LAPORAN KEGIATAN KUNJUNGAN KERJA PERSEORANGAN … · LAPORAN KEGIATAN KUNJUNGAN KERJA PERSEORANGAN...
-
Upload
hoangkhuong -
Category
Documents
-
view
301 -
download
1
Transcript of LAPORAN KEGIATAN KUNJUNGAN KERJA PERSEORANGAN … · LAPORAN KEGIATAN KUNJUNGAN KERJA PERSEORANGAN...
LAPORAN KEGIATAN
KUNJUNGAN KERJA PERSEORANGAN
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA (DPR RI)
KE REPUBLIK CEKO
DALAM RANGKA
PENINGKATAN PERAN DIPLOMASI DPR RI
5-11 FEBRUARI 2018
H. BOBBY A. RIZALDI, SE., Ak., MBA
NOMOR ANGGOTA A-246
FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIKINDONESIA
2018
1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) adalah salah satu
lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia dan merupakan lembaga
perwakilan rakyat. DPR RI terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum
yang dipilih melalui pemilihan umum. Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014
tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR),
Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) atau
UU MD3 pasal 69 disebutkan bahwa DPR RI mempunyai fungsi legislasi, anggaran
dan pengawasan. Ketiga fungsi tersebut dijalankan dalam kerangka representasi rakyat
dan harus diimplementasikan secara profesional, proporsional, dan seefektif mungkin
guna mewujudkan ketertiban umum dan untuk kepentingan masyarakat, bangsa dan
negara Republik Indonesia.
Fungsi legislasi merupakan fungsi paling dasar yang dimiliki oleh sebuah
lembaga legislatif. Fungsi legislasi ini bertujuan agar DPR RI dapat membentuk
peraturan perundang-undangan yang baik. Melalui DPR RI aspirasi masyarakat
ditampung, kemudian dari kehendak rakyat tersebut diimplementasikan dalam
undang-undang yang dianggap sebagai representasi rakyat banyak. Selain fungsi
membuat undang-undang, DPR RI juga memiliki fungsi menyusun anggaran negara
dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN). DPR RI
bersama pemerintah menyusun anggaran negara (APBN) dalam setiap tahunnya.
Anggaran dalam RAPBN yang disusun oleh DPR RI bersama pemerintah tersebut
nantinya akan dijadikan undang-undang tentang anggaran pendapatan dan belanja negara
(UU APBN). Fungsi berikutnya dari DPR RI adalah mengawasi jalannya pemerintahan
(lembaga eksekutif), baik kementerian maupun lembaga non kementerian. Pengawasan
yang dilakukan oleh DPR terkait dengan kebijakan yang diambil oleh pemerintah
sebagai pelaksana undang-undang. Dalam hal melakukan pengawasan terhadap
eksekutif, DPR RI mempunyai wewenang untuk melakukan hak angket dan hak
interpelasi.
Selain tiga fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan sebagaimana dijelaskan di
atas, DPR RI juga diberi tugas khusus dalam UU MD3 yakni mengaktualisasikan
aspirasi rakyat dalam produk-produk legislasi yang dibahas dan dibuat oleh DPR RI.
2
Tugas itu salah satunya tertuang dalam pasal 72 huruf g bahwa tugas DPR RI adalah
menyerap, menghimpun, menampung dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat.
Kemudian dalam pasal 81 huruf I, huruf j, huruf k mengatur tentang Kewajiban
Anggota DPR RI, yang antara lain adalah menyerap dan menghimpun aspirasi
konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala; menampung dan menindaklanjuti
aspirasi dan pengaduan masyarakat; dan memberikan pertanggungjawaban secara
moral dan politis kepada konstituen di daerah pemilihannya.
Seiring dengan perkembangan zaman dan kebutuhan akan penguatan dan
eksistensi negara Indonesia dalam pencaturan politik global, DPR RI tidak hanya
berkewajiban melaksanakan fungsi-fungsi (seperti fungsi legislasi, pengawasan dan
anggaran) dan tugas-tugas (seperti menyerap, menghimpun, menampung dan
menindaklanjuti aspirasi masyarakat) konstitusional semata. Lebih dari itu DPR RI juga
diharapkan menjadi agen diplomasi dalam konteks implementasi hubungan luar negeri
Negara Indonesia yang bebas aktif demi terwujudnya ketertiban dunia yang
berdasarkan kepada kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial sebagaimana
yang diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan
Republik Indonesia Tahun 1945.
Sudah banyak peran-peran diplomasi yang telah dilakukan oleh anggota DPR RI
pascareformasi. Semenjak menjalankan peran diplomasi sampai saat ini, DPR RI telah
berhasil membentuk Grup Kerja Sama Bilateral (GKSB). Setidaknya ada 49 GKSB
yang sudah eksis dan menjalin kerjasama antara DPR dengan Parlemen negara-negara
sahabat. Misalnya, GKSB DPR RI melakukan pertemuan dengan Parliamentary
Friendship Group with the Republic of Indonesia pada National Council of the Slovac
Republic (Parlemen Slovakia) pada 11-12 September 2017. Pertemuan membahasa isu
nasional kedua negara antara lain tentang demokrasi, kehidupan bernegara dan
bermasyarakat hingga isu lingkungan hidup, ancaman ektrimisme dan terorisme serta
isu korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Kedua negara juga sepakat bahwa kerja sama
kedua negara dalam segala bidang, khususnya bidang ekonomi dan perdagangan harus
terus ditingkatkan dan dibina dengan baik.
Sementara dalam konteks diplomasi multilateral, DPR RI telah banyak berperan
forum-forum seperti ASEAN Inter Parliamentary Assembly (AIPA),
Inter-Parliamentary Union (IPU), Asia Europe Parliamentary Partnership (ASEPP),
Asia Pacific Parliamentary Forum (APPF), Asian Parliamentary Assembly (APA),
Parliamentary Union of the OIC Members States (PUIC), Asia Pacific Parliamentary
3
Forum (APPF), dan forum-forum parlemen lainnya. Keterlibatan DPR RI dalam
forum-forum tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan kerja sama dan persahabahan
antar parlemen. Selain itu juga dimaksudkan untuk merumuskan sebuah agenda besar
dan solusi terbaik atas kasus-kasus yang sedang hangat di dunia, maupun untuk
mengangkat citra Indonesia di mata dunia.
DPR RI juga beberapa kali menghadiri pertemuan dan sidang/konfrensi
organisasi parlemen internasional dan regional. Pertama, delegasi DPR RI ikut
berpartisipasi dalam Sidang Parliamentary Meeting on The Occasion of The United
Nations Climate Change Conference Marrakesh (Morocco), 13 November 2016. Dalam
forum ini, DPR RI meminta PBB untuk memberi perhatian lebih besar kepada
negara-negara berkembang karena masalah climate change (perubahan iklim) di negara
berkembang termasuk Indonesia dalam keadaan yang sangat mengkhawatirkan. Kedua,
delegasi DPR RI dalam rangka Kunjungan Panitia Kerja Tujuan Pembangunan
Berkelanjutan (SDGs) BKSAP DPR RI ke United Kingdom dan Wales, tanggal 27
November - 3 Desember 2016. Delegasi ini bertujuan untuk memastikan bagaimana
kebijakan perubahan iklim, pengelolaan sumber daya alam, hewan, dan pertanian di
negara tersebut.
