LAPORAN KINERJA DEPUTI BIDANG INVESTIGASI TAHUN...
Transcript of LAPORAN KINERJA DEPUTI BIDANG INVESTIGASI TAHUN...
Laporan Kinerja Deputi Bidang Investigasi Tahun 2016i
KATA PENGANTARPuji dan syukur kepada Tuhan yang Maha Esa, karena atas perkenanNya
Deputi Bidang Investigasi dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja
Tahun 2016. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2016
berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 Tentang
Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Pusat. Laporan Kinerja ini
merupakan media pertanggungjawaban Deputi Bidang Investigasi kepada
Kepala BPKP selaku pemberi mandat, atas kinerja yang telah dan seharusnya
dicapai.
Laporan Kinerja memberikan gambaran mengenai pertanggungjawaban
atas pemanfaatan sumber daya yang dikelola Deputi Bidang Investigasi
beserta seluruh jajarannya dalam rangka menjalankan tugas pokok dan
fungsinya. Kegiatan dalam rangka mencapai sasaran program terealisasi
melebihi target yang telah ditetapkan.
Pada tahun 2016 Deputi Bidang Investigasi melakukan beberapa kegiatan
diantaranya melakukan perbaikan indikator kinerja beserta targetnya,
menyusun Road Map Deputi Bidang Investigasi, menyusun pedoman teknis
keinvestigasian dalam rangka mendukung terwujudnya visi Deputi Bidang
Investigasi dan visi BPKP. Permintaan penugasan belum seluruhnya dipenuhi,
dengan penuh kesadaran hal tersebut akan menjadi perhatian bagi seluruh
jajaran di lingkungan Deputi Bidang Investigasi untuk meningkatkan kinerja
dengan lebih baik dan profesional pada tahun-tahun mendatang.
Deputi Kepala BPKPBidang Investigasi
Iswan ElmiNIP 19600127 198102 1 001
Laporan Kinerja Deputi Bidang Investigasi Tahun 2016ii
RINGKASAN EKSEKUTIF
Pada tahun 2016 Deputi Bidang Investigasi melaksanakan satu program
dengan sasaran program berupa: “Perbaikan Pengelolaan Program Prioritas
Nasional dan Pengelolaan Keuangan Negara Bidang Pengawasan
Keinvestigasian”. Sasaran program tersebut diukur dengan indikator
“Penyerahan Hasil Pengawasan Keinvestigasian kepada Aparat Penegak
Hukum (APH)/ Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah/ Korporasi”.
Pengukuran kinerja dihitung berdasarkan jumlah laporan yang diserahkan ke
APH/Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Korporasi dibandingkan
dengan jumlah permintaan penugasan.
Target dan realisasi kinerja dapat dilihat pada tabel berikut:
Sasaran Program Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi CapaianTh 2016
(%)Th
2015Th
2016PerbaikanPengelolaan ProgramPrioritas Nasional danPengelolaanKeuangan NegaraBidang PengawasanKeinvestigasian
Penyerahan HasilPengawasanKeinvestigasian kepadaAparat PenegakHukum/ Kementerian /Lembaga/ PemerintahDaerah/ Korporasi
% 60 83,17 86,98 144,97
Realisasi kinerja tahun 2016 sebesar 86,98% atau mencapai 144,97% dari
target sebesar 60%. Realisasi kinerja dihitung berdasarkan jumlah laporan
yang diserahkan ke APH/ Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah/
Korporasi dibandingkan dengan jumlah permintaan penugasan yaitu 1.831
laporan dibandingkan dengan 2.105 permintaan penugasan.
Realisasi kinerja tahun 2016 sebesar 86,98% naik sebesar 3,81% dari realisasi
tahun 2015 sebesar 83,17%. Target dan realisasi kinerja tahun 2015 sampai
dengan tahun 2016 dapat digambarkan dengan grafik berikut:
Laporan Kinerja Deputi Bidang Investigasi Tahun 2016iii
Dari grafik diatas dapat dilihat bahwa realisasi IKU tahun 2015 dan tahun 2016
melampaui target yang telah ditetapkan. Meningkatnya realisasi kinerja
sebesar 3,81% disebabkan tim audit dapat menyelesaikan penugasan dan
penyusunan laporan hasil pengawasan dengan tepat waktu.
Capaian kinerja tahun 2016 sebesar 144,97% atau turun 21,37% dari capaian
tahun 2015 sebesar 166,34%. Perkembangan capaian dari tahun 2015 sampai
dengan tahun 2016 terlihat pada grafik berikut:
Dari grafik diatas terlihat capaian IKU tahun 2016 sebesar 144,97% atau turun
sebesar 21,37% dari capaian tahun 2015 sebesar 166,34%. Penurunan ini
disebabkan adanya perbedaan persepsi antara Deputi Bidang Investigasi
dengan APH dan K/L/P/K atas suatu permasalahan sehingga permasalahan
tersebut belum/tidak dapat ditindaklanjuti penugasan.
TARGET REALISASI2015 50.00 83.172016 60.00 86.98
- 10.00 20.00 30.00 40.00 50.00 60.00 70.00 80.00 90.00
100.00
2015 2016Capaian 166.34 144.97
130
135
140
145
150
155
160
165
170
Laporan Kinerja Deputi Bidang Investigasi Tahun 2016iv
Cakupan audit tahun 2016 sebanyak 698 K/L/P/K atau menurun sebanyak
167 K/L/P/K dari cakupan audit tahun 2015 sebanyak 865 K/L/P/K. Meskipun
demikian nilai kerugian keuangan negara meningkat dari tahun 2015 sebesar
Rp2..574.372,21 dan USD1.907.493,02 serta SAR17.967.405 menjadi
Rp4.801.440.125.507,67 pada tahun 2016.
Pencapaian sasaran ini didukung penggunaan dana sebesar
Rp2.031.477.061,00 atau 80,55% dibandingkan dengan anggaran setelah self
blocking sebesar Rp2.522.090.000,00. Sedangkan dibandingkan dengan
anggaran sebelum self blocking sebesar Rp3.147.837.000,00 mencapai
64,54%.
Capaian IKU menyerap SDM sebanyak 9.953 OH atau 110,76% dari rencana
sebanyak 8.986 OH
Dari sisi penggunaan dana, sasaran ini telah dicapai secara efisien. Hal ini
terlihat dari capaian kinerja sebesar 144,97%, lebih besar daripada capaian
penggunaan dana sebesar 80,55%.
Dari sisi penggunaan SDM, sasaran ini telah dicapai secara efisien. Hal ini
terlihat dari capaian kinerja sebesar 144,97%, lebih besar daripada capaian
penggunaan SDM sebesar 110,76%. Hal ini disebabkan terdapat beberapa
auditor melaksanakan beberapa penugasan pada waktu bersamaan.
Deputi Bidang Investigasi akan terus meningkatkan kinerja sebagai
perwujudan dari pertanggungjawaban amanah yang diemban dengan
cara meningkatkan kompetensi auditor investigasi sehingga auditor
investigasi dapat menyelesaikan tugas-tugasnya dengan baik.
Pada tahun 2017, Deputi Bidang Investigasi merencanakan akan
melaksanakan penugasan dalam rangka pemberian rekomendasi strategis
terkait bidang investasi, bidang transportasi, ketenagalistrikan, serta
pembelian gas oleh BUMD. Selain itu juga akan menerapkan strategi edukatif
dengan menerapkan konsep Masyarakat Pembelajar Anti Korupsi (MPAK),
Fraud Risk Assessment (FRA) dalam rangka menyusun peta risiko pada
Kementerian/lembaga/ Pemerintah Daerah/Korporasi.
Laporan Kinerja Deputi Bidang Investigasi Tahun 2016v
DAFTAR ISIHalaman
Kata Pengantar i
Ringkasan Pimpinan ii
Daftar Isi iv
BAB I PENDAHULUANA. Tugas dan Fungsi 1
B. Aspek Strategis Organisasi 2
C. Kegiatan dan Layanan Produk Organisasi 4
D. Struktur Organisasi 5
E. Sistematika Penyajian 10
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJAA. Rencana Strategis 2015-2019
1. Pernyataan Visi
2. Pernyataan Misi
3. Tujuan
4. Indikator Kinerja Utama (IKU)
5. Program dan Kegiatan
12
13
14
18
19
20
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2016 21
BAB III AKUNTABILITAS KINERJAA. Capaian Kinerja 24
B. Penugasan/Kegiatan Lain 47
C. Realisasi Keuangan 68
BAB IV PENUTUP 71
Lampiran
PENDAHULUAN PERENCANAAN DANPERJANJIAN KINERJA
AKUNTABILITASKINERJA
PENUTUP
Laporan Kinerja Deputi Bidang Investigasi Tahun 20161
A. Tugas dan Fungsi Organisasi
esuai dengan Peraturan Presien Nomor 192 Tahun 2014 tentang
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Deputi
Bidang Investigasi melaksanakan tugas membantu Kepala di
bidang pelaksanaan pengawasan kelancaran pembangunan
termasuk program lintas sektoral, pencegahan korupsi, audit atas
penyesuaian harga, audit klaim, audit investigatif terhadap kasus-kasus
penyimpangan yang berindikasi merugikan keuangan negara, audit
penghitungan kerugian keuangan Negara, dan pemberian keterangan
ahli. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Deputi Bidang Investigasi
menyelenggarakan fungsi:
1. pengkajian, perumusan, dan penyusunan kebijakan teknis di
bidang investigasi;
2. penyusunan rencana dan pengendalian pelaksanaan investigasi;
3. penyusunan pedoman dan pemberian bimbingan teknis
investigasi dan pencegahan kolusi, korupsi dan nepotisme;
4. pengoordinasian penyelenggaraan pengawasan intern terhadap
perencanaan dan pelaksanaan kegiatan yang dapat
menghambat kelancaran pembangunan termasuk program lintas
sektoral;
5. pelaksanaan audit atas penyesuaian harga, audit klaim dan audit
investigatif terhadap kasus-kasus penyimpangan yang berindikasi
merugikan keuangan negara, audit penghitungan kerugian
keuangan negara, dan pemberian keterangan ahli pada instansi
pusat dan daerah, dan/atau kegiatan lain yang seluruh atau
sebagian keuangannya dibiayai oleh anggaran negara
S
BAB IPENDAHULUAN
PENDAHULUAN PERENCANAAN DANPERJANJIAN KINERJA
AKUNTABILITASKINERJA
PENUTUP
Laporan Kinerja Deputi Bidang Investigasi Tahun 20162
dan/atau subsidi termasuk badan usaha dan badan lainnya yang
didalamnya terdapat kepentingan keuangan atau kepentingan
lain dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah, serta
upaya pencegahan korupsi;
pelaksanaan sosialisasi dan bimbingan teknis program anti korupsi
kepada masyarakat, dunia usaha, aparat pemerintahan dan
badan-badan lainnya;
6. pelaksanaan analisis, evaluasi dan pengolahan hasil pengawasan
bidang penugasan investigasi; dan
7. pelaksanaan kegiatan pengawasan berdasarkan penugasan
pemerintah di bidang keinvestigasian sesuai peraturan
perundang-undangan.
B. Aspek Strategis Organisasi
1. Adanya PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP, BPKP memiliki
mandat sebagai pengawas intern akuntabilitas keuangan negara
dan pembina penyelenggaraan SPIP. Dengan terbitnya PP ini,
cakupan penugasan BPKP yang semakin luas, dan terjadi
perubahan paradigma yang lebih mengedepankan
pencegahan dengan pembangunan suatu sistem yang mampu
mencegah kecurangan/penyimpangan atau memudahkan
pendeteksian adanya kecurangan/penyimpangan.
2. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang BPKP,
menjelaskan bahwa BPKP memiliki delegasi untuk melakukan
lingkup penugasan yang bersifat makro dan strategis. BPKP
diharapkan berkontribusi pada pencapaian tujuan pemerintah
dan pembangunan yaitu peningkatan kesejahteraan
masyarakat, dengan memberikan rekomendasi untuk
peningkatan kinerja program pembangunan pusat, daerah, dan
korporasi.
PENDAHULUAN PERENCANAAN DANPERJANJIAN KINERJA
AKUNTABILITASKINERJA
PENUTUP
Laporan Kinerja Deputi Bidang Investigasi Tahun 20163
3. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2016 tentang Percepatan
Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.
Presiden menginstruksikan Kepala BPKP untuk:
a. Meningkatkan pengawasan atas tata kelola (governance)
percepatan pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.
b. Melakukan audit investigatif/audit tujuan tertentu terhadap
kasus-kasus penyalahgunaan wewenang (pelanggaran
administrasi) dalam percepatan pelaksanaan Proyek Strategis
Nasional.
c. Menghitung jumlah (besaran) kerugian keuangan negara
dalam hal ditemukan adanya kerugian negara dalam
pelaksanaan audit investigatif/audit tujuan tertentu terhadap
penyalahgunaan wewenang (pelanggaran administrasi)
dalam percepatan pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.
d. Melakukan pengawasan terhadap tindak lanjut atas hasil
audit yang dilakukan oleh Aparat Pengawasan Intern
Pemerintah pada kementerian/lembaga dalam hal
ditemukan adanya kerugian keuangan negara.
e. Melakukan pendampingan dalam rangka pengadaan
barang/jasa tertentu dalam pelaksanaan Proyek Strategis
Nasional berdasarkan permintaan menteri/kepala lembaga
atau Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas
(KPPIP).
4. Perhatian pemerintah, dalam hal ini Presiden Joko Widodo dan
Wakil Presiden Jusuf Kalla, terhadap peran pengawasan
membuka peluang yang cukup terbuka untuk secara efektif
menyelenggarakan pembangunan pengawasan nasional dan
pengawasan pembangunan nasional terkait dengan
terwujudnya pemerintah yang transparan, efektif dan efisien.
Perhatian pemerintah tersebut adalah gambaran utama peluang
besar bagi BPKP untuk menyelenggarakan fungsinya. BPKP dalam
PENDAHULUAN PERENCANAAN DANPERJANJIAN KINERJA
AKUNTABILITASKINERJA
PENUTUP
Laporan Kinerja Deputi Bidang Investigasi Tahun 20164
memberikan assurance tentang pencapaian keberhasilan
pemerintah dalam memberikan rekomendasi perbaikan untuk
memitigasi risiko, dan memastikan tujuan program pemerintah,
dalam hal ini sasaran pembangunan nasional, dapat tercapai.
BPKP juga berfungsi sebagai mitra strategis
Kementerian/Lembaga /Pemerintah Daerah/Korporasi (K/L/P/K)
dalam hal pemberian jasa consultancy.
5. Dalam kondisi masih banyaknya kasus korupsi, masih besar pula
harapan Aparat Penegak Hukum (APH) meminta BPKP untuk
melakukan audit atas kasus TPK.
6. Adanya produk-produk unggulan yang dibutuhkan oleh
stakeholders (Fraud Control Plan/FCP dan Pengumpulan dan
Pengevaluasian Bukti Dokumen Elektronik (PPBDE) atau Digital
Forensics) yang memungkinkan BPKP melakukan penugasan
sesuai dengan kebutuhan stakeholders.
C. Kegiatan dan Produksi Organisasi
Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 dan Peraturan
Kepala BPKP Nomor: PER-1314/K/D6/2012 tanggal 16 Oktober 2012
tentang Pedoman Penugasan Bidang Investigasi (PPBI), Deputi Bidang
Investigasi melaksanakan kegiatan/penugasan bidang investigasi untuk
memenuhi akuntabilitas yang menjadi perhatian para stakeholders.
Kegiatan/penugasan tersebut meliputi:
1. Pengawasan dalam rangka mendukung Proyek Strategis Nasional
(PSN).
2. Penanganan pangaduan/ temuan-temuan audit agar
penyelesaian proyek tidak terhambat sesuai dengan kebijakan
pengutamaan upaya pencegahan korupsi.
3. Penanganan kasus yang ditangani Aparat Penegak Hukum (Audit
Investigatif, Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian
PENDAHULUAN PERENCANAAN DANPERJANJIAN KINERJA
AKUNTABILITASKINERJA
PENUTUP
Laporan Kinerja Deputi Bidang Investigasi Tahun 20165
Keuangan Negara, Pemberian Keterangan Ahli, dan
Pengumpulan dan Pengevaluasian Bukti Dokumen Elektronik
(PPBDE)).
4. Penanganan kasus K/L/P/K (Audit Investigatif, Pengumpulan dan
Pengevaluasian Bukti Dokumen Elektronik (PPBDE)).
5. Evaluasi Hambatan Kelancaran Pembangunan.
6. Audit Penyesuaian Harga.
7. Audit Klaim.
8. Fraud Control Plan (FCP).
9. Sosialisasi Program Anti Korupsi.
10. Pengkajian peraturan yang membuka peluang terjadinya tindak
pidana korupsi.
11. Penugasan investigasi lainnya yang berkaitan dengan upaya
pencegahan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
Penugasan bidang investigasi harus didasarkan pada alasan yang cukup,
yaitu:
1. Adanya indikasi penyimpangan yang menimbulkan kerugian
keuangan negara dari pengembangan hasil audit operasional.
2. Pengembangan informasi laporan/pengaduan masyarakat yang
layak untuk ditindaklanjuti.
3. Permintaan instansi penyidik atau penetapan pengadilan.
4. Permintaan dari pimpinan/atasan pimpinan Objek Penugasan.
D. Struktur Organisasi
Berdasarkan Surat Keputusan Kepala BPKP Nomor KEP-06.00.00-080/K/2001
tanggal 20 Pebruari 2001, struktur organisasi Deputi Bidang Investigasi
terdiri dari 3 (tiga) Direktorat. Masing-masing Direktorat mempunyai Sub
Direktorat dan Kelompok Pejabat Fungsional. Untuk urusan Tata Usaha,
PENDAHULUAN PERENCANAAN DANPERJANJIAN KINERJA
AKUNTABILITASKINERJA
PENUTUP
Laporan Kinerja Deputi Bidang Investigasi Tahun 20166
Deputi Bidang Investigasi memperoleh staf perbantuan dari Sekretariat
Utama.
