KOMUNIKASI PUBLIK YANG MENDORONG PERCEPATAN...
Transcript of KOMUNIKASI PUBLIK YANG MENDORONG PERCEPATAN...
KOMUNIKASI PUBLIK YANG MENDORONGPERCEPATAN KEMAJUAN BANGSA
Rosarita Niken WidiastutiDirektur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik
Rosarita Niken WidiastutiDirektur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik
ARAHAN PRESIDEN JOKO WIDODO KEPADAPARA HUMAS K/L/D/BUMN
KEPENTINGAN RAKYAT KEPENTINGAN GLOBAL1. Informasikan apa yang akan, sedang, dan telah
dikerjakan Pemerintah1. Kita sedang berkompetisi dengan negara-
negara lain
2. Informasikan secepat-cepatnya 2. Kita perlu nation branding
3. Jangan menunggu ditanya 3. Kita perlu PERSEPSI POSITIF di seluruh duniabahwa negara ini dikelola dengan baik
4. Rakyat perlu informasi 4. Negara yang berhasil mem-branding sepertiAmerika Serikat dan IndiaNegara yang berhasil mem-branding sepertiAmerika Serikat dan India
5. Lakukan konsolidasi dan koordinasi agartersambung (Presiden: Saya pelajari setahunini, itu jauh dari itu, bahkan antar BUMNtarung. Ada juga yang diam saja. Takutmenghadapi masalah)
5. Gunakan teknologi dengan sebaik-baiknya
6. Negara jangan kalah sama pengamat 6. Visi besar kita adalah kompetisi: DARI POLAKONSUMSI KE POLA PRODUKSI
7. Kerjakan tugas jangan dengan cara lama/polalama
7. Subsidi dialihkan dari konsumsi ke produksi (inibelum terinfokan)
8. KITA MAU TRUST DARI RAKYAT! 8. Kita harus berani! Contoh: Bom Thamrin
Kondisi dan Problematika Informasi danKomunikasi Publik
PEMERINTAHPEMERINTAH PUBLIKPUBLIKPROBLEM
KOMUNIKASIPROBLEM
KOMUNIKASI
PERSEPSI(+/-)
PERSEPSI(+/-)
kurangiEdukasi melaluikomunikasi publikEndorser oleh
Opinion LeaderPERSEPSI
(+/-)PERSEPSI
(+/-)
PUBLIKEMOSIONAL
PUBLIKEMOSIONAL
LIMITASI THDINFO VALID
LIMITASI THDINFO VALID
TAK PERCAYAPEMIMPIN
TAK PERCAYAPEMIMPIN
LINGKUNGANINFORMASIYG DINAMIS
kurangi
kurangi
kurangi
kurangi
Edukasi melaluikomunikasi publik
Testimoni successstory
Dialog langsung
Endorser olehOpinion Leader
Sumber: Rakor Kominfo, Ditjen Informasi dan Komunikasi Publik, Kemkominfo RI, 2010
MEWUJUDKAN HAK WARGA NEGARAMENDAPATKAN INFORMASI
Pengaturansystem
komunikasi
Pembangunaninfrastrukturkomunikasi
KomunikasiPublik
4
A wellinformed
society
Pengaturansystem
komunikasi
• Kesadaran pemerintahuntuk berkomunikasidengan masyarakat
• Menciptakankomunikasi dua arahuntuk mendapatkaninput dari masyarakat
• Meningkatkan kapasitaskomunikasi pemerintah
• Regulasi pendukung yangmenciptakan lingkunganpembangun systemkomunikasi seperti, UUPers, UU ITE, UU KIP
• Media literasimeningkatkan pengetahuanmasyarakat
Pola Komunikasi
10-to-9010-to-90
Pilar Demokrasi
Eksekutif Legislatif
Komunikasi
DEMOKRASI
Yudikatif
Komunikasi
PersPers Media SosialMedia Sosial
Apa yang terjadi dalam 1 menit didunia saat ini?
1 menit: 98.000 cuitan twitter, 1.500 unggahan blog, 168 juta surel, 600 video barudi YouTube, 70 domain terdaftar, 695.000 status fb, dll. Sumber: go-globe.com
Polarisasi Publik di Media Sosial
Sumber: Ismail Fahmi (Drone Emprit)
KOMUNIKASI PEMERINTAHAN
Komunikasi pemerintahan proses penyampaian ide-ide, gagasan-gagasan, dan program pemerintahkepada masyarakat dalam rangka mencapai tujuanNegara, yaitu kesejahteraan rakyat.
