LAPORAN MAGANG PADA DINAS SOSIAL DAN TENAGA KERJA … Yani.pdfPADA DINAS SOSIAL DAN TENAGA KERJA...

1

LAPORAN MAGANG

PPAADDAA DDIINNAASS SSOOSSIIAALL DDAANN TTEENNAAGGAA KKEERRJJAA KKOOTTAA MMEEDDAANN

Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan

Mata Kuliah Magang Pada

Program Studi Manajemen

Oleh :

NAMA : EKA YANI

NPM : 1005160059

PROGRAM STUDI : MANAJEMEN

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

MEDAN

2014

2

KATA PENGANTAR

Assalamu’alaikum Wr. Wb

Puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT yang telah

memberikan Rahmat dan KaruniaNya yang tiada tara kepada kita semua terutama

kepada penulis, dan sholawat beriring salam disampaikan kepada Nabi

Muhammad SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan magang/praktek kerja

lapangan di Dina Sosial dan Tenaga Kerja Kota Medan.

Dalam pembuatan tugas ini penulis mendapatkan pengalaman yang

berguna bagi mahasiswa, karena dapat mengetahui suatu strategi yang dibuat oleh

perusahaan yang dituju. Pelaksanaan program magang ini, dapat memberikan

pengalaman yang berguna bagi mahasiswa untuk membina pengetahuan antara

disiplin ilmu yang dimiliki dengan aplikasi di lapangan kerja yang sesungguhnya.

Penulis menyadari sepenuhnya akan keterbatasan pemahaman,

pengetahuan serta wawasan yang penulis miliki. Sehingga pada laporan magang

ini masih banyak kekurangan baik itu dalam penyajian materi maupun

penggunaan bahasa. Untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang

membangun demi kesempurnaan laporan ini agar tidak terulang lagi dalam

pembuatan tugas berikutnya.

Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada semua pihak

yang telah banyak membantu penulis baik dalam penulisan, bentuk dan isi laporan

yang bertujuan untuk kesempurnaan laporan ini, diantaranya :

3

1. Kedua orang tua, Ayahanda tersayang Amsir Pillyang dan Ibunda tercinta

Musnar Chaniago yang telah memberikan segala kasih sayangnya kepada

penulis, berupa besarnya perhatian, pengorbanan, bimbingan serta do’a yang

tulus terhadap Penulis, sehingga Penulis termotivasi dalam menyelesaikan

pembuatan laporan magang ini.

2. Bapak Dr.Agussani, M,AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah

Sumatera Utara.

3. Bapak Zulaspan Tupti, S.E, M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas

Muhammadiyah Sumatera Utara.

4. Bapak dr. Hasrudy Tanjung, S.E, M.Si. selaku Ketua Jurusan Manajemen

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

5. Bapak Jufrizen, S.E, M.Si. selaku Sekretaris Jurusan Manajemen Universitas

Muhammadiyah Sumatera Utara, sekaligus Pembimbing yang telah banyak

membimbing penulis.

6. Bapak dan Ibu dosen yang telah banyak berjasa memberikan ilmu dan

mendidik penulis selama masa perkuliahan.

7. Bapak Syaiful Alamsyah, SE. Kabid Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja

Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Medan.

8. Seluruh Staff dan Pegawai bagian Sub Bidang PENTAKER Dinas Sosial dan

Tenaga Kerja Kota Medan.

9. Buat sahabat seperjuangan penulis yang telah banyak memberikan

dukungannya.

4

Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang

telah membantu penyelesaian laporan magang ini semoga laporan magang ini

dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca.

Amin Ya Rabbal’alamin.

Medan, Juni 2014

Penulis

EKA YANI Npm: 1005160059

5

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .......................................................................................... i

DAFTAR ISI ........................................................................................................ iv

BAB I PENDAHULUAN ..................................................................................... 1

A. Latar Belakang Magang ....................................................................... 1

B. Ruang Lingkup Magang ...................................................................... 3

C. Tujuan dan Manfaat Magang ............................................................... 5

BAB II GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN ................................................. 7

A. Sejarah Kegiatan Operasional Perusahaan............................................ 7

B. Struktur Organisasi Perusahaan/ Deskripsi Kerja ................................ 15

BAB III PELAKSANAAN MAGANG ................................................................ 27

A. Jenis dan Bentuk Kegiatan Magang ..................................................... 27

B. Prosedur Kerja Magang ....................................................................... 27

C. Kendala yang Dihadapi dan Upaya Pemecahannya .............................. 30

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN............................................................... 31

A. Kesimpulan .......................................................................................... 31

B. Saran .................................................................................................... 31

LAMPIRAN

6

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Magang

Bagi Para Mahasiswa/i yang akan memasuki dunia kerja, sebaiknya

melakukan fase transisi melakukan praktek kerja magang pada suatu instansi

perusahaan, dengan tujuan agar mahasiswa/i yang melakukan kerja magang

tersebut dapat menyerap pengalaman bagaimana melaksanakan fungsi sebagai

karyawan perusahaan di suatu perusahaan meliputi rangkaian tugas sampai

tanggung jawab.

Pelaksanaan magang jika ditinjau dari aspek mahasiswa/i adalah sangat

penting dalam rangka proses pematangan diri bagi mahasiswa/i sebelum benar-

benar mahasiswa/i yang bersangkutan memasuki dunia kerja yang sebenarnya.

Dengan adanya kerja magang diharapkan mahasiswa/i akan mendapatkan

pengalaman disiplin ilmu praktek kerja nyata serta kerja sama tim dalam

mempertanggungjawabkan suatu pekerjaan.

Pelaksanaan magang jika ditinjau dari aspek lembaga pendidikan adalah

sangat berguna untuk menggali sumber-sumber informasi dari dunia usaha dalam

rangka lembaga pendidikan menyusun kurikulum yang dibutuhkan bagi dunia

usaha. Pelaksanaan magang jika ditinjau dari aspek dunia usaha/perusahaan

adalah sebagai sumber informasi yang dapat menjadi sumber inspirasi untuk

mengambil langkah-langkah perbaikan dan perubahan dalam menghadapi

persaingan global dan kompleks.

Pelaksanaan magang pada prinsipnya dari segalan sisi kepentingan adalah

sangat baik untuk dikembangkan, sebab dari sisi ketiga kepentingan di atas

7

praktek kerja magang ini sangat baik menjadi materi pelengkap untuk mendapat

input perubahan.

Hal ini merupakan tantangan bagi mahasiswa/i sebagai sarana

mempersiapkan diri sebelum memasuki dunia kerja yang sebenarnya dan bagi

lembaga-lembaga pendidikan dapat menjadi bahan masukan mempersiapkan

materi pendidikan untuk menjawab tantangan tuntutan mempersiapkan tenaga

SDM yang dibutuhkan, sedangkan dunia usaha praktek kerja magang ini

merupakan transfer ilmu pengetahuan yang dapat digunakan sebagai masukan

dalam mengambil langkah-langkah perubahan.

Mahasiswa/i yang akan memasuki dunia kerja harus mempersiapkan diri

dengan sebaik-baiknya dan tidak terpaku hanya pada kompetensi disiplin ilmu

dari universitas saja. Tapi sebaliknya, mahasiswa/i juga dituntut harus memiliki

pengalaman, pengetahuan dan wawasan dunia kerja.