BAGAN 1.1
STRUKTUR ORGANISASIDEPUTI BIDANG INVESTIGASI
Deputi Bidang InvestigasiIswan Elmi
Direktur Investigasi InstansiPemerintah
Ernadhi Sudarmanto
Kasubdit InvestigasiInstansi Pemerintah
Pusat IIrham
Kasubdit InvestigasiInstansi Pemerintah
Pusat IISutrisno
Kasubdit InvestigasiInstansi Pemerintah
DaerahPiping Effrianto
Kelompok JabatanFungsional
Direktur InvestigasiBUMN dan BUMD
Alexander Rubi Satyoadi
Kasubdit InvestigasiBUMN
Agustina Arumsari
Kasubdit InvestigasiBUMD
Gumbira Budi Purnama
Kelompok JabatanFungsional
Direktur InvestigasiHambatan Kelancaran
PembangunanJuliver Sinaga
Kasubdit Investigasi HKPInstansi PemerintahAndi Revy Rohadian
Kasubdit Investigasi HKPBUMN dan BUMD
Buntoro
Kelompok JabatanFungsional
Kasubbag Tata UsahaSutisna
PENDAHULUAN PERENCANAAN DANPERJANJIAN KINERJA
AKUNTABILITASKINERJA
PENUTUP
Laporan Kinerja Deputi Bidang Investigasi Tahun 20167
PENDAHULUAN PERENCANAAN DANPERJANJIAN KINERJA
AKUNTABILITASKINERJA
PENUTUP
Laporan Kinerja Deputi Bidang Investigasi Tahun 20168
Direktorat Investigasi Instansi Pemerintah
Tugas pokok dan fungsi:
Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan
pedoman, pemberian bimbingan teknis investigasi, penyiapan bahan koordinasi,
penyusunan rencana dan pengendalian pelaksanaan investigasi, penyusunan
rencana dan pengendalian pelaksanaan pemberian bantuan investigasi,
pemantauan tindak lanjut, evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan, analisis,
evaluasi dan penyusunan laporan hasil investigasi pada instansi pemerintah
pusat dan daerah.
1. Direktorat Investigasi Badan Usaha Milik Negara dan Badan
Usaha Milik DaerahTugas pokok dan fungsi:
Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan
pedoman, pemberian bimbingan teknis investigasi, penyiapan bahan koordinasi,
penyusunan rencana dan pengendalian pelaksanaan investigasi, penyusunan
rencana dan pengendalian pelaksanaan pemberian bantuan investigasi,
pemantauan tindak lanjut, evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan, analisis,
evaluasi dan penyusunan laporan hasil investigasi terhadap kasus penyimpangan
yang berindikasi merugikan keuangan negara pada Badan Usaha Milik Negara,
Badan Usaha Milik Daerah, dan badan-badan lain yang di dalamnya terdapat
kepentingan pemerintah.
PENDAHULUAN PERENCANAAN DANPERJANJIAN KINERJA
AKUNTABILITASKINERJA
PENUTUP
Laporan Kinerja Deputi Bidang Investigasi Tahun 20169
2. Direktorat Investigasi Hambatan Kelancaran PembangunanTugas pokok dan fungsi:
Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan
pedoman, pemberian bimbingan teknis investigasi, penyiapan bahan koordinasi,
penyusunan rencana dan pengendalian pelaksanaan investigasi, penyusunan
rencana dan pengendalian pelaksanaan pemberian bantuan investigasi,
pemantauan tindak lanjut, evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan, analisis,
evaluasi dan penyusunan laporan hasil investigasi terhadap hambatan
kelancaran pembangunan pada instansi pemerintah pusat dan daerah, Badan
Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan badan-badan lain yang di
dalamnya terdapat kepentingan pemerintah.
3. Kepala Sub Bagian Tata Usaha Perbantuan VITugas pokok dan fungsi:
Melakukan urusan tata usaha pengawasan, kepegawaian, keuangan,
perlengkapan dan administrasi Jabatan Fungsional di Deputi Bidang
Investigasi.
Jumlah pegawai Deputi Bidang Investigasi per 1 Januari 2016 sebanyak
106 orang. Jika dibandingkan dengan posisi per 31 Desember 2016
sebanyak 96 orang, maka secara total terjadi pengurangan jumlah
pegawai sebanyak 10 orang. Jumlah pegawai tersebut dapat klasifikasi
sebagai berikut:
PENDAHULUAN PERENCANAAN DANPERJANJIAN KINERJA
AKUNTABILITASKINERJA
PENUTUP
Laporan Kinerja Deputi Bidang Investigasi Tahun 201610
TABEL 1.1JUMLAH DAN KLASIFIKASI PEGAWAI
DEPUTI BIDANG INVESTIGASI TAHUN 2016BERDASARKAN GOLONGAN
GOLONGANRUANG
TOTALa b c d e
IV 7 8 10 - 1 26
III 23 10 5 23 - 61
II - - 4 5 - 9
I - - - - - -
TOTAL 30 18 19 28 1 96
TABEL 1.2JUMLAH DAN KLASIFIKASI PEGAWAI
DEPUTI BIDANG INVESTIGASI TAHUN 2016BERDASARKAN JABATAN
UraianPosisi
01-01-2016
Mutasi Posisi
31-12-2016Tambah Kurang
Struktural
a. Eselon I 1 - - 1
b. Eselon II 3 - 1 2
c. Eselon III 7 2 2 7
d. Eselon IV - - - -
Fungsional Auditor
a. Auditor Madya 18 2 4 16
b. Auditor Muda 21 - 2 19
c. Auditor Pratama 24 - 2 22
d. Auditor Penyelia 4 - 2 2
e. Auditor PelaksanaLanjutan
- 1 - 1
f. Auditor Pelaksana 5 - 1 4
Fungsional Lainnya 23 1 2 22
Jumlah 106 6 16 96
PENDAHULUAN PERENCANAAN DANPERJANJIAN KINERJA
AKUNTABILITASKINERJA
PENUTUP
Laporan Kinerja Deputi Bidang Investigasi Tahun 201611
Auditor investigasi seluruhnya berjumlah 544 auditor. Deputi Bidang
Investigasi telah melakukan mapping kompetensi, dengan hasil sebagai
berikut:
TABEL 1.3JUMLAH DAN KLASIFIKASI AUDITOR INVESTIGASI TAHUN 2016
BERDASARKAN KOMPETENSI
No. Diklat Substantif Sudahmengikuti
Belummengikuti
Jumlah
1 Audit Investigatif 295 249 5442 Audit Forensik 183 361 5443 Audit Penyesuaian
Harga, Klaim, danHambatan KelancaranPembangunan
179 365 544
4 Penyidikan 171 373 5445 Fraud Control Plan
(FCP)135 409 544
6 Manajemen Risiko 70 474 5447 Komputer Forensik 165 379 5448 SPIP 237 307 5449 Matrikulasi Hukum 121 423 544
10 Mediasi 23 521 54411 Good Corporate
Governance (GCG)71 473 544
Dari 544 auditor, sejumlah 70 auditor telah bersertifikasi Certified Firensic
Auditor (CFrA) dan 33 auditor telah bersertifikasi Certified Fraud Examiner
(CFE).
E. Sistematika Penyajian
Laporan Kinerja menginformasikan pencapaian kinerja Deputi Bidang
Investigasi selama Tahun 2016 dibandingkan dengan Perjanjian Kinerja
(PK) Tahun 2016 yang merupakan komitmen Deputi Bidang Investigasi
untuk mencapai kinerja sebaik-baiknya sebagai upaya memenuhi misi
organisasi. Melalui pembandingan tersebut akan diperoleh celah kinerja
PENDAHULUAN PERENCANAAN DANPERJANJIAN KINERJA
AKUNTABILITASKINERJA
PENUTUP
Laporan Kinerja Deputi Bidang Investigasi Tahun 201612
(Performance Gap) untuk disempurnakan kembali dalam rencana
kinerja berikutnya.
Sistematika penyajian Laporan Kinerja Tahun 2016, adalah sebagai
berikut:
BAB I PENDAHULUANBerisi uraian umum mengenai tugas, fungsi dan wewenang
Deputi Bidang Investigasi, aspek strategis, kegiatan dan
produk, struktur organisasi serta sistematika penyajian.
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJABerisi uraian singkat mengenai Rencana Strategis (Renstra)
2015-2019 yang menggambarkan visi, misi, tujuan, Indikator
Kinerja Utama (IKU), serta program dan kegiatan Deputi
Bidang Investigasi.
BAB III AKUNTABILITAS KINERJABerisi uraian mengenai capaian kinerja yang meliputi
sasaran strategis dan sasaran program Deputi Bidang
Investigasi, serta realisasi keuangan tahun 2016.
BAB IV PENUTUPBerisi uraian singkat mengenai keberhasilan dan
kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang
berkaitan dengan kinerja kedeputian, serta langkah-
langkah perbaikan kinerja yang akan dilaksanakan pada
tahun mendatang.
PENDAHULUAN PERENCANAAN DANPERJANJIAN KINERJA
AKUNTABILITASKINERJA
PENUTUP
Laporan Kinerja Deputi Bidang Investigasi Tahun 201613
A. Rencana Strategis 2015-2019
encana Strategis (Renstra) pada dasarnya merupakan dokumen
perencanaan yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan,
program, dan kegiatan dalam rangka melaksanakan tugas pokok
dan fungsi yang akan dilaksanakan oleh Deputi Bidang Investigasi.
Renstra Deputi Bidang Investigasi Tahun 2015-2019 tidak terlepas dari
Renstra Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan yang disusun
dengan memperhatikan:
a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)
Tahun 2015-2019.
b. Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tanggal 16
Agustus 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tanggal 21
November 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
c. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tanggal 18 April 2006
tentang Pengesahan United Nations Convention Against
Corruption 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti
Korupsi 2003).
d. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2008 tanggal 28
Agustus 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
(SPIP). Sesuai dengan peraturan ini, delegasi yang diemban BPKP
adalah sebagai auditor Presiden yang memiliki tugas melakukan
pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara dan
sebagai pembina SPIP untuk seluruh Instansi Pemerintah.
Pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara
dilaksanakan atas kegiatan tertentu meliputi kegiatan yang
bersifat lintas sektoral, kegiatan kebendaharaan umum negara,
R
BAB IIPERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA
PENDAHULUAN PERENCANAAN DANPERJANJIAN KINERJA
AKUNTABILITASKINERJA
PENUTUP
Laporan Kinerja Deputi Bidang Investigasi Tahun 201614
Akuntabilitas Perwujudan Iklim bagi Pemerintahan yang Baik dan
Bersih, dan kegiatan lain berdasarkan penugasan dari Presiden.
BPKP khususnya Deputi Bidang Investigasi melakukan
pengawasan intern melalui audit dengan tujuan tertentu.
e. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2014 tanggal 30 September
2014 tentang Pemerintahan Daerah.
f. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tanggal 17 Oktober 2014
tentang Administrasi Pemerintahan.
g. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tanggal 31 Desember
2014 tentang BPKP. Sesuai dengan pasal 27, Deputi Bidang
Investigasi melaksanakan tugas membantu Kepala di bidang
pelaksanaan pengawasan kelancaran pembangunan termasuk
program lintas sektoral, pencegahan korupsi, audit atas
penyesuaian harga, audit klaim, audit investigatif terhadap kasus-
kasus penyimpangan yang berindikasi merugikan keuangan
negara, audit penghitungan kerugian keuangan negara, dan
pemberian keterangan ahli.
h. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2014 tanggal 31 Desember 2014
tentang Peningkatan Kualitas Sistem Pengendalian Intern dan
Keandalan Penyelenggaraan Fungsi Pengawasan Intern dalam
rangka Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat.
i. Surat Keputusan Kepala BPKP Nomor: KEP-06.00.00-080/K/2001
tanggal 20 Februari 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPKP.
j. Peraturan Kepala BPKP Nomor: PER-1314/K/D6/2012 tanggal 16
Oktober 2012 tentang Pedoman Penugasan Bidang Investigasi.
1. Pernyataan VisiBPKP sebagai pengawas internal pemerintah yang bertanggung
jawab langsung kepada Presiden diharapkan mampu meningkatkan
efektivitas sistem pengawasan nasional dalam memberantas KKN
dan mendorong terwujudnya good governance baik dalam sektor
PENDAHULUAN PERENCANAAN DANPERJANJIAN KINERJA
AKUNTABILITASKINERJA
PENUTUP
Laporan Kinerja Deputi Bidang Investigasi Tahun 201615
1. Mendukung peran Aparat Penegak Hukum(APH) dalam pemberantasan korupsi
pemerintahan maupun sektor publik. Deputi Bidang Investigasi
sebagai bagian integral dari BPKP, harus ikut mereposisi dan
meredefinisi perannya untuk mendukung visi BPKP demi terwujudnya
pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN serta tercapainya
kelancaran pembangunan yang berkesinambungan. Dalam
melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Deputi Bidang Investigasi
telah menetapkan visi yang menjadi arah perkembangan organisasi
di masa mendatang. Visi tersebut adalah sebagai berikut:
BAGAN 2.1VISI DEPUTI BIDANG INVESTIGASI
PUSAT UNGGULAN SOLUSI KECURANGAN
2. Pernyataan Misi
Visi yang telah ditetapkan merupakan kesepakatan yang harus
dilaksanakan oleh seluruh jajaran Deputi Bidang Investigasi. Untuk
mencapai visi tersebut Deputi Bidang Investigasi menetapkan misi
sebagai berikut:
Misi ini dilatarbelakangi permasalahan korupsi yang sangat kompleks
dengan modus operandi yang semakin canggih dan beragam,
sudah mewabah ke semua lapisan penyelenggara negara seperti
eksekutif, legislatif, yudikatif, dan birokrasi. Korupsi bukan hanya
sekadar merugikan keuangan negara namun juga telah merusak
sistem hukum serta melemahkan mental manusia Indonesia dan
PENDAHULUAN PERENCANAAN DANPERJANJIAN KINERJA
AKUNTABILITASKINERJA
PENUTUP
Laporan Kinerja Deputi Bidang Investigasi Tahun 201616
2. Memberikan solusi atas permasalahan yangmenghambat kelancaran pembangunan
sendi-sendi sosial budaya masyarakat, karena itu korupsi merupakan
persoalan mendesak yang harus diatasi. Banyaknya pemberantasan
korupsi ternyata juga tidak menjadikan masyarakat semakin takut
melakukan tindakan korupsi. Korupsi mungkin tidak dapat diberantas
secara menyeluruh, namun setidaknya korupsi itu bisa ditekan agar di
masa mendatang tidak semakin membudaya dan semakin merusak
moral para pejabat negara.
BPKP khususnya Deputi Bidang Investigasi membantu upaya
pemerintah dalam mengungkap kejadian korupsi karena itu terus
melakukan upaya pemberantasan korupsi secara efisien dan efektif.
Efisien karena jumlah anggaran yang terbatas. Sedangkan ukuran
efektif dari pemberantasan korupsi adalah jumlah kasus yang sudah
disidangkan semakin meningkat dan diprioritaskan pada kualitas
penanganan perkara. Pengawasan yang dilakukan Deputi Bidang
Investigasi diharapkan dapat mengurangi perilaku koruptif para
penyelenggara negara.
Misi ini dilatarbelakangi pelaksanaan pembangunan sering
terkendala dan tidak mencapai hasil dan manfaat seperti yang
diharapkan. Hal ini terjadi karena kurangnya koordinasi antar instansi
pemerintah dan korporasi yang mengakibatkan adanya hambatan
pelaksanaan pembangunan yang berdampak pada lambatnya
pencapaian tujuan nasional. Sejalan dengan fungsi BPKP melakukan
pengkoordinasian penyelenggaraan pengawasan intern terhadap
perencanaan dan pelaksanaan kegiatan yang dapat menghambat
kelancaran pembangunan termasuk program lintas sektoral, maka
BPKP melakukan mediasi dan memberikan solusi kepada instansi
PENDAHULUAN PERENCANAAN DANPERJANJIAN KINERJA
AKUNTABILITASKINERJA
PENUTUP
Laporan Kinerja Deputi Bidang Investigasi Tahun 201617
3. Memberikan solusi atas permasalahanyang dihadapi manajemen untukmewujudkan tata kelola pemerintahandan korporasi yang baik
pemerintah dan korporasi untuk menyelesaikan permasalahan yang
menghambat pembangunan, sehingga pelaksanaan pembangunan
dapat berjalan dengan lancar.
Selain itu, dalam rangka membantu memperlancar pelaksanaan
pengadaan barang dan jasa, BPKP melakukan audit penyesuaian
harga dan audit klaim. Proses pengajuan penyesuaian harga dan
klaim yang dilakukan oleh penyedia barang dan jasa dan satuan
kerja, sering dilakukan dengan tidak cermat sehingga dapat
berpotensi merugikan keuangan Negara. Hal ini terjadi karena pihak
penyedia / pengguna barang dan jasa belum sepenuhnya
memahami aturan tentang penyesuaian harga ataupun permintaan
klaim yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Oleh
karena itu diperlukan peran BPKP dalam melakukan audit
penyesuaian harga dan klaim untuk memberikan bahan
pertimbangan bagi pengguna barang dan jasa agar nilai
penyesuaian harga dan klaim telah sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan yang berlaku.
