LAPORAN MAGANG PADA DINAS SOSIAL DAN …balitbang.pemkomedan.go.id/tinymcpuk/gambar/file/Eka...
-
Upload
truongdang -
Category
Documents
-
view
235 -
download
2
Transcript of LAPORAN MAGANG PADA DINAS SOSIAL DAN …balitbang.pemkomedan.go.id/tinymcpuk/gambar/file/Eka...
1
LAPORAN MAGANG
PPAADDAA DDIINNAASS SSOOSSIIAALL DDAANN TTEENNAAGGAA KKEERRJJAA KKOOTTAA MMEEDDAANN
Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan
Mata Kuliah Magang Pada
Program Studi Manajemen
Oleh :
NAMA : EKA YANI
NPM : 1005160059
PROGRAM STUDI : MANAJEMEN
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2014
2
KATA PENGANTAR
Assalamu’alaikum Wr. Wb
Puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT yang telah
memberikan Rahmat dan KaruniaNya yang tiada tara kepada kita semua terutama
kepada penulis, dan sholawat beriring salam disampaikan kepada Nabi
Muhammad SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan magang/praktek kerja
lapangan di Dina Sosial dan Tenaga Kerja Kota Medan.
Dalam pembuatan tugas ini penulis mendapatkan pengalaman yang
berguna bagi mahasiswa, karena dapat mengetahui suatu strategi yang dibuat oleh
perusahaan yang dituju. Pelaksanaan program magang ini, dapat memberikan
pengalaman yang berguna bagi mahasiswa untuk membina pengetahuan antara
disiplin ilmu yang dimiliki dengan aplikasi di lapangan kerja yang sesungguhnya.
Penulis menyadari sepenuhnya akan keterbatasan pemahaman,
pengetahuan serta wawasan yang penulis miliki. Sehingga pada laporan magang
ini masih banyak kekurangan baik itu dalam penyajian materi maupun
penggunaan bahasa. Untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang
membangun demi kesempurnaan laporan ini agar tidak terulang lagi dalam
pembuatan tugas berikutnya.
Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada semua pihak
yang telah banyak membantu penulis baik dalam penulisan, bentuk dan isi laporan
yang bertujuan untuk kesempurnaan laporan ini, diantaranya :
3
1. Kedua orang tua, Ayahanda tersayang Amsir Pillyang dan Ibunda tercinta
Musnar Chaniago yang telah memberikan segala kasih sayangnya kepada
penulis, berupa besarnya perhatian, pengorbanan, bimbingan serta do’a yang
tulus terhadap Penulis, sehingga Penulis termotivasi dalam menyelesaikan
pembuatan laporan magang ini.
2. Bapak Dr.Agussani, M,AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah
Sumatera Utara.
3. Bapak Zulaspan Tupti, S.E, M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas
Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak dr. Hasrudy Tanjung, S.E, M.Si. selaku Ketua Jurusan Manajemen
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Jufrizen, S.E, M.Si. selaku Sekretaris Jurusan Manajemen Universitas
Muhammadiyah Sumatera Utara, sekaligus Pembimbing yang telah banyak
membimbing penulis.
6. Bapak dan Ibu dosen yang telah banyak berjasa memberikan ilmu dan
mendidik penulis selama masa perkuliahan.
7. Bapak Syaiful Alamsyah, SE. Kabid Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja
Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Medan.
8. Seluruh Staff dan Pegawai bagian Sub Bidang PENTAKER Dinas Sosial dan
Tenaga Kerja Kota Medan.
9. Buat sahabat seperjuangan penulis yang telah banyak memberikan
dukungannya.
4
Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang
telah membantu penyelesaian laporan magang ini semoga laporan magang ini
dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca.
Amin Ya Rabbal’alamin.
Medan, Juni 2014
Penulis
EKA YANI Npm: 1005160059
5
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR .......................................................................................... i
DAFTAR ISI ........................................................................................................ iv
BAB I PENDAHULUAN ..................................................................................... 1
A. Latar Belakang Magang ....................................................................... 1
B. Ruang Lingkup Magang ...................................................................... 3
C. Tujuan dan Manfaat Magang ............................................................... 5
BAB II GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN ................................................. 7
A. Sejarah Kegiatan Operasional Perusahaan............................................ 7
B. Struktur Organisasi Perusahaan/ Deskripsi Kerja ................................ 15
BAB III PELAKSANAAN MAGANG ................................................................ 27
A. Jenis dan Bentuk Kegiatan Magang ..................................................... 27
B. Prosedur Kerja Magang ....................................................................... 27
C. Kendala yang Dihadapi dan Upaya Pemecahannya .............................. 30
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN............................................................... 31
A. Kesimpulan .......................................................................................... 31
B. Saran .................................................................................................... 31
LAMPIRAN
6
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Magang
Bagi Para Mahasiswa/i yang akan memasuki dunia kerja, sebaiknya
melakukan fase transisi melakukan praktek kerja magang pada suatu instansi
perusahaan, dengan tujuan agar mahasiswa/i yang melakukan kerja magang
tersebut dapat menyerap pengalaman bagaimana melaksanakan fungsi sebagai
karyawan perusahaan di suatu perusahaan meliputi rangkaian tugas sampai
tanggung jawab.
Pelaksanaan magang jika ditinjau dari aspek mahasiswa/i adalah sangat
penting dalam rangka proses pematangan diri bagi mahasiswa/i sebelum benar-
benar mahasiswa/i yang bersangkutan memasuki dunia kerja yang sebenarnya.
Dengan adanya kerja magang diharapkan mahasiswa/i akan mendapatkan
pengalaman disiplin ilmu praktek kerja nyata serta kerja sama tim dalam
mempertanggungjawabkan suatu pekerjaan.
Pelaksanaan magang jika ditinjau dari aspek lembaga pendidikan adalah
sangat berguna untuk menggali sumber-sumber informasi dari dunia usaha dalam
rangka lembaga pendidikan menyusun kurikulum yang dibutuhkan bagi dunia
usaha. Pelaksanaan magang jika ditinjau dari aspek dunia usaha/perusahaan
adalah sebagai sumber informasi yang dapat menjadi sumber inspirasi untuk
mengambil langkah-langkah perbaikan dan perubahan dalam menghadapi
persaingan global dan kompleks.
Pelaksanaan magang pada prinsipnya dari segalan sisi kepentingan adalah
sangat baik untuk dikembangkan, sebab dari sisi ketiga kepentingan di atas
7
praktek kerja magang ini sangat baik menjadi materi pelengkap untuk mendapat
input perubahan.
Hal ini merupakan tantangan bagi mahasiswa/i sebagai sarana
mempersiapkan diri sebelum memasuki dunia kerja yang sebenarnya dan bagi
lembaga-lembaga pendidikan dapat menjadi bahan masukan mempersiapkan
materi pendidikan untuk menjawab tantangan tuntutan mempersiapkan tenaga
SDM yang dibutuhkan, sedangkan dunia usaha praktek kerja magang ini
merupakan transfer ilmu pengetahuan yang dapat digunakan sebagai masukan
dalam mengambil langkah-langkah perubahan.
Mahasiswa/i yang akan memasuki dunia kerja harus mempersiapkan diri
dengan sebaik-baiknya dan tidak terpaku hanya pada kompetensi disiplin ilmu
dari universitas saja. Tapi sebaliknya, mahasiswa/i juga dituntut harus memiliki
pengalaman, pengetahuan dan wawasan dunia kerja.