Bagi lembaga pendidikan seperti Universitas Muhammadiyah Sumatera

Utara memandang bahwa program magang adalah sangat penting untuk

dilaksanakan, dengan tujuan agar praktek kerja magang merupakan kurikulum

tambahan bagi mahasiswa/i dan merupakan salah satu mata kuliah tambahan bagi

mahasiswa/i dan merupakan salah satu mata kuliah yang menjadi bagian integral

dari kurikulum.

Melalui magang ini diharapkan mahasiswa/i dapat mengakomodasikan

antara konsep-konsep teori dan praktek yang akan bermuara kepada peningkatan

prestasi belajar sekaligus memberi bekal kepada mahasiswa/i untuk memasuki

dunia kerja yang sesungguhnya.

8

B. Ruang Lingkup Magang

Ruang lingkup merupakan suatu batasan terhadap bagian atau bidang

penulis melakukan magang. Tujuannya adalah untuk memfokuskan dan

menjelaskan bagian dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan penulis melaksanakan

magang.

Penulis melaksanakan magang di Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota

Medan, JL.KH. Wahid Hasyim No. 14 Medan. Dalam melaksanakan magang,

penulis ditempatkan oleh perusahaan di bagian PENTAKER (Penempatan Tenaga

Kerja). Pelaksanaan Magang Berlangsung selama 40 hari. Di mulai dari tanggal

05 Mei – 20 Juni 2014.

Dalam melaksanakan magang di Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota

Medan, mahasiswa/i Fakultas Ekonomi Manajemen tetap berorientasi pada iklim

kerja dan memahami disiplin kerja di Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Medan.

Sehingga kecakapan kerja yang diperoleh seperti struktur organisasi, bidang-

bidang kerja, hubungan sosial, dan batasan-batasan.

Didalam pelaksanaan magang, adapun aspek-aspek yang dinilai yaitu

sebagai berikut :

1. Kompetensi Profesional

Didalam kompetensi ini, maka dapat dijelaskan khususnya untuk penulis

di dalam pelaksanaan magang Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Medan. Aspek

ini mencakup mengenai bagaimana tentang suatu penguasaan tugas, kemampuan

kerja dan loyalitas bagi penulis didalam pekerjaan di suatu kantor/instansi.

Semua tugas-tugas yang dikerjakan penulis Dinas Sosial dan Tenaga Kerja

Kota Medan sampai dengan selesai tidak terdapat masalah. Karena setelah

9

diajarkan, penulis dapat mengerti/memahami atas tugas-tugas yang diberi, dan

sangat memilki kemampuan kerja serta loyalitas yang tinggi terhadap tugas-tugas

yang diberi.

a. Kompetensi Personal

Bagi penulis, kompetensi personal adalah kemampuan seseorang dalam

mengerjakan suatu pekerjaan yang berdasarkan pola pikir yang dewasa dan

kematangan dalam bertindak serta memiliki rasa tanggung jawab yang besar. Dan

harus juga memilki sikap jujur serta dapat disiplin waktu dan pekerjaannya serta

memiliki rasa antusias atau semangat kerja terhadap pekerjaannya.

b. Kompetensi Sosial

Sosial merupakan rangkaian norma, moral, nilai dan aturan yang

bersumber dari kebudayaan suatu masyarakat atau komuniti yang digunakan

sebagai acuan dalam berhubungan antar manusia.

Kompetensi sosial ini juga termasuk dalam hal berkomunikasi antar

sesama karyawan, dan cara bekerja sama haruslah lebih sopan. Sosial yang

dimaksudkan adalah segala sesuatu yang dipakai sebagai acuan dalam berinteraksi

antar manusia dalam konteks masyarakat atau komuniti, sebagai acuan berarti

sosial bersifat abstrak yang berisi simbol-simbol berkaitan dengan pemahaman

terhadap lingkungan, dan berfungsi untuk mengatur tindakan-tindakan yang

dimunculkan oleh individu-individu.

C. Tujuan dan Manfaat Magang

Magang merupakan salah satu program di UMSU untuk memperkenalkan

mahasiswa/i dengan dunia kerja. Adapun tujuan yang diperoleh dari kegiatan

magang yang dilaksanakan di Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Medan, yaitu :

10

1. Tujuan Magang

a. Memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan perkuliahan sesuai

dengan strata 1 ( S1 ) untuk persiapan menjadi sarjana.

b. Memperkenalkan mahasiswa/i kepada situasi dan kondisi kerja yang

sebenarnya sehingga dapat membiasakan diri dengan lingkungan kerja

yang nyata.

c. Menambah wawasan pikiran dan menumbuhkan sikap profesional dengan

mempelajari penanganan masalah dalam melaksanakan pekerjaan.

d. Meningkatkan keterampilan dan memberikan pengalaman bagi mahasiswa

sebagai calon tenaga kerja yang diharapkan memiliki keahlian dan

keterampilan.

e. Meningkatkan hubungan kerja sama antara perusahaan dengan pihak

universitas.

2. Manfaat Magang

Adapun yang menjadi manfaat magang bagi penulis adalah sebagai

berikut:

Manfaat untuk Mahasiswa/i :

a. Dapat membandingkan pelajaran yang diperoleh dari perkuliahan

dengan praktek yang ada di lapangan.

b. Memberikan pengalaman yang sangat berharga mengenai cara

membina hubungan kerja profesional dan menambah pengalaman

mengenai system dan prosedur-prosedur yang ditetapkan dalam

perusahaan.

11

c. Membantu meningkatkan kedisplinan dan kemandirian mahasiswa/i

dalam melaksanakan pekerjaan.

d. Melatih mahasiswa/i untuk dapat bertanggung jawab dalam melakukan

perkerjaan.

Manfaat untuk perusahaan :

Dengan adanya mahasiswa/i yang mengadakan magang maka dapat

membantu para staf dan karyawan di perusahaan.

Manfaat bagi perusahaan yaitu :

a. Perusahaan dapat mempromosikan atau memperkenalkan segala

keunggulan kinerja terbaik di perusahaan.

b. Dapat terjadi kerja sama yang baik antara lembaga pendidikan dan

usaha.

Manfaat untuk lembaga pendidikan

a. Magang merupakan program yang dapat dijadikan standar atau patokan

dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas.

b. Sebagai alat yang dapat menjalin hubungan yang baik antara lembaga

pendidikan dan perusahaan.

12

BAB II

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

A. Sejarah Perusahaan

Kota Medan sebagai ibukota Provinsi Sumatera Utara merupakan pusat

pemerintahan, pendidikan, dan perdagangan yang terletak di Pantai Timur

Sumatera dengan batas-batas wilayah, sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Selat Malaka,

- Sebelah Selatan, Timur dan Barat berbatasan dengan Kabupaten Deli

Serdang.

