LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN BADAN … 2019/LKPJ BAPPEDA 2018.pdfDewan Perwakilan Rakyat...

LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2018

LKPJ BAPPEDA Provinsi Banten 2018

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

TAHUN 2019

LKPj BAPPEDA PROVINSI BANTEN TA. 2018

i

KATA PENGANTAR

Assamu’alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh,

Alhamdulillah, Puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT, atas ijinNya

sehingga Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2018 dapat disusun dengan baik.

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bappeda Tahun Anggaran

2018 disusun dengan mengacu kepada ketentuan Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dengan demikian LKPj

Bappeda Provinsi Banten Tahun 2018 ini merupakan informasi capaian pelaksanaan

kinerja pembangunan selama 1 (satu) Tahun Anggaran 2018 dan merupakan bagian

yang tidak terpisahkan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi

Banten tahun 2017-2022 dan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan

Daerah Provinsi Banten Tahun 2017-2022.

Selanjutnya, kepada semua pihak yang telah berperan serta dalam proses

penyusunan LKPj Bappeda Provinsi Banten, kami ucapkan terimakasih dan semoga

LKPj Bappeda Provinsi Banten Tahun Anggaran 2018 dapat bermanfaat dalam

memberikan informasi terhadap Penyusunan LKPJ Gubernur Banten Tahun

Anggaran 2018.

Wassalamu’alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh

Serang, Januari 2019

KEPALA BAPPEDA PROVINSI BANTEN,

Dr. H. MUHTAROM, Ak., CA

Pembina Utama Muda NIP. 19630324 198402 1 001

LKPJ BAPPEDA PROVINSI BANTEN TA. 2018

ii

DD AA FF TT AA RR II SS II

Halaman

KATA PENGANTAR ............................................................................. i

DAFTAR ISI ........................................................................................... ii

BAB I PENDAHULUAN .................................................................... 1

1.1. Latar Belakang ................................................................ 1

1.2. Tujuan dan Sasaran ........................................................ 1

1.3. Gambaran Umum Bappeda Provinsi Banten ................... 2

1.3.1. Tugas Pokok dan Fungsi ...................................... 2

1.3.2. Struktur Organisasi ............................................... 3

BAB II KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH ................................. 29

2.1. Visi Dan Misi .................................................................. 29

2.2. Strategi Dan Arah Kebijakan ........................................... 31

2.3. Program Dan Indikasi Kegiatan ....................................... 33

BAB III KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN BAPPEDA PROVINSI BANTEN ............................................................... 54

3.1. Rencana Dan Realisasi Pelaksanaan Program Dan Kegiatan ........................................................................ 54

3.2. Permasalahan Dan Solusi .............................................. 63

BAB IV PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH ........... 65

4.1. Program Dan Kegiatan ................................................... 65

4.2. Capaian Kinerja Program Kegiatan ................................. 67

4.3. Pengukuran Pencapaian Sasaran ................................... 77

BAB V PENYELENGGARAAN DEKONSENTRASI ......................... 79

4.1. Dasar Hukum Penyelenggaraan Dekonsentrasi ............. 79

4.2. Capaian Program Kegiatan dan Anggaran...................... 80

BAB 6 PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN .................................................................. 81

6.1. Kerjasama Yang Dilaksanakan Bappeda Provinsi Banten Dengan Pihak Lain ............................................ 81


1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,

bahwa Gubernur diwajibkan untuk menyampaikan Laporan Penyelengaraan

Pemerintahan Daerah (LPPD) kepada Pemerintah dan memberikan Laporan

Keterangan Pertanggung Jpawaban (LKPJ) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

(DPRD) serta menginformasikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

kepada masyarakat.

Berdasarkan kerangka regulasi tersebut diatas maka pada pelaksanaannya, Gubernur

diharuskan menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawabannya kepda

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang didukung dengan data dan informasi

penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang dilaksanakan oleh Satuan

Kerja Perangkat Daerah (SKPD) secara tepat dan akurat.

Sebagai bahan penyusunan Laporan Pertanggungjawaban dimaksud, maka setiap

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) diharuskan membantu memberikan kontribusi

terhadap kelancaran penyusunan dan penyampaian laporan tersebut dengan

menyusun Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Satuan Kerja perangkat Daerah

guna mempertanggungjawabkan anggaran yang dilaksanakan secara operasional

oleh program dan kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah.

1.2. TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Satuan Kerja

Perangkat Daerah dalam hal ini Badan Perencanaan Daerah Provinsi Banten adalah

untuk memberikan gambaran hasil kinerja pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten dalam penyelenggaraan

pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan tahun anggaran 2018.

Sedangkan sasarannya adalah tersusunnya data dan informasi pertanggungjawaban

pelaksanaan kegiatan program pembangunan Instansi Pemerintah atau Satuan Kerja

Perangkat Daerah dalam hal ini adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Provinsi Banten yang sesuai dengan tugas,pokok dan fungsi serta kewenangannya

untuk Tahun Anggaran 2018.


2

1.3. GAMBARAN UMUM BAPPEDA PROVINSI BANTEN 1.3.1. Tugas Pokok dan Fungsi

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Banten dibentuk

berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 3 Tahun 2012 tentang

Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Banten dan pelaksanaan tugas

pokok dan fungsi mengacu pada Peraturan Gubernur Nomor 83 Tahun 2016 tentang

Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Tipe, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja

Perangkat Daerah Provinsi Banten.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten merupakan unsur

penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di

bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah dengan

fungsi dan tugas mulai dari Kepala, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan

Sub Bidang.

(1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas membantu

gubernur melaksanakan Urusan penunjang Pemerintahan di bidang perencanaan,

penelitian dan pengembangan.

(2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam melaksanakan tugas

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi dan kewenangan

:

a. Penyusunan kebijakan teknis di bidang Perencanaan, Penelitian dan

Pengembangan;

b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang Perencanaan, Penelitian dan

Pengembangan;

c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di

bidang Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan;

d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang Urusan Perencanaan,

Penelitian dan Pengembangan; dan

e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur terkait dengan tugas

dan fungsinya.

1.3.2 Struktur Organisasi

Susunan organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri atas :

a. Kepala Badan;

b. Sekretaris, membawahkan :

1. Kepala Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan;

2. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;


3

3. Kepala Sub Bagian Keuangan.

c. Kepala Bidang Perekonomian, membawahkan :

1. Kepala Sub Bidang Ketahanan Pangan;

2. Kepala Sub Bidang Keuangan, Investasi dan Ketenagakerjaan;

3. Kepala Sub Bidang Dunia Usaha dan Ekonomi Kreatif.

d. Kepala Bidang Sosial dan Pemerintahan, membawahkan :

1. Kepala Sub Bidang Kesejahteraan Sosial;

2. Kepala Sub Bidang Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan;

3. Kepala Sub Bidang Tata Pemerintahan.

e. Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah,

membawahkan :

1. Kepala Sub Bidang Tata Ruang, Lingkungan Hidup dan Energi

Sumber Daya Mineral;

2. Kepala Sub Bidang Penataan Infrastruktur Wilayah;

3. Kepala Sub Bidang Komunikasi dan Informatika;

f. Kepala Bidang Perencanaan dan Pengendalian Program

Pembangunan, membawahkan :

1. Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Penganggaran

Pembangunan;

2. Kepala Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan;

3. Kepala Sub Bidang Kerjasama Pendanaan Pembangunan.

g. Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan, membawahkan :

1. Kepala Sub Bidang Penelitian Sosial, Pemerintahan, Ekonomi

dan Pembangunan;

2. Kepala Sub Bidang Inovasi dan Teknologi;

3. Kepala Sub Bidang Data dan Informasi.

h. Unit Pelaksana Teknis Badan;

i. Jabatan Fungsional.

Uraian Tugas

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 83 Tahun 2016 Tentang kedudukan,

tugas pokok, fungsi, tipe, susunan organisasi dan tata kerja perangkat daerah

Provinsi Banten, maka:

Kepala Badan

(1) Kepala Badan, mempunyai tugas pokok melaksanakan Urusan penunjang

Pemerintahan dibidang Perencanaan, pengendalian pembangunan, penelitian

dan pengembangan.

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok Kepala Badan menyelenggarakan fungsi dan

kewenangan :


4

a. Penyusunan kebijakan teknis dibidang Perencanaan, pengendalian

pembangunan, Penelitian dan Pengembangan;

b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis dibidang Perencanaan, pengendalian

pembangunan, Penelitian dan Pengambangan;

c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis

dibidang Perencanaan, pengendalian pembangunan, Penelitian dan

Pengambangan;

d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang Urusan Perencanaan,

pengendalian pembangunan, Penelitian dan Pengembangan;

e. Pelaksanaan koordinasi kegiatan-kegiatan pejabat fungsional perencana di

lingkungan badan; dan

f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur terkait dengan tugas

dan fungsinya.

(3) Dalam melaksanakan fungsi, Kepala Badan mempunyai rincian tugas sebagai

berikut:

a. Menetapkan rencana kerja dan rencana strategis Badan;

b. Menyelenggarakan pembinaan kepegawaian, pengelolaan keuangan dan

barang serta ketatausahaan Badan;

c. Mengkoordinasikan dan merumuskan perencanaan dan pengendalian

pembangunan daerah;

d. Mengkoordinasikan dan merumuskan perencanaan dan pengendalian

tataruang;

e. Mengkoordinasikan dan merumuskan penyusunan APBD provinsi;

f. Mengkoordinasikan dan melaksanakan penelitian, pengembangan dan

inovasi daerah;

g. Melaksanakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi dalam

pelaksanaan tugas;

h. Menyusun laporan sesuai tugas dan fungsinya.

(4) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah membawahkan:

a. Sekretaris;

b. Kepala Bidang Perekonomian;

c. Kepala Bidang Sosial dan Pemerintahan;

d. Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;

e. Kepala Bidang Perencanaan dan Pengendalian Program Pembangunan;

f. Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan;

g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Sekretaris

(1) Sekretaris mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah dalam melaksanakan perumusan rencana program dan

kegiatan, mengkoordinasikan, monitoring, urusan administrasi umum dan

kepegawaian, keuangan, serta perencanaan evaluasi dan pelaporan.


5

(2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

Sekretaris mempunyai fungsi sebagai berikut:

a. Penyusunan rencana program dan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya;

b. Perumusan kebijakan, pedoman, standardisasi, koordinasi, pembinaan dan

pengembangan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan serta

evaluasi dan pelaporan;

c. Perumusan pengaturan, pembinaan, pengembangan pelaksanaan

administrasi umum dan kepegawaian, keuangan serta evaluasi dan

pelaporan;

d. Pelaksanaan evaluasi, supervisi dan pelaporan kebijakan standardisasi

program administrasi umum dan kepegawaian, keuangan serta evaluasi dan

pelaporan;

e. Penyiapan data dan bahan urusan administrasi umum dan kepegawaian,

keuangan serta evaluasi dan pelaporan;

f. Pengelolaan urusan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan,

penyusunan program evaluasi dan pelaporan;

g. Pelaksanaan tugas lain sesuai tugas dan fungsinya.

(3) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris

mempunyai tugas sebagai berikut:

a. Menyusun rencana kerja kesekretariatan Badan;

b. Menyiapkan bahan kebijakan, pedoman, standardisasi, pelayanan

administrasi umum dan kepegawaian, keuangan serta evaluasi dan

pelaporan;

c. Menyiapkan bahan pembinaan dan pengembangan administrasi umum dan

kepegawaian, keuangan serta evaluasi dan pelaporan;

d. Menyiapkan bahan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan, evaluasi

dan pelaporan;

e. Menyiapkan bahan program dan kegiatan administrasi umum dan

kepegawaian, keuangan serta evaluasi dan pelaporan;

f. Menyiapkan bahan kegiatan kesekretariatan, perlengkapan,

kerumahtanggaan, perpustakaan, kehumasan dan penyusunan program;

g. Menyiapkan bahan kegiatan pengelolaan keuangan;

h. Menyiapkan bahan administrasi kepegawaian Badan;

i. Melaksanakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi dalam

pelaksanaan tugas;

j. Melaksanakan pembuatan laporan tugas dan fungsinya;

k. Melaksanakan tugas lain sesuai tugas dan fungsinya.


6

(4) Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud

ayat (1) membawahkan:

a. Sub-Bagian Umum dan Kepegawaian;

b. Sub-Bagian Keuangan;

c. Sub-Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan.

1. Sub-Bagian Umum dan Kepegawaian

(1) Sub-Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok membantu

Sekretaris dalam melaksanakan penyiapan administrasi surat menyurat,

kearsipan, perlengkapan, rumahtangga, kepustakaan, kehumasan, administrasi

kepegawaian dan pengelolaan inventaris barang dan aset Badan.

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala

Sub-Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas sebagai berikut:

a. Menyusun rencana kerja Sub-Bagian;

b. Melaksanakan administrasi ketatausahaan Badan;

c. Melaksanakan urusan rumah tangga Badan;

d. Melaksanakan kegiatan kearsipan dan pengelolaan kepustakaan;

e. Melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan barang Badan;

f. Melaksanakan pengelolaan inventaris barang dan aset Badan;

g. Melaksanakan pengelolaan kebersihan, ketertiban dan keamanan kantor

serta lingkungannya;

h. Melaksanakan kegiatan pemeliharaan rutin berkala inventaris barang dan

aset Badan;

i. Melaksanakan fungsi kehumasan;

j. Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan dan administrasi kepegawaian

lingkup Badan;

k. Melaksanakan pembuatan laporan tugas dan fungsinya;

l. Melaksanakan tugas lain sesuai tugas dan fungsinya.

B. Sub-Bagian Keuangan

(1) Sub-Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam

melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana anggaran, pembukuan,

verifikasi dan perbendaharaan Badan.


Sub-Bagian Keuangan mempunyai tugas sebagai berikut:



7

b. Melaksanakan penyiapan rencana anggaran pembiayaan kegiatan di

lingkungan Badan;

c. Melaksanakan penyiapan bahan pembayaran dan pengeluaran anggaran

belanja Badan dari sumber APBD maupun APBN;

d. Melaksanakan kegiatan perbendaharaan dalam rangka pembiayaan kegiatan

Badan sesuai anggaran yang telah ditetapkan;

e. Melaksanakan pembayaran gaji pegawai sesuai ketentuan yang berlaku;

f. Melaksanakan pembukuan penerimaan dan pengeluaran keuangan;

g. Melaksanakan administrasi pemungutan, pelaporan, dan penyetoran pajak-

pajak;

h. Melaksanakan penyiapan data, perhitungan anggaran dan belanja serta

melaksanakan fungsi tata usaha keuangan Badan;

i. Menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Badan;

j. Melaksanakan pengawasan administrasi kebendaharawanan lingkup Badan;

k. Melaksanakan pembuatan laporan tugas dan fungsinya;

l. Melaksanakan tugas lain sesuai tugas dan fungsinya.

C. Sub-Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan.

(1) Sub-Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas pokok

membantu Sekretaris dalam melaksanakan penyiapan perumusan program dan

kegiatan, evaluasi dan pelaporan.


Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas sebagai berikut:


b. Melaksanakan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja

(Renja) Badan;

c. Melaksanakan penyiapan bahan rencana program/kegiatan dan anggaran

belanja Badan untuk sumber APBD maupun APBN;

d. Pengelolaan data SKPD;

e. Menyusun pelaporan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan

Badan;

f. Melaksanakan penyusunan laporan kinerja Badan;

g. Melaksanakan penyiapan bahan petunjuk pelaksanaan kegiatan Badan;

h. Melaksanakan penyiapan bahan dalam rangka mendukung dan membantu

penyelenggaraan kegiatan Badan;

i. Melaksanakan pembuatan laporan tugas dan fungsinya;

j. Melaksanakan tugas lain sesuai tugas dan fungsinya.


8

Bidang Perekonomian

(1) Kepala Bidang Perekonomian, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah dalam melaksanakan penyusunan dan

pelaksanaan kebijakan Provinsi dibidang ketahanan pangan, keuangan, investasi,

ketenagakerjaan, dunia usaha dan ekonomi kreatif.

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok Kepala Bidang Perekonomian mempunyai fungsi

sebagai berikut:

a. Melaksanaan kegiatan perencanaan, penganggaran, dan pengendalian bidang

ketahanan pangan, keuangan, investasi, ketenagakerjaan, dunia usaha dan

ekonomi kreatif dengan mitra bidangnya;

b. Melaksanaan koordinasi, fasilitasi, dan mediasi perencanaan pembangunan

antar sektor dan wilayah, serta perencanaan strategis daerah dibidang

ketahanan pangan, keuangan, investasi, ketenagakerjaan, dunia usaha dan

ekonomi kreatif;

c. Pengkoordinasian dan penilaian kelayakan usulan-usulan program/kegiatan

prioritas untuk sektor ketahanan pangan, keuangan, investasi, ketenagakerjaan,

dunia usaha dan ekonomi kreatif;

d. Pelaksanaan analisis permasalahan dibidang perekonomian serta merumuskan

langkah-langkah kebijakan pemecahannya;

e. Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan

mitra bidangnya.

(3) Dalam melaksanakan fungsi Kepala Bidang Perekonomian mempunyai rincian tugas

sebagai berikut:

a. Menyusun rencana kerja bidang;

b. Menyiapkan bahan koordinasi, fasilitasi dan mediasi perencanaan pembangunan

dibidang ketahanan pangan, keuangan, investasi, ketenagakerjaan, dunia usaha

dan ekonomi kreatif;

c. Menyiapkan bahan pengendalian kebijakan perencanaan ketahanan pangan,

keuangan, investasi, ketenagakerjaan, dunia usaha dan ekonomi kreatif;

d. Menyiapkan bahan penilaian kelayakan usulan-usulan program/kegiatan prioritas

dibidang ketahanan pangan, keuangan, investasi, ketenagakerjaan, dunia usaha

dan ekonomi kreatif;

e. Menyiapkan analisis permasalahan dibidang ketahanan pangan, keuangan,

investasi, ketenagakerjaan, dunia usaha dan ekonomi kreatif serta merumuskan



9

f. Melaksanakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi dalam

pelaksanaan tugas;

g. Menyusun laporan sesuai tugas dan fungsinya.

(4) Kepala Bidang Perekonomian, membawahkan:

a. Kepala Sub Bidang Ketahanan Pangan;

b. Kepala Sub Bidang Keuangan, Investasi, dan Ketenagakerjaan

c. Kepala Sub Bidang Dunia Usaha dan Ekonomi Kreatif

A. Sub Bidang Ketahanan Pangan

(1) Kepala Sub Bidang Bidang Ketahanan Pangan, mempunyai tugas pokok

membantu Kepala Bidang Perekonomian dalam melaksanakan penyiapan bahan

perumusan dan penetapan kebijakan perencanaan dibidang ketahanan pangan.

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok, Kepala Sub Bidang ketahanan pangan,

mempunyai rincian tugas sebagai berikut:

a. Menyusun rencana kerja Sub Bidang;

b. Mengidentifikasikan, mengumpulkan dan menyusun bahan-bahan koordinasi

tentang perencanaan strategis daerah di Sub bidang Ketahanan Pangan;

c. Melaksanakan penyiapan bahan untuk perumusan dan penetapan kebijakan

perencanaan Sub bidang Ketahanan Pangan;

d. Melaksanakan penyiapan bahan kebijakan perencanaan, penganggaran dan

pengendalian mitra Sub Bidang Ketahanan Pangan;

e. Melaksanakan pengolahan data dan informasi perencanaan di sub bidang

Ketahanan Pangan;

f. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja atau satuan kerja terkait;


B. Sub Bidang Keuangan, Investasi, dan Ketenagakerjaan

(1) Kepala Sub Bidang Keuangan, Investasi, dan Ketenagakerjaan, mempunyai

tugas pokok membantu Kepala Bidang Perekonomian dalam melaksanakan

penyiapan bahan perumusan dan penetapan kebijakan perencanaan dibidang

Keuangan, Investasi, dan Ketenagakerjaan.

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok, Kepala Sub Bidang Keuangan, Investasi, dan

Ketenagakerjaan mempunyai rincian tugas sebagai berikut:

a. Menyusun rencana kerja sub bidang;


10


tentang perencanaan di Sub bidang Keuangan, Investasi, dan

Ketenagakerjaan;


perencanaan di Sub bidang Keuangan, Investasi, dan Ketenagakerjaan;


pengendalian mitra Sub Bidang Keuangan, Investasi, dan Ketenagakerjaan;


Keuangan, Investasi, dan Ketenagakerjaan;


menyusun laporan sesuai tugas dan fungsinya

C. Sub Bidang Dunia Usaha dan Ekonomi Kreatif

(1) Kepala Sub Bidang Keuangan, Investasi, dan Ketenagakerjaan, mempunyai

tugas pokok membantu Kepala Bidang Perekonomian dalam melaksanakan


Dunia Usaha dan Ekonomi Kreatif.

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok, Kepala Sub Bidang Dunia Usaha dan

Ekonomi Kreatif mempunyai rincian tugas sebagai berikut:



tentang perencanaan di Sub bidang Dunia Usaha dan Ekonomi Kreatif;


perencanaan di Sub bidang Dunia Usaha dan Ekonomi Kreatif;


pengendalian mitra Sub Dunia Usaha dan Ekonomi Kreatif;


Dunia Usaha dan Ekonomi Kreatif;


g. Menyusun laporan sesuai tugas dan fungsinya

Bidang Sosial dan Pemerintahan

(1) Kepala Bidang Sosial dan Pemerintahan, mempunyai tugas pokok membantu

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam melaksanakan

penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Provinsi dibidang Kesejahteraan Sosial,

Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan serta Tata Pemerintahan.

