LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)ppid.blitarkota.go.id/dokumen/1733.pdf · ... Pelaporan...
Transcript of LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)ppid.blitarkota.go.id/dokumen/1733.pdf · ... Pelaporan...
LAPORAN KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (LKjIP)
KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KOTA BLITAR
2016 PEMERINTAH KOTA BLITAR KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU Jl. Jawa No. 64B Telp. 0342-814119; Fax (0342) 814328
ii EXECUTIVE SUMMARY Laporan Kinerja KP2T Tahun 2016 merupakan pertanggungjawaban akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Lembaga sebagai perwujudan good governance dan kebijakan yang transparan. Secara umum tingkat capaian kinerja KP2T pada Tahun 2016 sudah sesuai dengan target yang ditetapkan. dimana capaian kinerja rata-rata dalam kategori “Baik”. Dalam rangka mendukung kinerja organisasi, KP2T juga menyusun kinerja individu sesuai tugas, fungsi dan perannya. Indikator Kinerja Individu (IKI) disusun berdasarkan sasaran kinerja yang selaras dengan Perjanjian Kinerja tingkat Eselon III. Atas pengelolaan kinerja tersebut, KP2T telah melakukan reviu atas capaian kinerja SKPD sebagai bahan perbaikan manajemen kinerja di masa yang akan datang. Berbagai upaya perbaikan terus dilakukan untuk meningkatkan kinerja KP2T, disamping itu KP2T juga berupaya meningkatkan kualitas dan kompetensi aparatur melalui diklat peningkatan pemahaman akan susbtansi pelayanan publik agar aparaturnya dapat melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar ISO 9001:2008. Sertifikat ISO 9001:2008 diperoleh KP2T pada Tahun 2016 dengan fasilitas dari Bagian Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Daerah Kota Blitar.
i KATA PENGANTAR Laporan Kinerja Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KP2T) merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi KP2T kepada masyarakat (stakeholders) pada Tahun Anggaran 2016. Penyusunan Laporan Kinerja KP2T ini berdasarkan PP No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Perpres No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), PermenPAN RB RI No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Rencana Strategis KP2T Tahun 2016 – 2021. Laporan Kinerja KP2T tahun 2016 ini menyajikan informasi realisasi capaian hasil kinerja sasaran strategis KP2T selama Tahun 2016 dibandingkan dengan target kinerja Tahun 2016 yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2016 beserta analisisnya. Realisasi capaian kinerja KP2T diukur atas dasar penilaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan indicator keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis. Laporan Kinerja Tahun 2016 ini diharapkan menjadi dasar perbaikan dan peningkatan kinerja di lingkungan KP2T. Selanjutnya KP2T akan berupaya untuk mewujudkan pelayanan perizinan yang cepat, mudah dan transparan guna meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan profesional. Blitar, 30 Desember 2016 Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Blitar SUHARYONO, SH Pembina NIP. 19650925 199003 1 007
iii DAFTAR ISI Kata Pengantar ............................................................................. i Executive Summary ............................................................................. ii Daftar Isi ............................................................................. iii BAB I PENDAHULUAN ................................................................... 1 A. Latar Belakang ............................................................... 1 B. Gambaran Umum Organisasi ......................................... 1 C. Maksud dan Tujuan .................................................... 5 D. Dasar Hukum .................................................................. 6 E. Aspek-Aspek Strategis .................................................... 7 F. Isu-Isu Strategos ........................................................ 7 BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA .................. 8 A. Rencana Strategis ........................................................ 8 B. Perjanjian Kerja Tahun 2016 ......................................... 9 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .................................................. 10 A. Pengukuran Capaian Kinerja / Sasaran ......................... 10 B. Analisis Capaian Kinerja berdasarkan Target dan Realisasi Tahun 2016 ....................................................... 11 C. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2015 – 2016 dengan Target Akhir Renstra ........................................... 15 D. Akuntabilitas Keuangan ................................................ 16 E. Prestasi/Penghargaan ................................................ 18 BAB IV PENUTUP ............................................................................. 20 A. Kesimpulan ................................................................... 20 B. Langkah Perbaikan ........................................................ 20
