumat beragama pun terjebak dalam kecurigaan, ketegangan, bahkan kekerasan.

Pada perkembangan berikutnya, pemaknaan tersebut melahirkan terma politik yang diagamakan. Misalnya, istilah mayoritas dan minoritas, kemudian disebut agama mayoritas dan agama minoritas. Karena pemaknaan tersebut, Yahudi menjadi Zionis, Kristen menjadi asosial, dan Islam menjadi tak terpisahkan dari kekerasan.

Keanggotaan OKI juga menjadi permasalahan tersendiri. Sebagaimana dimaklumi, OKI menetapkan negara-negara berpenduduk muslim sebagai syarat utama menjadi anggota tetapnya. Bukan aliran atau sekte. Hingga saat ini, sudah 59 negara berpenduduk muslim yang bergabung dengan OKI.

OKI pun menjadi elitis dan eksklusif. Menjadi elitis karena OKI hanya melibatkan pihak-pihak pengambil kebijakan seperti kepala negara dan menteri. Hal tersebut terlihat jelas dalam setiap konferensi OKI, baik yang bersifat reguler (tiga tahun sekali) maupun darurat. Kalaupun melibatkan pihak lain seperti Sekjen PBB, kalangan intelektual, dan lainnya, itu tak lebih sekadar tamu kehormatan. Mereka tidak mempunyai hak untuk masuk lebih jauh ke dalam pembahasan konferensi dalam bentuk kebijakan.

Bahkan, OKI juga menjadi eksklusif. Tak hanya bagi sosok lain yang tidak islami, melainkan juga terhadap umat Islam. Tokoh-tokoh muslim pada tingkat lokal (darah) -apalagi umat Islam- tidak bisa ambil bagian dalam perumusan masalah serta pengambilan kebijakan. Padahal, bila mau jujur, para intelektual muslim secara umum dan yang di daerah secara khusus, maaf, jauh lebih penting daripada para pengambil kebijakan itu. Alasannya sederhana. Secara akademis, mereka cukup merasakan asam garam kehidupan umat Islam dalam menghadapi berbagai problema. Di sisi lain, mereka lebih dekat dengan masyarakat. Karena itu, mereka cukup memahami problem keumatan yang selama ini bergulir di masyarakat.

Dalam kondisi seperti itu, OKI tak hanya gagal menyatukan umat Islam, tapi telah menjadi serpihan, bahkan penyebab perpecahan tersebut. OKI gagal menjadi payung besar yang bisa menaungi umat Islam di ragam sekte, aliran, negara, suku, dan budayanya. Sebaliknya, OKI justru memperbanyak angka sekte dalam Islam.

E. Langkah-langkah OKI ke Depan

Ada tiga hal yang mendesak untuk dilakukan ke depan. Pertama, reformasi sistem keanggotaan OKI. Dari sekadar melibatkan negara dan para pengambil kebijakan menuju tokoh-tokoh lokal yang tersebar di ragam aliran yang ada. Dengan kata lain, OKI semestinya mengembangkan kepak sayap hingga mencakup sekte-sekte Islam, selain negara-negara Islam. Ibarat payung besar, OKI harus bisa menaungi umat Islam di semua aliran dan negaranya.

Diakui atau tidak, ketegangan, kecurigaan, bahkan kekerasan antarsekte Islam sudah merupakan fakta historis yang cukup ironis. Ketegangan antara kelompok Syiah dan Sunni di Iraq, Ikhwan Muslimin dan kalangan Islam moderat di Mesir, serta Islam mayoritas dan Ahmadiyah di tanah air merupakan permasalahan serius yang tak gampang diselesaikan.

Kedua, inklusivitas OKI, terutama di ranah teologis. Diakui atau tidak, OKI selama ini hanya mencerminkan dua aliran besar dalam Islam. Yakni, Syiah dan Ahlussunnah. Aliran lain seperti Ahmadiyah tidak mempunyai ruang dalam diri OKI. Padahal, baik secara kualitas maupun kuantitas, Ahmadiyah tak kalah besar dari dua aliran Syiah dan Ahlussunnah.

Ketiga, konsensus (ijma) keumatan. Selama ini, umat Islam -kalangan agamawan khususnya- sering berpapasan dengan ijma tersebut. Sebab, ijma menempati posisi yang sangat strategis dalam hukum Islam. Yaitu, dasar kedua setelah Alquran dan sunah. Namun, harus jujur diakui, ijma pada masa sekarang ibarat makhluk langka.

