Laporan Penyelenggaraan diklat

5/21/2018 Laporan Penyelenggaraan diklat

1/10

LAPORAN PENYELENGGARAAN DIKLAT

DIKLAT STRUKTURAL

PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI

REGIONAL YOGYAKARTA

TAHUN 2013

BAB I

PENDAHULUAN

Dalam penyelenggaraan pemerintahan, aparatur memegang peranan yang strategis.

Keberhasilan ataupun kegagalan penyelenggaraan pemerintahan akan sangat tergantung kepada

kualitas aparatur yang menjalankan roda pemerintahan. Suasana transisi dan perubahan yang

cepat dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan, aparatur sebagai motor penggerak birokrasi

dihadapkan pada tuntutan yang tinggi dari masyarakat. Masyarakat menaruh harapan yang tinggi

agar aparatur pemerintah meningkatkan kualitas pelayanan publik, transparansi dan

akuntabilitas.

Di dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, kebijakan

manajemen kepegawaian merupakan kewenangan Presiden selaku Kepala Pemerintahan Negara.

Namun, mengingat negara kesatuan Republik Indonesia menganut sistem pemerintahan

desentralistik (sebagaimana ditetapkan di dalam ketentuan Pasal 18 UUD 1945), maka di dalam

UU Nomor 32 Tahun 2004, di atur pula mengenai manajemen pegawai negeri sipil daerah.

Dalam konteks manajemen kepegawaian daerah, UU Nomor 32 Tahun 2004 mengatur 2 (dua)

nilai penting yaitu:

1. Pegawai Negeri Sipil merupakan perekat Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang

secara implisit mengandung makna bahwa PNS merupakan instrumen integrasi bangsa.

Artinya penyelenggaraan otonomi daerah bukan merupakan sarana disintegrasi bangsa,

tetapi lebih kepada membangun bangsa dengan kemajemukan dan kekhasan daerah

dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dibawah satu pemerintahan

nasional yang dipimpin oleh Presiden selaku Pembina Manajemen Kepegawaian secara

Nasional.

2. Pegawai Negeri Sipil di seluruh Indonesia baik pusat maupun di daerah diharapkan

memiliki kualitas yang sama, sehingga di dalam implementasinya harus memiliki

norma, standar, dan prosedur manajemen kepegawaian yang sama, meskipun

penyelenggaraan pemerintahan didesentralisasikan kepada daerah otonom.


2/10

Untuk dapat membentuk sosok Pegawai Negeri Sipil seperti tersebut, mutlak perlu

dilaksanakan pembinaan melalui jalur pendidikan dan pelatihan yang mengarah pada upaya

peningkatan :

1. Kepribadian dan semangat pengabdian dalam upaya meningkatkan pelayanan kepadamasyarakat.

2. Kualitas kemampuan dalam kepemimpinan dan koordinasi untuk melaksanakan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan.

3. Semangat kerjasama dan tanggung jawab yang tinggi dalam pelaksanaan tugas sesuaidengan lingkungan kerja dan misi organisasi.

Pembentukan sosok Pegawai Negeri Sipil tersebut sejalan dengan Misi Pusdiklat

Regional yaitu mewujudkan penyelenggara pemerintahan yang berkemampuan akademis,

berkemampuan aspiratif dan kehandalan dalam profesionalitas, serta dalam upaya membangun

kompetensi penyelenggara pemerintah dengan diklat yang bertradisi pengetahuan dan wawasan

kebangsaan.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan

Jabatan Pegawai Negeri Sipil, yang ditindaklanjuti dengan Keputusan Kepala Lembaga

Administrasi Negara Nomor 193/XIII/10/6/2001 tentang Pedoman Umum Pendidikan dan

Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil; Adapun jenis Diklat yang diperlukan dalam

pembentukan kompetensi PNS adalah Diklat Kepemimpinan Tingkat III, Diklat KepemimpinanTingkat IV dan Diklat Prajabatan Gol I dan II maupun Diklat Prajabatan Gol III.

