LEGAL OPINION - bsn.go.id · > Sesuai dengan Pasal 43 UU 20/2014 bahwa pengelolaan standar naslonal...

LEGAL OPINION

, '>< I

ii^i

Subbagian Analisa dan Bantuan Hukum

Biro Hukum, Organisasi dan Humas

Semester 1 Tahun 2016

>

.}

Identifikasi Penataan Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional

dengan Peraturan Perundang-undangan Lain

A. Latar Belakang

Peraturan perundang-undangan disusun sebagai wujud berlakunya stiatu norma atau

kebijakan dalam suatu instansi pemerintah. Sesuai dengan asas pembentukannya, suatu

peraturan harus tidak saling bertentangan dengan peraturan lainnya. Karena potensi

ketidakharmonisan peraturan sangat tinggi sehingga diperlukan keselarasan dan keserasian

dalam pembentukannya.

Dalam penilalan mandlrl pelaksanaan ReformasI Birokrasi yang diprakarsai oleh

Kementerlan Pendayagunaan Aparatur Negara dan ReformasI Birokrasi, penataan peraturan

perundang-undangan dalam suatu Instansi menjadi salah satu kriteria penjialan. Peraturan

perundang-undangan harus dikelola secara berkala dalam rangka penlngkatan klnerja dan

penyempurnaan kebijakan.

B. DasarHukum

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

undangan;

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilalan Kesesualan.

3. Peraturan Menterl Pendayagunaan Aparatur Negara dan ReformasI Birokrasi Nomor 1

Tahun 2012 tentang Pedoman Penilalan Mandlrl Pelaksanaan ReformasI Birokrasi.

C. Kajian Peraturan Perundang-undangan

hNOMOR JUDUL PERATURAN TANGGAL ANAQSIS

PERATURAN 2009

1 48/PER/BSN/6/2

009

Pedoman Standardisasi Nasional (PSN)

308:2009 Penilaian Kesesuaian-Ketentuan

Umum Pengguna Tanda Kesesuaian

5 Juni 2009 Telah dicabut dengan Peraturan Kepala Badan

Standardisasi Nasional Nomor 2 Tahun 2012

dikarenakan tidak sesuai dengan peraturan perundang-

undangan.

2 73/PER/BSN/8/2

009

Logo Badan Standardisasi Nasional 6 Agustus 2009 Masih sesuai dengan Undang-Undang 20 Tahun 2014

tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian.

3 78/PER/BSN/8/2

009

Penetapan Standar Operasional Prosedur

Penerlmaan Negara Bukan Pajak

21 Agustus 2009 > Tidak sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan terbaru.

> Telah diganti dengan Peraturan Kepala Badan

Standardisasi Nasional Nomor 7 Tahun 2011 tentang

Standar Operasional Prosedur Penerlmaan Negara

Bukan Pajak Badan Standardisasi Nasional.

4 98/PER/BSN/lO/

2009 .

Pedoman Penyelesaian Kerugian Negara

terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara dl

fingkurigan'B'adah Standardisasi Nasional"

26 Oktober 2009 Masih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

No,

NOMOR

PERATURAN

JUDUL PERABJRAN

TANGGAL

PENETAPAN

ANAUSIS

^

PERATURAN 2010

1135/PER/BSN/12

/2010

Sistem Standardi

sasi

Nas

iona

l20 Desember 2010

Sesu

ai

dengan

UU

20/2014,

acuan

kegiatan

stan

dard

isas

i dan

peni

laia

n ke

sesu

aian

be

rped

oman

pada Ke

bija

kan

Nasional SPK

yang ditetapkan ol

eh

Menteri

yang me

ngoo

rdin

asik

an,

sehingga Peraturan

Kepala BSN Nomor 135/PER/BSN/12/2010 ten

tang

SSN

Inl pe

rlu di

kaji

kem

ball

.

PERATURAN 2011

11 Tahun 2011

Pedoman Standardisasi

Nasional Nomor 301

Tahun 2011 te

ntan

g Pedoman Pemberiakuan

Standar Na

sion

al Ind

ones

ia Sec

ara Wa

jib

1 Februarl 2011

Isti

lah da

n de

flni

si yang di

guna

kan

dalam

Peraturan

Kepala inl

harus dip

erba

rui se

suai

dengan UU 20/2014.