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok Kepala Bidang Sosial dan Pemerintahan

mempunyai fungsi sebagai berikut:

a. Pelaksanaan kegiatan perencanaan, penganggaran, dan pengendalian

bidang Kesejahteraan Sosial, Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan serta

Tata Pemerintahan dengan mitra bidangnya;

b. Pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, dan mediasi perencanaan pembangunan


Kesejahteraan Sosial, Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan serta Tata

Pemerintahan


11


prioritas untuk Kesejahteraan Sosial, Sumber Daya Manusia dan

Kebudayaan serta Tata Pemerintahan;

d. Pelaksanaan analisis permasalahan dibidang Sosial dan Pemerintahan serta

merumuskan langkah-langkah kebijakan pemecahannya;

e. Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana

pembangunan mitra bidangnya.

(3) Dalam melaksanakan fungsi Kepala Bidang Sosial dan Pemerintahan



b. Menyiapkan bahan koordinasi, fasilitasi dan mediasi perencanaan

pembangunan dibidang Sosial dan Pemerintahan;

c. Menyiapkan bahan pengendalian kebijakan Kesejahteraan Sosial, Sumber

Daya Manusia dan Kebudayaan serta Tata Pemerintahan;

d. Menyiapkan bahan penilaian kelayakan usulan-usulan program/kegiatan

prioritas dibidang Kesejahteraan Sosial, Sumber Daya Manusia dan

Kebudayaan serta Tata Pemerintahan;

e. Menyiapkan analisis permasalahan dibidang Kesejahteraan Sosial, Sumber

Daya Manusia dan Kebudayaan serta Tata Pemerintahan serta merumuskan


f. Menyiapkan program bidang Kesejahteraan Sosial, Sumber Daya Manusia

dan Kebudayaan serta Tata Pemerintahan;

g. Melaksanakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi dalam

pelaksanaan tugas;


(4) Kepala Bidang Sosial dan Pemerintahan, membawahkan:

• Kepala Sub Bidang Kesejahteraan Sosial;

• Kepala Sub Bidang Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan

• Kepala Sub Bidang Tata Pemerintahan

A. Sub Bidang Kesejahteraan Sosial

(1) Kepala Sub Bidang Bidang Bidang Kesejahteraan Sosial, mempunyai tugas

pokok membantu Kepala Bidang Sosial dan Pemerintahan dalam

melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan penetapan kebijakan

perencanaan dibidang Kesejahteraan Sosial.

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok, Kepala Sub Bidang Bidang Kesejahteraan

Sosial, mempunyai rincian tugas sebagai berikut :



tentang perencanaan strategis daerah di Sub bidang Bidang Kesejahteraan

Sosial;


perencanaan di Sub bidang Kesejahteraan Sosial;


12


pengendalian mitra Sub Bidang Kesejahteraan Sosial;


Kesejahteraan Sosial;



B. Sub Bidang Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan

(1) Kepala Sub Bidang Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan, mempunyai tugas

pokok membantu Kepala Bidang Sosial dan Pemerintahan dalam melaksanakan


Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan.

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok, Kepala Sub Bidang Sumber Daya Manusia

dan Kebudayaan mempunyai rincian tugas sebagai berikut:



tentang perencanaan di Sub bidang Sumber Daya Manusia dan

Kebudayaan;


perencanaan di Sub bidang Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan;


pengendalian mitra Sub Bidang Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan;

e. Melaksanakan pengolahan data dan informasi di Sub bidang Sumber Daya

Manusia dan Kebudayaan;



C. Sub Bidang Tata Pemerintahan

1) Kepala Sub Bidang Tata Pemerintahan, mempunyai tugas pokok membantu

Kepala Bidang Sosial dan Pemerintahan dalam melaksanakan penyiapan

bahan perumusan dan penetapan kebijakan perencanaan dibidang Tata

Pemerintahan.

2) Untuk melaksanakan tugas pokok, Kepala Sub Bidang Tata Pemerintahan



b. Mengidentifikasikan, mengumpulkan dan menyusun bahan-bahan

koordinasi tentang perencanaan di Sub bidang Tata Pemerintahan;

c. Melaksanakan penyiapan bahan untuk perumusan dan penetapan

kebijakan perencanaan di Sub bidang Tata Pemerintahan;


13

d. Melaksanakan penyiapan bahan kebijakan perencanaan, penganggaran

dan pengendalian mitra Sub Bidang Tata Pemerintahan;

e. Melaksanakan pengolahan data dan informasi dibidang Tata

Pemerintahan;



Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah

(1) Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, mempunyai tugas

pokok membantu Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam

melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Provinsi dibidang

Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah.

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok Kepala Bidang Infrastruktur dan

Pengembangan Wilayah mempunyai fungsi sebagai berikut:

a. Pelaksanaan kegiatan perencanaan, penganggaran, dan pengendalian

bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah dengan mitra bidangnya;

b. Pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, dan mediasi perencanaan pembangunan


Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah


prioritas untuk Tata Ruang, Lingkungan Hidup dan Energi Sumber Daya

Mineral, Penataan Infrastruktur wilayah, serta Komunikasi dan Informatika;

d. Pelaksanaan analisis permasalahan dibidang Infrastruktur dan

Pengembangan Wilayah serta merumuskan langkah-langkah kebijakan

pemecahannya;

e. Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana

pembangunan mitra bidangnya.

(3) Dalam melaksanakan fungsi Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan

Wilayah mempunyai rincian tugas sebagai berikut:



pembangunan dibidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;

c. Menyiapkan bahan pengendalian kebijakan Infrastruktur dan Pengembangan

Wilayah;

d. Menyiapkan bahan penilaian kelayakan usulan-usulan program/kegiatan

prioritas dibidang Tata Ruang, Lingkungan Hidup dan Energi Sumber Daya

Mineral, Penataan Infrastruktur wilayah, serta Komunikasi dan Informatika;

e. Menyiapkan analisis permasalahan dibidang Tata Ruang, Lingkungan Hidup

dan Energi Sumber Daya Mineral, Penataan Infrastruktur wilayah, serta

Komunikasi dan Informatika, serta merumuskan langkah-langkah kebijakan

pemecahannya;

f. Menyiapkan program bidang Tata Ruang, Lingkungan Hidup dan Energi

Sumber Daya Mineral, Penataan Infrastruktur wilayah, serta Komunikasi dan

Informatika;


14

g. Melaksanakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi dalam

pelaksanaan tugas;

h. Menyusun laporan sesuai tugas dan fungsinya

(4) Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, membawahkan:

a. Kepala Sub Bidang Tata Ruang, Lingkungan Hidup dan Energi Sumber Daya

Mineral

b. Kepala Sub Bidang Penataan Infrastruktur wilayah

c. Kepala Sub Bidang Komunikasi dan Informatika

A. Sub Bidang Tata Ruang, Lingkungan Hidup dan Energi Sumber Daya

Mineral

(1) Kepala Sub Bidang Tata Ruang, Lingkungan Hidup dan Energi Sumber Daya

Mineral, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Infrastruktur dan

Pengembangan Wilayah dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan

penetapan kebijakan perencanaan dibidang Tata Ruang, Lingkungan Hidup dan

Energi Sumber Daya Mineral.

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok, Kepala Sub Bidang Tata Ruang, Lingkungan

Hidup dan Energi Sumber Daya Mineral, mempunyai rincian tugas sebagai

berikut:



tentang perencanaan strategis daerah di Sub bidang Tata Ruang,

Lingkungan Hidup dan Energi Sumber Daya Mineral;


perencanaan di Sub bidang Tata Ruang, Lingkungan Hidup dan Energi



pengendalian mitra Sub Bidang Tata Ruang, Lingkungan Hidup dan Energi


e. Melaksanakan koordinasi dan menyiapkan bahan penyusunan Rencana Tata

Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP);

f. Melaksanakan pengolahan data dan informasi dibidang Tata Ruang,

Lingkungan Hidup dan Energi Sumber Daya Mineral;

g. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja atau satuan kerja terkait;


B. Sub Bidang Penataan Infrastruktur wilayah

(1) Kepala Sub Bidang Penataan Infrastruktur Wilayah, mempunyai tugas pokok

membantu Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah dalam


perencanaan dibidang Penataan Infrastruktur wilayah.

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok, Kepala Sub Bidang Penataan Infrastruktur

Wilayah mempunyai rincian tugas sebagai berikut:


15



tentang perencanaan di Sub bidang Penataan Infrastruktur Wilayah;


perencanaan di Sub bidang Penataan Infrastruktur Wilayah;


pengendalian mitra Sub Bidang Penataan Infrastruktur Wilayah;

e. Melaksanakan pengolahan data dan informasi di Sub bidang Penataan

Infrastruktur Wilayah;



C. Sub Bidang Komunikasi dan Informatika

(1) Kepala Sub Bidang Komunikasi dan Informatika, mempunyai tugas pokok

membantu Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah dalam


perencanaan dibidang Komunikasi dan Informatika.

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok, Kepala Sub Bidang Komunikasi dan

Informatika mempunyai rincian tugas sebagai berikut:



tentang perencanaan di Sub bidang Komunikasi dan Informatika;


perencanaan di Sub bidang Komunikasi dan Informatika;


pengendalian mitra Sub Bidang Komunikasi dan Informatika;

e. Melaksanakan pengolahan data dan informasi dibidang Komunikasi dan

Informatika;



Bidang Perencanaan dan Pengendalian Program Pembangunan

(1) Kepala Bidang Perencanaan dan Pengendalian Program Pembangunan,

mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan Perencanaan Pembangunan

Daerah dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Provinsi

dibidang Perencanaan dan Pengendalian Program Pembangunan.

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok Kepala Bidang Perencanaan dan

Pengendalian Program Pembangunan mempunyai fungsi sebagai berikut:

a. Pelaksanaan kegiatan perencanaan program pembangunan dan

perencanaan penganggaran pembangunan;

b. Pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan mediasi perencanaan pembangunan

antar sektor dan wilayah dibidang Perencanaan dan Pengendalian Program

Pembangunan;


16


prioritas sesuai rencana program pembangunan dan perencanaan

penganggaran pembangunan;

d. Pelaksanaan analisis permasalahan dibidang Perencanaan dan

Pengendalian Program Pembangunan serta merumuskan langkah-langkah

kebijaksanaan pemecahannya;

e. Pelaksanaan kegiatan pengendalian dan evaluasi APBD dan pengendalian

program APBN;

f. Pelaksanaan analisis permasalahan dibidang pengendalian dan evaluasi

APBD dan pengendalian dan evaluasi APBN serta merumuskan langkah-

langkah kebijakan pemecahannya;

g. Pelaksanaan inventarisasi permasalahan bidang pembiayaan pembangunan

untuk penyusunan rencana program bidang pembiayaan pembangunan;

h. Pelaksanaan penyusunan kajian kebijakan di bidang pembiayaan

pembangunan dan sistem informasi pembiayaan pembangunan ;

i. Pelaksanaan koodinasi evaluasi pembiayaan pembangunan.

(3) Dalam melaksanakan fungsi Kepala Bidang Perencanaan dan Pengendalian

Program Pembangunan mempunyai rincian tugas sebagai berikut:



pembangunan dibidang Bidang Perencanaan dan Pengendalian Program

Pembangunan;

c. Menyiapkan bahan penilaian kelayakan usulan-usulan program/kegiatan

prioritas dibidang Perencanaan dan Pengendalian Program Pembangunan;

d. Menyiapkan bahan koordinasi, fasilitasi dan mediasi perencanaan dibidang

perencanaan program dan anggaran pembangunan;

e. Menyiapkan bahan pengendalian kebijakan perencanaan program anggaran

pembangunan dan program pembangunan;

f. Menyiapkan bahan penilaian kelayakan usulan-usulan program/kegiatan

prioritas dibidang perencanaan program pembangunan dan perencanaan

penganggaran pembangunan;

g. Menyiapkan analisis permasalahan perencanaan program pembangunan dan

perencanaan penganggaran pembangunan, serta merumuskan langkah-

langkah kebijakannya;

h. Melaksanakan penilaian usulan rencana kerjasama pendanaan

pembangunan;

i. Melaksanakan koordinasi untuk penyusunan dokumen perencanaan bentuk

kejasama pendanaan pembangunan;

j. Melaksanakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan sinergi dalam proses

perencanaan program dan anggaran pembangunan;

k. Menyiapkan analisis permasalahan dibidang Bidang Perencanaan dan

Pengendalian Program Pembangunan, serta merumuskan langkah-langkah

kebijakan pemecahannya;

l. Menyiapkan program bidang Bidang Perencanaan dan Pengendalian Program

Pembangunan;


17

m. Melaksanakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi dalam

pelaksanaan tugas;

n. Menyusun laporan sesuai tugas dan fungsinya.

(4) Kepala Bidang Perencanaan dan Pengendalian Program Pembangunan,

membawahkan:

a. Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan

b. Kepala Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan

c. Kepala Sub Bidang Kerjasama Pendanaan Pembangunan

A. Sub Bidang Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan

(1) Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan,

mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Perencanaan dan

Pengendalian Program Pembangunan dalam melaksanakan penyiapan bahan

perumusan dan penetapan kebijakan perencanaan dan penganggaran

pembangunan.

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok, Kepala Sub Bidang Perencanaan dan

Penganggaran Pembangunan, mempunyai rincian tugas sebagai berikut:


b. Mengidentifikasikan, mengumpulkan dan menyusun bahan-bahan untuk

dokumen perencanaan program dan penganggaran pembangunan daerah;


perencanaan program pembangunan untuk dokumen perencanaan dan

penganggaran pembangunan daerah;

d. Melaksanakan penyiapan bahan pengendalian kebijakan perencanaan dan

penganggaran program pembangunan;

e. Melaksanakan fasilitasi program dan kegiatan dari Pemerintah Pusat untuk

Provinsi dan Kabupaten/Kota;

f. Melaksanakan koordinasi dan menyiapkan bahan penyusunan Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah

(RKPD); Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA),

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), Rencana Kerja Anggaran

(RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA);

g. Melaksanakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi dengan unit kerja

atau satuan kerja terkait;

h. Melaksanakan penyelarasan dokumen perencanaan kabupaten/kota dengan

dokumen perencanaan provinsi dan nasional;

i. Melaksanakan verifikasi dokumen rencana strategis SKPD Provinsi Banten;

j. Melaksanakan verifikasi dokumen perencanaan tahunan SKPD Provinsi

Banten;

k. Menyusun laporan sesuai tugas dan fungsinya.


18

B. Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan

(1) Kepala Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan, mempunyai

tugas pokok membantu Kepala Bidang Perencanaan dan Pengendalian Program

Pembangunan dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan

penetapan kebijakan perencanaan dibidang Pengendalian dan Evaluasi

Pembangunan.

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok, Kepala Sub Bidang Pengendalian dan

Evaluasi Pembangunan mempunyai tugas sebagai berikut:


b. Menyiapkan bahan koordinasi, fasilitasi dan mediasi perencanaan dibidang

Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan;

c. Menyiapkan bahan pengendalian kebijakan dibidang pengendalian dan

evaluasi APBD serta pengendalian program APBN;

d. Menyiapkan bahan analisa terhadap kelayakan usulan-usulan

program/kegiatan prioritas APBD dan APBN;

e. Menyiapkan program bidang Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan;

f. Melaksanakan koordinasi dan menyiapkan bahan penyusunan LKPJ

Tahunan dan LKPJ Akhir Masa Jabatan Gubernur;

g. Melaksanakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi dalam

pelaksanaan tugas;

h. Melaksanakan penyiapan Perjanjian Kinerja tahunan

i. Melaksankaan Pengendalian dan Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;

j. Melaksanakan pengolahan data dan informasi dibidang pengendalian dan

evaluasi pembangunan;

k. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja atau satuan kerja terkait pada

Pengendalian dan Evaluasi APBD serta pengendalian program APBN;

l. Menyusun laporan sesuai tugas dan fungsinya.

C. Sub Bidang Kerjasama Pendanaan Pembangunan

(1) Kepala Sub Bidang Kerjasama Pendanaan Pembangunan, mempunyai tugas

pokok membantu Kepala Bidang Perencanaan dan Pengendalian Program

Pembangunan dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan

penetapan kebijakan perencanaan dibidang Kerjasama Pendanaan

Pembangunan.

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok, Kepala Sub Bidang Kerjasama Pendanaan

Pembangunan mempunyai tugas sebagai berikut:



tentang perencanaan dibidang Kerjasama Pendanaan Pembangunan;


perencanaan dibidang Kerjasama Pendanaan Pembangunan;


19

d. Menyiapkan bahan pelaksanaan inventarisasi permasalahan mengenai

pengembangan pembiayaan pembangunan ;

e. menyiapkan bahan kajian kebijakan pegembangan pembiayaan

pembangunan dan sistem informasi perencanaan pengembangan

pembiayaan pembangunan ;

f. Menyiapkan bahan penyusunan rencana program di bidang rencana

pengembangan pembiayaan pembangunan ;

g. Menyiapkan bahan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pengembangan

pembiayaan pembangunan ;

h. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja atau satuan kerja terkait;

i. menyusun laporan sesuai tugas dan fungsinya

Bidang Penelitian dan Pengembangan

(1) Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan, mempunyai tugas pokok

membantu Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam

melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Provinsi dibidang

Penelitian dan Pengembangan .

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan

mempunyai fungsi sebagai berikut:

a. Penyiapan data dan informasi pembangunan;

b. Penelitian dan pengembangan kebijakan bidang Sosial, Pemerintahan,

Ekonomi dan Pembangunan;

c. Pengembangan inovasi daerah

d. Pengembangan dan penerapan hasil penelitian

(3) Dalam melaksanakan fungsi Kepala Bidang Bidang Penelitian dan

Pengembangan mempunyai rincian tugas sebagai berikut:


b. Menyiapkan dan merumuskan konsep kebijakan teknis, ketentuan dan

standar pelaksanaan pengelolaan data dan infromasi pembangunan,

penelitian dan pengembangan daerah;

c. Menyusun rencana, program dan kegiatan, pelaksanaan rencana,

pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan pengelolaan data dan infromasi

pembangunan serta penelitian dan pengembangan daerah;

d. Melaksanakan penelitian dan pengembangan hasil penelitian kebijakan

umum dan pemerintahan daerah mencakup bidang Sosial, Pemerintahan,

Ekonomi dan Pembangunan;

e. Menyelenggarakan koordinasi, kerjasama dan fasilitasi perencanaan dan

penyelenggaran penelitian dan pengembangan hasil penelitian Badan;

f. Membina dan mengembangkan kualitas SDM aparatur, kelembagaan dan

jaringan penelitian dan pengembangan daerah;

g. Menyelenggarakan sosialisasi, diseminasi dan penerapan hasil-hasil

penelitian dan pengembangan bidang Sosial, Pemerintahan, Ekonomi dan

Pembangunan;

h. Melaksanakan penguatan sistem inovasi daerah;


20

i. Melaksanakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi dalam

pelaksanaan tugas;

j. Menyusun laporan sesuai tugas dan fungsinya.

(4) Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan membawahkan:

a. Kepala Sub Bidang Penelitian Sosial, Pemerintahan, Ekonomi dan

Pembangunan

b. Kepala Sub Bidang Inovasi dan Teknologi

c. Kepala Sub Bidang Data dan Informasi

A. Sub Bidang Penelitian Sosial, Pemerintahan, Ekonomi dan Pembangunan

(1) Kepala Sub Bidang Penelitian Sosial, Pemerintahan, Ekonomi dan

Pembangunan,mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Penelitian dan

Pengembangan dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan

penetapan kebijakan perencanaan dibidang Penelitian Sosial, Pemerintahan,

Ekonomi dan Pembangunan.

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok, Kepala Sub Bidang Penelitian Sosial,

Pemerintahan, Ekonomi dan Pembangunan, mempunyai rincian tugas sebagai

berikut:


b. Melaksanakan kegiatan penelitian kebijakan daerah dalam bidang Penelitian

Sosial, Pemerintahan, Ekonomi dan Pembangunan;

c. Melaksanakan pengembangan hasil penelitian;

d. Melaksanakan pengendalian, evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan

pengembangan bidang Penelitian Sosial, Pemerintahan, Ekonomi dan

Pembangunan;

e. Menyusun laporan sesuai tugas dan fungsinya.

B. Sub Bidang Inovasi dan Teknologi

(1) Kepala Sub Bidang Inovasi dan Teknologi, mempunyai tugas pokok membantu

Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan dalam melaksanakan penyiapan

bahan perumusan dan penetapan kebijakan perencanaan dibidang

Pengembangan inovasi dan teknologi.

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok, Kepala Sub Bidang Inovasi dan Teknologi



b. Melaksanakan kegiatan penelitian teknologi pangan, teknologi pengembangan

sumberdaya air, teknologi energi alternatif, teknologi informasi dan

komunikasi, serta rekayasa ilmu pengetahuan dan teknologi;

c. Melaksanakan pengembangan dan penerapan hasil penelitian;

d. Melaksanakan pengendalian, evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan

pengembangan hasil penelitian teknologi pangan, teknologi pengembangan

sumberdaya air, teknologi energi alternatif, teknologi informasi dan

komunikasi, rekayasa ilmu pengetahuan dan teknologi;


21

e. Menyusun laporan sesuai tugas dan fungsinya.

C. Sub Bidang Data dan Informasi

(1) Kepala Sub Bidang Data dan Informasi, mempunyai tugas pokok membantu

Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan dalam melaksanakan penyiapan

bahan perumusan dan penetapan kebijakan perencanaan dibidang data dan

informasi pembangunan .

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok, Kepala Sub Bidang Data dan Informasi



b. Melaksanakan penyusunan bahan standar pengelolaan data pembangunan

Daerah;

c. Melaksanakan penyusunan kebutuhan data dan informasi pembangunan

Daerah;

d. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan, pemutakhiran dan analisa data

pembangunan Daerah;

e. Melaksanakan pelayanan informasi berupa penyampaian bahan

rekomendasi kebijakan pembangunan daerah berdasarkan hasil analisis

pembangunan;

f. Melaksanakan pelayanan informasi kepada stakeholder dan publik melalui

Sistem Informasi dan publikasi data pembangunan daerah;

g. Melaksanakan pengolahan data dan informasi pembangunan melalui Sistem

Informasi Pembangunan Daerah;

h. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja atau satuan kerja terkait;

i. menyusun laporan sesuai tugas dan fungsinya

Kelompok Jabatan Fungsional

(1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas

Pemerintan Daerah Provinsi sesuai denngan keahlian dan kebutuhan;

(2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional, yaitu

Fungsional Perencana, Fungsional Peneliti dan Fungsional Analis Kebijakan

yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

(3) Jumlah Tenaga Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan beban kerja;

(4) Rincian Tugas Kelompok Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan ketentuan

peraturan perundang-undangan;

(5) Dalam melaksanakan tugas, Kelompok Jabatan Fungsional bersinergi dan

berkoordinasi dengan Kepala Bidang sesuai dengan keahlian dan kebutuhan;

(6) Pejabat Fungsional bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan.