Ijma tidak tampak dalam kehidupan sehari-hari masyarakat, kecuali dalam bentuk cerita masa lalu. Dalam kitab-kitab klasik, misalnya, ditengarai bahwa ulama ini, sahabat ini, pernah mencapai ijma seperti ini

5. Organization of the Petroleum Exporting Countries (OPEC)

OPEC (Organization of the Petroleum Exporting Countries) merupakan sebuah Organisasi Internasional yang terdiri dari negara-negara pengekspor minyak bumi terbanyak di dunia. OPEC merupakan organisasi permanen antar pemerintah yang didirikan melaui Konferensi Baghdad pada tanggal 10-14 September 1960 oleh lima negara sumber minyak bumi raksasa yaitu Iran, Irak, Kuwait, Arab Saudi, dan Venezuela. Pada lima tahun pertama keberadaannya OPEC memiliki kantor pusat di Jenewa, Swiss. Kemudian pada tanggal 11 september 1965 dipindahkan ke Wina, Austria hingga sekarang. OPEC memiliki peranan penting dalam menjaga stabilitas ekonomi dunia sejak didirikan pada tahun 1960.

1. Sejarah Berdirinya OPEC

Venezuela adalah negara pertama yang memprakarsai pembentukan OPEC dengan mendekati Iran, Gabon, Libya, Kuwait, dan Saudi Arabia pada tahun 1949, menyarankan mereka untuk menukar pandangan dan mengeksplorasi jalan lebar dan komunikasi yang lebih dekat antara negara-negara penghasil minyak. Pada 1014 September 1960, atas gagasan dari Menteri Pertambangan dan Energi Venezuela, Juan Pablo Prez Alfonzo dan Menteri Pertambangan dan Energi Saudi Arabia, Abdullah Al Tariki meminta pemerintahan Irak, Persia, Kuwait, Saudi Arabia, dan Venezuela bertemu di Baghdad untuk mendiskusikan cara-cara untuk meningkatkan harga dari minyak mentah yang dihasilkan oleh masing-masing negara. Dalam Konferensi Baghdad ini OPEC didirikan dan dicetuskan oleh satu hukum tahun 1960 yang dibentuk oleh Presiden Amerika, Dwight Eisenhower yang mendesak kuota dari impor minyak Venezuela dan Teluk Persia seperti industri minyak Kanada dan Mexico. Eisenhower membentuk keamanan nasional dan akses darat persediaan energi pada waktu perang. Presiden Venezuela yang menurunkan harga dari minyak dunia di negara ini, Romulo Betancourt bereaksi dengan berusaha membentuk aliansi dengan negara-negara produsen minyak sebagai satu strategi untuk melindungi otonomi dan profabilitas dari minyak Venezuela. Sebagai hasilnya, OPEC didirikan untuk menggabungkan dan mengkoordinasi kebijakan-kebijakan dari negara-negara anggota sebagai kelanjutan dari yang telah dilakukan.

1. Tujuan OPEC

Setelah lebih dari 40 tahun berdiri, OPEC telah menerapkan berbagai strategi dalam mencapai tujuannya. Dari pengalaman tersebut OPEC akhirnya menetapkan tujuan yang hendak dicapainya yaitu preserving and enhancing the role of oil as a prime energy source in achieving sustainable economic development melalui:1. Koordinasi dan unifikasi kebijakan perminyakan antar negara anggota1. Menetapkan strategi yang tepat untuk melindungi kepentingan negara anggota1. Menerapkan cara-cara untuk menstabilkan harga minyak di pasar internasional sehingga tidak terjadi fluktuasi harga1. Menjamin income yang tetap bagi negara-negara produsen minyak1. Menjamin suplai minyak bagi konsumen1. Menjamin kembalinya modal investor di bidang minyak secara adil.

1. Negara Anggota OPEC

OPEC memiliki 14 negara anggota sebelum Gabon (19751995) dan Indonesia (Desember 1962Mei 2008) keluar. Pada Mei 2008, Indonesia mengumumkan bahwa mereka telah mengajukan surat untuk keluar dari OPEC pada akhir 2008 mengingat Indonesia telah menjadi importir minyak sejak 2003 dan tidak mampu memenuhi kuota produksi yang telah ditetapkan. Hingga saat ini, OPEC terdiri dari 12 negara anggota yaitu:1. Afrika; Aljazair (1969), Angola (1 Januari 2007), Libya (Desember 1962), dan Nigeria (Juli 1971)1. Asia; Arab Saudi (negara pendiri), Iran (negara pendiri), Irak (negara pendiri), Kuwait (negara pendiri), Qatar (Desember 1961), dan Uni Emirat Arab (November 1967)1. Amerika; Ekuador (19731993, kembali menjadi anggota sejak tahun 2007), dan Venezuela (negara pendiri)