1 BAB I PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. B. GAMBARAN UMUM ORGANISASI Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Blitar merupakan unsur pendukung tugas Walikota di bidang pelayanan perizinan dan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pelayanan perizinan. Hal tersebut sebagaimana tertuang dalam Perwali Kota Blitar Nomor 45 tahun 2014 tentang Tugas Pokok, Fungsi Dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Blitar sebagai tindaklanjut dari Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 tentang organisasi Perangkat Daerah Kota Blitar. Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KP2T) dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah dengan tugas menyelenggarakan secara operasional sebagian kewenangan Pemerintah Daerah dibidang perijinan. Untuk menjalankan tugas tersebut, KP2T Kota Blitar melaksanakan fungsi : a) Perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pelayanan perizinan berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
2 b) Penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program di bidang pelayanan perizinan. c) Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perizinan. d) Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pelayanan perizinan. e) Penyelenggaraan pelayanan perizinan, informasi dan pengaduan masyarakat. f) Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas di bidang perizinan, informasi dan pengeduan masyarakat. g) Pelaksanaan kerjasama dengan lembaga / badan / instansi terkait bidang pelayanan perizinan. h) Pembinaan sumber daya manusia dan evaluasi pelayanan perizinan. i) Pelaksanaan pengendalian, pengawasan dan pembinaan di bidang administrasi kepegawaian, kearsipan, ketatalaksanaan, ketatausahaan, pengelolaan anggaran, perlengkapan, kehumasan dan pelaksanaan tugas dinas. j) Pelaksanaan pengembangan kemampuan organisasi meliputi pembinaan personil, administrasi umum, ketatalaksanaan dan sarana prasarana kerja. k) Penyelenggaraan keamanan, kebersihan dan kenyamanan bekerja di lingkungan kantor. l) Pelaksanaan Standart Pelayanan Minimal ( SPM ). m) Penyusunan dan pelaksanaan standart pelayanan publik ( SPP ) dan Standart Operasional Prosedur ( SOP ). n) Pelaksanaan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat ( IKM ) dan / atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas pelayanan. o) Pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang pelayanan perizinan. p) Pelaksanaan evaluasi dalam proses pelayanan perizinan agar dapat memberikan pelayanan yang optimal dan prima serta kepastian hukum yang dapat dipertanggungjawabkan. q) Pelaksanaan pengelolaan website ( software aplikasi sms gateway ) untuk kemudahan / percepatan pelayanan perizinan/
3 r) Penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait pelayanan perizinan secara berkala melalui sub domain website pemerintah daerah. s) Pelaksanaan sitem pengendalian intern pemerintah ( SPIP ). t) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas di bidang pelayanan perizinan. u) Pelaksanaan tugas tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugasnya. Adapun dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, KP2T didukung oleh SDM sbagai berikut : a. Kepala Kantor : 1 orang b. Sub. Bagian Tata Usaha : 1 orang c. Seksi Informasi dan Pendaftaran : 1 orang d. Seksi Pemrosesan dan Penerbitan Perizinan : 1 orang e. Seksi Evaluasi dan Penanganan Pengaduan : 1 orang f. Staf Sub. Bagian Tata Usaha : 2 orang g. Staf Seksi Informasi dan Pendaftaran : 3 orang h. Staf Pemrosesan dan Penerbitan Perizinan : 2 orang i. Staf Seksi Evaluasi dan Penanganan Pengaduan : 1 orang Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Blitar adalah sebagai berikut gambar dibawah ini. Gambar 1. Struktur Organisasi KP2T Kepala Kantor SUHARYONO, SH Kasubbag Tata Usaha CHAIRUL EFFENDI S.Sos Kasie. Informasi & Pendaftaran MILADIYAH R, S.Kom Kasie. Pemrosesan & Penerbitan Perizinan YUDI TUHU PRASETYO Kasie. Evaluasi & Penanganan Pengaduan ASIH WIJAYANTI, SE Staff ADI M Staff IMAM S
4 C. MAKSUD DAN TUJUAN Laporan Kinerja Instansi Pemerintah adalah laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggung jawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan / sasaran strategis instansi. Tujuan Pelaporan Kinerja adalah : 1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai; 2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya. D. DASAR HUKUM 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP); 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. 5. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Blitar. 6. Peraturan Walikota Blitar Nomor 45 Tahun 2014 Tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Blitar.