Ketiga, DPR RI terlibat aktif dalam Sidang Parliamentary Forum at the Second
High Level Meeting of Global Partnership for Effective Development Cooperation yang
digagas oleh Inter-Parliamentary Union (IPU) dan Global Partnership pada 29
November 2016 di Nairobi, Kenya. Dalam forum ini DPR RI mendukung agenda
pembangunan berkelanjutan, dan menekankan pentingnya kerja sama seluruh pihak,
mulai dari parlemen, pemerintah, dan Civil Society Organization (CSO), hingga
aktor-aktor internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan lembaga donor
untuk mensukseskan agenda tersebut.
Keempat, DPR-RI juga berpartisipasi aktif dalam sidang 17th International
Anti-Corruption Conference 2016, yang dilaksanakan pada 15 Desember 2016 di
Panama City, Panama. Delegasi DPR RI mendukung pengembalian aset-aset rekoveri,
dan pentingnya menyamakan pandangan antar negara terkait kerangka hukum yang
berbeda antara negara yang satu dengan negara lainnya. Selain itu, DPR RI juga
menekankan pentingnya political will dan trust antara negara serta memperkuat SDM di
masing-masing untuk mendukung program pengembalian aset rekoveri tersebut.
Kelima, DPR RI berpartisipasi aktif dalam forum The 9th Plenary Session of Asian
Parliamentary Assembly (APA) yang dilaksanakan pada tangal 27 November - 2
4
Desember 2016 di Siem Reap Kamboja. Forum ini bertujuan untuk berpartispasi aktif
dan sekaligus mempererat kerja sama di antara Parlemen negara-negara anggota APA.
Peran diplomasi yang dilakukan oleh DPR RI ini bukanlah hal yang baru, tetapi
sudah dilakukan sejak periode pertama DPR pascareformasi 1998, yakni periode tahun
1999-2004. Peran diplomasi yang dilakukan oleh DPR itu kian menonjol dan semakin
intensif dimainkan pada periode 2004-2009 dan periode 2009-2014. Pada periode
tersebut, peran diplomasi DPR RI dalam berbagai organisasi parlemen tingkat dunia,
Asia, Asia Pasifik, maupun Asia Tenggara, sangat diperhitungkan, seperti dalam forum
ASEAN Inter Parliamentary Assembly (AIPA), Asian Parliamentary Assembly (APA),
dan Asia Pacific Parliamentary Forum (APPF), dan juga forum-forum kerjasama antar
parlemen lainnya, baik yang diadakan di negara lain mapun di negara kita sendiri.
Hingga saat ini, DPR RI terus memperkuat eksistensinya dalam konteks diplomasi
internasional, baik dilakukan secara personal masing-masing anggota DPR yang
memiliki akses ke forum-forum internasional maupun melalui lembaga-lembaga formal,
yakni melalui forum-forum kerjasama antarparlemen yang telah disebutkan di atas.
Bahkan Indonesia berkali-kali ditunjuk sebagai tuan rumah untuk mengadakan forum
pertemuan baik dalam bentuk sidang maupun konfrensi antarparlemen dunia. Misalnya
Indonesia dipercaya menjadi tuan rumah penyelenggaraan Asean Inter-Parliamentary
Assembly (AIPA) Caucus ke-9 pada 17-20 Juli 2017 di Hotel Fairmont, Senayan,
Jakarta. Banyak isu yang dibahas dalam forum ini seperti perdagangan manusia (human
trafficking), pencurian ikan (illegal fishing), narkoba, penyelendupan hewan dan
binatang yang dilindungi serta pentingnya menjaga perdamain di kawasan ASEAN.
Selain itu, Indonesia juga dipercaya menjadi tuan rumah penyelenggaraan forum
World Parliamentary Forum on Sustainable Development yang mengusung tema
“Achieving the 2030 Agenda Through Inclusive Development” di Bali Nusa Dua
Convention Center pada 6-7 September 2017. Ada tiga isu penting yang dibahas dalam
forum ini terkait Sustainable Development Gols (SDGs), yakni pentingnya perhatian
yang lebih serius terhadap perubahan iklim, mengakhiri kekerasan dan merawat
perdamaian, serta mempromosikan pembangunan yang iklusif dan berkeadilan.
Legal standing dari pelaksanaan diplomasi parlemen adalah UU No. 37 Tahun
1999 tentang Hubungan Luar Negeri. Dalam Pasal 5 ayat 2 disebutkan bahwa
pelaksanaan Hubungan Luar Negeri terdiri dari pemerintah dan non pemerintah. Non
pemerintah yang dimaksud termasuk pula DPR RI sebagai pelaksana eksplisit dalam
penjelasannya. Selain itu, peran diplomasi DPR RI juga diatur dalam Pasal 69 ayat 2
5
UU No. 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan
Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau yang
dikenal dengan UU MD3, dijelaskan bahwa fungsi DPR RI dijalankan dalam kerangka
representasi rakyat dan mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar
negeri. Begitu pula Pasal 116 UU MD3 memberi mandat BKSAP dalam hal terkait
aktivitas internasional DPR baik bilateral, maupun multilateral. Keterlibatan DPR
dalam diplomasi luar negeri memang sangat dibutuhkan untuk membantu pemerintah
dalam memperkuat posisi strategis di mata dunia dan juga memperkuat kepentingan
nasional Indonesia.
Dengan demikian, keterlibatan perlemen dalam diplomasi internasional tidak
dimaksudkan untuk mengambil alih peran pemerintah, tetapi justru membantu dan
memperkuat pemerintah. Misalnya pada isu yang sensitif antara Indonesia
negara-negara sahabat, dimana tidak mungkin disampaikan secara fulgar oleh Presiden,
maka DPR bisa melakukan lobi counterpart-nya di negara tersebut dengan gaya
parlemen yang lebih lentur. Begitu juga terkait isu-isu menyangkut nasib tenaga kerja
Indonesia (TKI) di luar negeri, parlemen bisa memainkan perannya untuk melakukan
lobi di negara-negara tersebut.
Setidaknya ada banyak manfaat yang diperoleh dari diplomasi parlemen. Di
antaranya adalah memperkuat wawasan dan pengetahuan yang dibutuhkan parlemen
dalam mengawasi pelaksanaan politik luar negeri yang dilakukan pemerintah.
Kemudian sebagai sarana aspirasi beragam pandangan ketika perwakilan pemerintah
tidak dapat menyampaikan kehendaknya secara langsung karena terkait isu sensitif.
Manfaat lainnya adalah memperkuat komunikasi pribadi antar anggota parlemen dari
berbagai negara guna memperkuat kesepahaman bersama dan menjadi saluran alternatif
yang bermanfaat untuk hubungan bilateral, multilateral antar negara.
