KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA DEPUTI BIDANG ... · 2020. 12....

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

REPUBLIK INDONESIA

DEPUTI BIDANG KOORDINASI EKONOMI MAKRO DAN KEUANGAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan

akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Iskandar Simorangkir

Jabatan : Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Airlangga Hartarto

Jabatan : Menteri Koordinator Bidang Perekonomian

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai

lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang

telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target

kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi

terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam

rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Oktober 2020

Pihak Kedua, Pihak Pertama,

Menteri Koordinator Bidang Deputi Bidang Koordinasi Perekonomian Ekonomi Makro dan Keuangan

Airlangga Hartarto Iskandar Simorangkir

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020 DEPUTI BIDANG KOORDINASI EKONOMI MAKRO DAN KEUANGAN

No. Sasaran Program Indikator Kinerja Target

Perspektif : Stakeholder

1. Terwujudnya Kondisi Ekonomi Makro dan Keuangan yang menunjang pertumbuhan ekonomi berkelanjutan

1.1. Terjaganya Inflasi dikisaran Sasaran 3% ± 1%

1.2. Meningkatnya proporsi TKDD (Transfer ke Daerah dan Dana Desa) Berbasis Kinerja

1.3. Terjaganya Rasio Perpajakan yang ditetapkan oleh Pemerintah

7,5 - 9%

1.4. Nilai Penyaluran KUR (Trilliun Rupiah) 190 T

1.5. Indeks Keuangan Inklusif 79%

Perspektif : Internal Business Process

2. Terwujudnya Kebijakan Bidang Ekonomi Makro dan Keuangan Makro dan Keuangan yang Berkualitas

2.1. Persentase Rekomendasi Kebijakan Bidang Ekonomi Makro dan Keuangan yang diterima Menko Perekonomian

100%

Perspektif : Learning and Growth

3. Terwujudnya Tata Kelola Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan yang Baik

3.1. Persentase ASN Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan dengan Nilai Indeks Profesionalitas ASN berkategori tinggi

75 %

3.2. Nilai SAKIP Deputi Bidang Kordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan

83

3.3. Persentase Pemenuhan Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan

86.61 %

3.4. Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan

98 %

Program : Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian

Kegiatan Anggaran

1. Koordinasi Kebijakan Moneter dan Sektor Eksternal Rp 1.814.818.000 2. Koordinasi Kebijakan Keuangan Inklusif dan Keuangan Syariah Rp 2.161.977.000 3. Koordinasi Kebijakan Perekonomian Daerah dan Sektor Rill Rp 931.021.000 4. Koordinasi Kebijakan Bidang Fiskal Rp 2.948.824.000 5. Koordinasi Kebijakan Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Rp 5.269.192.000

Rp 13.125.832.000 Tiga Belas MilIar Seratus Dua Puluh Lima Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Dua RibuRupiah


Menteri Koordinator Bidang Deputi Bidang Koordinasi Perekonomian Ekonomi Makro dan Keuangan

Airlangga Hartarto Iskandar Simorangkir

20%-23%

RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

DEPUTI BIDANG KOORDINASI EKONOMI MAKRO DAN KEUANGAN

No. Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Utama Target Inisiatif Strategis Rencana Aksi Kinerja

Sep Okt Nov Des

Perspektif: Stakeholder 1 Terwujudnya Kondisi

Ekonomi Makro dan Keuangan yang menunjang pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

Terjaganya Inflasi dikisaran Sasaran

3% ± 1%

• Rekomendasi sasaran inflasi 2022-2024

• Hasil evaluasi kinerja TPID

• Rekomendasi Arahan, kebijakan dan Program kerja dalam Rapat Koordinasi (Rakornas, HLM, Rakor Menteri, Rakorpusda) Pengendalian Inflasi tahun 2020

• Terselenggaranya fungsi Sekretariat TPIP

• Penyusunan konsep kriteria baru evaluasi kinerja TPID.

• Konsep surat Deputi kepada DJPK Terkait Rekomendasi Substansi Pengendalian Inflasi dalam Kebijakan DID ke depan.

• Capacity Building TPID

• Penyusunan asesmen hasil evaluasi kinerja TPID

• Koordinasi Persiapan Pelaksanaan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengendalian Inflasi Tahun 2020

• Konsep surat laporan pelaksanaan tugas TPIP triwulan III kepada Presiden


• Penyusunan asesmen hasil evaluasi kinerja TPID

• Koordinasi Persiapan Pelaksanaan Rapat Koordinasi Pusat dan Derah (Rakorpusda) TPID

• Koordinasi Penyampaian kriteria evaluasi kinerja TPID tahun 2020


• Koordinasi penyusunan rekomendasi sasaran inflasi 2022-2024.


