LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI PENGUATAN PENGAWASAN … EVALUASI... · LAPORAN MONITORING DAN...
Transcript of LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI PENGUATAN PENGAWASAN … EVALUASI... · LAPORAN MONITORING DAN...
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
Jln. M.T. Haryono No. 24, Cawang – Jakarta Timur 13630
Telepon 021-8090704 Faksimili 021-8090912, 8090928
Laman : kumham-jakarta.info &jakarta.kemenkumham.go.id
E-mail : [email protected]
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas II A Jakarta
Jl. Raya Bekasi Timur No. 170 A Jakarta Timur Telp. (021)85909891, Fax. (021)85910104 Jakarta 13410
Email : [email protected]; [email protected]
LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI PENGUATAN PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN INTERNAL
KANWIL KEMENKUMHAM DKI JAKARTA TAHUN 2018
A. PENDAHULUAN
Penyelenggaraan SPIP di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia DKI Jakarta dilaksanakan sesuai dengan
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 33
Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-02.PW.02.03 Tahun 2011 tentang
Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan di lingkungan
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai tindak lanjut dari Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah. Proses penyelenggaraan SPIP dimaksud
dilakukan guna mewujudkan peningkatan kinerja, transparansi dan akuntabilitas
pengelolaan keuangan negara.
A. DASAR HUKUM
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
4. Peraturan Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Nomor
PER-690/K/DH/2012 tentang Pedoman Pemantauan Perkembangan
Penyelenggaran Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 33 Tahun 2013
Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Nomor M.HH-02.PW.02.03 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak
Asasi Manusia;
6. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor
28 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia
7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2015
Tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Tahun 2015-2019;
8. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor W.10.PW.01.03 - 02 Tahun
2018 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum
dan HAM DKI Jakarta Tahun Anggaran 2018;
9. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 25 Tahun 2012
tentang Penanganan Pelaporan Pengaduan di Lingkungan Kementerian
Hukum dan HAM.
10. Peraturan Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Nomor
PER-690/K/DH/2012 tentang Pedoman Pemantauan Perkembangan
Penyelenggaran Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
B. RUANG LINGKUP
Pelaksanaan pembinaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern
Pemerintahan {SPIP} diKantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia DKI dilaksanakan pada Bulan Januari – Desember Tahun 2018.
C. PELAKSANAAN KEGIATAN:
1. Persiapan penyelenggaraan unsur-unsur SPIP dan Pelaporan melalui
Koordinasi dan Rapat dan Laporan Penyelenggaraan SPIP Triwulan IV Tahun
2017 dan Laporan Tahunan Tahun 2017 wilayah DKI Jakarta pada Triwulan I
Tahun 2018,
2. Penyelenggaraan unsur-unsur SPIP dan Laporan Penyelenggaraan SPIP
Triwulan I Wilayah DKI Jakarta pada Triwulan II Tahun 2018,
3. Penyelenggaraan unsur-unsur SPIP dan Laporan Penyelenggaraan SPIP
Triwulan II Kanwil DKI Jakarta Pada Triwulan III Tahun 2018,
4. Penyelenggaraan unsur-unsur SPIP 2. Laporan Penyelenggaraan SPIP
Triwulan III dan Evaluasi Penyelenggaraan SPIP Kanwil DKI Jakarta Pada
Triwulan IV Tahun 2018.
5. Pelaporan Hasil Evaluasi atas Penyelenggaraan Sistim Pengendalian Internal
Pemerintah {SPIP} [pada Kantro Wilayah Kementerian HUkum dan HAM DKI
Jakarta Tahun 2018 Berdasarkan hasil pendampingan, tim menyarankan kepada
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum HAM DKI Jakarta agar melaksanakan
Manajemen Risiko serta melaporkannya secara berjenjang kepada Pemilik Risiko Unit
Utama sesuai Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 5 Tahun 2018 Tentang
Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM dan
menuangkan dalam Piagam Manajemen Risiko Kantor Wilayah Kementerian Hukum
dan HAM DKI Jakarta dengan Karakter Maturitas “TERDEFENISI” dengan Skor
3.65.
6. Manajemen Resiko tim Inspektorat Jenderal telah melakukan Pendampingan
Penerapan Manajemen Risiko Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM
DKI Jakarta yang dilaksanakan selama 8 (delapan) hari kerja mulai dari tanggal
19 November 2018 sampai dengan 30 November 2018, Berdasarkan hasil
pendampingan, tim menyarankan kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian
Hukum HAM DKI Jakarta agar melaksanakan Manajemen Risiko serta
melaporkannya secara berjenjang kepada Pemilik Risiko Unit Utama sesuai
Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 5 Tahun 2018 Tentang
Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM
dan menuangkan dalam Piagam Manajemen Risiko Kantor Wilayah
Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta.
D. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI
Berdasarkan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan pembinaan
Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan {SPIP} diKantor
Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia DKI dilaksanakan pada
Bulan Januari – Desember Tahun 2018 maka kegiatan berlangsung dengan
baik dan d tingkatkan pada tahun 2019 agar penilaian Karakter Maturitas
“TERDEFENISI” dengan Skor 3.65 menjadi lebih meningkat menjadi Kantor
Wilayah menuju WBK/WBBM dan melaksanakan Manajemen Risiko serta
melaporkannya secara berjenjang kepada Pemilik Risiko Unit Utama sesuai
Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 5 Tahun 2018 Tentang
Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM
dan menuangkan dalam Piagam Manajemen Risiko Kantor Wilayah
Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta.