22 Tahun 2011

Pedoman Standardisasi

Nasional Nomor 309

Tahun 2011 te

ntan

g Pa

ndua

n Ke

bert

erlm

aan

Regu

lasi

Tek

nis,

Sta

ndar

dan Pro

sedu

r Pe

nila

ian

Kese

suai

an Untuk Produk Peralatan

Keli

stri

kan

dan

Elektronika

Dalam Rangka Pe

rset

ujua

n

ASEAN

Mengenai

Harmonisasi

Tata

Cara

Pengaturan Peralatan Lis

trlk

dan Elektronika

1 Februarl 2011

Isti

lah da

n de

fini

si yang di

guna

kan

dala

m Peraturan

Kepala inl

harus dip

erba

rui sesuai dengan UU 20/

2014

.

33 Tahun 2011

Renc

ana

Stra

tegi

s Ba

dan

Standardisasi Nasional

Tahun 2010-2014

7 Februarl 2011

>

Diperbarui

dengan

Peraturan

Kepala

Badan

Standardisasi Nasional Nomor 6 Tahun 2013 tentang

NOMOR

PERAUIRAN

JUPUL PERATUBAN - _ TANGGAL

Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan

Standardlsasi Nasional Nomor 3 Tahun 2011 tentang

Rencana Strategis Badan Standardlsasi Nasional

Tahun 2010-2014.

> Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dengan

Peraturan Kepala BSN Nomor 4 Tahun 2015 tentang

Rencana Strategis Badan Standardlsasi Nasional

Tahun 2015-2019.

4 3ATahun 2011 Manajemen Teknis Pengembangan Standar 23 Februari 2011 Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dengan Peraturan

Kepala BSN Nomor 6 Tahun 2016 tentang Manajemen

Teknis Pengembangan Standar.

5 4Tahun 2011 Perubahan Kedua Atas Keputusan Kepala Badan

Standardlsasi Nasional Nomor: 965/BSN-

I/HK.35/05/2011 tentang Organisasi dan Tata

Kerja Badan Standardlsasi Nasiona!

28 Februari 2011 Peraturan Kepala ini masih tetap berlaku, sepanjang

belum ditetapkannya Peraturan Presiden tentang Badan

Standardlsasi Nasional (amanat dari UU 20/2014).

6 STahun 2011 Unit Layanan Pengadaan Badan Standardlsasi

Nasional

18 Maret 2011 > Perpres 54/2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa

Pemerintah telah 2 (dua) kali dilakukan perubahan

terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 70

Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sehingga

substansi perlu dikaji kembali.

NOMOR

PERATURAW

_ •;PUDULPERATURAN TANGGAL, ,

PENETAPAN

>■ Perlu dikaji kembaii mengenai pejabat yang

berwenang mengangkat kepala ULP.

> Pasal 4 Peraturan Kepala Ini menyatakan bahwa ULP

didukung o!eh sekretarlat yang ex officio dilakukan

oleh Subbagian Tata Usaha dan Kearsipan.

6Tahun 2011 Manajemen Teknis Penerapan Standar Badan

Standardisasi Naslonal

5 April 2011 > Fungs! koordlnasi Peraturan Kepala Ini harus dltlnjau

kembaii, terutama berkaitan dengan Komlte Naslonal

Standar untuk Satuan Ukuran (KSNSU).

> Sesuai dengan Pasal 43 UU 20/2014 bahwa

pengelolaan standar naslonal satuan ukuran

dilakukan oleh BSN.

7Tahun 2011 Standar Operaslonal Prosedur Penerlmaan

Negara Bukan Pajak Badan Standardisasi

Naslonal

11 Jull 2011 perlu dilakukan updating terhadap dasar hukum

Peraturan Kepala Ini jika sudah ada yang mengalami

perubahan.

STahun 2011 Pedoman Penatausahaan Barang Milik Negara Di

LIngkungan Badan Standardisasi Naslonal

llJuli 2011 Masih selaras dengan peraturan perundang-undangan.

10 9Tahun2011 Standar Operaslonal Prosedur Pengadaan

Barang/Jasa Pemerlntah DI LIngkungan Badan


11 Jull 2011 Perlu dilakukan review sesuai dengan ketentuan terakhir

pengadaan barang dan jasa peerlntah.

