Sistem Perencanaan, Pengawasan, Penyusunan dan Evaluasi Pembangunan Daerah

dadang-solihin.blogspot.com 2

Nama : Dadang SolihinTempat/Tgl Lahir : Bandung 6 November 1961Pekerjaan : Direktur Evaluasi Kinerja

Pembangunan Daerah Bappenas

Alamat Kantor : Jl. Taman Suropati No. 2 Jakarta 10310

Telp/Fak Kantor : (021) 392 6248Telp/Fak Kantor : (021) 392 6248HP : 0812 932 2202Email : [email protected] :

http://dadang-solihin.blogspot.com

3dadang-solihin.blogspot.com

MateriMateriMateriMateriPP 8/2008 T h T C• PP 8/2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

• Penajaman Visi-Misi: Perumusan Positioning Differentiation Brand (PDB)

• Pembangunan Daerah• Pembangunan Daerah• Tujuan dan Permasalahan Pembangunan

Daerah• Perencanaan Pembangunan Daerah• Sistem Perencanaan yang Ideal• Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah• Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah


PP 8/2008 PP 8/2008 t t T h T t C P P d li dtentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

1 P b D h1. Pembangunan Daerah;2. Perencanaan Pembangunan Daerah;3. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD);4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);5. Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD);6. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra g j g (

SKPD);7. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD);8 Tahapan Perencanaan Pembangunan Daerah;8. Tahapan Perencanaan Pembangunan Daerah;9. Tatacara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah;10. Pengendalian;11 Evaluasi;11. Evaluasi;12. Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).


Positioning Differentiation Brand (PDB)Positioning Differentiation Brand (PDB)

POSITIONINGPOSITIONING DIFFERENTIATIONDIFFERENTIATION

BRANDBRANDBRANDBRAND


PDB Triangle: Provinsi GorontaloPDB Triangle: Provinsi Gorontalo

POSITIONINGPOSITIONING DIFFERENTIATIONDIFFERENTIATIONBrand Integrity

Provinsi Jagung

POSITIONINGPOSITIONING

Agro Bisnis Jagung

DIFFERENTIATIONDIFFERENTIATION

g g Jagung

BRANDBRAND

Visi Provinsi GorontaloGorontalo


PDB Triangle: Kabupaten LamonganPDB Triangle: Kabupaten Lamongan


Kabupaten dengan pemerintahan


Pelajaran Bahasa Mandarin di Sekolah


entrepreneurship dan Pesantren

BRANDBRAND

Visi Kabupaten LamonganLamongan


PDB Triangle: Kota SawahluntoPDB Triangle: Kota Sawahlunto


Kota Pariwisata Budaya


Lokasi Historis Kuno, DaerahPertambangan


Pertambangan Batu Bara, Lahan Alami

BRANDBRAND

Visi Kota SawahluntoSawahlunto


Apa Itu Pembangunan?Apa Itu Pembangunan?Apa Itu Pembangunan? Apa Itu Pembangunan?

Pembangunan adalah: proses perubahan ke

arah kondisi yang lebih

Tujuan Pembangunan:Tujuan Pembangunan:1. Peningkatan standar hidup (levels

of living) setiap orang baikarah kondisi yang lebih baik

melalui upaya yang

of living) setiap orang, baik pendapatannya, tingkat konsumsi pangan, sandang, papan, pelayanan kesehatan, pendidikan, dll.

dilakukan secara terencana.

kesehatan, pendidikan, dll. 2. Penciptaan berbagai kondisi yang

memungkinkan tumbuhnya rasa percaya diri (self-esteem) setiappercaya diri (self-esteem) setiap orang.

3. Peningkatan kebebasan(freedom/democracy) setiap orang(freedom/democracy) setiap orang.

Todaro, 2000


How?How?How?How?1 M i di i k i b1. Mengurangi disparitas atau ketimpangan pembangunan

antar daerah antar sub daerah antar sub daerah antar warga masyarakat (pemerataan dan keadilan).

2. Memberdayakan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan.y y g3. Menciptakan atau menambah lapangan kerja.4. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat daerah.5. Mempertahankan atau menjaga kelestarian sumber daya alam

agar bermanfaat bagi generasi sekarang dan generasi masa datang (berkelanjutan)datang (berkelanjutan).


Tantangan dalam Pembangunan DaerahTantangan dalam Pembangunan Daerah

Sarana dan Prasarana yang

d i d

• Mengurangi ketimpangan

memadai dan berkualitas

• Memberdayakan masyarakat

• Mengentaskan k i ki

Dunia usaha yg

kemiskinan.• Menambah lapangan

kerja.M j k l t i

Pemanfaatan sumber daya secara

berkualitas

Dunia usaha yg kondusif

• Menjaga kelestarian SDA

Koordinasi yang semakin baik antar

stakeholders

berkualitas

stakeholders

Peningkatan kapasitas


Peningkatan kapasitasSDM

PEMBANGUNAN DAERAHPEMBANGUNAN DAERAH PEMBANGUNAN DI DAERAHPEMBANGUNAN DI DAERAH

Upaya terencana untuk meningkatkan kapasitas

Pemerintahan Daerah

Upaya untuk memberdayakan masyarakat di seluruh daerah

Sehingga tercipta suatu kemampuan yang andal dan

Sehingga tercipta suatu lingkungan yang memungkinkankemampuan yang andal dan

profesional dalam: lingkungan yang memungkinkan

masyarakat untuk:

Memberikan pelayanan kepada masyarakat,

Menikmati kualitas kehidupan yang lebih baik, maju, dan t t

y , Mengelola sumber daya

ekonomi daerah.

tenteram, Peningkatan harkat, martabat,

dan harga diri.


PEMBANGUNAN DAERAHPEMBANGUNAN DAERAHPEMBANGUNAN DAERAHPEMBANGUNAN DAERAH

Dilaksanakan Melalui:

Penguatan Otonomi Daerah

Pengelolaan Sumberdaya Good Governancey

Keseimbangan Peran Tiga Pilar

Pemerintahan Dunia Usaha Masyarakat

Menjalankan dan menciptakan lingkungan politik dan hukum yang

Mewujudkan penciptaan lapangan kerja dan

Penciptaan interaksi sosial ekonomi dan politik dan hukum yang

kondusif bagi unsur-unsur lain.

lapangan kerja dan pendapatan.

sosial, ekonomi dan politik.