Meningkatnya proporsi TKDD Berbasis Kinerja

Rakor & Webinar P2DD

Rakor Progres Proker Satgas P2DD

Webinar P2DD Rakornas P2DD

Terjaganya Rasio Perpajakan yang ditetapkan oleh Pemerintah

7,5 - 9%

Rakor dalam rangka menjaga pencapaian realisasi rasio perpajakan berada pada target yang ditetapkan

FGD terkait rasio perpajakan (Tax ratio)

Rakor Rasio Perpajakan (Tax ratio)

FGD terkait rasio perpajakan

FGD terkait rasio perpajakan

Nilai Penyaluran KUR (Trilliun Rupiah)

190 T

1. Rapat Koordinasi Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi UMKM 2020

2. Sosialisasi Permenko KIR 2020

3. Penyaluran KUR di berbagai wilayah sesuai


2. Melaksanakan sosialisasi perubahan Permenko KUR 2020

3. Penyaluran KUR di






3. Penyaluran KUR




20% - 23%

arahan Menko 4. Monitoring dan

Evaluasi KUR

berbagai wilayah sesuai arahan Menko

4. Monitoring dan Evaluasi Debitur KUR pada Masa Pandemi COVID-19 dan KUR Super Mikro



di berbagai wilayah sesuai arahan Menko




Indeks Keuangan Inklusif 79 %

Rakor SNKI 2020 1. Indonesia Financial Inclusion Forum (IFIF) 2020

2. Workshop Keuangan Syariah bagi 500 Ponpes

1. Pembentukan Tim Jejaring Keuangan Inklusif Perempuan (JKIP)

2. Seminar Nasional Keuangan Inklusif Bagi Ponpes

1. Penyelesaian Revisi Perpres 82/2016

2. Pembentukan Bank Wakaf Mikro (BWM)

1. Rakor SNKI 2020 2. Rakor Keuangan

Syariah 2020

Perspektif : Internal Business Process 2

Persentase Rekomendasi Kebijakan Bidang Ekonomi Makro dan Keuangan yang diterima Menko Perekonomian

100%

• Tersusunnya Laporan/analisis perekonomian secara periodik

• Tersusunnya rekomendasi kebijakan terkait stabilitas sistem keuangan dan stabilitas harga

• Terselenggaranya basis data/dashboard perekonomian

• Tersusunnya rekomendasi kebijakan pengelolaan defisit neraca transaksi berjalan

• Tersusunnya rekomendasi kebijakan sinergi

• Laporan Pasar Harian

• Laporan periodik: - Analisis Inflasi - Analisis Ekspor

Impor - Analisis Stabilitas

Sistem Keuangan

• FGD: - Stabilitas Sistem

Keuangan

- Defisit Jasa Transportasi

- Monitoring pelaksanaan program PEN




Sistem Keuangan

• FGD: - Stabilitas Sistem

Keuangan

- Defisit Transaksi Berjalan

- Monitoring pelaksanaan program PEN



Impor - Analisis

Stabilitas Sistem Keuangan

- Analisis Produk Domestik Bruto

- Analisis Neraca Pembayaran Indonesia (NPI)

• FGD: - Stabilitas

Sistem Keuangan

- Sinergi IRU Monitoring pelaksanaan program PEN




Sistem Keuangan

• FGD: - Investor meeting - Sinergi IRU

Monitoring pelaksanaan program PEN

koordinasi Investor Relation Unit (IRU) dalam rangka menjaga sovereign rating Indonesia.

• Tersusunnya rekomendasi pengendalian pelaksanaan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)

Laporan Kegiatan Perekonomian Daerah dan Sektor Riil

• Rapat Koordinasi Sinergi Data SHAT

• Laporan Perkembangan Nowcasting Pertumbuhan Ekonomi

• Laporan Perkembangan PDB/PDRB Sektoral dan Spasial

• Laporan Perkembangan PDB/PDRB terkait Sumber-Sumber Pertumbuhan Ekonomi Daerah (Provinsi)

• Rapat Koordinasi Pelaksanaan Penyusunan Dashboard SMARTER

• Rapat Koordinasi Risk Management Protocol (RMP)

