LaporLaporan Akhir Divisi Hukan Akhir Divisi Hukum um
Transcript of LaporLaporan Akhir Divisi Hukan Akhir Divisi Hukum um
Panitia Pengawas Pemilihan
Kabupaten Aceh Barat
BAWASLU
Laporan Akhir Divisi Hukum Laporan Akhir Divisi Hukum
Panwaslih Kabupaten Aceh Barat Tahun 2020
Jln. Manekroo No. 35B, Gampong Ujong Baroh, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh BaratE-Mail : [email protected]
i Laporan Divisi Hukum Panwaslih Kabupaten Aceh Barat Tahun 2020
KATA PENGANTAR
Assalamu’alaikum Wr. Wb.
Alhamdulillah Puji Syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat
Rahmat dan Karunia-Nya lah Panwaslih Kabupaten Aceh Barat dapat menyelesaikan
Laporan Akhir Divisi Hukum Panwaslih Kabupaten Aceh Barat Tahun 2020.
Ucapan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah turut membantu dalam
penyelesaian laporan akhir ini.
Penyusunan laporan ini adalah sebagai bahan laporan pertanggung jawaban
Panwaslih Kabupaten Aceh Barat dalam hal menangani Persoalan Hukum di
Kabupaten Aceh Barat.
Demikian sepatah dua patah kata yang bisa kami sampaikan kepada seluruh
pembaca Laporan ini, Kami menyadari bahwasanya dalam penyusunan laporan ini
masih terdapat banyak kesilapan dan kesalahan. Untuk itu kami terlebih dahulu
memohon maaf kepada semua pihak dan kami juga berharap semua pihak dapat
memberikan masukan, kritik dan saran yang membangun untuk perbaikan penyusunan
laporan akhir ini kedepannya.
Wassalamu’alaikum Wr,Wb.
Meulaboh, 19 Maret 2021
Kordiv. Hukum Panwaslih
Kabupaten Aceh Barat
Romi Juliansyah, S.E.,M.Si
ii Laporan Divisi Hukum Panwaslih Kabupaten Aceh Barat Tahun 2020
DAFTAR ISI
Kata Pengantar .................................................................................................. i Daftar Isi............................................................................................................ ii
A BAB I Pendahuluan ................................................................................. 1
A. Latar Belakang…………………………………………………………
B. Dasar Hukum Penyusunan Laporan………………………………...
C. Maksud dan Tujuan Penulisan Laporan…………………………….
1
1
2
B BAB II Peran dan Kiprah Divisi Hukum…………………………………… 3
A. Penguatan Kapasitas Hukum………………………………………..
a. Sosialisasi Perbawaslu Nomor 6 Tahun 2017 tentang Kode
Etik Pegawai Bawaslu dan Perbawaslu Nomor 10 Tahun
2014 tentang Tata Tertib Pegawai di Lingkungan Bawaslu….
b. Peningkatan Kapasitas Keahlian Hukum………………………
c. Pengelolaan dan Evaluasi Penanganan Pelanggaran Aspek
Hukum dan Data Informasi………………………………………
B. Fasilitasi dan Konsultasi Kajian
Hukum………..................................................................................
C. Sosialiasi Produk Hukum…………………………………………….
D. Fasilitasi Advokasi dan Bantuan Hukum……………………………
E. Pemberian Keterangan PHP…………………………………………
F. Pengawasan atas tindaklanjut pelaksanaan Putusan…………….
3
3
3
5
6
7
7
7
7
C BAB III Penutup……………………………………………………………... 8
A. Saran.............................................................................................
B. Rekomendasi………………………………………………………….
8
8
1 Laporan Divisi Hukum Panwaslih Kabupaten Aceh Barat Tahun 2020
BAB I
PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG
Amanat Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 di dalam Pasal 1 ayat (3) Negara Indonesia adalah Negara
Hukum. Pelaksanaan Penegakan Hukum di Indonesia dilaksanakan
berdasarkan Undang-undang. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017
Tentang Pemilihan Umum memberikan kewenangan Kepada Bawaslu,
Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/ Kota dalam hal melakukan
Pencegahan dan Penindakan Pelanggaran demi terwujudnya Pemilihan
Umum yang demokratis.