Misi ini dilatarbelakangi bahwa masyarakat menginginkan
pemerintahan yang bersih, bebas KKN, dan berjalan dengan baik
tanpa menimbulkan dampak negatif pada masyarakat.
Implementasi tata kepemerintahan yang baik merupakan salah satu
upaya menciptakan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN
sebagai upaya pencegahan KKN. Deputi Bidang Investigasi
melaksanakan pengawasan yang diminta oleh
PENDAHULUAN PERENCANAAN DANPERJANJIAN KINERJA
AKUNTABILITASKINERJA
PENUTUP
Laporan Kinerja Deputi Bidang Investigasi Tahun 201618
4. Meningkatkan kualitas penyelenggaraansistem pengendalian intern melalui upayapencegahan korupsi dengan melaksanakanFraud Control Plan
Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, dan Korporasi untuk
menyelesaikan masalah yang dihadapi dalam rangka mewujudkan
tata kelola pemerintahan dan korporasi yang baik dan bebas KKN.
Misi ini dilatarbelakangi adanya perubahan paradigma yang lebih
mengedepankan pencegahan korupsi dengan membangun suatu
sistem yang mampu mencegah atau memudahkan pendeteksian
adanya kecurangan/penyimpangan, mendorong Badan
Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) khususnya Deputi
Bidang Investigasi untuk terus meningkatkan efektifitas pencegahan
korupsi.
Pencegahan korupsi meliputi dua langkah fundamental, pertama
adalah penciptaan dan pemeliharaan kejujuran dan integritas, dan
yang kedua adalah pengkajian risiko korupsi serta membangun sikap
yang konkrit guna meminimalkan risiko serta menghilangkan
kesempatan terjadinya korupsi. Organisasi dapat menghilangkan
atau mengurangi kesempatan terjadinya korupsi melalui langkah
berikut:
a. Mengidentifikasi sumber serta mengukur risiko korupsi.
b. Mengimplementasikan pengendalian pencegahan dan
pendeteksian korupsi.
c. Menciptakan pemantauan korupsi secara luas melalui peran serta
pegawai, pelanggan dan masyarakat.
PENDAHULUAN PERENCANAAN DANPERJANJIAN KINERJA
AKUNTABILITASKINERJA
PENUTUP
Laporan Kinerja Deputi Bidang Investigasi Tahun 201619
d. Memfungsikan pengecekan independen, termasuk fungsi audit
dan standar investigasi.
Hal-hal yang diperlukan untuk mencegah korupsi seperti tersebut di
atas dikenal dengan Program Anti Korupsi atau Fraud Control Plan
(FCP). Pengendalian tersebut dirancang secara spesifik, teratur, dan
terukur oleh suatu organisasi, untuk mencegah, menangkal, dan
memudahkan pendeteksian, jumlah, serta frekuensi kemungkinan
terjadinya korupsi/kecurangan yang ditandai dengan eksistensi dan
implementasi beberapa atribut dalam kerangka upaya mencapai
tujuan organisasi secara keseluruhan.
3. TujuanPenjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan
dicapai dalam jangka waktu satu sampai lima tahun dituangkan
dalam tujuan strategis Deputi Bidang Investigasi. Tujuan akan menjadi
arah perjalanan Deputi Bidang Investigasi dan perbaikan-perbaikan
yang diinginkan sesuai dengan tugas dan fungsi Deputi Bidang
Investigasi.
Dalam rangka mencapai misi yang telah ditetapkan, Deputi Bidang
Investigasi telah menetapkan tujuan sebagai berikut:
PENDAHULUAN PERENCANAAN DANPERJANJIAN KINERJA
AKUNTABILITASKINERJA
PENUTUP
Laporan Kinerja Deputi Bidang Investigasi Tahun 201620
BAGAN 2.2TUJUAN STRATEGIS DEPUTI BIDANG INVESTIGASI
4. Indikator Kinerja Utama (IKU)Sasaran strategis merupakan ukuran pencapaian dari tujuan yang
mencerminkan berfungsinya hasil (outcome) dari semua program
yang telah ditetapkan, serta menjadi indikator untuk menilai
keberhasilan suatu pencapaian tujuan. Deputi Bidang Investigasi
menetapkan sasaran strategis yang merupakan kondisi yang diinginkan
untuk dicapai pada tahun 2019:
Akuntabilitas pengelolaan keuangan negara dan pembangunan
nasional merupakan indikator yang menunjukkan level keyakinan
pertanggungjawaban institusi publik atas pengelolaan keuangan
negara dan pembangunan nasional. Untuk mendorong peningkatan
kualitas akuntabilitas pengelolaan keuangan dan pembangunan
1. Peningkatan efektifitas hasil pengawasankeinvestigasian.
2. Peningkatan efektifitas hasil pengawasandalam mengatasi hambatan kelancaranpembangunan
3. Peningkatan kualitas tata kelolapemerintahan dan korporasi dalam upayapencegahan korupsi
SasaranStrategis
Meningkatnya Kualitas AkuntabilitasPengelolaan Keuangan dan PembangunanNasional
PENDAHULUAN PERENCANAAN DANPERJANJIAN KINERJA
AKUNTABILITASKINERJA
PENUTUP
Laporan Kinerja Deputi Bidang Investigasi Tahun 201621
nasional yang bersih dan efektif, Deputi Bidang Investigasi menilai
(assurance) beberapa aspek, antara lain akuntabilitas pelaporan
keuangan, kebijakan terkait kebendaharaan umum negara,
peningkatan kinerja program pembangunan nasional dan
pendukungnya atas keberhasilan pembangunan nasional. Di
samping kegiatan assurance, Deputi Bidang Investigasi juga aktif
dalam memberikan rekomendasi dalam bidang-bidang tersebut
terkait pengelolaan keuangannya dari hasil kegiatan consulting.
Rekomendasi yang diberikan diharapkan dapat memberikan
perbaikan dalam pengelolaan keuangan dan pembangunan,
pengelolaan risiko serta dapat meningkatkan kualitas
penyelenggaraan sistem pengendalian intern.
Sasaran program menunjukkan berfungsinya output pengawasan
intern yang dilakukan oleh BPKP. Output pengawasan rekomendasi
hasil pengawasan yang berkualitas dan dapat dilaksanakan oleh
K/L/P/K akan memberikan hasil berupa perbaikan atas pengelolaan
program strategis/program prioritas nasional. Deputi Bidang
Investigasi menetapkan sasaran program sebagai berikut:
Untuk menggambarkan tingkat pencapaian sasaran program,
ditetapkan indikator kinerja “Penyerahan hasil Pengawasan
Keinvestigasian kepada Aparat Penegak Hukum/ Kementerian/
Lembaga/ Pemerintah Daerah/Korporasi”.
5. Program dan KegiatanProgram Deputi Bidang Investigasi mencerminkan tugas dan fungsi
yang berisi kegiatan untuk mewujudkan sasaran strategis yang telah
SasaranProgram
Perbaikan pengelolaan program PrioritasNasional dan Pengelolaan Keuangan NegaraBidang Pengawasan Keinvestigasian
PENDAHULUAN PERENCANAAN DANPERJANJIAN KINERJA
AKUNTABILITASKINERJA
PENUTUP
Laporan Kinerja Deputi Bidang Investigasi Tahun 201622
ditetapkan. Program tersebut adalah Pengawasan Intern
Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Negara dan Pembinaan
Penyelenggaraan SPIP.
Kegiatan pengawasan mencerminkan tugas dan fungsi Direktorat
yang berisi komponen kegiatan untuk mencapai keluaran (output).
Kegiatan pengawasan Deputi Bidang Investigasi terdiri dari:
a. Pengendalian/Pelaksanaan Pengawasan Intern dan Pembinaan
Penyelenggaraan SPIP terkait keinvestigasian pada Kementerian/
Lembaga.
b. Pengendalian/Pelaksanaan Pengawasan Intern dan Pembinaan
Penyelenggaraan SPIP terkait keinvestigasian pada BUMN/BUMD.
c. Pengendalian/Pelaksanaan Pengawasan Intern dan Pembinaan
Penyelenggaraan SPIP terkait Hambatan Kelancaran
Pembangunan.
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2016
Dokumen Perjanjian Kinerja merupakan suatu dokumen yang berisi
penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan
instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang
disertai dengan indikator kinerja. Dokumen ini berisi sasaran strategis,
sasaran program, sasaran kegiatan, indikator kinerja, dan target kinerja
yang diperjanjikan dalam satu tahun serta memuat rencana anggaran
untuk program dan kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran
strategis.
Target dari indikator kinerja sasaran program dan sasaran kegiatan
ditetapkan dalam bentuk satuan yang berbeda-beda sesuai dengan
karakteristik indikator yang digunakan. Satuan ditetapkan dalam bentuk
kuantitatif yang dapat dihitung dan diukur, sehingga dapat dinilai untuk
menentukan tingkat keberhasilan dari masing-masing program. Program
PENDAHULUAN PERENCANAAN DANPERJANJIAN KINERJA
AKUNTABILITASKINERJA
PENUTUP
Laporan Kinerja Deputi Bidang Investigasi Tahun 201623
yang disertai dengan indikator hasil program dan indikator hasil kegiatan
dituangkan dalam satu dokumen Perjanjian Kinerja (PK).
Perjanjian Kinerja Deputi Bidang Investigasi Tahun 2016 dapat dilihat
pada tabel berikut ini:
Tabel 2.1Perjanjian Kinerja Tahun 2016
No. SasaranStrategis/Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Target
Sasaran Program
1. Perbaikan PengelolaanProgram Prioritas Nasionaldan PengelolaanKeuangan Negara BidangPengawasanKeinvestigasian
Penyerahan HasilPengawasanKeinvestigasiankepada AparatPenegak Hukum/Kementerian /Lembaga/Pemerintah Daerah/Korporasi
60%
Sasaran Kegiatan
1. Tersedianya informasi hasilpengawasan padaDirektorat Investigasi InstansiPemerintah
RekomendasiPengawasanKeinvestigasian
84
RekomendasiPerbaikanPencegahanKorupsi padaKementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah
64
RekomendasiPengawasanKeinvestigasianBansos
1
2. Tersedianya informasi hasilpengawasan padaDirektorat InvestigasiBUMN dan BUMD
RekomendasiPengawasanKeinvestigasian
63
RekomendasiPerbaikanPencegahanKorupsi padaKorporasi
22
RekomendasiPengawasanKeinvestigasian
1
PENDAHULUAN PERENCANAAN DANPERJANJIAN KINERJA
AKUNTABILITASKINERJA
PENUTUP
Laporan Kinerja Deputi Bidang Investigasi Tahun 201624
No. SasaranStrategis/Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Target
Kredit Usaha Rakyat3. Tersedianya informasi hasil
pengawasan padaDirektorat InvestigasiHambatan KelancaranPembangunan
Rekomendasi HasilPengawasan atasHambatanKelancaranPembangunan
61
RekomendasiPengawasanBidang Infrastrukturdan Perhubungan
1
Pengawasan Intern Akuntabilitas Pengelolaan KeuanganNegara dan Pembinaan Penyelenggaraan SPIP
Rp8.099.015.000,00
PENDAHULUAN PERENCANAAN DANPERJANJIAN KINERJA
AKUNTABILITASKINERJA
PENUTUP
kuntabilitas Kinerja ini merupakan bentuk pertanggungjawaban
kinerja Deputi Bidang Investigasi dalam tahun 2016 yang ditujukan
untuk memenuhi target rencana kinerja yang telah ditetapkan.
Dalam uraian berikut disajikan akuntabilitas Deputi Bidang Investigasi dari
aspek keuangan, sumber daya manusia dan sarana prasarana sebagai
unsur penunjang pencapaian sasaran yang telah ditetapkan. Evaluasi kinerja
dimulai dengan pengukuran kinerja yang mencakup penetapan indikator
kinerja dan penetapan capaian indikator kinerja untuk menilai keberhasilan
atau kegagalan pencapaian sasaran dalam rangka mewujudkan misi yang
telah ditetapkan.
A. Capaian Kinerja
Pengukuran kinerja dimaksudkan untuk menilai keberhasilan atau
kegagalan pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam
Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja Tahunan (RKT).
Pengukuran kinerja mencakup penilaian indikator kinerja sasaran yang
tertuang dalam Perjanjian Kinerja (PK). Pengukuran kinerja dilakukan
dengan cara membandingkan antara target dengan realisasinya.
Persentase pencapaian rencana tingkat capaian, dihitung dengan
rumus bahwa semakin tinggi realisasi menggambarkan pencapaian
rencana tingkat capaian yang semakin baik.
Sesuai dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2016, Deputi Bidang Investigasi
menetapkan satu sasaran program dan tiga sasaran kegiatan. Capaian
sasaran sasaran program dan sasaran kegiatan tersebut adalah sebagai
berikut:
ABAB IIIAKUNTABILITAS KINERJA
PENDAHULUAN PERENCANAAN DANPERJANJIAN KINERJA
AKUNTABILITASKINERJA
PENUTUP
Laporan Kinerja Deputi Bidang Investigasi Tahun 201626
Sasaran ProgramPerbaikan Pengelolaan Program Prioritas Nasional danPengelolaan Keuangan Negara Bidang PengawasanKeinvestigasian
Deputi Bidang Investigasi turut mendukung agenda prioritas pemerintah
sesuai dengan tugas dan fungsinya yaitu melakukan pengawasan untuk
mendukung tata kelola pemerintah dan korporasi yang bersih dan
efektif, serta diarahkan untuk memastikan bahwa penyelenggaraan
pemerintahan dan pembangunan berjalan secara akuntabel,
transparan, dan efektif. Deputi Bidang Investigasi terus melakukan upaya
pemberantasan korupsi secara efisien dan efektif. Efisien karena jumlah
anggaran yang terbatas. Sedangkan ukuran efektif dari pemberantasan
korupsi adalah jumlah kasus yang sudah disidangkan semakin meningkat
dan diprioritaskan pada kualitas penanganan perkara. Hasil penugasan
pengawasan berupa rekomendasi yang berkualitas yang dapat
dimanfaatkan oleh APH dan dapat dilaksanakan oleh K/L/P/K untuk
perbaikan tata kelola korporasi dan/atau rekomendasi untuk mencegah
korupsi berulang.
Sehubungan dengan hal tersebut, Deputi Bidang Investigasi menetapkan
sasaran program “Perbaikan Pengelolaan Program Prioritas Nasional dan
Pengelolaan Keuangan Negara Bidang Pengawasan Keinvestigasian”.
Untuk mengukur capaian ini ditetapkan indikator “Penyerahan Hasil
Pengawasan Keinvestigasian kepada Aparat Penegak Hukum/
Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah/ Korporasi”. Penyerahan
Hasil Pengawasan Keinvestigasian kepada Aparat Penegak Hukum
(APH), Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Korporasi adalah
tingkat penyelesaian penugasan bidang investigasi atas permintaan APH
dan K/L/P/K serta pengaduan masyarakat pada tahun 2016 yang dapat
ditindaklanjuti dan dimanfaatkan oleh APH dan K/L/P/K. Pengukuran
PENDAHULUAN PERENCANAAN DANPERJANJIAN KINERJA
AKUNTABILITASKINERJA
PENUTUP
Laporan Kinerja Deputi Bidang Investigasi Tahun 201627
kinerja dihitung berdasarkan jumlah laporan yang diserahkan ke
APH/Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Korporasi dibandingkan
dengan jumlah permintaan penugasan.
Target dan realisasi kinerja dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 3.1Capain Kinerja Outcome Tahun 2016
SasaranProgram
Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi CapaianTh 2016
(%)Th
2015Th
2016PerbaikanPengelolaanProgram PrioritasNasional danPengelolaanKeuanganNegara BidangPengawasanKeinvestigasian
Penyerahan HasilPengawasanKeinvestigasiankepada AparatPenegak Hukum/Kementerian /Lembaga/Pemerintah Daerah/Korporasi
% 60 83,17 86,98 144,97
Realisasi kinerja tahun 2016 sebesar 86,98% atau mencapai 144,97% dari
target sebesar 60%. Realisasi kinerja dihitung berdasarkan jumlah laporan
yang diserahkan ke APH/Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/
Korporasi dibandingkan dengan jumlah permintaan penugasan yaitu
1.831 laporan dibandingkan dengan 2.105 permintaan penugasan.
Jumlah permintaan penugasan dan jumlah laporan yang diserahkan
kepada APH/K/L/P/K pada tahun 2016 adalah sebagai berikut:
PENDAHULUAN PERENCANAAN DANPERJANJIAN KINERJA
AKUNTABILITASKINERJA
PENUTUP
Laporan Kinerja Deputi Bidang Investigasi Tahun 201628
TABEL 3.2Penyerahan Hasil Pengawasan Keinvestigasian Kepada Aparat Penegak
Hukum/ Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah/ Korporasi
No Uraian Permintaan Laporan Capaian(%)
Aparat Penegak Hukum(APH)Audit Investigatif, AuditPKKN, PKA, danPengumpulan danPengevaluasian BuktiDokumen Elektronik(PPBDE) atas permintaanAPH
1.870 1.624 86,84
Sub Jumlah 1.870 1.624 86,84K/L/P/K
1 Audit Investigatif ataspermintaan Instansi Lain
11 6 54,55
2 Evaluasi HambatanKelancaran Pembangunan
36 24 66,67
3 Fraud Control Plan 115 109 94,78
4 Audit Penyesuaian Harga 56 55 98,21
5 Audit Klaim 17 10 58,82
6 Rekomendasi Bansos, KUR,Infrastruktur
- 3 -
Sub Jumlah 235 207 88,09
Jumlah 2.105 1.831 86,98
Jumlah permintaan penugasan sebanyak 2.105 permintaan, telah
dipenuhi dengan penugasan dan diterbitkan laporan sebanyak 1.831
laporan. Sebanyak 112 permintaan masih dalam proses penugasan, dan
selebihnya akan dipenuhi dengan penugasan pada tahun 2017.