• Rapat Koordinasi Pilot Project Garut

• Laporan Perkembangan PDB/PDRB Sektoral dan Spasial

• Sosialisasi Dashboard SMARTER

• Laporan Perkembangan Nowcasting Pertumbuhan Ekonomi

• Laporan Perkembangan PDB/PDRB Sektor Jasa

• Rapat Evaluasi Pinjaman Daerah

• Laporan Kegiatan Tahun 2020 dan Rencana Kegiatan Tahun 2021

Inisiatif Strategis Deputi yang dilaksanakan Keasdepan Fiskal

1. FGD Mensinergikan Insentif-Insentif Pajak Penghasilan

2. Rapat Koordinasi Mensinergikan Insentif-Insentif Pajak Penghasilan

3. Koordinasi

1. Monitoring APBN Triwulan III 2020

2. Koordinasi penyusunan regulasi terkait insentif fiskal

3. Koordinasi penyusunan regulasi terkait analisis kebijakan fiskal

1. Monitoring dan evaluasi pemanfaatan insentif fiskal


3. Koordinasi penyusunan regulasi terkait

1. Monitoring dan evaluasi pemanfaatan insentif fiskal

2. Rapat koordinasi insentif fiskal


4. Koordinasi

penyusunan regulasi terkait insentif fiskal

4. Koordinasi penyusunan regulasi terkait analisis kebijakan fiskal

5. Koordinasi penyusunan regulasi terkait kebijakan perpajakan

6. Koordinasi penyusunan regulasi terkait kebijakan PNBP dan cukai



6. Monitoring dan evaluasi pemanfaatan insentif pajak bagi Wajib Pajak terdampak Pandemi Covid-19

analisis kebijakan fiskal


5. Koordinasi penyusunan regulasi terkait kebijakan PNBPdan cukai

6. Monitoring dan evaluasi pemanfaatan insentif pajak bagi Wajib Pajak terdampak Pandemi Covid-19

penyusunan regulasi terkait analisis kebijakan fiskal



1. Koordinasi dan sinkronisasi kebijakan di bidang pasar modal dan lembaga keuangan

2. Sosialisasi kebijakan di bidang pasar modal dan lembaga keuangan

3. Monitoring dan evaluasi kebijakan di bidang pasar modal dan lembaga keuangan

4. FGD terkait kebijakan di bidang pasar modal dan lembaga keuangan

1. Koordinasi dan sikronisasi Monitoring dan evaluasi












4. Monitoring dan evaluasi kebijakan di bidang pasar modal dan lembaga keuangan

Rapat Koordinasi Keuangan Inklusif dan Keuangan Syariah

1. Webinar Nasional Keuangan Inklusif bagi perempuan

2. Rapat Koordinasi Keuangan Inklusif dan Keuangan

1. Rapat Koordinasi Penyusunan roadmap TPKAD 2020-2024

2. Sosialisasi Sinergi Program Keuangan Inklusif dan Keuangan

1. Sosialisasi SNKI bagi Anggota POKJA

2. Rakor implementasi Keuangan Inklusif dan Keuangan

1. Rakor evaluasi Pelaksanaan SNKI 2020 dan Rencana Kerja SNKI 2021

2. Seminar Nasional Outlook Keuangan Inklusif 2021

3. Seminar Nasional

Syariah Syariah bagi TPAKD

Syariah Outlook Keuangan Syariah 2021

Perspektif : Learning and Growth

3 Terwujudnya Tata Kelola Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan yang Baik

Persentase ASN Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan dengan Nilai Indeks Profesionalitas ASN berkategori tinggi

75 % Coaching Berkala Coaching Deputi

dengan semua eselon II

Coaching keasdepan Coaching keasdepan Evaluasi Kinerja

kedeputian terhadap capaian target

Nilai SAKIP Deputi Bidang Kordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan

83 Pelaporan Kinerja Penyusunan Renja

Penyusunan PK

Pengumpulan Data Dukung Laporan Kinerja

Laporan Triwulan III

E-Monev

Monitoring Renja

Pengipulan data dukung Laporan Kinerja

Monitoring Renja

Pengumpulan Data Dukung Laporan Kinerja

Monitoring Renja

Laporan triwulan IV

E-Monev

Penyusunan Laporan Kinerja

Persentase Pemenuhan Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan

86.61 % Pelaporan Kegiatan

RB Pengumpulan Laporan

Kinerja Bulanan Pengumpulan Laporan

Kinerja Bulanan

Pengumpulan Laporan Kinerja

Bulanan

Laporan Sasaran Kinerja Pegawai

Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan

98 %

Percepatan optimalisasi

penyerapan realisasi anggaran

Melakukan konsinyering dalam dan luar kota terkait dengan peningkatan pemahaman terhadap substansi perkerjaan

melakukan kegiatan konsinyering

Melakukan perjalanan dinas dalam rangka monitoring dan evaluasi


melakukan perjalanan dinas dalam rangka monitoring dan evaluasi


Melakukan perjalanan dinas dalam rangka monitoring dan evaluasi


Deputi Bidang Koordinasi Ekonomia Makro dan Keuangan

Iskandar Simorangkir

MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA

Periode Pelaporan Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020

Target Realisasi Target Realisasi Target

TAHUNAN 3,5% ± 1% 3,13% 3,5% ± 1% 2,72% 3% ± 1 %

s.d. Triwulan I N/A N/A N/A N/A N/A

s.d. Triwulan II N/A N/A N/A N/A N/A

s.d. Triwulan III N/A N/A N/A N/A N/A

s.d. Triwulan IV N/A N/A N/A N/A N/A

DEPUTI BIDANG KOORDINASI EKONOMI MAKRO DAN KEUANGAN KODE IKU: S.1.1


Perspektif : (x) Stakeholder (…) Customer (…) Internal Business Process (…) Learning & Growth