22

STRUKTUR BAPPEDA PROVINSI BANTEN

1.3.2. Sumber Daya Manusia

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Bappeda Provinsi Banten didukung

oleh sumber daya aparatur yang terdistribusi menurut bidang dan kesekretariatan. Pada

tahun 2018, jumlah pegawai Bappeda Provinsi Banten adalah sebanyak 165 orang.

Jumlah dan komposisi pegawai Bappeda Provinsi Banten dapat dilihat pada Tabel

berikut.

Tabel 1.1 Jumlah dan Distribusi Pegawai Bappeda Provinsi Banten Tahun 2018

NO STRUKTUR JABATAN/

KEPEGAWAIAN

KONDISI SAAT INI

JUMLAH STATUS PENDIDIKAN

1. Kepala Badan 1 PNS Magister Manajemen

2. Sekretaris 1 PNS Magister Sains

• Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan

▪ Kepala Sub Bagian 1 PNS S1 Teknik

▪ Pelaksana 4 PNS

11 Tenaga Penunjang

• Sub Bagian Keuangan

▪ Kepala Sub Bagian 1 PNS Magister Manajemen

▪ Pelaksana 5 PNS

4 Tenaga Penunjang

• Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Magister Sains

▪ Kepala Sub Bagian 1 PNS

▪ Pelaksana 6 PNS

28 Tenaga Penunjang

3. Kepala Bidang Sosial Dan Pemerintahan

1 PNS Magister Sains

• Sub Bidang Kesejahteraan Sosial

▪ Kepala Sub Bidang 1 PNS Magister Sains

▪ Pelaksana 2 PNS

2 Tenaga Penunjang

• Sub Bidang Sumber Daya


23


KEPEGAWAIAN

KONDISI SAAT INI


Manusia dan Kebudayaan

▪ Kepala Sub Bidang 1 PNS S1 Komunikasi

▪ Pelaksana 3 PNS

2 Tenaga Penunjang

• Sub Bidang Tata Pemerintahan


▪ Pelaksana 5 PNS

4 Tenaga Penunjang

4. Kepala Bidang Perencanaan Dan Pengendalian Program Pembangunan

1 S1 Ilmu Politik

• Sub Bidang Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan

▪ Kepala Sub Bidang 1 PNS S3 Ilmu Ekonomi

▪ Pelaksana 4 PNS

7 Tenaga Penunjang

• Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan


▪ Pelaksana 3 PNS

5 Tenaga Penunjang

• Sub Bidang Kerjasama Pendanaan Pembangunan


▪ Pelaksana 2 PNS

2 Tenaga Penunjang

5. Kepala Bidang Penelitian Dan Pengembangan

1 PNS Master Of Science

• Sub Bidang Penelitian Sosial, Pemerintahan, Ekonomi dan Pembangunan

▪ Kepala Sub Bidang 1 PNS S1 Ekonomi

▪ Pelaksana 1 PNS

2 Tenaga Penunjang

• Sub Bidang Inovasi dan Teknologi


▪ Pelaksana 2 PNS

3 Tenaga Penunjang

• Sub Bidang Data dan Informasi

▪ Kepala Sub Bidang 1 PNS S1 Teknik

▪ Pelaksana 2 PNS

2 Tenaga Penunjang

6. Kepala Bidang Perekonomian 1 PNS Magister Sains

• Sub Bidang Ketahanan Pangan


▪ Pelaksana 2 PNS

3 Tenaga Penunjang

• Sub Bidang Keuangan, Investasi dan Ketenagakerjaan


▪ Pelaksana 2 PNS


24


KEPEGAWAIAN

KONDISI SAAT INI


2 Tenaga Penunjang

• Sub Bidang Dunia Usaha dan Ekonomi Kreatif

▪ Kepala Sub Bidang 1 PNS S1 Sosial

▪ Pelaksana 3 PNS

1 Tenaga Penunjang

7. Kepala Bidang Infrastruktur Dan Pengambangan Wilayah

1 PNS Magister Sains

• Sub Bidang Tata Ruang dan lingkungan hidup

▪ Kepala Sub Bidang 1 PNS Magister Manajemen

▪ Pelaksana 2 PNS

2 Tenaga Penunjang

• Sub Bidang Penataan Infrastruk Wilayah

▪ Kepala Sub Bidang 1 PNS Magister Manajemen

▪ Pelaksana 4 PNS

3 Tenaga Penunjang

• Sub Bidang Komunikasi dan Informatika


▪ Pelaksana 3 PNS

2 Tenaga Penunjang

8. Kelompok Jabatan Funsional

▪ Fungsional Perencana 4 PNS 2 Orang S2

▪ Fungsional Peneliti 8 PNS 2 Orang S2

6 Orang S1

REKAPITULASI 165 PNS, Tenaga Penunjang

S2, S1, D3, D2, D1, SMK, STM, SMU, SMP

Sumber: Data Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Bapeda Provinsi Banten 2018.

Tabel 2.2

PNS Bappeda Provinsi Banten berdasarkan Pangkat dan Golongan

Sumber: Data Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Bapeda Provinsi Banten 2018

Tabel 2.3

PNS Bappeda Provinsi Banten berdasarkan Tingkat Pendidikan

No Pendidikan Jumlah

1 SD/Sederajat 0

2 SMP/Sederajat 0

3 SMA/Sederajat/D-1 4

4 D-2 1

5 D-3 2

6 S-1 51

7 S-2 34

No Pangkat Golongan Jumlah

1 Golongan IV 16

2 Golongan III 71

3 Golongan II 6

4 Golongan I 0

Jumlah 93


25

8 S-3 1

Jumlah 93

Sumber: Data Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Bapeda Provinsi Banten 2018

Meskipun tingkat pendidikan pegawai di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

sudah cukup tinggi, namun jika ditinjau dari aspek komposisi pegawai pada saat ini

khususnya dalam sudut pandang status dan penempatan pejabat/pegawai belum

dapat memenuhi kebutuhan sesuai dengan yang diharapkan.


29

BAB II KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH

2.1. VISI DAN MISI

Berdasarkan latar belakang permasalahan sebagaimana yang telah dijelaskan

pada bab sebelumnya, maka Bappeda Provinsi Banten sesuai dengan tugas pokok

dan fungsinya sebagai lembaga perencanaan pembangunan daerah dituntut untuk

menghasilkan produk-produk perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas.

Untuk menghasilkan produk-produk perencanaan pembangunan daerah yang

berkualitas tersebut maka perlu didukung oleh sumber daya aparatur yang

berkompeten, handal, professional dan memiliki integritas, sarana dan prasarana yang

memadai, kerangka regulasi serta anggaran yang cukup. Sehingga disusun visi dan

misi Bappeda Provinsi Banten yang akan dicapai melalui tujuan pelaksanaan kegiatan

utama dan kegiatan pendukung. Dalam hal ini, visi dan misi yang disusun harus

dikaitkan dengan RPJMD Provinsi Banten 2017-2022.

Visi merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir

periode perencanaan (Pasal 1 ayat (12) UU No. 25 Tahun 2004). Visi harus

menggambarkan bagaimana wujud akhir perencanaan yang diinginkan oleh suatu

daerah/organisasi pada akhir periode perencanaan. Visi memegang peranan penting

dalam menentukan ke mana arah yang akan dituju oleh suatu daerah/organisasi pada

masa mendatang.

Peran Bappeda Provinsi Banten diarahkan untuk mendukung pencapaian visi

dan misi daerah Provinsi Banten pada urusan perencanaan pembangunan dan

penataan ruang. Seiring dengan upaya tersebut dan berpijak pada kedudukan, tugas

pokok dan fungsinya serta isu strategis yang dihadapi dalam urusan perencanaan

pembangunan dan penataan ruang dalam kurun waktu tahun 2017-2022 maka Bapeda

Provinsi Banten menetapkan Visi Tahun 2017-2022 adalah:

“BANTEN YANG MAJU, MANDIRI, BERDAYA SAING, SEJAHTERA DAN

BERAKHLAQUL KARIMAH”

Dalam rangka pencapaian visi tersebut, maka ditetapkan 3 (tiga) misi, dan yang misi

yang terkait langsung dengan tugas dan fungsi Bappeda Provinsi Banten dalam

mendukung keberhasilan visi adalah misi Pertama Menciptakan tata kelola

pemerintahan yang baik (Good governances), dengan tujuan meningkatkan kualitas

kinerja perencanaan, pengendalian, evaluasi pembangunan, Data serta Penelitian dan

Pengembangan yang sesuai dengan perumusan strategi dan arah kebijakan, program


30

prioritas dan kegiatan secara terukur, jelas dan tepat sasaran. Sedangkan sasarannya

adalah :

1. Meningkatnya pengelolaan akuntabilitas kinerja;

2. Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan

Daerah;

3. Meningkatnya Kualitas Perencanaan berdasarkan penelitian dan

pengembangan.

Mengacu pada RPJMD Provinsi Banten Tahun 2017-2022, Bappeda Provinsi Banten

melaksanakan :

1. Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Statistik, dengan Program Penyediaan

Data Pembangunan Daerah;

2. Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang :

a) Perencanaan, dengan program :

• Program Tata Kelola Pemerintahan;

• Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan;

• Program Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Ekonomi;

• Program Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Sosial dan

Pemerintahan Kemasyarakatan;

• Program Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Infrastruktur dan

Pengembangan Wilayah;

Penelitian dan Pengembangan, dengan Program Penelitian dan

Pengembangan.

TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH BAPPEDA PROVINSI BANTEN

Tujuan adalah merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi

suatu organisasi, yaitu sesuatu (apa) yang akan dicapai atau apa yang akan dihasilkan

dalam jangka waktu suatu perencanaan. Tujuan yang akan dicapai oleh Bappeda

Provinsi Banten Tahun 2017-2022 berdasarkan rumusan Misi Bappeda Provinsi Banten

Tahun 2017-2022 adalah sebagai berikut :

1) Meningkatkan kualitas kinerja perencanaan, pengendalian, evaluasi

pembangunan, Data serta Penelitian dan Pengembangan yang sesuai dengan

perumusan strategi dan arah kebijakan, program prioritas dan kegiatan secara

terukur, jelas dan tepat sasaran;


31

2.2. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang telah ditetapkan atau

merupakan tujuan antara. Ini berarti bahwa tujuan akan tercapai apabila sasaran bisa

terpenuhi atau dengan kata lain berhasil.

Sasaran yang akan dicapai oleh Bappeda Provinsi Banten Tahun 2017- 2022

berdasarkan rumusan Misi Bappeda Provinsi Banten Tahun 2017-2022 adalah

sebagai berikut :

1) Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Penganggaran pengendalian dan

evaluasi pembangunan Daerah yang diukur dari capaian anugerah

pangripta nusantara dan Capaian LAKIP Provinsi Banten;

2) Meningkatnya Kualitas Perencanaan berdasarkan penelitian dan

pengembangan, Terbangunnya sistem jaringan data dan informasi,

pengelolaan dan pemanfaatan data dan informasi perencanaan

pembangunan daerah yang diukur dari :

• prosentase hasil Penelitian dan pengembangannya yang dimanfaatkan;

• presentase inovasi yang diadopsi;

• Presentase keterpakaian data dan informasi pembangunan daerah yang

terintegrasi

3) Meningkatnya pengelolaan akuntabilitas kinerja perangkat daerah yang

diukur dari meningkatnya capaian Indeks Kepuasan Masyarakat


32

Tabel 2.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten

No.

TUJUAN

SASARAN

INDIKATOR TUJUAN/SASARAN

Target Kinerja Tujuan/Sasaran

2018 2019 2020 2021 2022

1 Meningkatkan kualitas

kinerja perencanaan,

pengendalian, evaluasi

pembangunan, Data

serta

Penelitian dan

Pengembangan yang

sesuai dengan

perumusan strategi

dan arah kebijakan,

program

prioritas dan kegiatan

secara terukur, jelas

dan tepat

sasaran

1. Meningkatnya Kualitas

Perencanaan,

Penganggaran,

pengendalian dan evaluasi Pembangunan

Capaian anugerah pang ripta nusantara (peringkat)

65 70 75 80 80

Capaian LAKIP (Nilai) 70 75 85 88 90

2. Meningkatnya Kualitas

Perencanaan berdasarkan

penelitian dan

pengembangan,

Terbangunnya sistem

jaringan data dan

informasi, pengelolaan dan

pemanfaatan data dan

informasi perencanaan

pembangunan daerah

1. prosentase hasil Penelitian dan

pengembangannya yang

dimanfaatkan (%)

50 60 65 70 80

2. presentase inovasi yang diadopsi (%) 50 60 70 80 100

3. Presentase keterpakaian data dan

informasi pembangunan daerah yang

terintegrasi (%)

50 60 70 80 90

3. Meningkatnya

pengelolaan akuntabilitas kinerja.

capaian Indeks Kepuasan Masyarakat

(nilai)

2,8 3,00 3,20 3,40 3,60


33

2.3. PROGRAM DAN INIDKASI KEGIATAN

Program merupakan instrumen kebijakan yang berisi satu atau beberapa

kegiatan yang dilaksanakan oleh suatu organisasi sebagai upaya untuk

mengimplementasikan strategi dan kebijakan akan dilaksanakan selama 5

(lima) tahun.

Rencana program dan kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan

Daerah Provinsi Banten yang akan dan harus dilaksanakan oleh Bappeda

provinsi Banten selama 5 (lima) tahun kedepan, selaras dengan RPJMD

Provinsi Banten Tahun 2017-2022 adalah sebagai berikut:

I. Penunjang Urusan Pemerintahan

1. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan,

dengan Kegiatan :

1) Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan;

2) Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan;

3) Kerjasama Pendanaan Pembangunan.

2. Program Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Ekonomi,

dengan Kegiatan :

1) Perencanaan, Penganggaran dan Pengendalian Bidang

Ketahanan Pangan;


Dunia Usaha dan Ekonomi Kreatif;


Keuangan, Investasi dan Ketenagakerjaan.

3. Program Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan

Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, dengan Kegiatan :

1) Perencanaan, Penganggaran dan Pengendalian Bidang Tata

Ruang, Lingkungan Hidup dan Energi Sumber Daya Mineral;


Penataan Infrastruktur Wilayah;

3) Perencanaan, Penganggaran dan Pengendalian

Bidang Komunikasi dan Informatika.


34

4. Program Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Sosial

Kemasyarakatan dan Pemerintahan, dengan Kegiatan :



2) Perencanaan, Penganggaran dan Pengendalian Bidang Sumber

Daya Manusia dan Kebudayaan;


Pemerintahan;

4) Pengendalian dan Evaluasi Program Penanggulangan

Kemiskinan Daerah.

5. Program Penelitian dan Pengembangan.

Kegiatan :

1) Penelitian, Pengkajian dan Analisis Kebijakan Strategi Daerah.

2) Pengembangan dan Inovasi Kebijakan Strategi Daerah.

6. Program Tata Kelola Pemerintahan

Kegiatan :

1) Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset.

2) Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.

3) Pengadaan Sarana Prasarana Kantor.

4) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor

5) Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran.

6) Peningkatan Kapasitas Aparatur.

7) Rapat Koordinasi Kedalam dan Keluar Daerah.

8) Peningkatan Pengelolaan Kearsipan dan Pelayanan Perpustakaan.

II. Urusan Statistik.

7. Program Penyediaan Data Pembangunan Daerah.

Kegiatan :

1) Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan.


35

Indikator Kinerja Program adalah bagian dari program dan terdiri dari

sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya baik yang berupa personil

(SDM), barang modal termasuk peralatan dan teknologi maupun dana,

atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumberdaya tersebut

sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk

barang/jasa. Pengertian ‘bersifat indikatif' dalam UU No. 25 Tahun 2004

adalah bahwa informasi, baik tentang sumber daya yang diperlukan maupun

keluaran dan dampak yang tercantum di dalam dokumen rencana (termasuk

rumusan kegiatan), hanya merupakan indikasi yang hendak dicapai dan tidak

kaku.

Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output) Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten yang akan dan harus

dilaksanakan oleh Bappeda provinsi Banten selama 5 (lima) tahun kedepan,

selaras dengan RPJMD Provinsi Banten Tahun 2017-2022 adalah sebagai

berikut:


1. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan.

➢ Outcome: Persentase dokumen perencanaan RPJPD. RTRW

dan RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA, Persentase

Dokumen Perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan

PERKADA, Persentase Penjabaran Konsistensi Program

RPJMD kedalam RKPD, Persentase Kesesuaian rencana

pembangunan dengan RTRW.

➢ Output: Tersedianya Dokumen Perencanaan dan

Penganggaran, Tersusunnya Dokumen Pengendalian dan

Evaluasi Pembangunan serta Tersusunnya Dokumen

Kerjasama Pendanaan Pembangunan.

2. Program Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Ekonomi.

➢ Outcome: Persentase usulan kegiatan lingkup bidang ekonomi

yang diakomodir dalam dokumen perencanaan

➢ Output: Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran

dan Pengendalian Bidang Ketahanan Pangan, Tersedianya

Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Pengendalian

Bidang Keuangan, Investasi dan Ketenagakerjaan serta

Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan


36

Pengendalian Bidang Dunia Usaha dan Ekonomi Kreatif


Kemasyarakatan dan Pemerintahan.

➢ Outcome: Persentase usulan kegiatan lingkup bidang Sosial

dan Pemerintahan yang diakomodir dalam dokumen

perencanaan.

Output: Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran

dan Pengendalian Bidang Kesejahteraan Sosial, Tersedianya


Bidang Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan, Tersedianya


Bidang Tata Pemerintahan serta Tersedianya Dokumen

Perencanaan, Penganggaran dan Pengendalian Program

Penanggulangan Kemiskinan Daerah.


Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah.

➢ Outcome: Persentase usulan kegiatan lingkup bidang

Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah yang diakomodir

dalam dokumen perencanaan.

➢ Output: Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran

dan Pengendalian Bidang Tata Ruang, Lingkungan Hidup dan

Energi Sumber Daya Mineral, Tersedianya Dokumen

Perencanaan, Penganggaran dan Pengendalian Bidang

Penataan Infrastruktur Wilayah, Tersedianya Dokumen

Perencanaan, Penganggaran dan Pengendalian Bidang

Komunikasi dan Informatika


➢ Outcome: Persentase hasil penelitian yang dimanfaatkan, dan

Persentase inovasi yang diadopsi.

➢ Output: Tersedianya Dokumen Penelitian, Pengkajian dan

Analisis Kebijakan Strategi Daerah dan Tersedianya Dokumen

Pengembangan dan Inovasi Kebijakan Strategi Daerah.


37

6. Program Tata Kelola Pemerintahan.

➢ Outcome : Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

➢ Output: Tersusunnya Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca

Aset, Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Evaluasi dan

Pelaporan, Tersedianya Sarana Prasarana Kantor,

Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Kantor, Tersedianya

Barang dan Jasa Perkantoran, Meningkatnya Kapasitas

Aparatur, Terlaksannya Koordinasi Kedalam dan Keluar

Daerah, serta Meningkatnya Pengelolaan Kearsipan dan

Pelayanan Perpustakaan.

II. Statistik


• Outcome: Persentase keterpakaian data dan informasi

pembangunan daerah yang terintegrasi

• Output: Tersusunnya Data dan Informasi Pembangunan.