Pelaksanaan Komunikasi Pemerintahan dapatterselenggara dengan efektif jika diikuti denganpenataan lembaga/ satuan kerja komunikasipemerintahan di tingkat pusat hingga daerah, sesuaiasas otonomi.
9
Komunikasi pemerintahan proses penyampaian ide-ide, gagasan-gagasan, dan program pemerintahkepada masyarakat dalam rangka mencapai tujuanNegara, yaitu kesejahteraan rakyat.
Pelaksanaan Komunikasi Pemerintahan dapatterselenggara dengan efektif jika diikuti denganpenataan lembaga/ satuan kerja komunikasipemerintahan di tingkat pusat hingga daerah, sesuaiasas otonomi.
GOVERNMENT PUBLIC RELATIONS
1. Government Public Relations (GPR) merupakan program prioritasuntuk memastikan masyarakat mengetahui apa yang dilakukanpemerintah dan berpartisipasi dalam pembangunan. ImplementasiGPR dilaksanakan sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 9Tahun 2015 tentang Pengelolaan Komunikasi Publik
2. Basis kerja GPR adalah pengelolaan informasi dan komunikasiyang berkelanjutan untuk memperoleh pemahaman dan dukunganpublik terhadap Program dan Kebijakan Pemerintah.
3. Program Kerja– Pemerintah sebagai penentu agenda (agenda setting) isu-isu di
masyarakat untuk membangun kepercayaan publik terhadap pemerintahsebagai sumber informasi yang akurat dan dapat dipercaya.
– Membentuk lembaga jejaring komunikasi.– Menyusun dan memantau implementasi regulasi tentang GPR oleh
K/L/D.– Menyediakan dan menyebarkan konten informasi publik ke seluruh
Indonesia.
1. Government Public Relations (GPR) merupakan program prioritasuntuk memastikan masyarakat mengetahui apa yang dilakukanpemerintah dan berpartisipasi dalam pembangunan. ImplementasiGPR dilaksanakan sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 9Tahun 2015 tentang Pengelolaan Komunikasi Publik
2. Basis kerja GPR adalah pengelolaan informasi dan komunikasiyang berkelanjutan untuk memperoleh pemahaman dan dukunganpublik terhadap Program dan Kebijakan Pemerintah.
3. Program Kerja– Pemerintah sebagai penentu agenda (agenda setting) isu-isu di
masyarakat untuk membangun kepercayaan publik terhadap pemerintahsebagai sumber informasi yang akurat dan dapat dipercaya.
– Membentuk lembaga jejaring komunikasi.– Menyusun dan memantau implementasi regulasi tentang GPR oleh
K/L/D.– Menyediakan dan menyebarkan konten informasi publik ke seluruh
Indonesia.
1PENYEDIAAN DATA SUBSTANTIF
PROGRAM PRIORITAS
2MONITORING MEDIA DAN
ANALISIS DATA
3KOORDINASI
PERENCANAAN, PENYIAPAN DAN PELAKSANAANKOMUNIKASI PUBLIK
KEMENTERIANKOMINFO
KEMENTERIANKOMINFO
KEMENTERIAN/LEMBAGA/DAERAH
KEMENTERIAN/LEMBAGA/DAERAH
1. Kementerian/Lembaga/Daerah menyiapkandan menyampaikan data beserta informasiterkait pelaksanaan tugas dan fungsi kepadaKementerian Kominfo secara berkala.
2. Kementerian Kominfo melakukan kajianterhadap data dan informasi yang disampaikanoleh Kementerian/Lembaga/Daerah danmelakukan media monitoring sertamenganalisis konten media terkait dengankebijakan dan program pemerintah.
3. Kementerian Kominfo bersamaKementerian/Lembaga/Daerahmengoordinasikan perencanaan, penyiapan,dan pelaksanaan komunikasi publik terkaitkebijakan dan program pemerintah.
4. Kementerian Kominfo menyusun narasi tunggalterkait dengan kebijakan dan programpemerintah kepada publik sesuai arahanPresiden.
5. Kementerian/Lembaga/Daerah bersamaKementerian Kominfo melaksanakandiseminasi informasi publik yang telah disusunmelalui saluran komunikasi yang tersedia.