1.2. Dasar Pelaksanaan
Titik tekan fungsi DPR adalah legislasi karena hal ini akan menentukan nasib
masyarakat dan bangsa ke depan. Sehingga DPR punya kewajiban untuk menyerap
aspirasi masyarakat. Namun demikian, peran DPR tidak sekadar menyerap,
menghimpun, menampung dan menindaklanjuti aspirasi rakyat untuk kemudian
diartikulasikan dalam sebuah kebijakan dan/atau rumusan regulasi dalam bentuk
undang-undang sebagaimana diatur dalam UU MD3, tetapi juga menjadi lembaga
penting dalam menentukan masa depan bangsa dan nasib rakyat Indonesia.
6
Di tengah situasi dan kondisi bangsa Indonesia yang masih mengalami stagnasi
pertumbuhan ekonomi, degradasi moral, meningkatnya angka pengangguran dan
kemiskinan, tingginya tingkat ketimpangan antara yang kaya dan yang miskin,
lemahnya penegakan hukum, hilangnya trust di kalangan masyarakat, tingginya praktik
korupsi, kolusi dan nepotisme, masih banyaknya konflik antar masyarakat, ancaman
radikalisme dan terorisme, ancaman narkoba dan obat-obatan terlarang, DPR RI
diharapkan mampu menjadi lembaga yang dapat memainkan peran dan fungsinya
dengan baik dan profesional. Dalam konteks fungsi legislasi misalnya, DPR RI
diharapkan mampu membuat undang-undang yang baik, yakni undang-undang yang
benar-benar berpihak pada kehendak rakyat bukan berpihak pada kepentingan
sekelompok orang atau golongan tertentu.
Oleh karena itu, anggota DPR RI selalu dituntut untuk responsif dan peka
terhadap berbagai problem yang terjadi di negara tercinta ini. Responsif tidak hanya
mengawasi kinerja pemerintah sebagai lembaga eksekutif sebagaimana yang
diamanatkan dalam Undang-Undang MD3. Tetapi juga responsif dalam memberikan
solusi atas berbagai permasalahan yang terjadi di negara ini. Sebagai lembaga legislatif,
DPR dituntut untuk bekerja sama secara profesional dan sinergis dengan pemerintah.
Sehingga program-program yang dicanangkan oleh pemerintah berjalan dengan baik
dan sesuai dengan yang direncanakan. Sejalan dengan hal itu, masyarakat juga
menuntut anggota DPR RI untuk terus meningkatkan kinerjnya supaya produk-produk
hukum (legislasi) yang dibuat memberikan manfaat buat bangsa dan negara tercinta ini.
Dalam Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2014 setelah direvisi dan ditetapkan
dalam Rapat Paripurna DPR RI tanggal 20 Juni 2016 ditegaskan bahwa untuk
meningkatkan peran dan kinerja lembaga perwakilan rakyat, setiap anggota DPR harus
melaksanakan kegiatan dan aktivitas penunjang yang sesuai dengan peraturan
perundang-undangan. Salah satunya dengan melakukan kunjungan kerja, baik ke
daerah pemilihan (Dapil) maupun kunjungan kerja ke luar negeri. Pelaksanaan
kunjungan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 210 ayat (2) dilakukan untuk
menyerap aspirasi, transparansi, pelaksanaan fungsi dan pertanggungajawaban kerja
DPR kepada masyarakat di daerah pemilihan anggota masing-masing. Sebagai wujud
pelaksanaan peningkatan peran dan kinerja anggota DPR RI dalam menjalankan fungsi
utamanya dibutuhkan perbandingan dengan negara lain.
Sejalan dengan hal tersebut di atas, salah satu cara terbaik untuk meningkatkan
kinerja anggota DPR RI adalah dengan terus-menerus belajar, meng-update diri,
7
sekaligus meningkatkan kapasitas SDM, skill dan pengetahuan personal masing-masing
anggota. Dengan langkah tersebut, maka dapat dipastikan bahwa DPR RI akan mudah
dalam merumuskan produk-produk legislasi dan juga kebijakan-kebijakan strategis dan
konstuktif bagi kepentingan masyarakat, bangsa dan negara. Sebab, makin kuat dan
tinggi kapasitas SDM anggota, makin kuat dan tinggi pula kualitas produk legislasi dan
kebijakan yang dibuat oleh DPR RI. Sebaliknya makin lemah kapasitas SDM yang
dimiliki anggota, makin lemah pula kualitas produk legislasi yang dihasilkan oleh DPR.
Cara lain untuk meningkatkan kinerja anggota DPR adalah dengan melakukan
kunjungan kerja untuk belajar atau studi banding dari parlemen negara-negara lain di
dunia. Selaku pemegang kekuasaan undang-undang untuk memenuhi fungsi anggaran
dan pengawasan, DPR RI perlu mendapatkan pengetahuan yang memadai mengenai
bagaimana undang-undang dibuat, anggaran dirumuskan, dan pengawasan diterapkan
di negara lain. Dalam konteks inilah pentingnya anggota DPR RI melakukan studi
banding untuk belajar dengan dan atau kepada negara-negara lain di dunia yang
berhasil dalam menjalankan tiga fungsinya. Dengan harapan hasil dari studi banding itu
nantinya dapat dijadikan contoh sekaligus diterapkan di Indonesia ketika akan
menggodok, merumuskan atau membuat undang-undang. Dengan demikian, rumusan
undang-undang yang nantinya akan dibuat tersebut bermanfaat bagi kesejahteraan
masyarakat dan kemajuan bangsa.
DPR juga memiliki tugas menyebarluaskan program legislasi nasional dan
rancangan undang-undang. Dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasannya, DPR
bertugas untuk melakukan pengawasan terhadap pelasanaan undang-undang, APBN,
dan kebijakan yang dijalankan oleh pemerintah selaku lembaga eksekutif, baik di dalam
maupun di luar negeri, termasuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan
politik luar negeri sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Oleh karena itu,
anggota DPR wajib memiliki pengetahuan yang memadai mengenai posisi Negara
Kesatuan Republik Indonesia sebagai suatu negara dalam pencaturan politik dunia dan
negara Indonesia sebagai komunitas internasional. Anggota DPR juga wajib memiliki
pengatahuan yang memadai mengenai politik luar negeri Indonesia, serta memiliki
kemampuan diplomasi yang memadai demi terciptanya hubungan internasional yang
harmonis tanpa mengesampingkan kepentingan nasional dan kedaulatan negara dalam
kerangkan NKRI.