Sasaran Strategis : Terwujudnya Kondisi Ekonomi Makro dan Keuangan yang Menunjang Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan

Deskripsi Sasaran Strategis Terwujudnya Kebijakan Bidang Ekonomi Makro dan Keuangan yang Berkualitas melalui penyampaian Rekomendasi Kebijakan kepada Menko Perekonomian

Indikator Kinerja Utama (IKU) : Terjaganya Inflasi dikisaran Sasaran

Deskripsi IKU : Definisi

Terjaganya Inflasi pada Sasaran yang ditetapkan Pemerintah melalui koordinasi pengendalian inflasi baik di tingkat nasional maupun di tingkat daerah. Pengendalian inflasi merupakan pengejawantahan dari tugas Deputi Bidang Ekonomi Makro dan Keuangan pada Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) sebagai Kepala Sekretariat (berdasarkan Keputusan Menko Perekonomian No.148 tahun 2017, yang merupakan salah satu peraturan pelaksana Keputusan Presiden Nomor 23 tahun 2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi Nasional). Besaran Persentase inflasi yang ditargetkan untuk dicapai pada tahun 2020 adalah 3% ± 1%.

Formula

Perhitungan realisasi kinerja didasarkan pada perbandingan inflasi target dengan inflasi realisasi. Target output inflasi dinyatakan selesai, setelah disusun laporan capaian iflasi beserta dengan dokumen pendukung.

Tujuan

Mengukur capaian kinerja pengendalian inflasi

Satuan Pengukuran Persentase

Unit/Pihak Penyedia Data Asisten Deputi Moneter dan Sektor Eksternal

Pejabat Penanggung Jawab Data Asisten Deputi Moneter dan Sektor Eksternal

Sumber Data : Asisten Deputi Moneter dan Sektor Eksternal, Bank Indonesia, BPS, K/L terkait, Pemerintah Daerah

Tingkat Kendali IKU (…..) High (X) Moderate (…) Low

Tingkat Validitas IKU (X) Exact (…..) Proxy (…) Activity

Jenis Konsolidasi Periode (…..) Sum (X) Average (…) Take Last Known Value

Jenis Cascading IKU (X) Cascading Peta (…) Cascading Non Peta (…..) Non-Cascading

Metode Cascading (X) Direct (….) Indirect

Polarisasi IKU : (…..) Maximize (.......) Minimize (X) Stabilize

Periode Pelaporan : (....) Bulanan (...) Triwulanan (....) Semesteran (X) Tahunan







Indikator Kinerja Utama (IKU) : Meningkatnya proporsi TKDD (Transfer ke Daerah dan Dana Desa) Berbasis Kinerja


Peningkatan rasio TKDD berbasis kinerja dilakukan dalam rangka mengoptimalkan keterpaduan pemanfaatan Dana TKDD dengan belanja kementerian/ lembaga (K/L) dan sumber dana lainnya secara lebih efisien, efektif dengan prinsip nilai ekonomi (value for money) serta kualitas tata kelola Dana TKDD mulai dari perencanaan, pengalokasian, pelaksanaan hingga mengembangkan sistem pengendalian dan evaluasi berbasis sistem informasi.

Formula

Pengukuran IKU dilakukan dengan cara menganalisis deviasi antara realisasi besaran TKDD berbasis kinerja yang dibandingkan realisasi total TKDD setiap tahunnya, dengan prediksi perhitungan perbandingan besaran TKDD berbasis kinerja dengan total TKDD setiap tahunnya. Adapun peningkatan tersebut diupayakan melalui intensitas rapat koordinasi dengan Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri dalam penentuan alokasi.

Tujuan

Memperkuat permintaan domestik melalui penajaman belanja pemerintah yang lebih berkualitas dalam rangka mendukung pencapaian sasaran dalam RPJMN 2020-2024


Unit/Pihak Penyedia Data Asisten Deputi Perekonomian Daerah dan Sektor Riil dan K/L terkait

Pejabat Penanggung Jawab Data Asisten Deputi Perekonomian Daerah dan Sektor Riil

Sumber Data : Asisten Deputi Perekonomian Daerah dan Sektor Riil dan K/L terkait

Tingkat Kendali IKU (…..) High (…..) Moderate (X) Low

Tingkat Validitas IKU (…..) Exact (X) Proxy (…..) Activity

Jenis Konsolidasi Periode (X) Sum (…..) Average (…..) Take Last Known Value

Jenis Cascading IKU (X) Cascading Peta (…..) Cascading Non Peta (…..) Non-Cascading