6. Kementerian Kominfo melakukan monitoringdan evaluasi terhadap pelaksanaan komunikasipublik secara berkala.
PROSES KERJA GPR (INPRES 9/2015)
KEMENTERIAN/LEMBAGA/DAERAH
KEMENTERIAN/LEMBAGA/DAERAH
KEMENTERIANKOMINFO
KEMENTERIANKOMINFO
KEMENTERIANKOMINFO4
NARASI TUNGGAL
5DISEMINASI INFORMASI PUBLIK
PUBLIKPUBLIK
1. Kementerian/Lembaga/Daerah menyiapkandan menyampaikan data beserta informasiterkait pelaksanaan tugas dan fungsi kepadaKementerian Kominfo secara berkala.
2. Kementerian Kominfo melakukan kajianterhadap data dan informasi yang disampaikanoleh Kementerian/Lembaga/Daerah danmelakukan media monitoring sertamenganalisis konten media terkait dengankebijakan dan program pemerintah.
3. Kementerian Kominfo bersamaKementerian/Lembaga/Daerahmengoordinasikan perencanaan, penyiapan,dan pelaksanaan komunikasi publik terkaitkebijakan dan program pemerintah.
4. Kementerian Kominfo menyusun narasi tunggalterkait dengan kebijakan dan programpemerintah kepada publik sesuai arahanPresiden.
5. Kementerian/Lembaga/Daerah bersamaKementerian Kominfo melaksanakandiseminasi informasi publik yang telah disusunmelalui saluran komunikasi yang tersedia.
6. Kementerian Kominfo melakukan monitoringdan evaluasi terhadap pelaksanaan komunikasipublik secara berkala.
6MONITORING DAN EVALUASI
KEMENTERIANKOMINFO
KEMENTERIANKOMINFO
KEMENTERIANKOMINFO
KEMENTERIANKOMINFO
KEMENTERIAN/LEMBAGA/DAERAH
KEMENTERIAN/LEMBAGA/DAERAH
KEMENTERIANKOMINFO
KEMENTERIANKOMINFO
12
13
PERAN KEMENTERIAN/LEMBAGA/DAERAHDALAM MENGHADAPI HOAX
Menyampaikan data dan informasi terkait dengan pelaksanaantugas dan fungsi kepada Menteri Komunikasi dan Informatikasecara berkala
Menyampaikan data dan informasi terkait dengan pelaksanaantugas dan fungsi kepada Menteri Komunikasi dan Informatikasecara berkala
Menyebarluaskan kepada publik narasi tunggal dan datapendukung lainnya yang disusun oleh Kementerian Komunikasidan Informatika terkait dengan kebijakan dan programpemerintah
Menyebarluaskan kepada publik narasi tunggal dan datapendukung lainnya yang disusun oleh Kementerian Komunikasidan Informatika terkait dengan kebijakan dan programpemerintah
Menyebarluaskan kepada publik narasi tunggal dan datapendukung lainnya yang disusun oleh Kementerian Komunikasidan Informatika terkait dengan kebijakan dan programpemerintah
Menyebarluaskan kepada publik narasi tunggal dan datapendukung lainnya yang disusun oleh Kementerian Komunikasidan Informatika terkait dengan kebijakan dan programpemerintah
Menyampaikan setiap kebijakan dan program pemerintah secaralintas sektoral dan lintas daerah kepada publik secara cepat dantepat
Menyampaikan setiap kebijakan dan program pemerintah secaralintas sektoral dan lintas daerah kepada publik secara cepat dantepat
Menyampaikan informasi melalui berbagai saluran komunikasikepada masyarakat secara tepat, cepat, obyektif, berkualitasbaik, berwawasan nasional, dan mudah dimengerti terkaitdengan kebijakan dan program pemerintah
Menyampaikan informasi melalui berbagai saluran komunikasikepada masyarakat secara tepat, cepat, obyektif, berkualitasbaik, berwawasan nasional, dan mudah dimengerti terkaitdengan kebijakan dan program pemerintah
AISAS + Media SosialOnline
advertising,Sponsorship &
PublicRelations
Onlineadvertising,
Sponsorship &Public
Relations
Organic SearchOrganic Search OnlineCommunity &Social Media
OnlineCommunity &Social Media
Website &Landing Page
orIN STORE
Website &Landing Page
orIN STORE
Targeted Adv,Paid Search &
E-mailMarketing
Targeted Adv,Paid Search &
E-mailMarketing
Sumber: Roland Hall
Tujuan dan Dampak Hoaks
1. Provokasi dan agitasinegatif
2. Menyulut kebencian,kemarahan, dan hasutan
kepada orang banyak untukmengadakan huru-hara,
pemberontakan dll.