PENDAHULUAN PERENCANAAN DANPERJANJIAN KINERJA
AKUNTABILITASKINERJA
PENUTUP
Laporan Kinerja Deputi Bidang Investigasi Tahun 201629
Realisasi kinerja tahun 2016 sebesar 86,98% naik sebesar 3,81% dari
realisasi tahun 2015 sebesar 83,17%. Target dan realisasi kinerja tahun 2015
sampai dengan tahun 2016 dapat digambarkan dengan grafik berikut:
Grafik 3.1Target dan Realisasi IKU Penyerahan Hasil Pengawasan Keinvestigasian
kepada APH/K/L/P/KTahun 2015 dan 2016
Dari grafik diatas dapat dilihat bahwa realisasi IKU tahun 2015 dan tahun
2016 melampaui target yang telah ditetapkan. Meningkatnya realisasi
kinerja sebesar 3,81% disebabkan tim audit dapat menyelesaikan
penugasan dan penyusunan laporan hasil pengawasan dengan tepat
waktu.
Capaian kinerja tahun 2016 sebesar 144,97% atau turun 21,37% dari
capaian tahun 2015 sebesar 166,34%. Perkembangan capaian dari tahun
2015 sampai dengan tahun 2016 terlihat pada grafik berikut:
TARGET REALISASI2015 50.00 83.172016 60.00 86.98
- 10.00 20.00 30.00 40.00 50.00 60.00 70.00 80.00 90.00
100.00
PENDAHULUAN PERENCANAAN DANPERJANJIAN KINERJA
AKUNTABILITASKINERJA
PENUTUP
Laporan Kinerja Deputi Bidang Investigasi Tahun 201630
Grafik 3.2Perkembangan Capaian IKU Penyerahan Hasil Pengawasan
Keinvestigasian kepada APH/K/L/P/KTahun 2015 dan 2016
Dari grafik diatas terlihat capaian IKU tahun 2016 sebesar 144,97% atau
turun sebesar 21,37% dari capaian tahun 2015 sebesar 166,34%.
Penurunan ini disebabkan adanya perbedaan persepsi antara Deputi
Bidang Investigasi dengan APH dan K/L/P/K atas suatu permasalahan
sehingga permasalahan tersebut belum/tidak dapat ditindaklanjuti
penugasan.
Pencapaian sasaran ini didukung penggunaan dana sebesar
Rp2.031.477.061,00 atau 80,55% dibandingkan dengan anggaran setelah
self blocking sebesar Rp2.522.090.000,00. Sedangkan dibandingkan
dengan anggaran sebelum self blocking sebesar Rp3.147.837.000,00
mencapai 64,54%.
Capaian IKU menyerap SDM sebanyak 9.953 OH atau 110,76% dari
rencana sebanyak 8.986 OH
Dari sisi penggunaan dana, sasaran ini telah dicapai secara efisien. Hal ini
terlihat dari capaian kinerja sebesar 144,97%, lebih besar daripada
capaian penggunaan dana sebesar 80,55%.
2015 2016Capaian 166.34 144.97
130
135
140
145
150
155
160
165
170
PENDAHULUAN PERENCANAAN DANPERJANJIAN KINERJA
AKUNTABILITASKINERJA
PENUTUP
Laporan Kinerja Deputi Bidang Investigasi Tahun 201631
Dari sisi penggunaan SDM, sasaran ini telah dicapai secara efisien. Hal ini
terlihat dari capaian kinerja sebesar 144,97%, lebih besar daripada
capaian penggunaan SDM sebesar 110,76%
Keberhasilan capaian sasaran program ini didukung oleh kegiatan-
kegiatan yang dilaksanakan oleh Direktorat di lingkungan Deputi Bidang
Investigasi dan Bidang Investigasi pada Perwakilan BPKP, dengan
indikator kinerja output sebagaimana terdapat pada tabel 3.3
Tabel 3.3Capaian Kinerja Output Tahun 2016
No. SasaranKegiatan
IndikatorKinerja
Satuan Target Realisasi CapaianTh 2016
(%)Th
2015Th
20161. Tersedianya
informasi hasilpengawasanpada DirektoratInvestigasiInstansiPemerintah
RekomendasiPengawasanKeinvestigasian
Rekomendasi 84 189 84 100
RekomendasiPerbaikanPencegahanKorupsi padaKementerian/Lembaga/PemerintahDaerah
Rekomendasi 64 114 64 100
RekomendasiPengawasanKeinvestigasianBansos
Rekomendasi 1 - 1 100
2. Tersedianyainformasi hasilpengawasandalammencapai padaDirektoratInvestigasi BUMNdan BUMD
RekomendasiPengawasanKeinvestigasian
Rekomendasi 61 60 61 100
RekomendasiPerbaikanPencegahanKorupsi padaKorporasi
Rekomendasi 21 26 21 100
RekomendasiPengawasanKeinvestigasianKUR
Rekomendasi 1 - 1 100
3. Tersedianyainformasi hasilpengawasanpadaDirektoratInvestigasi HKP
RekomendasiHasilPengawasanatas HambatanKelancaranPembangunan
Rekomendasi 60 84 60 100
PENDAHULUAN PERENCANAAN DANPERJANJIAN KINERJA
AKUNTABILITASKINERJA
PENUTUP
Laporan Kinerja Deputi Bidang Investigasi Tahun 201632
No. SasaranKegiatan
IndikatorKinerja
Satuan Target Realisasi CapaianTh 2016
(%)Th
2015Th
2016RekomendasiPengawasanBidangInfrastruktur
Rekomendasi 1 21 1 100
Jumlah 293 494 293 100
Penugasan pengawasan yang dilaksanakan untuk mendukung
tercapainya IKU “Penyerahan Hasil Pengawasan Keinvestigasian kepada
Aparat Penegak Hukum/Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/
Korporasi” bertujuan untuk mendorong peningkatan ruang fiskal,
pengamanan keuangan negara secara efektif, dan peningkatan kualitas
tata kelola publik (Governance). Rincian penugasan pengawasan tahun
2016 adalah sebagai berikut:
1. Evaluasi hasil pengawasan atas pengelolaan Bantuan Sosial (Bansos)
Evaluasi dilakukan dengan tujuan untuk mengidentifikasi penyebab
terjadinya penyimpangan pengelolaan Bantuan Sosial. Bantuan
Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari
pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok, dan/atau
masyarakat yang sifatnya tidak secara terus-menerus dan selektif
yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko
sosial.
Dari hasil evaluasi dilakukan atas 282 kejadian pada 112 kegiatan,
penyimpangan terjadi pada semua ruang lingkup kegiatan
pengelolaan Bantuan Sosial
dimaksud dan mengakibatkan tujuan
pemberian Bantuan Sosial tidak
efektif. Penyebab terjadinya
permasalahan penyimpangan
adalah unsur manusia, pembiayaan,
metode kerja, sarana dan prasarana,
PENDAHULUAN PERENCANAAN DANPERJANJIAN KINERJA
AKUNTABILITASKINERJA
PENUTUP
Laporan Kinerja Deputi Bidang Investigasi Tahun 201633
serta informasi.
Berdasarkan hasil evaluasi, perlu dilakukan perbaikan pengelolaan
Bansos. Beberapa rekomendasi untuk mencegah agar tindak pidana
korupsi Bansos berkurang atau tidak berulang dan rekomendasi untuk
perbaikan pengelolan Bansos, adalah sebagai berikut:
a. Menginstruksikan kepada Menteri Dalam Negeri dan para Kepala
Daerah untuk:
1) Mengatur lebih lanjut tata cara penganggaran, pelaksanaan
dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan,
serta monitoring dan evaluasi Bantuan Sosial dengan
Peraturan Kepala Daerah. Untuk mendukung pelaksanaan
tata cara tersebut, pihak Pemerintah Daerah dapat
memanfaatkan Aplikasi Hibah dan Bansos yang telah
dikembangkan oleh BPKP;
2) Menyusun dan memanfaatkan peta kondisi nyata
permasalahan sosial dan/atau kebutuhan masyarakat di
daerah masing-masing untuk keperluan pemberian Bantuan
Sosial;
3) Memastikan ketersediaan dana dan sarana prasarana yang
memadai untuk mengelola Bantuan Sosial;
4) Memastikan setiap pejabat pengelola Bantuan Sosial memiliki
kompetensi pengetahuan yang dibutuhkan;
5) Merancang dan menerapkan Program Anti Korupsi untuk
kegiatan/ program pengelolaan Bantuan Sosial yang dibiayai
APBD;
6) Memperkuat Sistem Pengendalian Intern pada semua
Organisasi Perangkat Daerah/Satuan Kerja Perangjkat Daerah
(OPD/SKPD) sesuai target RPJMN 2016-2019, pada akhir tahun
2019 mencapai maturitas penyelenggaraan SPIP level 3.
PENDAHULUAN PERENCANAAN DANPERJANJIAN KINERJA
AKUNTABILITASKINERJA
PENUTUP
Laporan Kinerja Deputi Bidang Investigasi Tahun 201634
b. Menginstruksikan kepada para menteri terkait untuk
mempertimbangkan regulasi penguatan pengendalian dalam
hal pemberian Bantuan Sosial tidak berupa uang tunai namun
dalam bentuk dan mekanisme non-tunai.
2. Kajian Pengawasan atas Program Kredit Usaha Rakyat (KUR)
Kajian hasil pengawasan atas Program KUR sebanyak 12 laporan,
menunjukkan adanya penyimpangan yang mengakibatkan kerugian
keuangan negara senilai Rp194,16 miliar. Penyimpangan tersebut
antara lain:
a. Penyaluran KUR yang tidak sesuai dengan ketentuan.
b. Penyaluran KUR diterima dan digunakan bukan oleh pihak yang
tercantum dalam dokumen pengajuan kredit.
c. Nasabah yang mengajukan kredit ternyata tidak merasa
mengajukan kredit, tetapi nama mereka digunakan untuk
mengajukan kredit.
d. Prosedur pencairan KUR tidak sesuai dengan ketentuan.
e. Calon debitur hanya dipinjam namanya saja guna pengajuan
kredit. Calon debitur tidak pernah memiliki usaha seperti tertulis
pada SIUP dan TDP.
f. Kredit yang telah dicairkan tidak dimanfaatkan sesuai dengan
tujuan permohonan kredit.
g. Pelunasan dari nasabah tidak disetorkan ke Bank.
h. Komite Kredit tidak melakukan rapat pembahasan kredit dan hasil
keputusan rapat panitia kredit dibuat hanya untuk memenuhi
formalitas administrasi dan ditandatangani sirkuler.
Penyebab terjadinya penyimpangan adalah sebagai berikut:
a. Bank tidak melakukan konfirmasi atas dokumen yang diajukan
oleh Debitur.
b. Bank tidak menyalurkan kredit sesuai prinsip-prinsip dasar
perkreditan yang berlaku pada perbankan pada umumnya.
PENDAHULUAN PERENCANAAN DANPERJANJIAN KINERJA
AKUNTABILITASKINERJA
PENUTUP
Laporan Kinerja Deputi Bidang Investigasi Tahun 201635
c. Bank tidak menilai usaha kelompok tani atau barang yang
diagunkan.
d. Usaha kelompok belum berjalan minimal 6 bulan. Surat Izin Usaha
Perdagangan (SIUP), Surat Izin Tempat Usaha (SITU), dan Tanda
Daftar Perusahaan (TDP) dibuat beberapa hari sebelum
mengajukan permohonan kredit.
e. Permohonan kredit diproses tidak sesuai dengan Petunjuk
Pelaksanaan KUR.
f. Adanya diskresi dari Kepala Cabang untuk meloloskan pengajuan
kreditnya karena kolusi dengan pejabat pemerintahan setempat.
g. Adanya persekongkolan antara pimpinan bank dengan debitur.
h. Kurangnya pengawasan dari SPI atau Bank dalam mengecek
jalannya sistem dan prosedur atas Program KUR yang telah
ditetapkan.
Berdasarkan hasil kajian
pengawasan atas Program KUR,
perlu dilakukan perbaikan desain
dan penguatan pelaksanaan
Program KUR. Beberapa
rekomendasi untuk memperbaiki
desain dan pelaksanaan Program
KUR adalah sebagai berikut:
a. Kementerian Koperasi dan UKM melakukan revisi SOP KUR agar
lebih sederhana dengan tetap mempertimbangkan azas
prudential banking practices yang mengharuskan pihak bank
selalu berhati–hati dalam menjalankan kegiatan usahanya,
dalam arti harus selalu konsisten dalam melaksanakan peraturan
perundang–undangan di bidang perbankan berdasarkan
profesionalisme dan itikad baik,
PENDAHULUAN PERENCANAAN DANPERJANJIAN KINERJA
AKUNTABILITASKINERJA
PENUTUP
Laporan Kinerja Deputi Bidang Investigasi Tahun 201636
b. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD)
melakukan sosialisasi KUR bersama dengan cabang bank
pelaksana KUR didaerah kepada masyarakat sekaligus
mempublikasikan bahwa KUR bukan dana hibah dari pemerintah,
c. Rekomendasi yang dapat diterapkan oleh perbankan adalah:
1) meningkatkan kualitas pengawasan dari SPI bank penyalur,
mulai dari proses pengajuan KUR sampai pemanfaatan dana
KUR oleh UMKM,
2) melakukan pengawasan yang lebih intensif terhadap proses
pengajuan KUR melalui SPI,
3) pihak bank meningkatkan kualitas sistem pengendalian
internal, terutama melakukan pengendalian anti fraud yang
tidak hanya ditujukan untuk pencegahan namun juga untuk
mendeteksi dan melakukan investigasi apabila ditemukan
indikasi fraud,
4) melakukan reviu dan perbaikan pelaksanaan Standard
Operating Procedure (SOP) secara berkala,
5) pihak bank membuat rekomendasi persetujuan kredit secara
tertulis berdasarkan hasil analisis kredit yang telah dilakukan. Isi
rekomendasi harus sesuai dengan kesimpulan analisis kredit.
3. Evaluasi hambatan kelancaran pembangunan bidang infrastruktur
Permasalahan yang dihadapi pemerintah dalam merealisasikan
program pembangunan terutama di sektor infrastruktur, menemui
banyak kendala, antara lain dari masyarakat, antar instansi
pemerintah, BUMN/BUMD dan swasta. Permasalahan-permasalahan
tersebut harus dikelompokkan berdasarkan akar permasalahannya
dan dipetakan ke institusi yang bisa mengatasi permasalahan
tersebut. Terkait dengan hal tersebut Deputi Bidang Investigasi terus
melakukan upaya penanganan masalah hambatan kelancaran
pembangunan dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan tata
PENDAHULUAN PERENCANAAN DANPERJANJIAN KINERJA
AKUNTABILITASKINERJA
PENUTUP
Laporan Kinerja Deputi Bidang Investigasi Tahun 201637
kelola instansi pemerintah/korporasi dalam mencari solusi
permasalahan yang menghambat kelancaran pelaksanaan
pembangunan dan efisiensi keuangan Negara/daerah.
Berdasarkan Evaluasi Hambatan Kelancaran Pembangunan yang
dilakukan oleh Deputi Bidang Investigasi dan Perwakilan BPKP,
diketahui bahwa permasalahan yang dominan terjadi dalam
pelaksanaan kontrak pembangunan infrastruktur adalah perbedaan
penafsiran terhadap pasal-pasal kontrak/perjanjian terhadap
perubahan kondisi yang diasumsikan dalam kontrak awal.
Permasalahan tersebut selanjutnya
dianalisis sehingga diidentifikasikan
penyebab utama permasalahan
adalah belum adanya mekanisme
yang menjamin akuntabilitas proses
perubahan/amandemen kontrak
yang dapat mengurangi risiko
timbulnya permasalahan hukum bagi para pihak yang terlibat dalam
kontrak.
Solusi yang diperlukan adalah dengan membuat aturan mekanisme
perubahan kontrak dalam kondisi tertentu dengan melibatkan
Aparat Pengawasan Inter Pemerintah (APIP) dan Jaksa Agung Muda
Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun). Keterlibatan pihak
yang kompeten dan independen tersebut diharapkan mampu
memberikan pertimbangan dari aspek ketaatan dalam pengelolaan
keuangan negara maupun dari aspek hukum, sehingga mengurangi
risiko penyimpangan yang dapat menjadi permasalahan hukum
terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam perubahan kontrak
tersebut.
Ketiga penugasan tersebut dilaksanakan untuk mendukung agenda
prioritas Presiden (Nawacita) dengan memberikan rekomendasi atas
PENDAHULUAN PERENCANAAN DANPERJANJIAN KINERJA
AKUNTABILITASKINERJA
PENUTUP
Laporan Kinerja Deputi Bidang Investigasi Tahun 201638
pengelolaan Bansos, rekomendasi atas Program KUR, dan rekomendasi
atas pembangunan bidang infrastruktur. Rekomendasi diberikan untuk
mencegah agar penyimpangan atas program/kegiatan tersebut tidak
terjadi lagi. Realisasi ketiga penugasan ini menyerap dana sebesar
Rp160.326.739,00 atau 68,27% dari anggaran setelah self blocking sebesar
Rp234.854.000,00. Sedangkan dibandingkan dengan anggaran sebelum
self blocking sebesar Rp337.093.000,00 mencapai 47,56%. Penugasan ini
menggunakan SDM sebesar 643 OH atau 135,37% dari target sebesar 475
OH.