38

Table 2.2 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif

BAPPEDA Provinsi Banten

Program / Kegiatan

Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)

Data

Capaian Pada Tahun

Awal Perencanaan

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Unit Kerja Bappeda

Penanggung Jawab

Lokasi

2018

2019

2020

2021

2022

Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra SKPD

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

Program Tata

Kelola Pemerintahan

1 Nilai IKM

2.5 Skala

2,80

3,00

3,20

3,40

3,60

3,60

Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset

0 Tersusunnya Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset

22 Dokumen

22,00

69.950.070,00

22,00

70.153.050,00

22,00

73.995.390,00

22,00

73.816.890,00

22,00

75.293.340,00

110,00

363.208.740,00

Sub Bagian Keuangan

KP3B, Kota Serang

1 Penyusunan Dokumen Laporan Keuangan

17 Dokumen

17,00

17,00

17,00

17,00

17,00

85,00

2 Penyusunan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) Aparat Pengawas Instansi Pemerintah (APIP)

2 Dokumen

2,00

2,00

2,00

2,00

2,00

10,00

3 Penyusunan Dokumen Laporan Pajak

3 Dokumen

3,00

3,00

3,00

3,00

3,00

15,00

Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

0 Tersusunnya Dokumen Perencanaan,

Evaluasi dan Pelaporan

17 Dokumen

16,00

190.648.230,00

16,00

191.201.450,00

16,00

201.673.710,00

16,00

201.187.210,00

17,00

205.211.260,00

81,00

989.921.860,00

Sub Bagian Program Evaluasi dan Pelaporan

KP3B, Kota Serang

1 Penyusunan Laporan Evaluasi Program Kegiatan

3 Dokumen

3,00

3,00

3,00

3,00

3,00

15,00

2 Penyusunan Perencanaan Program dan Kegiatan Tahunan

9 Dokumen

9,00

9,00

9,00

9,00

9,00

45,00

3 Penyusunan Laporan Evaluasi dan Pengendalian

4 Dokumen

4,00

4,00

4,00

4,00

4,00

20,00

4 Penyusunan Renstra

1 Dokumen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,00


39

Program / Kegiatan


Data

Capaian Pada Tahun

Awal Perencanaan


Unit Kerja Bappeda

Penanggung Jawab

Lokasi

2018

2019

2020

2021

2022



Pengadaan Sarana Prasarana Kantor

0 Tersedianya Sarana Prasarana Kantor, Satuan :

paket

1 Paket

1,00

478.677.930,00

1,00

480.066.950,00

1,00

506.360.610,00

1,00

505.139.110,00

1,00

515.242.660,00

5,00

2.485.487.260,00

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

KP3B, Kota

Serang

1 Pengadaan Sarana dan Prasarana Perlengkapan dan Peralatan Kantor

1 Paket

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

5,00

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor

0 Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Kantor, Satuan : bulan

12 Bulan

12,00

2.180.796.300,00

12,00

2.187.124.500,00

12,00

2.306.915.100,00

12,00

2.301.350.100,00

12,00

2.347.380.600,00

12,00

11.323.566.600,00


KP3B, Kota Serang

1 Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional

12 Bulan

12,00

12,00

12,00

12,00

12,00

12,00

2 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor

12 Bulan

12,00

12,00

12,00

12,00

12,00

12,00

Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran

0 Tersedianya Barang dan Jasa Perkantoran, Satuan : Bulan

12 Bulan

12,00

6.113.087.490,00

12,00

6.130.826.350,00

12,00

6.466.616.730,00

12,00

6.451.017.230,00

12,00

6.580.047.380,00

12,00

31.741.595.180,00


KP3B, Kota Serang

1 Operasional kantor Tidak tetap

12 Bulan

12,00

12,00

12,00

12,00

12,00

12,00

2 Penyediaan Barang Habis Pakai

12 Bulan

12,00

12,00

12,00

12,00

12,00

12,00

3 Penyediaan Bahan Cetak

12 Bulan

12,00

12,00

12,00

12,00

12,00

12,00

4 Penyediaan Makan dan Minum Kantor

12 Bulan

12,00

12,00

12,00

12,00

12,00

12,00

5 Penyediaan Promosi dan Publikasi

12 Bulan

12,00

12,00

12,00

12,00

12,00

12,00

6 Penyediaan Operasional Jasa Kantor

12 Bulan

12,00

12,00

12,00

12,00

12,00

12,00

7 Penyediaan BBM

12 Bulan

12,00

12,00

12,00

12,00

12,00

12,00


40

Program / Kegiatan


Data

Capaian Pada Tahun

Awal Perencanaan


Unit Kerja Bappeda

Penanggung Jawab

Lokasi

2018

2019

2020

2021

2022



Peningkatan Kapasitas Aparatur

0 Meningkatnya Kapasitas Aparatur, Satuan : Orang

93 orang

93,00

364.837.620,00

93,00

365.896.300,00

93,00

385.936.740,00

93,00

385.005.740,00

93,00

392.706.440,00

93,00

1.894.382.840,00


KP3B, Kota

Serang

1 Peningkatan Kompetensi Aparatur

93 orang

93,00

93,00

93,00

93,00

93,00

93,00

2 Fasilitasi Administrasi Kepegawaian

15 orang

0,00

15,00

15,00

15,00

15,00

15,00

Rapat Koordinasi Kedalam dan Keluar Daerah

0 Terlaksannya Koordinasi Kedalam dan Keluar Daerah, Satuan : Bulan

12 Bulan

12,00

4.287.527.820,00

12,00

4.299.969.300,00

12,00

4.535.482.140,00

12,00

4.524.541.140,00

12,00

4.615.038.840,00

12,00

22.262.559.240,00


KP3B, Kota Serang

1 Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah

12 Bulan

12,00

12,00

12,00

12,00

12,00

60,00

2 Koordinasi dan Konsultasi Kedalam Daerah

12 Bulan

12,00

12,00

12,00

12,00

12,00

60,00

Peningkatan Pengelolaan Kearsipan dan Pelayanan Perpustakaan

0 Meningkatnya Pengelolaan Kearsipan dan Pelayanan Perpustakaan

12 Bulan

12,00

30.174.540,00

12,00

30.262.100,00

12,00

31.919.580,00

12,00

31.842.580,00

12,00

32.479.480,00

12,00

156.678.280,00


KP3B, Kota Serang

(bulan)

1 Pengelolaan Kearsipan Dinamis Bappeda Provinsi Banten

12 Bulan

12,00

12,00

12,00

12,00

12,00

12,00

2 Pengelolaan Perpustakaan Khusus Bappeda Provinsi Banten

12 Bulan

12,00

12,00

12,00

12,00

12,00

12,00


41

Program / Kegiatan


Data

Capaian Pada Tahun

Awal Perencanaan


Unit Kerja Bappeda

Penanggung Jawab

Lokasi

2018

2019

2020

2021

2022



Program Penyediaan Data Pembangunan Daerah

1 Persentase keterpakaian data dan informasi pembangunan daerah yang terintegrasi

30 %

50,00

60,00

70,00

80,00

90,00

90,00

Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan

0 Tersusunnya Data dan Informasi Pembangunan

4 Dokumen

4,00

1.760.000.000,00

4,00

1.795.200.000,00

4,00

1.914.300.000,00

4,00

1.889.000.000,00

4,00

1.791.900.000,00

20,00

9.150.400.000,00

Sub Bidang Data dan Informasi

KP3B, Kota Serang

1 Penyusunan Data dan Informasi Pembangunan Provinsi Banten

2 Dokumen

2,00

2,00

2,00

2,00

2,00

10,00

2 Analis Statistik Sektoral dan Informasi geospasial tematik Provinsi banten

2 Dokumen

2,00

2,00

2,00

2,00

2,00

10,00

Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan

1 Persentase dokumen perencanaan RPJPD. RTRW dan RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA

100 %

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00

2 Persentase Dokumen Perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA

100 %

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

3 Persentase Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD

70 %

80,00

85,00

90,00

95,00

100,00

100,00


42

Program / Kegiatan


Data

Capaian Pada Tahun

Awal Perencanaan


Unit Kerja Bappeda

Penanggung Jawab

Lokasi

2018

2019

2020

2021

2022



4 Persentase Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW

50 %

70,00

75,00

75,00

80,00

85,00

85,00

Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan

0 Tersedianya Dokumen Perencanaan dan Penganggaran

14 Dokumen

13,00

6.213.352.694,64

13,00

6.348.391.364,64

13,00

6.930.335.324,64

13,00

6.731.130.344,64

13,00

6.463.311.884,64

66,00

32.686.521.613,20

Sub Bidang Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan

KP3B, Kota Serang

1 Penyusunan APBD

3 Dokumen

3,00

3,00

3,00

3,00

3,00

15,00

2 Penyusunan APBD Perubahan

3 Dokumen

3,00

3,00

3,00

3,00

3,00

15,00

3 Penyusunan RPJMD

1 Dokumen

0,00

0,00

0,00

0,00

1,00

1,00

4 Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah

1 Dokumen

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

5,00

Daerah (RKPD) Provinsi Banten

5 Penyusunan Perubahan RKPD Provinsi Banten

1 Dokumen

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

5,00

6 Penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur Tentang Pedoman Perencanaan Bantuan Keuangan Kepada Kab/Kota

1 Dokumen

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

5,00

7 Pedoman Penyusunan RKA

2 Dokumen

2,00

2,00

2,00

2,00

2,00

10,00

8 Penyusunan Perencanaan APBN

1 Dokumen

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

5,00


43

Program / Kegiatan


Data

Capaian Pada Tahun

Awal Perencanaan


Unit Kerja Bappeda

Penanggung Jawab

Lokasi

2018

2019

2020

2021

2022



Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan

0 Tersusunnya Dokumen Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan

20 Dokumen

24,00

2.366.865.759,44

20,00

2.418.306.329,44

20,00

2.639.987.489,44

24,00

2.564.103.909,44

21,00

2.462.083.249,44

109,00

12.451.346.737,20

Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan

KP3B, Kota

Serang, Kabupaten / Kota se Provinsi Banten

1 Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan RKPD Kab/Kota

4 Dokumen

4,00

4,00

4,00

4,00

4,00

20,00

2 Evaluasi Raperda RPJMD Kabupaten/Kota

0 Dokumen

4,00

0,00

0,00

4,00

0,00

8,00

3 Evaluasi dan Pelaporan Tahunan

8 Dokumen

8,00

8,00

8,00

8,00

8,00

40,00

4 Penyusunan LKPj Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran

1 Dokumen

1,00

1,00

1,00

1,00

2,00

6,00

5 Penyusunan PERKIN dan IKU Provinsi Banten

3 Dokumen

3,00

3,00

3,00

3,00

3,00

15,00

6 Pengendalian dan Evaluasi

4 Dokumen

4,00

4,00

4,00

4,00

4,00

20,00

Kerjasama Pendanaan Pembangunan

0 Tersusunnya Dokumen Kerjasama Pendanaan Pembangunan

3 Dokumen

3,00

221.811.145,92

3,00

226.631.905,92

3,00

247.406.785,92

3,00

240.295.345,92

3,00

230.734.465,92

15,00

1.166.879.649,60

Sub Bidang Kerjasama Pendanaan Pembangunan

KP3B, Kota Serang, Kabupaten / Kota se Provinsi Banten

1 Perencanaan Kerjasama Pendanaan Pembangunan CSR

1 Dokumen

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

5,00

2 Perencanaan Kerjasama Pendanaan Pembangunan KPBU

1 Dokumen

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

5,00


44

Program / Kegiatan


Data

Capaian Pada Tahun

Awal Perencanaan


Unit Kerja Bappeda

Penanggung Jawab

Lokasi

2018

2019

2020

2021

2022



3 Perencanaan Kerjasama Pendanaan Pembangunan Donor

1 Dokumen

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

5,00

Program Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Ekonomi

1 Persentase usulan kegiatan lingkup bidang ekonomi yang diakomodir dalam dokumen perencanaan

50 %

70,00

75,00

80,00

85,00

90,00

90,00

Perencanaan, Penganggaran dan Pengendalian Bidang Ketahanan Pangan

0 Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Pengendalian Bidang Ketahanan Pangan

6 Dokumen

6,00

1.050.253.777,50

6,00

1.050.253.777,50

6,00

1.078.663.777,50

6,00

1.078.663.777,50

6,00

1.050.253.777,50

30,00

5.308.088.887,50

Sub Bidang Ketahanan Pangan

KP3B, Kota Serang

1 Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Ketahanan Pangan

2 Dokumen

2,00

2,00

2,00

2,00

2,00

10,00

2 Penyusunan Dokumen Pengendalian OPD Mitra Lingkup Subid Ketahanan Pangan

4 Dokumen

4,00

4,00

4,00

4,00

4,00

20,00

Perencanaan, Penganggaran dan Pengendalian Bidang Keuangan, Investasi dan Ketenagakerjaan

0 Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Pengendalian Bidang Keuangan, Investasi dan Ketenagakerjaan

10 Dokumen

10,00

1.352.280.295,00

10,00

1.352.280.295,00

10,00

1.388.860.295,00

10,00

1.388.860.295,00

10,00

1.352.280.295,00

50,00

6.834.561.475,00

Sub Bidang Keuangan, Investasi dan Ketenagakerjaan

KP3B, Kota Serang


45

Program / Kegiatan


Data

Capaian Pada Tahun

Awal Perencanaan


Unit Kerja Bappeda

Penanggung Jawab

Lokasi

2018

2019

2020

2021

2022



1 Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Keuangan, Investasi dan Ketenagakerjaan

2 Dokumen

2,00

2,00

2,00

2,00

2,00

10,00

2 Penyusunan Dokumen Pengendalian pelaksanaan kegiatan Mitra Lingkup Subid Keuangan, Investasi dan Ketenagakerjaan

4 Dokumen

4,00

4,00

4,00

4,00

4,00

20,00

3 Evaluasi Perkembangan Perekonomian Banten

4 Dokumen

4,00

4,00

4,00

4,00

4,00

20,00

Perencanaan, Penganggaran dan Pengendalian Bidang Dunia Usaha dan Ekonomi Kreatif

0 Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Pengendalian Bidang Dunia Usaha dan Ekonomi Kreatif

6 Dokumen

6,00

1.294.240.927,50

6,00

1.294.240.927,50

6,00

1.329.250.927,50

6,00

1.329.250.927,50

6,00

1.294.240.927,50

30,00

6.541.224.637,50

Sub Bidang Dunia Usaha dan Ekonomi Kreatif

KP3B, Kota Serang

1 Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Dunia Usaha dan Ekonomi Kreatif

2 Dokumen

2,00

2,00

2,00

2,00

2,00

10,00

2 Penyusunan Dokumen Pengendalian Kegiatan Mitra OPD Lingkup SubidDunia Usaha dan Ekonomi Kreatif

4 Dokumen

4,00

4,00

4,00

4,00

4,00

20,00


46

Program / Kegiatan


Data

Capaian Pada Tahun

Awal Perencanaan


Unit Kerja Bappeda

Penanggung Jawab

Lokasi

2018

2019

2020

2021

2022



Program Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Sosial dan Pemerintahan Kemasyarakatan

1 Persentase usulan kegiatan lingkup bidang Sosial dan Pemerintahan yang diakomodir dalam dokumen perencanaan

50 %

70,00

75,00

80,00

85,00

90,00

90,00

Perencanaan, Penganggaran dan Pengendalian Bidang Kesejahteraan Sosial

0 Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Pengendalian Bidang Kesejahteraan Sosial

6 Dokumen

6,00

337.208.715,00

6,00

337.208.715,00

6,00

346.442.668,00

6,00

346.442.668,00

6,00

337.208.715,00

30,00

1.704.511.481,00

Sub Bidang Kesejahteraan Sosial

KP3B, Kota Serang

1 Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Kesejahteraan Sosial

2 Dokumen

2,00

2,00

2,00

2,00

2,00

10,00

2 Rapat Penyusunan Dokumen (Rakortek) Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan SKPD Mitra Lingkup Subid Kesejahteraan Sosial

4 Dokumen

4,00

4,00

4,00

4,00

4,00

20,00

Perencanaan, Penganggaran dan Pengendalian Bidang Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan

0 Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Pengendalian Bidang Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan

6 Dokumen

6,00

412.218.878,00

6,00

412.218.878,00

6,00

423.506.871,00

6,00

423.506.871,00

6,00

412.218.878,00

30,00

2.083.670.376,00

Sub Bidang Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan

KP3B, Kota Serang


47

Program / Kegiatan


Data

Capaian Pada Tahun

Awal Perencanaan


Unit Kerja Bappeda

Penanggung Jawab

Lokasi

2018

2019

2020

2021

2022



1 Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan

2 Dokumen

2,00

2,00

2,00

2,00

2,00

10,00

2 Penyusunan Dokumen Pengendalian pelaksanaan kegiatan SKPD Mitra Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan

4 Dokumen

4,00

4,00

4,00

4,00

4,00

20,00

Perencanaan, Penganggaran dan Pengendalian Bidang Tata Pemerintahan

0 Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Pengendalian Bidang Tata Pemerintahan

8 Dokumen

8,00

386.494.917,00

8,00

386.494.917,00

8,00

397.078.499,00

8,00

397.078.499,00

8,00

386.494.917,00

40,00

1.953.641.749,00

Sub Bidang Tata Pemerintahan

KP3B, Kota Serang

1 Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Tata Pemerintahan

2 Dokumen

2,00

2,00

2,00

2,00

2,00

10,00

2 Penyusunan Dokumen Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Perangkat Daerah Mitra Sub Bidang Tata Pemerintahan

4 Dokumen

4,00

4,00

4,00

4,00

4,00

20,00

3 Perencanaan Pembangunan Kerjasama Antar Daerah

2 Dokumen

2,00

2,00

2,00

2,00

2,00

10,00


48

Program / Kegiatan


Data

Capaian Pada Tahun

Awal Perencanaan


Unit Kerja Bappeda

Penanggung Jawab

Lokasi

2018

2019

2020

2021

2022



Pengendalian dan Evaluasi Program Penanggulangan Kemiskinan Daerah

0 Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Pengendalian Program Penanggulangan Kemiskinan Daerah

12 Dokumen

12,00

2.515.912.490,00

12,00

2.515.912.490,00

12,00

2.584.806.963,00

12,00

2.584.806.963,00

12,00

2.515.912.490,00

60,00

12.717.351.396,00

Sub Bidang Kesejahteraan Sosial

KP3B, Kota

Serang

1 Koordinasi Program - Program Penanggulangan Kemiskinan

4 Dokumen

4,00

4,00

4,00

4,00

4,00

20,00

2 Pengendalian Program- Program Penanggulangan Kemiskinan

4 Dokumen

4,00

4,00

4,00

4,00

4,00

20,00

3 Koordinasi Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) /

4 Dokumen

4,00

4,00

4,00

4,00

4,00

20,00

Sustainable Development Goals (SDGs)

Program Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah

1 Persentase usulan kegiatan lingkup bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah yang diakomodir dalam dokumen perencanaan

50 %

70,00

75,00

80,00

85,00

90,00

90,00


49

Program / Kegiatan


Data

Capaian Pada Tahun

Awal Perencanaan


Unit Kerja Bappeda

Penanggung Jawab

Lokasi

2018

2019

2020

2021

2022



Perencanaan, Penganggaran dan Pengendalian Bidang Tata Ruang, Lingkungan Hidup dan Energi Sumber Daya Mineral

0 Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Pengendalian Bidang Tata Ruang, Lingkungan Hidup dan Energi Sumber Daya Mineral

6 Dokumen

6,00

889.307.768,16

6,00

941.387.768,16

6,00

1.019.507.768,16

6,00

1.019.507.768,16

6,00

889.307.768,16

30,00

4.759.018.840,80

Sub Bidang Tata Ruang, Lingkungan Hidup dan Energi Sumber Daya Mineral

KP3B, Kota Serang

1 Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Pemanfaatan Ruang

2 Dokumen

2,00

2,00

2,00

2,00

2,00

10,00

2 Pengendalian Pemanfaatan Ruang

4 Dokumen

4,00

4,00

4,00

4,00

4,00

20,00

Perencanaan, Penganggaran dan Pengendalian Bidang Penataan Infrastruktur Wilayah

0 Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Pengendalian Bidang Penataan Infrastruktur Wilayah

6 Dokumen

6,00

1.433.684.335,92

6,00

1.517.644.335,92

6,00

1.643.584.335,92

6,00

1.643.584.335,92

6,00

1.433.684.335,92

30,00

7.672.181.679,60

Sub Bidang Penataan Infrastruktur Wilayah

KP3B, Kota Serang

1 Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Infrastruktur Wilayah

2 Dokumen

2,00

2,00

2,00

2,00

2,00

10,00

2 Penyusunan Dokumen Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Mitra Sub Bidang Penataan Infrastruktur Wilayah

4 Dokumen

4,00

4,00

4,00

4,00

4,00

20,00


50

Program / Kegiatan


Data

Capaian Pada Tahun

Awal Perencanaan


Unit Kerja Bappeda

Penanggung Jawab

Lokasi

2018

2019

2020

2021

2022



Perencanaan, Penganggaran dan Pengendalian Bidang Komunikasi dan Informatika

0 Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Pengendalian Bidang Komunikasi dan Informatika

6 Dokumen

6,00

1.092.168.295,92

6,00

1.156.128.295,92

6,00

1.252.068.295,92

6,00

1.252.068.295,92

6,00

1.092.168.295,92

30,00

5.844.601.479,60

Sub Bidang Komunikasi dan Informatika

KP3B, Kota Serang

1 Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Komunikasi dan Informatika

2 Dokumen

2,00

2,00

2,00

2,00

2,00

10,00

2 Penyusunan Dokumen Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Mitra Sub Bidang Komunikasi dan Informatika

4 Dokumen

4,00

4,00

4,00

4,00

4,00

20,00

Program Penelitian dan Pengembangan

1 Persentase hasil penelitian yang dimanfaatkan

30 %

50,00

60,00

75,00

80,00

80,00

80,00

2 Persentase inovasi yang diadopsi

30 %

50,00

60,00

75,00

80,00

100,00

100,00

Penelitian, Pengkajian dan Analisis Kebijakan Strategi Daerah

0 Tersedianya Dokumen Penelitian, Pengkajian dan Analisis Kebijakan Strategi Daerah

16 Dokumen

14,00

3.740.891.850,00

14,00

3.815.741.250,00

14,00

3.815.741.250,00

14,00

4.014.963.900,00

14,00

3.808.602.000,00

70,00

19.195.940.250,00

Sub Bidang Penelitian Sosial, Pemerintahan, Ekonomi dan Pembangunan

KP3B, Kota Serang


51

Program / Kegiatan


Data

Capaian Pada Tahun

Awal Perencanaan


Unit Kerja Bappeda

Penanggung Jawab

Lokasi

2018

2019

2020

2021

2022



1 Penyusunan dokumen penelitian, Pengkajian dan Analisis Kebijakan Strategis Daerah

6 Dokumen

6,00

6,00

6,00

6,00

6,00

30,00

2 Penyelenggaraan Penelitian Mandiri

8 Dokumen

8,00

8,00

8,00

8,00

8,00

40,00

3 Penyusunan Jurnal Kelitbangan

1 Dokumen

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

5,00

4 Koordinasi Kelitbangan Provinsi Banten

1 Dokumen

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

5,00

Pengembangan dan Inovasi Kebijakan Strategi Daerah

0 Tersedianya Dokumen Pengembangan dan Inovasi Kebijakan Strategi Daerah

4 Dokumen

4,00

1.237.008.150,00

4,00

1.261.758.750,00

4,00

1.261.758.750,00

4,00

1.327.636.100,00

4,00

1.259.398.000,00

20,00

6.347.559.750,00

Sub Bidang Inovasi dan Teknologi

KP3B, Kota Serang

1 Pengembangan Inovasi

2 Dokumen

2,00

2,00

2,00

2,00

2,00

10,00

2 Pengembangan Teknologi

2 Dokumen

2,00

2,00

2,00

2,00

2,00

10,00


54

BAB III KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN BAPPEDA PROVINSI BANTEN

3.1. RENCANA DAN REALISASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN

Realisasi anggaran program dan kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Provinsi Banten sampai dengan Bulan Desember Tahun 2018 yang digunakan untuk

Belanja Tidak Langsung dengan pagu anggaran sebesar Rp. 23.935.000.000,00 telah

terealisasi sebesar Rp. 23.396.607.425,00 atau sebesar 97,75 % sedangkan Belanja

Langsung dengan pagu anggaran Rp. 35.350.560.000 telah terealisasi sebesar Rp

26.203.399.564,00 atau sebesar 74,12 % dan realisasi fisik mencapai 95,85%. Total

Belanja Tidak Langsung (BTL) dan Belanja Langsung (BL) adalah Rp.