5 E. ASPEK-ASPEK STRATEGIS Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu sebagai instansi pemerintah yang melaksanakan fungsi pelayanan langsung kepada masyarakat dibidang perizinan dituntut untuk memberikan pelayanan sebaik-baiknya. Hal tersebut untuk mendukung dan mewujudkan misi RPJMD Kota Blitar ke enam yaitu meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan professional. F. ISU-ISU STRATEGIS Tuntutan masyarakat yang semakin tinggi terhadap pelaksanaan Good Governance yang mencakup keterbukaan informasi publik, akuntabilitas publik, pelayanan publik dan penguatan partisipasi masyarakat dalam tata kelola pemerintahan, khususnya bidang pemerintahan umum menjadi isu utama. Pemerintah Kota Blitar sudah mewajibkan seluruh unit pelayanan untuk menyusun dan menjalankan instrumen pelayanan publik, seperti standar pelayanan dan standar operasional prosedur dalam pelayanan publik sehingga hak-hak masyarakat lebih terjamin. Tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, kolaboratif, demokratis dan akuntabel akan semakin kuat jika didukung oleh hubungan antara pemerintah dan DPRD yang efektif. Optimalisasi peran DPRD menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat menjadi jembatan diantara fungsi regulasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan.
8 BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA A. RENCANA STRATEGIS Rencana Strategis KP2T 2016 – 2021 adalah dokumen perencanaan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu untuk periode 5 tahun (2016 – 2021) yang berisi visi, misi, tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang realistis dengan mengantisipasi perkembangan masa depan. Visidan Misi Rencana Strategis Visi dan Misi Rencana Strategis SKPD 2016 – 2021 merupakan Visi Misi RPJMD Kota Blitar 2016 – 2021. Visi : Masyarakat Kota Blitar Semakin Sejatera Bersama APBD Pro Rakyat Pada Tahun 2021 Misi : 1. Meningkatkan aktualisasi nilai-nilai religius dalam kehidupan bermasyarakat 2. Meningkatkan kualitas SDM yang cerdas dan berdaya saing tinggi 3. Meningkatkan kemandirian ekonomi yang berorientasi pada industri pariwisata dan ekonomi kreatif yang berdaya saing dan berwawasan lingkungan 4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang berbasis pada sistem pelayanan berkualitas dan partisipatif 5. Meningkatkan keharmonisan sosial dan semangat Rukun Agawe Santoso 6. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan profesional. Tujuan Rencana Strategis KP2T adalah meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan prinsip-prinsip kepemerintahan yang baik. Sedangkn Sasaran Rencana Strategis KP2T adalah meningkatnya kualitas pelayanan publik di bidang pelayanan perizinan Adapun Strategi Rencana Strategis KP2T yaitu : 1. Penyederhanaan sistem dan prosedur perizinan
9 2. Melakukan koordinasi dengan back office/ dinas teknis yang membidangi. B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 Perjanjian kinerja adalah pernyataan komitmen pimpinan sebagai penerima amanah untuk mewujudkan janji mencapai kinerja tertentu yang telah disepakati bersama. Adapun Perjanjian Kinerja Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Tahun 2016 adalah sebagai berikut : Tabel 2.1 Perjanjian Kinerja KP2T Tahun 2016 NO Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target 1. Meningkatnya kualitas di bidang pelayanan perizinan Nilai Survey Kepuasan Masyarakat ( SKM ) Baik
10
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA / SASARAN
Pengukuran kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan
untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran, sesuai target
kinerja yang ditetapkan. Sasaran strategis KP2T tahun 2016 adalah
meningkatnya kualitas di bidang pelayanan perizinan dengan indikator kinerja
nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) dengan target nilai Baik.
SurveiIndeksKepuasanMasyarakat dilaksanakan secara mandiri oleh
Tim dari internal personel KP2T karena belum adanya alokasi anggaran untuk
menunjuk pihak ketiga sebagai pelaksana survey. Namun demikian survey
dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab dengan memperhatikan
Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor :
KEP/25/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks
Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah.
Survei dilakukan dengan melibatkan 150 responden masyarakat pemohon izin
yang dipilih secara acak dalam kurun waktu pelaksanaan selama 30 hari, yaitu
mulai tanggal 15 November sampai dengan 15 Desember 2016.
Tujuan pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) KP2T adalah:
1. Mengidentifikasi kelemahan atau kekuatan penyelenggaraan
pelayanan perizinan dan menganalisis unsur layanan apa yang perlu
ditingkatkan.
2. Mengukur secara berkala tingkat kepuasan pengguna layanan
perizinan.
3. Sebagai umpan balik dalam memperbaiki layanan sehingga
masyarakat dapat terlihat secara aktif dalam mengawasi
pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan perizinan.
