LAPORAN TINDAK LANJUT PENGADUAN PELAYANAN · LAPORAN TINDAK LANJUT PENGADUAN PELAYANAN POKJA VIII...
Transcript of LAPORAN TINDAK LANJUT PENGADUAN PELAYANAN · LAPORAN TINDAK LANJUT PENGADUAN PELAYANAN POKJA VIII...
-
BALAI BIOTEKNOLOGI
DEPUTI BIDANG TEKNOLOGI AGROINDUSTRI DAN BIOTEKNOLOGI
BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI
TAHUN 2019
LAPORAN TINDAK LANJUT
PENGADUAN PELAYANAN
POKJA VIII
PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK
-
LAPORAN
HASIL MONITORING DAN EVALUASI
PENANGANAN PENGADUAN
MASYARAKAT DAN TINDAK LANJUT
TRIWULAN I TAHUN 2019
-
LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI ATAS PENGADUAN MASYARAKAT
DAN TINDAK LANJUT
Pendahuluan
Keterbukaan informasi publik dan reformasi birokrasi yang sedang dicanangkan oleh
Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi merupakan upaya mewujudkan
pemerintahan yang bersih (clean goverment) dan pemerintahan yang baik (good
goverment) akan memberikan dampak positif dalam meningkatkan reputasi dari Balai
Bioteknologi - BPPT. Reformasi birokrasi dilaksanakan melalui manajemen
perubahan, penataan tata laksana, penataan manajemen sumber daya, penguatan
pengawasan, penguatan akuntabilitas kerja, dan peningkatan kualitas pelayanan
dengan harapan dapat memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat.
Balai Bioteknologi BPPT secara berkesinambungan telah dan terus berusaha untuk
meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Balai
Bioteknologi BPPT menyadari keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam
mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan segala
sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik. Keterbukaan informasi publik
mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. Unit kerja
yang secara optimal menerapkan good governance dan clean governance di
lingkungan instansinya akan meraih kepercayaan yang tinggi dari publik. Guna
menjamin hak warga Negara untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan
kepentingan publik dan mewujudkan penyelenggaraan negara dan pelayanan jasa
yang transparan, efektif dapat dipertanggungjawabkan, maka dibuatlah K Ka. Balai
Bioteknologi no. 36 2018 tentang Pembentukan Tim Penyelenggaran Sistem
Pengaduan Internal di Lingkungan Balai Bioteknologi BPPT.
1.2 Dasar Hukum
1. Undang – undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok – pokok
Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia) Tahun 1974 Nomor
-
55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041)
sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 43 Tahun
1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang – undangan Nomor 28 1999 tentang Penyelenggaran
Pemerintahan yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851)
3. Undang – undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor
140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874)
sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 20 Tahun
2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang – undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan
Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
5. Undang – undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Peraturan Displin
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980
Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3176);
7. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 Tentang Lembaga Kebijakan
Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah.
8. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali, terakhir dengan
Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
-
2012 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5334);
9. Keputusan Presiden Nomor 144/M Tahun 2008;
10. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2014 tentang Aksi Pecegahan dan
Pemberantasan Korupsi Tahun 2014;
11. Peraturan Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Nomor 15
tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Bioteknologi;
Maksud dan Tujuan
Maksud dari penyusunan Laporan Monitoring dan Evaluasi Penanganan
Pengaduan Masyarakat yang dilakukan Balai Bioteknologi BPPT ini adalah sebagai
bentuk pertanggung jawaban dari hasil penguatan pengawasan yang telah dilakukan.
Adapun tujuan penyusunan Laporan Monitoring dan Evaluasi dan tindak lanjutnya
adalah untuk menilai dan mengevaluasi pelaksanaan dan pencapaian penanganan
pengaduan masyarakat yang dilakukan oelh Balai Bioteknologi.