Polarisasi IKU : (…..) Maximize (X) Minimize (........) Stabilize

Periode Pelaporan : (....) Bulanan (....) Triwulanan (X) Semesteran ( … ) Tahunan



TAHUNAN N/A N/A N/A N/A

N/A N/A N/A N/A -

s.d. Triwulan II N/A N/A N/A N/A -

s.d. Triwulan III N/A N/A N/A N/A -

s.d. Triwulan IV N/A N/A N/A N/A -

20%–23%

s.d. Triwulan I







Indikator Kinerja Utama (IKU) : Terjaganya Rasio Perpajakan yang ditetapkan oleh Pemerintah


Rasio perpajakan terhadap PDB adalah perbandingan antara penerimaan perpajakan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). PDB merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu negara tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu negara tertentu.

Formula

Perhitungan realisasi kinerja didasarkan pada perbandingan antara Realisasi Capaian Output Paket Rekomendasi dengan target yang terdapat dalam dokumen Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi 2020.

Tujuan

Rasio perpajakan terhadap PDB bertujuan untuk mengukur kemampuan pemerintah dalam mengumpulkan perpajakan dari nilai total perekonomian.


Unit/Pihak Penyedia Data Asisten Deputi Fiskal

Pejabat Penanggung Jawab Data Asisten Deputi Fiskal

Sumber Data : Asisten Deputi Fiskal, Kementerian Keuangan, dan K/L terkait

Tingkat Kendali IKU (…..) High (…..) Moderate (X) Low

Tingkat Validitas IKU (…..) Exact (X) Proxy (…) Activity

Jenis Konsolidasi Periode (X) Sum (…..) Average (….) Take Last Known Value

Jenis Cascading IKU (…..) Cascading Peta (X) Cascading Non Peta (…..) Non-Cascading



Periode Pelaporan : (....) Bulanan (....) Triwulanan (....) Semesteran (X) Tahunan



TAHUNAN N/A N/A N/A N/A 7,5% – 9%

s.d. Triwulan I N/A N/A N/A N/A N/A

s.d. Triwulan II N/A N/A N/A N/A N/A

s.d. Triwulan III N/A N/A N/A N/A N/A

s.d. Triwulan IV N/A N/A N/A N/A N/A







Indikator Kinerja Utama (IKU) : Nilai Penyaluran KUR (Triliun Rupiah)


KUR adalah Kredit/pembiayaan modal kerja dan/atau investasi kepada debitur individu/perseorangan, badan usaha dan/atau kelompok usaha yang produktif dan layak namun belum memiliki agunan tambahan atau agunan tambahan belum cukup. Target Penyaluran KUR ditetapkan oleh Komite Kebijakan berdasarkan pengajuan plafon penyaluran dari Penyalur selama periode 1 tahun.

Formula

Realisasi Penyaluran KUR tahun 2020

Tujuan

Mendorong kinerja penyusunan rekomendasi kebijakan penyaluran KUR 2020

Satuan Pengukuran Triliun Rupiah

Unit/Pihak Penyedia Data Asisten Deputi Pasar Modal dan Lembaga Keuangan

Pejabat Penanggung Jawab Data Asisten Deputi Pasar Modal dan Lembaga Keuangan

Sumber Data : Asisten Deputi Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, K/L terkait, Bank Penyalur.

Tingkat Kendali IKU (X) High (…..) Moderate (…..) Low

Tingkat Validitas IKU (X) Exact (…..) Proxy (…..) Activity

Jenis Konsolidasi Periode (X) Sum (…..) Average (…..) Take Last Known Value

Jenis Cascading IKU (X) Cascading Peta (…..) Cascading Non Peta (…..) Non-Cascading



Periode Pelaporan : (X) Bulanan (X) Triwulanan (....) Semesteran ( … ) Tahunan



TAHUNAN N/A N/A 140 Triliun 140, 08 Triliun 190 Triliun Rupiah

s.d. Triwulan I N/A N/A 35 Triliun 38 Triliun -

s.d. Triwulan II N/A N/A 70 Triliun 75, 1 Triliun -

s.d. Triwulan III N/A N/A 105 Triliun 115, 7 Triliun -

s.d. Triwulan IV N/A N/A 140 Triliun 140, 08 Triliun -




TAHUNAN 68 % 68 % 75 % 76,19 % 79 %

s.d. Triwulan I - - - - -

s.d. Triwulan II - - - - -

s.d. Triwulan III - - - - -

s.d. Triwulan IV 68 % 68 % 75 % 76,19 % 79 %






Indikator Kinerja Utama (IKU) : Indeks Keuangan Inklusif


Indeks keuangan inklusif merupakan persentase jumlah penduduk yang memiliki akses layanan keuangan pada lembaga keuangan formal yang diukur berdasarkan survey independen dan objektif. Indikator keuangan inklusif dikelompokkan menjadi tiga jenis dimensi sebagai berikut: 1. Akses, yaitu kemampuan untuk menggunakan layanan keuangan formal dalam hal keterjangkauan secara fisik dan virtual baik konvensional maupun syariah 2. Penggunaan, yaitu penggunaan aktual atas layanan dan produk keuangan konvensional dan syariah 3. Kualitas, yaitu tingkat pemenuhan kebutuhan atas produk dan layanan keuangan yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat baik konvensional maupun syariah