Selain didukung oleh ketiga penugasan tersebut di atas, capaian IKU
juga didukung penugasan berikut ini:
1. Pengawasan Untuk Mendorong Peningkatan Ruang Fiskal
Untuk mendorong peningkatan ruang fiskal, Deputi Bidang Investigasi
melakukan pengawasan atas pengeluaran keuangan negara yang
masih dapat ditingkatkan penghematannya. Kegiatan pengawasan
tersebut berupa audit penyesuaian harga dan audit klaim. Jumlah
permintaan untuk melakukan audit penyesuaian harga sebanyak 56
permintaan, realisasi penerbitan laporan sebanyak 55 laporan.
Jumlah permintaan untuk melakukan audit klaim sebanyak 17
permintaan, realisasi laporan sebanyak 10 laporan.
Rincian Laporan Audit Penyesuaian Harga dan Audit Klaim beserta
koreksi audit adalah sebagai berikut:
TABEL 3.4Koreksi Audit Berdasarkan Pelaksanaan Pengawasan
Pengawasan Untuk Mendukung Peningkatan Ruang Fiskal
No. Uraian JumlahLaporan
Koreksi AuditRp USD Yen
1 AuditPenyesuaianHarga
55 170.590.359.248,79 36.704,62 8.471.965,01
2 Audit Klaim 10 51.514.479.531,62 38.760,00 -
Jumlah 65 222.104.838.780,41 75.464,62 8.471.965,01
PENDAHULUAN PERENCANAAN DANPERJANJIAN KINERJA
AKUNTABILITASKINERJA
PENUTUP
Laporan Kinerja Deputi Bidang Investigasi Tahun 201639
Koreksi audit sebesar Rp222.104.838.780,41, USD75.464,62, dan
Yen8.471.965,01 merupakan penghematan keuangan negara yang
dapat dialokasikan untuk melaksanakan pekerjaan lain dalam satuan
kerja yang sama.
Penugasan audit penyesuaian harga yang dilakukan diantaranya
adalah:
a. Audit Penyesuaian Harga atas Kontrak Paket CKB-01: Tayan
Bridge Construction Nomor CKB-01/PJT/11/2011/01 Tanggal 17
November 2011 pada Satuan Kerja Pelaksanaan Jembatan Tayan
Periode Bulan November 2012 s.d. November 2015 dengan nilai
koreksi audit sebesar Rp10.077.975.535,00.
b. Audit Penyesuaian Harga atas Kontrak No: CON/007/MRT/VI/2013
tgl 11 Juni 2013 Paket CP 105 Rancang Bangun Stasiun Bawah
Tanah Bendungan Hilir dan Setiabudi serta Terowongan dari
11K+043 hingga 13K+102 pd Proyek MRT Jakarta Periode Agustus
2013 s.d Januari 2016 (IPC-1 s.d IPC-29) dengan nilai koreksi audit
sebesar Rp33.372.044.422,00.
c. Audit Penyesuaian Harga atas Kontrak Nomor
CON/006/MRT/VI/2013 tanggal 11 Juni 2013, Construction of
Jakarta Mass Rapit Transit Project Underground Section: CP 104
Underground and Tunnels: 9K+211-11K+043 untuk IPC-1 s.d. IPC-29
dengan nilai koreksi audit sebesar Rp27.427.280.781,00.
Laporan hasil audit klaim yang dijadikan sebagai bahan
pertimbangan bagi Kepala Satuan Kerja untuk melakukan
pembayaran klaim diantaranya adalah:
a. Laporan Hasil Audit Klaim atas Pelaksanaan Jalan Bebas
Hambatan Tanjung Priok Seksi E2A Cilincing-Simpang Jampea
JBIC Loan IP 531 pada Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Bebas
PENDAHULUAN PERENCANAAN DANPERJANJIAN KINERJA
AKUNTABILITASKINERJA
PENUTUP
Laporan Kinerja Deputi Bidang Investigasi Tahun 201640
Hambatan Tanjung Priok dengan nilai koreksi audit sebesar
Rp31.327.194.114,00.
b. Laporan Hasil Audit atas Klaim Penambahan Biaya Pelaksanaan
Pekerjaan Perluasan Terminal 3 Ultimate Bandara Soekarno-Hatta
pada PT Angkasa Pura II (Persero) dengan nilai koreksi audit
sebesar Rp9.677.000.000,00.
c. Laporan Hasil Audit Klaim Penambahan Biaya Pembangunan PLTU
2 Sulawesi Utara Berdasarkan Kontrak No.245/641/DIR/2007
Tanggal 30 Oktober 2007 antara PT PLN (Persero) dengan PT
Wijaya Karya (Persero) Tbk dengan nilai koreksi audit sebesar
Rp4.815.855.766,43.
2. Pengamanan Keuangan Negara Secara Efektif
Dalam rangka pengamanan keuangan negara/daerah, Deputi
Bidang Investigasi melaksanakan pengawasan represif untuk
preventif serta pencegahan dan pemberantasan korupsi. Kegiatan
yang dilaksanakan meliputi:
a. Penanganan Pengaduan
Pada tahun 2016 Deputi Bidang Investigasi menerima 125
pengaduan. Atas pengaduan tersebut dilakukan penelaahan
dengan hasil telaahan sebagai berikut:
Di file 92
Diteruskan ke Perwakilan BPKP
untuk ditindaklanjuti
32
Diteruskan ke Instansi Lain 1
Dijawab kepada pengirim 3
Ditindaklanjuti dengan
penugasan
2
Jumlah 130
Dalam proses penelaahan 9
PENDAHULUAN PERENCANAAN DANPERJANJIAN KINERJA
AKUNTABILITASKINERJA
PENUTUP
Laporan Kinerja Deputi Bidang Investigasi Tahun 201641
Pengaduan masyarakat diteruskan ke Perwakilan BPKP agar
digunakan sebagai bahan masukan penugasan pengawasan.
b. Penanganan Kasus Aparat Penegak Hukum (APH)
Adanya pengaduan masyarakat dan hasil audit reguler APIP
yang menginformasikan dugaan Tindak Pidana Korupsi (TPK)
pada instansi pemerintah, BUMN, dan BUMD, merupakan informasi
awal bagi Aparat Penegak Hukum (APH). Untuk menindaklanjuti
informasi awal tersebut, APH memerlukan keahlian di bidang
akuntansi dan auditing baik dalam tahap penyelidikan,
penyidikan, penuntutan, maupun pemeriksaan perkara TPK di
sidang pengadilan. BPKP memiliki SDM yang mempunyai keahlian
di bidang akuntansi dan auditing ingin berperan aktif dalam
pemberantasan TPK, karena itu permintaan dari APH untuk
melaksanakan kegiatan audit investigatif, audit dalam rangka
penghitungan kerugian keuangan negara, pemberian
keterangan ahli, dan komputer forensik akan direspon dengan
maksimal.
Jumlah permintaan penugasan audit investigatif, audit dalam
rangka PKKN, pemberian keterangan ahli, dan komputer forensik
dari APH berjumlah 1.870 permintaan. Permintaan tersebut telah
ditindaklanjuti dengan penugasan dan telah diterbitkan laporan
sebesar 86,94% atau sebanyak 1.624 laporan. Rincian laporan
yang diserahkan ke APH dan jumlah nilai kerugian keuangan
negara adalah sebagai berikut:
PENDAHULUAN PERENCANAAN DANPERJANJIAN KINERJA
AKUNTABILITASKINERJA
PENUTUP
Laporan Kinerja Deputi Bidang Investigasi Tahun 201642
TABEL 3.5
Laporan Hasil Pengawasanyang Diserahkan Kepada AparatPenegak Hukum Beserta Nilai Kerugian Keuangan Negara
No. Uraian JumlahKasus
Jumlah KerugianKeuangan Negara
(Rp)1 Audit
Investigatif
Kejaksaan 17 46.848.845.494,03
Kepolisian 72 157.563.074.863,85
Sub Jumlah 89 204.411.920.357,88
2 Audit dalamrangka PKKNKejaksaan 196 794.464.529.963,21
Kepolisian 316 595.270.640.852,83
KPK 2 2.329.043.457.490,39
Sub Jumlah 514 3.718.778.628.306,43
3 PemberianKeteranganAhliKejaksaan 127 -
Kepolisian 132 -
KPK 4 -
Pengadilan 749 -
Sub Jumlah 1.012 -
4 KomputerForensik
9 -
Jumlah 1.624 3.923.190.548.664,31
Laporan Hasil Audit Investigatif yang diserahkan ke APH pada
tahun 2016 antara lain:
1) Audit Investigatif atas dugaan TPK pengelolaan dana Direktif
Presiden RI pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten
Fakfak TA 2014, dengan nilai kerugian keuangan negara
sebesar Rp31,37 miliar.
PENDAHULUAN PERENCANAAN DANPERJANJIAN KINERJA
AKUNTABILITASKINERJA
PENUTUP
Laporan Kinerja Deputi Bidang Investigasi Tahun 201643
2) Audit Investigatif atas Pengadaan dan Pemasangan Jaringan
Pipa Air Limbah oleh PD PAL Kota Banjarmasin Selatan TA 2014
pada lokasi Tanjung Pagar Kecamatan Banjarmasin Selatan
dan lokasi Sungai Andai Kecamatan Banjarmasin Utara Kota
Banjarmasin, dengan nilai kerugian keuangan negara sebesar
Rp2,67 miliar.
3) Audit Investigatif atas pembangunan hanggar Balai Kalibrasi
dilengkapi Appron dan Taxiway pekerjaan struktur arsitektur
dan mekanikal elektrikal pada Kantor Otoritas Bandar Udara
Wilayah Makassar TA 2014, dengan nilai kerugian keuangan
negara Rp18,29 miliar.
Laporan Hasil Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian
Keuangan Negara yang diserahkan ke APH pada tahun 2016
diantaranya adalah:
1) Audit dalam rangka PKKN atas Dugaan TPK Penyaluran Kredit
PT Likotama Harum pada Bank DKI, dengan nilai kerugian
keuangan negara sebesar Rp269,73 miliar.
2) Audit dalam rangka PKKN atas Perkara Dugaan
Penyimpangan dalam Kegiatan Penambangan Pasir Besi oleh
PT Indo Moderen Mining Sejahtera (PT IMMS) di Kabupaten
Lumajang, dengan nilai kerugian keuangan negara sebesar
Rp79,83 miliar.
3) Audit dalam rangka PKKN atas kasus dugaan TPK Pengelolaan
Dana APBD Kabupaten Mamberamo Raya TA 2011-2013,
dengan nilai kerugian keuangan negara sebesar Rp84,23
miliar.
Pemberian Keterangan Ahli (PKA) yang dilaksanakan pada tahun
2016 diantaranya adalah:
1) PKA atas Perkara Dugaan TPK Penyalahgunaan Anggaran
dan/atau Penggelapan Dana Perusahaan Daerah Aneka
PENDAHULUAN PERENCANAAN DANPERJANJIAN KINERJA
AKUNTABILITASKINERJA
PENUTUP
Laporan Kinerja Deputi Bidang Investigasi Tahun 201644
Usaha Kolaka Tahun Anggaran 2013 atas nama Terdakwa Drs.
H. Riamin Basire.
2) PKA atas Perkara Dugaan TPK Penyalahgunaan Dana
Perusahaan Daerah (Perusda) Kabupaten Konawe Selatan
Tahun Anggaran 2012 s.d. 2014 atas Nama Terdakwa Drs.
Doner, S.H.
3) PKA atas kasus Pembangunan Lima Unit Kapal Nelayan 30 GT
pada Dinas Kelautan dan Perikanan, Provinsi Banten TA2011
a.n terdakwa Alimus bin Ali Ibrahim, H. Mahyudin, A.Pi, MM
dan Ade Burhanudin, SE, MM.
Pada tahun 2016 dilaksanakan juga penugasan komputer
forensik. Komputer forensik adalah proses untuk memperoleh dan
menganalisis dokumen elektronik dalam rangka memperoleh
petunjuk atau bukti digital untuk kepentingan penanganan kasus
yang berindikasi tindak pidana. Permintaan Komputer Forensik
dalam rangka membantu APH yang dilaksanakan pada tahun
2016 antara lain:
1) Pengumpulan dan Evaluasi Bukti Dokumen Elektronik dalam
Rangka Pengadaan Alat Kedokteran Kesehatan dan KB di
RSUD dr. Rubini Mempawah TA 2012.
2) Pengumpulan dan Pengevaluasian Bukti Dokumen Elektronik
dalam Perkara Dugaan TPK pada Pengadaan 49 Paket UPS
untuk 49 SMAN/ SMKN oleh Sudin Pendidikan Menengah Kota
Administrasi Jakarta Barat dan Sudin Menengah Kota
Administrasi Jakarta Pusat TA 2014.
3) Pengumpulan dan Pengevauasian Bukti Dokumen Elektronik
dalam rangka Penyidikan oleh Kepolisian Dearah Kalimantan
Barat terhadap Dugaan TPK dan Pencucian Uang pada
Pengadaan Alat - Alat Kedokteran Bedah di RSUD Kab.
Sanggau yang bersumber dari APBD (DAU) TA 2014.
PENDAHULUAN PERENCANAAN DANPERJANJIAN KINERJA
AKUNTABILITASKINERJA
PENUTUP
Laporan Kinerja Deputi Bidang Investigasi Tahun 201645
c. Penanganan Kasus Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Korporasi (K/L/P/K)
Dalam rangka pengamanan keuangan negara/daerah, selain
melaksanakan penugasan pengawasan atas permintaan APH,
Deputi Bidang Investigasi juga melaksanakan penugasan
pengawasan atas permintaan K/L/P/K yaitu Audit Investigatif dan
Evaluasi Hambatan Kelancaran Pembangunan.
Jumlah permintaan dari K/L/P/K untuk melakukan audit investigatif
dan Evaluasi HKP sebanyak 47 penugasan. Permintaan tersebut
telah ditindaklanjuti dengan penugasan dan penerbitan laporan
sebanyak 30 laporan atau 63,83%.
Jumlah Laporan Audit Investigatif atas Permintaan Instansi Lain
dan Laporan Evaluasi HKP adalah sebagai berikut:
TABEL 3.6Laporan Hasil Audit Investigatif Atas Permintaan Instansi Lain
No. Uraian JumlahKasus
Jumlah Kerugian Keuangan
Negara
Rp USD
1 AuditInvestigatifpermintaanInstansi Lain
6 878.249.576.843,36 -
Jumlah 6 878.249.576.843,36 -
TABEL 3.7Laporan Evaluasi Hambatan Kelancaran Pembangunan dan
Koreksi Audit
No. Uraian JumlahLaporan
Koreksi AuditRp USD
1 EvaluasiHambatanKelancaranPembangunan
24 - -
Jumlah 24 - -
PENDAHULUAN PERENCANAAN DANPERJANJIAN KINERJA
AKUNTABILITASKINERJA
PENUTUP
Laporan Kinerja Deputi Bidang Investigasi Tahun 201646
Audit Investigatif atas permintaan Instansi Lain yang dilaksanakan
pada tahun 2016 antara lain:
1) Audit Investigatif atas dugaan penyimpangan dalam
pemberian uang muka kepada 9 (sembilan) Mitra Kerjasama
Operasi (KSO) pada PT PLN Batubara, dengan nilai temuan
Rp856,40 miliar.
2) Audit Investigatif atas Pengelolaan Piutan-Piutang Usaha
Bermasalah kepada Pihak ketiga oleh PT Mega Eltra, dengan
nilai temuan sebesar Rp20,84 miliar.
Evaluasi Hambatan Kelancaran Pembangunan yang
dilaksanakan pada tahun 2016 antara lain:
1) Evaluasi Hambatan Kelancaran Pembangunan atas Relokasi
Aset Tetap Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Barat
yang Berada di Atas Lahan Kerjasama Operasional PT Patut
Patuh Patju dengan PT Bliss Pembangunan Sejahtera (Bliss
Group).
2) Evaluasi Hambatan Kelancaran Pembangunan atas
Permasalahan dalam Pembangunan Kembali Hotel Inna
Muara Padang oleh PT Pembangunan Perumahan (Persero)
Tbk.
3) Evaluasi Hambatan Kelancaran Pembangunan terhadap 6
Paket Pekerjaan Pembangunan Infrastruktur Fasilitas Jalan,
Jembatan dan Sarana Prasarana Lainnya pada Dinas
Pekerjaan Umum Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran
2015.
3. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Publik (Governance)
Adanya perubahan paradigma yang lebih mengedepankan
pencegahan korupsi dengan membangun suatu sistem yang mampu
mencegah atau memudahkan pendeteksian adanya
PENDAHULUAN PERENCANAAN DANPERJANJIAN KINERJA
AKUNTABILITASKINERJA
PENUTUP
Laporan Kinerja Deputi Bidang Investigasi Tahun 201647
kecurangan/penyimpangan, mendorong Badan Pengawasan
Keuangan dan Pembangunan (BPKP) khususnya Deputi Bidang
Investigasi untuk terus meningkatkan efektifitas pencegahan korupsi.
Deputi Bidang Investigasi berperan aktif membantu dan bekerja
sama dengan K/L/P/K untuk meningkatkan peran dan tugasnya
dalam memberikan nilai tambah kualitas tata kelola dan mendorong
upaya pencegahan korupsi.
Dalam rangka peningkatan tata kelola, Deputi Bidang Investigasi
melaksanakan penugasan Fraud Control Plan (FCP). FCP merupakan
suatu pengendalian yang dirancang secara spesifik, teratur dan
terukur oleh suatu organisasi, untuk mencegah, menangkal dan
memudahkan pendeteksian, jumlah serta frekuensi kemungkinan
terjadinya korupsi/kecurangan yang ditandai dengan eksistensi dan
implementasi beberapa atribut dalam kerangka upaya mencapai
tujuan organisasi secara keseluruhan.