B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA BERDASARKAN TARGET DAN REALISASI
TAHUN 2016
11
Sasaran strategis KP2T adalah meningkatnya kualitas di bidang
pelayanan perizinan dengan indikator sasaran Nilai Survey Kepuasan
Masyarakat (SKM). Adapun target sasaran adalah BAIK. Survey dilaksanakan
secara mandiri oleh personel KP2T dengan membentuk tim dan berpedoman
pada KepMenPan Nomor : KEP/25/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum
Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi
Pemerintah.
Survey Kepuasan Masyarakat dilaksanakan sebanyak 2 kali pada Tahun
2016, yaitu semester 1 (periode Januari – Juni) dan semester 2 (periode Juli –
Desember) dengan melibatkan 150 responden pada tiap periode yang terdiri
dari masyarakat pemohon izin yang datang langsung ke KP2T. Pengumpulan
data dilaksanakan melalui pengisian kuesioner yang dibagikan petugas
kepada penerima layanan (pemohon izin).
TABEL 3.1a Nilai Rata-Rata (NRR) dan Nilai Indeks per unsur Semester 1
KODE UNSUR PELAYANAN NRR NRR*1/14
U1 Prosedur Pelayanan 3,49 0,25
U2 Persyaratan Pelayanan 3,45 0,25
U3 Kejelasan petugas pelayanan 3,49 0,25
U4 Kedisipilinan petugas pelayanan 3,40 0,24
U5 Tanggungjawab petugas pelayanan 3,42 0,24
U6 Kemampuan petugas pelayanan 3,41 0,25
U7 Kecepatan pelayanan 3,41 0,24
U8 Keadilan mendapatkan pelayanan 3,46 0,25
U9 Kesopanan dan keramahan petugas 3,51 0,25
U10 Kewajaran biaya pelayanan 3,44 0,24
U11 Kepastian biaya pelayanan 3,51 0,25
U12 Kepastian jadwal pelayanan 3,45 0,24
U13 Kenyamanan lingkungan 3,60 0,26
U14 Keamanan lingkungan 3,59 0,25
Nilai Indeks 3,45
12
Nilai IKM setelah dikonversi = Nilai Indeks x Nilai Dasar
Nilai IKM setelah dikonversi = 3,45 x 25 86,25
Nilai IKM 86,25 berada pada interval 81,26 – 100,00, yang berarti bahwa mutu pelayanan adalah A dengan kinerja unit pelayanan Sangat Baik.
TABEL 3.1b Nilai Rata-Rata (NRR) dan Nilai Indeks per unsur Semester 2
KODE UNSUR PELAYANAN NRR NRR*1/14
U1 Prosedur Pelayanan 3,51 0,25
U2 Persyaratan Pelayanan 3,48 0,25
U3 Kejelasan petugas pelayanan 3,50 0,25
U4 Kedisipilinan petugas pelayanan 3,45 0,25
U5 Tanggungjawab petugas pelayanan 3,41 0,24
U6 Kemampuan petugas pelayanan 3,49 0,25
U7 Kecepatan pelayanan 3,45 0,24
U8 Keadilan mendapatkan pelayanan 3,48 0,25
U9 Kesopanan dan keramahan petugas 3,53 0,25
U10 Kewajaran biaya pelayanan 3,47 0,25
U11 Kepastian biaya pelayanan 3,54 0,25
U12 Kepastian jadwal pelayanan 3,44 0,24
U13 Kenyamanan lingkungan 3,61 0,26
U14 Keamanan lingkungan 3,61 0,26
Nilai Indeks 3,49
Nilai IKM setelah dikonversi = Nilai Indeks x Nilai Dasar
Nilai IKM setelah dikonversi = 3,49 x 25 87,25
Nilai IKM 87,25 berada pada interval 81,26 – 100,00 yang berarti bahwa mutu
pelayanan adalah A dengan kinerja unit pelayanan Sangat Baik.
Dari kedua tabel tersebut diatas menunjukkan bahwa seluruh nilai per
unsur/ nilai masing-masing unsur layanan adalah sangat baik karena berada
13
pada nilai interval 3,26 – 4,00. Unsur pelayanan yang memiliki nilai tertinggi
adalah :
1. Kenyamanan lingkungan dengan indeks sebesar 3,60 (pada semester
1) dan 3,61 (pada semester 2).
2. Keamanan lingkungan dengan indeks sebesar 3,59 (pada semester 1)
dan 3,61 (pada semester 2).