Bagi lembaga pendidikan seperti Universitas Muhammadiyah Sumatera
Utara memandang bahwa program magang adalah sangat penting untuk
dilaksanakan, dengan tujuan agar praktek kerja magang merupakan kurikulum
tambahan bagi mahasiswa/i dan merupakan salah satu mata kuliah tambahan bagi
mahasiswa/i dan merupakan salah satu mata kuliah yang menjadi bagian integral
dari kurikulum.
Melalui magang ini diharapkan mahasiswa/i dapat mengakomodasikan
antara konsep-konsep teori dan praktek yang akan bermuara kepada peningkatan
prestasi belajar sekaligus memberi bekal kepada mahasiswa/i untuk memasuki
dunia kerja yang sesungguhnya.
8
B. Ruang Lingkup Magang
Ruang lingkup merupakan suatu batasan terhadap bagian atau bidang
penulis melakukan magang. Tujuannya adalah untuk memfokuskan dan
menjelaskan bagian dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan penulis melaksanakan
magang.
Penulis melaksanakan magang di Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota
Medan, JL.KH. Wahid Hasyim No. 14 Medan. Dalam melaksanakan magang,
penulis ditempatkan oleh perusahaan di bagian PENTAKER (Penempatan Tenaga
Kerja). Pelaksanaan Magang Berlangsung selama 40 hari. Di mulai dari tanggal
05 Mei – 20 Juni 2014.
Dalam melaksanakan magang di Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota
Medan, mahasiswa/i Fakultas Ekonomi Manajemen tetap berorientasi pada iklim
kerja dan memahami disiplin kerja di Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Medan.
Sehingga kecakapan kerja yang diperoleh seperti struktur organisasi, bidang-
bidang kerja, hubungan sosial, dan batasan-batasan.
Didalam pelaksanaan magang, adapun aspek-aspek yang dinilai yaitu
sebagai berikut :
1. Kompetensi Profesional
Didalam kompetensi ini, maka dapat dijelaskan khususnya untuk penulis
di dalam pelaksanaan magang Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Medan. Aspek
ini mencakup mengenai bagaimana tentang suatu penguasaan tugas, kemampuan
kerja dan loyalitas bagi penulis didalam pekerjaan di suatu kantor/instansi.
Semua tugas-tugas yang dikerjakan penulis Dinas Sosial dan Tenaga Kerja
Kota Medan sampai dengan selesai tidak terdapat masalah. Karena setelah
9
diajarkan, penulis dapat mengerti/memahami atas tugas-tugas yang diberi, dan
sangat memilki kemampuan kerja serta loyalitas yang tinggi terhadap tugas-tugas
yang diberi.
a. Kompetensi Personal
Bagi penulis, kompetensi personal adalah kemampuan seseorang dalam
mengerjakan suatu pekerjaan yang berdasarkan pola pikir yang dewasa dan
kematangan dalam bertindak serta memiliki rasa tanggung jawab yang besar. Dan
harus juga memilki sikap jujur serta dapat disiplin waktu dan pekerjaannya serta
memiliki rasa antusias atau semangat kerja terhadap pekerjaannya.
b. Kompetensi Sosial
Sosial merupakan rangkaian norma, moral, nilai dan aturan yang
bersumber dari kebudayaan suatu masyarakat atau komuniti yang digunakan
sebagai acuan dalam berhubungan antar manusia.
Kompetensi sosial ini juga termasuk dalam hal berkomunikasi antar
sesama karyawan, dan cara bekerja sama haruslah lebih sopan. Sosial yang
dimaksudkan adalah segala sesuatu yang dipakai sebagai acuan dalam berinteraksi
antar manusia dalam konteks masyarakat atau komuniti, sebagai acuan berarti
sosial bersifat abstrak yang berisi simbol-simbol berkaitan dengan pemahaman
terhadap lingkungan, dan berfungsi untuk mengatur tindakan-tindakan yang
dimunculkan oleh individu-individu.
C. Tujuan dan Manfaat Magang
Magang merupakan salah satu program di UMSU untuk memperkenalkan
mahasiswa/i dengan dunia kerja. Adapun tujuan yang diperoleh dari kegiatan
magang yang dilaksanakan di Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Medan, yaitu :
10
1. Tujuan Magang
a. Memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan perkuliahan sesuai
dengan strata 1 ( S1 ) untuk persiapan menjadi sarjana.
b. Memperkenalkan mahasiswa/i kepada situasi dan kondisi kerja yang
sebenarnya sehingga dapat membiasakan diri dengan lingkungan kerja
yang nyata.
c. Menambah wawasan pikiran dan menumbuhkan sikap profesional dengan
mempelajari penanganan masalah dalam melaksanakan pekerjaan.
d. Meningkatkan keterampilan dan memberikan pengalaman bagi mahasiswa
sebagai calon tenaga kerja yang diharapkan memiliki keahlian dan
keterampilan.
e. Meningkatkan hubungan kerja sama antara perusahaan dengan pihak
universitas.
2. Manfaat Magang
Adapun yang menjadi manfaat magang bagi penulis adalah sebagai
berikut:
Manfaat untuk Mahasiswa/i :
a. Dapat membandingkan pelajaran yang diperoleh dari perkuliahan
dengan praktek yang ada di lapangan.
b. Memberikan pengalaman yang sangat berharga mengenai cara
membina hubungan kerja profesional dan menambah pengalaman
mengenai system dan prosedur-prosedur yang ditetapkan dalam
perusahaan.
11
c. Membantu meningkatkan kedisplinan dan kemandirian mahasiswa/i
dalam melaksanakan pekerjaan.
d. Melatih mahasiswa/i untuk dapat bertanggung jawab dalam melakukan
perkerjaan.
Manfaat untuk perusahaan :
Dengan adanya mahasiswa/i yang mengadakan magang maka dapat
membantu para staf dan karyawan di perusahaan.
Manfaat bagi perusahaan yaitu :
a. Perusahaan dapat mempromosikan atau memperkenalkan segala
keunggulan kinerja terbaik di perusahaan.
b. Dapat terjadi kerja sama yang baik antara lembaga pendidikan dan
usaha.
Manfaat untuk lembaga pendidikan
a. Magang merupakan program yang dapat dijadikan standar atau patokan
dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas.
b. Sebagai alat yang dapat menjalin hubungan yang baik antara lembaga
pendidikan dan perusahaan.
12
BAB II
GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN
A. Sejarah Perusahaan
Kota Medan sebagai ibukota Provinsi Sumatera Utara merupakan pusat
pemerintahan, pendidikan, dan perdagangan yang terletak di Pantai Timur
Sumatera dengan batas-batas wilayah, sebagai berikut :
- Sebelah Utara berbatasan dengan Selat Malaka,
- Sebelah Selatan, Timur dan Barat berbatasan dengan Kabupaten Deli
Serdang.
Luas wilayah Kota Medan adalah 265,10 km2, yang terdiri dari 21 kecamatan
dan 151 kelurahan dengan jumlah penduduk Kota Medan tahun 2012
berdasarkan data dari Kantor Badan Pusat Statistik Kota Medan adalah
2.132.061 jiwa dengan jumlah Rumah Tangga (Kepala Keluarga) sebanyak
472.202 Kepala Keluarga.
Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota dibentuk berdasarkan Peraturan
Daerah Kota Medan Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi
dan Tatakerja Perangkat Daerah Kota Medan yang merupakan tindak lanjut
dari Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi
Perangkat Daerah. Dinas Sosial dan Tenaga Kerja sebagai salah satu Satuan
Kerja Perangkat Daerah Kota Medan yang melaksanakan kewenangan
pemerintahan di bidang sosial dan ketenagakerjaan di Kota Medan sesuai
13
dengan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan
Pemerintahan Kota Medan. Pelaksanaan kewenangan pemerintahan di bidang
sosial dan ketenagakerjaan sebelumnya ditangani oleh 2 (dua) Satuan Kerja
Perangkat Daerah yaitu : Kantor Sosial Kota Medan merupakan Satuan Kerja
Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan kewenangan pemerintah di
bidang sosial, dan Dinas Tenaga Kerja Kota Medan merupakan Satuan Kerja
Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan kewenangan pemerintah di
bidang ketenagakerjaan.