Kunjungan Kerja Individu Luar Negeri tidak saja dimaksudkan untuk
meningkatkan kinerja dan pengetahuan anggota DPR, tetapi juga sekaligus sebagai
8
salah satu langkah diplomasi yang dapat dilakukan anggota DPR untuk mendukung
tugas-tugas pemerintah untuk mempererat hubungan dengan negara-negara lain di
dunia. Tugas diplomasi yang selama ini dilakukan pemerintah melalui para diplomat di
Kementerian Luar Negeri tentunya akan semakin mudah dan produktif jika juga
dilakukan atau dibantu oleh anggota DPR. Sehingga hubungan bilateral dan multilateral
antara Indonesia dengan negara-negara sahabat dan negara-negara lain di dunia berjalan
harmonis, terutama kerja sama dalam hal peningkatan di bidang perdagangan, investasi,
ekspor dan impor, serta politik luar negeri.
Kunjungan Kerja Individu Luar Negeri ini diatur dalam Surat Keputusan
Pimpinan DPR RI Nomor: 2/PIM/IV/2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kunjungan
Kerja Luar Negeri Anggota DPR RI Dalam Rangka Pelaksanaan Peran Diplomasi.
Kemudian Surat Tugas Nomor: 10/D/ST-PD.LN/BKSAP-MINLUNA/2018 tertanggal
30 Januari 2018 dan ditandatangani oleh Dra. Damayanti, M.Si., selaku Kuasa
Pengguna Anggaran Satker Dewan untuk melaksanakan perjalanan dinas Kunjungan
Kerja Individu Luar Negeri ke Republik Ceko.
Selain itu perjalanan Kunjungan Kerja Luar Negeri mengacu pada beberapa
peraturan di antaranya adalah: Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 1990 tentang
Perjalanan Dinas Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
Kepres Nomor 38 Tahun 1980 tentang Uang Representasi Bagi Misi/Delegasi; PMK
Nomor 164/PMK.05/2015 tentang Perubahan Ketiga PMK Nomor 55/PMK.05/2014
tentang Perjalanan Dina Luar Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan
Pegawai Negeri Tidak Tetap; PMK Nomor 33/PMK.02/2016 tentang Standar Biaya
Masukan Tahun Anggaran 2017.
1.3. Maksud Dan Tujuan Kunjungan Kerja Individu Luar Negeri
Maksud dan tujuan Kunjungan Kerja Individu Luar Negeri ke Republik Ceko ini
adalah sebagai berikut:
a. Meningkatkan kualitas pengetahuan dan kapasitas SDM masing-masing anggota
DPR dalam rangka meningkatkan kinerja sehingga produk-produk legislasi yang
digagas, dirancang, dibuat, dan dihasilkan memiliki kualitas tinggi sehingga
menjadi payung hukum yang baik serta dapat bermanfaat bagi kepentingan rakyat
dan kemajuan bangsa.
b. Menyebarluaskan prioritas Program Legislasi Nasional dan rancangan
undang-undang kepada Warga Negara Indonesia yang ada di luar negeri sekaligus
9
menyerap aspirasi mereka untuk kemudian disampaikan kepada pemerintah
melalui masing-masing Komisi terkait supaya dirumuskan dan diaktualisasikan
dalam kebijakan-kebijakan strategis.
c. Membangun kerja sama bilateral antara dua negara, yaitu Indonesia dengan
Republik Ceko, baik dalam bidang politik, ekonomi, hukum, perdagangan,
pendidikan, pertanian, sosial, budaya, pariwisata, olahraga, dan bidang-bidang
penting lainnya.
d. Menjalankan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, APBN, dan
kebijakan Pemerintah oleh perwakilan Indonesia di negara Republik Ceko, serta
melaksanakan politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif.
e. Menjalin komunikasi dengan stakeholders strategis di Republik Ceko untuk
kepentingan nasional Indonesia, serta untuk mendapatkan masukan dan pandangan
bagi perumusan kebijakan luar negeri Indonesia dalam kaitannya hubungan
diplomasi antara pemerintah Indonesia dengan pemerirtah Republik Ceko.
1.4. Persiapan Kunjungan Kerja
Sebelum melakukan Kunjungan Kerja Luar Negeri ke Republik Ceko terlebih
dahulu dibuat rapat persiapan dengan anggota DPR RI yang akan ikut kunjungan,
antara lain adalah:
a. Merumuskan maksud dan tujuan kunjungan, alasan dan dasar memilih Republik
Ceko sebagai tujuan kunjungan, serta menentukan pihak-pihak mana saja yang
akan ditemui selama berada di Republik Ceko.
b. Berkoordinasi dengan Badan Kerja Sama Antar Parlemen Dewan Perwakilan
Rakyat Republik Indonesia (BKSAP DPR RI), Kementerian Luar Negeri Republik
Indonesia, Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) untuk Republik Ceko,
untuk memperoleh masukan dan informsi terkini tentang negara tujuan.
c. Melakukan koordinasi dan izin secara tertulis kepada Pimpinan Fraksi Partai
Golkar DPR RI dan juga surat tugas dari Pimpinan DPR RI.
d. Melakukan koordinasi dengan Sekretariat Minluna DPR RI terkait dengan
persiapan teknis penganggaran, surat perjalanan dinas dan lain sebagainya.
1.5. Alasan Kunjungan Kerja ke Republik Ceko
Pertimbangan yang menjadi dasar pemilihan Republik Ceko sebagai negara
tujuan dari Kunjungan Kerja Individu Luar Negeri ini adalah kedua negara
10
(Indonesia-Ceko) memiliki hubungan bilateral yang baik sejak peresmian hubungan
diplomatik tahun 1993. Pembukaan hubungan diplomatik itu sekaligus pengakuan
Indonesia terhadap kemerdekaan Ceko dari Cekoslovakia. Sebelum tahun 1993,
Republik Ceko bergabung dengan Slovakia dalam satu negara bernama Cekoslovakia.
Dua bangsa utama dari negara ini adalah bangsa Ceko dan bangsa Slovak. Orang Ceko
mendiami 2 (dua) wilayah yang terletak di bagian Barat, yakni Bohemia dan Morawa,
sementara orang Slovak menghuni daerah Slovakia di bagian Timur. Pada 1 Januari 1993,
Cekoslovakia memisahkan diri menjadi 2 (dua) Negara Republik, yakni Česká
Republika (Czech Republic) dan Slovenská Republika (Slovak’s Republic/ Republic of
Slovakia).
Hubungan politik antara Indonesia dengan Ceko berjalan baik seiring dengan
dibukanya hubungan diplomatik antar kedua negara. Hubungan bilateral itu tercermin
dengan adanya saling kunjung antara kepala negara/pemerintahan kedua negara. Pada
Oktober 1994 Perdana Menteri Ceko Vaclav Klaus melakukan kunjungan kenegaraan
ke Indonesia untuk memperkuat kerja sama yang lebih strategis antara Indonesia dan
Ceko, tidak hanya dalam konteks politik, tetapi juga dalam konteks ekonomi dan
perdagangan antarkedua negara. Selain itu, Ceko juga berkepentingan dan berharap
Indonesia menjadi negara yang ikut membantu Ceko dalam memperkuat hubungan
bilateral dengan negara-negara di Asia, khusunya di ASEAN.