1. Badan Utama OPEC

Organisasi OPEC terdiri dari 4 badan utama yaitu Konferensi OPEC, Dewan Gubernur, Sekretariat, beserta dengan badan-badan lainnya yang berada di bawah badan utama sesuai dengan struktur OPEC.1. KonferensiKonferensi mempunyai kekuasaan tertinggi dalam menentukan kebijakan.1. Dewan GubernurTerdiri dari gubernur yang dipilih oleh masing-masing anggota OPEC untuk duduk dalam dewan yang bersidang sedikitnya dua kali dalam setahun. Tugas dewan gubernur adalah sebagai berikut:1. Melaksanakan keputusan konferensi1. Mempertimbangkan dan memutuskan laporan-laporan yang disampaikan sekretaris jenderal1. Memberikan rekomendasi dan laporan kepada pertemuan konferensi OPEC1. Mempertimbangkan semua laporan keuangan dan menunjuk seorang auditor untuk masa tugas selama 1 tahun1. Menyetujui penunjukkan direktur-direktur divisi dan kepala bagian yang diusulkan negara anggota1. Menyelenggarakan pertemuan extraordinary dan mempersiapkan agenda sidang1. Membuat anggaran keuangan organisasi dan menyerahkannya kepada sidang konferensi setiap tahun1. SekretariatSekretariat merupakan pelaksana eksekutif organisasi sesuai dengan status dan pengarahan dari dewan gubernur. Sekretaris Jenderal adalah wakil resmi dari organisasi yang dipilih untuk periode 3 tahun dan dapat diperpanjang satu kali untuk periode yang sama. Dalam melaksanakan tugasnya sekjen bertanggung jawab kepada dewan gubernur dan mendapat bantuan dari para kepala divisi dan kepala bagian.

1. Bagan Struktur Organisasi

1. Konferensi OPEC

Konferensi OPEC dilakukan dua kali dalam setahun. Tetapi pertemuan ini dapat dilaksanakan jika diperlukan (pasal 11-12). Konferensi OPEC dipimpin oleh presiden dan wakil presiden OPEC yang dipilih oleh anggota pada saat konferensi (Pasal 14). Pasal 15 menetapkan konferensi OPEC bertugas merumuskan kebijakan umum organisasi dan mencari upaya pengimplementasian kebijakan tersebut. Sebagai organisasi tertinggi, pertemuan konferensi OPEC mengukuhkan penunjukan anggota dewan gubernur dan sekretaris jenderal OPEC.

1. Konferensi Tingkat Tinggi

KTT OPEC pertama di Aljazair tahun 1975, kedua di Caracas tahun 2000, dan kelanjutannya pada KTT ketiga di Riyadh tahun 2007.

Di Ibukota Arab Saudi, Riyadh digelar Konferensi Tingkat Tinggi yang ketiga organisasi negara pengekspor minyak bumi, OPEC. KTT ini juga dihadiri oleh mantan Wapres Indonesia, Jusuf Kalla. Ini merupakan pertemuan ketiga para pemimpin negara anggota organisasi tersebut sejak pendiriannya di tahun 1960. Dalam acara pembukaan KTT OPEC di Riyadh, Raja Arab Saudi Abdullah II mengatakan, minyak tidak boleh dijadikan senjata. Dikatakannya, minyak sebagai sumber energi harusnya digunakan dalam pembangunan dan tidak dilibatkan dalam konflik. Sehubungan dengan itu, Raja Abdullah II juga menyatakan negaranya menanamkan modal 200 juta Euro untuk penggunaan teknologi ramah lingkungan. Sasaran pertemuan puncak OPEC yang berakhir Minggu, 18/11/2007 adalah membicarakan penyelesaian masalah lingkungan yang disebabkan oleh penggunaan minyak bumi sebagai sumber energi.