Luas wilayah Kota Medan adalah 265,10 km2, yang terdiri dari 21 kecamatan

dan 151 kelurahan dengan jumlah penduduk Kota Medan tahun 2012

berdasarkan data dari Kantor Badan Pusat Statistik Kota Medan adalah

2.132.061 jiwa dengan jumlah Rumah Tangga (Kepala Keluarga) sebanyak

472.202 Kepala Keluarga.

Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota dibentuk berdasarkan Peraturan

Daerah Kota Medan Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi

dan Tatakerja Perangkat Daerah Kota Medan yang merupakan tindak lanjut

dari Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi

Perangkat Daerah. Dinas Sosial dan Tenaga Kerja sebagai salah satu Satuan

Kerja Perangkat Daerah Kota Medan yang melaksanakan kewenangan

pemerintahan di bidang sosial dan ketenagakerjaan di Kota Medan sesuai

13

dengan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan

Pemerintahan Kota Medan. Pelaksanaan kewenangan pemerintahan di bidang

sosial dan ketenagakerjaan sebelumnya ditangani oleh 2 (dua) Satuan Kerja

Perangkat Daerah yaitu : Kantor Sosial Kota Medan merupakan Satuan Kerja

Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan kewenangan pemerintah di

bidang sosial, dan Dinas Tenaga Kerja Kota Medan merupakan Satuan Kerja

Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan kewenangan pemerintah di

bidang ketenagakerjaan.

Logo/ Lambang Perusahaan

Gambar 2.1

Logo Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Medan

Pengertian Logo Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Medan

1. 17 biji padi berarti tanggal 17 dari hari Proklamasi Kemerdekaan Republik

Indonesia.

2. 8 bunga kapas berarti bulan 8 dari tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik

Indonesia.

3. 4 tiang dan 5 bahagian dari perisai berarti tahun 45 dari Proklamasi Indonesia.

14

4. Satu bambu runcing yang terletak dibelakang perisai adalah lambang

perjuangan Kemerdekaan Republik Indonesia.

5. Lima bahan-bahan pokok yang terpenting dihadapan bambu runcing berarti

Kemakmuran serta Keadilan Sosial yang merata ada dihadapan kita.

6. Bintang yang bersinar lima adalah Bintang Nasional yang berarti bahwa hidup

penduduk Kota Medan khususnya dan Indonesia umumnya akan bersinar-

sinar bahagia dan lepas dari kemiskinan dan kemeralatan.

7. Lima sinar bintang berarti lima bahan pokok terpenting yang diekspor dari

Kota Medan dan lima bahagian perisai berarti Pancasila yang menjadi Dasar

Negara Republik Indonesia.

B. Visi Misi dan Tujuan Perusahaan

1. Visi

Visi adalah cara pandang ke depan kearah mana Dinas Sosial dan Tenaga

Kerja Kota Medan harus dibawa agar eksis, antisipasif, dan inovatif. Jadi

Visi adalah pandangan ideal masa depan yang ingin diwujudkan Instansi

Pemerintah. Pernyataan Visi ini merupakan gambaran yang menantang

tentang keadaan masa depan yang ingin dicapai oleh Dinas Sosial dan

Tenaga Kerja Kota Medan. Visi Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Medan

adalah sebagai berikut :

15

“PERLUASAN, PERLINDUNGAN KERJA DAN PENGENTASAN

KEMISKINAN DALAM MASYARAKAT MENUJU MEDAN KOTA

SEJAHTERA”

2. Misi

Untuk mewujudkan visi tersebut ditetapkan misi Dinas Sosial dan Tenaga

Kerja Kota Medan dalam Rencana Strategis (Renstra) sebagai berikut :

a. Meningkatkan penempatan tenaga kerja dan memperluas kesempatan

kerja.

b. Meningkatkan hubungan industrial yang standar/ideal

c. Meningkatkan pengawasan dan perlindungan ketenagakerjaan.

d. Meningkatkan dan mengembangkan kualitas sumber daya manusia.

e. Meningkatkan kualitas pengelolaan lembaga-lembaga sosial.

f. Meningkatkan penanganan masalah-masalah kesejahteraan sosial.

g. Meningkatkan rasa nilai-nilai kejuangan dan kesetiakawanan sosial.

h. Meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan undian dan

pengambilan/pengumpulan uang.

3. Tujuan

Tujuan merupakan penjabatan atau implementasi dari pernyataan misi dan

merupakan hasil akhir apa yang dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu

satu tahun sampai dengan lima tahun serta harus konsisten dengan tugas dan

16

fungsinya secara kolektif yang menggambarkan arah strategis organisasi dan

perbaikan-perbaikan yang ingin diciptakan.

Tujuan dari Dinas Sosial dan Tenaga Kerja, adalah sebagai berikut :

a. Misi : “Meningkatkan penempatan tenaga kerja dan memperluas

kesempatan kerja”

1) Meningkatkan sistem informasi kerja.

2) Meningkatkan penyaluran tenaga kerja melalui program AKAD,

AKL, AKAN dan bursa kerja.

b. Misi : “ Meningkatkan hubungan industrial yang standar /ideal”

1) Meningkatkan pembinaan tenaga kerja dan pengusaha untuk

terwujudnya ketenangan bekerja dan berusaha.

2) Meningkatkan kesejahteraan pekerja, melalui perbaikan pengupahan,

dan syarat-syarat kerja di Perusahaan.

3) Meningkatkan dan mendorong semangat pembentukan Lembaga

Kerja Sama Tripartit Daerah Kota Medan.

c. Misi : “Meningkatkan pengawasan dan perlindungan ketenagakerjaan”

1) Meningkatkan pengawasan terhadap perusahaan sesuai peraturan

perundang-undangan.

2) Meningkatkan perlindungan terhadap tenaga kerja sesuai dengan

hak-hak ketenagakerjaan.

d. Misi : “Meningkatkan dan mengembangkan kualitas sumber daya

manusia”

17

1) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar sesuai dengan

pasar kerja.

2) Meningkatkan kualitas lembaga pelatihan kerja.

e. Misi : “Meningkatkan kualitas pengelolaan lembaga-lembaga sosial”

1) Meningkatkan mutu dan pelaksanaan kegiatan sosial pada lembaga-

lembaga sosial.

f. Misi : “Meningkatkan penanganan masalah-masalah kesejahteraan sosial”

1) Mengurangi tingkat dan jumlah masyarakat yang tergolong PMKS

(penyandang masalah kesejahteraan sosial).

2) Meningkatkan kesejahteraan dan perekonomian bagi PMKS.

g. Misi : “Meningkatkan rasa nilai-nilai kejuangan dan kesetiakawanan

sosial”

1) Meningkatkan rasa nilai-nilai kejuangan dan kesetiakawanan kepada

masyarakat pada masa kini.

2) Meningkatkan kepedulian terhadap jasa-jasa para pejuang.

h. Misi : “Meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan undian dan

pengambilan /pengumpulan uang”

1) Meningkatkan sosialisasi dan pengawasan pelaksanaa undian dan

pengambilan/pengumpulan uang sesuai dengan peraturan perundang-

undangan.

18

C. Struktur Organisasi

Struktur organisasi pada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Medan

berdasarkan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 3 Tahun 2009 tentang

Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Perangkat Daerah Kota Medan. Peraturan

Wali Kota Medan Nomor 12 Tahun 2010 tentang Rincian Tugas Pokok dan

Fungsi Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Medan. Sesuai dengan struktur

organisasinya, unsur-unsur yang melaksanakan penyelenggaraan pelayanan

bidang sosial dan tenagakerjaan berdasarkan rincian tugas pokok dan fungsi

masing-masing, sebagai berikut :

a. Dinas

Dinas mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan dearah

di bidang Sosial dan Tenaga Kerja berdasarkan asas otonomi dan tuga

pembantuan.