MONEV PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT
Pengaduan Masyarakat
Pengaduan masyarakat adalah informasi/pemberitahuan yang disampaikan oleh
masyarakat, baik perseorangan dan/atau lembaga, keluarga yang berasal dari pegawai
di lingkungan Balai Bioteknologi BPPT, dan/atau masyarakat umum yang berisi keluhan
dan/atau ketidakpuasan terkait perilaku dan/atau pelaksanaan tugas dan fungsi Balai
Bioteknologi BPPT, baik yang dilakukan pegawai, dan/atau informasi tentang
pelanggaran kode etik atau disiplin pegawai yang dilakukan oleh pegawai Balai
Bioteknologi BPPT dan/atau keluhan kepada Balai Bioteknologi BPPT atas pelayanan
yang tidak sesuai dengan standar pelayanan, atau pengabaian kewajiban oleh pegawai
di lingkungan Balai Bioteknologi BPPT. Adapun bentuk pengaduan masyarakat
-
merupakan penyampaian aduan atau informasi dari masyarakat atas terjadinya dugaan
pelanggaran kode etik atau disiplin pegawai dapat dilakukan dengan berbagai macam
cara yaitu:
1. Pengaduan secara langsung
Pengaduan secara langsung dilakukan dengan cara datang langsung ke meja
pengaduan (helpdesk) dan/atau bertemu langsung dengan pejabat yang
berwenang dalam menangani pengaduan tersebut. Pengaduan secara langsung
dilakukan dengan menyampaikan secara lisan keluhan atau ketidakpuasan
dan/atau informasi adanya dugaan pelanggaran kode etik/disiplin pegawai,
keluhan kepada Balai Bioteknologi BPPT atas pelayanan yang tidak sesuai
dengan standar pelayanan, atau pengabaian kewajiban oleh pegawai di
lingkungan Balai Bioteknologi BPPT. Untuk kemudian dicatat oleh pegawai yang
menangani pengaduan masyarakat.
2. Pengaduan secara tidak langsung
Pengaduan secara tidak langsung dilakukan dengan cara tidak langsung
berhadapan atau bertemu dengan pejabat yang berwenang dalam menangani
pengaduan masyarakat atau datang langsung ke meja pengaduan/saluran.
Pengaduan secara tidak langsung dapat dilakukan melalui surat, faximile, email
telepon, dan website/aplikasi yang dibuat secara khusus untuk saluran pengaduan
online.
Klasifikasi pengaduan terdiri dari :
1. Pengaduan Informatif
Pengaduan informatif yaitu setiap pengaduan yang dapat diselesaikan dengan
memberikan keterangan selengkap-lengkapnya kepada pengadu. Secara teknis
pengaduan informatif merupakan pengaduan yang terkait dengan layanan yang
diberikan.
2. Pengaduan Penyimpangan
Pengaduan penyimpangan yaitu setiap pengaduan yang dalam penyelesaiannya
memerlukan penanganan lebih lanjut (investigasi). Secara teknis pengaduan
penyimpangan merupakan pengaduan yang berisi tentang dugaan terjadinya
pelanggaran disiplin pegawai dan/atau kode etik.
-
Terdapat beberapa asas –asas penanganan laporan pengaduan masyarakat,
diantaranya :
1. Kepastian hukum yaitu mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan
yang berlaku dalam menangani pengaduan masyarakat;
2. Transparansi yaitu membuka diri dan memberi kesempatan kepada masyarakat
dalam melaksanakan hak-haknya untuk memperoleh informasi yang benar, jujur
dan tidak diskriminatif terhadap penanganan laporan pengaduan masyarakat
berdasarkan mekanisme dan prosedur yang jelas;
3. Koordinasi yaitu melaksanakan kerjasama yang baik antara pejabat yang
berwenang dan aparatur terkait berdasarkan mekanisme, tata kerja dan prosedur
yang berlaku;
4. Efektivitas dan efisiensi yaitu tepat sasaran, hemat tenaga, waktu dan biaya;
5. Akuntabilitas yaitu harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, baik
proses maupun tindak lanjutnya;
6. Objektivitas yaitu berdasarkan fakta atau bukti tanpa dipengaruhi prasangka,
interprestasi, kepentingan pribadi, golongan ataupun kepentingan pihak tertentu;
7. Proporsionalitas yaitu mengutamakan kepentingan pelaksanaan tugas dan
wewenang dengan tetap memperhatikan adanya kepentingan yang sah lainnya
secara seimbang;
8. Kerahasiaan yaitu menjaga kerahasiaan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku, kecuali bila ada hak atau kewajiban profesional
atau hukum untuk mengungkapkan.