6. Gerakan Non Blok (GNB)

A. Sejarah Terbentuknya Gerakan Non Blok

Konferensi Asia-Afrika (KAA) di Bandung tahun 1955 merupakan proses awal lahirnya GNB. KAA ditujukan untuk mengidentifikasi dan mendalami masalah-masalah dunia waktu itu dan berupaya menformulasikan kebijakan bersama negara-negara baru tersebut pada tataran hubungan internasional. KAA menyepakati Dasa Sila Bandung yang dirumuskan sebagai prinsip-prinsip dasar bagi penyelenggaraan hubungan dan kerjasama antara bangsa-bangsa. Sejak saat itu proses pendirian GNB semakin mendekati kenyataan, dan dalam proses ini tokoh-tokoh yang memegang peran kunci sejak awal adalah presiden Mesir Gamal Abdel Nasser, presiden Ghana Kwame Nkrumah, perdana menteri India Jawaharlal Nehru, presiden Indonesia Soekarno, dan presiden Yugoslavia Josip Broz Tito.GNB berdiri saat diselenggarakannya Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) I GNB di Beograd, Yugoslavia, 1-6 september 1961. KTT I GNB dihadiri oleh 25 negara. Dalam KTT I tersebut, negara-negara pendiri GNB ini berketetapan untuk mendirikan suatu gerakan dan bukan suatu organisasi untuk menghindarkan diri dari implikasi birokratik dalam membangun upaya kerjasama di antara mereka. Pada kesempatan kali ini juga ditegaskan bahwa GNB tidak diarahkan pada suatu peran pasif politik internasional, tetapi untuk memformulasikan posisi sendiri secara independen yang merefleksikan kepentingan negara-negara anggotanya. GNB menempayi posisi khusus dalam politik luat negeri Indonesia karena Indonesia sejak awal memiliki peran sentral dalam pendirian Dasa Sila Bandung yang menjadi prinsip-prinsip utama GNB, merupakan bukti peran dan kontribusi penting Indonesia dalam mengawali pendirian GNB. Secara khusus, Presiden Soekarno juga diakui sebagai tokoh penggagas dan pendiri GNB. Indonesia menilai penting GNB tidak sekedar dari peran yang selama ini dikontribusikan tetapi terlebih-lebih mengingat prinsip dan tujuan GNB merupakan refleksi dari perjuangan dan tujuan kebangsaan Indonesia sebagaimana tertuang dalam UUD 1945.

B. Data-data Informasi Gerakan Non Blok

Pemrakarsa:Yugoslavia, India, Mesir, Indonesia, Pakistan, Kuba, Kolombia, Venezuela,Afrika Selatan, Iran, Malaysia, dan untuk suatu masa, Republik Rakyat Cina

Anggota : Afganistan, Afrika Selatan, Republik Afrika Tengah, Aljazair, Angola, Antigua dan Barbuda, Arab Saudi, Bahama, Bahrain, Bangladesh, Barbados, Belarus, Belize, Benin, Bhutan, Bolivia, Botswana, Brunei, Burkina Faso, Burundi, Chad, Chili, Djibouti, Dominika, Republik Dominika, Ekuador, Mesir, Guinea Khatulistiwa, Eritrea, Ethiopia, Filipina, Gabon, Gambia, Ghana, Grenada, Guatemala, Guinea, Guinea-Bissau, Guyana, Honduras, India, Indonesia, Iran, Jamaika, Kamboja, Kamerun, Kenya, Kolombia, Komoro, Republik Kongo, Republik Demokratik Kongo, Korea Utara, Kuba, Kuwait, Laos, Lebanon, Lesotho, Liberia, Libya, Madagaskar, Maladewa, Malawi, Malaysia, Mali, Mauritania, Mauritius, Mongolia , Maroko, Mozambik, Myanmar, Namibia, Nepal, Nikaragua, Niger, Nigeria, Oman, Pakistan, Palestina, Panama, Pantai Gading, Papua Nugini, Peru, Qatar, Rwanda, Saint Lucia, Saint Vincent dan Grenadines, Sao Tome dan Principe, SenegalSeychelles, Sierra Leone, Singapura, Somalia, Sri Lanka, Sudan, Suriname, Swaziland, Suriah, Tanjung Verde, Tanzania, Thailand, Timor Leste, Togo, Trinidad dan Tobago, Tunisia, Turkmenistan, Uganda, Uni Emirat Arab, Uzbekistan, Vanuatu, Venezuela, Vietnam, Yaman, Yordania, Zambia, dan Zimbabwe.