3. Membentuk persepsinegatif untuk memanipulasi
alam pikiran danmemberikan respon sepertikeinginan pembuat berita
palsu.
4. Menimbulkan opininegatif sehingga terjadidisintegrasi bangsa, dll.
(Provetic Indonesia)
Bisnis di Balik Hoaks
Setiap kali berita bombastis (clickbait) diklikpemilik situs hoaks bisa mendapat keuntungandari iklan.
Ciri-ciri Hoaks (1)
1. Menciptakan kecemasan, kebencian,permusuhan, dll. (fear arousing)
2. Sumber tidak jelas dan tidak ada yangbisa dimintai tanggung jawab atauklarifikasi. (whispered propaganda)
3. Pesan sepihak, menyerang, dan tidaknetral atau berat sebelah (one-sided)
4. Mencatut nama tokoh berpengaruh ataupakai nama mirip media terkenal.(transfer device)
5. Memanfaatkan fanatisme atas namaideologi, agama, suara rakyat. (plainfolks)
6. Judul dan pengantarnya profokatif dantidak cocok dengan isinya.
1. Menciptakan kecemasan, kebencian,permusuhan, dll. (fear arousing)
2. Sumber tidak jelas dan tidak ada yangbisa dimintai tanggung jawab atauklarifikasi. (whispered propaganda)
3. Pesan sepihak, menyerang, dan tidaknetral atau berat sebelah (one-sided)
4. Mencatut nama tokoh berpengaruh ataupakai nama mirip media terkenal.(transfer device)
5. Memanfaatkan fanatisme atas namaideologi, agama, suara rakyat. (plainfolks)
6. Judul dan pengantarnya profokatif dantidak cocok dengan isinya.
Ciri-ciri Hoaks (2)
6. Memberi penjulukan. (name calling)7. Minta supaya dishare atau diviralkan. (band wagon)8. Menggunakan argumen dan data yang sangat teknis supaya Nampak
ilmiah dan dipercaya (card stacking)9. Artikel yang ditulis biasanya menyembunyikan fakta dan data serta
memelintir pernyataan narasumbernya.10. Berita ini biasanya ditulis oleh media abal-abal. Media yang tidak jelas
alamat dan susunan redaksi.11. Manipulasi foto dan keterangannya. Foto-foto yang digunakan
biasanya sudah lama dan berasal dari kejadian di tempat lain danketerangannya juga dimanipulasi. Pelaku juga dapat mengubah latardan foto sebuah peristiwa dengan mengandalkan kecanggihan pirantipengolah gambar dan keterampilannya.
6. Memberi penjulukan. (name calling)7. Minta supaya dishare atau diviralkan. (band wagon)8. Menggunakan argumen dan data yang sangat teknis supaya Nampak
ilmiah dan dipercaya (card stacking)9. Artikel yang ditulis biasanya menyembunyikan fakta dan data serta
memelintir pernyataan narasumbernya.10. Berita ini biasanya ditulis oleh media abal-abal. Media yang tidak jelas
alamat dan susunan redaksi.11. Manipulasi foto dan keterangannya. Foto-foto yang digunakan
biasanya sudah lama dan berasal dari kejadian di tempat lain danketerangannya juga dimanipulasi. Pelaku juga dapat mengubah latardan foto sebuah peristiwa dengan mengandalkan kecanggihan pirantipengolah gambar dan keterampilannya.
Amanat kepada Pemerintah dalam UU ITE (1)Perbuatan Yang Dilarang
Pasal 27(1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau
mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronikdan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.
(2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/ataumentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronikdan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian.
(3) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/ataumentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronikdan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/ataupencemaran nama baik.
(4) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/ataumentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronikdan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/ataupengancaman.
Perbuatan Yang DilarangPasal 27
(1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/ataumentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronikdan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.
(2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/ataumentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronikdan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian.
(3) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/ataumentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronikdan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/ataupencemaran nama baik.
(4) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/ataumentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronikdan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/ataupengancaman.
Amanat kepada Pemerintah dalam UU ITE (2)
Pasal 34(1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, menjual,
mengadakan untuk digunakan, mengimpor, mendistribusikan, menyediakan, atau memiliki:
a) perangkat keras atau perangkat lunak Komputer yang dirancang atau secara khusus dikembangkan untuk memfasilitasiperbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 33;
b) sandi lewat Komputer, Kode Akses, atau hal yang sejenis dengan itu yang ditujukan agar Sistem Elektronik menjadi dapatdiakses dengan tujuan memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 33.