Kemudian pada 17-19 Juni 2002, Presiden Indonesia kelima Megawati
Soekarnoputri melakukan kunjungan kenegaraan ke Ceko. Kunjungan ini dimaksudkan
untuk mempererat hubungan bilateral antara Indonesia dan Ceko, serta menjalin
hubungan perdagangan dan investasi yang lebih konkrit antarkedua negara. Kunjungan
Presiden Megawati itu disambut baik oleh pemerintah Ceko dan berharap Indonesia dan
Ceko terus menjalin kerja sama yang lebih baik dalam bidang-bidang lainnya seperti
pendidikan, kebudayaan dan pariwisata.
Sebagai bagian dari eratnya hubungan antarkedua negara tersebut, Presiden
Republik Ceko Vaclac Klaus melakukan kunjungan kedua kalinya ke Indonesia pada
tanggal 8 Juli 2012. Kedatangan Presiden Klaus diterima langsung oleh Presiden
keenam Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY). Klaus mengatakan bahwa Indonesia
adalah negara sangat terbuka dengan sistem demokrasi yang kuat jika dibandingkan
pada tahun 1994, tahun dimana pertama kalinya Klaus berkunjung ke Indonesia. Dalam
pertemuan ini disepakati kerja sama dalam bidang seni dan budaya, pendidikan dan
pariwisata, ekonomi dan perdagangan, serta industri pertahanan militer.
11
Di bidang perdagangan hubungan Indonesia-Ceko mengalami peningkatan,
misalnya angka perdagangan berada pada kisaran USD 260 juta pada tahun 2015.
Sementara investasi Ceko di Indonesia dalam lima tahun terakhir mencapai USD34,35
juta. Di bidang ekonomi, Indonesia memuji langkah yang dilakukan pemerintah Ceko
dalam melakukan deregulasi aturan di bidang investasi, dimana telah mengeluarkan 10
Paket Kebijakan Ekonomi. Ceko termasuk negara yang dikenal mudah dalam
berinvestasi. Bank Dunia menilai Ceko berada di posisi 36 dalam peringkat kemudahan
berbisnis pada tahun 2015. Pemerintah Indonesia juga melakukan langkah yang sama
untuk memudahkan masuknya investasi. Sejak tahun 2015 lalu sudah ada 14 paket
ekonomi yang dikeluarkan oleh Presiden Joko Widodo dalam mempermudah investasi
dan masuknya modal asing ke Indonesia. Atas berbagai kebijakan deregulasi itu,
peringkat kemudahan investasi (easy of doing business) Indonesia naik dari 109 ke 91
dan terakhir ke 72.
Kerja sama Indonesia-Ceko dalam bidang pendidikan diwujudkan dalam bentuk
pemberian beasiswa. Banyak mahasiswa Indonesia yang sedang belajar (study) di Ceko.
Pada tahun 2015 misalnya, jumlah mahasiswa baru yang sekolah di perguruan tinggi di
Ceko sebanyak 180 orang. Begitu juga sebaliknya banyak mahasiswa Ceko yang
belajar di Indonesia. Pada tahun 2016 tercatat sebanyak 193 warga Negara Ceko yang
diberi beasiswa ke Indonesia. Mereka tersebar di beberapa kampus elit, seperti
Universitas Indonesia (UI) Jakarta, Institute Pertanian Bogor (IPB), Universitas
Teknologi Bandung (ITB), Universitas Gadjah Mada (UGM), dan Universitas
Airlangga (Unair) Surabaya.
Dalam bidang politik, kerja sama kedua negara ditunjukkan dengan saling
dukung dalam keanggotaan organisasi internasional. Sejauh ini saling dukung antara
pemerintah Indonesia dan pemeirntah Ceko banyak dilakukan secara resiprokal pada
beberapa organisasi internasional seperti pada ITU Council untuk periode 2010-2014,
Intergovernmental Committee of Safeguarding of the Intangible Culture Heritage (ICH
UNESCO) dan International Law Commission (ILC) periode 2012-2016. Hingga saat
ini, hubungan kedua negara berjalan dengan baik. Pemerintah Republik merupakan
negara yang sangat mendukung kepentingan politik luar negeri Indonesia, khususnya
dalam mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Republik Ceko juga mendukung secara penuh sistem demokrasi yang diterapkan
di Indonesia. Bahkan pemerintah Ceko takjub dengan kemajuan sistem demokrasi yang
dijalankan pemerintah Indonesia sejak reformasi tahun 1998 lalu. Indonesia dinilai
12
sebagai salah satu negara dengan sistem demokrasi yang sukses di dunia. Karena itulah,
dalam rangka lebih meningkatkan hubungan bilateral antara Indonesia dan Cko, kedua
negara melakukan pertemuan konsultasi dari waktu ke waktu untuk mendiskusikan
perkembangan bilateral kedua negara dan isu-isu regional dan global yang menjadi
perhatian kedua negara.
1.6. Waktu dan Acara Kunjungan
Kunjungan Kerja Individu Luar Negeri ke Republik Ceko dilaksanakan pada
tanggal 5-11 Februari 2018. Selama berada di Praha, Ibu Kota Republik Ceko diadakan
beberapa pertemuan, di antaranya adalah:
a. Pertemuan dengan Duta Besar Republik Indonesia dan Staf KBRI di Praha Republik
Ceko.
b. Pertemuan dengan Pelaku Industri Pariwisata Republik Ceko.
c. Pertemuan dengan Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) di Ceko dan masyarakat
Indonesia (WNI) di Praha Republik Ceko.
Pertemuan dengan Duta Besar dan staf Kedutaan Besar Republik Indonessia
(KBRI) untuk Republik Ceko; pertemuan dengan pelaku industri pariwisata Republik
Ceko juga dihadiri asisten Deputi Pengembangan Pasar Eropa, Timur Tengah, Amerika
dan Afrika Kementerian Pariwisata Republik Indonesia di Praha, Republik Ceko; dan
perwakilan Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) dan masyarakat Indonesia (WNI) di
Republik Ceko dilakukan secara formal dan melibatkan berbagai stake holders dengan
standar protokoler yang berlaku.
13
BAB II
PELAKSANAAN KUNJUNGAN KERJA
2.1. Gambaran Umum Republik Ceko
Republik Ceko adalah sebuah negara di Eropa Tengah yang terbentuk setelah
bubarnya negara Cekoslovakia. Secara geografi, Ceko berada di tengah-tengah Benua
Eropa, sehingga tidak memiliki batas laut. Negara ini berbatasan dengan Jerman di
sebelah Barat, dengan Polandia di sebelah Utara, dengan Slovakia di sebelah Tenggara
dan dengan Austria di sebelah Selatan. Di negara ini terletak Sudetenland dimana dahulu
tinggal suku bangsa Jerman. Tetapi setelah Perang Dunia II sebanyak 3,5 juta bangsa
Jerman dideportasi dari Ceko.