Pergeseran Paradigma: Pergeseran Paradigma: F G t t GF G t t GFrom Government to GovernanceFrom Government to Governance

Government GovernanceGovernment Governance Memberikan hak ekslusif bagi

negara untuk mengatur hal-hal publik

Persoalan-persoalan publik adalah urusan bersama pemerintah civil society danpublik,

Aktor di luarnya hanya dapat disertakan sejauh negara

iji k

pemerintah, civil society dan dunia usaha sebagai tiga aktor utama.

mengijinkannya.20dadang-solihin.blogspot.com

Pelaku Pembangunan: Pelaku Pembangunan: Paradigma GovernanceParadigma Governance

Interaksi antara Pemerintah, Dunia Usaha Swasta, dan Masyarakat , , yyang bersendikan transparansi, akuntabilitas, partisipatif, dsb.

Tenaga Kerja

Kontrol Kontrol

Dunia Usaha Swasta Pemerintah Masyarakat

NilaiPertumbuhan

RedistibusiMelalui Pelayanan

Apabila sendi-sendi tersebut dipenuhi, maka Governance akan G d

Pasar

Good.21dadang-solihin.blogspot.com

Model GovernanceModel GovernanceModel GovernanceModel Governance

Perusahaan Organisasi LSM

Sektor SwastaSektor Swasta Sektor PublikSektor Publik Sektor KetigaSektor Ketiga

TingkatTingkat Perusahaantransnasional

OrganisasiAntar Pemerintah

LSMInternasional

Tingkat Tingkat SupranasionalSupranasional

GOVERNANCEPerusahaan

NasionalOrmas/LSM

NasionalTingkatTingkat

NasionalNasional

Perusahaan Pemerintah LSM LokalTingkat Tingkat Lokal LokalSubnasionalSubnasional

(Kamarack and Nye Jr., 2002)


Pelaku Pembangunan: StakeholdersPelaku Pembangunan: Stakeholders

Executived

organized into:C it b d i ti

STATE CITIZENS

JudiciaryLegislature

Public service

Community-based organizations Non-governmental organizations

Professional AssociationsReligious groupsMilitary

Police

Religious groupsWomen’s groups

Media

BUSINESSSmall / medium / large enterprises

Multinational Corporations

BUSINESS

Multinational CorporationsFinancial institutions

Stock exchange


TroikaTroika


Troika: Pola Hubungan antara Pemerintah, Troika: Pola Hubungan antara Pemerintah, Dunia Usaha Swasta dan MasyarakatDunia Usaha Swasta dan MasyarakatDunia Usaha Swasta, dan MasyarakatDunia Usaha Swasta, dan Masyarakat

MasyarakatMasyarakat, Bangsa, dan

Negara MasyarakatMasyarakat

VISIPemerintahPemerintah

yy

Dunia UsahaDunia UsahaGood Governance


Perumusan Visi DaerahPerumusan Visi DaerahPerumusan Visi DaerahPerumusan Visi Daerah

Stakeholders

PEMDAPEMDA


Perumusan Visi DaerahPerumusan Visi DaerahPerumusan Visi DaerahPerumusan Visi DaerahStakeholdersStakeholders

PEMDA


Proses PerencanaanProses PerencanaanPendekatan Politik: Pemilihan Presiden/Kepala Daerah menghasilkan rencanaPemilihan Presiden/Kepala Daerah menghasilkan rencana pembangunan hasil proses politik (public choice theory of planning), khususnya penjabaran Visi dan Misi dalam RPJM/DRPJM/D.Proses Teknokratik: Menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk itu.

Partisipatif:Partisipatif: Dilaksanakan dengan melibatkan seluruh stakeholders, antara lain melalui Musrenbang.

Proses top-down dan bottom-up: Dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan.


Syarat Dokumen PerencanaanSyarat Dokumen PerencanaanS.M.A.R.TS.M.A.R.T

1.1. SpecificSpecific:: Sifat dan tingkat kinerja dapat diidentifikasi denganjelas;

2.2. MeasurableMeasurable:: Target kinerja dinyatakan dengan jelas dan terukur baik bagi indikator kuantitif maupun kualitatif;

33 AchievableAchievable:: Target kinerja dapat dicapai terkait dengan3.3. AchievableAchievable:: Target kinerja dapat dicapai terkait dengankapasitas dan sumber daya yang ada;

4.4. RelevantRelevant:: Mencerminkan keterkaitan (relevansi) antara target output dalam rangka mencapai target outcome yang ditetapkan; serta antara target outcome dalamrangka mencapai target impact yang ditetapkan;g p g p y g p

5.5. TimeTime BondBond:: Waktu/periode pencapaian kinerja ditetapkan.


Syarat PerencanaanSyarat PerencanaanSyarat PerencanaanSyarat PerencanaanSyarat PerencanaanSyarat PerencanaanSyarat PerencanaanSyarat PerencanaanHarus memiliki, mengetahui, dan memperhitungkan:g g1. Tujuan akhir yang dikehendaki.

2. Sasaran-sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya (yang mencerminkan pemilihan dari berbagai alternatif).

3. Jangka waktu mencapai sasaran-sasaran tersebut.

4. Masalah-masalah yang dihadapi.

5. Modal atau sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannyapengalokasiannya.

6. kebijakan-kebijakan untuk melaksanakannya.

7 Orang organisasi atau badan pelaksananya7. Orang, organisasi, atau badan pelaksananya.

8. Mekanisme pemantauan, evaluasi, dan pengawasan pelaksanaannya.p y


Fungsi/Manfaat PerencanaanFungsi/Manfaat PerencanaanFungsi/Manfaat PerencanaanFungsi/Manfaat PerencanaanFungsi/Manfaat PerencanaanFungsi/Manfaat PerencanaanFungsi/Manfaat PerencanaanFungsi/Manfaat Perencanaan

S b i h• Sebagai penuntun arah• Minimalisasi ketidakpastian• Minimalisasi inefisiensiMinimalisasi inefisiensi

sumberdaya• Penetapan standar dan

k litpengawasan kualitas


Status Hukum Dokumen PerencanaanStatus Hukum Dokumen PerencanaanNASIONAL DAERAH

Dokumen Penetapan Dokumen PenetapanRencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional(RPJP-Nasional)

UU (Ps. 13 Ayat 1)

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP-Daerah)

Perda (Ps. 13 Ayat 2)

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional(RPJM-Nasional)

Per Pres (Ps. 19 Ayat 1)

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM-Daerah)

Peraturan KDH (Ps. 19 Ayat 3)

(RPJM-Nasional) (RPJM Daerah)

Renstra Kementerian / Lembaga (Renstra KL)