11 llTahun 2011 Pedoman Layanan InformasI Publlk Badan


4 Agustus 2011 Peraturan Kepala Ini maslh selaras, kecuali jlka telah

dilakukan reorganisasi BSN, karena berkaitan dengan

unit keija pengelola Layanan InformasI Publlk dengan

^ .

r"^mo- NOMOR

PERATURAN

JUDUL PERATURAN TANG(3AL u\PENETAPAN

sekretariat yang ex officio oleh Bagian Humas.

12 12Tahun 2011 Pedoman Pengelolaan Anggaran Badan


19 September 2011 Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dengan Peraturan

Kepala BSN Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pedoman

Pengelolaan Anggaran.

13 IBTahun 2011 Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern

Pemerintah Di Lingkungan Badan Standardisasi

Nasional

10 November 2011 Masih selaras dengan peraturan perundang-undangan.

PERATURAN 2012

1 1 Tahun 2012 Pencabutan Keputusan Kepala Badan

Standardisasi Nasional Nomor:

71/KEP/BSN/2/2006 Tentang Penetapan

Pedoman Standardisasi Nasional (PSN) 306-

2006: Penllaian Kesesuaian-Ketentuan Umum

Penggunaan Tanda Kesesuaian Produk

Terhadap SNI

22 Maret 2012 Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014,

ketentuan penggunaan Tanda SNI seharusnya diatur

oleh Kepala BSN.

2 2 Tahun 2012 Pencabutan Peraturan Kepala Badan

Standardisasi Nasional Nomor

48/PERS/BSN/6/2009 Tentang Pedoman

Standardisasi Nasional (PSN) 308:2009 Penilalan

Kesesuaian-Ketentuan Umum Pengguna Tanda

Kesesuaian

22 Maret 2012 Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014,

ketentuan penggunaan Tanda -Kesesuaian seharusnya

diatur oleh Menteri/Kepala LPNK.

pj :nomor JPERATURAN '

PERATUMM TANGGAL

PENFTAPAN

3 BTahun 2012 Pedoman StandardisasI Nasional Tentang

NotlfikasI dan Penyelisikan Dalam Kerangka

Pelaksanaan Agreement on Technical Barriers

to Trade-Worid Trade Organization (TBT-WTO)

5 April 2012 > Istiiah dan definisi yang digunakan dalam Peraturan

Kepaia ini harus diperbaharui sesuai dengan

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014.

> Notifikasi dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun

2014, masuk dalam substansi Pasai 51 mengenal

kewajiban Internasionai yang akan dijabarkan iebih

lanjut dengan Peraturan Pemerlntah.

4 4Tahun 2012 Petunjuk Teknis Monitoring dan Evaiuasi Serta

Peiaporan Kinerja Pada Badan StandardisasI

Nasional

26 Maret 2012 Masih seiaras dengan peraturan perundang-undangan

5 5Tahun2012 Pedoman StandardisasI Nasional Nomor 07

Tahun 2012 tentang StandardisasI dan Keglatan

yang Terkait-Istllah Umum

1 Mei 2012 > Definisi dan tujuan StandardisasI yang digunakan

dalam Peraturan Kepaia ini harus diperbaharui sesuai

dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014.

> Perlu dliakukan Perubahan Peraturan Kepaia untuk

menyesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 20

Tahun 2014.

6 6 Tahun 2012 Pedoman StandardisasI Nasional Nomor 10

Tahun 2012 tentang Adopsi Standar American

Society for Testing and Material \Aex\\a6\ Standar

Nasional Indonesia

1 Mei 2012 > Definisi yang digunakan dalam Peraturan Kepaia ini

harus diperbaharui sesuai dengan Undang-Undang

Nomor 20 Tahun 2014.

> Perlu dliakukan review, kesesuaian metode adopsi.

NOMOR

PERATURAN '

. JUDUL PERATURAN

^ f

TANGGAL

PENETAPAN

j- _ - mHH-Xs- -

1 ANALISIS

PERATURAN 2013

1 1 Tahun 2013 Pencabutan 24 (Dua Puluh Empat) Pedoman

Badan Standardisasi Nasional

30 Januari 2013 Dicabut karena sudah tidak sesuai dengan

perkembangan standardisasi dan penilaian kesesuaian.