Peta Negara Republik Ceko
Tanah Ceko muncul pertama kali di akhir abad ke-9 ketika dipersatukan oleh
Přemyslids di masa kerajaan Bohemia. Konflik agama menyulut Perang Hussit di abad
ke-15 dan Perang Tiga Puluh Tahun di abad ke-17 menjadikan kerajaan Bohemia
runtuh. Kemudian tanah Ceko dibawah pengaruh Habsburg dan menjadi bagian
Austria-Hongaria.
Pasca Preng Dunia I, Ceko dan Slovakia bergabung membentuk negara sendiri
dengan nama Republik Cekoslovakia pada tahun 1918. Cekoslovakian didiami oleh
etnis Ceko/Bohemia yang mendiami wilayah sebelah Barat dan etnis Slovak yang
mendominasi wilayah Timur, dan juga etnis Jerman. Walaupun dari segi kultural kedua
etnis tersebut memiliki banyak kemiripan, namun tetap ada perbedaan penting yang
membuat masing-masing etnis lebih suka mencitrakan dirinya sebagai etnis yang
berbeda. Sebagai contoh, jika etnis Ceko cenderung memiliki pola pikir sekuler dan
Praha*
Bohemia Tengah (Středočeský kraj)
Bohemia Selatan (Jihočeský kraj)
Plzeň (Plzeňský kraj)
Karlovy Vary (Karlovarský kraj)
Usti nad Labem (Ústecký kraj)
Liberec (Liberecký kraj)
Hradec Kralove (Královéhradecký kraj)
Pardubice (Pardubický kraj)
Olomouc (Olomoucký kraj)
Moravia-Silesia (Moravskoslezský kraj)
Moravia Selatan (Jihomoravský kraj)
Zlin (Zlínský kraj)
Vysocina (Vysočina)
14
liberal, maka etnis Slovak umumnya lebih relijius dan konservatif. Lalu dari segi
infrastruktur, jika kawasan Ceko didominasi oleh kompleks industri, maka wilayah
Slovakia mayoritas lahanya masih berupa lahan pertanian.
Karena Negara Cekoslovakia dulunya termasuk dalam wilayah Kekaisaran
Austria-Hongaria, maka bukan hal yang mengherankan jika negara tersebut dihuni oleh
sejumlah kecil etnis Jerman (penduduk Austria dan Jerman berasal dari etnis yang sama).
Hal tersebut lantas dijadikan alasan oleh Jerman di masa pemerintahan Adolf Hitler
untuk mencaplok Sudetenland (wilayah Cekoslovakia barat yang mayoritas
penduduknya berasal dari etnis Jerman) dan menggabungkannya dengan wilayah Jerman.
Sementara wilayah Cekoslovakia sisanya dipecah menjadi 2 (dua) negara, yakni
Bohemia-Moravia (etnis Ceko) dan Slovak (etnis Slovakia) yang berhasil dianeksasi
pemerintah Jerman melalui Persetujuan Muchen tahun 1938.
Cekoslovakia sebagai satu negara kembali berdiri menyusul berakhirnya Perang
Dunia II di tahun 1945 dengan kekalahan Jerman. Pada tahun 1948, Cekoslovakia
bertransformasi menjadi negara komunis menyusul kemenangan partai komunis dalam
pemilu di tahun yang sama. Rezim komunis Cekoslovakia langsung memberlakukan
kebijakan tangan besi kepada pihak-pihak yang dianggap membahayakan kepentingan
mereka. Deportasi massal terhadap 3,5 juta etnis Jerman pernah diberlakukan sejak
komunis berkuasa. Sebuah institusi khusus didirikan untuk menjaga agar gereja-gereja
Katolik setempat berada di bawah kendali pemerintah. Pada masa itu, rezim komunis
Cekoslovakia melakukan penangkapan massal kepada para pemuka agama yang tidak
mau bekerja sama dengan rezim komunis. Bahkan, hubungan antara Vatikan dengan
komunitas Katolik Cekoslovakia diputus.
Cekoslovakia di era komunis awalnya masih mampu mempertahankan statusnya
sebagai salah satu negara industri maju Eropa. Namun tidak efisiennya sistem ekonomi
terpusat membuat sektor industri dan ekonomi negara tersebut perlahan-lahan berada
dalam posisi tertinggal jika dibandingkan dengan negara-negara Blok Barat. Sebagai
gambaran singkat, sejak dekade 1960-an Cekoslovakia kerap dilanda kelangkaan bahan
bakar, barang-barang hasil produksi pabrikannya umumnya berkualitas rendah, dan
angka produksi sektor pertaniannya lebih rendah dibandingkan saat sebelum Perang
Dunia II. Kondisi tersebut mendorong timbulnya gagasan dan tuntutan di lingkungan
pemerintahan agar Cekoslovakia segera melakukan reformasi.
Pada tahun 1968 terjadi peristiwa bersejarah bagi lahirnya proses demokrasi di
Cekoslovakia. Keadaan ini bermula pada 5 Januari 1968, ketika Sekjen Partai Komunis
15
Cekoslovakia Alexander Dubček memegang kekuasaan, dan menjalankan perubahan
(reformasi politik) ke arah demokrasi dan supremasi sipil. Dubček melaksanakan
liberalisasi partai, mengembalikan tentara ke barak dan yang paling fenomenal adalah
diberlakukannya kebebasan pers. Periode reformasi tersebut kerap dikenal dengan istilah
"Musim Semi Praha". Tindakan Dubcek tersebut mendapat apresiasi dari masyarakat
Cekoslovakia. Dubcek bahkan diagung-agungkan oleh masyarakat Cekoslovakia
sebagai pemimpin yang demokratis. Namun, langkah reformasi politik tersebut justru
menimbulkan rasa tidak suka dari Uni Soviet. Kebijakan reformasi politik dan kebebasan
pers yang diberlakukan oleh Dubcek dianggap pemrintah Uni Soviet sebagai kebijakan
yang membahayakan eksistensi dan keutuhan Blok Timur (Negara-negara komunis).
Atas dasar alasan tersebut di atas, pada tanggal 20 - 21 Agustus 1968, dipimpin Uni
Soviet dan empat sekutunya yang tergabung dalam Pakta Warsawa menginvasi
Cekoslovakia. Dalam operasi pada musim semi yang diberi nama Danube tersebut,
tentara Pakta Warsawa berjumlah sebanyak 175.000 hingga 500.000 orang menyerbu
Cekoslovakia. Invasi tersebut mengakibatkan 108 orang Cekoslovakia tewas dan 500
terluka. Pada tahun 1969 Alexander Dubček lengser dari jabatannya dan diganti Gustav
Husak. Gustav menghapus semua kebijakan hasil reformasi politik yang dilakukan
pendahulunya Dubcek, salah satunya mengekang kembali kebebasan pers. Pemerintahan
otoriter kembali diberlakukan di Cekoslovakia. Selain kebijakan komunis yang otoriter,
Gustav juga menerapkan sistem federal, yakni membagi Negara Cekoslovakia menjadi
dua bagian, yakni Negara bagian Republik Sosialis Ceko dan Negara bagian Republik
Sosialis Slovakia.