59.285.560.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 49.600.006.994,00 atau sebesar

83,66 % sampai dengan Bulan Desember 2018 adalah sebagai berikut:

Tabel. 3.1 Rencana Dan Realisasi Pelaksanaan Program Dan Kegiatan

No Program / Kegiatan Indikator Output Target

Capaian Kinerja

Pagu

Realisasi

Sisa Anggaran Fisik

Keuangan

% Rp %

I

PROGRAM PENYEDIAAN DATA PEMBANGUNAN DAERAH

1 : Persentase keterpakaian data dan informasi pembangunan daerah yang terintegrasi

50%

1 Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan

457.450.000 81,95 300.420.000 65,67 157.030.000

- Penyusunan Profil Bappeda Provinsi Banten

Keluaran : Profil Bappeda Provinsi Banten

1 Dokumen

5.300.000 1,16 5.150.000 97,17 150.000

- Pembuatan Visualisasi Pembangunan provinsi banten

Keluaran : Visualisasi Pembangunan provinsi banten

1 Dokumen

49.750.000 10,88 49.200.000 98,89 550.000

- Pengelolaan website Bappeda Provinsi Banten

Keluaran : website Bappeda Provinsi Banten

1 Tahun 83.940.000 16,51 71.620.000 85,32 12.320.000

-

Pengelolaan Statistik Sektoral dan Informasi geospasial tematik Provinsi banten.

Keluaran : Statistik Sektoral dan Informasi geospasial tematik Provinsi banten.

2 Dokumen

160.300.000 21,03 84.600.000 52,78 75.700.000

- Pengelolaan PPID Pembantu Bappeda Provinsi Banten

Keluaran : PPID Pembantu Bappeda Provinsi Banten

1 Dokumen

3.000.000 0,66 2.000.000 66,67 1.000.000

- Forum Data Pembangunan Provinsi Banten

Keluaran : Data Pembangunan Provinsi Banten

1 Dokumen

50.350.000 8,81 37.450.000 74,38 12.900.000

- Publikasi Keluaran : Publikasi

3 Dokumen

104.810.000 22,91 50.400.000 48,09 54.410.000

II PROGRAM TATA KELOLA PEMERINTAHAN

1 : Nilai IKM 2.8 Skala

(1-4) 17.506.140.800


55


Capaian Kinerja

Pagu

Realisasi

Sisa Anggaran Fisik

Keuangan

% Rp %

2 Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset

118.920.000 98,07 114.310.000 96,12 4.610.000

- Penyusunan Dokumen laporan keuangan

Keluaran : Dokumen laporan keuangan

7 Dokumen

107.520.000 90,41 105.710.000 98,32 1.810.000

-

Penyusunan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) Aparat Pengawas Instansi Pemerintah (APIP)

Keluaran : Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) Aparat Pengawas Instansi Pemerintah (APIP)

2 Dok 3.900.000 2,3 2.500.000 64,1 1.400.000

- Penyusunan Dokumen Laporan Pajak.

2 Dok 7.500.000 5,36 6.100.000 81,33 1.400.000

3 Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

219.703.800 87,86 180.500.000 82,16 39.203.800

- Penyusunan Laporan Evaluasi Program Kegiatan

Keluaran : Laporan Evaluasi Program Kegiatan

3 Dok 43.800.000 18,94 41.300.000 94,29 2.500.000

- Penyusunan Perencanaan Program dan Kegiatan Tahunan

Keluaran : Perencanaan Program dan Kegiatan Tahunan

9 Dok 87.500.000 39,83 85.500.000 97,71 2.000.000

- Penyusunan Laporan Evaluasi dan Pengendalian

Keluaran : Laporan Evaluasi dan Pengendalian

5 Dok 78.403.800 28,55 52.500.000 66,96 25.903.800

- Penyusunan Laporan Survey Kepuasan Masyarakat

2 Dok 10.000.000 0,55 1.200.000 12 8.800.000

4 Pengadaan Sarana Prasarana Kantor

1.141.240.000 62,84 697.036.800 61,08 444.203.200

- Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor

Keluaran : Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor

1 Paket 1.141.240.000 62,84 697.036.800 61,08 444.203.200

5 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor

2.535.774.400 74,87 1.837.954.935 72,48 697.819.465

- Pemeliharaan dan rehabilitasi gedung/kantor

Keluaran :

Pemeliharaan dan rehabilitasi gedung/kantor

1 Paket 1.075.262.000 35,75 870.150.385 80,92 205.111.615

- Pemeliharaan Kendaraan Dinas

Keluaran : Pemeliharaan Kendaraan Dinas

12 Bulan 1.179.564.900 34,71 857.599.550 72,7 321.965.350

- Pemeliharaan Inventaris kantor/APK

Keluaran : Pemeliharaan Inventaris kantor/APK

12 bulan/unit

280.947.500 4,42 110.205.000 39,23 170.742.500

6 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran

7.866.400.600 71,3 5.446.469.651 69,24 2.419.930.949

- Operasional Kantor Tidak Tetap

Keluaran : Kantor Tidak Tetap

12 Bulan 1.484.112.000 17,18 1.301.850.000 87,72 182.262.000

- Penyediaan Barang Pakai Habis

Keluaran : Barang Habis Pakai

12 Bulan 631.889.600 5,03 376.967.950 59,66 254.921.650

- Penyediaan Operasional Jasa Kantor

Keluaran : Operasional Jasa Kantor

12 Bulan 1.615.584.000 12,48 956.586.901 59,21 658.997.099

- Penyediaan Bahan Cetak Keluaran : Bahan Cetak

12 Bulan 404.865.000 4,31 320.095.000 79,06 84.770.000

- Penyediaan Makan dan Minum Kantor

Keluaran : Makan dan Minum Kantor

12 Bulan 2.727.438.000 22,46 1.727.765.000 63,35 999.673.000

- Penyediaan BBM Keluaran : BBM 12 Bulan 719.112.000 7,31 575.204.800 79,99 143.907.200

- Penyediaan Promosi dan Publikasi

Keluaran : Promosi dan Publikasi

12 Media 283.400.000 2,53 188.000.000 66,34 95.400.000


56


Capaian Kinerja

Pagu

Realisasi

Sisa Anggaran Fisik

Keuangan

% Rp %

7 Peningkatan Kapasitas Aparatur

591.990.000 75,3 142.859.600 24,13 449.130.400

- Peningkatan Kompetensi Aparatur Bappeda Provinsi Banten

Keluaran : Kompetensi Aparatur Bappeda Provinsi Banten

83 Orang 556.100.000 75,3 135.610.000 24,39 420.490.000

- Administrasi Kepegawaian Bappeda Provinsi Banten

Keluaran : Kepegawaian Bappeda Provinsi Banten

40 Orang 35.890.000,00 70,45 7.249.600 20,2 28.640.400

8 Rapat Koordinasi Kedalam dan Keluar Daerah

4.992.253.000 73,49 2.255.345.828 45,18 2.736.907.172

- Koordinasi dan Konsultasi Kedalam dan Keluar Daerah

Keluaran : Konsultasi ke dalam dan Keluar Daerah

12 Bulan 4.992.253.000 73,49 2.255.345.828 45,18 2.736.907.172

9

Peningkatan Pengelolaan Kearsipan dan Pelayanan Perpustakaan

39.859.000 66,76 26.609.000 66,76 13.250.000

- Pengelolaan Kearsipan Dinamis Bappeda Provinsi Banten

Keluaran : Kearsipan Dinamis Bappeda Provinsi Banten

25 Orang 29.609.000 66,76 26.609.000 89,87 3.000.000

- Pengelolaan Perpustakaan Khusus Bappeda Provinsi Banten

Keluaran : Perpustakaan Khusus Bappeda Provinsi Banten

1 Paket 10.250.000 -

-

0 10.250.000

III

PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN

1 : Persentase dokumen perencanaan RPJPD. RTRW dan RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA

100% 4.716.741.600

10 Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan

3.292.131.600 82,4 2.426.695.100 73,71 865.436.500

-

Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Banten Tahun 2019

Keluaran : Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Banten Tahun 2019

1 Dokumen

1.013.100.000 30,68 861.549.000 85,29 148.551.000

- Penyusunan Perubahan RKPD Provinsi Banten Tahun 2018

Keluaran : Perubahan RKPD Provinsi Banten Tahun 2018

1 Dokumen

72.875.000 2,21 67.505.000 92,63 5.370.000

-

Penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur Tentang Pedoman Perencanaan Bantuan Keuangan Kepada Kab/Kota TA 2019

Keluaran : Peraturan Gubernur Tentang Pedoman Perencanaan Bantuan Keuangan Kepada Kab/Kota TA 2019

1 Dokumen

14.095.000 0,43 14.095.000 100 -

-

Penyusunan Data E-MUSRENBANGNAS SKPD Provinsi dan Kab/Kota TA. 2019

Keluaran : Data E-MUSRENBANGNAS SKPD Provinsi dan Kab/Kota TA. 2019

1 Dokumen

50.360.600 1,53 50.360.600 100 -

- Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2019

Keluaran : APBD Tahun Anggaran 2019

1 Dokumen

412.417.000 -

179.249.000 44,65 222.218.000

- Penyusunan APBD Perubahan TA. 2018

Keluaran : APBD Perubahan TA. 2018

1 Dokumen

418.717.000 12,95 349.229.500 81,91 77.112.500

- Pra Musrenbang RKPD Provinsi Banten Tahun 2019

Keluaran : Dokumen EvaluasiRKPD

1 dokumen

289.795.000 1,07 35.345.000 100 -

- Sosialisasi Pergub Juknis Forum SKPD Provinsi Banten

Keluaran : Terlaksananya Sosialisasi Forum OPD

1 Dokumen

35.345.000 1,44 31.692.000 66,91 15.670.000


57


Capaian Kinerja

Pagu

Realisasi

Sisa Anggaran Fisik

Keuangan

% Rp %

- Verifikasi Renja SKPD Provinsi Banten

Keluaran : Dokumen Renja

`1 Dok 47.362.000 0,01 180.000 100 -

-

Forum Konsultasi Publik Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Banten

Keluaran : Terlaksananya Sosialisasi Forum OPD

1 Kegiatan

355.985.000 15,04 470.670.000 95,05 24.500.000

- Penyusunan Isu Strategis Provinsi Banten

Keluaran : Dokumen

1 Dokumen

180.000 2,83 25.725.000 27,64 67.330.000

-

Pengelolaan Sistem Manajemen Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan (SIMRAL)

Keluaran : Dokumen

1 Dokumen

488.845.000 8,8 277.795.000 95,86 12.000.000

-

Riview Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Banten Tahun 2017-2022

Keluaran : Dokumen

1 Dokumen

93.055.000 5,41 63.300.000 17,78 292.685.000

11 Pengendalian dan

Evaluasi Pembangunan 1.091.165.000 74,1 765.515.000 70,16 325.650.000

- Evaluasi dan

Pelaporan Tahunan

Keluaran : Tersusunnya Dokumen Evaluasi dan Pelaporan Tahunan

17 Dokumen

403.990.000 24,07 243.800.000 60,35 160.190.000

- Penyusunan LKPj

Gubernur Banten Akhir TA. 2017

Keluaran : Tersusunnya Dokumen LKPj Gubernur Banten Akhir TA. 2017

1 Dokumen

110.000.000 10,08 108.820.000 98,93 1.180.000

- Penyusunan PERKIN

dan IKU Provinsi Banten Tahun 2018

Keluaran : Tersusunnya Dokumen PERKIN dan IKU Provinsi Banten Tahun 2018

2 Dokumen

179.000.000 9,02 93.230.000 52,08 85.770.000

- Pengendalian dan

Evaluasi

Keluaran : Tersusunnya Dokumen Pengendalian dan Evaluasi

4 Dokumen

217.030.000 14,92 146.256.000 67,39 70.774.000

-

Update Data Aplikasi Sistem Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Provinsi Banten

Keluaran : Update Data Aplikasi Sistem Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Provinsi Banten

1 Software

108.800.000 9,97 107.800.000 99,08 1.000.000

- EVALUASI RAPERDA

RPJMD KABUPATEN/KOTA

4

Dokumen 200.000 0,02 200.000 100

-

-

SISTEM PENGENDALIAN EVALUASI RPJMD TAHUN 2017-2021

1

Dokumen 725.000 0,07 725.000 100

-

- EVALUASI RKPD

KAB./KOTA

8 Dokumen

71.420.000 5,96 64.684.000 90,57 6.736.000

12 Kerjasama Pendanaan Pembangunan

333.445.000 10 33.345.000 10 300.100.000

- Perencanaan dan Pengendalian Kerjasama Antar Daerah

Keluaran : Tersusunnya Kebijakan Kerjasama Antar Daerah

1 Dokumen

750.000 -

-

0 750.000

-

Perencanaan Kerjasama Pendanaan Pembangunan Non APBD

Keluaran : Tersusunnya Kebijakan Kerjasama Pendanaan Pembangunan Non APBD

1 Dokumen

332.695.000 10 33.345.000 10 299.350.000


58


Capaian Kinerja

Pagu

Realisasi

Sisa Anggaran Fisik

Keuangan

% Rp %

IV

PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN EKONOMI

1 : Persentase usulan kegiatan lingkup bidang ekonomi yang diakomodir dalam dokumen perencanaan

70% 1.402.025.000

13

Perencanaan, Penganggaran dan Pengendalian Bidang Ketahanan Pangan

425.230.000 76,08 326.218.000 76,72 99.012.000

-

Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Ketahanan Pangan

Keluaran : Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Ketahanan Pangan

15 Dokumen

381.510.000 69,99 308.858.000 80,96 72.652.000

-

Rapat Koordinasi Teknis (RAKORTEK) Pengendalian OPD Mitra Lingkup Subid Ketahanan Pangan

Keluaran : Pengendalian OPD Mitra Lingkup Subid Ketahanan Pangan

4 Dokumen

43.720.000 6,09 17.360.000 39,71 26.360.000

14

Perencanaan, Penganggaran dan Pengendalian Bidang Keuangan, Investasi dan Ketenagakerjaan

452.795.000 89,19 346.310.000 76,48 106.485.000

-

Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Keuangan, Investasi dan Ketenagakerjaan

Keluaran : Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Keuangan, Investasi dan Ketenagakerjaan

6 Dokumen

225.010.000 49,69 183.630.000 81,61 41.380.000

-

Rapat Koordinasi Teknis (Rakortek) Pengendalian pelaksanaan kegiatan Mitra Lingkup Subid Keuangan, Investasi dan Ketenagakerjaan

Keluaran : Pengendalian pelaksanaan kegiatan Mitra Lingkup Subid Keuangan, Investasi dan Ketenagakerjaan

4 Dokumen

37.880.000 6,27 27.410.000 72,36 10.470.000

- Evaluasi Perkembangan Perekonomian Banten 3 (Tiga) Caturwulan

Keluaran : Evaluasi Perkembangan Perekonomian Banten 3 (Tiga) Caturwulan

1 Dokumen

106.655.000 14,84 59.020.000 55,34 47.635.000

- Pengendalian dan Perkembangan KPI

Keluaran : Pengendalian dan Perkembangan KPI

1 Dokumen

83.250.000 18,39 76.250.000 91,59 7.000.000

15

Perencanaan, Penganggaran dan Pengendalian Bidang Dunia Usaha dan Ekonomi Kreatif

524.000.000 79,02 387.460.000 73,94 136.540.000

-

Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Dunia Usaha dan Ekonomi Kreatif

Keluaran : Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Dunia Usaha dan Ekonomi Kreatif

18 Dokumen

494.640.000 76,09 372.780.000 75,36 121.860.000

-

Rapat koordinasi Teknis (Rakortek) Pengendalian Kegiatan Mitra OPD Lingkup Subid.Dunia Usaha dan Ekonomi Kreatif

Keluaran : Pengendalian Kegiatan Mitra OPD Lingkup Subid.Dunia Usaha dan Ekonomi Kreatif

4 Dokumen

29.360.000 2,93 14.680.000 50 14.680.000


59


Capaian Kinerja

Pagu

Realisasi

Sisa Anggaran Fisik

Keuangan

% Rp %

V

PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN SOSIAL DAN PEMERINTAHAN KEMASYARAKATAN

1 : Persentase usulan kegiatan lingkup bidang Sosial dan Pemerintahan yang diakomodir dalam dokumen perencanaan

70% 3.814.985.400

16

Perencanaan, Penganggaran dan Pengendalian Bidang Kesejahteraan Sosial

383.750.000 100 356.450.000 92,89 27.300.000

-

Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Kesejahteraan Sosial

Keluaran : Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Kesejahteraan Sosial

6 Dokumen

359.350.000 93,64 332.050.000 92,4 27.300.000

-

Rapat koordinasi Teknis (Rakortek) Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan SKPD Mitra Lingkup Subid Kesejahteraan Sosial

Keluaran : Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan SKPD Mitra Lingkup Subid Kesejahteraan Sosial

1 Dokumen

24.400.000 6,36 24.400.000 100 -

17

Perencanaan, Penganggaran dan Pengendalian Bidang Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan

423.900.000 85,07 108.900.000 25,69 315.000.000

-

Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan

6

Dokumen 354.700.000 75,55 100.250.000 28,26 254.450.000

-

Rapat Koordinasi Teknis (Rakortek) Pengendalian pelaksanaan kegiatan SKPD Mitra tahun 2017

Keluaran : Pengendalian pelaksanaan kegiatan SKPD Mitra tahun 2017

1 Dokumen

69.200.000 9,52 8.650.000 12,5 60.550.000

18

Perencanaan, Penganggaran dan Pengendalian Bidang Tata Pemerintahan

394.495.000 100 256.680.000 65,07 137.815.000

-

Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Tata Pemerintahan

Keluaran : Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Tata Pemerintahan

8 Dokumen

304.520.000 77,19

185.920.000,00

61,05 118.600.000

-

Rapat Koordinasi Teknis (Rakortek) Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Perangkat Daerah Mitra Sub Bidang Tata Pemerintahan

Keluaran : Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Perangkat Daerah Mitra Sub Bidang Tata Pemerintahan

12 Dokumen

18.495.000

4,69

8.870.000 47,96 9.625.000

-

Implementasi Rencana Aksi Daerah Dalam Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal

Keluaran : Rencana Aksi Daerah Dalam Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal

1 Kegiatan

71.480.000 18 61.890.000 86,58 9.590.000

19

Pengendalian dan Evaluasi Program Penanggulangan Kemiskinan Daerah

2.612.840.400 100 1.831.258.400 70,09 781.582.000


60


Capaian Kinerja

Pagu

Realisasi

Sisa Anggaran Fisik

Keuangan

% Rp %

-

Koordinasi Program - Program Penanggulangan Kemiskinan

Keluaran : Program - Program Penanggulangan Kemiskinan

1 Dokumen

347.130.000 13,29 127.990.000 36,87 219.140.000

-

Pengendalian Program-Program Penanggulangan Kemiskinan

Keluaran : Program-Program Penanggulangan Kemiskinan

1 Dokumen

1.918.471.800 73,42 1.505.029.800 78,45 413.442.000

-

Koordinasi Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) / Sustainable Development Goals (SDGs)

Keluaran : Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) / Sustainable Development Goals (SDGs)

1 Dokumen

347.238.600 13,29 198.238.600 57,09 149.000.000

VI

PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DAN PENGEMBANGAN WILAYAH

1 : Persentase usulan kegiatan lingkup bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah yang diakomodir dalam dokumen perencanaan

70% 1.432.686.000

20

Perencanaan, Penganggaran dan Pengendalian Bidang Tata Ruang, Lingkungan Hidup dan Energi Sumber Daya Mineral

323.475.000 100 318.475.000 98,45 5.000.000

-

Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Pemanfaatan Ruang

Keluaran : Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Pemanfaatan Ruang

7 Dokumen

1.320.000 0,41 1.320.000 100 -

- Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Keluaran : Pemanfaatan Ruang

2 Dokumen

322.155.000 99,59 317.155.000 98,45 5.000.000

21

Perencanaan, Penganggaran dan Pengendalian Bidang Penataan Infrastruktur Wilayah

771.346.000 65,73 341.675.000 44,3 429.671.000

-

Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Infrastruktur Wilayah

Keluaran : Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Infrastruktur Wilayah

4 Dokumen

755.213.000 63,64 325.542.000 43,11 429.671.000

-

Rapat koordinasi Teknis (Rakortek) Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Mitra Sub Bidang Penataan Infrastruktur Wilayah

Keluaran : Dokumen hasil pengendalian pelaksanaan kegiatan mitra sub bidang Penataan Infrastruktur Wilayah

1 dokumen

16.133.000 2,09 16.133.000 100 -

22

Perencanaan, Penganggaran dan Pengendalian Bidang Komunikasi dan Informatika

337.865.000 92,18 310.505.000 91,9 27.360.000

-

Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Komunikasi dan Informatika

Keluaran : Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Komunikasi dan Informatika

4 Dokumen

264.335.000 21,76 73.530.000 100 -


61


Capaian Kinerja

Pagu

Realisasi

Sisa Anggaran Fisik

Keuangan

% Rp %

-

Rapat koordinasi Teknis (Rakortek) Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Mitra Sub Bidang Komunikasi dan Informatika

Keluaran : Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Mitra Sub Bidang Komunikasi dan Informatika