Logo/ Lambang Perusahaan
Gambar 2.1
Logo Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Medan
Pengertian Logo Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Medan
1. 17 biji padi berarti tanggal 17 dari hari Proklamasi Kemerdekaan Republik
Indonesia.
2. 8 bunga kapas berarti bulan 8 dari tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik
Indonesia.
3. 4 tiang dan 5 bahagian dari perisai berarti tahun 45 dari Proklamasi Indonesia.
14
4. Satu bambu runcing yang terletak dibelakang perisai adalah lambang
perjuangan Kemerdekaan Republik Indonesia.
5. Lima bahan-bahan pokok yang terpenting dihadapan bambu runcing berarti
Kemakmuran serta Keadilan Sosial yang merata ada dihadapan kita.
6. Bintang yang bersinar lima adalah Bintang Nasional yang berarti bahwa hidup
penduduk Kota Medan khususnya dan Indonesia umumnya akan bersinar-
sinar bahagia dan lepas dari kemiskinan dan kemeralatan.
7. Lima sinar bintang berarti lima bahan pokok terpenting yang diekspor dari
Kota Medan dan lima bahagian perisai berarti Pancasila yang menjadi Dasar
Negara Republik Indonesia.
B. Visi Misi dan Tujuan Perusahaan
1. Visi
Visi adalah cara pandang ke depan kearah mana Dinas Sosial dan Tenaga
Kerja Kota Medan harus dibawa agar eksis, antisipasif, dan inovatif. Jadi
Visi adalah pandangan ideal masa depan yang ingin diwujudkan Instansi
Pemerintah. Pernyataan Visi ini merupakan gambaran yang menantang
tentang keadaan masa depan yang ingin dicapai oleh Dinas Sosial dan
Tenaga Kerja Kota Medan. Visi Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Medan
adalah sebagai berikut :
15
“PERLUASAN, PERLINDUNGAN KERJA DAN PENGENTASAN
KEMISKINAN DALAM MASYARAKAT MENUJU MEDAN KOTA
SEJAHTERA”
2. Misi
Untuk mewujudkan visi tersebut ditetapkan misi Dinas Sosial dan Tenaga
Kerja Kota Medan dalam Rencana Strategis (Renstra) sebagai berikut :
a. Meningkatkan penempatan tenaga kerja dan memperluas kesempatan
kerja.
b. Meningkatkan hubungan industrial yang standar/ideal
c. Meningkatkan pengawasan dan perlindungan ketenagakerjaan.
d. Meningkatkan dan mengembangkan kualitas sumber daya manusia.
e. Meningkatkan kualitas pengelolaan lembaga-lembaga sosial.
f. Meningkatkan penanganan masalah-masalah kesejahteraan sosial.
g. Meningkatkan rasa nilai-nilai kejuangan dan kesetiakawanan sosial.
h. Meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan undian dan
pengambilan/pengumpulan uang.
3. Tujuan
Tujuan merupakan penjabatan atau implementasi dari pernyataan misi dan
merupakan hasil akhir apa yang dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu
satu tahun sampai dengan lima tahun serta harus konsisten dengan tugas dan
16
fungsinya secara kolektif yang menggambarkan arah strategis organisasi dan
perbaikan-perbaikan yang ingin diciptakan.
Tujuan dari Dinas Sosial dan Tenaga Kerja, adalah sebagai berikut :
a. Misi : “Meningkatkan penempatan tenaga kerja dan memperluas
kesempatan kerja”
1) Meningkatkan sistem informasi kerja.
2) Meningkatkan penyaluran tenaga kerja melalui program AKAD,
AKL, AKAN dan bursa kerja.
b. Misi : “ Meningkatkan hubungan industrial yang standar /ideal”
1) Meningkatkan pembinaan tenaga kerja dan pengusaha untuk
terwujudnya ketenangan bekerja dan berusaha.
2) Meningkatkan kesejahteraan pekerja, melalui perbaikan pengupahan,
dan syarat-syarat kerja di Perusahaan.
3) Meningkatkan dan mendorong semangat pembentukan Lembaga
Kerja Sama Tripartit Daerah Kota Medan.
c. Misi : “Meningkatkan pengawasan dan perlindungan ketenagakerjaan”
1) Meningkatkan pengawasan terhadap perusahaan sesuai peraturan
perundang-undangan.
2) Meningkatkan perlindungan terhadap tenaga kerja sesuai dengan
hak-hak ketenagakerjaan.
d. Misi : “Meningkatkan dan mengembangkan kualitas sumber daya
manusia”
17
1) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar sesuai dengan
pasar kerja.
2) Meningkatkan kualitas lembaga pelatihan kerja.
e. Misi : “Meningkatkan kualitas pengelolaan lembaga-lembaga sosial”
1) Meningkatkan mutu dan pelaksanaan kegiatan sosial pada lembaga-
lembaga sosial.
f. Misi : “Meningkatkan penanganan masalah-masalah kesejahteraan sosial”
1) Mengurangi tingkat dan jumlah masyarakat yang tergolong PMKS
(penyandang masalah kesejahteraan sosial).
2) Meningkatkan kesejahteraan dan perekonomian bagi PMKS.
g. Misi : “Meningkatkan rasa nilai-nilai kejuangan dan kesetiakawanan
sosial”
1) Meningkatkan rasa nilai-nilai kejuangan dan kesetiakawanan kepada
masyarakat pada masa kini.
2) Meningkatkan kepedulian terhadap jasa-jasa para pejuang.
h. Misi : “Meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan undian dan
pengambilan /pengumpulan uang”
1) Meningkatkan sosialisasi dan pengawasan pelaksanaa undian dan
pengambilan/pengumpulan uang sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.
18
C. Struktur Organisasi
Struktur organisasi pada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Medan
berdasarkan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 3 Tahun 2009 tentang
Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Perangkat Daerah Kota Medan. Peraturan
Wali Kota Medan Nomor 12 Tahun 2010 tentang Rincian Tugas Pokok dan
Fungsi Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Medan. Sesuai dengan struktur
organisasinya, unsur-unsur yang melaksanakan penyelenggaraan pelayanan
bidang sosial dan tenagakerjaan berdasarkan rincian tugas pokok dan fungsi
masing-masing, sebagai berikut :
a. Dinas
Dinas mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan dearah
di bidang Sosial dan Tenaga Kerja berdasarkan asas otonomi dan tuga
pembantuan.