Dinas menyelenggarakan fungsi :

a) Perumusan kebijakan teknis di bidang sosial dan ketenagakerjaan.

b) Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang

sosial dan ketenagakerjaan.

c) Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang sosial dan ketenagakerjaan.

d) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan

tugas dan fungsinya.

b) Sekretariat

19

Sekretariat mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas

lingkup kesekretariatan meliputi pengelolaan administrasi umum, keuangan dan

penyusunan program Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

a) Penyusunan rencana, program, dan kegiatan kesekretariatan.

b) Pengkoordinasian penyusunan perencanaan program Dinas.

c) Pelaksanaan dan penyelenggaraan pelayanan administrasi kesekretariatan

Dinas yang meliputi administrasi umum, kepegawaian, keuangan, dan

kerumahtanggaan Dinas.

d) Pengelolaan dan pemberdayaan sumber daya manusia, pengembangan

organisasi, dan ketatalaksanaan.

e) Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas Dinas.

f) Penyiapan bahan pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

g) Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kesekretariatan.

h) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan


c) Dinas Sosial dan Tenaga Kerja terdiri dari 6 (enam) bidang, yaitu :

1) Bidang Bina Sosial

Bidang Bina Soaial mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian

tugas Dinas lingkup bantuan sosial, bimbingan sosial, dan kepahlawanan,

keperintisan dan kesetialawanan sosial.

Bidang Bina Sosial menyelenggarakan fungi :

a) Penyusunan program dan rencana kegiatan Bidang Bina Sosial.

b) Penyusunan petunjuk teknis lingkup bantuan sosial, bimbingan sosial,

kepahlawanan, keperintisan, dan kesetiakawanan sosial.

20

c) Pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dalam penyelenggaraan bina

sosial sesuai standar yang ditetapkan.

d) Fasilitas bagi para Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS).

e) Pelaksanaan pembinaan dan pelestarikan nilai-nilai kepahlawanan,

keperintisan, dan kesetiakawanan sosial.

f) Pemberdayaan Organisasi Sosial, Karang Taruna, Pekerja Sosial,

Taruna Siaga Bencana, dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial

lainnya.

g) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup bidang bina

sosial.

h) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai

dengan tugas dan fungsinya.

2) Bidang Pelayanan Sosial

Bidang Pelayanan Sosial mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian

tugas Dinas lingkup undian dan pengumpulan uang, rehabilitas,

pembinaan daerah kumuh dan penanggulangan bencana.

Bidang Pelayanan Sosial menyelenggarakan fungsi :

a) Penyusunan program dan rencana kegiatan Bidang Pelayanan Sosial.

b) Penyusunan petunjuk teknis lingkup undian dan pengumpulan uang,

rehabilitas, pembinaan daerah kumuh dan penanggulangan bencana.

c) Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dalam penyelenggaraan

pembinaan daerah kumuh dan penanggulangan bencana sesuai dengan

urusan pemerintah kota.

21

d) Pelaksanaan rehabilitas sosial bagi para Penyandang Masalah

Kesejahteraan Sosial (PMKS), penanggulangan bencana dan

penanganan daerah kumuh.

e) Pelaksanaan pembinaan, pengawasan kegiatan undian dan

pengumpulan dana sosial.

f) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup bidang bina

sosial.

g) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai


3) Bidang Pembinaan dan Penempatan Kerja

Bidang Pembinaan dan Penempatan Kerja mempunyai tugas pokok

melaksanakan sebagian tugas Dinas lingkup penempatan tenaga kerja

dalam negeri, penempatan tenaga kerja luar negeri, dan informasi pasar

kerja.

Bidang Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja menyelenggarakan

fungsi :

a) Penyusunan program dan rencana kegiatan Bidang Pembinaan dan

Penempatan Tenaga Kerja.

b) Penyusunan petunjuk teknis lingkup penempatan tenaga kerja dalam

negeri, luar negeri, dan informasi pasar kerja.

c) Pemberian bimbingan pengurusan penyaluran dan penempatan tenaga

kerja serta perluasan tenaga kerja dalan dan luar negeri.

d) Pemberian informasi ketenagakerjaan.

22

e) Pelaksanaan proses perijinan dan pelayanan lainnya lingkup

penggunaan tenaga kerja asing sesuai dengan urusan pemerintahan

kota.

f) Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian lingkup

penempatan tenaga kerja dan informasi pasar kerja.

g) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup bidang

pembinaan dan penempatan tenaga kerja.



4) Bidang Hubungan Industrial Syarat-Syarat Kerja dan Purna Kerja

Bidang Hubungan Industrial Syarat-Syarat Kerja dan Purna Kerja

mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas lingkup

organisasi pekerja, pengusaha pendidikan, dan purna kerja, persyaratan

kerja dan pengupahan serta perselisihan hubungan industrial / PHK.

Bidang Hubungan Industrial Syarat-Syarat Kerja dan Purna Kerja

menyelenggarakan fungsi :

a) Penyusunan program dan rencana kegiatan Bidang Hubungan

Industrial Syarat-Syarat Kerja dan Purna Kerja.

b) Penyusunan petunjuk teknis lingkup hubungan Industrial, syarat-syarat

kerja dan purna kerja.

c) Pelaksanaan pembinaan hubungan industrial, persyaratan kerja,

organisasi pekerja dan pengusaha.

d) Pemerentaraan dalam hal penyelesaian Perselisihan Hubungan

Industrial dan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

23

e) Penelitian, pengesahan, pendaftaran Kesepakatan Kerja Waktu

Tertentu (PKWT), Perjanjian Kerja (PK), Peraturan Perusahaan (PP),

Perjanjian Kerja Bersama (PKB), Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja

(PPJP), Pengerahan Pelaksana Pekerja kepada Perusahaan Lain.

f) Pelaksanaan proses penetapan Upah Minimum Kota (UMK) dan Upah

Minimum Sektor Kota (UMSK).

g) Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan lingkup bidang

hubungan industrial syarat-syarat kerja dan purna kerja.



5) Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan

Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan mempunyai tugas pokok

melaksanakan sebagian tugas Dinas lingkup pengawasan norma kerja,

pengawasan, keselamatan, dan kesehatan kerja serta pengawasan

JAMSOSTEK.

Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan menyelenggarakan fungsi :

a) Penyusunan program dan rencana kegiatan Bidang Pengawasan

Ketenagakerjaan.

b) Penyusunan petunjuk teknis lingkup pengawasan ketenagakerjaan.

c) Pelaksanaan pengawasan dan penyidikan terhadap pelanggaran-

pelanggaran Norma Kerja Kesehatan dan Keselamatan Kerja,

Lingkungan Kerja, Perlindungan terhadap Jaminan Sosial Tenaga

Kerja.

24

d) Pelaksanaan pengawasan dan penggunaan tenaga kerja asing dengan

berkoordinasi kepada instansi terkait.

e) Pelaksanaan pengawasan atas perusahaan-perusahaan penyedia jasa

tenaga kerja buruh.

f) Pelaksanaan proses perijinan dan pelayanan lainnya lingkup

Penggunaan Alat-alat K-3 anatara lain sesuai dengan urusan

pemerintahan kota.


pengawasan ketenagakerjaan.