(2) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan tindak pidana jika ditujukan untukmelakukan kegiatan penelitian, pengujian Sistem Elektronik, untuk perlindungan SistemElektronik itu sendiri secara sah dan tidak melawan hukum.
Pasal 35Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi,penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau DokumenElektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggapseolah-olah data yang otentik.
Pasal 34(1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, menjual,
mengadakan untuk digunakan, mengimpor, mendistribusikan, menyediakan, atau memiliki:
a) perangkat keras atau perangkat lunak Komputer yang dirancang atau secara khusus dikembangkan untuk memfasilitasiperbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 33;
b) sandi lewat Komputer, Kode Akses, atau hal yang sejenis dengan itu yang ditujukan agar Sistem Elektronik menjadi dapatdiakses dengan tujuan memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 33.
(2) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan tindak pidana jika ditujukan untukmelakukan kegiatan penelitian, pengujian Sistem Elektronik, untuk perlindungan SistemElektronik itu sendiri secara sah dan tidak melawan hukum.
Pasal 35Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi,penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau DokumenElektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggapseolah-olah data yang otentik.
Amanat kepada Pemerintah dalam UU ITE (3)
• Pasal 40, ayat 2a: Pemerintah wajibmelakukan pencegahan penyebar luasandan penggunaan IE dan atau DE ygmemiliki muatan yang dilarang, sesuaiketentuan peraturan PerUUan.
• Sebelum revisi, hanya berdasar pasal 40ayat 2: Pemerintah melindungiKepentingan Umum dari segala jenisgangguan sebagai akibat penyalahgunaantransaksi elektronik sesuai denganketentuan perUUan.
• Pasal 40, ayat 2a: Pemerintah wajibmelakukan pencegahan penyebar luasandan penggunaan IE dan atau DE ygmemiliki muatan yang dilarang, sesuaiketentuan peraturan PerUUan.
• Sebelum revisi, hanya berdasar pasal 40ayat 2: Pemerintah melindungiKepentingan Umum dari segala jenisgangguan sebagai akibat penyalahgunaantransaksi elektronik sesuai denganketentuan perUUan.
Kewenangan pencegahan denganpemutusan akses
Pasal 40 ayat 2b : Dalam melakukan pencegahan sebagaimanadimaksud pd ayat (2a), pemerintah berwenang melakukanpemutusan akses dan/atau memerintahkan pd PSE utk melakukanpemutusan akses thd IE dan DE yg memiliki muatan melanggarhukum.
Pasal 40 ayat 2b : Dalam melakukan pencegahan sebagaimanadimaksud pd ayat (2a), pemerintah berwenang melakukanpemutusan akses dan/atau memerintahkan pd PSE utk melakukanpemutusan akses thd IE dan DE yg memiliki muatan melanggarhukum.
1. Melaksanakan literasi media kepada masyarakat agar merekasadar untuk tidak membuat atau turut menyebarkan beritahoaks dan menciptakan konten-konten positif.
2. Aktif melakukan klarifikasi resmi dan counter issue terhadapberita-berita hoaks atau potensi hoaks di berbagai kanal.
3. Penegakan hukum dan peraturan.4. Turut mengampanyekan dan menggandeng komunitas untuk
melawan hoaks (turnbackhoax.id)5. Melaporkan materi-materi hoaks ke:
[email protected] danhttp://trustpositif.kominfo.go.id/ sertahttps://www.turnbackhoax.id/ agar segera mendapat tindaklanjut.
Upaya: Menciptakan Konten Positif untukMelawan Konten Negatif dan Hoaks
1. Melaksanakan literasi media kepada masyarakat agar merekasadar untuk tidak membuat atau turut menyebarkan beritahoaks dan menciptakan konten-konten positif.
2. Aktif melakukan klarifikasi resmi dan counter issue terhadapberita-berita hoaks atau potensi hoaks di berbagai kanal.
3. Penegakan hukum dan peraturan.4. Turut mengampanyekan dan menggandeng komunitas untuk
melawan hoaks (turnbackhoax.id)5. Melaporkan materi-materi hoaks ke:
[email protected] danhttp://trustpositif.kominfo.go.id/ sertahttps://www.turnbackhoax.id/ agar segera mendapat tindaklanjut.
TerimaKasih
“Komunikasi lancar, informasi benar”
TerimaKasih
25