1 Dokumen

73.530.000 70,41 236.975.000 89,65 27.360.000

VII PROGRAM

PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

1 : Persentase hasil penelitian yang dimanfaatkan

50% 6.020.531.200

23

Penelitian, Pengkajian dan Analisis Kebijakan Strategi Daerah

4.960.033.200 69,85 3.437.992.200 69,31 1.522.041.000

- Rapat Koordinasi

Kelitbangan Provinsi Banten Tahun 2018

Keluaran : Koordinasi Kelitbangan Provinsi Banten Tahun 2018

1 Dokumen

35.300.000 0,71 28.150.000 79,75 7.150.000

- Seminar Hasil

Kelitbangan Tahun 2018

Keluaran : Hasil Kelitbangan Tahun 2018

1 Dokumen

85.150.000 0,86 34.650.000 40,69 50.500.000

- Penyelenggaraan

Riset Award Tahun 2018 Keluaran : Riset

Award Tahun 2018 1

Dokumen 288.150.000

-

-

0 288.150.000

- Penyusunan Jurnal

Kelitbangan Tahun 2018

Keluaran : Jurnal Kelitbangan Tahun 2018

1 Dokumen

102.150.000 1,03 31.500.000 30,84 70.650.000

- Penyelenggaraan Penelitian Mandiri

Keluaran : Penelitian Mandiri

1 Dokumen

219.763.200 2,22 61.373.200 27,93 158.390.000

-

Penghutungan Indeks Kepuasan Masyarakat Atas Pelayanan Publik Pemerintah Provinsi Banten

Keluaran : Indeks Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Publik Pemerintah Provinsi Banten

1 Dokumen

234.970.000 4,74 230.070.000 97,91 4.900.000

- Kajian Pembentukan Lembaga Science Park Provinsi Banten

Keluaran : Pembentukan Lembaga Science Park Provinsi Banten

1

Dokumen 181.820.000 3,67 179.970.000 98,98 1.850.000

-

Penyusunan Rencana Strategis Pengembangan Sumber Daya Manusia Banten

Keluaran : Implementasi Perda Nomor 3/2014 Tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin

1 Dokumen

173.820.000 3,5 173.270.000 99,68 550.000

-

Strtaegi Peningkatan Angka Partisipasi Murni (APM) pada Jenjang Pendidikan Tingkat Menengah di Provinsi Banten

Keluaran : Program Pengentasan Kemiskinan Masyarakat di Provinsi Banten

1 Dokumen

180.120.000 3,63 179.120.000 99,44 1.000.000

- Strategi Penanganan Angka Kematian Ibu dan Anak di Provinsi Banten

Keluaran : Model Pengelolaan Corporate Sosial Responsibilities (CSR) Terpadu di Provinsi Banten

1 Dokumen

176.320.000 -

-

0 176.320.000

-

Kajian Bantuan Keuangan Provinsi Banten untuk Pemerintah Kabupaten/Kota

Keluaran : Pemberdayaan Masyarakat di wilayah kantong kemiskinan Provinsi Banten

1 Dokumen

187.570.000 -

149.580.000 79,75 37.990.000

-

Penyusunan Rencana Strategis Pengembangan Produksi Sumberdaya perikanan dan kemaritiman

Keluaran : Rencana Pembentukan rumah sakit tanpa kelas di provinsi Banten

1 Dokumen

187.770.000 -

-

0 187.770.000


62


Capaian Kinerja

Pagu

Realisasi

Sisa Anggaran Fisik

Keuangan

% Rp %

- Desain Pemetaan Tenaga Pendidikan di Provinsi Banten

Keluaran : Evaluasi dampak peralihan kewenangan bidang pendidikan menengah ke provinsi

1 Dokumen

700.000.000 14,11 658.626.000 94,09 41.374.000

-

Dessain Pemetaan Untuk Perluasan dan Pemerataan Pendidikan Menengah di Provinsi Banten

Keluaran : Perencanaan dan Penganggaran Sub Urusan Penanggulangan Bencana

1 Dokumen

700.000.000 14,11 661.943.000 94,56 38.057.000

- Fasilitasi Dewan Riset Daerah Provinsi Banten Tahun 2018

Keluaran : Cakupan Standart Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan wilayah Pembangunan Di Provinsi Banten

1 Dokumen

1.507.130.000 21,27 1.049.740.000 69,65 457.390.000

24

Pengembangan dan

Inovasi Kebijakan Strategi Daerah

1.060.498.000 70,63 661.385.000 62,37 399.113.000

- Pengembangan Inovasi Keluaran : Pengembangan inovasi

6 Dokumen

436.175.000 34,26 275.735.000 63,22 160.440.000

- Pengembangan Teknologi

Keluaran : Pengembangan Teknolog

5 Dokumen

624.323.000 36,37 385.650.000 61,77 238.673.000

T O T A L 35.350.560.000 95,85 26.203.399.569 74,12 12.440.190.486

3.2. PERMASALAHAN DAN SOLUSI Secara umum tidak ditemukan kendala yang menghambat pelaksanaan kegiatan,

namun terdapat beberapa sub toluk ukur yang tidak dapat dilaksanakan, yaitu :

1. Fasilitasi Sekretariat Bersama Banten Lama, namun dikarenakan kondisi teknis

dilokasi tidak memungkinkan, maka sub tolok ukur ini tidak dapat dilaksanakan.

2. Rencana Induk Kawasan Banten Lama, sub tolok ini tidak dapat dilaksanakan

karena keterbatasan waktu pelaksanaan.

3. Visualisasi Revitalisasi Kawasan Banten Lama sub tolok ini tidak dapat

dilaksanakan karena keterbatasan waktu pelaksanaan.

Solusi untuk permasalahan tersebut untuk pertimbangan penyusunan perencanaan

tahun 2019 adalah agar lebih meningkatkan kecermatan dalam memperhitungkan

kondisi-kondisi teknis dan kecukupan waktu pelaksanaan kegiatan sehingga output

kegiatan dapat tercapai.


65

BAB IV PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

4.1. PROGRAM DAN KEGIATAN

Guna menjabarkan Visi, Misi, Sasaran dan Arah Kebijakan Pembangunan dalam

menjawab isu dan permasalahan pembangunan, serta berangkat dari Aspek

Pembangunan Daerah 2017-2022 yang juga sebagaimana tertuang dalam RPJMD

Tahun 2017-2022, maka selanjutnya dijabarkan operasionalisasi dari upaya-upaya

yang telah dirumuskan di atas dalam bentuk program pembangunan beserta indikasi

kegiatan yang akan dilaksanakan selama periode 2017-2022.

Berdasarkan Renstra Bappeda Provinsi Banten Tahun 2017–2022, pada tahun

2018 Bappeda Provinsi Banten melaksanakan 1 (satu) Urusan Wajib, 4 (empat) Bidang

Urusan Pemerintah Daerah, 7 (tujuh) Program dan 24 (dua puluh empat) Indikasi

Kegiatan yang telah di laksanakan oleh Bappeda Provinsi Banten tahun 2018.

Adapun program dan kegiatan yang diarahkan pada tahun 2018 adalah sebagai

berikut :


1. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan,

dengan Kegiatan :

1) Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan;

2) Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan;

3) Kerjasama Pendanaan Pembangunan.

2. Program Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Ekonomi,

dengan Kegiatan :

1) Perencanaan, Penganggaran dan Pengendalian Bidang Ketahanan

Pangan;

2) Perencanaan, Penganggaran dan Pengendalian Bidang Dunia

Usaha dan Ekonomi Kreatif;

3) Perencanaan, Penganggaran dan Pengendalian Bidang Keuangan,

Investasi dan Ketenagakerjaan.


Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, dengan Kegiatan :


Ruang, Lingkungan Hidup dan Energi Sumber Daya Mineral;

2) Perencanaan, Penganggaran dan Pengendalian Bidang Penataan

Infrastruktur Wilayah;


Komunikasi dan Informatika.


66


Kemasyarakatan dan Pemerintahan, dengan Kegiatan :



2) Perencanaan, Penganggaran dan Pengendalian Bidang Sumber

Daya Manusia dan Kebudayaan;


Pemerintahan;

4) Pengendalian dan Evaluasi Program Penanggulangan Kemiskinan

Daerah.


Kegiatan :

1) Penelitian, Pengkajian dan Analisis Kebijakan Strategi Daerah.

2) Pengembangan dan Inovasi Kebijakan Strategi Daerah. 6. Program Tata Kelola Pemerintahan

Kegiatan :

1) Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset.

2) Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.

3) Pengadaan Sarana Prasarana Kantor.

4) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor

5) Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran.

6) Peningkatan Kapasitas Aparatur.

7) Rapat Koordinasi Kedalam dan Keluar Daerah.

8) Peningkatan Pengelolaan Kearsipan dan Pelayanan Perpustakaan.

II. Urusan Statistik.


Kegiatan :

1) Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan.

4.2. CAPAIAN KINERJA PROGRAM KEGIATAN

Capaian kinerja kegiatan adalah Capaian kinerja terhadap indikator kinerja masing

- masing kegiatan yang terdiri dari input, output dan outcome, serta telah sampai

sejauhmana tingkat capaiannya dari rencana yang telah ditetapkan, dan realisasi

capaian indikator kinerja input telah diuraikan sebagaimana diatas.

Pada tingkat out put capaian kinerjanya secara keseluruhan rata-rata mencapai

sebesar 99.10 % dengan penilaian capaian dari pengukuran kinerja tersebut.

Pada tingkat out come capaian kinerjanya secara keseluruhan rata-rata mencapai

sebesar 100 % dengan penilaian capaian dari pengukuran kinerja tersebut.


67

Kondisi dari realisasi capaian kinerja output kegiatan yang telah dilaksanakan

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2018,

dan selanjutnya realisasi capaian menurut dari masing-masing kegiatan yang telah

dilaksanakan sampai dengan Bulan Desember 2018 adalah sebagai berikut:

TABEL 4.1

RENCANA DAN REALISASI CAPAIAN INDIKATOR

KINERJA OUTPUT KEGIATAN BAPPEDA PROVINSI BANTEN

TAHUN ANGGARAN 2018

Urusan / Bidang Urusan

Pemerintahan / Program /

Kegiatan

RENCANA KERJA BAPPEDA 2018

RENCANA KERJA PERUBAHAN

BAPPEDA 2018

Realisasi

% Indikator Kinerja Program

/ Kegiatan (Tolak ukur)

Target

Capaian

Kinerja

Indikator Kinerja

Program / Kegiatan

(Tolak ukur)

Target

Capaian

Kinerja

URUSAN WAJIB BUKAN

PELAYANAN DASAR

STATISTIK

PROGRAM PENYEDIAAN

DATA PEMBANGUNAN

DAERAH

1 : Persentase

keterpakaian data

dan informasi

pembangunan daerah

yang terintegrasi

50 % 1 : Persentase

keterpakaian data dan

informasi

pembangunan daerah

yang terintegrasi

Penyediaan Data dan

Informasi Pembangunan

300.420.000 65,67

Penyusunan Profil Bappeda

Provinsi Banten

Keluaran : Profil

Bappeda Provinsi

Banten

1

Dokumen

Keluaran : Profil

Bappeda Provinsi

Banten

1

Dokumen

5.150.000 97,17

Pembuatan Visualisasi

Pembangunan provinsi banten

Keluaran : Visualisasi

Pembangunan provinsi

banten

1

Dokumen

Keluaran :

Visualisasi

Pembangunan

provinsi banten

1

Dokumen

49.200.000 98,89

Pengelolaan website Bappeda

Provinsi Banten

Keluaran : website

Bappeda Provinsi

Banten

1 Tahun Keluaran : website

Bappeda Provinsi

Banten

1 Tahun 71.620.000 85,32

Pengelolaan Statistik Sektoral

dan Informasi geospasial

tematik Provinsi banten.

Keluaran : Statistik

Sektoral dan Informasi

geospasial tematik

Provinsi banten.

2

Dokumen

Keluaran : Statistik

Sektoral dan

Informasi geospasial

tematik Provinsi

banten.

2

Dokumen

84.600.000 52,78

Pengelolaan PPID Pembantu

Bappeda Provinsi Banten

Keluaran : PPID

Pembantu Bappeda

Provinsi Banten

1

Dokumen

Keluaran : PPID

Pembantu Bappeda

Provinsi Banten

1

Dokumen

2.000.000 66,67

Forum Data Pembangunan

Provinsi Banten

Keluaran : Data

Pembangunan Provinsi

Banten

1

Dokumen

Keluaran : Data

Pembangunan

Provinsi Banten

1

Dokumen

37.450.000 74,38

Publikasi Keluaran : Publikasi 3

Dokumen

Keluaran : Publikasi 3

Dokumen

50.400.000 48,09

URUSAN PEMERINTAHAN

FUNGSI PENUNJANG

PERENCANAAN

PROGRAM TATA KELOLA

PEMERINTAHAN


(1-4)


(1-4)

Penyusunan Laporan Kinerja

Keuangan dan Neraca Aset

114.310.000 96,12

Penyusunan Dokumen laporan

keuangan

Keluaran : Dokumen

laporan keuangan

7

Dokumen

Keluaran : Dokumen

laporan keuangan

7

Dokumen

105.710.000 98,32


68



Kegiatan



BAPPEDA 2018

Realisasi



Target

Capaian

Kinerja

Indikator Kinerja

Program / Kegiatan

(Tolak ukur)

Target

Capaian

Kinerja

Penyusunan Tindak Lanjut

Hasil Pemeriksaan (TLHP)

Aparat Pengawas Instansi

Pemerintah (APIP)

Keluaran : Tindak

Lanjut Hasil

Pemeriksaan (TLHP)

Aparat Pengawas

Instansi Pemerintah

(APIP)

2 Dok Keluaran : Tindak Lanjut

Hasil Pemeriksaan

(TLHP) Aparat

Pengawas Instansi

Pemerintah (APIP)

2 Dok 2.500.000 64,1

Penyusunan Dokumen Laporan

Pajak.

2 Dok 2 Dok 6.100.000 81,33

Perencanaan, Evaluasi dan

Pelaporan

180.500.000 82,16

Penyusunan Laporan Evaluasi

Program Kegiatan

Keluaran : Laporan

Evaluasi Program

Kegiatan

3 Dok Keluaran : Laporan

Evaluasi Program

Kegiatan

41.300.000 94,29

Penyusunan Perencanaan

Program dan Kegiatan Tahunan

Keluaran :

Perencanaan Program

dan Kegiatan Tahunan

9 Dok Keluaran : Perencanaan

Program dan Kegiatan

Tahunan

85.500.000 97,71

Penyusunan Laporan Evaluasi

dan Pengendalian

Keluaran : Laporan

Evaluasi dan

Pengendalian

5 Dok Keluaran : Laporan

Evaluasi dan

Pengendalian

52.500.000 66,96

Penyusunan Laporan Survey

Kepuasan Masyarakat

2 Dok 1.200.000 12

Pengadaan Sarana Prasarana

Kantor

Pengadaan Sarana dan

Prasarana Kantor

Keluaran :

Pengadaan Sarana

dan Prasarana Kantor

1 Paket Keluaran : Pengadaan

Sarana dan Prasarana

Kantor

1 Paket 697.036.800 61,08

Pemeliharaan Sarana dan

Prasarana Kantor

1.837.954.935 72,48

Pemeliharaan dan rehabilitasi

gedung/kantor

Keluaran :

Pemeliharaan dan

rehabilitasi

gedung/kantor

1 Paket Keluaran : Pemeliharaan

dan rehabilitasi

gedung/kantor

1 Paket 870.150.385 80,92

Pemeliharaan Kendaraan Dinas Keluaran :

Pemeliharaan

Kendaraan Dinas

12 Bulan Keluaran : Pemeliharaan

Kendaraan Dinas

12 Bulan 857.599.550 72,7

Pemeliharaan Inventaris

kantor/APK

Keluaran :

Pemeliharaan

Inventaris kantor/APK

12

bulan/unit

Keluaran : Pemeliharaan

Inventaris kantor/APK

12

bulan/unit

110.205.000 39,23

Penyediaan Barang dan Jasa

Perkantoran

5.446.469.651 69,24

Operasional Kantor Tidak Tetap Keluaran : Kantor

Tidak Tetap

12 Bulan Keluaran : Kantor Tidak

Tetap

12 Bulan 1.301.850.000 87,72

Penyediaan Barang Pakai

Habis

Keluaran : Barang

Habis Pakai

12 Bulan Keluaran : Barang Habis

Pakai

12 Bulan 376.967.950 59,66

Penyediaan Operasional Jasa

Kantor

Keluaran :

Operasional Jasa

Kantor

12 Bulan Keluaran : Operasional

Jasa Kantor

12 Bulan 956.586.901 59,21

Penyediaan Bahan Cetak Keluaran : Bahan

Cetak

12 Bulan Keluaran : Bahan

Cetak

12 Bulan 320.095.000 79,06

Penyediaan Makan dan Minum

Kantor

Keluaran : Makan dan

Minum Kantor

12 Bulan Keluaran : Makan

dan Minum Kantor

12 Bulan 1.727.765.000 63,35

Penyediaan BBM Keluaran : BBM 12 Bulan Keluaran : BBM 12 Bulan 575.204.800 79,99

Penyediaan Promosi dan

Publikasi

Keluaran : Promosi

dan Publikasi

12 Media Keluaran : Promosi

dan Publikasi

12 Media 188.000.000 66,34

Peningkatan Kapasitas

Aparatur

142.859.600 24,13

Peningkatan Kompetensi

Aparatur Bappeda Provinsi

Banten

Keluaran : Kompetensi

Aparatur Bappeda

Provinsi Banten

83 Orang Keluaran :

Kompetensi

Aparatur Bappeda

83 Orang 135.610.000 24,39


69



Kegiatan



BAPPEDA 2018

Realisasi



Target

Capaian

Kinerja

Indikator Kinerja

Program / Kegiatan

(Tolak ukur)

Target

Capaian

Kinerja

Provinsi Banten

Administrasi Kepegawaian


Keluaran :

Kepegawaian Bappeda

Provinsi Banten

40 Orang Keluaran :

Kepegawaian

Bappeda Provinsi

Banten

40 Orang 7.249.600 20,2

Rapat Koordinasi Kedalam

dan Keluar Daerah

2.255.345.828 45,18

Koordinasi dan Konsultasi

kedalam dan Keluar Daerah

Keluaran : Konsultasi

kedalam dan Keluar

Daerah

12 Bulan Keluaran :

Konsultasi

kedalam dan

Keluar Daerah

12 Bulan 2.255.345.828 45,18

Peningkatan Pengelolaan

Kearsipan dan Pelayanan

Perpustakaan

26.609.000 66,76

Pengelolaan Kearsipan Dinamis


Keluaran : Kearsipan

Dinamis Bappeda

Provinsi Banten

25 Orang Keluaran :

Kearsipan Dinamis

Bappeda Provinsi

Banten

25 Orang 26.609.000 89,87

Pengelolaan Perpustakaan

Khusus Bappeda Provinsi

Banten

Keluaran :

Perpustakaan Khusus

Bappeda Provinsi

Banten

1 Paket Keluaran :

Perpustakaan

Khusus Bappeda

Provinsi Banten

1 Paket

-

0

Perencanaan dan

Penganggaran Pembangunan

2.426.695.100 73,71

Penyusunan Rencana Kerja

Pemerintah Daerah (RKPD)

Provinsi Banten Tahun 2019

Keluaran : Rencana

Kerja Pemerintah

Daerah (RKPD)

Provinsi Banten Tahun

2019

1

Dokumen

Keluaran : Rencana

Kerja Pemerintah

Daerah (RKPD)

Provinsi Banten

Tahun 2019

1

Dokumen

861.549.000 85,29

Penyusunan Perubahan RKPD


Keluaran : Perubahan

RKPD Provinsi Banten

Tahun 2018

1

Dokumen

Keluaran :

Perubahan RKPD

Provinsi Banten

Tahun 2018

1

Dokumen

67.505.000 92,63

Penyusunan Rancangan

Peraturan Gubernur Tentang

Pedoman Perencanaan

Bantuan Keuangan Kepada

Kab/Kota TA 2019

Keluaran : Peraturan

Gubernur Tentang

Pedoman

Perencanaan Bantuan

Keuangan Kepada

Kab/Kota TA 2019

1

Dokumen

Keluaran :

Peraturan Gubernur

Tentang Pedoman

Perencanaan

Bantuan Keuangan

Kepada Kab/Kota

TA 2019

1

Dokumen

14.095.000 100

Penyusunan Data E-

MUSRENBANGNAS SKPD

Provinsi dan Kab/Kota TA. 2019

Keluaran : Data E-

MUSRENBANGNAS

SKPD Provinsi dan

Kab/Kota TA. 2019

1

Dokumen

Keluaran : Data E-

MUSRENBANGNAS

SKPD Provinsi dan

Kab/Kota TA. 2019

1

Dokumen

50.360.600 100

Penyusunan APBD Tahun

Anggaran 2019

Keluaran : APBD

Tahun Anggaran 2019

1

Dokumen

Keluaran : APBD

Tahun Anggaran

2019

1

Dokumen

179.249.000 44,65

Penyusunan APBD Perubahan

TA. 2018

Keluaran : APBD

Perubahan TA. 2018

1

Dokumen

Keluaran : APBD

Perubahan TA.