Mengingat tugas pokok Pusdiklat Regional sebagaimana tercantum dalam Keputusan

Menteri Dalam Negeri Nomor 27 tahun 2000 pasal 2 bahwa Pusdiklat Regional mempunyai

tugas melaksanakan pendidikan dan pelatihan aparatur Daerah dan anggota Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah Propinsi, Kabupaten dan Kota di daerah sesuai dengan kebijaksanaan yang

ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri dan Peraturan Perundangan yang berlaku.

Beranjak dari berbagai hal tersebut diatas maka untuk menunjang penyiapan sumber

daya manusia dalam era Otonomi Daerah perlu dilaksanakan Diklat Kepemimpinan Tingkat III,

Diklat Kepemimpinan Tingkat IV dan Diklat Prajabatan Gol I dan II maupun Diklat Prajabatan

Gol III di PUSDIKLAT KEMENDAGRI REGIONAL Yogyakarta


3/10

BAB II

TUJUAN DIKLAT

Tujuan pendidikan dan pelatihan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah

Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil., adalah

:

1. Meningkatkan pengetahuan, keahlian, ketrampilan, dan sikap untuk dapat melaksanakantugas secara profesional dengan dilandasi kepribadian dan etika PNS sesuai dengan

kebutuhan instansi;

2. Menciptakan aparatur yang mampu berperan sebagai pembaharu dan perekat persatuandan kesatuan bangsa;

3. Memantapkan sikap dan semangat pengabdian yang berorientasi pada pelayanan,pengayoman, dan pemberdayaan masyarakat;

4. Menciptakan kesamaan visi dan dinamika pola pikir dalam melaksanakan tugaspemerintahan umum dan pembangunan demi terwujudnya kepemerintahan yang baik.

BAB III

DASAR PELAKSANAAN DIKLAT

Program Diklat yang dilaksanakan di PUSDIKLAT Kementerian Dalam Negeri

Regional Yogyakarta berdasarkan pada :

1. Undang-undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimanatelah diubah untuk pertama, dengan UU Nomor 43 tahun 1999

2. Peraturan Pemerintah Nomor 101 tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan JabatanPegawai Negeri Sipil.

3. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 57 tahun 1998 tentang Pola UmumPembinaan Karier PNS di Jajaran Departemen Dalam Negeri.

4. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 38 tahun 2002 tentang Diklat Prajabatan danKepemimpinan di Jajaran Departemen Dalam Negeri dan Daerah.

5. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 193/XIII/10/6/2001 tentangPedoman Umum Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil;

6. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 540/XIII/10/6/2001 tentangPedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat III;

7. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 541/XIII/10/6/2001 tentangPedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV;

8. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 1 Tahun 2003 tentangPedoman Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Golongan I dan II;


4/10

9. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 2 Tahun 2003 tentangPedoman Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Golongan III

BAB IV

MATERI DIKLAT (KURIKULUM DAN SILABI)

Kurikulum yang dipergunakan adalah kurikulum yang ditetapkan Lembaga Administrasi

Negara ( LAN ) dan telah dilengkapi oleh Badan Diklat Kementerian Dalam Negeri, ditambah

muatan lokal, mengacu pada Kepmendagri Nomor 38 Tahun 2002 serta Silabi berpedoman pada

silabi Diklat yang ditetapkan oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN )

Adapun Kurikulum dan Silabi Sebagai Berikut :

1. Diklat Kepemimpinan Tingkat III

No. Materi Kuliah Sessi Jumlah

I. Kelompok Kajian Sikap dan Perilaku

1. Kepemimpinan di Alam Terbukaa. Pra Kondisib. Lintas Alamc. Refleksi

3

31

9

932. Pengembangan Potensi Diri 4 123. Kepemimpinan Dalam Organisasi 6 18

II. Kelompok Kajian Manajemen Publik

1. Analisis Kebijakan Publik 3 92. Hukum Administrasi Negara 2 63. Membangun Kepemerintahan Yang Baik 2 64. Kepemimpinan Dalam Keragaman Budaya 2 6