Peraturan Pimpinan KL

Renstra Satuan Kerja Perangkat Daerah (R t SKPD)

Peraturan Pimpinan SKPD

(Ps. 19 Ayat 2) (Renstra SKPD) (Ps. 19 Ayat 4)Rencana Kerja Pemerintah (RKP)

Per Pres (Ps. 26 Ayat 1)

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Peraturan KDH (Ps. 26 Ayat 2)( ) (Ps. 26 Ayat 1) ( ) (Ps. 26 Ayat 2)

Rencana Kerja Kementerian / Lembaga (Renja KL)

Peraturan Pimpinan KL

(P 21 A t 1)

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD)

Peraturan Pimpinan SKPD( P 21 A t 3)(Renja KL) (Ps. 21 Ayat 1) (Renja SKPD) ( Ps. 21 Ayat 3)


Perencanaan yang IdealPerencanaan yang Ideal• Prinsip partisipatif: masyarakat yang akan memperoleh manfaat

Perencanaan yang IdealPerencanaan yang Ideal• Prinsip partisipatif: masyarakat yang akan memperoleh manfaat

dari perencanaan harus turut serta dalam prosesnya. • Prinsip kesinambungan: perencanaan tidak hanya berhenti

pada satu tahap; tetapi harus berlanjut sehingga menjamin adanya kemajuan terus-menerus dalam kesejahteraan, dan jangan sampai terjadi kemunduran. j g p j

• Prinsip holistik: masalah dalam perencanaan dan pelaksanaannya tidak dapat hanya dilihat dari satu sisi (atau sektor) tetapi harus dilihat dari berbagai aspek dan dalamsektor) tetapi harus dilihat dari berbagai aspek, dan dalam keutuhan konsep secara keseluruhan.

• Mengandung sistem yang dapat berkembang (a learning and adaptive system).

• Terbuka dan demokratis (a pluralistic social setting).


R.P.J.M.D

Renstra SKPD


Apa itu RPJPDApa itu RPJPD1/1/33

Apa itu RPJPDApa itu RPJPDRPJPD k d k i d h• RPJPD merupakan satu dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan bagi mengarahkan pembangunan daerah dalam jangka waktu 20 (dua puluh) tahun ke depan.

• Sebagai suatu dokumen rencana yang penting sudah sepatutnya Pemerintah Daerah, DPRD, dan masyarakat memberikan perhatian penting pada kualitas proses penyusunan dokumen RPJPD danpenting pada kualitas proses penyusunan dokumen RPJPD, dan tentunya diikuti dengan pemantauan, evaluasi, dan review berkala atas implementasinya.


Apa itu RPJPDApa itu RPJPD22//33

Apa itu RPJPDApa itu RPJPDD k RPJPD k d k j di• Dokumen RPJPD merupakan dokumen rencana yang menjadi acuan bagi penyusunan rencana daerah dengan hirarki dan skala yang lebih rendah seperti RTRWD, RPJMD, Renstra SKPD, dan RKPD,

• Oleh karena itu, kualitas penyusunan RPJPD dari segi:li i k d d ktif d– analisis kecenderungan dan perspektif masa depan,

– pemahaman atas isu strategis yang mungkin dihadapi di masa depan, p ,

– kejelasan visi, misi, tujuan, arah dan strategi kebijakan pembangunan 20 tahun ke depan

k k k li d h dib h• akan turut menentukan kualitas rencana daerah dibawahnya.


Apa itu RPJPDApa itu RPJPD33//33

Apa itu RPJPDApa itu RPJPDRPJPD j b i dRPJPD menjawab tiga pertanyaan dasar: 1. kemana daerah akan diarahkan pengembangannya dan apa yang

hendak dicapai dalam 20 (dua puluh tahun) mendatang;hendak dicapai dalam 20 (dua puluh tahun) mendatang; 2. bagaimana mencapainya dan; 3. langkah-langkah strategis apa yang perlu dilakukan agar tujuan

tercapai.


Tata Cara Penyusunan RPJPDTata Cara Penyusunan RPJPDTata Cara Penyusunan RPJPDTata Cara Penyusunan RPJPD

Rumusan hasil

kesepakatan

Rancangan Visi & Misi

Saran,tanggapan,

Rekomendasi kesepakatan & komitmen

Rekomendasi stakeholders

Prediksi Kondisi Rancangan

Akhir RPJPD

Sosialisasi,Konsultasi Publik dan

Musrenbang Jangka

- Geomorfologi & lingkungan

Umum Daerah

Merumuskangambaran awal- Visi

Rancangan RPJP Penetapan Perda ttg RPJPD

- Visi

- Misi

- Arah

Pembangunan

Akhir RPJPD

Publik, dan jaring

asmaraPanjang Daerah

- Ekonomi & SDA

- Demografi

- Prasarana dansarana

- Misi - Arah Pembangunan

Peraturan Daerah ttg

RPJP Daerah

Pembangunan▪ Arahan Umum ▪ Fungsi & peran subwilayah/

- dll. Rancangan Arah Pembangunan

Rencana tata ruang

wilayah/ kawasan

www.dadangsolihin.com 39

Sistematika Penulisan Sistematika Penulisan RPJPDRPJPD 1/21/2Bab I PENDAHULUAN 1. Latar Belakang 2. Maksud dan Tujuan RPJPD 3. Landasan Hukum Perlunya Penyusunan

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah y y

RPJPD UU No 25/2004 UU No 32/2004 SE Mendagri No 050/2020/SJ

Jangka Panjang Daerah

g4. Hubungan RPJP Daerah dengan Dokumen

Perencanaan Lainnya RPJP Nasional RPJP Provinsi RTRW Nasional RTRW Provinsi

5. Sistematika PenulisanBab II KONDISI, ANALISIS, DAN PREDIKSI , ,

KONDISI UMUM DAERAH 1. Profil Kinerja Capaian Pembangunan Daerah

Masa Kini Pelayanan umum y Ketertiban dan keamanan Ekonomi Lingkungan hidup Perumahan dan fasilitas umum

Provinsi/Kabupaten/Kota


Sistematika Penulisan Sistematika Penulisan RPJPDRPJPD 1/21/2 Kesehatan Pariwisata dan budaya Pendidikan Perlindungan sosial

Bab III VISI, MISI, DAN ARAH PEMBANGUNAN DAERAH

1 Visi Perlindungan sosial

2. Peluang dan Tantangan Pembangunan Daerah Geomorfologi dan Lingkungan Hidup Demografi

1. Visi 2. Misi 3. Arah dan Strategi Pembangunan Daerah

Jangka Panjang Arahan dan Strategi Pembangunan jangka Demografi

Ekonomi dan Sumber Daya Alam Sosial Budaya dan Politik Prasarana dan Sarana Pemerintahan