Dinas menyelenggarakan fungsi :
a) Perumusan kebijakan teknis di bidang sosial dan ketenagakerjaan.
b) Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang
sosial dan ketenagakerjaan.
c) Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang sosial dan ketenagakerjaan.
d) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan
tugas dan fungsinya.
b) Sekretariat
19
Sekretariat mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas
lingkup kesekretariatan meliputi pengelolaan administrasi umum, keuangan dan
penyusunan program Sekretariat menyelenggarakan fungsi :
a) Penyusunan rencana, program, dan kegiatan kesekretariatan.
b) Pengkoordinasian penyusunan perencanaan program Dinas.
c) Pelaksanaan dan penyelenggaraan pelayanan administrasi kesekretariatan
Dinas yang meliputi administrasi umum, kepegawaian, keuangan, dan
kerumahtanggaan Dinas.
d) Pengelolaan dan pemberdayaan sumber daya manusia, pengembangan
organisasi, dan ketatalaksanaan.
e) Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas Dinas.
f) Penyiapan bahan pembinaan, pengawasan dan pengendalian.
g) Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kesekretariatan.
h) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan
tugas dan fungsinya.
c) Dinas Sosial dan Tenaga Kerja terdiri dari 6 (enam) bidang, yaitu :
1) Bidang Bina Sosial
Bidang Bina Soaial mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian
tugas Dinas lingkup bantuan sosial, bimbingan sosial, dan kepahlawanan,
keperintisan dan kesetialawanan sosial.
Bidang Bina Sosial menyelenggarakan fungi :
a) Penyusunan program dan rencana kegiatan Bidang Bina Sosial.
b) Penyusunan petunjuk teknis lingkup bantuan sosial, bimbingan sosial,
kepahlawanan, keperintisan, dan kesetiakawanan sosial.
20
c) Pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dalam penyelenggaraan bina
sosial sesuai standar yang ditetapkan.
d) Fasilitas bagi para Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS).
e) Pelaksanaan pembinaan dan pelestarikan nilai-nilai kepahlawanan,
keperintisan, dan kesetiakawanan sosial.
f) Pemberdayaan Organisasi Sosial, Karang Taruna, Pekerja Sosial,
Taruna Siaga Bencana, dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial
lainnya.
g) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup bidang bina
sosial.
h) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai
dengan tugas dan fungsinya.
2) Bidang Pelayanan Sosial
Bidang Pelayanan Sosial mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian
tugas Dinas lingkup undian dan pengumpulan uang, rehabilitas,
pembinaan daerah kumuh dan penanggulangan bencana.
Bidang Pelayanan Sosial menyelenggarakan fungsi :
a) Penyusunan program dan rencana kegiatan Bidang Pelayanan Sosial.
b) Penyusunan petunjuk teknis lingkup undian dan pengumpulan uang,
rehabilitas, pembinaan daerah kumuh dan penanggulangan bencana.
c) Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dalam penyelenggaraan
pembinaan daerah kumuh dan penanggulangan bencana sesuai dengan
urusan pemerintah kota.
21
d) Pelaksanaan rehabilitas sosial bagi para Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial (PMKS), penanggulangan bencana dan
penanganan daerah kumuh.
e) Pelaksanaan pembinaan, pengawasan kegiatan undian dan
pengumpulan dana sosial.
f) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup bidang bina
sosial.
g) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai
dengan tugas dan fungsinya.
3) Bidang Pembinaan dan Penempatan Kerja
Bidang Pembinaan dan Penempatan Kerja mempunyai tugas pokok
melaksanakan sebagian tugas Dinas lingkup penempatan tenaga kerja
dalam negeri, penempatan tenaga kerja luar negeri, dan informasi pasar
kerja.
Bidang Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja menyelenggarakan
fungsi :
a) Penyusunan program dan rencana kegiatan Bidang Pembinaan dan
Penempatan Tenaga Kerja.
b) Penyusunan petunjuk teknis lingkup penempatan tenaga kerja dalam
negeri, luar negeri, dan informasi pasar kerja.
c) Pemberian bimbingan pengurusan penyaluran dan penempatan tenaga
kerja serta perluasan tenaga kerja dalan dan luar negeri.
d) Pemberian informasi ketenagakerjaan.
22
e) Pelaksanaan proses perijinan dan pelayanan lainnya lingkup
penggunaan tenaga kerja asing sesuai dengan urusan pemerintahan
kota.
f) Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian lingkup
penempatan tenaga kerja dan informasi pasar kerja.
g) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup bidang
pembinaan dan penempatan tenaga kerja.
h) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai
dengan tugas dan fungsinya.
4) Bidang Hubungan Industrial Syarat-Syarat Kerja dan Purna Kerja
Bidang Hubungan Industrial Syarat-Syarat Kerja dan Purna Kerja
mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas lingkup
organisasi pekerja, pengusaha pendidikan, dan purna kerja, persyaratan
kerja dan pengupahan serta perselisihan hubungan industrial / PHK.
Bidang Hubungan Industrial Syarat-Syarat Kerja dan Purna Kerja
menyelenggarakan fungsi :
a) Penyusunan program dan rencana kegiatan Bidang Hubungan
Industrial Syarat-Syarat Kerja dan Purna Kerja.
b) Penyusunan petunjuk teknis lingkup hubungan Industrial, syarat-syarat
kerja dan purna kerja.
c) Pelaksanaan pembinaan hubungan industrial, persyaratan kerja,
organisasi pekerja dan pengusaha.
d) Pemerentaraan dalam hal penyelesaian Perselisihan Hubungan
Industrial dan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).
23
e) Penelitian, pengesahan, pendaftaran Kesepakatan Kerja Waktu
Tertentu (PKWT), Perjanjian Kerja (PK), Peraturan Perusahaan (PP),
Perjanjian Kerja Bersama (PKB), Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja
(PPJP), Pengerahan Pelaksana Pekerja kepada Perusahaan Lain.
f) Pelaksanaan proses penetapan Upah Minimum Kota (UMK) dan Upah
Minimum Sektor Kota (UMSK).
g) Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan lingkup bidang
hubungan industrial syarat-syarat kerja dan purna kerja.
h) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai
dengan tugas dan fungsinya.
5) Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan
Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan mempunyai tugas pokok
melaksanakan sebagian tugas Dinas lingkup pengawasan norma kerja,
pengawasan, keselamatan, dan kesehatan kerja serta pengawasan
JAMSOSTEK.
Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan menyelenggarakan fungsi :
a) Penyusunan program dan rencana kegiatan Bidang Pengawasan
Ketenagakerjaan.
b) Penyusunan petunjuk teknis lingkup pengawasan ketenagakerjaan.
c) Pelaksanaan pengawasan dan penyidikan terhadap pelanggaran-
pelanggaran Norma Kerja Kesehatan dan Keselamatan Kerja,
Lingkungan Kerja, Perlindungan terhadap Jaminan Sosial Tenaga
Kerja.
24
d) Pelaksanaan pengawasan dan penggunaan tenaga kerja asing dengan
berkoordinasi kepada instansi terkait.
e) Pelaksanaan pengawasan atas perusahaan-perusahaan penyedia jasa
tenaga kerja buruh.
f) Pelaksanaan proses perijinan dan pelayanan lainnya lingkup
Penggunaan Alat-alat K-3 anatara lain sesuai dengan urusan
pemerintahan kota.
g) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup bidang
pengawasan ketenagakerjaan.
h) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai
dengan tugas dan fungsinya.
6) Bidang Pelatihan dan Produktivitas
Bidang Pelatihan dan Produktivitas mempunyai tugas pokok
melaksanakan sebagian tugas Dinas lingkup instruktur dan lembaga,
sertifikasi, bimbingan produktivitas tenaga kerja, dan pemagangan.