5. Negosiasi, Kolaborasi dan Jejaring Kerja 3 9

6. Pengembangan Pelaksanaan Pelayanan Prima 4 12

7. Teknik-Teknik Analisis Manajemen 8 248. Pemberdayaan SDM 2 69. AKIP dan Pengukuran Kinerja 2 6

10. Teknologi Informasi Dalam Pemerintahan 2 6

11. Telaahan Staf Paripurna 3 9

III. Kelompok Kajian Pembangunan

1. Teori dan Indikator Pembangunan 3 9

2. Pembangunan Daerah, Sektor dan Nasional 3 93. Sistem Pengelolaan Pembangunan 2 6

IV. Kelompok Aktualisasi1. Isu Aktual Sesuai Tema 4 122. Kertas Kerja Perorangan (KKP) : 9 27

a. Penjelasan Kertas Kerja

b. Penulisan RKP

c. Seminar KKP

3. Kertas Kerja Kelompok 9 27


5/10

a. Penjelasan Kertas Kerja

b. Penulisan KKK

c. Seminar KKK

4. Penjelasan Ujian dan Aplikasi Analisis Kasus 2 6

5. Observasi Lapangan 15 45

a. Penjelasan Observasi Lapanganb. Penyusunan Instrumen Obs. Lapangan

c. Pengarahan Observasi Lapangan

V. Kelompok Khusus

1. Pembukaan dan Pengarahan Umum 1 32. Pengarahan Program 1 3

3. Pre Test dan Post Test Materi 2 6

4. Jam Pimpinan 1 35. Jam Kapusdiklat 1 36. Ujian 3 9

7. Evaluasi Dosen dan Penyelenggaraan 1 38. Evaluasi Antar Peserta 1 39. Pengisian Biodata 1 3

10. Pembinaan Sikap dan Perilaku Peserta 6 18

VI. Muatan Lokal Subtantif Kemendagri 4 12

1. Perspektif Negara Bangsa Dlm Konteks OTDA

2. OTDA dan Implementasi Good Governance

Jumlah Jam Latihan 119 357

2. Diklat Kepemimpinan Tingkat IVNo. Materi Kuliah Sessi Jumlah

I. Kelompok Kajian Sikap dan Perilaku

1. Kepemimpinan di Alam Terbukaa. Pra Kondisib. Lintas Alamc. Refleksi

331

993

2. Kecerdasan Emosionali 2 63. Pengenalan dan Pengukuran Potensi Diri 2 6

4 Etika Kepemimpinan Aparatur2 6

II. Kelompok Kajian Manajemen Publik

1. Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia 2 62. Dasar dasar Administrasi Publik 2 63. Dasar dasar Kepemerintahan Yang Baik 2 64. a. Manajemen SDM 2 6

b. Menejemen Keuangan dan Meteriil 3 9

5. Koordinasi dan Hubungan Kerja 2 6

6. Operasionalisasi Pelayanan Prima 2 67. Pemecahan Masalah dan Pengambilan Keputusan (PM dan PK) 4 12

8. Teknik Komunikasi dan Presentasi Efektif 2 69. Pola Kerja Terpadu (PKT) 8 24

10. Pengelolaan Informasi dan Teknik Pelaporan 2 6

III. Kelompok Kajian Pembangunan


6/10

1. Konsep dan Indikator Pembangunan 2 62. Otonomi dan Pembangunan Daerah 2 63. Kebijaksanaan Program Pembangunan Nasional 2 6

4. Muatan Substansi Depdagri/lokal

a. Pemulihan Ekonomi dalam rangka OTDA 1 3b. Kebijakan Umum Daerah dalam Implementasi Good Governance 2 6

IV. Kelompok Aktualisasi

1. IsuIsu Aktual Sesuai Tema 2 62. Observasi Lapangan 10 30

a. Penjelasan Pra lapangan

b. Penyusunan Intrumen Observasi Lapangan

c. Kegiatan Lapangan

3. Kertas Kerja Perorangan 6 18a. Penulisan KKP

b. Seminar KKP

4. Kertas Kerja Kelompok ( KKK) danKertas Kerja Angkatan (KKA)

6 18

a.Penulisan KKK/KKAb.Seminar KKK

V. Lainlain

1. Pembukaan dan Pengarahan Umum 1 32. Pengarahan Program 1 33. Pre Test dan Post Test Materi 1 34. Jam Pimpinan 1 3

5. Jam Kapusdiklat 1 36. Penjelasan Ujian 1 37. Aplikasi Analisis Kasus 1 38. Ujian 3 39. Pre Test Materi 1 3

10. Post Test Materi 1 311. Evaluasi Antar Peserta 1 312. Evaluasi Tenaga Pengajar 1 313. Pembinaan Sikap Dan Perilaku 6 18