Sesudah puluhan tahun berdiri, rezim komunis Cekoslovakia akhirnya menemui
ajalnya pada tahun 1989. Pada tahun yang sama juga diwarnai dengan tumbangnya
rezim-rezim komunis di Eropa Timur menyusul berubahnya kebijakan luar negeri Uni
Soviet. Gerakan reformasi di Cekoslovakia menentang kekuasaan komunis yang
dpimpin oleh Havlav Havel menggema dimana-mana. Hebatnya, gerakan reformasi ini
berjalan baik dan damai, tanpa menimbulkan pertumpahan darah. Tentara dan polisi
rejim komunis dan gerakan reformis mampu mengendalikan diri untuk tidak bertindak
anarkis. Akibat peristiwa tersebut, pemerintah Cekoslovakia membentuk pemerintahan
darurat. Pemerintahan darurat tersebut terdiri dari koalisi kelompok komunis yang
pro-pemerintah dan kelompok komunis yang kontra pemerintah.
Terbentuknya pemerintahan koalisi itu diikuti dengan naiknya Vaclav Havel
sebagai Presiden sementara Cekoslovakia pada bulan Desember 1989. Tugas Presiden
16
hasil dari kaolisi adalah melaksanakan pemilu yang jujur dan adil dalam waktu tujuh
bulan. Pelaksanaan pemilu yang diikuti banyak partai atau sistem multipartai
dilangsungkan pada bulan Juli 1990 dan dimenangkan oleh Vaclav Havel sebagai
presiden. Terpilihnya Havlav memberikan harapan baru bagi masa depan Cekoslovakia
dengan program reformasi yang telah dicanangkan. Saat menjabat sebagai presiden,
Havel mulai menghapus sistem ekonomi terpusat dan perusahan-perusahaan swasta
mulai bermunculan. Media-media yang awalnya dikekang dapat kembali membuat
pemberitaan secara bebas dan mandiri. Periode transisi dari era komunis menjadi era
demokratis ini dikenal dengan istilah "Revolusi Beludru".
Timbulnya arus demokratisasi dengan refromasi sistem politik di Cekoslovakia
juga berdampak kian kuatnya sentimen nasionalisme Ceko dan Slovakia. Terpilihnya
Vladimir Meciar yang pro-kemerdekaan sebagai perdana menteri baru negara bagian
Slovakia pada bulan Juni 1992 menjadi titik awal pecahnya Negara Cekoslovakia. Pada
tahun 1992, Negara-negara bagian di Cekoslovakia, yakni Ceko dan Slovakia
mengusulkan untuk menjadi Negara mandiri. Di tahun yang sama parlemen
masing-masing Negara bagian melakukan sidang untuk menentukan sikap tentang
keinginan Cekoslovakia menjadi dua Negara merdeka, yakni Negara Ceko dan Negara
Slovakia. Setelah melalui berbagai perdebatan sengit parlemen menyetujui Ceko dan
Slovakia menjadi Negara sendiri. Tepat pada 1 Januari 1993 Ceko akhirnya melepaskan
diri dari Cekkoslovakia dan menjadi negara merdeka.
Setelah resmi menjadi negara merdeka, Ceko menggunakan bendera nasional
Cekoslovakia sebagai bendera negaranya. Sementara Slovakia menggunakan bendera
nasional yang motifnya menyerupai bendera Rusia dengan tambahan lambang negara
Slovakia. Perlahan tapi pasti, masing-masing negara mengalami pertumbuhan ekonomi
yang signifikan sehingga keduanya berhasil diterima menjadi anggota baru Uni Eropa
pada tahun 2004. Hubungan Ceko dan Slovakia sendiri secara garis besar bisa dikatakan
harmonis dan keduanya menjadi partner erat dalam banyak bidang. Perpisahan tidak
selalu berarti permusuhan hal itulah yang berhasil ditunjukkan oleh Ceko serta Slovakia,
dua Negara yang dulunya berada dalam satu Negara Cekoslovakia.
2.2. Hubungan Bilateral Indonesia – Republik Ceko
Sejarah hubungan bilateral Indonesia-Ceko dimulai pada saat pemerintah
Cekoslovakia mendirikan Konsul Kehormatan di Batavia pada tahun 1924. Sedangkan
Pemerintah Indonesia mendirikan “Indonesian Information Service” di jalan Slezska 12,
17
Praha 2 pada tahun 1948. Hubungan kedua negara semakin dekat ketika pada tanggal 2
Februari 1950 Cekoslovakia mengakui Republik Indonesia Serikat sebagai negara
berdaulat atas dasar Konferensi Meja Bundar (KMB) yang diadakan di Den Haag,
Belanda. Langkah selanjutnya, pada tanggal 7 Maret 1950 di Jakarta dibuka Konsul
Jenderal Cekoslovakia. Kedekatan kedua negara semakin terasa ketika Bung Karno
mengadakan kunjungan resmi untuk pertama kalinya ke Cekoslovakia pada 22
September 1956 atas undangan Presiden Antonin Zapotocky. Pada saat itu Bung Karno
memperoleh gelar Doktor Honoris Causa dari Charles University dan medali
Kehormatan Kenegaraan Singa Putih dengan rantai kelas I yang merupakan penghargaan
tertinggi negara baik Cekoslovakia maupun Ceko saat ini.
Pada tahun 1957 Perwakilan Cekoslovakia di Jakarta resmi menjadi Kedutaan
Besar yang dipimpin Jan Zitek dan di Praha juga dibuka Kedutaan Besar RI dengan duta
besar pertamanya R.A. Asmaoen, SH. Kedekatan hubungan kedua negara dipatri dalam
bentuk perjanjian kebudayaan. Pada tahun 1961 untuk kedua kalinya Bung Karno
kembali hadir di Praha atas undangan Presiden Antonin Novotny.
Pada perkembangannya hubungan Indonesia dan Ceko sempat terhambat dengan
peristiwa pemberontakan PKI tahun 1965 dan baru pada 1979 kembali mesra, setelah
parlemen Indonesia berkunjung ke Cekoslovakia dan kunjungan balasan Menlu
Bohuslav Choupka yang menemui Presiden Soeharto dan Menlu Adam Malik.
Hubungan terus berlanjut ketika Indonesia mengakui Ceko sebagai negara baru pada
1993. Setahun kemudian dimulai kembali pengiriman mahasiswa Indonesia ke Ceko dan
sebaliknya mahasiswa Ceko mengikuti program darmasiswa untuk belajar di Indonesia.
Sejak tahun itu, ratusan mahasiswa Indonesia setiap tahunnya menuntut ilmu dan belajar
di Ceko. Apalagi banyak perguruan tinggi dan universitas ternama di Ceko seperti
Charles University, University of Economy, University of Ostrava, University of
Chemistry and Technology, dan masih banyak universitas lain yang ada di Republik
Ceko.