Permintaan penugasan FCP pada tahun 2016 sebanyak 115
penugasan, jumlah laporan yang diterbitkan sebanyak 109 laporan,
dengan rincian:
1) Laporan Sosialisasi FCP sebanyak 31 laporan.
2) Laporan Diagnostic Assesment FCP sebanyak 18 laporan.
3) Laporan Bimbingan Teknis FCP sebanyak 5 laporan.
4) Laporan Evaluasi Implementasi FCP sebanyak 55 laporan.
Instansi yang telah mengimplementasikan FCP diantaranya:
1) RSUD Tarakan, Kalimantan Timur
2) PT (Persero) Asuransi Kredit Indonesia
3) BPJS Ketenagakerjaan (BPJS TK)
4) PDAM Kabupaten Gunungkidul, Yogyakarta
5) PD Pasar Jaya Jakarta
PENDAHULUAN PERENCANAAN DANPERJANJIAN KINERJA
AKUNTABILITASKINERJA
PENUTUP
Laporan Kinerja Deputi Bidang Investigasi Tahun 201648
Permasalahan utama dalam implementasi FCP baik di instansi
pemerintah maupun BUMN/BUMD adalah:
1) Tidak disiplin atas pedoman impelementasi
Menerapkan FCP secara parsial pada setiap tahapan dan tidak
ada kesinambungan tahapan implementasi. Alasan yang
dikemukakan adalah dasar penugasan implemenatsi FCP adalah
permintaan objek penugasan.
2. Lemahnya komitmen pimpinan pada instansi pemerintah maupun
BUMN/BUMD
Pimpinan organisasi khawatir akan terbukanya kelemahan sistem
pengendalian intern dan praktik fraud yang masih (mungkin) ada
di organisasi.
B. Penugasan /Kegiatan Lain
Selain melaksanakan penugasan dalam rangka pencapaian kinerja
“Penyerahan Hasil Pengawasan Keinvestigasian kepada APH/
Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah/ Korporasi” tersebut di atas,
Deputi Bidang Investigasi melaksanakan penugasan/kegiatan berikut:
1. Sosialisasi Anti Korupsi (SosPAK)
Pada tahun 2016 SosPAK dilaksanakan sebanyak 63 kegitan dengan
kelompok sasaran (Focus Group) Pelajar, Mahasiswa dan Pengelola
Pengadaan Barang dan Jasa. Selain itu terdapat focus group
tambahan yaitu PNS dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan. Realisasi
focus group yang mengikuti sospak tahun 2016 adalah sebagai
berikut:
PENDAHULUAN PERENCANAAN DANPERJANJIAN KINERJA
AKUNTABILITASKINERJA
PENUTUP
Laporan Kinerja Deputi Bidang Investigasi Tahun 201649
TABEL 3.8Realisasi Focus Group
No Focus Group JumlahKegiatan
JumlahPeserta(orang)
1. Pelajar 14 2.9552. Mahasiswa 29 13.5343. Pengelola Kegiatan
Pengadaan Barang/JasaPemerintah
11 2.112
Jumlah 54 18.601
Selain ketiga focus group yang sudah ditetapkan tersebut, terdapat
perwakilan BPKP yang melaksanakan sosialisasi atas permintaan
masyarakat dengan tambahan focus group atau focus group yang
berbeda, yaitu focus group Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat
Pelaksana Teknis Kegiatan, dengan rincian sebagai berikut:
Tabel 3.9Realisasi Focus Group Tambahan
No Focus Group JumlahKegiatan
JumlahPeserta(orang)
1. PNS 8 2922. Pejabat Pelaksana Teknis
Kegiatan1 65
Jumlah 9 357
Capaian indikator pemahaman dan kepedulian berdasarkan focus
group tersebut disajikan pada Tabel 3.3 di bawah ini.
TABEL 3.10Capaian rata-rata Pemahaman dan Kepedulian
terhadap Pemberantasan Korupsi berdasarkan Focus Group
No. Focus Group Pemahaman Kepedulian
1. Pelajar 5,01 5,14
2. Mahasiswa 4,91 5,04
3. Pengelola Kegiatan
Pengadaan Barang/Jasa
4,88 5,16
PENDAHULUAN PERENCANAAN DANPERJANJIAN KINERJA
AKUNTABILITASKINERJA
PENUTUP
Laporan Kinerja Deputi Bidang Investigasi Tahun 201650
No. Focus Group Pemahaman Kepedulian
Pemerintah
4. PNS 5,09 5,34
5. Pejabat Pelaksana Teknis
Kegiatan
5,01 5,35
Rata-rata 4,94 5,08
Capaian indikator pemahaman berada pada kisaran 4,88 hingga
5,09 dengan capaian rata-rata keseluruhan adalah 4,94 (baik). Hal ini
menunjukkan bahwa pemahaman masing-masing focus group
setelah diadakannya sosialisasi tergolong baik.
Sementara itu, capaian indikator kepedulian berada pada kisaran
5,04 hingga 5,35, dengan capaian rata-rata keseluruhan adalah 5,08
(sangat baik). Hal ini menunjukkan bahwa, secara umum, tingkat
pemahaman pada masing-masing focus group mempunyai korelasi
positif dengan tingkat kepedulian, yaitu semakin seseorang
memahami mengenai anti korupsi, maka semakin peduli terhadap
upaya pemberantasan korupsi.
Kegiatan SosPAK tingkat kedeputian menggunakan SDM sebanyak 60
OH atau 75,00% dari rencana 80 OH. Realisasi penggunaan dana
sebesar Rp37.028.600,00 atau 92,60% dari anggaran setelah self
blocking sebesar Rp39.986.000,00. Sedangkan dibandingkan dengan
anggaran sebelum self blocking sebesar Rp80.720.000,00 atau
mencapai 45,87%.
2. Kajian atas Penerapan Konsep Masyarakat Pembelajar (Learning
Society) dalam Upaya Pencegah Korupsi melalui Strategi Edukatif
Deputi Bidang Investigasi BPKP menyadari bahwa kegiatan sosialisasi
program anti korupsi (SosPAK) yang telah dilaksanakan oleh BPKP
sejak tahun 2004 sampai dengan 2016 kurang dapat diyakini telah
PENDAHULUAN PERENCANAAN DANPERJANJIAN KINERJA
AKUNTABILITASKINERJA
PENUTUP
Laporan Kinerja Deputi Bidang Investigasi Tahun 201651
berdampak terhadap perubahan perilaku anti korupsi baik terhadap
kelompok sasaran (focus group) maupun masyarakat secara umum.
Selain itu, kegiatan SosPAK kurang dapat diukur dan dinilai
kontribusinya terhadap pencapaian tujuan strategis BPKP terutama
tujuan “peningkatan kualitas akuntabilitas pengelolaan keuangan
dan pembangunan nasional yang bersih dan efektif” dan
“peningkatan efektivitas penyelenggaraan sistem pengendalian
intern pemerintah”.
Deputi Bidang Investigasi bermaksud memperluas dan mempertajam
strategi edukatif anti korupsi dengan mengimplementasikan konsep
masyarakat pembelajar (learning society) yang selaras dengan
strategi BPKP sebagaimana tertuang dalam Perencanaan Strategis
2019- 2024 dan terintegrasi dengan strategi pengembangan Deputi
Bidang Investigasi sebagai Pusat Keunggulan Solusi Kecurangan, serta
sesuai dengan peran BPKP sebagai auditor internal pemerintah yaitu
penyedia assurance dan consulting di bidang governance, risk dan
control.
Dalam konteks upaya BPKP mencegah dan menanggulangi korupsi,
masyarakat pembelajar anti korupsi dapat didefinisikan sebagai
paradigma dalam pemberantasan korupsi yang menempatkan
pembelajaran anti korupsi sebagai faktor kunci keberhasilan
pemberantasan korupsi. Dalam konteks ini, pembelajaran anti korupsi
adalah proses interaksi peserta belajar dengan BPKP dan sumber
belajar pada suatu lingkungan belajar dimana BPKP berperan dalam
membantu, mendorong dan memfasilitasi peserta belajar agar dapat
memperoleh pengetahuan dan menguasai ketrampilan/keahlian
mengenai anti korupsi serta merubah sikap peserta belajar menjadi
anti korupsi berdasarkan usaha peserta belajar.
PENDAHULUAN PERENCANAAN DANPERJANJIAN KINERJA
AKUNTABILITASKINERJA
PENUTUP
Laporan Kinerja Deputi Bidang Investigasi Tahun 201652
Konsep masyarakat pembelajar anti korupsi dapat
dioperasionalisasikan oleh BPKP dengan melakukan:
a. Kegiatan pelatihan dalam bentuk: sosialisasi/seminar/workshop
anti korupsi, iklan layanan masyarakat.
b. Kegiatan fasilitatif dalan bentuk: bimbingan konsultasi
pengembangan perilaku dan sistem whistleblowing, dan
bimbingan konsultasi pengembangan partisipasi publik dalam
pengawasan pembangunan.
3. Kajian Pengawasan
Pada tahun 2016 target kajian pengawasan ditetapkan sebanyak 2
penugasan, terealisasi sebanyak 8 penugasan. Realisasi penugasan
kajian pengawasan diantaranya:
1) Kajian terhadap Aspek Kontraktual terkait Perpanjangan Masa
Layanan dan Penyesuaian Harga Satuan untuk Konsultan Tahap I
Pelaksanaan Jalan Bebas Hambatan Tanjung Priok JICA Loan IP-
529.
Tujuan kajian adalah memberikan pendapat sesuai dengan
ketentuan yang berlaku atau berdasarkan best practice dalam
pengadaan barang/jasa oleh pemerintah, yang dapat dijadikan
pertimbangan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
Perencanaan dan Pengawasan Jalan Bebas Hambatan Tanjung
Priok dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi pada
pelaksanaan paket pekerjaan Consulting Services for The Detailed
Engineering Design and Construction Supervision of The Tanjung
Priok Acces Road Construction Project, Phase 1 sesuai kontrak
nomor: KU.08.08/PJJ-BLN/XI/2006-01 tanggal 23 November 2006.
Simpulan hasil kajian adalah:
a) Perpanjangan kontrak jasa konsultansi supervisi konstruksi atas
pekerjaan Tanjung Priok Acces Road Project JBIC ODA Loan
PENDAHULUAN PERENCANAAN DANPERJANJIAN KINERJA
AKUNTABILITASKINERJA
PENUTUP
Laporan Kinerja Deputi Bidang Investigasi Tahun 201653
No. IP-529 Package No. 2 Package Name: Section E2,
Cilincing-Jampea (Sta 3+400 – Sta 6+142) dapat diberikan
sepanjang tidak menimbulkan tambahan beban biaya
kepada Kementerian PU dan Perumahan Rakyat.
b) Penyesuaian harga remunerasi tenaga ahli hanya dapat
diberikan sesuai dengan ketentuan dalam kontrak sehingga
usulan untuk melakukan penyesuaian harga dengan
mendasarkan pada SE Menteri PU Nomor 3/SE/M/2013 tidak
dapat dipenuhi.
c) PPK perlu menyiapkan langkah alternatif yang paling layak
untuk diambil dalam rangka mengantisipasi kemungkinan
Penyedia Jasa Konsultansi tidak bersedia memperpanjang
kontrak tanpa penyesuaian tarif remunerasi.
2) Kajian atas Proses Relokasi dan Proteksi Pipa Gas yang Melintang
di Area Proyek MRT Jakarta.
Dalam pelaksanaan pembangunan proyek MRT Jakarta paket
pekerjaan CP-101, CP-102, dan CP-103 terdapat design pondasi
MRT yang bersinggungan dengan pipa gas milik Kementerian
ESDM di beberapa lokasi proyek. Atas permasalahan tersebut, PT
MRTJ meminta evaluasi dan kajian kepada BPKP.
Berdasarkan kajian dokumen kontrak serta peraturan lainnya,
dapat disimpulkan sebagai berikut:
a) Pemasangan pipa gas milik Kementerian ESDM tahun
anggaran 2013 telah dilakukan sesuai dengan gambar design
Kementerian ESDM yang tidak bersinggungan dengan basic
design awal milik PT MRTJ.
b) Dalam pelaksanaan pembangunan MRT terjadi perubahan
detail design, dalam rangka memenuhi persyaratan peraturan
bangunan tahan gempa, yang berakibat terjadi
PENDAHULUAN PERENCANAAN DANPERJANJIAN KINERJA
AKUNTABILITASKINERJA
PENUTUP
Laporan Kinerja Deputi Bidang Investigasi Tahun 201654
persinggungan pipa milik Kementerian ESDM dengan struktur
pondasi MRT di beberapa lokasi.
c) Berdasarkan Tender Document volume 3, no 8 Handling Of
Utility Facilities, dinyatakan bahwa seluruh existing utility yang
terdapat dalam dokumen tender (outline design drawing)
yang ditawarkan oleh kontraktor dikategorikan sebagai
charted utilities, yang pelaksanaan relokasi dan pengalihan
utilitas tersebut menjadi tanggung jawab kontraktor.
d) Berdasarkan Tender Document volume 3, ER Appendix 29,
pipa gas merupakan salah satu dari Uncharted Utilities. Sesuai
Tender Document vol 3, no 8 Handling Of Utility Facilities dan
Tender Document vol 3 Appendix 23: requirement for
construction, terkait pelaksanaan relokasi dan modifikasi pipa
gas dapat dibebankan dalam anggaran provisional sum.
e) Berdasarkan General Condition Contract dan Particular
Condition Contract pasal 13.1 sampai dengan 13.3, bahwa
pekerjaan terkait dengan relokasi dan modifikasi pipa gas milik
Kementerian ESDM sebagai akibat adanya perubahan design
dapat dilakukan melalui mekanisme variation.
Atas permasalahan tersebut disarankan Direksi PT MRT Jakarta
agar:
a. Meminta Konsultan atau engineer melakukan evaluasi yang
meliputi administrasi, teknis dan harga terkait rencana
variation.
b. Menyiapkan dokumen dalam rangka tahapan variation.
c. Meminta persetujuan JICA atau concurrence of the Bank .
d. Menuangkan perubahan ke dalam amandemen kontrak.
e. Memproses secara simultan ijin dan pelaksanaan pekerjaan
tekait kegiatan relokasi dan modifikasi pipa gas kepada pihak
yang berwenang sesuai yang diatur dalam kontrak.
PENDAHULUAN PERENCANAAN DANPERJANJIAN KINERJA
AKUNTABILITASKINERJA
PENUTUP
Laporan Kinerja Deputi Bidang Investigasi Tahun 201655
3) Kajian atas Rencana Penjualan Mixed Used Building PT Propernas
Griya Utama melalui Transaksi KIK DIRE dan Rencana Penjualan
Unit Rusunami Perum Perumnas melalui RDPT Perumahan Rakyat.
4) Kajian atas Rencana Pemberdayaan Asset milik PT PP (Persero)
Tbk dengan cara inbreng kepada PT PP Peralatan.
PT PP bermaksud untuk menambah penyertaan modal berupa
Tanah dan Alat Berat tersebut kepada PT PP Alat yang saat ini
digunakan dan dikelola oleh PT PP Alat. Adapun atas Tanah dan
Alat Berat tersebut telah dilakukan penilaian oleh Kantor Jasa
Penilai Publik Andang Kosasih, Maman Firmansyah, Agus
Prihatanto, dan Rekan (KJPP AMAR) dengan kesimpulan total
penambahan penyertaan modal PT PP (Persero) Tbk berupa
Inbreng Tanah dan Alat Berat adalah sebesar
Rp78.742.900.000,00. Atas rencana tersebut diberikan saran
berikut:
a) Kepada PT PP (Persero) Tbk agar:
i. Rencana penyertaan modal berupa Tanah dan Alat Berat
kepada PT PP Alat agar meminta persetujuan tertulis
kepada Dewan komisaris karena tidak tertuang dalam
dokumen RKAP.
ii. PT PP (Persero) Tbk agar melakukan tahapan lanjutan
sebelum dilakukan inbreng sesuai peraturan perundangan
yang berlaku sebagaimana disampaikan dalam poin 3
diatas.
iii. Dalam melakukan pemberdayaan aktiva tetap oleh PT PP
Alat, PT PP (Persero) Tbk harus dapat memastikan bahwa
inbreng (berupa tanah dan alat berat) tidak untuk
dipindahtangankan oleh PT PP Alat.
b) Kepada PT PP Alat
i. Melaksanakan RUPS terkait Penyertaan Modal berupa
Tanah dan Alat Berat
PENDAHULUAN PERENCANAAN DANPERJANJIAN KINERJA
AKUNTABILITASKINERJA
PENUTUP
Laporan Kinerja Deputi Bidang Investigasi Tahun 201656
ii. Melakukan Feasibility Study, Financial Due Diligence, Legal
Due Diligence
iii. Membuat petunjuk pelaksanaan atau Standard Operating
Procedure (SOP) atau Work Instruction (WI).
Kegiatan kajian pengawasan menggunakan SDM sebanyak 195 OH
atau 108,94% dari rencana 179 OH. Realisasi penggunaan dana
sebesar Rp74.304.000,00 atau 86,35% dari anggaran setelah self
blocking sebesar Rp86.046.000,00. Sedangkan dibandingkan dengan
anggaran sebelum self blocking sebesar Rp98.220.000,00 atau
mencapai 75,65%.
4. Menyusun Road Map
Road map Deputi Bidang Investigasi disusun dengan maksud dan
tujuan sebagai berikut:
a. Maksud
1) Menjaga kesinambungan antar periode kepemimpinan
dalam melaksanakan tugas dan fungsi Deputi Bidang
Investigasi terutama terkait dengan pencegahan dan
pemberantasan korupsi.