Arahan dan Strategi Pembangunan jangka Panjang

Peran Sub Wilayah Pembangunan Daerah

Bab IV PENUTUP Pemerintahan

3. Implikasi pada Penyelenggaraan Pembangunan Daerah Masa Depan Pelayanan umum

Bab IV PENUTUP

Lampiran

Pelayanan umum Ketertiban dan keamanan Ekonomi Lingkungan hidup Perumahan dan fasilitas umum Perumahan dan fasilitas umum Kesehatan Pariwisata dan budaya Pendidikan Perlindungan sosial


Perlindungan sosial

Apa itu RPJMDApa itu RPJMD1/21/2

Apa itu RPJMDApa itu RPJMDRPJMD k d k i d h k• RPJMD merupakan satu dokumen rencana resmi daerah untukmengarahkan pembangunan daerah dalam jangka waktu lima tahun ke depan masa pimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.

• Sebagai suatu dokumen rencana yang penting sudah sepatutnya Pemerintah Daerah DPRD dan masyarakat memberikan perhatianPemerintah Daerah, DPRD, dan masyarakat memberikan perhatian penting pada:1. Kualitas proses penyusunan dokumen RPJMD, dan 2. Pemantauan, evaluasi, dan review berkala atas

implementasinya.


Apa itu RPJMDApa itu RPJMD2/22/2

Apa itu RPJMDApa itu RPJMDRPJMD j b i dRPJMD menjawab tiga pertanyaan dasar: 1. Kemana daerah akan diarahkan pengembangannya dan apa yang

hendak dicapai dalam lima tahun mendatang; p g;2. Bagaimana mencapainya, dan; 3. Langkah-langkah strategis apa yang perlu dilakukan agar tujuan

t itercapai.


Substansi RPJMDSubstansi RPJMDSubstansi RPJMDSubstansi RPJMDRPJMD k k i j hk• RPJMD menekankan tentang pentingnya menerjemahkan secara arif VISI, MISI dan Agenda KEPALA DAERAH TERPILIH

• kedalam tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan pembangunankedalam tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan pembangunan • yang merespon kebutuhan dan aspirasi masyarakat, serta • kesepakatan tentang tolok ukur kinerja untuk mengukur

keberhasilan atau ketidak berhasilan pembangunan daerah dalam 5 tahun kedepan.


Langkah Penyusunan RPJMDLangkah Penyusunan RPJMDVisi, Misi, Program

Kepala Daerah Terpilih(1)

Indikator

Bappeda menyusun Rancangan Awal

RPJMDSKPD Menyusun Renstra SKPD

Program SKPD

(2)

(3)

Bappeda menyelenggarakan

a) Visi,Misi Kepala Daerahb) Strategi Pembangunan Daerahc) Kebijakan Umumd) Kerangka Ekonomi Daerah (4) pp y gg

MUSRENBANG RPJMD) g

e) Program SKPD

Penetapan RPJMDBappeda menyusunRancangan Akhir RPJMD

a) Visi, Misi Kepala Daerah

(5)

(7)

Digunakan sebagai pedoman penyusunan

Rancangan RKPD

) pb) Strategi Pembangunan Daerahc) Kebijakan Umumd) Kerangka Ekonomi Daerahe) Program SKPD

(6)( )


) g

Sistematika Penulisan Sistematika Penulisan RPJMDRPJMD 1/1/33Bab I Pendahuluan1.1. Latar Belakang Penyusunan RPJMD 1.2. Landasan Hukum 1.3. Maksud, Tujuan, dan Ruang Lingkup

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah , j , g g p

1.4. Kedudukan RPJMD dengan Dokumen Perencanaan lainnya

1.5. Sistematika Penulisan

Jangka Menengah Daerah

Bab II Tinjauan Umum Kondisi dan Permasalahan Pembangunan DaerahMenggambarkan profil daerah, status, kondisi, situasi, pengkajian kinerja capaian, p g j j pserta rumusan isu dan permasalahan strategis dalam penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintahan daerah secara menyeluruhy

2.1 Kondisi Geografis Daerah 2.2 Pelayanan Umum 2.3 Ketertiban dan Ketentraman 2.4 Ekonomi 2.5 Lingkungan Hidup 2.6 Perumahan dan Fasilitas Umum 2.7 Kesehatan 2.8 Pendidikan

Provinsi/Kabupaten/Kota


Sistematika Penulisan Sistematika Penulisan RPJMDRPJMD 22//332.9 Pariwisata dan Budaya 2.10 Pendidikan 2.11 Perlindungan sosial 2 12 Keuangan Daerah

Bab V Tujuan, Strategi, dan Arah Kebijakan Pembangunan DaerahBerdasarkan visi, misi dan agenda Kepala Daerah Terpilih dirumuskan tujuan2.12 Keuangan Daerah

2.13 Rumusan Issue Strategis Pembangunan Daerah

Bab III Tinjauan Terhadap Dokumen

Daerah Terpilih dirumuskan tujuan (SMART), strategi pencapaian tujuan dan kebijakan yang akan ditempuh untuk masing-masing strategi pembangunan daerahBab III Tinjauan Terhadap Dokumen

Perencanaan Terkait3.1 RPJM Nasional 3.2 RTRW Nasional dan RTRW Provinsi (untuk

RPJM Provinsi)

daerah. 5.1 Tujuan 5.2 Strategi 5.3 Arah Kebijakan Umum (untuk setiap fungsi

pemerintahan daerah)RPJM Provinsi) 3.3 RPJM Provinsi 3.4 RTRW Provinsi dan RTRW

Kabupaten/Kota (untuk RPJM Kabupaten/ Kota)

pemerintahan daerah)5.4 Arah Kebijakan Keuangan Daerah dan

Kerangka Pendanaan

Bab VI Program Pembangunan DaerahKota)

Bab IV Visi, Misi dan Agenda Pembangunan Daerah

4 1 Visi

Bab VI Program Pembangunan DaerahUntuk masing-masing program perlu dicantumkan nama program, tolok ukur dan target kinerja capaian program dan pagu indikatif4.1 Visi