Hal tersebut berarti bahwa rata-rata responden telah cukup puas dengan
lingkungan yang ada di Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu, baik lingkungan
di dalam kantor (ruang pelayanan dll) maupun lingkungan diluar kantor (sarana
parkir yang luas dan aman). Sedangkan unsur pelayanan terendah adalah :
1. Kedisiplinan petugas pelayanan dengan indeks 3,40 (pada semster 1).
2. Tanggungjawab petugas pelayanan dengan indeks 3,41 (pada
semester 2).
Meskipun ada nilai indeks tertinggi dan terendah namun selisish keduanya
tidaklah signifikan karena seperti yang telah disebutkan diatas bahwa nilai per
unsur pelayanan adalah Sangat Baik, sehingga target hasil Survey Kepuasan
Masyarakat (SKM) terhadap Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu telah
tercapai melebihi target. Karena target yang ditetapkan adalah Baik, tetapi
hasil yang diperoleh adalah Sangat Baik. Namun demikian tetaplah diperlukan
upaya-upaya agar Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu semakin dapat
memberikan layanan yang lebih baik lagi yaitu :
1. Koordinasi yang lebih optimal dengan dinas terkait terutama yang
tergabung dalam tim teknis perizinan.
2. Menjaga ketepatan waktu pemrosesan perizinan sehingga penerbitan
izin tidak ada yang melebihi batas waktu yang telah ditentukan (sesuai
SOP).
C. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2015 – 2016 DENGAN
TARGET AKHIR RENSTRA
14
Capaian kinerja Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu TA 2016
terhadap target akhir Renstra telah tercapai melebihi target, yaitu nilai indeks
hasil SKM adalah SANGAT BAIK. Pengukuran tingkat capaian kinerja
dilakukan melalui perbandingan antara target kinerja yang telah ditetapkan
dalam penetapan kinerja tersebut dibandingkan dengan realisasi yang dicapai.
Adapun capaian kinerja KP2T pada Tahun 2016 adalah sebagai berikut :
Tabel 3.2 Pencapaian Kinerja KP2T
Sasaran Strategis Indikator kinerja Target Realisasi % capaian
1 2 3 4 5
Meningkatnya kualitas di
bidang pelayanan
periznan
Nilai Survey Kepuasan
Masyarakat (SKM)
80
Baik
87,25
Sangat
Baik
109 %
Tabel 3.3 Perbandingan Realisasi Kinerja KP2T
Sasaran Strategis Indikator kinerja Target Realisasi
Th2014 Th. 2015 Th. 2016
1 2 3 4 5 6
Meningkatnya kualitas di
bidang pelayanan
periznan
Nilai Survey
Kepuasan
Masyarakat (SKM)
Baik - Baik Sangat
Baik
Tabel 3.4 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2016 dengan Target Renstra
Sasaran Strategis Indikator kinerja Target Akhir RPJMD/Renstra
Realisasi Tingkat Kemajuan
1 2 3 4 5
Meningkatnya kualitas
di bidang pelayanan
periznan
Nilai Survey Kepuasan
Masyarakat (SKM)
Baik Sangat
Baik
109%
D. AKUNTABILITAS KEUANGAN
15
Alokasi anggaran Belanja Langsung KP2T adalah
Rp974.250.000,00 sedangkan anggaran yang terserap adalah
Rp869.750.384,00 atau terserap 89,26 % dari keseluruhan alokasi anggaran.
Namun sebaliknya bila dilihat dari efisiensi penggunaan sumber daya mampu
menekan anggaran atau efisiensi sebesar 19,74 %. Hal tersebut seperti pada
tabel dibawah ini:
Tabel 3.5 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Sasaran Indikator Sasaran % Capaian
Kinerja
% Penyerapan
Anggaran
Tingkat
Efisiensi
Meningkatnya
kualitas di bidang
pelayanan periznan
Nilai Survey
Kepuasan
Masyarakat (SKM)
109 % 89,26 % 19,74 %
Tercapainya efisiensi penggunaan sumber daya tidak lepas dari upaya-upaya
yang telah dilakukan KP2T dalam mencapai sasaran strategis tersebut, yaitu:
1. Koordinasi yang baik mulai dari atasan hingga bawahan.
2. Adanya kesadaran untuk dapat melayani masyarakat dengan sebaik-
baiknya.