2018

1

Dokumen

349.229.500 81,91

Pra Musrenbang RKPD Provinsi

Banten Tahun 2019

Keluaran : Dokumen

EvaluasiRKPD

1

dokumen

Keluaran : Dokumen

EvaluasiRKPD

1

dokumen

35.345.000 100

Sosialisasi Pergub Juknis

Forum SKPD Provinsi Banten

Keluaran :

Terlaksananya

Sosialisasi Forum OPD

1

Dokumen

Keluaran :

Terlaksananya

Sosialisasi Forum

OPD

1

Dokumen

31.692.000 66,91

Verifikasi Renja SKPD Provinsi

Banten

Keluaran : Dokumen

Renja

`1 Dok Keluaran : Dokumen

Renja

`1 Dok 180.000 100


70



Kegiatan



BAPPEDA 2018

Realisasi



Target

Capaian

Kinerja

Indikator Kinerja

Program / Kegiatan

(Tolak ukur)

Target

Capaian

Kinerja

Forum Konsultasi Publik

Rencana Kerja Pemerintah

Daerah Provinsi Banten

Keluaran :

Terlaksananya

Sosialisasi Forum OPD

1

Kegiatan

Keluaran :

Terlaksananya

Sosialisasi Forum

OPD

1

Kegiatan

470.670.000 95,05

Penyusunan Isu Strategis

Provinsi Banten

Keluaran : Dokumen 1

Dokumen


Dokumen

25.725.000 27,64

Pengelolaan Sistem

Manajemen Perencanaan,

Penganggaran dan Pelaporan

(SIMRAL)


Dokumen


Dokumen

277.795.000 95,86

Riview Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah

(RPJMD) Provinsi Banten

Tahun 2017-2022


Dokumen


Dokumen

63.300.000 17,78

Pengendalian dan Evaluasi

Pembangunan

765.515.000 70,16

Evaluasi dan Pelaporan

Tahunan

Keluaran :

Tersusunnya Dokumen

Evaluasi dan

Pelaporan Tahunan

17

Dokumen

Keluaran :

Tersusunnya

Dokumen Evaluasi

dan Pelaporan

Tahunan

17

Dokumen

243.800.000 60,35

Penyusunan LKPj Gubernur

Banten Akhir TA. 2017

Keluaran :

Tersusunnya Dokumen

LKPj Gubernur Banten

Akhir TA. 2017

1

Dokumen

Keluaran :

Tersusunnya

Dokumen LKPj

Gubernur Banten

Akhir TA. 2017

1

Dokumen

108.820.000 98,93

Penyusunan PERKIN dan IKU


Keluaran :

Tersusunnya Dokumen

PERKIN dan IKU

Provinsi Banten Tahun

2018

2

Dokumen

Keluaran :

Tersusunnya

Dokumen PERKIN

dan IKU Provinsi

Banten Tahun 2018

2

Dokumen

93.230.000 52,08

Pengendalian dan Evaluasi Keluaran :

Tersusunnya Dokumen

Pengendalian dan

Evaluasi

4

Dokumen

Keluaran :

Tersusunnya

Dokumen

Pengendalian dan

Evaluasi

4

Dokumen

146.256.000 67,39

Update Data Aplikasi Sistem


Pembangunan Provinsi Banten

Keluaran : Update Data

Aplikasi Sistem

Pengendalian dan

Evaluasi

Pembangunan Provinsi

Banten

1

Software

Keluaran : Update

Data Aplikasi Sistem

Pengendalian dan

Evaluasi

Pembangunan

Provinsi Banten

1

Software

107.800.000 99,08

EVALUASI RAPERDA RPJMD

KABUPATEN/KOTA

4

Dokumen

4

Dokumen

200.000 100

SISTEM PENGENDALIAN

EVALUASI RPJMD TAHUN

2017-2021

1

Dokumen

1

Dokumen

725.000 100

EVALUASI RKPD KAB./KOTA 8

Dokumen

8

Dokumen

64.684.000 90,57

Kerjasama Pendanaan

Pembangunan

33.345.000 10

Perencanaan dan

Pengendalian Kerjasama

Antar Daerah

Keluaran :

Tersusunnya

Kebijakan Kerjasama

Antar Daerah

1

Dokumen

Keluaran :

Tersusunnya

Kebijakan

Kerjasama Antar

Daerah

1

Dokumen

-

0

Perencanaan Kerjasama

Pendanaan Pembangunan Non

APBD

Keluaran :

Tersusunnya Kebijakan

Kerjasama Pendanaan

Pembangunan Non

APBD

1

Dokumen

Keluaran :

Tersusunnya

Kebijakan

Kerjasama

Pendanaan

1

Dokumen

33.345.000 10


71



Kegiatan



BAPPEDA 2018

Realisasi



Target

Capaian

Kinerja

Indikator Kinerja

Program / Kegiatan

(Tolak ukur)

Target

Capaian

Kinerja

Pembangunan Non

APBD

PROGRAM PERENCANAAN

DAN PENGENDALIAN

PEMBANGUNAN EKONOMI

1 : Persentase usulan

kegiatan lingkup

bidang ekonomi yang

diakomodir dalam

dokumen perencanaan

70 % 1 : Persentase

usulan kegiatan

lingkup bidang

ekonomi yang

diakomodir dalam

dokumen

perencanaan

Perencanaan, Penganggaran

dan Pengendalian Bidang

Ketahanan Pangan

326.218.000 76,72

Penyusunan Perencanaan dan


Ketahanan Pangan

Keluaran :

Perencanaan dan

Penganggaran

Pembangunan

Ketahanan Pangan

15

Dokumen

Keluaran :

Perencanaan dan

Penganggaran

Pembangunan

Ketahanan Pangan

15

Dokumen

308.858.000 80,96

Rapat Koordinasi Teknis

(RAKORTEK) Pengendalian

OPD Mitra Lingkup Subid

Ketahanan Pangan

Keluaran :

Pengendalian OPD

Mitra Lingkup Subid

Ketahanan Pangan

4

Dokumen

Keluaran :

Pengendalian OPD

Mitra Lingkup Subid

Ketahanan Pangan

4

Dokumen

17.360.000 39,71

Perencanaan,

Penganggaran dan

Pengendalian Bidang

Keuangan, Investasi dan

Ketenagakerjaan

346.310.000 76,48



Keuangan, Investasi dan

Ketenagakerjaan

Keluaran :

Perencanaan dan

Penganggaran

Pembangunan

Keuangan, Investasi

dan Ketenagakerjaan

6

Dokumen

Keluaran :

Perencanaan dan

Penganggaran

Pembangunan

Keuangan, Investasi

dan

Ketenagakerjaan

6

Dokumen

183.630.000 81,61


(Rakortek) Pengendalian

pelaksanaan kegiatan Mitra

Lingkup Subid Keuangan,

Investasi dan Ketenagakerjaan

Keluaran :

Pengendalian

pelaksanaan kegiatan

Mitra Lingkup Subid

Keuangan, Investasi

dan Ketenagakerjaan

4

Dokumen

Keluaran :

Pengendalian

pelaksanaan

kegiatan Mitra

Lingkup Subid

Keuangan, Investasi

dan

Ketenagakerjaan

4

Dokumen

27.410.000 72,36

Evaluasi Perkembangan

Perekonomian Banten 3 (Tiga)

Caturwulan

Keluaran : Evaluasi

Perkembangan

Perekonomian Banten

3 (Tiga) Caturwulan

1

Dokumen

Keluaran : Evaluasi

Perkembangan

Perekonomian

Banten 3 (Tiga)

Caturwulan

1

Dokumen

59.020.000 55,34

Pengendalian dan

Perkembangan KPI

Keluaran :

Pengendalian dan

Perkembangan KPI

1

Dokumen

Keluaran :

Pengendalian dan

Perkembangan KPI

1

Dokumen

76.250.000 91,59

Perencanaan,

Penganggaran dan

Pengendalian Bidang

Dunia Usaha dan Ekonomi

Kreatif

387.460.000 73,94



Dunia Usaha dan Ekonomi

Kreatif

Keluaran :

Perencanaan dan

Penganggaran

Pembangunan Dunia

Usaha dan Ekonomi

Kreatif

18

Dokumen

Keluaran :

Perencanaan dan

Penganggaran

Pembangunan

Dunia Usaha dan

Ekonomi Kreatif

18

Dokumen

372.780.000 75,36

Rapat koordinasi Teknis


Kegiatan Mitra OPD Lingkup

Subid.Dunia Usaha dan

Keluaran :

Pengendalian Kegiatan

Mitra OPD Lingkup

Subid.Dunia Usaha

4

Dokumen

Keluaran :

Pengendalian

Kegiatan Mitra OPD

Lingkup

4

Dokumen

14.680.000 50


72



Kegiatan



BAPPEDA 2018

Realisasi



Target

Capaian

Kinerja

Indikator Kinerja

Program / Kegiatan

(Tolak ukur)

Target

Capaian

Kinerja

Ekonomi Kreatif dan Ekonomi Kreatif Subid.Dunia Usaha

dan Ekonomi Kreatif

PROGRAM PERENCANAAN

DAN PENGENDALIAN

PEMBANGUNAN SOSIAL DAN

PEMERINTAHAN

KEMASYARAKATAN


kegiatan lingkup

bidang Sosial dan

Pemerintahan yang

diakomodir dalam

dokumen perencanaan

70 % 1 : Persentase

usulan kegiatan

lingkup bidang

Sosial dan

Pemerintahan yang

diakomodir dalam

dokumen

perencanaan

Perencanaan,

Penganggaran dan

Pengendalian Bidang

Kesejahteraan Sosial

356.450.000 92,89




Keluaran :

Perencanaan dan

Penganggaran

Pembangunan


6

Dokumen

Keluaran :

Perencanaan dan

Penganggaran

Pembangunan

Kesejahteraan

Sosial

332.050.000 92,4



Pelaksanaan Kegiatan SKPD

Mitra Lingkup Subid


Keluaran :

Pengendalian

Pelaksanaan Kegiatan

SKPD Mitra Lingkup

Subid Kesejahteraan

Sosial

1

Dokumen

Keluaran :

Pengendalian

Pelaksanaan

Kegiatan SKPD

Mitra Lingkup Subid

Kesejahteraan

Sosial

1

Dokumen

24.400.000 100

Perencanaan,

Penganggaran dan

Pengendalian Bidang

Sumber Daya Manusia

dan Kebudayaan

108.900.000 25,69



Sumber Daya Manusia dan

Kebudayaan

Keluaran : Perencanaan

dan Penganggaran

Pembangunan Sumber

Daya Manusia dan

Kebudayaan

6

Dokumen

Keluaran : Perencanaan

dan Penganggaran

Pembangunan Sumber

Daya Manusia dan

Kebudayaan

8

Dokumen

100.250.000 28,26



pelaksanaan kegiatan SKPD

Mitra tahun 2017

Keluaran :

Pengendalian


SKPD Mitra tahun

2017

1

Dokumen

Keluaran :

Pengendalian

pelaksanaan

kegiatan SKPD

Mitra tahun 2017

1

Dokumen

8.650.000 12,5



Tata Pemerintahan

256.680.000 65,07



Tata Pemerintahan

Keluaran :

Perencanaan dan

Penganggaran

Pembangunan Tata

Pemerintahan

8

Dokumen

Keluaran :

Perencanaan dan

Penganggaran

Pembangunan Tata

Pemerintahan

185.920.000,00 61,05




Perangkat Daerah Mitra Sub

Bidang Tata Pemerintahan

Keluaran :

Pengendalian


Perangkat Daerah

Mitra Sub Bidang Tata

Pemerintahan

12

Dokumen

Keluaran :

Pengendalian

Pelaksanaan

Kegiatan Perangkat

Daerah Mitra Sub

Bidang Tata

Pemerintahan

1

Dokumen

8.870.000 47,96

Implementasi Rencana Aksi

Daerah Dalam Percepatan

Pembangunan Daerah

Tertinggal

Keluaran : Rencana

Aksi Daerah Dalam

Percepatan

Pembangunan Daerah

Tertinggal

1

Kegiatan

Keluaran : Rencana

Aksi Daerah Dalam

Percepatan

Pembangunan

Daerah Tertinggal

1

Dokumen

61.890.000 86,58


73



Kegiatan



BAPPEDA 2018

Realisasi



Target

Capaian

Kinerja

Indikator Kinerja

Program / Kegiatan

(Tolak ukur)

Target

Capaian

Kinerja


Program Penanggulangan

Kemiskinan Daerah

1.831.258.400 70,09

Koordinasi Program - Program

Penanggulangan Kemiskinan

Keluaran : Program -

Program

Penanggulangan

Kemiskinan

1

Dokumen

Keluaran : Program

- Program

Penanggulangan

Kemiskinan

1

Dokumen

127.990.000 36,87

Pengendalian Program-

Program Penanggulangan

Kemiskinan

Keluaran : Program-

Program

Penanggulangan

Kemiskinan

1

Dokumen

Keluaran : Program-

Program

Penanggulangan

Kemiskinan

1

Dokumen

1.505.029.800 78,45

Koordinasi Pelaksanaan Tujuan

Pembangunan Berkelanjutan

(TPB) / Sustainable

Development Goals (SDGs)

Keluaran :

Pelaksanaan Tujuan

Pembangunan

Berkelanjutan (TPB) /

Sustainable

Development Goals

(SDGs)

1

Dokumen

Keluaran :

Pelaksanaan Tujuan

Pembangunan

Berkelanjutan (TPB)

/ Sustainable

Development Goals

(SDGs)

1

Dokumen

198.238.600 57,09

PROGRAM PERENCANAAN

DAN PENGENDALIAN

PEMBANGUNAN

INFRASTRUKTUR DAN

PENGEMBANGAN WILAYAH


kegiatan lingkup

bidang Infrastruktur

dan Pengembangan

Wilayah yang

diakomodir dalam

dokumen

perencanaan

70 % 1 : Persentase

usulan kegiatan

lingkup bidang

Infrastruktur dan

Pengembangan

Wilayah yang

diakomodir dalam

dokumen

perencanaan



Tata Ruang, Lingkungan

Hidup dan Energi Sumber

Daya Mineral

318.475.000 98,45



Pemanfaatan Ruang

Keluaran :

Perencanaan dan

Penganggaran

Pembangunan

Pemanfaatan Ruang

7

Dokumen

Keluaran :

Perencanaan dan

Penganggaran

Pembangunan

Pemanfaatan Ruang

7

Dokumen

1.320.000 100

Pengendalian Pemanfaatan

Ruang

Keluaran :

Pemanfaatan Ruang

2

Dokumen

Keluaran :

Pemanfaatan Ruang

2

Dokumen

317.155.000 98,45

Perencanaan,

Penganggaran dan

Pengendalian Bidang

Penataan Infrastruktur

Wilayah

341.675.000 44,3



Infrastruktur Wilayah

Keluaran :

Perencanaan dan

Penganggaran

Pembangunan


4

Dokumen

Keluaran :

Perencanaan dan

Penganggaran

Pembangunan


4

Dokumen

325.542.000 43,11



Pelaksanaan Kegiatan Mitra

Sub Bidang Penataan


Keluaran : Dokumen

hasil pengendalian


mitra sub bidang

Penataan Infrastruktur

Wilayah

1

dokumen

Keluaran : Dokumen

hasil pengendalian

pelaksanaan

kegiatan mitra sub

bidang Penataan


1

dokumen

16.133.000 100

Perencanaan,

Penganggaran dan

Pengendalian Bidang

Komunikasi dan

Informatika

310.505.000 91,9



Komunikasi dan Informatika

Keluaran :

Perencanaan dan

Penganggaran

Pembangunan

Komunikasi dan

Informatika

4

Dokumen

Keluaran :

Perencanaan dan

Penganggaran

Pembangunan

Komunikasi dan

Informatika

8

Dokumen

73.530.000 100


74



Kegiatan



BAPPEDA 2018

Realisasi



Target

Capaian

Kinerja

Indikator Kinerja

Program / Kegiatan

(Tolak ukur)

Target

Capaian

Kinerja



Pelaksanaan Kegiatan Mitra

Sub Bidang Komunikasi dan

Informatika

Keluaran :

Pengendalian


Mitra Sub Bidang

Komunikasi dan

Informatika

1

Dokumen

Keluaran :

Pengendalian

Pelaksanaan

Kegiatan Mitra Sub

Bidang Komunikasi

dan Informatika

2

Dokumen

236.975.000 89,65

PROGRAM PENELITIAN DAN

PENGEMBANGAN

1 : Persentase hasil

penelitian yang

dimanfaatkan

50 % 1 : Persentase

hasil penelitian

yang dimanfaatkan

2 : Persentase

inovasi yang diadopsi

50 % 2 : Persentase

inovasi yang

diadopsi

Penelitian, Pengkajian dan

Analisis Kebijakan Strategi

Daerah

3.437.992.200 69,31

Rapat Koordinasi Kelitbangan


Keluaran : Koordinasi

Kelitbangan Provinsi

Banten Tahun 2018

1

Dokumen

Keluaran :

Koordinasi

Kelitbangan Provinsi

Banten Tahun 2018

1

Dokumen

28.150.000 79,75

Seminar Hasil Kelitbangan

Tahun 2018

Keluaran : Hasil

Kelitbangan Tahun

2018

1

Dokumen

Keluaran : Hasil

Kelitbangan Tahun

2018

1

Dokumen

34.650.000 40,69

Penyelenggaraan Riset Award

Tahun 2018

Keluaran : Riset Award

Tahun 2018

1

Dokumen

Keluaran : Riset

Award Tahun 2018

1

Dokumen

-

0

Penyusunan Jurnal Kelitbangan

Tahun 2018

Keluaran : Jurnal

Kelitbangan Tahun

2018

1

Dokumen

Keluaran : Jurnal

Kelitbangan Tahun

2018

1

Dokumen

31.500.000 30,84

Penyelenggaraan Penelitian

Mandiri

Keluaran : Penelitian

Mandiri

1

Dokumen

Keluaran :

Penelitian Mandiri

1

Dokumen

61.373.200 27,93

Penghutungan Indeks

Kepuasan Masyarakat Atas

Pelayanan Publik Pemerintah

Provinsi Banten

Keluaran : Indeks

Kepuasan Masyarakat

atas Pelayanan Publik

Pemerintah Provinsi

Banten

1

Dokumen

Keluaran : Indeks

Kepuasan

Masyarakat atas

Pelayanan Publik

Pemerintah Provinsi

Banten

1

Dokumen

230.070.000 97,91

Kajian Pembentukan Lembaga

Science Park Provinsi Banten

Keluaran :

Pembentukan

Lembaga Science Park

Provinsi Banten

1

Dokumen

Keluaran :

Pembentukan

Lembaga Science

Park Provinsi

Banten

1

Dokumen

179.970.000 98,98

Penyusunan Rencana Strategis

Pengembangan Sumber Daya

Manusia Banten

Keluaran :

Implementasi Perda

Nomor 3/2014 Tentang

Penyelenggaraan

Bantuan Hukum Bagi

Masyarakat Miskin

1

Dokumen

Keluaran :

Implementasi Perda

Nomor 3/2014

Tentang

Penyelenggaraan

Bantuan Hukum

Bagi Masyarakat

Miskin

1

Dokumen

173.270.000 99,68

Strtaegi Peningkatan Angka

Partisipasi Murni (APM) pada

Jenjang Pendidikan Tingkat

Menengah di Provinsi Banten

Keluaran : Program

Pengentasan

Kemiskinan

Masyarakat di Provinsi

Banten

1

Dokumen

Keluaran : Program

Pengentasan

Kemiskinan

Masyarakat di

Provinsi Banten

1

Dokumen

179.120.000 99,44

Strategi Penanganan Angka

Kematian Ibu dan Anak di

Provinsi Banten

Keluaran : Model

Pengelolaan Corporate

Sosial Responsibilities

(CSR) Terpadu di

Provinsi Banten

1

Dokumen

Keluaran : Model

Pengelolaan

Corporate Sosial

Responsibilities

(CSR) Terpadu di

Provinsi Banten

1

Dokumen

-

0

Kajian Bantuan Keuangan

Provinsi Banten untuk

Pemerintah Kabupaten/Kota

Keluaran :

Pemberdayaan

Masyarakat di wilayah

kantong kemiskinan

Provinsi Banten

1

Dokumen

Keluaran :

Pemberdayaan

Masyarakat di

wilayah kantong

kemiskinan Provinsi

Banten

1

Dokumen

149.580.000 79,75


75



Kegiatan



BAPPEDA 2018

Realisasi



Target

Capaian

Kinerja

Indikator Kinerja

Program / Kegiatan

(Tolak ukur)

Target

Capaian

Kinerja

Penyusunan Rencana Strategis

Pengembangan Produksi

Sumberdaya perikanan dan

kemaritiman

Keluaran : Rencana

Pembentukan rumah

sakit tanpa kelas di

provinsi Banten

1

Dokumen

Keluaran : Rencana

Pembentukan

rumah sakit tanpa

kelas di provinsi

Banten

1

Dokumen

-

0

Desain Pemetaan Tenaga

Pendidikan di Provinsi Banten

Keluaran : Evaluasi

dampak peralihan

kewenangan bidang

pendidikan menengah

ke provinsi

1

Dokumen

Keluaran : Evaluasi

dampak peralihan

kewenangan bidang

pendidikan

menengah ke

provinsi

1

Dokumen

658.626.000 94,09

Dessain Pemetaan Untuk

Perluasan dan Pemerataan

Pendidikan Menengah di

Provinsi Banten

Keluaran :

Perencanaan dan

Penganggaran Sub

Urusan

Penanggulangan

Bencana

1

Dokumen

Keluaran :

Perencanaan dan

Penganggaran Sub

Urusan

Penanggulangan

Bencana

1

Dokumen

661.943.000 94,56

Fasilitasi Dewan Riset Daerah


Keluaran : Cakupan

Standart Pelayanan

Minimal Bidang

Kesehatan wilayah

Pembangunan Di

Provinsi Banten

1

Dokumen

Keluaran : Cakupan

Standart Pelayanan

Minimal Bidang

Kesehatan wilayah

Pembangunan Di

Provinsi Banten

1

Dokumen

1.049.740.000 69,65

Pengembangan dan Inovasi

Kebijakan Strategi Daerah

661.385.000 62,37

Pengembangan Inovasi Keluaran :

Pengembangan inovasi

6

Dokumen

Keluaran :

Pengembangan

inovasi

5

Dokumen

275.735.000 63,22

Pengembangan Teknologi Keluaran :

Pengembangan

Teknolog

5

Dokumen

Keluaran :

Pengembangan

Teknolog

5

Dokumen

385.650.000 61,77

4.3 PENGUKURAN PENCAPAIAN SASARAN

Pengukuran pencapaian sasaran dimaksud adalah pengukuran kinerja kegiatan pada

tingkat capaian program tahunan dari sasaran program yang telah ditetapkan untuk 5

(lima) tahun sesuai dengan yang terdapat pada Rencana Kerja dan Daftar Pelaksanaan

Anggaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten Tahun 2018.