2 2Tahun 2013 Pencabutan Pedoman Standardisasi Nasional

(PBSN) 1001-1999: Persyaratan Umum Lembaga

Sertifikasi Sistem Analisa Bahaya dan

Pengendalian Titik Kritis (HACCP)

30 Januari 2013 OK

3 3 Tahun 2013 Pencabutan Pedoman Standardisasi Nasional

(PBSN) 1002-1999: Kriteria Auditor AkreditasI

LSSHACCP

30 Januari 2013 OK


(PBSN) 1003-1999: Kriteria Auditor Sertifikasi

LSSHACCP

30 Januari 2013 OK


(PBSN) 701-2000: Persyaratan Umum Lembaga

Sertifikasi Sistem Manajemen Lingkungan

30 Januari 2013 OK

6 6 Tahun 2013 Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan

"Standardisasi Nasional Nomor' 3^ Tafiun 2011*

Tentang Rencana Strategis Badan Standardisasi

Nasional Tahun 2010-2014

4 Februari 2013 Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dengan Peraturan

Kepala BSN Nbmor "4 Tahlin 2015 tentartg Rencana

Strategis Badan Standardisasi Nasional Tahun 2015-

2019.

7 07/KEP/B5N/2/2 Indlkator Kinerja Utama Badan Standardisasi 4 Februari 2013 IKU BSN harus dirubah sesuai dengan tugas BSN

Nasional sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor

20 Tahun 2014.

8 Tahun 2013 Pedoman Keprotokolan Badan Standardisasi

Nasional

15 Februari 2013 Maslh selaras dengan peraturan perundang-undangan

9 Tahun 2013 Pedoman Penanganan Admlnlstrasi Perjalanan

DInas Luar Negerl Badan Standardisasi Nasional

24 Mei 2013 Masih selaras dengan peraturan perundang-undangan.

10 10 Tahun 2013 Harl Kerja dan Jam Kerja Di Lingkungan Badan


28 Juni 2013 Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dengan Peraturan

Kepala BSN Nomor 1 Tahun 2014.

11 11 Tahun 2013 Nama, Kelas dan Nilai Jabatan Di Badan


28 Juni 2013 Masih selaras dengan peraturan perundang-undangan

12 12 Tahun 2013 Komite Nasional Indonesia Untuk International

Eiectrotechnicai Commision

28 Juni 2013 Masih selaras dengan peraturan perundang-undangan

13 14 Tahun 2013 Tata Cara Pemberian Tunjangan Kinetja

Pegawai Di Lingkungan Badan Standardisasi

Nasional

17 Desember 2013 Peraturan Kepala ini sudah dirubah dengan Peraturan

Kepala BSN Nomor 1 Tahun 2014.

14 15 Tahun 2013 Kode Etik Pegawai Badan Standardisasi Nasional 19 Desember 2013 Masih selaras dengan peraturan perundang-undangan

15 16 Tahun 2013 Designating Body Dalam Rangka Pelaksanaan

Agreement on The ASEAN Harmonized Electrical

and Electronic Equipment Regulatory Regime

30 Desember 2013 Masih selaras dengan peraturan perundang-undangan,

kecuali jika BSN sudah dilakukan reorganisasi maka

Peraturan Kepala ini perlu ditinjau kembali terutama

mengenai unit kerja yang bertugas sebagai sekretariat

Designating Body.

10

L. NOMOR

PERATURAN

JUDUL PERATURAN TANGGAL

PENFTAPAN

ANAUSIS

iPERATURAN 2014

1 1 Tahun 2014 Tata Cara Pemberian Tunjangan Kinerja

Pegawai di Lingkungan Badan Standardisasi

Nasional

2 Januari 2014 Diubah dengan Peraturan Kepaia Badan Standardisasi

Nasionai Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan atas

Peraturan Kepaia Badan Standardisasi Nasional Nomor 1

Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemberian Tunjangan

Kinerja Badan Standardisasi Nasional.

2 2Tahun 2014 Strategj Standardisasi Nasionai Tahun 2015-

2025

3 Juni 2014 > Strategi Standardisasi Nasional periu diiakukan

perubahan seteiah adanya Undang-Undang Nomor

20 Tahun 2014.

> Strategi Standardisasi Nasional harus disusun

berdasarkan tugas dan tanggung Jawab BSN seperti

yang diamanatkan daiam Undang-Undang Nomor 20

Tahun 2014.