Berdasarkan Pasal 18 ayat (1) UUD Tahun 1945 Negara Indonesia
dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas
Kabupaten dan Kota, yang tiap-tiap Provinsi, Kabupaten dan Kota itu
mempunyai daerah yang diatur dengan Undang-Undang. Dalam tiap daerah
tersebut mempunyai kepala daerahnya masing-masing yang dipilih secara
demokrasi melalui pemilihan kepala daerah.
Pemilihan Kepala Daerah adalah pemilihan untuk memilih Kepala
Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia
berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945. Pada Tahun 2020 Provinsi Aceh dan Kabupaten
Aceh Barat Tidak melaksanakan kegiatan Pemilihan Kepala Daerah, yang
semulanya dijadwalkan akan dilangsungkan Pemilihan Kepala daerah pada
Tahun 2022 kemudian di undur menjadi Tahun 2024.
Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Aceh Barat (Panwaslih Aceh
Barat) merupakan salah satu lembaga pengawas yang mandiri dan bebas
dari berbagai pihak maupun terkait dengan pelaksanaan tugas dan
wewenangnya. Pelaksanaan tugas dan kewenangan Bawaslu diatur dalam
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Dalam
rangka melaksanakan amanat dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun
2014 tentang Sistem Akuntanbilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Bawaslu
mempunyai kewajiban secara mandiri untuk merencanakan, melaksanakan,
mengukur dan memantau kinerja serta melaporkannya kepada instansi yang
lebih tinggi.
B. DASAR HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang
Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang,
2 Laporan Divisi Hukum Panwaslih Kabupaten Aceh Barat Tahun 2020
Sebagaimana telah beberapa kali dirubah, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang
Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota
Menjadi Undang-Undang.
3. Perbawaslu Nomor 1 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan
Perbawaslu Nomor 3 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Pola
Hubungan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota,
Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu Luar
Negeri, dan Pengawas TPS.
4. Surat Ketua Bawaslu Nomor 0306/HK.06/K1/03/2021 Perihal
Permintaan Laporan Akhir Dvisi Hukum Tahun 2020
C. MAKSUD DAN TUJUAN PENULISAN LAPORAN
Tujuan pembuatan laporan divisi hukum ini untuk menjelaskan proses
berjalannya kegiatan yang dilaksanakan oleh divisi hukum Panwaslih
Kabupaten Aceh Barat pada Tahun 2020. Diharapkan dengan penulisan
laporan divisi ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam
pelaksanaan kegiatan pengawasan pada pemilihan/pemilu yang akan
datang.
Laporan ini juga sebagai bentuk keterbukaan informasi terhadap
masyarakat bahwa Panwaslih Kabupaten Aceh Barat telah menjalankan
tugas pokok dan fungsinya sebagaimana yang tertuang dalam peraturan
perundang-undangan.
3 Laporan Divisi Hukum Panwaslih Kabupaten Aceh Barat Tahun 2020
BAB II
PERAN DAN KIPRAH DIVISI HUKUM
A. PENGUATAN KAPASITAS HUKUM
a. sosialisasi Perbawaslu Nomor 6 Tahun 2017 tentang Kode Etik
Pegawai Bawaslu dan Perbawaslu Nomor 10 Tahun 2014 tentang
Tata Tertib Pegawai di Lingkungan Bawaslu
Sosialisasi Perbawaslu Nomor 6 Tahun 2017 tentang Kode Etik
Pegawai Bawaslu dan Perbawaslu Nomor 10 Tahun 2014 tentang
Tata Tertib Pegawai di Lingkungan Bawaslu ini dihadiri oleh semua
komisoner dan pegawai sekretariat Panwaslih Kabupaten Aceh Barat
dalam rangka peningkatan kapasitas di jajaran sekretariat Panwaslih
Kabupaten Aceh Barat. Adapun tujuan dilaksanakannya sosialisai ini
adalah untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi
staf sekretariat sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-
undangan serta meningkatkan disiplin baik dalam pelaksanaan tugas
maupun dalam hidup bermasyarakat, berorganisasi, berbangsa, dan
bernegara.