C.Faktor-faktor Terbentuknya Gerakan Non Blok

Munculnya dua blok barat dibawah Amerika Serikat dan blok timur dibawah Uni Soviet yang saling memperebutkan pengaruh di dunia. Adanya kecemasan negara-negara yang baru merdeka dan negara-negara berkembang, sehingga berupaya meredakan ketegangan dunia. Ditandatanganinya Dokumen Broni tahun 1956 dengan tujuan mempersatukan negara-negara nonblok. Terjadinya krisis Kuba 1961 karena US membangun pangkalan militer di Kuba secara besar-besaran. Pertemuan 5 orang negarawan pada sidang umum PBB di markas besar PBB, yaitu Presiden Soekarno (Indonesia), PM Jawaharlal Nehru (India), Presiden Gamal Abdul Nasser (Mesir), Presiden Joseph Broz Tito (Yugoslavia) dan Presiden Kwame Nkrumah (Ghana).

D.Tujuan Terbentuknya Gerakan Non Blok

Tujuan GNB mencakup dua hal, yaitu tujuan ke dalam dan keluar negeri:a. Tujuan ke dalam, yaitu mengusahakan kemajuan dan pengembangan ekonomi, social, dan politik yang jauh tertinggal dari negara maju.b. Tujuan ke luar, yaitu berusaha meredakan ketegangan antara blok Barat dan blok Timur menuju perdamaian dan keamanan dunia.

E.Prinsip-Prinsip Terbentuknya Gerakan Non Blok

GNB didasarkan prinsip-prinsip dasar yang disepakati dalam KAA yang dikenal dengan sebutan Dasasila Bandung pada bulan April 1955 di Bandung (Indonesia). Substansi Dasasila Bandung berisi tentang pernyataan mengenai dukungan bagi kedamaian dan kerja sama dunia, yaitu: Saling menghormati integritas terorial dan kedaulatan; Perjanjian non-agresi; Tidak mengintervensi urusan dalam negeri negara lain; Kesetaraan urusan dalam negeri-negeri lain; Menjaga perdamaian

F.Gerakan Non Blok Pada Masa Kepemimpinan Indonesia

Dalam perjalanannya sampai saat ini GNB telah melakukan 10 KTT, Presiden Soekarno menjadi ketua GNB. Tiap KTT mempunyai ciri sendiri-sendiri. Berdasarkan sikap dan posisi yang Nampak dalam berbagai pertemuan Non Blok, secara garis besarnya terdapat 3 pengelompokan di dalam gerakan Non Blok, yaitu :1) Kelompok Mainstream, kelompok yang ingin tetap mempertahankan prinsip-prinsip dasar dan tujuan gerakan non blok, yang termasuk kelompok ini adalah : Indonesia, Argentina, India, Bangladesh, Gabon, Pakistan, Srilangka, Senegal, Tunisia, Saudi Arabia.2) Kelompok ekstrim kiri, kelompok ini termasuk juga negara yang mempunyai kerjasama di berbagai bidang dengan Uni Soviet melalui perjanjian bilateral yang termasuk dalam kelompok ini adalah : Cuba, Afganistan, Angola, Vietnam dan Libya.3) Kelompok ekstrim kanan, yang termasuk kelompok ini adalah Mesir, Singapura, Zaire.Banyak

Sebagai ketua GNB banyak hal yang telah dihasilkan Soekarno, antara lain:1) Gerakan Non Blok putuskan untuk mengirim utusan palestina ke negara-negara Arab adalah untuk langsung terlibat dalam negosiasi-negosiasi yang mendukung usaha palestina memperoleh haknya kembali.2) GNB ingin berdialog dengan peserta KTT G7 di Tokyo. Presiden Soeharto sebagai ketua GNB dalam dialog tersebut sebenarnya ingin menyampaikan berbagai masalah terutama yang tercantum dalam Pesan Jakarta, dimana salah satu hasil KTT-GNB di Jakarta tahun 1992 adalah negara-negara GNB akan mengadakan kerjasama misalnya negara Afrika akan mengirimkan petani atau petugas keluarga berencana ke Indonesia untuk melakukan magang. Namun karena Indonesia dan negara Afrika itu tidak memiliki dana yang cukup untuk membiayai program magang ini, makan akan dicari negara ketiga terutama negara maju yang bersedia membiayai pengiriman petani Afrika ke Indonesia. Dialog negara maju dan berkembang yang disebut sebagai dialog utara selatan. Dialog yang siharapkan akan tercapai itu ternyata tidak dapat dicapai sehubungan dengan tidak diundangnya Presiden Soeharto sebagai ketua GNB dalam KTT G-7 di Tokyo. Sikap negara maju yang mengabaikan niat baik GNB untuk menyampaikan suaranya dalam kesempatan itu diselesaikan oleh pemerintahan Republik Indonesia.