3. Diklat Prajabatan Golongan III

No. Materi DIKLAT Sessi Jumlah

I. Mata pendidikan Pokok

1. Dinamika Kelompok 3 12

2. Pola Pikir PNS 8 24

3. SPP NKRI 4 124. Kepemerintahan Yang Baik 4 12

5. Manajemen Kepegawaian 4 126. Etika Organisasi pemerintah 4 127. Pelayanan Prima 4 128. Budaya Kerja Oreganisasi Pemerintah 4 129. Percepatan Pemberantasan Korupsi 4 12

10. Manajemen Perkantoran Moderen 4 12


7/10

11. Team Building 4 1212. Komunikasi Yang Efektif 4 1213. Wawasan Kebangsaan 4 12

II. Program KoKurikuler

a.Latihan Kesegaran Jasmani (LKJ) 7 21

b. Baris Berbaris (PBB) 2 6c. Tata Upacara Sipil 2 6d. Ceramah Umum/ Muatan Teknis 2 6e. Ceramah Mental 1 3f. Pembinaan Sikap dan Perilaku * *

g. Pengarahan Program 2 6

III Lain-Lain

1. Pembukaan dan Penutupan * -2. Ujian dan Pendalaman * -

Evaluasi Penyelenggaraan * *

Evaluasi Tenaga Pengajar * *

Evaluasi Antar Peserta * *


4. Diklat Prajabatan Golongan I dan II

No. Materi DIKLAT Sessi Jumlah

I. Mata pendidikan Pokok

1. Dinamika Kelompok 2 6

2. Pola Pikir PNS 8 243. SPP NKRI 3 94. Kepemrintahan Yang Baik 4 12

5. Manajemen Kepegawaian 3 96. Etika Organisasi pemerintah 3 97. Pelayanan Prima 2 68. Budaya Kerja Oreganisasi Pemerintah 3 9

9. Percepatan Pemberantasan Korupsi 4 1210. Manajemen Perkantoran Moderen 3 911. Team Building 3 912. Komunikasi Yang Efektif 3 913. Wawasan Kebangsaan dalam Kerangka NKRI 3 9

II. Program KoKurikuler

a.Latihan Kesegaran Jasmani (LKJ) 6 18

b. Baris Berbaris (PBB) 2 6c. Tata Upacara Sipil 2 6

d. Pengarahan Program 1 3e. Ceramah Umum/ Muatan Teknis 2 6f. Ceramah Mental 1 3

g. Pembinaan Sikap dan Perilaku * *

III Lain-Lain

1. Pembukaan dan Penutupan * -2. Ujian dan Pendalaman * -


8/10

Evaluasi Penyelenggaraan * *

Evaluasi Tenaga Pengajar * *

Evaluasi Antar Peserta * *


BAB V

EVALUASI TERHADAP PESERTA DIKLAT

Evaluasi terhadap peserta meliputi 2 (dua) aspek, yaitu:

a. Aspek Sikap dan perilaku kepemimpinan dengan bobot kontribusi sebesar 45%b. Aspek Akademis dan penguasaan materi dengan bobot kontribusi sebesar 55%

Adapun mengenai cakupan masing-masing aspek adalah sebagai berikut:

a. Aspek sikap dan perilaku kepemimpinan meliputi:1) Kedisiplinan, yaitu ketaatan dan konsisten terhadap norma-norma yang ada dalam diklat

( 10% ) dengan indikator penilaian antara lain:

a) Penampilan dalam penerapan/ penaatan terhadap norma-norma dan aturan ada.b) Ketepatan waktu dan kehadiran dalam setiap penjadwalan seluruh kegiatanc) Kesungguhan dalam mengikuti setiap kegiatand) Kejujuran dan keseriusan dalam pelaksanaan ketugasan pada pembelajaran.