Formula

Realisasi dibagi dengan target

Tujuan

Mengukur capaian indeks keuangan inklusif


Unit/Pihak Penyedia Data Asisten Deputi Keuangan Inklusif dan Keuangan Syariah

Pejabat Penanggung Jawab Data Asisten Deputi Keuangan Inklusif dan Keuangan Syariah

Sumber Data : Asisten Deputi Keuangan Inklusi dan Keuangan Syariah, OJK, BI, BPS, KNEKS, Kemenkeu, Asosiasi Perbankan, dan Asosiasi Fintech Konvensional dan Syariah.

Tingkat Kendali IKU (X) High (…) Moderate (…..) Low

Tingkat Validitas IKU (X) Exact (…) Proxy (…) Activity

Jenis Konsolidasi Periode (X) Sum (…) Average (…) Take Last Known Value

Jenis Cascading IKU (x) Cascading Peta (…) Cascading Non Peta (…..) Non-Cascading


Polarisasi IKU : (X) Maximize (.......) Minimize (…) Stabilize



DEPUTI BIDANG KOORDINASI EKONOMI MAKRO DAN KEUANGAN KODE IKU: IB.1


Perspektif : (…) Stakeholder (…) Customer (x) Internal Business Process (…) Learning & Growth



Indikator Kinerja Utama (IKU) : Persentase Rekomendasi Kebijakan Bidang Ekonomi Makro dan Keuangan yang diterima Menko Perekonomian


Rekomendasi Kebijakan yang Terkait dengan Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan adalah hasil dari kegiatan penyelenggaraan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan perekonomian yang disampaikann kepada Menko Perekonomian. Pada Tahun 2020 rekomendasi yang disampaikan terdiri atas: 1. Kebijakan Bidang Fiskal 2. Kebijakan Bidang Moneter dan Sektor Eksternal 3. Kebijakan Bidang Perekonomian Daerah dan Sektor Rill 4. Kebijakan Bidang Pasar Modal dan Lembaga Keuangan 5. Kebijakan Bidang Keuangan Inklusif dan Keuangan Syariah. Rekomendasi Kebijakan Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan, meliputi dokumen-dokumen hasil dari kegiatan koordinasi dan sinkronisasi, perumusan, penetapan dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan yang dihasilkan bersama Stakeholder terkait, yang disampaikan dalam bentuk Surat, Nota Dinas, Risalah Rapat, Laporan, Analisis maupun Kajian Kebijakan yang dihasilkan oleh Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan yang disampaikan kepada/ditindaklanjuti oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian .

Formula

Realisasi dibagi dengan target

Tujuan

Menyampaikan rekomendasi kebiijakan dibidang ekonomi makro dan keuangan kepada Menko Perekonomian guna memperoleh arahan/persetujuan, penetapan, maupun tindak lanjut.


Unit/Pihak Penyedia Data Keasdepan Fiskal, Keasdepan Moneter dan Sektor Eksternal, Keasdepan Perekonomian Daerah

dan Sektor Riil, Keasdepan Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, Keasdepan Keuangan Inklusi dan Keuangan Syariah.

Pejabat Penanggung Jawab Data Keasdepan Fiskal, Keasdepan Moneter dan Sektor Eksternal, Keasdepan Perekonomian Daerah

dan Sektor Riil, Keasdepan Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, Keasdepan Keuangan Inklusi dan Keuangan Syariah.

Sumber Data : Unit Keasdepan, K/L Terkait, BI, OJK, BPS

Tingkat Kendali IKU (…..) High (X) Moderate (…..) Low

Tingkat Validitas IKU (X) Exact (…..) Proxy (…) Activity

Jenis Konsolidasi Periode (X) Sum (…) Average (…) Take Last Known Value

Jenis Cascading IKU (…..) Cascading Peta (X) Cascading Non Peta (…) Non-Cascading

Metode Cascading (X) Direct (…) Indirect


Periode Pelaporan : (....) Bulanan (X) Triwulanan (....) Semesteran ( … ) Tahunan



TAHUNAN N/A N/A N/A N/A 100 %

s.d. Triwulan I N/A N/A N/A N/A -





DEPUTI BIDANG KOORDINASI EKONOMI MAKRO DAN KEUANGAN KODE IKU:LG.3


Perspektif : (…) Stakeholder (…) Customer (…) Internal Business Process (...) Learning & Growth