6) Bidang Pelatihan dan Produktivitas

Bidang Pelatihan dan Produktivitas mempunyai tugas pokok

melaksanakan sebagian tugas Dinas lingkup instruktur dan lembaga,

sertifikasi, bimbingan produktivitas tenaga kerja, dan pemagangan.

Bidang Pelatihan dan Produktivitas menyelenggarakan fungsi :

a) Penyusunan program dan rencana kegiatan Bidang Pelatihan dan

Produktivitas.

b) Penyusunan petunjuk teknis lingkup pelatihan dan produktivitas.

c) Penyelenggaraan pelatihan terhadap pencari kerja dan menyiapkan

standarisasi, test kualifikasi dan memberikan perijinan kepada

Lembaga Pelatihan Kerja Swasta.

d) Penyelenggaraan kegiatan pemagangan, pelatihan terhadap instruktur.

25

e) Pelaksanaan pembinaan terhadap pelaksanaan latihan / kursus yang

dilakukan oleh Lembaga Latihan Swasta, Pemerintah dan Perusahaan

di bidang ketenagakerjaan.

f) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup bidang

pengawasan ketenagakerjaan.



d). Sekretariat terdiri dari 3 (tiga) sub bagian, yaitu :

1) Sub Bagian Umum

Sub Bagian Umum mempunyai tugas pokok melaksanakan

sebagian tugas Sekretariat lingkup admnistrasi umum.

Sub Bagian Umum menyelenggarakan fungsi :

a) Penyusunana rencana kegiatan Sub Bagian Umum.

b) Penyusunan bahan petunjuk teknis pengelolaan administrasi umum.

c) Pengelolaan administrasi umum yang meliputi pengelolaan tata nakah

dinas, penataan kearsipan, perlengkapan, dan penyelenggaraan

kerumahtanggaan Dinas.

d) Pengelolaan administrasi kepegawaian.

e) Penyiapan bahan pembinaan dan pengembangan kelembagaan,

ketatalaksanaan, dan kepegawaian.

f) Penyiapan bahan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian.

g) Penyiapan bahan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan

tugas.

26

h) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan


2) Sub Bagian Keuangan

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan

sebagian tugas Sekretariat lingkup pengelolaan administrasi keuangan.

Kepala Sub Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi :

a) Penyusunan rencana kegiatan Sub Bagian Keuangan.

b) Penyusunan bahan petunjuk teknis pengelolaan administrasi

keuangan.

c) Pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan meliputi kegiatan

penyusunan rencana, penyusunan bahan, pemrosesan, pengusulan,

dan verifikasi.

d) Penyiapan bahan / pelaksanaan koordinasi pengelolaan

administrasi keuangan.

e) Penyusunan laporan keuangan Dinas.

f) Penyiapan bahan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian.


tugas.

h) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai


3) Sub Bagian Penyusuna Program

Sub Bagian Penyusunan Program mempunyai tugas pokok

melaksanakan sebagian tugas Sekretariat lingkup penyusunan program

dan pelaporan.

27

Sub Bagian Penyusunan Program menyelenggarakan fungsi :

a) Penyusunan rencana kegiatan Sub Bagian Penyusunan Program.

b) Pengumpulan bahan petunjuk teknis lingkup penyusunan rencana

dan program Dinas.

c) Penyiapan bahan penyusunan rencana dan program Dinas.

d) Penyiapan bahan pembinaan pengawasan, dan pengendalian.

e) Penyiapan bahan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan

tugas.

f) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai


e) Dinas Sosial dan Tenaga Kerja terdiri dari 18 (delapan belas) jabatan yaitu :

1) Seksi Bantuan Sosial

Seksi Bantuan Sosial mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian

tugas Bidang Bina Sosial lingkup bantuan sosial.

Seksi Bantuan Sosial menyelenggarakan fungsi :

a) Penyiapan rencana, program, dan kegiatan Seksi Bantuan Sosial.

b) Penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup bantuan sosial.

c) Pengumpulan dan pengolahan data lingkup bantuan sosial.

d) Penyiapan bahan koordinasi dan kerjasama dalam penyelenggaraan

bantuan sosial.

e) Penyiapan bahan fasilitasi bagi para Penyandang Masalah

Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan

Sosial (PSKS).

28

f) Penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan

pengendalian lingkup bantuan sosial sesuai dengan urusan

pemerintahan kota.


tugas.

h) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepela Bidang sesuai


2) Seksi Bimbingan Sosial

Seksi Bimbingan Sosial mempunyai tugas pokok meaksanakan sebagian

tugas Bidang Bina Sosial lingkup bimbingan sosial.

Seksi Bbimbingan Sosial menyelenggarakan fungsi :

a) Penyiapan rencana, program, dan kegiatan Seksi Bimbingan Sosial.

b) Penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup bimbingan sosial.

c) Pengumpulan dan pengolahan data lingkup bimbingan sosial.

d) Penyiapan bahan koordinasi dan kerjasama dalam penyelenggaraan

bimbingan sosial.

e) Penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan sosial bagi para

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Potensi

Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS).

f) Penyiapan bahan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan

tugas.

g) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai


3) Seksi Kepahlawanan Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial

29

Seksi Kepahlawanan Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial

mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Bina

Sosial lingkup kepahlawanan keperintisan dan kesetiakawanan sosial.

Seksi Kepahlawanan Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial


a) Penyiapan rencana, program, dan kegiatan Seksi Kepahlawanan

Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial.

b) Penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup kepahlawananan,

keperintisan dan kesetiakawanan sosial.

c) Pengumpulan dan pengolahan data lingkup kepahlawanan,

keperintisan dan kesetiakawanan.

d) Penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dalam

penyelenggaraan upaya pembinaan jiwa kepahlawanan, keperintisan

dan kesetiakawanan sosial.

e) Penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan, pelestarian, nila-nilai

kepahlawanan, keperintisan, dan kesetiakawanan sosial sesuai

dengan urusan pemerintahan sosial.


tugas.



4) Seksi Undian dan Pengumpulan Uang

Seksi Undian dan Pengumpulan Uang mempunyai tugas pokok

melaksanakan sebagian tugas Dinas lingkup undian dan pengumpulan

30

uang, rehabilitasi, pembinaan daerah kumuh dan penanggulangan

bencana.

Seksi Undian dan Pengumpulan Uang menyelenggarakan fungsi :

a) Penyusunan program dan rencana kegiatan Bidang Pelayanan Sosial.

b) Penyusunan petunjuk teknis lingkup undian dan pengumpulan uang,

rehabiltasi, pembinaan daerah kumuh dan penanggulangan bencana.

c) Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dalam penyelenggaraan

pembinaan daerah kumuh dan penanggulangan bencana sesuai

dengan urusan pemerintah kota.

d) Pelaksanaan rehabilitasi sosial bagi para Penyandang Masalah

Kesejahteraan Sosial (PMKS), penanggulangan bencana dan

penanganan daerah kumuh.

e) Pelaksanaan pembinaan, pengawasan kegiatan undian dan

pengumpulan dana sosial.

f) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup bidang bina

sosial.



5) Seksi Rehabilitasi

Seksi Rehabilitasi mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian

tugas Bidang Pelayanan Sosial lingkup undian dan pengumpulan uang.