2Etika dalam Penanganan Laporan Pengaduan Masyarakat
Etika dalam penanganan laporan pengaduan masyarakat dimaksudkan sebagai
pedoman bagi aparatur yang menangani laporan pengaduan masyarakat dalam
bersikap, bertindak, berucap, dan berprilaku agar memiliki moral dan kepribadian yang
baik, mendorong etos kerja serta menumbuh kembangkan dan meningkatkan
kepercayaan masyarakat dalam penanganan laporan pengaduan masyarakat. Adapun
aparatur yang menangani pengaduan masyarakat wajib menunjang nilai-nilai dasar,
sebagai berikut:
-
1. Berani mengambil sikap tegas dan rasional dalam membuat keputusan yang
berkaitan dengan penanganan laporan pengaduan masyarakat;
2. Integritas, mewujudkan perilaku yang jujur dan bermartabat;
3. Tangguh, tegar dalam menghadapi berbagai godaan, hambatan, tantangan,
ancaman dan intimidasi dalam bentuk apapun dan dari pihak manapun;
4. Inovatif, selalu meningkatkan pengetahuan dan kapasitas pribadi.
Aparatur yang menangani laporan pengaduan masyarakat juga memiliki kewajiban dan
larangan. Adapun kewajiban yang harus dimiliki yaitu :
1. Melaksanakan tugas dan wewenang secara proporsional dan profesional;
2. Melaksanakan tugas dan wewenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Membangun etos kerja untuk meningkatkan kinerja;
4. Mengembangkan pemikiran secara kreatif dan inovatif dalam rangka peningkatan
kinerja;
5. Menjaga informasi yang bersifat rahasia terkait jabatan, pelaporan, dan terlapor;
6. Menyerahkan seluruh dokumen atau bahan-bahan yang berkaitan dengan
pengaduan masyarakat kepada atasannya, apabila sudah tidak menangani
pengaduan masyarakat atau berhenti/alih tugas;
7. Menjaga kerahasiaan, baik informasi maupun dalam bentuk dokumen kepada
pihak lain, yang diperoleh sebagai konsekuensi pelaksanaan tugas selama
menangani pengaduan masyarakat, baik secara langsung maupun tidak
langsung, apabila sudah tidak menangani pengaduan masyarakat atau
berhenti/alih tugas.
Larangan bagi aparatur yang menangani laporan pengaduan masyarakat, diantaranya :
1. Menggunakan sumber daya publik untuk kepentingan pribadi atau golongan;
2. Menerima imbalan dalam bentuk apapun untuk kegiatan yang berkaitan dengan
penanganan pengaduan masyarakat;
3. Meminta atau menerima bantuan dari pihak manapun untuk kepentingan proses
penanganan pengaduan masyarakat;
-
4. Menyampaikan informasi/dokumen kepada pihak manapun selain pejabat yang
diberi kewenangan;
5. Menangani kasus yang menimbulkan terjadinya konflik kepentingan pribadi,
kelompok maupun golongan
Unsur-Unsur Pengaduan
Pengaduan paling sedikit memperhatikan unsur 4 W + 1 H, yaitu:
1. What, apa perbuatan berindikasi pelanggaran yang diketahui;
2. Where, di mana perbuatan dilakukan;
3. When, kapan perbuatan tersebut dilakukan;
4. Who, siapa saja yang terlibat dalam perbuatan tersebut;
5. How, bagaimana perbuatan tersebut dilakukan (modus, cara, dan sebagainya).
Bentuk Pengaduan
Pengaduan oleh masyarakat dapat berkaitan dengan dugaan:
1. Penyalahgunaan wewenang;
2. Melakukan hambatan dalam pelayanan kepada masyarakat; dan/atau
3. Tindak pidana korupsi, kolusi, dan nepotisme yang dilakukan oleh
Pejabat/Pegawai di lingkungan Balai Bioteknologi BPPT
Saluran Pengaduan Masyarakat
Saluran pengaduan yang terdapat di Balai Bioteknologi BPPT meliputi :
1. Pengaduan disampaikan secara tertulis melalui pos ke alamat Balai Bioteknologi
BPPT Gd. 630 Kawasan Puspiptek Serpong, Tangerang Selatan 15314 –
Indonesia
2. Pengaduan disampaikan secara lisan melalui layanan telepon nomor 021-
7563120
3. Pengaduan disampaikan secara tertulis melalui surat elektronik ke alamat email
pengaduan yang terdapat dalam website Balai Bioteknlogi melalui
-
4. Pengaduan disampaikan secara tertulis melalui layanan faksimili ke nomor 021-
7560208
5. Pengaduan dilakukan melalui website Balai Bioteknologi BPPT di
http://www.balaibiotek.bppt.go.id
6. Pengaduan disampaikan langsung kepada petugas Balai Bioteknologi BPPT Gd.
630 Kawasan Puspiptek Serpong, Tangerang Selatan 15314 – Indonesia.
7. Pengaduan melalui kotak pengaduan di Balai Bioteknologi
PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT
Penanganan Pengaduan Masyarakat
Berdasarkan saluran pengaduan masyarakat yang dimiliki Balai Bioteknologi BPPT
dan pengaduan secara langsung tidak terdapat adanya laporan pengaduan dari pihak
eksternal sampai dengan April 2019. Adapun laporan dari pihak internal disampaikan
secara langsung dan telah ditangani oleh petugas yang berkaitan.
Kegiatan pelaksanaan pelaporan penanganan pengaduan ini telah dilaksanakan per
triwulan. Kegiatan penangan pengaduan ini telah dilaksanakan secara bertahap oleh
pimpinan di unit kerja Balai Bioteknologi BPPT.
Tindaklanjut Evaluasi Pengaduan Masyarakat
Berdasarkan dari hasil monitoring yang telah dilakukan sejauh ini mengenai
pengaduan masyarakat selama kurun waktu sampai bulan april 2019 belum ditemukan
adanya hambatan – hambatan yang terjadi dalam penanganan pengaduan karena tidak
terdapat adanya pengaduan dari pihak ekternal, pengaduan yang ada hanya berasal
daripihak internal, dan hal tersebut sudah diselesaikan serta ditindak lanjuti. Namun
demikian upaya – upaya pencegahan apabila terdapat hambatan mengenai penanganan
pengaduan tetap disiapkan.
-
Penutup
Laporan monitoring dan evaluasi penanganan pengaduan masyarakat ini disusun
dengan harapan mampu memenuhi fungsinya sebagai sarana akuntabilitas sesuai
amanah yang telah diemban dan menjadi sarana umpan balik bagi peningkatan kinerja
Balai Bioteknologi BPPT yang akan datang. Laporan ini kami buat secara ringkas sebagai
wujud pertanggungjawaban kami dalam monitoring dan evaluasi terkait penanganan
pengaduan masyarakat terhadap Balai Bioteknologi BPPT.
Melaporkan, Pokja Penguatan Pengawasan, Ketua
Dr. Farida Rosana Mira, SP NIP : 19740321.199612.2.001
Tangerang Selatan, April 2019 Menyetujui, Balai Bioteknologi BPPT, Kepala,
Dr. Agung Eru Wibowo, M.Si., Apt NIP : 19680228.199502.1.001
-
COVER Laporan Tindak Lanjut Pengaduan Pelayanan 2019.pdf (p.1)A.I.7.iii.c.a.(2) Tindak lanjut evaluasi Pengaduan masyarakat Triwulan I 2019.pdf (p.2-11)A.I.7.iii.c.a.(3) Tindak Lanjut Evaluasi Pengaduan Masyarakat TRI II 2019.pdf (p.12-21)A.I.7.iii.c.a.(4) Tindak Lanjut Evaluasi Pengaduan Masyarakat TRI III 2019.pdf (p.22-31)A.I.7.iii.c.a.(5) Tindak Lanjut Evaluasi Pengaduan MasyarakatTRI IV 2019.pdf (p.32-41)