4.2 Misi 4.3 Agenda (apabila ada)

indikatif 6.1 Program Pembangunan

6.1.1 Program SKPD 6.1.2 Program Lintas SKPD 6 1 3 Program Lintas Kewilayahan


6.1.3 Program Lintas Kewilayahan

Sistematika Penulisan Sistematika Penulisan RPJMDRPJMD 33//336.2 Program Pengembangan Kelembagaan

dan Legislasi Daerah

Bab VII Kaidah Pelaksanaan

Lampiran Tabel-Tabel Penting (dalam Lampiran) sekurang-kurangnya mencakup:

Mengemukakan tentang program dan kegiatan pendukung yang diperlukan untuk dapat mengimplementasikan RPJMD secara efektif

1. Fungsi, Tolok Ukur Capaian Pelaksanaan, Issue dan Permasalahan masing-masing fungsi pemerintahan daerah

2. Dokumentasi Kesepakatan Konsultasi Publik 7.1 Konsistensi penyusunan Renstra SKPD,

RKPD, dan Renja SKPD dengan RPJMD7.2 Pemantauan dan evaluasi kinerja

pencapaian program RPJMD

pdan Musrenbang RPJMD

3. Program, Tolok Ukur dan Target Kinerja Capaian Program, dan Pagu Indikatif menurut fungsi fungsi pemerintahan daerahp p p g

7.3 Penguatan kemampuan dan kapasitas DPRD untuk memantau dan mengevaluasi RPJMD

7.4 Penguatan kemampuan dan kapasitas

fungsi-fungsi pemerintahan daerah4. Kondisi dan Situasi Keuangan Daerah 5 Tahun

lalu (Penerimaan dan Belanja)5. Proyeksi Fiskal Daerahg p p

Non Government Stakeholders untuk memantau dan mengevaluasi implementasi RPJMD

5. Proyeksi Fiskal Daerah 6. Kerangka Pendanaan Jangka Menengah


1/21/2Apa Itu Renstra SKPDApa Itu Renstra SKPDApa Itu Renstra SKPDApa Itu Renstra SKPD

• Renstra SKPD merupakan satu dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan pelayanan SKPD kh d b d h d d l j kkhususnya dan pembangunan daerah pada umumnya dalam jangka waktu 5 tahun ke depan masa pimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.

• Kualitas penyusunan Renstra SKPD akan sangat ditentukan olehkemampuan SKPD untuk menerjemahkan, mengoperasionalkan, dan mengimplementasikan Visi Misi dan Agenda KDH tujuandan mengimplementasikan Visi, Misi dan Agenda KDH, tujuan,strategi, kebijakan, dan capaian program RPJMD ke dalam penyusunan Renstra SKPD sesuai TUPOKSI SKPD.


22/2/2Apa Itu Renstra SKPDApa Itu Renstra SKPDApa Itu Renstra SKPDApa Itu Renstra SKPD

• Renstra SKPD menjawab 3 pertanyaan dasar; 1) Ke mana pelayanan SKPD akan diarahkan pengembangannya

dan apa yang hendak dicapai dalam lima tahun mendatang;dan apa yang hendak dicapai dalam lima tahun mendatang; 2) Bagaimana mencapainya; 3) Langkah-langkah strategis apa yang perlu dilakukan agar tujuan

tercapai.• Untuk mendapatkan dukungan yang optimal bagi implementasinya,

proses penyusunan dokumen Renstra SKPD perlu membangun p p y p gkomitmen dan kesepakatan dari semua stakeholder (termasuk Forum Multistakeholder SKPD) untuk mencapai tujuan Renstra SKPD melalui proses yang transparan, demokratis, dan akuntabel dengan memadukan pendekatan teknokratis, demokratis, partisipatif, dan politis.


Sistematika Penulisan RenstraSistematika Penulisan Renstra SSKKPDPDBAB 1 PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang 1.2 Maksud dan Tujuan 1.3 Landasan Hukum

3.5 Rumusan Perubahan, Kecenderungan Masa Depan yang berpengaruh pada TUPOKSI SKPD

3.6 Rumusan Perubahan Internal dan Eksternal 1.4 Kedudukan dan Peranan Renstra SKPD

dalam Perencanaan Daerah1.5 Sistematika Penulisan

yang perlu dilakukan (untuk lebih efisien dan efektif)

BAB 4 VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGI DAN BAB 2 TUGAS POKOK DAN FUNGSI SKPD2.1 Struktur Organisasi 2.2 Susunan Kepegawaian dan kelengkapan 2.3 TUPOKSI

, , ,KEBIJAKAN

4.1 Visi SKPD 4.2 Misi SKPD 4.3 Tujuan (memenuhi kriteria Specific,

2.4 Sistem, Prosedur, Mekanisme (dan lain-lain yang perlu)

BAB 3 PROFIL KINERJA PELAYANAN SKPD

j ( pMeasurable, Achievable, Results Oriented, Time Bound)

4.4 Strategi 4.5 Kebijakan

3.1 Kinerja Pelayanan Masa Kini (menurut berbagai aspek pelayanan dan capaian terhadap Standar Pelayanan Minimal)

3.2 Kelemahan dan Kekuatan Internal

j

BAB 5 PROGRAM 5.1 Program SKPD 5.2 Program Lintas SKPD

3.3 Peluang dan Tantangan Eksternal 3.4 Rumusan Permasalahan Strategis yang

dihadapi masa kini

g5.3 Program Lintas Kewilayahan 5.4 Pagu Indikatif dan Indikasi Sumber

Pendanaan BAB 6 PENUTUP


Penyusunan Renstra SKPDPenyusunan Renstra SKPDPenyusunan Renstra SKPDPenyusunan Renstra SKPDyyyy

Rancangan Renstra-Masukan

Mengacu kepada RPJMD dan bersifat

Pasal 27 ayat 3

SKPD oleh SKPD

Memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program

Masukan Rancangan

Renstra SKPD

RPJMD dan bersifat indikatif

g j p gdan kegiatan pembangunan

sesuai dengan tugas dan fungsinya Pasal 25 ayat 2 dan 4

Renstra SKPD ditetapkan dalam P l 26Renstra SKPD ditetapkan dalam Keputusan Kepala SKPD

Pasal 26


Renstra SKPD dalam Penyusunan RPJMDRenstra SKPD dalam Penyusunan RPJMDVisi, Misi, Program

Kepala Daerah Terpilih(1)

Renstra SKPD

Bappeda menyusun Rancangan Awal

RPJMDSKPD Menyusun Renstra SKPD

Program SKPD

(2)

(3)

Bappeda menyelenggarakan

a) Visi,Misi Kepala Daerahb) Strategi Pembangunan Daerahc) Kebijakan Umumd) Kerangka Ekonomi Daerah (4) pp y gg

MUSRENBANG RPJMD) g

e) Program SKPD

Penetapan RPJMDBappeda menyusunRancangan Akhir RPJMD

a) Visi, Misi Kepala Daerah

(5)

(7)

Digunakan sebagai pedoman penyusunan

Rancangan RKPD

) pb) Strategi Pembangunan Daerahc) Kebijakan Umumd) Kerangka Ekonomi Daerahe) Program SKPD

(6)( )


) g

Apa Itu RKPD?Apa Itu RKPD?Apa Itu RKPD?Apa Itu RKPD?