Bidang Pelatihan dan Produktivitas menyelenggarakan fungsi :
a) Penyusunan program dan rencana kegiatan Bidang Pelatihan dan
Produktivitas.
b) Penyusunan petunjuk teknis lingkup pelatihan dan produktivitas.
c) Penyelenggaraan pelatihan terhadap pencari kerja dan menyiapkan
standarisasi, test kualifikasi dan memberikan perijinan kepada
Lembaga Pelatihan Kerja Swasta.
d) Penyelenggaraan kegiatan pemagangan, pelatihan terhadap instruktur.
25
e) Pelaksanaan pembinaan terhadap pelaksanaan latihan / kursus yang
dilakukan oleh Lembaga Latihan Swasta, Pemerintah dan Perusahaan
di bidang ketenagakerjaan.
f) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup bidang
pengawasan ketenagakerjaan.
g) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai
dengan tugas dan fungsinya.
d). Sekretariat terdiri dari 3 (tiga) sub bagian, yaitu :
1) Sub Bagian Umum
Sub Bagian Umum mempunyai tugas pokok melaksanakan
sebagian tugas Sekretariat lingkup admnistrasi umum.
Sub Bagian Umum menyelenggarakan fungsi :
a) Penyusunana rencana kegiatan Sub Bagian Umum.
b) Penyusunan bahan petunjuk teknis pengelolaan administrasi umum.
c) Pengelolaan administrasi umum yang meliputi pengelolaan tata nakah
dinas, penataan kearsipan, perlengkapan, dan penyelenggaraan
kerumahtanggaan Dinas.
d) Pengelolaan administrasi kepegawaian.
e) Penyiapan bahan pembinaan dan pengembangan kelembagaan,
ketatalaksanaan, dan kepegawaian.
f) Penyiapan bahan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian.
g) Penyiapan bahan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan
tugas.
26
h) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan
tugas dan fungsinya.
2) Sub Bagian Keuangan
Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan
sebagian tugas Sekretariat lingkup pengelolaan administrasi keuangan.
Kepala Sub Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi :
a) Penyusunan rencana kegiatan Sub Bagian Keuangan.
b) Penyusunan bahan petunjuk teknis pengelolaan administrasi
keuangan.
c) Pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan meliputi kegiatan
penyusunan rencana, penyusunan bahan, pemrosesan, pengusulan,
dan verifikasi.
d) Penyiapan bahan / pelaksanaan koordinasi pengelolaan
administrasi keuangan.
e) Penyusunan laporan keuangan Dinas.
f) Penyiapan bahan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian.
g) Penyiapan bahan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan
tugas.
h) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai
dengan tugas dan fungsinya.
3) Sub Bagian Penyusuna Program
Sub Bagian Penyusunan Program mempunyai tugas pokok
melaksanakan sebagian tugas Sekretariat lingkup penyusunan program
dan pelaporan.
27
Sub Bagian Penyusunan Program menyelenggarakan fungsi :
a) Penyusunan rencana kegiatan Sub Bagian Penyusunan Program.
b) Pengumpulan bahan petunjuk teknis lingkup penyusunan rencana
dan program Dinas.
c) Penyiapan bahan penyusunan rencana dan program Dinas.
d) Penyiapan bahan pembinaan pengawasan, dan pengendalian.
e) Penyiapan bahan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan
tugas.
f) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai
dengan tugas dan fungsinya.
e) Dinas Sosial dan Tenaga Kerja terdiri dari 18 (delapan belas) jabatan yaitu :
1) Seksi Bantuan Sosial
Seksi Bantuan Sosial mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian
tugas Bidang Bina Sosial lingkup bantuan sosial.
Seksi Bantuan Sosial menyelenggarakan fungsi :
a) Penyiapan rencana, program, dan kegiatan Seksi Bantuan Sosial.
b) Penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup bantuan sosial.
c) Pengumpulan dan pengolahan data lingkup bantuan sosial.
d) Penyiapan bahan koordinasi dan kerjasama dalam penyelenggaraan
bantuan sosial.
e) Penyiapan bahan fasilitasi bagi para Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan
Sosial (PSKS).
28
f) Penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan
pengendalian lingkup bantuan sosial sesuai dengan urusan
pemerintahan kota.
g) Penyiapan bahan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan
tugas.
h) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepela Bidang sesuai
dengan tugas dan fungsinya.
2) Seksi Bimbingan Sosial
Seksi Bimbingan Sosial mempunyai tugas pokok meaksanakan sebagian
tugas Bidang Bina Sosial lingkup bimbingan sosial.
Seksi Bbimbingan Sosial menyelenggarakan fungsi :
a) Penyiapan rencana, program, dan kegiatan Seksi Bimbingan Sosial.
b) Penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup bimbingan sosial.
c) Pengumpulan dan pengolahan data lingkup bimbingan sosial.
d) Penyiapan bahan koordinasi dan kerjasama dalam penyelenggaraan
bimbingan sosial.
e) Penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan sosial bagi para
Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Potensi
Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS).
f) Penyiapan bahan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan
tugas.
g) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai
dengan tugas dan fungsinya.
3) Seksi Kepahlawanan Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial
29
Seksi Kepahlawanan Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial
mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Bina
Sosial lingkup kepahlawanan keperintisan dan kesetiakawanan sosial.
Seksi Kepahlawanan Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial
menyelenggarakan fungsi :
a) Penyiapan rencana, program, dan kegiatan Seksi Kepahlawanan
Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial.
b) Penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup kepahlawananan,
keperintisan dan kesetiakawanan sosial.
c) Pengumpulan dan pengolahan data lingkup kepahlawanan,
keperintisan dan kesetiakawanan.
d) Penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dalam
penyelenggaraan upaya pembinaan jiwa kepahlawanan, keperintisan
dan kesetiakawanan sosial.
e) Penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan, pelestarian, nila-nilai
kepahlawanan, keperintisan, dan kesetiakawanan sosial sesuai
dengan urusan pemerintahan sosial.
f) Penyiapan bahan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan
tugas.
g) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai
dengan tugas dan fungsinya.
4) Seksi Undian dan Pengumpulan Uang
Seksi Undian dan Pengumpulan Uang mempunyai tugas pokok
melaksanakan sebagian tugas Dinas lingkup undian dan pengumpulan
30
uang, rehabilitasi, pembinaan daerah kumuh dan penanggulangan
bencana.
Seksi Undian dan Pengumpulan Uang menyelenggarakan fungsi :
a) Penyusunan program dan rencana kegiatan Bidang Pelayanan Sosial.
b) Penyusunan petunjuk teknis lingkup undian dan pengumpulan uang,
rehabiltasi, pembinaan daerah kumuh dan penanggulangan bencana.
c) Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dalam penyelenggaraan
pembinaan daerah kumuh dan penanggulangan bencana sesuai
dengan urusan pemerintah kota.
d) Pelaksanaan rehabilitasi sosial bagi para Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial (PMKS), penanggulangan bencana dan
penanganan daerah kumuh.
e) Pelaksanaan pembinaan, pengawasan kegiatan undian dan
pengumpulan dana sosial.
f) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup bidang bina
sosial.
g) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai
dengan tugas dan fungsinya.
5) Seksi Rehabilitasi
Seksi Rehabilitasi mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian
tugas Bidang Pelayanan Sosial lingkup undian dan pengumpulan uang.
Seksi Rehabilitasi menyelenggarakan fungsi :
a) Penyiapan rencana, program, dan kegiatan Seksi Undian dan
Pengumpulan Uang.