Sasaran Strategis : SS.2. Terwujudnya Tata Kelola Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Yang Baik

Deskripsi Sasaran Strategis Good governance dan clean government adalah suatu peyelegaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab, serta bersih dan berwibawa atau terhindar dari penyalahgunaan alokasi anggaran/ korupsi. Untuk mewujudkan hal tersebut harus didukung dengan manajemen internal yang terpadu dan mantap, sarana/prasarana kerja yang memadai sehingga menciptakan suasana kerja yang kondusif, pengelolaan anggaran yang akuntabel, manajemen kepegawaian yang handal dan profesional, sistem perencanaan dan penyusunan bahan kebijakan yang tepat dan akurat, pelaksanaan sosialisasi kebijakan melalui fungsi kehumasan, pengelolaan administrasi perkantoran yang efektif dan efisien, serta sistem pengawasan internal yang efektif

Indikator Kinerja Utama (IKU) : IKU.3. Persentase Pemenuhan Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan


Nilai PMPRB adalah nilai yang diperoleh dari penilaian mandiri unit kerja melalui aplikasi pmprb.menpan.go.id atas upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mencapai good governance. Penilaian mencakup hasil evaluasi capaian 8 program area perubahan RB pada komponen Pengungkit baik Pemenuhan maupun Reform berdasarkan Lembar Kerja Evaluasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

Formula

Perbandingan antara Target dan Nilai Maksimal yang dapat diperoleh Unit Kerja pada Komponen Pengungkit dikali 100%

Tujuan

Untuk mengukur tingkat pelaksanaan Reformasi Birokrasi di unit kerja eselon I Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Satuan Pengukuran Nilai

Unit/Pihak Penyedia Data Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Pejabat Penanggung Jawab Data Asisten Deputi Fiskal/Sekretaris Deputi

Sumber Data : Keluaran aplikasi pmprb.menpan.go.id dan Laporan PMPRB Inspektorat.

Tingkat Kendali IKU (….) High (X) Moderate (…..) Low

Tingkat Validitas IKU (X) Exact (…..) Proxy (…..) Activity

Jenis Konsolidasi Periode (….) Sum (…..) Average (X) Take Last Known Value

Jenis Cascading IKU (X) Cascading Peta (…..) Cascading Non Peta (....) Non-Cascading


Polarisasi IKU : (X) Maximize (.......) Minimize (......) Stabilize

Periode Pelaporan : (....) Bulanan (....) Triwulanan (....) Semesteran ( X ) Tahunan



TAHUNAN N/A N/A N/A N/A 86.61 %






DEPUTI BIDANG KOORDINASI EKONOMI MAKRO DAN KEUANGAN (KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN )

KODE IKU: LG.2

Perspektif : (…) Stakeholder (…) Customer (…) Internal Business Process ( X) Learning & Growth


Deskripsi Sasaran Strategis Terwujudnya Tata Kelola Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Yang Baik merupakan Sasaran Strategis yang digunakan untuk mengukur tingkatan capaian kinerja pada perspektif pembelajaran dan pertumbuhan (learning and growth).

Indikator Kinerja Utama (IKU) : IKU.3.2. Nilai SAKIP Deputi Bidang Kordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan


Nilai evaluasi AKIP adalah nilai perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintahan untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik. Sesuai dengan Permenpan No.12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP, penilaian evaluasi AKIP meliputi lima komponen dan bobot, yaitu: (1) perencanaan kinerja: 30%; (2) pengukuran kinerja: 25%; (3) pelaporan kinerja: 15%; (4) evaluasi internal: 10%; dan (5) capaian kinerja: 20%. Klasifikasi Nilai evaluasi AKIP: (1) AA (Skor > 90-100); Sangat Memuaskan (2) A (Skor > 80-90); Memuaskan (3) BB (Skor > 70-80); Sangat Baik (4) B (Skor > 60-70); Baik (5) CC (>50-60); Cukup (6) C (>30-50); Kurang (7) D (0-30); Sangat Kurang

Formula

Nilai Evaluasi AKIP Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian oleh KeMENPAN dan RB, sedangkan Nilai Evaluasi AKIP unit eselon I oleh Inspektorat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

Tujuan

untuk mengukur sejauh mana Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan telah melakukan penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan berorientasi hasil.