• RKPD atau Rencana Kerja Pemerintah Daerah merupakan satu dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan bagi

hk b d h d l j k kt t t hmengarahkan pembangunan daerah dalam jangka waktu satu tahun ke depan.

• RKPD mempunyai fungsi penting dalam sistem perencanaan p y g p g pdaerah, karena RKPD menerjemahkan perencanaan strategis jangka menengah (RPJMD dan Renstra SKPD) ke dalam rencana, program dan penganggaran tahunanprogram, dan penganggaran tahunan.

• RKPD menjembatani sinkronisasi harmonisasi rencana tahunan dengan rencana strategis; mengoperasionalkan rencana strategis ke d l l k h l k h t h l bih k k it d t k t kdalam langkah-langkah tahunan yang lebih konkrit dan terukur untuk memastikan tercapainya rencana strategis jangka menengah.


Sistematika Penulisan Sistematika Penulisan RRKPKPDDBab 1 Pendahuluan

Bab 2 Kondisi, Kinerja dan Permasalahan

Tolok Ukur dan Target Kinerja Masukan Kegiatan

Tolok Ukur dan Target Kinerja Keluaran Pelayanan SKPD

Bab 3 Tujuan, Strategi, dan Kebijakan Rencana Kerja SKPD

Kegiatan Tolok Ukur dan Target Kinerja Hasil Pagu Indikatif dan Indikasi Sumber

PendanaanKerja SKPD

Bab 4 Prioritas Program SKPD

Pendanaan

Bab 6 Penutup

Bab 5 Program dan Kegiatan Rencana Kerja SKPDdisusun menurut Permendagri No 13/2006 memuat informasi:memuat informasi: Kode Fungsi Pemerintahan Daerah Kode Urusan Wajib atau Urusan Pilihan Kode SKPD Kode Program Kode Kegiatan Tolok Ukur dan Target Kinerja Capaian

Program


Program

Langkah Penyusunan RKPDLangkah Penyusunan RKPD(8)

Bappeda menyusunRancangan Awal RKPD

a) Prioritas Pembangunan Daerah

SKPD Menyusun Renja SKPD

Program SKPD

(8)(9)(10)

b) Kebijakan Umumc) Kerangka Ekonomi Daerah

Pagu Indikatifd) Program SKPD

MUSRENBANG Desa/Kelurahan/Kecamatand) Program SKPD

MUSRENBANG Kab/Kota

a Sinkronisasi Program SKPD

Maret(11.a)

(11.b)

Rancangan Akhir RKPD

a) Prioritas Pembangunanb) Kebijakan Umumc) Kerangka Ekonomi Daerah

a. Sinkronisasi Program SKPDb. Harmonisasi Dekon dan TP

MUSRENBANG Prov Sbg April

(12)

c) Kerangka Ekonomi Daerahd) Program SKPD

gWakil Pemerintah Pusat

a. Harmonisasi Dekon dan TP

Mei(13)

(15)

Penetapan RKPD

Sebagai pedoman penyusunanRancangan APBD

(4)Bappenas menyelenggarakanMUSRENBANGNAS

a. Sinkronisasi Program KL/SKPD

AprilMei

(14)


b. Harmonisasi Dekon dan TP

Apa Itu Renja SKPD?Apa Itu Renja SKPD?Apa Itu Renja SKPD?Apa Itu Renja SKPD?Apa Itu Renja SKPD?Apa Itu Renja SKPD?Apa Itu Renja SKPD?Apa Itu Renja SKPD?• Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah merupakan satuRencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah merupakan satu

dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan bagi mengarahkan program dan kegiatan pelayanan SKPD khususnya dan pembangunan tahunan daerah pada umumnyadan pembangunan tahunan daerah pada umumnya.

• Renja SKPD adalah perencanaan pada unit organisasi terendah danterkecil di pemerintah daerah yang memberikan masukan utama dan mendasar bagi perencanaan di peringkat yang lebih atas seperti RKPD, Renstra SKPD, RPJMD dan bahkan RPJPD.

• Renja SKPD berhubungan langsung dengan pelayanan kepadaRenja SKPD berhubungan langsung dengan pelayanan kepada masyarakat yang merupakan tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan daerah. K lit R j SKPD d d iki k t• Kualitas penyusunan Renja SKPD dengan demikian akan sangatmenentukan kualitas pelayanan SKPD yang diberikan kepada masyarakat penggunanya.


Sistematika Penulisan Sistematika Penulisan Renja SKPDRenja SKPDBab 1 Pendahuluan

Bab 2 Kondisi, Kinerja, dan Permasalahan Pembangunan Daerah

Bab 6 Program dan Kegiatan Program SKPD Program Lintas SKPD

Program Lintas Kewilayahan Pelayanan Umum Ketertiban dan Keamanan Ekonomi Lingkungan Hidup

Program Lintas Kewilayahan yang disusun menurut PERMENDAGRI No 13/2006 memuat informasi: Kode Fungsi Pemerintahan Daerah Lingkungan Hidup

Perumahan dan Fasilitas Umum Kesehatan Pendidikan

g Kode Urusan Wajib atau Urusan Pilihan Kode SKPD Kode Program

Kode Kegiatan Pariwisata dan Budaya Perlindungan Sosial

Bab 3 Tujuan, Strategi, dan Kebijakan P b D h

Kode Kegiatan Tolok Ukur dan Target Kinerja Capaian

Program Tolok Ukur dan Target Kinerja Masukan

Pembangunan Daerah· Kerangka Regulasi · Kerangka Pelayanan Umum dan Investasi

Pemerintah Daerah

g jKegiatan

Tolok Ukur dan Target Kinerja Keluaran Kegiatan T l k Uk d T t Ki j H ilPemerintah Daerah

Bab 4 Kerangka Ekonomi Daerah (Proyeksi Pendapatan dan Belanja Daerah)