31
b) Penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup undian dan pengumpulan
uang.
c) Pengumpulan dan pengolahan data lingkup undiandan pengumpulan
uang.
d) Penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi kegiatan undian dan
pengumpulan dana sosial sesuai dengan urusan pemerintahan kota.
e) Pelaksanaan proses perijinan, pelayanan lainnya, lingkup kegiatan
undian dan pengumpulan dana sosial sesuai dengan urusan
pemerintahan kota.
f) Penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan, pengawasan kegiatan
undian dan pengumpulan dana sosial sesuai dengan urusan
pemerintahan kota.
g) Penyiapan bahan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan
tugas.
h) Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai
dengan tugas dan fungsinya.
6) Seksi Rehabilitasi
Seksi Rehabilitasi mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian
tugas Bidang Pelayanan Sosial lingkup rehabilitasi.
Seksi Rehabilitasi menyelenggarakan fungsi :
a) Penyiapan rencana, program, dan kegiatan Seksi Rehabilitasi.
b) Penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup rehabilitasi sosial.
c) Pengumpulan dan pengolahan data lingkup rehabilitasi sosial.
32
d) Penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dalam
penyelenggaraan rehabilitasi sosial.
e) Penyiapan bahan pelaksanaan rehabilitasi sosial bagi para
Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) sesuai dengan
urusan pemerintahan kota.
f) Penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan, pengendalian standar
rehabilitasi sosial sesuai dengan urusan pemerintahan kota.
g) Penyiapan bahan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan
tugas.
h) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai
dengan tugas dan fungsinya.
7) Seksi Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri
Seksi Penempatan Tenaga kerja Dalam Negeri mempunyai tugas pokok
melaksanakan sebagian tugas Bidang Pembinaan dan Penempatan
Tenaga Kerja lingkup penempatantenaga kerja dalam negeri.
Seksi Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri menyelenggarakan
fungsi :
a) Penyiapan rencana, program, dan kegiatan Seksi Penempatan
Tenaga Kerja Dalam Negeri.
b) Penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup penempatan tenaga kerja
dalam negeri.
c) Pengumpulan dan pengolahan data lingkup penempatan tenaga kerja
dalam negeri.
33
d) Pelaksanaan proses perijinan dan pelayanan lainnya lingkup
penggunaan tenaga kerja warga negara asing sesuai dengan urusan
pemerintahan kota.
e) Penyiapan bahan pelaksanaan Penempatan Tenaga Kerja Antar
Kerja Antar Daerah (AKAD) dan Antar Kerja Lokal (AKL).
f) Penyiapan bahan monitoring dan evaluasi penggunaan tenaga kerja
warga negara asing.
g) Pendaftaran dan fasilitasi pembentukan Tenaga Kerja Mandiri
(TKM).
h) Penyiapan bahan pelaksnaan pembinaan, pengawasan lingkup
penempatan tenaga kerja dalam negeri.
i) Penyiapan bahan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksnaan
tugas.
j) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai
dengan tugas dan fungsinya.
8) Seksi Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri
Seksi Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri mempunyai tugas pokok
melaksanakan sebaagian tugas Bidang Pembinaan dan Penempatan
Tenaga Kerja lingkup penempatan tenaga kerja luar negeri.
Seksi Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri menyelenggarakan fungsi :
a) Penyiapan rencana, program, dan kegiatan Seksi Penempatan
Tenega Kerja Luar Negeri.
b) Penyusunan bahan petunjuk teknis limgkup penempatan tenaga kerja
luar negeri.
34
c) Pengumpulan dan pengolahan data lingkup penempatan tenaga kerja
luar negeri.
d) Pelaksanaan proses perijinan asrama penampungan Calon Tenaga
Kerja Indonesia (CTKI), rekomendasi pembuatan pasport CTKI
sesuai dengan urusan pemerintahan kota.
e) Penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan rekruitmen CTKI sesuai
dengan urusan pemerintahan kota.
f) Penyiapan bahan monitoring dan evaluasi penggunaan tenaga kerja
warga negara asing.
g) Pendaftaran dan fasilitasi pembentukan Tenaga Kerja Mandiri
(TKM).
h) Penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan, pengawasan lingkup
tenaga kerja luar negeri.
i) Penyiapan bahan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan
tugas.
j) Pelaksanan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai
dengan tugas dan fungsinya.
9) Seksi Informasi Pasar Kerja
Seksi Informasi Pasar Kerja mempunyai tugas pokok melaksanakan
sebagian tugas Bidang Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja
lingkup informasi pasar kerja.
Seksi Informasi Pasar Kerja menyelenggarakan fungsi :
a) Penyiapan rencana, program, dan kegiatan Seksi Informasi Pasar
Kerja.
35
b) Penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup informasi pasar kerja.
c) Pengumpulan dan pengolahan data lingkup informasi pasar kerja.
d) Pelaksanaan proses penerbitan Kartu Pencari Kerja (AK.1).
e) Pelaksanaan proses perijinan Pendirian Lembaga / LPTKS / BKK
sesuai dengan urusan pemerintahan kota.
f) Penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan, penyebarluasan informasi
pasar kerja.
g) Penyiapan bahan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan
tugas.
h) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai
dengan tugas dan fungsinya.
10) Seksi Organisasi Pekerja Pengusaha Pendidikan dan Purna Kerja
Seksi Organisasi Pekerja Pengusaha Pendidikan dan Purna Kerja
mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang
Hubungan Industrial Syarat-Syarat Kerja dan Purna Kerja lingkup
organisasi pekerja, pengusaha pendidikan dan purna kerja.
Seksi Organisasi Pekerja Pengusaha Pendidikan dan Purna Kerja
menyelenggarakan fungsi :
a) Penyiapan rencana, program, dan kegiatan Seksi Organisasi
Pekerja Pengusaha Pendidikan dan Purna Kerja.
b) Penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup organisasi pekerja,
pengusaha pendidikan dan purna kerja.
c) Pengumpulan dan pengolahan data lingkup organisasi pekerja,
pengusaha pendidikan dan purna kerja.
36
d) Penyiapan bahan pelaksanaan sidang-sidang Lembaga Kerjasama
Tripartit.
e) Penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan organisasi pekerja dan
pengusaha.
f) Penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan, pembentukan Lembaga
Kerjasama Bipartit dalam Pembentukan Lembaga Kerjasama
Bipartit dan Tripartit.
g) Penyiapan bahan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan
tugas.
h) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai
dengan tugas dan fungsinya.
11) Seksi Persyaratan Kerja dan Pengupahan
Seksi Persyaratan dan Pengupahan mempunyai tugas pokok
melaksanakan sebagian tugas Bidang Hubungan Industrial Syarat-
Syarat Kerja dan Purna Kerja lingkup persyaratan kerja dan
pengupahan.
Seksi Persyaratan Kerja dan Pengupahan Kepala Seksi Perselisihan
Hubungan Industrial/PHK menyelenggarakan fungsi :
a) Penyiapan rencana, program, dan kegiatan Seksi Persyaratan Kerja
dan Pengupahan.
b) Penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup persyaratan kerja dan
pengupahan.
c) Pengumpulan dan pengolahan data lingkup persyaratan kerja dan
pengupahan.