Seksi Rehabilitasi menyelenggarakan fungsi :

a) Penyiapan rencana, program, dan kegiatan Seksi Undian dan

Pengumpulan Uang.

31

b) Penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup undian dan pengumpulan

uang.

c) Pengumpulan dan pengolahan data lingkup undiandan pengumpulan

uang.

d) Penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi kegiatan undian dan

pengumpulan dana sosial sesuai dengan urusan pemerintahan kota.

e) Pelaksanaan proses perijinan, pelayanan lainnya, lingkup kegiatan

undian dan pengumpulan dana sosial sesuai dengan urusan

pemerintahan kota.

f) Penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan, pengawasan kegiatan

undian dan pengumpulan dana sosial sesuai dengan urusan

pemerintahan kota.


tugas.

h) Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai


6) Seksi Rehabilitasi

Seksi Rehabilitasi mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian

tugas Bidang Pelayanan Sosial lingkup rehabilitasi.

Seksi Rehabilitasi menyelenggarakan fungsi :

a) Penyiapan rencana, program, dan kegiatan Seksi Rehabilitasi.

b) Penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup rehabilitasi sosial.

c) Pengumpulan dan pengolahan data lingkup rehabilitasi sosial.

32

d) Penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dalam

penyelenggaraan rehabilitasi sosial.

e) Penyiapan bahan pelaksanaan rehabilitasi sosial bagi para

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) sesuai dengan

urusan pemerintahan kota.

f) Penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan, pengendalian standar

rehabilitasi sosial sesuai dengan urusan pemerintahan kota.


tugas.

h) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai


7) Seksi Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri

Seksi Penempatan Tenaga kerja Dalam Negeri mempunyai tugas pokok

melaksanakan sebagian tugas Bidang Pembinaan dan Penempatan

Tenaga Kerja lingkup penempatantenaga kerja dalam negeri.

Seksi Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri menyelenggarakan

fungsi :

a) Penyiapan rencana, program, dan kegiatan Seksi Penempatan

Tenaga Kerja Dalam Negeri.

b) Penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup penempatan tenaga kerja

dalam negeri.

c) Pengumpulan dan pengolahan data lingkup penempatan tenaga kerja

dalam negeri.

33

d) Pelaksanaan proses perijinan dan pelayanan lainnya lingkup

penggunaan tenaga kerja warga negara asing sesuai dengan urusan

pemerintahan kota.

e) Penyiapan bahan pelaksanaan Penempatan Tenaga Kerja Antar

Kerja Antar Daerah (AKAD) dan Antar Kerja Lokal (AKL).

f) Penyiapan bahan monitoring dan evaluasi penggunaan tenaga kerja

warga negara asing.

g) Pendaftaran dan fasilitasi pembentukan Tenaga Kerja Mandiri

(TKM).

h) Penyiapan bahan pelaksnaan pembinaan, pengawasan lingkup

penempatan tenaga kerja dalam negeri.

i) Penyiapan bahan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksnaan

tugas.

j) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai


8) Seksi Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri

Seksi Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri mempunyai tugas pokok

melaksanakan sebaagian tugas Bidang Pembinaan dan Penempatan

Tenaga Kerja lingkup penempatan tenaga kerja luar negeri.

Seksi Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri menyelenggarakan fungsi :

a) Penyiapan rencana, program, dan kegiatan Seksi Penempatan

Tenega Kerja Luar Negeri.

b) Penyusunan bahan petunjuk teknis limgkup penempatan tenaga kerja

luar negeri.

34

c) Pengumpulan dan pengolahan data lingkup penempatan tenaga kerja

luar negeri.

d) Pelaksanaan proses perijinan asrama penampungan Calon Tenaga

Kerja Indonesia (CTKI), rekomendasi pembuatan pasport CTKI

sesuai dengan urusan pemerintahan kota.

e) Penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan rekruitmen CTKI sesuai

dengan urusan pemerintahan kota.

f) Penyiapan bahan monitoring dan evaluasi penggunaan tenaga kerja

warga negara asing.

g) Pendaftaran dan fasilitasi pembentukan Tenaga Kerja Mandiri

(TKM).

h) Penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan, pengawasan lingkup

tenaga kerja luar negeri.

i) Penyiapan bahan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan

tugas.

j) Pelaksanan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai


9) Seksi Informasi Pasar Kerja

Seksi Informasi Pasar Kerja mempunyai tugas pokok melaksanakan

sebagian tugas Bidang Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja

lingkup informasi pasar kerja.

Seksi Informasi Pasar Kerja menyelenggarakan fungsi :

a) Penyiapan rencana, program, dan kegiatan Seksi Informasi Pasar

Kerja.

35

b) Penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup informasi pasar kerja.

c) Pengumpulan dan pengolahan data lingkup informasi pasar kerja.

d) Pelaksanaan proses penerbitan Kartu Pencari Kerja (AK.1).

e) Pelaksanaan proses perijinan Pendirian Lembaga / LPTKS / BKK


f) Penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan, penyebarluasan informasi

pasar kerja.


tugas.



10) Seksi Organisasi Pekerja Pengusaha Pendidikan dan Purna Kerja

Seksi Organisasi Pekerja Pengusaha Pendidikan dan Purna Kerja

mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang

Hubungan Industrial Syarat-Syarat Kerja dan Purna Kerja lingkup

organisasi pekerja, pengusaha pendidikan dan purna kerja.

Seksi Organisasi Pekerja Pengusaha Pendidikan dan Purna Kerja


a) Penyiapan rencana, program, dan kegiatan Seksi Organisasi

Pekerja Pengusaha Pendidikan dan Purna Kerja.

b) Penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup organisasi pekerja,

pengusaha pendidikan dan purna kerja.

c) Pengumpulan dan pengolahan data lingkup organisasi pekerja,

pengusaha pendidikan dan purna kerja.

36

d) Penyiapan bahan pelaksanaan sidang-sidang Lembaga Kerjasama

Tripartit.

e) Penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan organisasi pekerja dan

pengusaha.

f) Penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan, pembentukan Lembaga

Kerjasama Bipartit dalam Pembentukan Lembaga Kerjasama

Bipartit dan Tripartit.


tugas.



11) Seksi Persyaratan Kerja dan Pengupahan

Seksi Persyaratan dan Pengupahan mempunyai tugas pokok

melaksanakan sebagian tugas Bidang Hubungan Industrial Syarat-

Syarat Kerja dan Purna Kerja lingkup persyaratan kerja dan

pengupahan.

Seksi Persyaratan Kerja dan Pengupahan Kepala Seksi Perselisihan

Hubungan Industrial/PHK menyelenggarakan fungsi :

a) Penyiapan rencana, program, dan kegiatan Seksi Persyaratan Kerja

dan Pengupahan.

b) Penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup persyaratan kerja dan

pengupahan.

c) Pengumpulan dan pengolahan data lingkup persyaratan kerja dan

pengupahan.