Pencapaian sasaran pada program dari 7 (tujuh) program yang dilaksanakan Bappeda

Provinsi Banten berdasarkan capaian program pada tahun 2018 capainya rata – rata

83% sehingga dari pengukuran pencapaian sasaran termasuk katagori Baik.

Adapun pencapaian pengukuran sasaran yang merupakan indicator kinerja capaian

program dari masing- masing kegiatan program diantaranya adalah sebagai berikut:


76

TABEL 4.2 TARGET INDIKATOR KINERJA PROGRAM BAPPEDA PROVINSI BANTEN

TAHUN 2018

NO SASARAN PROGRAM / INDIKATOR OUTCOME PAGU

CAPAIAN KINERJA

TARGET (%)

REALISASI (%)

1 Meningkatkan Pengelolaan Data dan Informasi Pembangunan Daerah

Program Penyediaan Data Pembangunan Daerah

457.450.000,00 96,00 52,98

Persentase keterpakaian data dan informasi pembangunan daerah yang terintegrasi

96,00 52,98

2 Meningkatkan Akuntabiltas Kinerja Pemerintah Daerah

Program Tata Kelola Pemerintahan 17.506.140.800,00 95,26 64,05

Nilai IKM 95,26 64,05

Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan

18.866.966.400,00 100,00 61,25

Persentase dokumen perencanaan RPJPD. RTRW dan RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA

100,00 27,00

Persentase Dokumen Perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA

100,00 61,00

Persentase Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD

100,00 72,00

Persentase Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW

100,00 85,00

3 Meningkatnya Dokumen Perencanaan dan Penganggaran yang Berkualitas

Program Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Ekonomi

1.402.025.000,00 95,00 67,00

Persentase usulan kegiatan lingkup bidang ekonomi yang diakomodir dalam dokumen perencanaan

95,00 67,00

Program Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Sosial dan Pemerintahan Kemasyarakatan

3.814.985.400,00 93,00 63,03

Persentase usulan kegiatan lingkup bidang Sosial dan Pemerintahan yang diakomodir dalam dokumen perencanaan

93,00 63,03

Program Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah

1.432.686.000,00 95,00 63,76

Persentase usulan kegiatan lingkup bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah yang diakomodir dalam dokumen perencanaan

95,00 63,76

4 Meningkatnya Kualitas Perencanaan berdasarkan penelitian dan pengembangan

Program Penelitian dan Pengembangan 12.041.062.400,00 95,50 61,80

Persentase hasil penelitian yang dimanfaatkan

95,00 81,69

Persentase inovasi yang diadopsi 96,00 41,90


79

BAB V PENYELENGGARAAN DEKONSENTRASI

5.1 Dasar Hukum Penyelenggaraan Dekonsentrasi 2018

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten

menyelenggarakan 2 Macam Dekonsentrasi, yaitu penyelenggaraan

Dekonsentrasi yang berasal dari bantuan Badan Perencanaan Pembangunan

Nasional (BAPPENAS) dan Penyelenggaraan Dekonsentrasi yang berasal dari

bantuan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi.

Adapun dasar – dasar hukum penyelenggaraan Dekonsentrasi yang telah

dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten

Tahun 2018 adalah:

1) Permen PPN/Kepala Bappenas RI No 15 Tahun 2017 Tentang Pelimpahan

Urusan Pemerintahan Bidang Perencanaan Pembangunan Kepada

Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Dalam Rangka Penyelenggaraan

Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2018;

2) Surat Pengesahan DIPA Petikan Tahun Anggaran 2018 Nomor SP DIPA-

055.01.3.290009/2018 Tanggal 5 Desember 2017;

3) Permendes PDT RI Nomor 20 Tahun 2017 Tentang Pelimpahan Dan

Penugasan Lingkup Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,

Dan Transmigrasi Tahun Anggaran 2018;

4) Surat Pengesahan DIPA Petikan Tahun Anggaran 2018 Nomor SP. DIPA-

067.06.3.417958/2018 tanggal 5 Desember 2017;


80

5.2 Program Kegiatan Penyelenggaraan Dekonsentrasi 2018

Tabel. 5.1 Program Kegiatan Dekonsentrasi 2018

No Instansi Pemberi

Dekonsentrasi

Uraian Satker/ Program / Kegiatan

Indikator Output Target

Capaian Kinerja

Pagu

Realisasi Sisa

Anggaran Fisik Keuangan

% Rp

1

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional


Program Perencanaan Pembangunan Nasional

Keselarasan Rencana Pembangunan Nasional Dengan Rencana Kerja Provinsi Banten

100% 823.291.000 60.67 499.524.400 323.766.600

- Perencanaan Pembangunan Nasional Lintas Bidang

Jumlah Daerah yang melaksanakan Tugas Lingkup Lintas Bidang

100% 823.291.000 60.68 499.524.400 323.766.600

2

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi


Program Pembangunan Daerah Tertinggal

Persentase Kegiatan Hasil Koordinasi Dengan K/L/D/M yang di implementasikan

25% 203.140.000 84.69 172.047.000 31.093.000

- Perencanaan dan Identifikasi Daerah Tertinggal

Jumlah Kebijakan Pembangunan Daerah Tertinggal yang di tetapkan

5 Dokumen

203.140.000 84.70 172.047.000 31.093.000


81

BAB VI PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN

6.1 Kerjasama Yang Dilaksanakan Bappeda Provinsi Banten Dengan Pihak Lain

Mengacu pada amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan

Daerah, pada pasal 363 bahwa Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat,

Daerah dapat mengadakan kerja sama dengan daerah lain yang didasarkan pada

pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan.

Kerjasama antar daerah yang telah dikoordinasikan oleh Bappeda Provinsi Banten

pada tahun 2018 adalah :

1. Kerjasama Pembangunan Wilayah Perbatasan Provinsi Jawa Barat dan

Provinsi Banten.

Ruang lingkup Rencana Program Kerjasama Pembangunan Wilayah Perbatasan

Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Banten Tahun 2017-2022, meliputi :

a. Aspek Kesejahteraan Rakyat dan Pelayanan Umum, dengan fokus :

1. Kesehatan;

2. Pendidikan;

3. Sosial Ekonomi;

4. Pemerintahan.

b. Aspek Daya Saing, dengan fokus :

1. Pariwisata;

2. KUMKM;

3. Pertanian;

4. Penataan Ruang;

5. Lingkungan Hidup;

6. Perhubungan;

7. Pekerjaan Umum.

2. Kerjasama Pembangunan Wilayah Perbatasan Provinsi Lampung dan Provinsi

Banten

1. Obyek Perjanjian Kerja Sama adalah Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan

Perikanan pada wilayah perbatasan antara Provinsi Banten dan Provinsi

Lampung.

2. Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi :

a. Patroli Bersama;

b. Pengawasan Alat Penangkapan Ikan yang dilarang;

c. Pengawasan Nelayan Andon;

d. Pengawasan penggunaan Bom Ikan;


82

3. Kerjasama Pembangunan Provinsi Banten dengan Pemerintah Kabupaten

Serang dan Pemerintah Kota Serang

1) Tujuan kerjamasama adalah untuk :

a. Meningkatkan Kerjasama antara Pemerintah Provinsi Banten dengan

Pemerintah Kabupaten Serang dan Pemerintah Kota Serang;

b. Merevitalisasi dan Memelihara Peninggalan Cagar Budaya; dan

c. Meningkatkan Kualitas Destinasi Wisata Budaya di Provinsi Banten.

2) Ruang lingkup kerjsasama meliputi :

a. Bidang Pendidikan, Kebudayaan dan Riset;

b. Bidang Pariwisata;

c. Bidang Kesehatan;

d. Bidang Infrastruktur, Permukiman dan Penataan Ruang;

e. Bidang Lingkungan Hidup;

f. Bidang Sumber Daya Air;

g. Bidang Sosial Ekonomi;

h. Bidang Ketenagakerjaan;

i. Bidang Perhubungan, Transportasi, Komunikasi dan Informasi;

j. Bidang Investasi, Perdagangan, Koperasi dan UMKM;

k. Bidang Ketertiban Umum;

l. Bidang Mitigasi Bencana;

m. Bidang Pengelolaan kawasan Cagar Budaya.


Tangerang, Pemerintah Kota Tangerang dan Pemerintah Kota Tangerang

Selatan

1) Kerjasama ini dimaksudkan untuk peningkatan kerjasama pembangunan daerah

dalam rangka percepatan pengembangan daerah khususnya daerah perbatasan

serta pengelolaan potensi daerah dan bertujuan untuk meningkatkan kualitas

pelayanan publik yang efektif dan efisien di wilayah Kabupaten Tangerang, Kota

Tangerang dan Kota Tangerang Selatan.

2) Ruang Lingkup Kesepahaman Bersama ini meliputi :

a. Bidang Pendidikan;

b. Bidang Kesehatan;

c. Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;


83

d. Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;

e. Bidang Ketertiban Umum;

f. Bidang Sosial;

g. Bidang Ketenagakerjaan;

h. Bidang Lingkungan Hidup;

i. Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil;

j. Bidang Perhubungan, Transportasi, Komunikasi dan Informasi;

k. Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;

l. Bidang Kepemudaan dan Olah Raga;

m. Bidang Kebudayaan;

n. Bidang Pariwisata;

o. Bidang Promosi dan Pengembangan Industri, Perdagangan dan Investasi;

p. Bidang Perencanaan Daerah;

q. Bidang Kepegawaian/Pengembangan Sumber Daya Manusia; dan

r. Bidang Ketahanan Pangan.


Serang, Pemerintah Kota Serang dan Pemerintah Kota Cilegon (SERAGON)

1) Kerjasama ini dimaksudkan untuk peningkatan kerjasama pembangunan daerah

dalam rangka percepatan pengembangan daerah khususnya daerah perbatasan

serta pengelolaan potensi daerah dan bertujuan untuk meningkatkan kualitas

pelayanan publik yang efektif dan efisien di wilayah Kabupaten Serang, Kota

Serang dan Kota Cilegon.

2) Ruang Lingkup Kesepahaman Bersama ini meliputi :

a. Bidang Pendidikan;

b. Bidang Kesehatan;

c. Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;

d. Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;

e. Bidang Ketertiban Umum;

f. Bidang Sosial;

g. Bidang Ketenagakerjaan;

h. Bidang Lingkungan Hidup;

i. Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil;

j. Bidang Perhubungan, Transportasi, Komunikasi dan Informasi;

k. Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;

l. Bidang Kepemudaan dan Olah Raga;

m. Bidang Kebudayaan;


84

n. Bidang Pariwisata;

o. Bidang Promosi dan Pengembangan Industri, Perdagangan dan Investasi;

p. Bidang Perencanaan Daerah;

q. Bidang Kepegawaian/Pengembangan Sumber Daya Manusia;

r. Bidang Kekayaan dan Aset Daerah;

s. Bidang Ketahanan Pangan; dan atau

t. Bidang Mitigasi Bencana.

6.2 Kerjasama Perencanaan Pembangunan

Selain melaksanakan kerjasamaka pembangunan antar daerah, Bappeda Provinsi

Banten turut berperan aktif dalam beberapa forum perencanaan pembangunan, baik

tingkat regional maupun nasional, antara lain :

Musyawarah Perencanaan Pembangunan Regional (MUSRENBANGREG) Jawa-

Bali Tahun 2018.

Musrenbangreg Jawa-Bali adalah forum perencanaan pembangunan yang diadakan

setiap tahun dalam lingkup seluruh provinsi yang ada di pulau Jawa dan ditambah

Provinsi Bali, pada penyelenggaranaan Musrenbangreg tahun 2018 di Provinsi Jawa

Tengah telah disepakati beberapa hal sebagai berikut :

1) Memahami kondisi bonus demografi yang beragam di tingkat provinsi dan

perlumenganalisis pemetaan bonus demografi pada level kabupaten/kota;

2) Menyepakati untuk mengambil langkah menghadapi bonus demografi, dengan

isu utama meliputi :

a. Percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran;

b. Peningkatan kualitas SDM;

c. Peningkatan ketahanan pangan dan energi;

d. Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi;

e. Pengendalian dampak lingkungan hidup dan prinsip pembangunan

berkelanjutan.

Selanjutnya forum ini juga bersepakat untuk mendukung usulan rencana program

pembangunan nasional sebagai berikut :

1) Mendukung proyek strategis nasional untuk dilaksanakan secara berkelanjutan,

terintegrasi dan bersinergi dengan program provinsi, kabupaten/kota dalam

upaya perluasan kesempatan kerja dan berusaha;

2) Mendukung kebijakan persebaran pusat pertumbuhan ekonomi di luar Jawa-Bali

dengan menyiapkan dukungan sumberdaya manusia yang terampil dan

kompeten melalui akses migrasi penduduk produktif antar provinsi di Jawa-Bali

dan/atau provinsi di luar Jawa-Bali;


85

3) Menyelenggarakan kebijakan pendidikan dan pelatihan yang sesuai dengan

kebutuhan pasar kerja;

4) Menangani kemiskinan dan pengangguran sebagai program utama

pembangunan secara holistik, komprehensif, integratif, dan spasial;

5) Meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian, kehutanan, dan kelautan

sebagai sumber pangan, didukung dengan sistem distribusi pangan dalam

pengendalian yang terpadu antara Sistem Logistik Nasional dan Sistem Logistik

Daerah;

6) Pengembangan sumber energi baru terbarukan;

7) Meningkatkan kerjasama antar daerah dalam rangka mengatasi permasalahan

politik, ekonomi, sosial, budaya, serta pertahanan dan keamanan;

8) Menerapkan pembangunan berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.

Dalam rangka perencanaan pembangunan daerah Provinsi se Jawa Bali tahun

2019, melalui Musrenbang ini menyepakati tema terkait bonus demografi yaitu

“Menjawab Peluang Bonus Demografi Melalui Peningkatan Daya Saing Sumber

Daya Manusia”. Melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang)

Regional Jawa-Bali ini diharapkan dapat mewujudkan sinergi dan kesinambungan

perencanaan pembangunan wilayah regional Jawa-Bali. Hal tersebut berguna untuk

memecahkan permasalahan pembangunan dalam konteks regional dan lintas

sektor.

Isu terkait peningkatan kualitas SDM dalam bonus demografi yang dirumuskan

dalam penyelenggaraan Musrenbang Regional se Jawa-Bali Tahun 2018 adalah,

sebagai berikut :

1) Kualitas pendidikan masyarakat belum sesuai dengan kebutuhan dunia kerja;

2) Penyerapan, produktivitas, dan perlindungan tenaga kerja belum optimal;

3) Keterbatasan lapangan kerja karena pengembangan investasi yang belum

optimal dan merata;

4) Urbanisasi meningkat berdampak pada kebutuhan ruang;

5) Pengendalian pertumbuhan penduduk belum optimal yang diikuti dengan

kualitas hidup penduduk yang belum baik.

Berdasarkan isu strategis tersebut disepakati strategi yang diharapkan mampu

mengakslerasi daya saing global pada konteks regional Jawa-Bali, khususnya

berkaitan dengan aspek sumberdaya manusia, sebagai berikut :

1) Pengembangan dan penataan pendidikan kejuruan dan vokasi standar

nasional dan/atau standar internasional;

2) Sertifikasi kompetensi berstandar nasional dan/atau standar internasional bagi

lulusan pendidikan vokasi;


86

3) Memperluas akses informasi pendidikan kejuruan dan vokasi dalam

mendukung demand tenaga kerja ke depan;

4) Mengoptimasi peran lembaga pemerintah dan non pemerintah dalam

mendukung pengembangan pendidikan;

5) Mengefektifkan kerjasama dengan perguruan tinggi dalam membangun strategi

peningkatan kualitas pendidikan;

6) Pengembangan teknologi informasi dalam mendukung pengembangan

pendidikan;

7) Peningkatan pengembangan pendidikan inklusi;

8) Memperluas skala ekonomi wilayah melalui pengembangan industri padat

karya dalam memperluas lapangan kerja;

9) Pengembangan industri kecil dan menengah melalui kebijakan pembiayaan,

peningkatan nilai tambah produk, dan fasilitasi pasar;

10) Pengembangan wirausaha;

11) Afirmasi kebijakan untuk pemanfaatan tenaga kerja lokal;

12) Peningkatan kemudahan investasi meliputi perijinan satu pintu, waktu dan

prosedur perijinan;

13) Pembiayaan afirmatif untuk PMDN non fasilitas;

14) Kebijakan tata ruang yang membuka ruang untuk investasi;

15) Pengembangan kerjasama dalam dan luar negeri;

16) Peningkatan akses prasarana dan sarana dasar (rumah, air bersih, sanitasi)

bagi masyarakat perkotaan (mendukung percepatan program 100-0-100);

17) Pengembangan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat desa melalui

BUMDes dan/atau koperasi;

18) Penguatan kebijakan pengendalian penduduk melalui meningkatkan cakupan

pelayanan KB; serta meningkatkan edukasi kesehatan reproduksi untuk

penduduk usia produktif.

Selanjutnya kesepekatan ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam penyusunan

perencanaan tahun 2019 pada masing – masing provinsi di Jawa – Bali serta

menjadi perhatian Pemerintah Pusat dalam perumusan kebijakan strategis regional

Jawa – Bali Tahun 2019.

1. Asosiasi BAPPEDA Provinsi Seluruh Indonesia

Asosiasi Bappeda Provinsi Seluruh Indonesia adalah sebuah forum komunikasi dan

kerjasama dengan fokus pada perencanaan pembangunan yang beranggotakan

seluruh Bappeda Provinsi se Indonesia, dan setiap tahun menyelenggarakan rapat

kerja membahas agenda-agenda terkait dengan peningkatan kapasitas Bappeda


87

dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan sebagai komitmen

bersama dalam rangka pembangunan berkelanjutan yang berkualitas dan akuntabel

bagi peningkatan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat dalam bingkai Negara

Kesatuan Republik Indonesia.

Pada tahun 2018 Rapat Kerja Nasional VIII Asosiasi Bappeda Provinsi Seluruh

Indonesia diselenggarakan di Makassar dan mengusulkan rekomendasi kepada

Pemerintah Pusat untuk melakukan langkah strategis bagi terwujudnya percepatan

pembangunan daerah, yaitu:

1. Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan dengan pendekatan

Tematik, Holistik, Integratif dan Spasial (THIS) dan Anggaran Berbasis Program

Prioritas (Money Follow Priority Program) dan Anggaran Berbasis Kinerja.

2. Mendukung upaya pemerataan pembangunan daerah dalam rangka

mengurangi ketimpangan antar wilayah dan menanggulangi kemiskinan melalui

alokasi penganggaran APBN secara proporsional berdasarkan karakteristik

wilayah dan kemampuan fiskal daerah.

3. Untuk menjamin konsistensi antara perencanaan dan pelaksanaan

pembangunan daerah dibutuhkan sistem alokasi dana perimbangan (DAU dan

DAK) yang pasti.

4. Mengimplementasikan komitmen nasional terkait pelaksanaan Tujuan

Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/SDGs dalam kerangka pembangunan

daerah secara konsisten oleh pemerintah pusat dan daerah.

5. Untuk meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing,

maka diperlukan upaya integrasi program multi sektor untuk mempercepat

perbaikan gizi dan menekan angka stunting di daerah.

6. Perlu komitmen yang tinggi dan konsisten dari pemerintah dalam

pengembangan dan peningkatan pemanfaatan Energi Baru Terbarukan (EBT)

di daerah melalui pemberian insentif sebagaimana pengembangan energi fosil.

7. Berkomitmen untuk mendukung pencapaian target prioritas nasional yang

tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2018.

8. Memperpendek proses penyusunan APBD dengan menghilangkan tahapan

KUA PPAS sebagaimana proses perencanaan APBN didasarkan langsung

pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP).

9. Mendorong Pemerintah Pusat untuk melakukan peninjauan kembali terhadap

implementasi regulasi dan peraturan perundang-undangan yang mengatur

tentang pendanaan Pilkada bersumber dari APBD, dengan mempertimbangkan

kemampuan fiskal daerah.


88

10. Melakukan pertemuan asosiasi dengan Bappenas secara berkala, sehari

sebelum pelaksanaan konsultasi triwulanan Bappenas.


81

BAB VII PENUTUP

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) merupakan

pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran yang telah digunakan untuk biaya

pelaksanaan program dan kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Provinsi Banten Tahun 2018, secara umum dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Realisasi anggaran program dan kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan

Daerah Provinsi Banten sampai dengan Bulan Desember Tahun 2018 yang

digunakan untuk Belanja Tidak Langsung dengan pagu anggaran sebesar Rp.

23.935.000.000,00 telah terealisasi sebesar Rp. 23.396.607.425,00 atau sebesar

97,75 % sedangkan Belanja Langsung dengan pagu anggaran Rp.

35.350.560.000 telah terealisasi sebesar Rp 26.203.399.564,00 atau sebesar 74,12

% dan realisasi fisik mencapai 95,85%. Total Belanja Tidak Langsung (BTL) dan

Belanja Langsung (BL) adalah Rp. 59.285.560.000,00 dengan realisasi sebesar

Rp. 49.600.006.994,00 atau sebesar 83,66 %.

2. Bahwa Laporan Pertanggungjawaban Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Provinsi Banten tahun 2018 menjadi masukan terhadap penyusunan Laporan

Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Provinsi Banten tahun 2018.

Tidak tercapainya penyerapan anggaran pada Tahun Anggaran 2018 antara

lain disebabkan adanya effisiensi kegiatan dan pertimbangan waktu yang tidak

mencukupi untuk menghasilkan output apabila kegiatan tetap dilaksanakan.

Solusi upaya peningkatan kinerja penyelenggaraan pada tahun 2019, Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Banten akan lebih cermat

dalam menyusun target-target capaian Output dan Outcome sebagaimana target

dalam Rencana Strategis (Renstra) Bappeda Provinsi Banten.

LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN BADAN … 2019/LKPJ BAPPEDA 2018.pdfDewan Perwakilan Rakyat...

Documents

Transcript of LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN BADAN … 2019/LKPJ BAPPEDA 2018.pdfDewan Perwakilan Rakyat...