37
d) Penyiapan bahan penelitian kebutuhan hidup Minimum (KHL),
Indeks Harga Konsumen.
e) Penyiapan bahan dan data Pelaksanaan kegiatan penelitian, proses
pengesahan danpendaftaran Kesepakatan Kerja Waktu Tertentu
(PKWT), Perjanjian Kerja (PK), Peraturan Perusahaan (PP),
Perjanjian Kerja Bersama (PKB), Perusahaan Penyedia Jasa
Pekerja (PPJP), dan Pengerahan Pelaksana Pekerja kepada
Perusahaan lain.
f) Penyiapan bahan dan data pelaksanaan Pembinaan Persyaratan
Kerja ataupun Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan atau
Perjanjian Kerja Bersama pada perusahaan swasta, BUMD dan
BUMN.
g) Penyiapan bahan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan
tugas.
h) Pelaksanaan tugas lain yabg diberikan oleh Kepala Bidang sesuai
dengan tugas dan fungsinya.
12) Seksi Perselisihan Hubungan Industrial / PHK
Seksi Perselisihan Hubungan Industrial / PHK mempunyai tugas
pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Hubungan Industrial
Syarat-syarat Kerja dan Purna Kerja lingkup perselisihan hubungan
industrial / PHK.
Seksi Perselisihan Hubungan Industrial / PHK menyelenggarakan
fungsi :
38
a) Penyiapan rencana, program, dan kegiatan Seksi Perselisihan
Hubungan Industrial / PHK.
b) Penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup perselisihan hubungan
industrial / PHK.
c) Penyiapan bahan dan data pelaksanaan pembinaan di perusahaan
untuk mencegah terjadinya Perselisihan Hubungan Industrial.
d) Penyiapan bahan dan data penyelesaian kasus Perselisihan
Hubungan Industrial dan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).
e) Penyiapan bahan dan data pelaksanaan penyelesaian unjuk rasa /
pemogokan oleh pekerja ataupunSerikat Pekerja/Serikat Buruh.
f) Penyiapan bahan data dalam membantu menyelesaikan masalah
penutupan perusahaan yang dilakukan oleh pengusaha.
g) Penyiapan bahan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan
tugas.
h) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai
dengan tugas dan fungsinya.
13) Seksi Pengawasan Norma Kerja
Seksi Pengawasan Norma Kerja mempunyai tugas pokok
melaksanakan sebagian tugas Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan
lingkup pengawasan norma kerja.
Seksi Pengawasan Norma Kerja menyelenggarakan fungsi :
a) Penyiapan rencana, program dan kegiatan Seksi Pengawasan
Norma Kerja.
39
b) Penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup pengawasan norma
kerja.
c) Pengumpulan dan pengolahan data lingkup pengawasan norma
kerja.
d) Pelaksanaan proses ijin dan pengawasan Penyimpangan Waktu
Kerja, ijin memperkerjakan Pekerja Wanita pada malam hari
sesuai dengan urusan pemerintahan kota.
e) Penyiapan bahan dan data pelaksanaan pembinaan, pengawasan
Norma Kerja di perusahaan.
f) Penyiapan bahan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan
tugas.
g) Pelaksanaan tugas lain yabg diberikan oleh Kepala Bidang sesuai
dengan tugas dan fungsinya.
14) Seksi Pengawasan Keselamatan dan Kesehatan Kerja
Seksi Pengawasan Keselamatan dan Kesehatan Kerja mempunyai
tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Pengawasan
Ketenagakerjaan lingkup pengawasan keselamatan dan kesehatan
kerja.
Seksi Pengawasan Keselamatan dan Kesehatan Kerja
menyelenggarakan fungsi :
a) Penyiapan rencana, program, dan kegiatan Seksi Pengawasan
Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
b) Penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup pengawasan,
keselamatan, dan kesehatan kerja.
40
c) Pengumpulan dan pengolahan data lingkup pengawasan dan
keselamatan kerja.
d) Penyiapan bahan dan data pelaksanaan pengawasan terhadap
lingkungan kerja atas hal-hal proses produksi yang dapat
menimbulkan bahaya baik kepada perusahaan maupun pekerja.
e) Penyiapan bahan dan data pelaksanaan pengawasan terhadap
kebutuhan alat-alat pemakaian pelindung diri yang wajib
dipersiapkan dalam melaksanakan pekerjaan.
f) Penyiapan bahan dan data pelaksanaan perizinan yang telah
diterbitkan perusahaan serta mengambil tindakan hukum atas
pelanggaran-pelanggaran sampai ketingkat penyidikan.
g) Pelaksanaan proses perijinan dan pengawasan penyimpangan
waktu kerja, ijin memperkerjakan Pekerja Wanita pada malam hari
sesuai dengan urusan pemerintahan kota.
h) Penyiapan bahan dan data pelaksanaan pembinaan, pengawasan
norma kerja di perusahaan.
i) Penyiapan bahan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan
tugas.
j) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai
dengan tugas dan fungsinya.
15) Seksi Pengawasan JAMSOSTEK
Seksi Pengawasan JAMSOSTEK mempunyai tugas pokok
melaksanakan sebagian tugas Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan
lingkup pengawasan JAMSOSTEK.
41
Seksi Pengawasan JAMSOSTEK menyelenggarakan fungsi :
a) Penyiapan rencana program dan kegiatan Seksi Pengawasan
JAMSOSTEK.
b) Penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup Pengawasan
JAMSOSTEK.
c) Pengumpulan dan pengolahan data lingkup Pengawasan dan
JAMSOSTEK.
d) Penyiapan bahan dan data pelaksanaan pengawasan pelaksanaan
Program JAMSOSTEK di perusahaan-perusahaan.
e) Penyiapan bahan dan data pelaksanaan pengawasan dan
pemeriksaan terhadap perusahaan-perusahaan yang belum
melaksanakan Program JAMSOSTEK di perusahaan.
f) Penyiapan bahan dan data pelaksanaan pembinaan terhadap
perusahaan-perusahaan untuk melaksanakan Program
Perlindungan Tenaga Kerja dengan berkoordinasi ke instansi
terkait.
g) Penyiapan bahan dan pelaksanan pembinaan, pengawasan norma
kerja diperusahan.
h) Penyiapan bahan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan
tugas.
i) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai
dengan tugas dan fungsinya.
16) Seksi Instruktur dan Lembaga
42
Seksi Instruktur dan Lembaga mempunyai tugas pokok melaksanakan
sebagian tugas Bidang Pelatihan dan Produktivitas lingkup instruktur
dan lembaga.
Seksi Instruktur dan Lembaga menyelenggarakan fungsi :
a) Penyiapan rencana, program, dan kegiatan Seksi Instruktur dan
Lembaga.
b) Penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup pelatihan instruktur
dan lembaga pelatihan.
c) Pengumpulan dan pengolahan data lingkup lembaga pelatihan
kerja.
d) Penyiapan bahan dan data dalam pelaksanaan penyelenggaraan
pelatihan, pembinaan lembaga pelatihan kerja.
e) Penyiapan bahan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan
tugas.
f) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai
dengan tugas dan fungsinya.
17) Seksi Sertifikasi
Seksi Sertifikasi mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian
tugas Bidang Pelatihan dan Produktivitas lingkup sertifikasi tenaga
kerja.
Seksi Sertifikasi menyelenggarakan fungsi :
a) Penyiapan rencana, program, dan kegiatan Seksi Sertifikasi.
b) Penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup sertifikasi lembaga
pelatihan.
43
c) Penyiapan bahan dan data pelaksanaan identifikasi kebutuhan
pelatihan.
d) Penyiapan bahan dan data dalam pelaksanaan akreditasi lembaga
pelatihan, dan proses legalisasi sertifikat.
e) Penyiapan bahan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan
tugas.
f) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai
dengan tugas dan fungsinya.