37

d) Penyiapan bahan penelitian kebutuhan hidup Minimum (KHL),

Indeks Harga Konsumen.

e) Penyiapan bahan dan data Pelaksanaan kegiatan penelitian, proses

pengesahan danpendaftaran Kesepakatan Kerja Waktu Tertentu

(PKWT), Perjanjian Kerja (PK), Peraturan Perusahaan (PP),

Perjanjian Kerja Bersama (PKB), Perusahaan Penyedia Jasa

Pekerja (PPJP), dan Pengerahan Pelaksana Pekerja kepada

Perusahaan lain.

f) Penyiapan bahan dan data pelaksanaan Pembinaan Persyaratan

Kerja ataupun Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan atau

Perjanjian Kerja Bersama pada perusahaan swasta, BUMD dan

BUMN.


tugas.

h) Pelaksanaan tugas lain yabg diberikan oleh Kepala Bidang sesuai


12) Seksi Perselisihan Hubungan Industrial / PHK

Seksi Perselisihan Hubungan Industrial / PHK mempunyai tugas

pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Hubungan Industrial

Syarat-syarat Kerja dan Purna Kerja lingkup perselisihan hubungan

industrial / PHK.

Seksi Perselisihan Hubungan Industrial / PHK menyelenggarakan

fungsi :

38

a) Penyiapan rencana, program, dan kegiatan Seksi Perselisihan

Hubungan Industrial / PHK.

b) Penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup perselisihan hubungan

industrial / PHK.

c) Penyiapan bahan dan data pelaksanaan pembinaan di perusahaan

untuk mencegah terjadinya Perselisihan Hubungan Industrial.

d) Penyiapan bahan dan data penyelesaian kasus Perselisihan

Hubungan Industrial dan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

e) Penyiapan bahan dan data pelaksanaan penyelesaian unjuk rasa /

pemogokan oleh pekerja ataupunSerikat Pekerja/Serikat Buruh.

f) Penyiapan bahan data dalam membantu menyelesaikan masalah

penutupan perusahaan yang dilakukan oleh pengusaha.


tugas.



13) Seksi Pengawasan Norma Kerja

Seksi Pengawasan Norma Kerja mempunyai tugas pokok

melaksanakan sebagian tugas Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan

lingkup pengawasan norma kerja.

Seksi Pengawasan Norma Kerja menyelenggarakan fungsi :

a) Penyiapan rencana, program dan kegiatan Seksi Pengawasan

Norma Kerja.

39

b) Penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup pengawasan norma

kerja.

c) Pengumpulan dan pengolahan data lingkup pengawasan norma

kerja.

d) Pelaksanaan proses ijin dan pengawasan Penyimpangan Waktu

Kerja, ijin memperkerjakan Pekerja Wanita pada malam hari


e) Penyiapan bahan dan data pelaksanaan pembinaan, pengawasan

Norma Kerja di perusahaan.


tugas.

g) Pelaksanaan tugas lain yabg diberikan oleh Kepala Bidang sesuai


14) Seksi Pengawasan Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Seksi Pengawasan Keselamatan dan Kesehatan Kerja mempunyai

tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Pengawasan

Ketenagakerjaan lingkup pengawasan keselamatan dan kesehatan

kerja.

Seksi Pengawasan Keselamatan dan Kesehatan Kerja


a) Penyiapan rencana, program, dan kegiatan Seksi Pengawasan

Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

b) Penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup pengawasan,

keselamatan, dan kesehatan kerja.

40

c) Pengumpulan dan pengolahan data lingkup pengawasan dan

keselamatan kerja.

d) Penyiapan bahan dan data pelaksanaan pengawasan terhadap

lingkungan kerja atas hal-hal proses produksi yang dapat

menimbulkan bahaya baik kepada perusahaan maupun pekerja.

e) Penyiapan bahan dan data pelaksanaan pengawasan terhadap

kebutuhan alat-alat pemakaian pelindung diri yang wajib

dipersiapkan dalam melaksanakan pekerjaan.

f) Penyiapan bahan dan data pelaksanaan perizinan yang telah

diterbitkan perusahaan serta mengambil tindakan hukum atas

pelanggaran-pelanggaran sampai ketingkat penyidikan.

g) Pelaksanaan proses perijinan dan pengawasan penyimpangan

waktu kerja, ijin memperkerjakan Pekerja Wanita pada malam hari


h) Penyiapan bahan dan data pelaksanaan pembinaan, pengawasan

norma kerja di perusahaan.

i) Penyiapan bahan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan

tugas.

j) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai


15) Seksi Pengawasan JAMSOSTEK

Seksi Pengawasan JAMSOSTEK mempunyai tugas pokok

melaksanakan sebagian tugas Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan

lingkup pengawasan JAMSOSTEK.

41

Seksi Pengawasan JAMSOSTEK menyelenggarakan fungsi :

a) Penyiapan rencana program dan kegiatan Seksi Pengawasan

JAMSOSTEK.

b) Penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup Pengawasan

JAMSOSTEK.

c) Pengumpulan dan pengolahan data lingkup Pengawasan dan

JAMSOSTEK.

d) Penyiapan bahan dan data pelaksanaan pengawasan pelaksanaan

Program JAMSOSTEK di perusahaan-perusahaan.

e) Penyiapan bahan dan data pelaksanaan pengawasan dan

pemeriksaan terhadap perusahaan-perusahaan yang belum

melaksanakan Program JAMSOSTEK di perusahaan.

f) Penyiapan bahan dan data pelaksanaan pembinaan terhadap

perusahaan-perusahaan untuk melaksanakan Program

Perlindungan Tenaga Kerja dengan berkoordinasi ke instansi

terkait.

g) Penyiapan bahan dan pelaksanan pembinaan, pengawasan norma

kerja diperusahan.

h) Penyiapan bahan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan

tugas.

i) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai


16) Seksi Instruktur dan Lembaga

42

Seksi Instruktur dan Lembaga mempunyai tugas pokok melaksanakan

sebagian tugas Bidang Pelatihan dan Produktivitas lingkup instruktur

dan lembaga.

Seksi Instruktur dan Lembaga menyelenggarakan fungsi :

a) Penyiapan rencana, program, dan kegiatan Seksi Instruktur dan

Lembaga.

b) Penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup pelatihan instruktur

dan lembaga pelatihan.

c) Pengumpulan dan pengolahan data lingkup lembaga pelatihan

kerja.

d) Penyiapan bahan dan data dalam pelaksanaan penyelenggaraan

pelatihan, pembinaan lembaga pelatihan kerja.


tugas.

f) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai


17) Seksi Sertifikasi

Seksi Sertifikasi mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian

tugas Bidang Pelatihan dan Produktivitas lingkup sertifikasi tenaga

kerja.

Seksi Sertifikasi menyelenggarakan fungsi :

a) Penyiapan rencana, program, dan kegiatan Seksi Sertifikasi.

b) Penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup sertifikasi lembaga

pelatihan.

43

c) Penyiapan bahan dan data pelaksanaan identifikasi kebutuhan

pelatihan.

d) Penyiapan bahan dan data dalam pelaksanaan akreditasi lembaga

pelatihan, dan proses legalisasi sertifikat.


tugas.

f) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai


18) Seksi Bimbingan Produktivitas Tenaga Kerja dan Pemagangan

Seksi Bimbingan Produktivitas Tenaga Kerja dan Pemagangan

mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang

Pelatihan dan Produktivitas lingkup bimbingan produktivitas tenaga

kerja dan pemagangan.