3 3 Tahun 2014 Pemberian dan Tata Cara Pembayaran Uang

Makan BagI Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan


29 September 2014 Masih seiaras dengan peraturan perundang-undangan

4 3A Tahun 2014 Pedoman Tugas Belajar dan Izin Beiajar BagI

Pegawai Negeri'" Sipii Di • Ljngkunga"h Badan-


29 September 2014 Maslh seiaras dengan peraturan perundang-undangan

5 4 Tahun 2014 Sistem Pengendaiian Gratifikasi DI Lingkungan


2 Desember 2014 > Tidak seiaras dengan peraturan perundang-

undangan di bidang korupsl.

11

M

NOMOR

PERATURAN

3UPUL PERATURAN TANGGAL

PENETAPAN

> Teiah dilakuan perubahan dengan Peraturan Kepala

Badan StandardlsasI Nasional Nomor 3Tahun 2016.

STahun 2014 Pedoman Pelaksanaan SIstem Pelaporan

Pelanggaran Di Lingkungan Badan Standardisasi

Nasional

2 Desember 2014 Masih selaras dengan peraturan perundang-undangan

6 Tahun 2014 Sistem Pengendailan Intern Pemerintah 2 Desember 2014 Masih selaras dengan peraturan perundang-undangan

7 Tahun 2014 Standar Pelayanan Akreditasi Lembaga Penilalan

Kesesuaian


8 Tahun 2014 Standar Pelayanan Issuer Identification Number 29 Desember 2014 Masih seiaras dengan peraturan perundang-undangan

10 9 Tahun 2014 Standar Pelayanan Dokumentasi dan Informasi

Standardisasi


11 10 Tahun 2014 Standar Pelayanan Pelatihan Standardisasi 29 Desember 2014 > Tidak selaras dengan peraturan perundang-

undangan di bidang layanan publik.

> Dicabut dengan Peraturan Kepala Badan

Standardisasi Nasional Nomor 4A Tahun 2015.

PERATURAN 2015

1 Tahun 2015 Pedoman Penangan Benturan Kepentlngan di

Lingkungan Badan Standardisasi Nasiohal

27 Januari 2015 Masih selaras dengan peraturan perundang-undangan

2 Tahun 2015 Pedoman Pengaduan Masyarakat di Lingkungan


12 Februari 2015 > Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun

2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan

Publik.

12

NpMQR

PERATURAN


PENETAPAN

> Perlu dilakukan perubahan untuk menyesuaikan

kondisi yang ada.

2A Tahun 2015 CODEX Indonesia 12 Februari 2015 > Dasar hukum pelaksanaan kegiatan Codex

Indonesia.

> Maslh selaras dengan peraturan pemndang-

undangan.

3 Tahun 2015 Perubahan atas Peraturan Kepala Badan

StandardlsasI Nasional Nomor 1 Tahun 2014

tentang Tata Cara Pemberlan Tunjangan KInerja

Badan StandardlsasI Nasional

31 Maret 2015 Penyempurnaan Peraturan Kepala Badan

StandardlsasI Nasional Nomor 1 Tahun 2014 tentang

Tata Cara Pemberlan Tunjangan KInerja Badan

StandardlsasI Nasional.

Maslh selaras dengan peraturan perundang-

undangan

4 Tahun 2015 Rencana Strategis Badan StandardlsasI Nasional

2015-2019

30 April 2015 Dasar pelaksanaan perencanaan kegiatan Badan

StandardlsasI Nasional yang selaras dengan Rencana

Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan Rencana

Pembangunan Jangka (RPJM).

Masih selaras dengan peraturan perundang-

-undangan.

4A Tahun 2015 Pencabutan Peraturan Kepala Badan

StandardlsasI Nasional Nomor 10 Tahun 2014

tentang Standar Pelayanan Pelatihan

30 April 2015 > Peraturan Kepala Badan StandardlsasI Nasional

Nomor 10 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan

Pelatihan tidak selaras dan membutuhkan

pengaturan yang leblh komprehenslf.

13

p■ NOMOR - U

PERATURAN

■ =4 dfciiiHIl

TANGGAL. B

PENFTAPAN ]

7 STahun 2015 Standar Peiayanan Pelatihan Standardisasi 1 Juni 2015 > Mengatur dan menyempurnakan Standar Peiayanan

Pelatihan.