2) Agar tersedia suatu peta rencana kerja yang rinci dan
berkelanjutan yang menggambarkan pelaksanaan program
dan kegiatan Deputi Bidang Investigasi yang mencakup
penanggungjawab pelaksana, dukungan yang diperlukan,
anggaran yang diperlukan serta target atau indikator
pencapaian.
b. Tujuan
1) Mengoptimalkan penggunaan sumber daya secara efektif,
efisien dan ekonomis.
2) Memberikan arah, inspirasi, dan motivasi bagi seluruh warga
Deputi Bidang Investigasi BPKP serta pemangku kepentingan
PENDAHULUAN PERENCANAAN DANPERJANJIAN KINERJA
AKUNTABILITASKINERJA
PENUTUP
Laporan Kinerja Deputi Bidang Investigasi Tahun 201657
untuk meningkatkan kualitas akuntabilitas pengelolaan
keuangan dan pembangunan nasional.
3) Memberikan kesamaan pemahaman mengenai road map
Deputi Bidang Investigasi.
5. Revisi Pedoman Penugasan Bidang Investigasi
Pedoman pengelolaan kegiatan bidang investigasi telah mengalami
beberapa kali perubahan sejak Pedoman Pengelolaan Bidang
Investigasi (2005), Pedoman Penugasan Bidang Investigasi Tahun
2009 (draft) dan Pedoman Penugasan Bidang Investigasi sesuai
Peraturan Kepala BPKP Nomor: PER-1314/K/D6/2012. Pedoman
Pengelolaan Kegiatan Bidang Investigasi (PPKBI) yang saat ini sedang
disusun merupakan tindak lanjut atas terbitnya Perpres Nomor 192
Tahun 2014 tentang BPKP yang menempatkan BPKP sebagai auditor
internal pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada
presiden. Hal penting dari Perpres 192 Tahun 2014 adalah penegasan
BPKP sebagai auditor internal bagi pemerintah. Hal ini bermakna
bahwa sebagai auditor internal, BPKP merupakan bagian dari
pemerintah yang memiliki tanggung jawab yang sama dengan
pemerintah yang diawasinya untuk mencapai tujuan yang telah
ditetapkan sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan
Jangka Panjang (RPJP) dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional (RPJMN). Dalam menjalankan tugas sebagai
auditor internal pemerintah, BPKP termasuk Deputi Bidang Investigasi,
bersifat proaktif dan responsif.
a. Berpijak pada pemahaman tersebut, penugasan bidang
investigasi dilakukan dalam kerangka memenuhi peran sebagai
auditor internal pemerintah. Hasil audit harus dapat memberikan
nilai tambah bagi pemerintah untuk melakukan perbaikan proses
manajemen pemerintahan meliputi tatakelola, manajemen risiko
dan pengendalian internal.
PENDAHULUAN PERENCANAAN DANPERJANJIAN KINERJA
AKUNTABILITASKINERJA
PENUTUP
Laporan Kinerja Deputi Bidang Investigasi Tahun 201658
b. Memenuhi prinsip rensponsif, maka PPKBI sebagai sebuah
pedoman, dalam penyusunannya juga memperhatikan dinamika
lingkungan. Hal ini dimaksudkan agar Deputi Investigasi dapat
menjalankan tatakelola, manajemen risiko dan pengendalian
internal pada setiap kegiatannya sesuai dengan tuntutan
perubahan lingkungan.
Dengan uraian di atas, maka PPKBI disusun dalam format 3 (tiga)
kelompok yaitu:
a. Kelompok 1 (Kajian Akademis) merupakan tinjauan literatur ilmiah
yang menjadi landasan teoritis untuk menjawab pertanyaan
“mengapa” atas apa yang dilaksanakan oleh Deputi Bidang
Investigasi dalam rangka memenuhi tugas dan fungsi
sebagaimana diamanahkan dalam Perpres 192 tahun 2014.
b. Kelompok 2 (Pedoman Manajerial) merupakan penjelasan
tentang peran investigasi yang memuat eksistensi dan ekspektasi,
mendefinisikan investigasi berikut arah dan tujuannya,
bagaimana merealisasikan ekspektasi meliputi pelaksanaan
peran keinvestigasian dan tindakan yang menghasilkan informasi
yang bermanfaat di level pemerintah. Pedoman manajerial
dirancang untuk mengantisipasi dinamika lingkungan sehingga
bersifat mudah untuk direvisi.
c. Kelompok 3 (Pedoman Operasional) merupakan penjelasan teknis
atas apa yang disajikan di kelompok 2. Pedoman operasional
berisi prosedur operasi standar pelaksanaan peran keinvestigasian
secara menyuluruh sampai pada peran dukungan untuk
menghasilkan informasi strategis bagi para pemangku
kepentingan. Karena sifatnya teknis, materi pada kelompok 3
dirancang untuk tidak mudah dilakukan perubahan.
PENDAHULUAN PERENCANAAN DANPERJANJIAN KINERJA
AKUNTABILITASKINERJA
PENUTUP
Laporan Kinerja Deputi Bidang Investigasi Tahun 201659
Dengan format tersebut, PPKBI merupakan kombinasi antara
Pedoman Pengelolaan Bidang Investigasi Tahun 2005 dengan
Pedoman Penugasan Bidang Investigasi Tahun 2012.
6. Revisi Pedoman Fraud Control Plan (FCP)
Dasar Hukum dilakukan pengembangan FCP :
a. Pasal 28 huruf c Perpres Nomor 192 Tahun 2014
Salah satu fungsi Deputi Bidang Investigasi adalah
menyelenggarakan penyusunan pedoman dan pemberian
bimbingan teknis investigasi dan pencegahan kolusi, korupsi dan
nepotisme.
b. Inpres Nomor 9 Tahun 2014
Presiden menugaskan BPKP untuk melakukan pengawasan dalam
rangka meningkatkan penerimaan negara/daerah serta efisiensi
dan efektivitas anggaran pengeluaran negara/ daerah,
diantaranya adalah evaluasi terhadap penerapan sistem
pengendalian intern dan sistem pengendalian kecurangan yang
dapat mencegah, mendeteksi, dan menangkal korupsi.
FCP dirancang bukan untuk menggantikan sistem pengendalian atau
tatakelola yang sudah ada, namun FCP memperkuat dan
melengkapi sistem pengendalian atau tatakelola tersebut. Pedoman
Umum akan dilengkapi dengan alat evaluasi per jenis institusi, yaitu
Kementerian/Lemaga, BUMN/D, Pemerintah Daerah/SKPD. Fraud Risk
Assessment (FRA) tidak lagi menggunakan 10 unsur tetapi sesuai
dengan proses bisnis tiap institusi.
7. Pemetaan Kompetensi Auditor Investigasi
Deputi Bidang Investigasi melakukan pemetaan auditor investigasi di
BPKP. Tujuan pemetaan adalah untuk mengetahui apakah auditor
investigasi telah memiliki kompetensi sebagai auditor investigasi atau
belum, apakah pendidikan keahliannya sudah mencukupi atau
PENDAHULUAN PERENCANAAN DANPERJANJIAN KINERJA
AKUNTABILITASKINERJA
PENUTUP
Laporan Kinerja Deputi Bidang Investigasi Tahun 201660
belum, dan apakah pengetahuan spesifik yang menunjang
penugasan bidang investigasi sudah memenuhi atau belum. Setelah
diketahui kompetensi seluruh auditor investigasi, auditor yang belum
kompeten akan ditingkatkan kompetensinya melalui pendidikan
formal dan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) teknis/substantive.
8. Pengendalian terhadap penugasan keinvestigasian
Deputi Bidang Investigasi melakukan pengendalian yang memadai
terhadap setiap penugasan bidang investigasi. Pengendalian
dimaksudkan agar laporan hasil penugasan bidang investigasi dapat
memberikan manfaat bagi pihak yang berkepentingan
(stakeholdrers). Pengendalian tersebut dilakukan melalui kegiatan
penyamaan persepsi, koordinasi pengawasan, quality assurance,
peer reviu atas laporan penugasan bidang investigasi, dan
pemantauan tindak lanjut. Kegiatan tersebut bertujuan untuk
menjamin kualitas audit, mempercepat proses penugasan, dan
mencari jalan keluar atas permasalahan-permasalahan yang timbul
selama penugasan.
Target dan realisasi penugasan tersebut pada tahun 2016 adalah
sebagai berikut:
TABEL 3.11Target Dan Realisasi Dalam Rangka Pengendalian Terhadap
Penugasan Keinvestigasian
No. Uraian Penugasan
Target Realisasi
1 Penyamaan Persepsi 82 138
2 Koordinasi Pengawasan 10 9
3 Quality Assurance 54 76
4 Peer reviu atas laporanpenugasan investigasi
26 26
5 Pemantauan Tindak Lanjut 24 24
Jumlah 92 147
PENDAHULUAN PERENCANAAN DANPERJANJIAN KINERJA
AKUNTABILITASKINERJA
PENUTUP
Laporan Kinerja Deputi Bidang Investigasi Tahun 201661
Kegiatan ini menggunakan SDM sebenyak 195 OH atau 108,94% dari
rencana 179 OH. Realisasi penggunaan dana sebesar
Rp74.304.000,00 atau 86,35% dari anggaran setelah self blocking
sebesar Rp86.046.000,00. Sedangkan dibandingkan dengan
anggaran sebelum self blocking sebesar Rp98.220.000,00 atau
mencapai 75,65.
9. Penandatanganan Pakta Integritas
Pada tanggal 27 Januari 2016, seluruh pegawai di lingkungan Deputi
Bidang Investigasi menandatangani Pakta Integritas dalam rangka
memperbaharui komitmen di awal tahun 2016.
GAMBAR 3.1
Penandatanganan Pakta Integritas
10. Rapat Kerja Deputi Bidang Investigasi
Rapat Kerja Deputi Bidang Investigasi dilaksanakan pada tanggal 25
s.d 26 Februari 2016 di Bandung dengan tema “Peningkatan
Sinergitas dan Soliditas Auditor di Lingkugan Deputi Bidang Investigasi
dalam Pelaksanaan Tugas”. Rapat kerja ini diikuti oleh Pegawai di
Lingkungan Deputi Bidang Investigasi. Rapat kerja membahas 2 (dua)
pokok permasalahan, yaitu Perkembangan Reorganisasi Deputi
PENDAHULUAN PERENCANAAN DANPERJANJIAN KINERJA
AKUNTABILITASKINERJA
PENUTUP
Laporan Kinerja Deputi Bidang Investigasi Tahun 201662
Bidang Investigasi dan Framework (kerangka kerja) Pengawasan
Pengamanan Aset Negara/Daerah.
GAMBAR 3.2Rapat Kerja Deputi Bidang Investigasi
11. Forum Investigasi
Pada tanggal 1 s.d 4 November 2016 dilaksanakan Forum Investigasi
bertempat di Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat, yang diikuti
oleh Pejabat Struktural di lingkungan Deputi Bidang Investigasi,
Kepala/Koordinator Pengawasan Bidang Investigasi, Pejabat
Fungsional di Lingkungan Deputi Bidang Investigasi, dan Pejabat
Fungsional Auditor dari 33 Perwakilan BPKP.
Tujuan diselenggarakannya Forum Investigasi adalah:
a. Tersosialisasinya arah program penugasan keinvestigasian,
termasuk evaluasi kinerja 2016 dan program kerja tahun 2017 dan
metode perencanaan program kerja tahunan.
b. Tersosialisasinya draft pedoman penugasan bidang investigasi.
c. Meningkatnya kapabilitas auditor investigatif dalam
melaksanakan penugasan di bidang keinvestigasian, yaitu audit
investigatif dan audit dalam rangka penghitungan kerugian
keuangan negara dalam rangka pengamanan aset
negara/daerah dari sisi represif, audit klaim, audit penyesuaian
harga, pemberian solusi strategis hambatan kelancaran
PENDAHULUAN PERENCANAAN DANPERJANJIAN KINERJA
AKUNTABILITASKINERJA
PENUTUP
Laporan Kinerja Deputi Bidang Investigasi Tahun 201663
pembangunan, fraud control plan, komputer forensik,
pembangunan/pengembangan kapasitas APIP di bidang
keinvestigasian, pengembangan data keinvestigasian, metode
perencanaan program kerja tahunan, pemahaman root cause
analysis dalam rangka pemberian rekomendasi strategis,
pemahaman risiko gugatan hukum dan solusinya, pemahaman
peran APIP dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun
2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
d. Tersosialisasinya Standar Audit Internal Pemerintah Indonesia.
e. Terdapatnya data soft kompetensi auditor investigatif.
f. Tersosialisasinya draft pedoman pengembangan kapasitas APIP di
bidang keinvestigasian.
g. Semakin eratnya ikatan keakraban keluarga besar Kedeputian
Bidang Investigasi.
GAMBAR 3.3Arahan Kepala BPKP
PENDAHULUAN PERENCANAAN DANPERJANJIAN KINERJA
AKUNTABILITASKINERJA
PENUTUP
Laporan Kinerja Deputi Bidang Investigasi Tahun 201664
GAMBAR 3.4Forum Investigasi
12. Workshop Pemanfaatan Komputer Forensik untuk pengumpulan bukti
audit dan teknik audit atas pengadaan melalui e-tender
Workshop ini bertujuan meningkatkan kompetensi auditor khususnya
dalam hal pengumpulan bukti audit dan teknik audit atas
pengadaan melalui e-tender melalui pemanfaatan komputer
forensik. Pada tahun 2016 telah dilaksanakan workshop di:
a. Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan
b. Perwakilan BPKP Provinsi Bangka Belitung
c. Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau
d. Deputi Bidang Investigasi
e. Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat
f. Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan
g. Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara
h. Perwakilan BPKP Provinsi Papua
i. Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tenggara
j. Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Barat
k. Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tengah
PENDAHULUAN PERENCANAAN DANPERJANJIAN KINERJA
AKUNTABILITASKINERJA
PENUTUP
Laporan Kinerja Deputi Bidang Investigasi Tahun 201665
GAMBAR 3.5Workshop Komputer Forensik
13.Workshop Digital Media Acquisition and Triage
Workshop ini merupakan lanjutan dari workshop komputer forensik.
Materi workshop adalah:
a. Prinsip Akuisisi dan Triage yang meliputi tindakan terhadap barang
bukti; pengamanan terhadap barang bukti elektronik;
wawancara orang dilokasi; peralatan yang diperlukan;
dokumentasi, pengepakan, pemindahan, penyimpanan.
b. Pemaparan dan Praktek untuk melakukan Akuisisi Hardisk (Dead).
c. Pemaparan dan Praktek untuk melakukan Live Acquisition.
d. Pemaparan dan Praktek untuk melakukan Mobile Forensik.
PENDAHULUAN PERENCANAAN DANPERJANJIAN KINERJA
AKUNTABILITASKINERJA
PENUTUP
Laporan Kinerja Deputi Bidang Investigasi Tahun 201666
GAMBAR 3.6Workshop Digital Media Acquisition and Triage
Tahun 2016, workshop dilaksanakan di:
a. Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat
b. Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan
c. Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah
d. Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan
e. Perwakilan BPKP Provinsi Bali
14. Workshop Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern
Pemerintah (APIP) Pasca Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014
Peran APIP semakin luas dengan terbitnya UU nomor 30 Tahun 2014,
dimana APIP juga memiliki kewenangan untuk melakukan
pengawasan atas pengambilan kebijakan yang dilakukan oleh
pejabat. Akan tetapi peran ini juga perlu disikapi secara hati-hati
dikarenakan tidak semua pengambilan kebijakan/diskresi dapat
berimplikasi kepada tindak pidana.
PENDAHULUAN PERENCANAAN DANPERJANJIAN KINERJA
AKUNTABILITASKINERJA
PENUTUP
Laporan Kinerja Deputi Bidang Investigasi Tahun 201667
GAMBAR 3.7Workshop Peningkatan Kapabilitas APIP
15. Kegiatan Deputi Bidang Investigasi
Kegiatan Deputi Bidang Investigasi diantarannya:
a. Menjadi Narasumber pada Pelatihan Bersama Peningkatan
Kapasitas Penegak Hukum dalam Penanganan Tindak Pidana
Korupsi
Kegiatan ini bertujuan untuk menjaga kesetaraan dan
menyamakan langkah serta persepsi pada saat koordinasi dan
supervisi penanganan TPK di Indonesia. Kegiatan dilaksanakan di
Bandung tanggal 18 s.d 22 April 2016. Peserta Pelatihan berjumlah
200 orang yang terdiri dari penyidik dan auditor dari KPK, Polri,
Kejaksaan Agung, BPK, dan BPKP.
PENDAHULUAN PERENCANAAN DANPERJANJIAN KINERJA
AKUNTABILITASKINERJA
PENUTUP
Laporan Kinerja Deputi Bidang Investigasi Tahun 201668
GAMBAR 3.8Pelatihan Bersama Penegak Hukum
b. Mengikuti Overseas Training on Asset Tracing and Loss Recovery di
University of Wollongong Australia tanggal 22 s.d 28 Mei 2016.