Lembaga pengawas penyelenggara pemilu merupakan lembaga
yang ikut serta menjaga jalannya pesta demokrasi, jadi semua jajaran
pegawai harus memegang teguh aturan yang berlaku di lingkungan
lembaga pengawas pemilu. Agar tetap terjaga integritas dan
netralitas staf sekretariat dalam melaksanakan tugas sehari-hari.
Di samping itu sosialisasi ini juga dimaksudkan untuk
menciptakan suasana dan lingkungan kerja yang harmonis dan
kondusif serta meningkatkan etos kerja, kualitas kerja, dan prilaku
yang berintegritas dan profesional. Sebagai tindak lanjut dari
sosialisasi kedua Peraturan Bawaslu di atas, kemudian dilakukan
ujian kompetensi kepada semua staf sekretariat dengan maksud
untuk mengetahui sejauh mana pengetahuan, wawasan dan
implementasi dari penyelenggaraan etika dan disiplin pegawai dalam
pelaksanaan tugas pokok dan fungsi staf sekretariat Panwaslih
Kabupaten Aceh Barat.
b. Peningkatan Kapasitas Keahlian Hukum
Bawaslu memiliki kewenangan untuk menerima laporan,
kemudian memeriksa dan memutuskan, yang membuat Bawaslu
memiliki peran sebagai penyidik, penuntut juga sebagai hakim. Oleh
karenanya diperlukan Penguatan Kapasitas Keahlian Hukum dalam
Adjudikasi, untuk itu perlu mengedukasi dan meningkatkan kapasitas
4 Laporan Divisi Hukum Panwaslih Kabupaten Aceh Barat Tahun 2020
pengawas pemilu agar dapat melaksanakan tugas-tugasnya dengan
baik.
Selain dituntut untuk memiliki kemampuan pengetahuan tentang
teori dan prinsip-prinsip hukum, pengawas pemilu juga perlu
diperkuat kapasitas teknis dan spesifik-nya pada kegiatan pra-
adjudikasi maupun pada proses adjudikasi
Dalam upaya penegakan hukum terutama dalam perkara pemilu
dan pilkada, diperlukan adanya penguasaan power of legal problem
solving, di antaranya, legal problem identification (keterampilan
merumuskan masalah-masalah hukum), legal problem of solving
(keterampilan untuk memecahkan masalah-masalah hukum) dan
decision making (keterampilan dalam membuat/mengambil
keputusan).
Dalam rangka meningkatkan kapasitas keahlian hukum di
lingkup Bawaslu/Panwaslih, Panwaslih Kabupaten Aceh Barat
mengikuti kegiatan penguatan kapasitas keahlian hukum dalam
persidangan adjudikasi yang diselenggarakan oleh Panwaslih
Provinsi Aceh. selama 2 hari, yang bertempat di Hotel Harmoni Kota
Langsa, 11-12 November 2020. Kegiatan ini dihadiri oleh seluruh
ketua dan Anggota Panwaslih se- Aceh, dengan tetap mematuhi dan
memperhatikan protocol Covid-19.
Peningkatan Kapasitas Keahlian Hukum ini dilaksanakan agar
pemahaman prinsip-prinsip hukum yang lazim digunakan dalam
proses persidangan, teknik klasifikasi, eksplorasi, dan investigasi
dalam proses persidangan adjudikasi serta teknik legal drafting dalam
menyusun suatu putusan adjudikasi lebih meningkat lagi.
Bentuk dan metode kegiatan yang digunakan yaitu
menggunakan metode presentation, discusi, case study, brain
stroming, game, dan evaluasi.
Adapun materi dalam kegiatan ini adalah :
1. Tehnik investigasi informasi/ temuan dugaan pelanggaran.
2. Aspek-aspek penting yang harus diperhatikan dalam Menyusun
putusan.
3. Prinsip-prinsip hukum dalam pemutusan pendapat hukum
majelis.
4. Tehnik investigasi informasi/ temuan dugaan pelanggaran.
5. Tehnik legal opini/legal drafting untuk penyusunan putusan,
6. Tehnik cara efektif melakukan klarifikasi terhadap dugaan
pelanggaran.