Bab 5 Prioritas Program Pembangunan Daerah

Tolok Ukur dan Target Kinerja Hasil Pagu Indikatif dan Indikasi Sumber

Pendanaan Bab 7 Penutup


Bab 5 Prioritas Program Pembangunan Daerah p

Penyusunan Renja SKPDPenyusunan Renja SKPDPenyusunan Renja SKPDPenyusunan Renja SKPD1/21/2

Penyusunan Renja SKPDPenyusunan Renja SKPDPenyusunan Renja SKPDPenyusunan Renja SKPD

Rancangan Renja-SKPD oleh SKPDMasukan

Mengacu kepada rancanga awal RKPD, Renstra SKPD, hasil evaluasi pelaksanaan

Memuat kebijakan, program dan kebijakan pembangunan

Rancangan Renja SKPD

pprogram dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi dan usulan program sertaPasal 27 ayat 1 dan 3

Rancangan Renja SKPD dibahas dalam forum SKPD untuk

usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat

y

P l 27 t 2menentukan prioritas pembangunan

Pasal 27 ayat 5

Pasal 27 ayat 2

Renja SKPD ditetapkan dalam Keputusan Kepala SKPD

Pasal 28


Pasal 28

Penyusunan Renja SKPDPenyusunan Renja SKPDPenyusunan Renja SKPDPenyusunan Renja SKPD2/2/22

Penyusunan Renja SKPDPenyusunan Renja SKPDPenyusunan Renja SKPDPenyusunan Renja SKPD• RENJA SKPD menekankan tentang pentingnya SKPD menguasaiRENJA SKPD menekankan tentang pentingnya SKPD menguasai

dan kompeten dalam menyusun program dan kegiatan SKPD karena RENJA SKPD merupakan dasar utama bagi penyusunan rencana dan penganggaran tahunan dan rencana strategis jangkarencana dan penganggaran tahunan dan rencana strategis jangka menengah daerah.

• Kualitas penyusunan RENJA SKPD akan sangat menentukan kualitas rencana daerah diatasnya.


PengertianPengertian M& EM& EPengertianPengertian M& EM& E• Pengendalian: Rangkaian kegiatan manajemen untuk g g g j

menjamin agar suatu program/kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang ditetapkan.

M it i K i t ti k b• Monitoring: Kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan, mengidentifikasi,serta mengantisipasi permasalahan akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin.

• Evaluasi: Rangkaian kegiatan membandingkan realisasi k (i t) k l ( t t) d h il ( t )masukan (input), keluaran (output), dan hasil (outcome)

terhadap rencana dan standar.

• Perencanaan: Proses untuk menentukan tindakan masaPerencanaan: Proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.


EvaluasiEvaluasiEvaluasiEvaluasiT h P T h P l k T h P P l kTahap Perencanaan

(ex-ante)Tahap Pelaksanaan

(on-going)Tahap Pasca-Pelaksanaan

(ex-post)• dilakukan sebelum • dilakukan pada saat • dilaksanakan setelah

l kditetapkannya rencana pembangunan

pelaksanaan rencana pembangunan

pelaksanaan rencana berakhir

• untuk melihat apakah pencapaian (keluaran/ hasil/

• untuk memilih dan menentukan skala prioritas dari

• untuk menentukan tingkat kemajuan pelaksanaan

pencapaian (keluaran/ hasil/dampak) program mampu mengatasi masalah pembangunan yang ingin

berbagai alternatif dan kemungkinan cara mencapai t j t l h

rencana dibandingkan dengan rencana

t l h dit t k

dipecahkan• untuk menilai efisiensi

(keluaran dan hasil dibandingkan masukan)tujuan yang telah

dirumuskan sebelumnya

yang telah ditentukansebelumnya

dibandingkan masukan), efektivitas (hasil dan dampak terhadap sasaran), ataupun manfaat (dampak terhadap


( p pkebutuhan) dari suatu program.

Evaluasi Memberikan Informasi mengenai:Evaluasi Memberikan Informasi mengenai:Evaluasi Memberikan Informasi mengenai:Evaluasi Memberikan Informasi mengenai:

StrategiApakah yang dilakukan sudah benar?

OperasiApakah cara yang ditempuh sudah benar?Apakah cara yang ditempuh sudah benar?

Pembelajaran PembelajaranApakah ada cara yang lebih baik?


Perbedaan Monitoring dan Evaluasi Perbedaan Monitoring dan Evaluasi MonitoringMonitoring EvaluasiEvaluasi

menilai kemajuan dalam pelaksanaan memberikan gambaran pada suatu program yang sedang berjalan waktu tertentu mengenai suatu

program• Akuntabilitas penyampaian input – Akuntabilitas penggunaan p y p p

program• Dasar untuk aksi perbaikan• Penilaian keberlanjutan program

u ab as pe ggu aasumberdaya

– Pembelajaran tentang hal-hal yg dapat dilakukan lebih baik di masadapat dilakukan lebih baik di masa yad

• Apakah pelaksanaan sesuai dengan rencana?

– RelevansiK b h ilrencana?

• Apakah terdapat penyimpangan?• Apakah penyimpangan tsb dapat

dibenarkan?

– Keberhasilan– Keefekifan biaya– Pembelajarandibenarkan?

Dilaksanakan terus-menerus atau secara berkala selama program berjalan

Umumnya dilaksanakan pada pertengahan dan akhir program


berjalan

Apa implikasi jika tidak ada M&E?Apa implikasi jika tidak ada M&E?• Berbahaya, karena:

– penilaian kinerja pembangunan dan pengambilan keputusan terbatas pada ketersedian informasi parsial,

– mekanisme cross-check dan balance (dari masyarakat) tidak optimaloptimal

• Ide dasar sistem M&E tidak semata-mata berangkat dari tindakan melakukan atau menyediakan informasi M&E, NAMUN lebih difokuskan pada bagaimana penggunaan informasi M&E tersebutdifokuskan pada bagaimana penggunaan informasi M&E tersebut.


Pengertian IndikatorPengertian Indikatorgg

Indikator adalah variabel-variabel yang mengindikasi atau memberi petunjuk kepada kita tentang suatu keadaan tertentu, sehingga dapat digunakan untuk mengukur perubahan (Green 1992)dapat digunakan untuk mengukur perubahan (Green, 1992).