GAMBAR 3.9Training di Wollongong
c. Memberikan Kuliah umum di Universitas Pattimura dengan tema
“Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi”
PENDAHULUAN PERENCANAAN DANPERJANJIAN KINERJA
AKUNTABILITASKINERJA
PENUTUP
Laporan Kinerja Deputi Bidang Investigasi Tahun 201669
GAMBAR 3.10Kuliah Umum di Universitas Pattimura
C. Realisasi Keuangan
Anggaran Deputi Bidang Investigasi tahun 2016 sebelum self blocking
sebesar Rp8.099.015.000,00 setelah self blocking sebesar
Rp6.599.015.000,00 dan terealisir sebesar Rp5.628.070.449,00 atau 71,08%
dari anggaran sebelum self blocking. Sedang dibandingkan dengan
anggaran setelah self blocking sebesar Rp6.599.015.000,00 mencapai
87,24%. Rincian anggaran dan realisasi keuangan per program sebagai
berikut:
TABEL 3.12Anggaran dan Realisasi Keuangan Per Program
No. Uraian AnggaranSebelum SelfBlocking (Rp)
AnggaranSetelah Self
Blocking (Rp)
Realisasi (Rp)
1. Program Dukungan
Manajeman dan
Pelaksanaan Tugas Teknis
Lainnya (3670)
1.282.270.000 1.282.270.000 1.194.851.196
2. Pengendalian/ 2.706.006.000 2.106.006.000 1.686.537.640
PENDAHULUAN PERENCANAAN DANPERJANJIAN KINERJA
AKUNTABILITASKINERJA
PENUTUP
Laporan Kinerja Deputi Bidang Investigasi Tahun 201670
No. Uraian AnggaranSebelum SelfBlocking (Rp)
AnggaranSetelah Self
Blocking (Rp)
Realisasi (Rp)
Pelaksanaan
Pengawasan Intern
Akuntabilitas Keuangan
Negara dan Pembinaan
Penyelenggaraan SPIP
terkait Investigasi pada
BUMN dan BUMD (3679)
3. Pengendalian/
Pelaksanaan
Pengawasan Intern
Akuntabilitas Keuangan
Negara dan Pembinaan
Penyelenggaraan SPIP
terkait HKP (3680)
1.512.178.000 992.290.000 897.529.769
4. Pengendalian/
Pelaksanaan
Pengawasan Intern
Akuntabilitas Keuangan
Negara dan Pembinaan
Penyelenggaraan SPIP
terkait Investigasi pada
Kementerian/Lembaga
(3681)
2.598.561.000 1.998.561.000 1.787.213.510
Jumlah 8.099.015.000 6.599.015.000 5.756.881.569
Anggaran dan realisasi keuangan per jenis belanja adalah sebagai
berikut:
PENDAHULUAN PERENCANAAN DANPERJANJIAN KINERJA
AKUNTABILITASKINERJA
PENUTUP
Laporan Kinerja Deputi Bidang Investigasi Tahun 201671
TABEL 3.13Anggaran dan Realisasi Keuangan Per Jenis Belanja
Uraian AnggaranSebelum SelfBlocking (Rp)
AnggaranSetelah Self
Blocking (Rp)
Realisasi (Rp)
Belanja Barang 8.099.015.000 6.599.015.000 5.756.881.569
Jumlah 8.099.015.000 6.599.015.000 5.756.881.569
PENDAHULUAN PERENCANAAN DANPERJANJIAN KINERJA
AKUNTABILITASKINERJA
PENUTUP
Laporan Kinerja merupakan media pertanggungjawaban Deputi Bidang
Investigasi dalam melaksanakan program dan kegiatan yang telah
dilakukan. Pada tahun 2016 Deputi Bidang Investigasi melaksanakan satu
program dengan sasaran program berupa: “Perbaikan Pengelolaan Program
Prioritas Nasional dan Pengelolaan Keuangan Negara Bidang Pengawasan
Keinvestigasian”. Sasaran program tersebut diukur dengan indikator
“Penyerahan Hasil Pengawasan Keinvestigasian kepada Aparat Penegak
Hukum (APH)/ Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah/ Korporasi”.
Pengukuran kinerja dihitung berdasarkan jumlah laporan yang diserahkan ke
APH/Kementerian/ Lembaga/Pemerintah Daerah/Korporasi dibandingkan
dengan jumlah permintaan penugasan.
Target dan realisasi kinerja dapat dilihat pada tabel berikut:
Sasaran Program Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi CapaianTh 2016
(%)Th
2015Th
2016PerbaikanPengelolaan ProgramPrioritas Nasional danPengelolaanKeuangan NegaraBidang PengawasanKeinvestigasian
Penyerahan HasilPengawasanKeinvestigasian kepadaAparat PenegakHukum/ Kementerian /Lembaga/ PemerintahDaerah/ Korporasi
% 60 83,17 86,98 144,97
Realisasi kinerja tahun 2016 sebesar 86,98% atau mencapai 144,97% dari
target sebesar 60%. Realisasi kinerja dihitung berdasarkan jumlah laporan
yang diserahkan ke APH/ Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah/
Korporasi dibandingkan dengan jumlah permintaan penugasan yaitu 1.831
laporan dibandingkan dengan 2.105 permintaan penugasan.
BAB IVPENUTUP
PENDAHULUAN PERENCANAAN DANPERJANJIAN KINERJA
AKUNTABILITASKINERJA
PENUTUP
Laporan Kinerja Deputi Bidang Investigasi Tahun 201673
Realisasi kinerja tahun 2016 sebesar 86,98% naik sebesar 3,81% dari realisasi
tahun 2015 sebesar 83,17%. Target dan realisasi kinerja tahun 2015 sampai
dengan tahun 2016 dapat digambarkan dengan grafik berikut:
Dari grafik diatas dapat dilihat bahwa realisasi IKU tahun 2015 dan tahun
2016 melampaui target yang telah ditetapkan. Meningkatnya realisasi kinerja
sebesar 3,81% disebabkan tim audit dapat menyelesaikan penugasan dan
penyusunan laporan hasil pengawasan dengan tepat waktu.
Capaian kinerja tahun 2016 sebesar 144,97% atau turun 21,37% dari capaian
tahun 2015 sebesar 166,34%. Perkembangan capaian dari tahun 2015
sampai dengan tahun 2016 terlihat pada grafik berikut:
TARGET REALISASI2015 50.00 83.172016 60.00 86.98
- 10.00 20.00 30.00 40.00 50.00 60.00 70.00 80.00 90.00
100.00
2015 2016Capaian 166.34 144.97
130
135
140
145
150
155
160
165
170
PENDAHULUAN PERENCANAAN DANPERJANJIAN KINERJA
AKUNTABILITASKINERJA
PENUTUP
Laporan Kinerja Deputi Bidang Investigasi Tahun 201674
Dari grafik diatas terlihat capaian IKU tahun 2016 sebesar 144,97% atau turun
sebesar 21,37% dari capaian tahun 2015 sebesar 166,34%. Penurunan ini
disebabkan adanya perbedaan persepsi antara Deputi Bidang Investigasi
dengan APH dan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Korporasi atas
suatu permasalahan sehingga permasalahan tersebut belum/tidak dapat
ditindaklanjuti penugasan.
Cakupan audit tahun 2016 sebanyak 698 K/L/P/K atau menurun sebanyak
167 K/L/P/K dari cakupan audit tahun 2015 sebanyak 865 K/L/P/K. Meskipun
demikian nilai kerugian keuangan negara meningkat dari tahun 2015 sebesar
Rp2..574.372,21 dan USD1.907.493,02 serta SAR17.967.405 menjadi
Rp4.801.440.125.507,67 pada tahun 2016.
Pencapaian sasaran ini didukung penggunaan dana sebesar
Rp2.031.477.061,00 atau 80,55% dibandingkan dengan anggaran setelah self
blocking sebesar Rp2.522.090.000,00. Sedangkan dibandingkan dengan
anggaran sebelum self blocking sebesar Rp3.147.837.000,00 mencapai
64,54%.
Capaian IKU menyerap SDM sebanyak 9.953 OH atau 110,76% dari rencana
sebanyak 8.986 OH
Dari sisi penggunaan dana, sasaran ini telah dicapai secara efisien. Hal ini
terlihat dari capaian kinerja sebesar 144,97%, lebih besar daripada capaian
penggunaan dana sebesar 80,55%.
Dari sisi penggunaan SDM, sasaran ini telah dicapai secara efisien. Hal ini
terlihat dari capaian kinerja sebesar 144,97%, lebih besar daripada capaian
penggunaan SDM sebesar 110,76%. Hal ini disebabkan terdapat beberapa
auditor melaksanakan beberapa penugasan pada waktu bersamaan.
Deputi Bidang Investigasi akan terus meningkatkan kinerja sebagai
perwujudan dari pertanggungjawaban amanah yang diemban dengan
cara meningkatkan kompetensi auditor investigasi sehingga auditor
investigasi dapat menyelesaikan tugas-tugasnya dengan baik.
PENDAHULUAN PERENCANAAN DANPERJANJIAN KINERJA
AKUNTABILITASKINERJA
PENUTUP
Laporan Kinerja Deputi Bidang Investigasi Tahun 201675
Pada tahun 2017 Deputi Bidang Investigasi merencanakan akan
melaksanakan penugasan dalam rangka pemberian rekomendasi strategis
terkait bidang investasi, bidang transportasi, ketenagalistrikan, serta
pembelian gas oleh BUMD. Selain itu juga akan menerapkan strategi edukatif
dengan menerapkan konsep Masyarakat Pembelajar Anti Korupsi (MPAK),
Fraud Risk Assessment (FRA) dalam rangka menyusun peta risiko pada
Kementerian/lembaga/ Pemerintah Daerah/Korporasi.
Lampiran 1
Anggaransebelum self
blocking
Anggaransetelah self
blockingRealisasi % sebelum
self blocking% setelah
self blocking Target Realisasi %
2 3 4 5 6=5/4 7 8 9 10=9/7 11=9/10 12 13 14=13/121 Perbaikan pengelolaan
program PrioritasNasional danPengelolaan KeuanganNegara BidangPengawasanKeinvestigasian
Penyerahan Hasil PengawasanKeinvestigasian kepada AparatPenegak Hukum/ Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah/Korporasi
% 60 86.98 144.97 3,524,930,000 2,756,944,000 2,191,783,800 62.18 79.50 8,986 9,953 110.76
1
CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMADEPUTI BIDANG INVESTIGASI
Indikator Kinerja Utama Satuan Target
TAHUN 2016
SDM (OH)Dana (Rp)
Realisasi CapaianKinerja (%)
Sasaran Program
Lampiran 2
Indikator Kinerja Utama Satuan Target RealisasiTh 2015
RealisasiTh 2016
Realisasidibanding
Target2 3 4 5 6 7=6/4
1 Perbaikanpengelolaan programPrioritas Nasional danPengelolaanKeuangan NegaraBidang PengawasanKeinvestigasian
Penyerahan Hasil PengawasanKeinvestigasian kepada Aparat PenegakHukum/ Kementerian/ Lembaga/Pemerintah Derah/ Korporasi
% 60 83.17 86.98 144.97
Sasaran Strategis/ Program
TARGET DAN REALISASI IKUDEPUTI BIDANG INVESTIGASI
TAHUN 2016
1
Lampiran 3
PaguAnggaran
setelah selfblocking
Realisasi % Target Realisasi %
3 3 5 6=5/3 7 8 9 10=9/8 10 11 12=11/10 13Sasaran Kegiatan
Rekomendasi HasilPengawasan
Rekomendasi 149 149 100.00 1,998,561,000 1,998,561,000 1,787,213,510 89.43 6,094 10,512 172.50
1 RekomendasiPengawasanKeinvestigasian
Rekomendasi 84 84 100.00 1,511,793,000 1,569,186,000 1,387,840,359 88.44 5,301 8,533 160.97
2 Rekomendasi PerbaikanPencegahan KorupsipadaKementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah
Rekomendasi 64 64 100.00 366,556,000 308,774,000 288,305,912 93.37 693 1,689 243.72
3 RekomendasiPengawasanKeinvestigasian Bansos(Nawa Cita 3)
Rekomendasi 1 1 100.00 120,212,000 120,601,000 111,067,239 92.09 100 290 290.00
Rekomendasi HasilPengawasan
Rekomendasi 83 83 100.00 2,706,006,000 2,106,006,000 1,686,537,640 80.08 6,031 9,059 150.21
1 RekomendasiPengawasanKeinvestigasian
Rekomendasi 61 57 93.44 2,422,637,000 1,768,915,000 1,467,354,340 82.95 5,056 8,192 162.03
2 Rekomendasi PerbaikanPencegahan KorupsipadaKementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Korporasi
Rekomendasi 21 26 123.81 149,508,000 226,729,000 171,009,800 75.42 675 562 83.26
3 RekomendasiPengawasanKeinvestigasian KreditUsaha Rakyat (KUR)
Rekomendasi 1 1 100.00 133,861,000 110,362,000 48,173,500 43.65 300 305 101.67
Rekomendasi HasilPengawasan
Rekomendasi 61 61 100.00 1,512,178,000 1,212,178,000 1,088,279,313 89.78 5,695 5,889 103.41
1 Rekomendasi HasilPengawasan atasHambatan KelancaranPembangunan
Rekomendasi 60 60 100.00 1,412,186,000 1,207,898,000 1,087,213,313 90.01 5,620 5,841 103.93
CAPAIAN KINERJA OUTPUTDEPUTI BIDANG INVESTIGASI
TAHUN 2016
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Output Satuan Target Realisasi %
Dana (Rp)
Tersedianya informasihasil pengawasandalam mencapaiperbaikan tata kelola,perbaikan sistempengendalian internpengelolaan keuangannegara danpeningkatan kapabilitasAPIP pada DirektoratInvestigasi HKP
SDM (OH)
Program
1 2PengawasanInternAkuntabilitasKeuanganNegara danPembinaanPenyelenggaraan SistemPengendalianInternPemerintah
3
1 Tersedianya informasihasil pengawasandalam mencapaiperbaikan tata kelola,perbaikan sistempengendalian internpengelolaan keuangannegara danpeningkatan kapabilitasAPIP pada DirektoratInvestigasi InstansiPemerintah
2 Tersedianya informasihasil pengawasandalam mencapaiperbaikan tata kelola,perbaikan sistempengendalian internpengelolaan keuangannegara danpeningkatan kapabilitasAPIP pada DirektoratInvestigasi BUMN danBUMD
Lampiran 3
PaguAnggaran
setelah selfblocking
Realisasi % Target Realisasi %
CAPAIAN KINERJA OUTPUTDEPUTI BIDANG INVESTIGASI
TAHUN 2016
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Output Satuan Target Realisasi %
Dana (Rp) SDM (OH)
Program
2 RekomendasiPengawasan BidangInfrastruktur danPerhubungan (Nawa Cita6)
Rekomendasi 1 1 100.00 99,992,000 4,280,000 1,066,000 24.91 75 48 64.00
6,216,745,000 5,316,745,000 4,562,030,463 73.38 17,820 25,460 142.87
Tersedianya informasihasil pengawasandalam mencapaiperbaikan tata kelola,perbaikan sistempengendalian internpengelolaan keuangannegara danpeningkatan kapabilitasAPIP pada DirektoratInvestigasi HKP
JUMLAH
PengawasanInternAkuntabilitasKeuanganNegara danPembinaanPenyelenggaraan SistemPengendalianInternPemerintah
3
Lampiran 4
3 4 5 6 7=6/4 8Sasaran Kegiatan
Rekomendasi HasilPengawasan
Rekomendasi 149 303 149 203
1 RekomendasiPengawasanKeinvestigasian
Rekomendasi 84 189 84 225
2 Rekomendasi PerbaikanPencegahan KorupsipadaKementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah
Rekomendasi 64 114 64 178
3 RekomendasiPengawasanKeinvestigasian Bansos(Nawa Cita 3)
Rekomendasi 1 - 1 -
Rekomendasi HasilPengawasan
Rekomendasi 83 86 84 104
1 RekomendasiPengawasanKeinvestigasian
Rekomendasi 61 56 57 92
2 Rekomendasi PerbaikanPencegahan KorupsipadaKementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Korporasi
Rekomendasi 21 28 26 133
3 RekomendasiPengawasanKeinvestigasian KreditUsaha Rakyat (KUR)
Rekomendasi 1 - 1 -
CAPAIAN KINERJA OUTPUTDEPUTI BIDANG INVESTIGASI
TAHUN 2016
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Output Satuan Target RealisasiTh 2015 %Realisasi
Th 2016 Program
1 2PengawasanInternAkuntabilitasKeuanganNegara danPembinaanPenyelenggaraan SistemPengendalianInternPemerintah
1 Tersedianya informasihasil pengawasandalam mencapaiperbaikan tata kelola,perbaikan sistempengendalian internpengelolaan keuangannegara danpeningkatan kapabilitasAPIP pada DirektoratInvestigasi InstansiPemerintah
2 Tersedianya informasihasil pengawasandalam mencapaiperbaikan tata kelola,perbaikan sistempengendalian internpengelolaan keuangannegara danpeningkatan kapabilitasAPIP pada DirektoratInvestigasi BUMN danBUMD
CAPAIAN KINERJA OUTPUTDEPUTI BIDANG INVESTIGASI
TAHUN 2016
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Output Satuan Target RealisasiTh 2015 %Realisasi
Th 2016 Program
Rekomendasi HasilPengawasan
Rekomendasi 61 105 61 172
1 Rekomendasi HasilPengawasan atasHambatan KelancaranPembangunan
Rekomendasi 60 84 60 140
2 Rekomendasi PerbaikanPencegahan KorupsipadaKementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Korporasi
Rekomendasi - 21 - -
3 RekomendasiPengawasan BidangInfrastruktur danPerhubungan (Nawa Cita6)
Rekomendasi 1 - 1 -
Tersedianya informasihasil pengawasandalam mencapaiperbaikan tata kelola,perbaikan sistempengendalian internpengelolaan keuangannegara danpeningkatan kapabilitasAPIP pada DirektoratInvestigasi HKP
JUMLAH
PengawasanInternAkuntabilitasKeuanganNegara danPembinaanPenyelenggaraan SistemPengendalianInternPemerintah
3