5 Laporan Divisi Hukum Panwaslih Kabupaten Aceh Barat Tahun 2020
Dalam pelaksanan kegiatan ini diharapkan masing-masing
komisioner Kabupaten/Kota pemahaman dalam aspek hukum nya
lebih baik lagi sehingga dalam menyusun putusan akan
menghasilkan putusan yang lebih baik lagi dari aspek kajian hukum
nya.
c. Aturan Hukum dalam Pengelolaan dan Inventarisir Data
Penanganan Pelanggaran
Data merupakan kumpulan fakta atau angka atau segala sesuatu
yang dapat dipercaya kebenarannya sehingga dapat digunakan
sebagai dasar menarik kesimpulan. Pengelolaan data merupakan
kegiatan yang terencana yang bertujuan mengubah data menjadi
informasi atau pengetahuan. Data akan mempunyai nilai informatif
jika dinyatakan dan dikemas secara terorganisir dan rapi, maka istilah
pemrosesan data sering dikatakan sebagai informasi.
Dalam penyajian data terkait penanganan pelanggaran pemilu
terdapat beberapa tahapan yang harus dilakukan diantaranya melalui
informasi foto/video, kemudian dilanjutkan melaului membaca dan
diakhiri dangan verifikasi informasi yang didapat. Agar informasi
tersebut dapat menjadi suatu nilai dan dapat di publikasi.
Berdasarkan Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik, dan menurut Peraturan Bawaslu RI
Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan
Informasi Publik Bawaslu, Panwaslih Provinsi, dan Pawaslih
Kabupaten/Kota menimbang bahwa untuk meningkatkan
keterbukaan informasi publik dalam pengawasan penyelenggaraan
pemilihan umum dan pemilihan di Panwaslih diperlukan pengaturan
mengenai pengelolaan dan Pelayanan Keterbukaan Informasi Publik,
maka Panwaslih Aceh Barat sebagai salah satu badan publik wajib
memberikan informasi data penanganan pelanggaran pemilu tahun
2019. Selain data-data penanganan pelanggaran yang wajib di
umumkan ke publik terdapat juga data-data penanganan
pelanggaran yang di kecuali dan tidak boleh di berikan ke publik.
Untuk itu divisi Hukum beserta staf sekretariat Panwaslih
kabupaten Aceh Barat mengadakan kegiatan diskusi tentang
Pengelolaan dan Inventarisir Data Penanganan Pelanggaran Pemilu
tahun 2019 di lingkungan Panwaslih Kabupaten Aceh Barat dengan
Koordinator divisi Hukum Panwaslih Provinsi Aceh pada selasa 22
Desember 2020 bertempat di kantor sekretariat Panwaslih kabupaten
Aceh Barat.
6 Laporan Divisi Hukum Panwaslih Kabupaten Aceh Barat Tahun 2020
Dalam diskusi ini disampaikan juga tentang bagaimana menjaga
keamanan arsip data penanganan pelanggaran sebagaimana diatur
dalam Perbawaslu No. 32 Tahun 2018 tentang Sistem Keamanan
Arsip, Perbawaslu No. 11 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Arsip dan
Perbawaslu No. 12 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan
Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 Tentang
Sistem Klasifikasi Keamanan Dan Akses Arsip Dinamis Badan
Pengawas Pemilihan Umum.
Dalam kesempatan itu Kordiv Hukum Panwaslih Provinsi Aceh
juga menyampaikan bahwa Panwaslih sebagai lembaga publik harus
menyajikan data dan informasi yang benar dan akurat kepada
masyarakat terkait data-data penanganan pelanggaran pemilu tahun
2019, agar masyarakat bisa menjadikan data-data yang ada tersebut
sebagai bahan penilitian ataupun bahan referensi kedepan nya.
Penyajian data penanganan pelanggaran pemilu yang akurat ini
penting dilakukan oleh Panwaslih Kabupaten Aceh Barat sebagai
bentuk transparansi pelaksanaan kegiatan Panwaslih kabupaten
Aceh Barat sebagai salah satu lembaga publik. Namun dalam hal ini
diperlukan juga tertib administrasi data-data penanganan pelangaran
pada pemilu tahun 2019, seluruh data-data tersebut harus dikelola
dan disimpan dengan baik sebagai salah satu arsip penting.