Satuan Pengukuran Indeks

Unit/Pihak Penyedia Data Kementerian PAN dan RB, Inspektorat

Pejabat Penanggung Jawab Data Bagian Fasilitasi Penguatan Kinerja

Sumber Data : Laporan Hasil Evaluasi AKIP dari Kementerian PAN dan RB

Tingkat Kendali IKU (….) High (X) Moderate (….) Low

Tingkat Validitas IKU (….) Exact (X) Proxy (….) Activity

Jenis Konsolidasi Periode (....) Sum (….) Average (X) Take Last Known Value

Jenis Cascading IKU (X) Cascading Peta (….) Cascading Non Peta (....) Non-Cascading


Polarisasi IKU : (X) Maximize (....) Minimize (....) Stabilize

Periode Pelaporan : (....) Bulanan (….) Triwulanan (....) Semesteran (X) Tahunan



TAHUNAN N/A N/A N/A N/A 83






DEPUTI BIDANG KOORDINASI EKONOMI MAKRO DAN KEUANGAN KODE IKU:LG.2


Perspektif : (…) Stakeholder (…) Customer (…) Internal Business Process (X) Learning & Growth



Indikator Kinerja Utama (IKU) : IKU.2. Persentase ASN Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan dengan Nilai Indeks Profesionalitas ASN berkategori tinggi


Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan.

Formula

Rumus Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN yaitu jumlah total hasil perkalian dari bobot indikator ( kualifikasi, kompetensi, kinerja dan kedisiplinan pegawai ASN) dikalikan nilai masing-masing jawaban indikator. Adapun rumus tersebut berdasarkan Peraturan Badan Kepegawaian Nomor 8 tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara.

Tujuan

Mengukur Indeks Profesionalitas ASN Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan .

Satuan Pengukuran Nilai

Unit/Pihak Penyedia Data Bagian SDM

Pejabat Penanggung Jawab Data Bagian Fasilitasi Penguatan Kinerja

Sumber Data : Data yang terhimpun pada unit pengelola SDM dan Pegawai ASN bersangkutan – Biro Umum (SDM) – Pegawai ASN bersangkutan


Tingkat Validitas IKU (….) Exact (X) Proxy (…..) Activity






Periode Pelaporan Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024

Target Realisasi Target Target Target Target Target

TAHUNAN N/A N/A 75 80 85 90 95

s.d. Triwulan I N/A N/A - - - - -

s.d. Triwulan II N/A N/A - - - - -

s.d. Triwulan III N/A N/A - - - - -

s.d. Triwulan IV N/A N/A - - - - -


DEPUTI BIDANG KOORDINASI EKONOMI MAKRO DAN KEUANGAN KODE IKU: LG.4


Perspektif : (…) Stakeholder (…) Customer (…) Internal Business Process (x) Learning & Growth



Indikator Kinerja Utama (IKU) : IKU.2. Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan


Persentase kualitas pelaksanaan anggaran adalah indikator yang ditetapkan untuk menggambarkan kualitas pelaksanaan anggaran belanja dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran dan penggunaan belanja secara proporsional.

Formula

Rumus Pengukuran persentase kualitas pelaksanaan anggaran terdiri dari unsur penyerapan anggaran dan unsur pencapaian kinerja keluaran (output) yang masing-masing diberikan bobot 50% (lima puluh perseratus) dengan ketentuan sebagai berikut:

Realisasi IKU = (% penyerapan anggaran x 50%) + (% pencapaian keluaran x 50%)

- % Penyerapan anggaran= (realisasi penyerapan belanja : pagu belanja) x 100% - % Pencapaian keluaran= (realisasi keluaran : target keluaran) x 100%

Tujuan

Mengukur Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran di Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan


Unit/Pihak Penyedia Data Asisten Deputi Fiskal/ Sekretaris Deputi

Pejabat Penanggung Jawab Data Asisten Deputi Fiskal/ Sekretaris Deputi

Sumber Data : - Data penyerapan anggaran terhadap pagu DIPA, yang didasarkan pada hasil realisasi SP2D dalam aplikasi OM SPAN;

- Capaian output yang dihitung berdasarkan perbandingan jumlah output yang terkonfirmasi dengan output yang ditargetkan.


Tingkat Validitas IKU (….) Exact (X) Proxy (…..) Activity






Periode Pelaporan Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024

Target Realisasi Target Target Target Target Target

TAHUNAN N/A N/A 98

s.d. Triwulan I N/A N/A - - - - -

s.d. Triwulan II N/A N/A - - - - -

s.d. Triwulan III N/A N/A - - - - -

s.d. Triwulan IV N/A N/A - - - - -

1.PK Dep I Update 15 September.pdf (p.1-3)2.Rencana Aksi PK-Deputi 1.pdf (p.4-8)Format Manual IKU 2020 - Deputi I.pdf (p.9-15)Manual IKU 2020 Perentase Pemenuhan Nilai PMPRB Unit Kerja.pdf (p.16-17)Manual IKU 2020 SAKIP.pdf (p.18-19)Manual IKU 2020 Indeks Profesionalitas ASN Ekon.pdf (p.20-21)Manual IKU WTP 2020 Kualitas Pelaksanaan Anggaran.pdf (p.22-23)

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA DEPUTI BIDANG ... · 2020. 12....

Documents

Transcript of KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA DEPUTI BIDANG ... · 2020. 12....