Pengertian KinerjaPengertian KinerjaPengertian KinerjaPengertian KinerjaG b i i k i l k Gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi (LAN, 1999:3)

Outcome hasil kerja keras organisasi dalam mewujudkan tujuan stratejik yang ditetapkan organisasi, kepuasan pelanggan serta kontribusinya terhadap perkembangan ekonomi masyarakat (Kanekontribusinya terhadap perkembangan ekonomi masyarakat (Kane dan Johnson, 1995)

Perilaku berkarya, penampilan atau hasil karya. Oleh karena itu kinerja merupakan bentuk bangunan yang multi dimensional, sehingga cara mengukurnya sangat bervariasi tergantung pada banyak faktor (Bates dan Holton 1995). y ( )


Pengertian Indikator KinerjaPengertian Indikator KinerjaPengertian Indikator KinerjaPengertian Indikator KinerjaI dik Ki j d l h i i k d k Indikator Kinerja adalah uraian ringkas dengan menggunakan ukuran kuantitatif atau kualitatif yang mengindikasikan pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah disepakati dan ditetapkan

KEGUNAAN dasar penilaian kinerja baik dalam tahap perencanaan (ex ante) dasar penilaian kinerja, baik dalam tahap perencanaan (ex-ante),

pelaksanaan (on-going), maupun setelahnya (ex-post) petunjuk kemajuan dalam rangka mencapai tujuan atau sasaran


Fungsi Indikator KinerjaFungsi Indikator KinerjaFungsi Indikator KinerjaFungsi Indikator KinerjaM j l h h h d h k i• Memperjelas tentang; what, how, who, and when suatu kegiatan dilaksanakan

• Menciptakan konsensus yang dibangun oleh stakeholders• Menciptakan konsensus yang dibangun oleh stakeholders

• Membangun dasar pengukuran, analisis, dan evaluasi kinerja program pembangunanp g p g


Kedudukan Indikator KinerjaKedudukan Indikator Kinerjajj

PemantauanPerencanaan Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi

Indikator Kinerjaj

KuantitatifKualitatif

S d T jSasaran dan Tujuan


Indikator Kinerja INPUTIndikator Kinerja INPUTIndikator Kinerja INPUTIndikator Kinerja INPUTI dik i i k j l h b d i (d )• Indikator ini mengukur jumlah sumberdaya seperti anggaran (dana), SDM, peralatan, material, dan masukan lainnya yang dipergunakan untuk melaksanakan kegiatan.

• Dengan meninjau distribusi sumberdaya dapat dianalisis apakah alokasi sumberdaya yang dimiliki telah sesuai dengan rencana stratejik yang ditetapkanstratejik yang ditetapkan

Contoh:• Jumlah dana yang dibutuhkan• Tenaga yang terlibat• Peralatan yang digunakan• Jumlah bahan yang digunakan


Indikator Kinerja OUTPUTIndikator Kinerja OUTPUTjj• Indikator Keluaran dijadikan landasan untuk menilai kemajuan suatu

kegiatan apabila tolok ukur dikaitkan dengan sasaran kegiatan yang g p g g y gterdefinisi dengan baik dan terukur.

• Oleh karena itu indikator ini harus sesuai dengan lingkup dan sifat kegiatan instansi.instansi.

Contoh:• Jumlah jasa/kegiatan yang direncanakan

– Jumlah orang yang diimunisasi/ vaksinasi– Jumlah permohonan yang diselesaikan – Jumlah pelatihan/ peserta pelatihan– Jumlah jam latihan dalam sebulan

• Jumlah barang yang akan dibeli/dihasilkan– Jml pupuk/obat/bibit yang dibeliJml pupuk/obat/bibit yang dibeli– Jumlah komputer yang dibeli– Jumlah gedung/jembatan yg dibangun– meter panjang jalanyang dibangun/rehabp j g j y g g


Indikator Kinerja OUTCOMEIndikator Kinerja OUTCOMEIndikator Kinerja OUTCOMEIndikator Kinerja OUTCOMEP k i dik H il i k li d k• Pengukuran indikator Hasil seringkali rancu dengan pengukuran indikator Keluaran.

• Indikator outcome lebih utama daripada sekedar output. WalaupunIndikator outcome lebih utama daripada sekedar output. Walaupun produk telah berhasil dicapai dengan baik, belum tentu secara outcome kegiatan telah tercapai. O t b k ti k t i t h il l bih ti i• Outcome menggambarkan tingkat pencapaian atas hasil lebih tinggi yang mungkin menyangkut kepentingan banyak pihak.

• Dengan indikator outcome instansi dapat mengetahui apakah hasil g p g pyang telah diperoleh dalam bentuk output memang dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan memberikan kegunaan yang besar bagi masyarakatyang besar bagi masyarakat.


Contoh:Contoh:Ukuran Kinerja Indikator OutcomeUkuran Kinerja Indikator Outcome

J l h/ % h il l d i k i t• Jumlah/ % hasil langsung dari kegiatan– Tingkat Pemahaman peserta terhadap materi pelatihan – tingkat kepuasan dari pemohon/pasien (costumer)g p p p ( )– kemenangan tim dlm setiap pertandingan

• Peningkatan langsung hal hal yg positif• Peningkatan langsung hal-hal yg positif– kenaikan prestasi kelulusan siswa– peningkatan daya tahan bangunan– Penambahan daya tampung siswa

• Penurunan langsung hal-hal yang negatif• Penurunan langsung hal-hal yang negatif– Penurunan Tingkat Kemacetan– Penurunan Tingkat Pelanggaran Lalu lintas


Indikator Kinerja IMPACTIndikator Kinerja IMPACTIndikator Kinerja IMPACTIndikator Kinerja IMPACT• Indikator ini memperlihatkan pengaruh yang ditimbulkan dari manfaat yang p p g y g y g

diperoleh dari hasil kegiatan. • Seperti halnya indikator manfaat, indikator dampak juga baru dapat

diketahui dalam jangka waktu menengah dan panjangdiketahui dalam jangka waktu menengah dan panjang. • Indikator dampak menunjukkan dasar pemikiran mengapa kegiatan

dilaksanakan, menggambarkan aspek makro pelaksanaan kegiatan, tujuan kegiatan secara sektoral regional dan nasionalkegiatan secara sektoral, regional dan nasional.

Contoh:• Peningkatan hal yg positif dlm jk panjang

– % Kenaikan Pendapatan perkapita masyarakat– Peningkatan cadangan pangan – Peningkatan PDRB sektor tertentug

• Penurunan hal yang negatif dlm jk panjang– Penurunan Tingkat kemiskinan

Penurunan Tingkat Kematian– Penurunan Tingkat Kematian


Sistem Perencanaan, Pengawasan, Penyusunan dan Evaluasi Pembangunan Daerah

Education

Transcript of Sistem Perencanaan, Pengawasan, Penyusunan dan Evaluasi Pembangunan Daerah