Informasi yang diperlukan melalui arsip, dapat menghindarkan salah
komunikasi , mencegah adanya duplikasi pekerjaan dan membantu
mencapai efisiensi kerja. Dalam rangka pelaksanaan kegiatan, arsip
mempunyai arti yang sangat penting, yaitu untuk menyusun rencana
program kegiatan berikutnya.
Arsip mempunyai peran penting dalam kelangsungan hidup
organisasi, baik organisasi pemerintah maupun swasta, manfaat
arsip bagi suatu organisasi antara lain berisi informasi yang berguna
dalam pengambilan keputusan, juga dapat dijadikan sebagai alat
bukti bila terjadi masalah, dan juga dapat dijadikan alat pertanggung
jawaban menajemen serta dapat dijadikan alat transparansi birokrasi.
Arsip juga dapat bermanfaat secara optimal bagi organisasi
apabila dikelola dengan tertib dan teratur, namun sebaliknya apabila
arsip dikelola dengan tidak tertib maka akan menimbulkan masalah
bagi suatu organisasi atau lembaga.
B. FASILITASI DAN KONSULTASI KAJIAN HUKUM
Panwaslih Kabupaten Aceh Barat tidak ada kegiatan Fasilitasi
dan Konsultasi Kajian Hukum, Hal ini karena Wilayah Kabupaten
7 Laporan Divisi Hukum Panwaslih Kabupaten Aceh Barat Tahun 2020
Aceh Barat tidak melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah Pada
Tahun 2020.
C. SOSIALISASI PRODUK HUKUM
Panwaslih Kabupaten Aceh Barat tidak ada kegiatan Sosialisasi
Produk Hukum, Hal ini karena Wilayah Kabupaten Aceh Barat tidak
melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah Pada Tahun 2020.
D. FASILITASI ADVOKASI DAN BANTUAN HUKUM
Advokasi hukum merupakan bentuk pembelaan hukum yang
dilakukan oleh ahli hukum dan atau Lembaga Bantuan hukum dalam
bentuk konsultasi, negoasiasi, mediasai serta pendampingan baik
didalam maupun diluar pengadilan.
Panwaslih Kabupaten Aceh Barat pada tahun 2020 tidak
menggunakan jasa bantuan hukum, hal ini karena pada Tahun 2020
Panwaslih Kabupaten Aceh Barat tidak ada Pemilihan Kepala Daerah
Pada Tahun 2020.
E. PEMBERIAN KETERANGAN PHP
Panwaslih Kabupaten Aceh Barat tidak ada kegiatan mengenai
Pemberian Keterangan Perselisihan Hasil Pemilihan pada Tahun
2020, Hal ini karena Wilayah Kabupaten Aceh Barat tidak
melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah Pada Tahun 2020.
F. PENGAWASAN ATAS TINDAK LANJUT PELAKSANAAN PUTUSAN
Panwaslih Kabupaten Aceh Barat dalam Tahun 2020 Tidak
melaksanakan penawasan atas tindak lanjut pelaksanaan putusan
karena pada wilayah Kabupaten Aceh Barat tidak ada Pemilihan
Kepala Daerah Pada Tahun 2020.
8 Laporan Divisi Hukum Panwaslih Kabupaten Aceh Barat Tahun 2020
BAB III
PENUTUP
1. Saran
Panwaslih Kabupaten Aceh Barat mengharapkan agar kedepannya
lebih banyak lagi di selenggarakannya Bimbingan Teknis dan Pelatihan
khusus mengenai Peningkatan Kapasitas Keahlian Hukum. Adanya
pelatihan untuk mengembangkan kemampuan Sumber Daya Manusia di
lingkungan Sekretariatan Panwaslih Kabupaten/Kota.
2. Rekomendasi
Panwaslih Kabupaten Aceh Barat dalam hal ini merekomendasikan
bahwasanya perlu dilakukan peningkatan kapasitas keahlian Hukum serta
kajian hukum secara rutin yang di selenggarakan oleh Bawaslu Republik
Indonesia maupun Panwaslih Provinsi Aceh.
Panitia Pengawas Pemilihan
Kabupaten Aceh Barat
BAWASLU