E. PENUTUP
Demikian Laporan ini disusun untuk memenuhi Pelaksanaan
Pembinaan Penyelenggaraan Sistim Pengendalian Internal Pemerintah {SPIP}
di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
DKI Jakarta pada Tahun 2018, dengan harapan dapat menjadi acuan pada
kegiatan pada tahun berikutnya yang akan dilaksanakan.
Jakarta, 31 Desember 2018, Kepala Kantor Wilayah,
Bambang Sumardiono, NIP. 19600520 198303 1 040
RESUME HASIL PENDAMPINGAN PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM DKI JAKARTA
OLEH INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
Berdasarkan Surat Perintah Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan
HAM Nomor ITJ.PW.02.01.III-073 tanggal 14 November 2018 dan Nomor:
ITJ.PW.02.01.III-074 tanggal 26 November 2018, tim Inspektorat Jenderal
telah melakukan Pendampingan Penerapan Manajemen Risiko Kantor Wilayah
Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta yang dilaksanakan selama 8 (delapan)
hari kerja mulai dari tanggal 19 November 2018 sampai dengan 30 November 2018
dengan hasil sebagai berikut:
1. Paparan Penerapan Manajemen Risiko
Paparan Penerapan Manajemen Risiko oleh Tim Inspektorat Jenderal sebagaimana
Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penerapan
Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM, diikuti oleh Para
Pejabat Eselon III, Para Pejabat Eselon IV, dan Operator Pengisian Formulir
Manajemen Risiko Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta.
2. Bimbingan Teknis Proses Penerapan Manajemen Risiko
Bimbingan teknis disampaikan kepada 4 orang operator dan 27 orang perwakilan
peserta dari masing-masing Divisi Administrasi, Divisi Pemasyarakatan, Divisi
Imigrasi dan Divisi Pelayanan Hukum terkait proses penyusunan dokumen
manajemen risiko dan pengisian formulir manajemen risiko. Hasil Bimbingan Teknis
mengidentifikasi sebanyak 61 risiko sebagaimana terlampir di dalam tabel sebagai
berikut:
Berdasarkan hasil pendampingan, tim menyarankan kepada Kepala Kantor Wilayah
Kementerian Hukum HAM DKI Jakarta agar melaksanakan Manajemen Risiko serta
melaporkannya secara berjenjang kepada Pemilik Risiko Unit Utama sesuai Peraturan Menteri
Hukum dan HAM RI Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Penerapan Manajemen Risiko di
Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM dan menuangkan dalam Piagam Manajemen Risiko
Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta sebagaimana terlampir.
INDIKATOR
KINERJA
PENETAPAN
TUJUAN/
IDENTIFIKASI
PERMASALAHAN
IDENTIFIKASI
RISIKOANALISIS RISIKO EVALUASI RISIKO
PENANGANAN
RISIKO
PEMANTAUAN
RISIKO
A ADMINISTRASI 7 11 11 11 11 11 11
1Bagian Penyusunan
Program dan Pelaporan1 1 1 1 1 1 1
2 Bagian Umum 6 10 10 10 10 10 10
BPELAYANAN HUKUM DAN
HAM 32 32 32 32 32 32 32
1 Bidang Pelayanan Hukum 15 15 15 15 15 15 15
2 Bidang Hukum 8 8 8 8 8 8 8
3 Bidang HAM 9 9 9 9 9 9 9
C PEMASYARAKATAN 8 8 8 8 8 8 8
1
Bidang Pembinaan,
Bimbingan
Pemasyarakatan,
Pengentasan Anak,
Informasi dan Komunikasi
4 4 4 4 4 4 4
2
Bidang Keamanan,
Kesehatan, Perawatan, dan
Pengelolaan Baran & Basan4 4 4 4 4 4 4
3 Divisi Pemasyarakatan 1 1 1 1 1 1 1
D IMIGRASI 10 10 10 10 10 10 10
1Bidang Lalu Lintas dan Izin
tinggal Keimigrasian3 3 3 3 3 3 3
2
Bidang Intelejen,
Penindakan, Informasi dan
Sarana Komunikasi
Keimigrasian
6 6 6 6 6 6 6
3 Divisi Keimigrasian 1 1 1 1 1 1 1
PENGISIAN FORMULIR MANAJEMEN RISIKO
NO DIVISI/BAGIAN/BIDANG
KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
DKI JAKARTA
PIAGAM MANAJEMEN RISIKO
TAHUN 2018
Dalam rangka pencapaian sasaran pada unit Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan
HAM DKI Jakarta, saya menyatakan:
1. Piagam Manajemen Risiko ini merupakan hasil penuangan pelaksanaan Proses
Manajemen Risiko yang meliputi konteks Manajemen Risiko, profil dan peta Risiko, serta
rencana penanganan Risiko (terlampir).
2. Pelaksanaan proses tersebut telah dilakukan dengan melibatkan seluruh koordinator
Risiko dan sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 5 Tahun 2018
tentang Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM.
3. Rencana penanganan Risiko yang dituangkan dalam piagam ini akan dilaksanakan oleh
seluruh jajaran di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta.
4. Untuk mengingatkan efektivitas penerapan Manajemen Risiko, akan dilakukan
pemantauan dan reviu secara berkala dengan melibatkan seluruh jajaran di Lingkungan
Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta.
Jakarta, November 2018
Ditetapkan oleh:
Kepala Kantor Wilayah
Bambang Sumardiono, Bc.IP, SH, MSi NIP. 19600520 198303 1 040