2) Kepemimpinan, yaitu kemampuan dalam penerapan dan konsistensi dalam sikap yangbertanggungjawab, visioner, pemberdayaan, demokratis dan nilai kesantunan yang

universal (15% ), dengan indikator penilaian antara lain:

a) Konsisten dan tanggungjawabb) Visioner, aspiratif dan adaptifc) Demokratis dan bijaksanad) Santun dalam bersikap

3) Kerjasama, yaitu kemampuan untuk koordinasi, kolaborasi, afiliasi, komunikasi dansinkronisasi dalam dinamika kelompok dan kelas ( 10% ) dengan indikator penilaian

antara lain:


9/10

a) Kontribusi positif dalam penyelesaian tugas bersamab) Membina keutuhan dan keharmonisan hubunganc) Akomodatifd) Menjaga keseimbangan dalam kontribusi penyelesaian tugas bersama

4) Prakarsa, yaitu kemampuan untuk mengajukan ide-ide, konsep, gagasan atau pendapatyang sesuai ( 10% ), dengan indikator penilaian antara lain:

a) Membantu mewujudkan iklim diklat yang dinamisb) Kemampuan mengajukan saran, pendapat, gagasan dan konsep-konsepc) Kemampuan dalam pengendalian diri, pengelolaan waktu, situasi dan lingkunganPenilaian ini dilakukan terhadap aspek sikap dan perilaku peserta selama mengikuti

keseluruhan program diklat, baik di kelas, asrama, ruang makan, di lapangan atau di tempat-

tempat lain yang merupakan bagian dari kegiatan diklat.

b. Aspek akademis/ penguasaan materi, meliputi:

1) Hasil ujian-ujian ( 20% ), yang difokuskan pada kemampuan kognitif dan bersifatkomprehensif yang dilakukan terhadap seluruh materi kajian diklat

2) Kertas Kerja Perorangan ( 15% ), yang dilakukan terhadap kualitas KKP maupun prosespenyusunan dan presentasi

3) Kertas Kerja Kelompok (10%), yang dilakukan terhadap kualitas KKK maupun prosesdiskusi penyusunan dan presentasi

4) Observasi Lapangan ( 10% ), yang dilakukan terhadap kualitas KK Lapangan maupunproses diskusi penyusunan dan presentasi

Perlu dicermati bahwa aspek akademis dalam pencapaian senantiasa melekat didalamnya aspek

perilaku.

Evaluasi terhadap peserta dilakukan oleh Kepala PUSDIKLAT Kemendagri Regional

Yogyakarta yang dalam pelaksanaannya dapat menugaskan kepada seluruh jajaran yang terlibat

dalam penyelenggaraan diklat.

Khusus untuk aspek sikap dan perilaku kepemimpinan, dilakukan pula penilaian oleh

peserta sendiri, dalam arti sesama peserta saling menilai aspek sikap dan perilaku kepemimpinan

peserta lainnya sesuai dengan indikator yang ada.


10/10

Evaluasi terhadap peserta dimaksudkan untuk menentukan kualifikasi kelulusan/

predikat dan nilai akhir peserta ( nilai kompetensi dalam diklat), melalui suatu Tim Penentuan

yang diketuai oleh Kepala PUSDIKLAT Kemendagri Regional Yogyakarta .

Adapun kualifikasi kelulusan peserta, sesuai dengan ketentuan yang ada adalah sebagaiberikut:

a. Sangat memuaskan, nilai akhir: 92.5100

b. Memuaskan, nilai akhir: 85.092.4

c. Baik sekali, nilai akhir: 77.584.9

d. Baik, nilai akhir : 70.177.4

e. Tidak Lulus, nilai akhir: kurang dari 70,00

Pemetaan Peserta Diklat Bedasarkan asal peserta : Terlampir

Demikian laporan penyelenggaraan Diklat Tahun 2013 sebagaimana bahan/data

Pemetaan Alumni Diklat Tahun 2013.

Yogyakarta, 28 Maret 2014

Kepala Pusdiklat Kemendagri

Regional Yogyakarta

ttd

Ir. H. Suroyo, M.Si

Pembina Tk.1 (IV/b)

NIP. 19630114 199103 1 001

Laporan Penyelenggaraan diklat

Documents

Transcript of Laporan Penyelenggaraan diklat