18) Seksi Bimbingan Produktivitas Tenaga Kerja dan Pemagangan
Seksi Bimbingan Produktivitas Tenaga Kerja dan Pemagangan
mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang
Pelatihan dan Produktivitas lingkup bimbingan produktivitas tenaga
kerja dan pemagangan.
Seksi Bimbingan Produktivitas Tenaga Kerja dan Pemagangan
menyelenggarakan fungsi :
a) Penyiapan rencana, program, dan kegiatan Seksi Bimbingan
Produktivitas Tenaga Kerja dan Pemagangan.
b) Penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup bimbingan
produktivitas tenega kerja.
c) Pengumpulan dan pengolahan data lingkup lembaga
penyelenggaraan magang.
d) Penyiapan bahan dan data pelaksanaan dan proses pembuatan
kontrak pemagangan.
44
e) Penyiapan bahan dan data pelaksanaan magang / training ke luar
negeri.
f) Penyiapan bahan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan
tugas.
g) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai
dengan tugas dan fungsinya.
f) Jabatan Fungsional
Pada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Medan terdapat 3 (tiga) jabatan
fungsional, yaitu :
1) Jabatan Fungsional Pengantar Kerja
2) Jabatan Fungsional Pengawas Ketenagakerjaan
3) Jabatan Fungsional Mediator Hubungan Industrial
45
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS SOSIAL DAN TENAGA
KERJA KOTA MEDAN
46
BAB III
PELAKSANAAN MAGANG
A. Jenis dan Bentuk Kegiatan Magang
Magang dilaksanakan di kantor Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota
Medan merupakan suatu pengalaman yang berharga bagi penulis. Keramahan dan
Kerjasama yang baik dari seluruh karyawan merupakan satu kesan yang sangat
baik bagi penulis.
Selama pelaksanaan magang ini penulis diberikan kesempatan oleh Dinas
Sosial dan Tenaga Kerja Kota Medan untuk melaksanakan pekerjaan pada bidang
Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja. Dimana pada bagian ini
menyelenggarakan fungsi :
a) Penyusunan program dan rencana kegiatan Bidang Pembinaan dan
Penempatan Tenaga Kerja.
b) Penyusunan petunjuk teknis lingkup penempatan tenaga kerja dalam
negeri, luar negeri, dan informasi pasar kerja.
c) Pemberian bimbingan pengurusan penyaluran dan penempatan tenaga
kerja serta perluasan tenaga kerja dalan dan luar negeri.
d) Pemberian informasi ketenagakerjaan.
e) Pelaksanaan proses perijinan dan pelayanan lainnya lingkup
penggunaan tenaga kerja asing sesuai dengan urusan pemerintahan
kota.
f) Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian lingkup
penempatan tenaga kerja dan informasi pasar kerja.
47
g) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup bidang
pembinaan dan penempatan tenaga kerja.
h) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai
dengan tugas dan fungsinya.
Adapun jenis dan bentuk kegiatan magang yang penulis laksanakan selama
proses magang, yaitu :
1) Pemberian bimbingan pengurusan penyaluran dan penempatan tenaga
kerja serta perluasan tenaga kerja dalam dan luar negeri
2) Pemberian informasi ketenagakerjaan
3) Penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup penempatan tenaga kerja
dalam dan luar negeri
4) Pengumpulan dan pengolaan data lingkup penempatan tenaga kerja
dalam dan luar negeri
5) Pengumpulan dan pengolahan data lingkup informasi pasar kerja
Pelaksanaan proses penerbitan Kartu Pencari Kerja (AK. 1).
B. Prosedur Kerja
Selama Penulis melaksanakan praktek kerja magang, penulis diberikan
pengarahan terhadap tugas-tugas yang akan dikerjakan. Hal ini bertujuan
meminimalisirkan kesalahan yang terjadi dalam penyelesaian tugas-tugas tersebut.
Berdasarkan jadwal pelaksanaan praktek kerja magang sejak tanggal 05
Mei 2014 – 27 Juni 2014 terhitung 40 hari jam kerja (hari masuk kerja) dengan
48
jam kerja mulai pada pukul 08.00 – 16.15 ( Senin – Kamis ), sedangkan jum’at
mulai pada pukul 08.00 (Senam/ Olah raga ) 09.00 – 16.45 (Kerja Aktif) dan
Libur setiap hari Sabtu dan Minggu. Adapun prosedur-prosedur kerja yang
dilakukan penulis, yaitu :
1) Pemberian bimbingan pengurusan penyaluran dan penempatan
tenaga kerja serta perluasan tenaga kerja dalam dan luar negeri
2) Pemberian informasi ketenagakerjaan
3) Penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup penempatan tenaga
kerja dalam dan luar negeri
4) Pengumpulan dan pengolaan data lingkup penempatan tenaga kerja
dalam dan luar negeri
5) Pengumpulan dan pengolahan data lingkup informasi pasar kerja
Pelaksanaan proses penerbitan Kartu Pencari Kerja (AK. 1).
C. Kendala yang Dihadapi dan Upaya Pemecahannya
Kendala-kendala atau hambatan-hambatan serta pemecahannya yang
dihadapi penulis dalam Praktek Kerja Lapangan adalah sebagai berikut :
Kendala yang di hadapi oleh penulis dalam melakukan pendaftaran para
pencari kerja melalui Bursa Kerja On Line (BKOL) adalah lambatnya
koneksi jaringan internet sehingga sulitnya membuka aplikasi.
Pemecahan masalah sebagai berikut :
Menambah kecepatan koneksi jaringan internet atau memperbaharui
Spesifikasi komputer agar dalam membuka aplikasi bisa lebih cepat,
49
kemudian melakuakan perawatan komputer yang dilakukan seminggu sekali
atau paling lama 1 bulan sekali agar komputer tidak mengalami kerusakan.
50
BAB IV
KESIMPULAN DAN SARAN
A. Kesimpulan
Adapun kesimpulan yang dapat penulis jelaskan selama melakukan
Praktek Kerja Lapangan di Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Medan, yaitu :
1. Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota dibentuk berdasarkan Peraturan
Daerah Kota Medan Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pembentukan
Organisasi dan Tatakerja Perangkat Daerah Kota Medan yang
merupakan tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun
2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Dinas Sosial dan Tenaga
Kerja sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Medan
yang melaksanakan kewenangan pemerintahan di bidang sosial dan
ketenagakerjaan di Kota Medan sesuai dengan Peraturan Daerah Kota
Medan Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan Kota
Medan. Pelaksanaan kewenangan pemerintahan di bidang sosial dan
ketenagakerjaan sebelumnya ditangani oleh 2 (dua) Satuan Kerja
Perangkat Daerah yaitu : Kantor Sosial Kota Medan merupakan Satuan
Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan kewenangan
pemerintah di bidang sosial, dan Dinas Tenaga Kerja Kota Medan
merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas
dan kewenangan pemerintah di bidang ketenagakerjaan.
2. Kegiatan magang dilakukan di Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota
Medan untuk memenuhi syarat mata kuliah. Kegiatan kerja dilakukan
51
di Pentaker (Pnempatan Tenaga Kerja) dengan pekerjaan yang
dilakukan adalah pelaksanaan proses penerbitan Kartu Pencari Kerja
(AK.1).
B. Saran
Saran yang dapat penulis berikan kepada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja
Kota Medan sebagai berikut :
1. Penulis memberikan saran kepada pihak Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota
Medan melakukan perbaikan kecepatan koneksi jaringan internet sehingga
memudahkan penulis dalam membuka aplikasi tersebut.