> Masih selaras dengan peraturan perundang-

undangan.

8 6 Tahun 2015 Pedoman Penelitlan dan Pengembangan

Standardisasi

31 Juli 2015 > Memberikan pengaturan mengenai kebijakan

Penelitian dan Pengembangan Standardisasi.


undangan.

9 7 Tahun 2015 Skema SertifikasI Pasar Rakyat 25 September 2015 > Memberikan pengaturan mengenai skema sertifikasi

pasar rakyat


undangan

10 8 Tahun 2015 Pedoman Pengembangan Standar Naslonal

Indonesia

4 Desember 2015 > Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014.


undangan.

11 9 Tahun 2015 Pedoman Standardisasi Nasional tentang Tata

Cara Penomoran Standar Nasional Indonesia

4 Desember 2015 > Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014.


undangan.

12 10 Tahun 2015 Pedoman Umum Delegasi Republik Indonesia

BIdang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian


13 11 Tahun 2015 Pedoman Pengelolaan Anggaran Badan


31 Desember 2015 > Penggantian atas Peraturan Kepala Badan


14

NOMOR

PERATURAN

3UDUL PgRAIlLJE^i^N . TANGGAL

PENETAPAN

tentang Pedoman Pengelolaan Anggaran Badan

Standardisasi Nasional.


undangan.

PERATURAN 2016



tentang Pedoman Penanganan Pengaduan

Masyarakat di Lingkungan Badan Standardisasi

Nasional

4 Mei 2016 Guna menyesuaikan kondisi yang ada saat ini, maka

dilakukan perubahan terhadap Peraturan Kepaia Badan

Standardisasi Nasional Nomor 2 Tahun 2015.

2 Tahun 2016 Pedoman Adopsi Standar Internasional dan

Publikasi Internasional Lainnya Bagian 2: Adopsi

Publikasi Internasional Selain Standar

Internasional Menjadi Standar Nasional

Indonesia

31 Mei 2016 Memberlkan pengaturan dalam mengadopsi publikasi

internasional seiain standar internasional menjadi

Standar Internasional Indonesia.

ahui oleh

la Biro Hukum, Organisasi, dan Humas

ahardjo, M.M.

15

. i

16

NOMOR

PERATURAN


PENETAPAN

ANAuSJS

tentang Pedoman Pengelolaan Anggaran Badan

Standardisasi Nasional.

> Masih selaras dengan peraturan pemndang-

undangan.

PERATURAN 2016



tentang Pedoman Penanganan Pengaduan

Masyarakat di Lingkungan Badan Standardisasi

Nasional

4 Mei 2016 Guna menyesuaikan kondisi yang ada saat ini, maka

dilakukan perubahan terhadap Peraturan Kepala Badan

Standardisasi Nasional Nomor 2 Tahun 2015.

2 Tahun 2016 Pedoman Adopsi Standar Internasional dan

Publikasi Internasional Lainnya Baglan 2: Adopsi

Publikasi Internasional Selain Standar

Internasional Menjadi Standar Nasional

Indonesia

31 Mei 2016 Memberikan pengaturan dalam mengadopsi publikasi

internasional selain standar Internasional menjadi

Standar Internasional Indonesia.

Diketahui oleh

Kepala Biro Hukum, Organisasi, dan Humas

Ir. Budi Rahardjo, M.M.

15

No. NOMOR

PERATURAN


PENETAPAN

ANAUSIS

terhadap ubin keramik.

9 QTahun 2016 Tata Cara Pembentukan Peraturan Perundang-

undangan di Ungkungan Badan Standardisasi

Nasional

24 November 2016 Peraturan ini menjadi pedoman di lingkungan Badan

Standardisasi Nasional dalam menyusun peraturan

perundang-undangan sesuai dengan prosedur

berdasarkan kebutuhan.

Diketahui oleh

Kepala Biro Hukum, Organisasi, dan Humas

Ir. Budi Rahardjo,

-r

17

LEGAL OPINION - bsn.go.id · > Sesuai dengan Pasal 43 UU 20/2014 bahwa pengelolaan standar naslonal...

Documents

Transcript of LEGAL OPINION - bsn.go.id · > Sesuai dengan Pasal 43 UU 20/2014 bahwa pengelolaan standar naslonal...