3. Ditunjang oleh aplikasi perizinan untuk mempercepat proses pelayanan.
4. Adanya fasilitasi penanganan pengaduan masyarakat .
Sedangkan alokasi anggaran KP2T terhadap sasaran strategis adalah 28,69 %
dari seluruh total anggaran belanja langsung, yaitu Rp 279.497.700,00 dari
Rp974.250.000,00 seperti pada tabel berikut :
Tabel 3.6 Alokasi Per Anggaran Sasaran Pembangunan
Sasaran Strategis Indikator kinerja Total Anggaran Anggaran % Anggaran
Meningkatnya kualitas
di bidang pelayanan
periznan
Nilai Survey Kepuasan
Masyarakat (SKM)
974.250.000,00 279.497.700,00 28,69%
Sasaran trategis KP2T didukung oleh dua program, yakni Pogram Peningkatan
Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan dan Program
Peningkatan Pelayanan Perizinan dimana capaian kinerja sasaran adalah 109 %.
Namun realisasi anggaran pada program pendukung sasaran strategis adalah
82,82 %. Hal tesebut terjadi karena kurangnya koordinasi antara personel KP2T
16
dalam pelaksanaannya. Adapun perbandingan antara kinerja dan anggaran
terdapat pada tabel berikut :
Tabel 3.7 Pencapaian Kinerja dan Anggaran
Sasaran/ Program Indikator
Kinerja Anggaran
Target Realisasi Capaian Alokasi Realisasi Capaian
Sasaran
Meningkatnya
kualitas di bidang
pelayanan
periznan
Nilai Survey
Kepuasan
Masyarakat
(SKM)
Baik
Sangat
Baik
109%
27
9.4
97.7
00
,00
22
7.2
22
.60
0,0
0 82,82%
Program
Peningkatan
Pelayanan
Perizinan
Persentase
penyelesaian
perizinan
75% 98,30% 131%
24
6.9
97
.70
0,0
0
19
9.6
61.6
00
,00
80,84 %
Program
Peningkatan
Pengembangan
Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja
dan Keuangan
Persentase
dokumen
perencanaan
& pelaporan
SKPD yg
tersusun
75% 83% 110,67%
32
.50
0.0
00
,00
27
.56
1.0
00
,00
84,80 %
E. PRESTASI / PENGHARGAAN
Padatanggal 29 Februari 2016 KP2T secara resmi mendapat sertifikat
ISO 9001:2008dari NQA Indonesia sebagai instansi pemerintah yang
memberikan pelayanan publik. NQA adalah badan sertifikasi International
Standard Organization (ISO) standar yang sudah kompeten dan aktif di banyak
Negara. Sedangkan ISO 9001 merupakan sertifikasi yang berorientasi pada
layanan pelanggan dan standar manajemen mutu yang diadopsi pada tahun
2000 oleh ISO. Pelaksanaan pendampingan sertifikasi ISO difasilitasi oleh
17
Bagian Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Daerah Kota Blitar, dimana
hal tersebut merupakan bentuk perhatian Pemerintah Kota Blitar untuk
mewujudkan pelayanan publik yang semakin baik dan sesuai dengan
manajemen mutu yang telah ditentukan.
20 BAB IV PENUTUP A. KESIMPULAN Laporan Kinerja Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi KP2T dalam rangka meningkatkan pelaksanaan kinerja yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab. Penyusunan Laporan Kinerja KP2T ini berdasarkan PP No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Perpres No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan PermenPANRBNo. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas LaporanKinerja Instansi Pemerintah. Hasil capaian kinerja sasaran strategis pada tahun 2016 sudah sesuai dengan target Indikator Kinerja Utama (IKU), yaitu mencapai kategori “Baik”. Keberhasilan ini tidak lepas dari dukungan semua pihak baik di pemerintahan maupun masyarakat serta peran aktif dan dedikasi aparatur KP2T. B. LANGKAH PERBAIKAN Beberapa hal ke depan yang akan dilakukan oleh KP2T adalah : 1. Meningkatkan layanan perizinan melalui penyerhanaan persyaratan dan prosedur perizinan. 2. Mengoptimalkan koordinasi dengan dinas-dinas teknis yang membidangi. 3. Meningkatkan kualitas SDM KP2T melalui pendidikan dan pelatihan dibidang Customer Service Excellent. 4. Mendorong masyarakat untuk sadar dalam mengurus perizinan melalui sosialisasi dalam kemasan yang lebih menarik. Demikian laporan kinerja ini disampaikan dengan harapan dapat memberikan informasi secara transparan kepada seluruh pihak yang terkait mengenai tugas dan fungsi KP2T, sehingga dapat memberikan umpan balik guna peningkatan kinerja pada periode berikutnya. Secara internal laporan kinerja ini harus dijadikan motivasi untuk lebih meningkatkan kinerja organisasi dengan jalan selalu menyesuaikan indikator yang telah ada dengan