Seksi Bimbingan Produktivitas Tenaga Kerja dan Pemagangan


a) Penyiapan rencana, program, dan kegiatan Seksi Bimbingan

Produktivitas Tenaga Kerja dan Pemagangan.

b) Penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup bimbingan

produktivitas tenega kerja.

c) Pengumpulan dan pengolahan data lingkup lembaga

penyelenggaraan magang.

d) Penyiapan bahan dan data pelaksanaan dan proses pembuatan

kontrak pemagangan.

44

e) Penyiapan bahan dan data pelaksanaan magang / training ke luar

negeri.


tugas.



f) Jabatan Fungsional

Pada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Medan terdapat 3 (tiga) jabatan

fungsional, yaitu :

1) Jabatan Fungsional Pengantar Kerja

2) Jabatan Fungsional Pengawas Ketenagakerjaan

3) Jabatan Fungsional Mediator Hubungan Industrial

45

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS SOSIAL DAN TENAGA

KERJA KOTA MEDAN

46

BAB III

PELAKSANAAN MAGANG

A. Jenis dan Bentuk Kegiatan Magang

Magang dilaksanakan di kantor Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota

Medan merupakan suatu pengalaman yang berharga bagi penulis. Keramahan dan

Kerjasama yang baik dari seluruh karyawan merupakan satu kesan yang sangat

baik bagi penulis.

Selama pelaksanaan magang ini penulis diberikan kesempatan oleh Dinas

Sosial dan Tenaga Kerja Kota Medan untuk melaksanakan pekerjaan pada bidang

Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja. Dimana pada bagian ini


a) Penyusunan program dan rencana kegiatan Bidang Pembinaan dan

Penempatan Tenaga Kerja.

b) Penyusunan petunjuk teknis lingkup penempatan tenaga kerja dalam

negeri, luar negeri, dan informasi pasar kerja.

c) Pemberian bimbingan pengurusan penyaluran dan penempatan tenaga

kerja serta perluasan tenaga kerja dalan dan luar negeri.

d) Pemberian informasi ketenagakerjaan.

e) Pelaksanaan proses perijinan dan pelayanan lainnya lingkup

penggunaan tenaga kerja asing sesuai dengan urusan pemerintahan

kota.

f) Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian lingkup

penempatan tenaga kerja dan informasi pasar kerja.

47


pembinaan dan penempatan tenaga kerja.



Adapun jenis dan bentuk kegiatan magang yang penulis laksanakan selama

proses magang, yaitu :

1) Pemberian bimbingan pengurusan penyaluran dan penempatan tenaga

kerja serta perluasan tenaga kerja dalam dan luar negeri

2) Pemberian informasi ketenagakerjaan

3) Penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup penempatan tenaga kerja

dalam dan luar negeri

4) Pengumpulan dan pengolaan data lingkup penempatan tenaga kerja


5) Pengumpulan dan pengolahan data lingkup informasi pasar kerja

Pelaksanaan proses penerbitan Kartu Pencari Kerja (AK. 1).

B. Prosedur Kerja

Selama Penulis melaksanakan praktek kerja magang, penulis diberikan

pengarahan terhadap tugas-tugas yang akan dikerjakan. Hal ini bertujuan

meminimalisirkan kesalahan yang terjadi dalam penyelesaian tugas-tugas tersebut.

Berdasarkan jadwal pelaksanaan praktek kerja magang sejak tanggal 05

Mei 2014 – 27 Juni 2014 terhitung 40 hari jam kerja (hari masuk kerja) dengan

48

jam kerja mulai pada pukul 08.00 – 16.15 ( Senin – Kamis ), sedangkan jum’at

mulai pada pukul 08.00 (Senam/ Olah raga ) 09.00 – 16.45 (Kerja Aktif) dan

Libur setiap hari Sabtu dan Minggu. Adapun prosedur-prosedur kerja yang

dilakukan penulis, yaitu :

1) Pemberian bimbingan pengurusan penyaluran dan penempatan

tenaga kerja serta perluasan tenaga kerja dalam dan luar negeri

2) Pemberian informasi ketenagakerjaan

3) Penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup penempatan tenaga

kerja dalam dan luar negeri

4) Pengumpulan dan pengolaan data lingkup penempatan tenaga kerja


5) Pengumpulan dan pengolahan data lingkup informasi pasar kerja

Pelaksanaan proses penerbitan Kartu Pencari Kerja (AK. 1).

C. Kendala yang Dihadapi dan Upaya Pemecahannya

Kendala-kendala atau hambatan-hambatan serta pemecahannya yang

dihadapi penulis dalam Praktek Kerja Lapangan adalah sebagai berikut :

Kendala yang di hadapi oleh penulis dalam melakukan pendaftaran para

pencari kerja melalui Bursa Kerja On Line (BKOL) adalah lambatnya

koneksi jaringan internet sehingga sulitnya membuka aplikasi.

Pemecahan masalah sebagai berikut :

Menambah kecepatan koneksi jaringan internet atau memperbaharui

Spesifikasi komputer agar dalam membuka aplikasi bisa lebih cepat,

49

kemudian melakuakan perawatan komputer yang dilakukan seminggu sekali

atau paling lama 1 bulan sekali agar komputer tidak mengalami kerusakan.

50

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan yang dapat penulis jelaskan selama melakukan

Praktek Kerja Lapangan di Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Medan, yaitu :

1. Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota dibentuk berdasarkan Peraturan

Daerah Kota Medan Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pembentukan

Organisasi dan Tatakerja Perangkat Daerah Kota Medan yang

merupakan tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun

2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Dinas Sosial dan Tenaga

Kerja sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Medan

yang melaksanakan kewenangan pemerintahan di bidang sosial dan

ketenagakerjaan di Kota Medan sesuai dengan Peraturan Daerah Kota

Medan Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan Kota

Medan. Pelaksanaan kewenangan pemerintahan di bidang sosial dan

ketenagakerjaan sebelumnya ditangani oleh 2 (dua) Satuan Kerja

Perangkat Daerah yaitu : Kantor Sosial Kota Medan merupakan Satuan

Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan kewenangan

pemerintah di bidang sosial, dan Dinas Tenaga Kerja Kota Medan

merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas

dan kewenangan pemerintah di bidang ketenagakerjaan.

2. Kegiatan magang dilakukan di Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota

Medan untuk memenuhi syarat mata kuliah. Kegiatan kerja dilakukan

51

di Pentaker (Pnempatan Tenaga Kerja) dengan pekerjaan yang

dilakukan adalah pelaksanaan proses penerbitan Kartu Pencari Kerja

(AK.1).

B. Saran

Saran yang dapat penulis berikan kepada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja

Kota Medan sebagai berikut :

1. Penulis memberikan saran kepada pihak Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota

Medan melakukan perbaikan kecepatan koneksi jaringan internet sehingga

memudahkan penulis dalam membuka aplikasi tersebut.

LAPORAN MAGANG PADA DINAS SOSIAL DAN TENAGA KERJA … Yani.pdfPADA DINAS SOSIAL DAN TENAGA KERJA...

Documents

Transcript of LAPORAN MAGANG PADA DINAS SOSIAL DAN TENAGA KERJA … Yani.pdfPADA DINAS SOSIAL DAN TENAGA KERJA...