Pascareformasi 1998, hubungan diplomatik antara Indonesia dengan Ceko
semakin harmonis. Hal ini ditandai dengan saling kunjung antara kedua negara. Presiden
kelima Megawati Soekarnoputri melakukan kunjungan kenegaraan ke Ceko pada 17-19
Juni 2002. Dan pada kesempatan itu, mendapatkan penjelasan mengenai industri
militer/pertahanan Ceko. Sebelumnya, pada Oktober 1994 PM Vaclav Klaus telah lebih
dahulu mengunjungi Indonesia. Peningkatan hubungan politis juga dilakukan kedua
pihak dengan saling tukar kunjungan antara pejabat tinggi.
18
Hubungan diplomatik antara Indonesia dengan Ceko semakin harmonis yang
ditandai dengan beberapa kegiatan kerja sama baik di bidang ekonomi, sosial, dan
budaya. Kerja sama tersebut antara lain di bidang pembangunan, dimana pada tanggal 21
Agustus 2009 antara Indonesia dan Ceko melakukan penandatangan kerja sama
pengembangan infrastruktur Bandara dan stasiun kereta api di Kulon Progo DIY. Dalam
kegiatan penandatanganan kerja sama tersebut Ketua Delegasi RI menekankan perlunya
peningkatan people-to-people contact melalui kerja sama di bidang pendidikan antara
lain kerja sama antar universitas dan pemberian kembali beasiswa dari Pemerintah Ceko
kepada mahasiswa Indonesia yang sempat dihentikan sejak tahun 2007, sementara
Pemerintah RI terus memberikan beasiswa program Darmasiswa kepada para pelajar
Ceko yang telah dirintis sejak tahun 1995.
Menteri Luar Negeri Ceko Lubimir Zaoralek juga pernah melakukan kunjungan
ke Indonesia pada tanggal 25-27 Februari 2016. Lubimir Zaoralek diterima langsung
oleh Menteri Luar Negeri Indonesia Retno LP Marsudi dan juga Presiden Joko Widodo.
Dalam pertemuan tersebut Menteri Retno dan Zaoralek menandatangani perjanjian
pembentukan forum konsultasi bilateral dan perjanjian bebas visa untuk paspor
diplomatik dan dinas RI-Ceko. Kedua negara juga sepakat menghidupkan kembali
interfaith dialogue (dialog lintas agama) yang sempat berhenti untuk dihidupkan
kembali. Dalam pertemuan itu juga dibicarakan people to people contact, terutama
mengenai masalah pertukaran mahasiswa Indonesia dan Ceko. Selain itu juga dijajaki
kerja sama dalam bidang pertanian, pertambangan, industri gelas dan keramik, industri
pesawat terbang, militer dan pertahanan.
Walaupun hubungan Indonesia dan Ceko telah berlangsung dengan baik, ternyata
masih terdapat beberapa permasalahan yang menjadikan hubungan Indonesia dengan
Ceko belum optimal. Di antaranya belum ditemukannya minat bersama atau fokus kerja
sama antara kedua negara, minimnya informasi dan pengenalan antara kedua negara,
kurangnya perhatian Pemerintah kedua belah pihak dalam mengembangkan kerja sama
yang lebih produktif. Oleh karena itu perlu diambil langkah-langkah strategis untuk
meningkatkan kualitas dan kuantitas hubungan Indonesia – Ceko dalam rangka
mensejahterakan masyarakat kedua negara.
2.3. Hubungan Dagang Indonesia – Republik Ceko
Di era globalisasi, hubungan bilateral antarnegara menjadi kian penting. Bukan
hanya hubungan politik, hubungan perdagangan juga menjadi perhatian banyak pihak.
19
Apalagi, kini pasar perdagangan dunia semakin berkembang. Indonesia termasuk
negara yang aktif melakukan perdagangan internasional. Ekspor-impor masih menjadi
elemen pembentuk pertumbuhan ekonomi negara ini setiap tahunnya. Salah satunya
adalah hubungan bilateral di bidang perdagangan dengan Republik Ceko. Iklim
perdagangan dan investasi antara Indonesia dengan Republik Ceko masih sangat minim.
Ada beberapa komoditas keduanya yang diperdagangkan, namun belum signifikan
jumlahnya.
Volume perdagangan Indonesia-Ceko dari tahun ke tahun mengalami fluktuasi
sesuai dengan situasi perkembangan perekonomian internasional. Tahun 2014 nilai
perdagangan mencapai angka USD 260,51 juta dengan perolehan ekspor USD 84,93
juta dan impor USD 175,58 juta. Pada tahun 2015 mengalami penurunan menjadi USD
217,62 juta dengan angka ekspor USD 72,23 juta dan impor USD 145,39 juta. Lalu
kembali mengalami peningkatan pada tahun 2016 dengan total angka USD 251,35 juta.
Neraca perdagangan mengalami defisit pada negara Indonesia.
Namun demikian defisit dalam neraca perdagangan bilateral di pihak Indonesia
dari tahun ke tahun semakin berkurang. Produk-produk yang diekspor ke Indonesia
adalah tembaga dan subproduknya, bubur kertas atau selulosa, tepung ikan, ikan salmon
beku, buah-buahan segar seperti apel, anggur, pear, kiwi dan cherry, sari buah, rumput
laut, bahan-bahan kimia, susu bubuk dan panel kayu. Sedangkan produk ekspor utama
Indonesia ke Ceko adalah mainan anak, jaket anak dan dewasa, kapasitor, barang
elektronik, suku cadang mesin. Sedangkan, produk yang diimpor ke Indonesia adalah
olahan kayu, pipa dan alat pendukungnya, susu dan krim, penyaring minyak pada
mesin, dan lain-lain.
Indonesia dan Ceko juga sedang menjajaki peluang dalam perdagangan ikan.
Selama ini Republik Ceko merupakan negara net importir untuk sebagian besar produk
perikanan, kecuali untuk komoditas ikan hidup. Hal ini dapat dilihat dari rata-rata nilai
neraca perdagangan komoditas ikan Republik Ceko dalam periode 2001-2015 yang
sebagian besar bernilai negatif, kecuali untuk komoditas ikan hidup yang bernilai positif.
Namun demikian, permintaan komoditas ikan Republik Ceko dalam periode 2001-2015
cenderung terus meningkat. Hal ini terlihat dari nilai impor komoditas ikan Republik
Ceko yang terus mengalami peningkatan. Kelompok komoditas ikan terbesar yang
diimpor Republik Ceko adalah kelompok HS 1604 (Ikan olahan dalam kemasan kedap
udara), HS 0304 (Ikan fillet), HS 0302 (Ikan segar), dan HS 0303 (Ikan Beku). Dalam
periode tahun 2001-2015 rata-rata nilai impor kelompok HS 1604 mencapai 62,89 Juta
20
US$ dan HS 0304 mencapai 59,98 Juta US$.
Namun demikian peluang besar tersebut perlu diikuti dengan negosiasi pemerintah
agar berbagai hambatan tarif dan non tarif perdagangan ikan ke wilayah Uni Eropa,
khususnya ke Republik Ceko dapat diatasi dengan baik. Selama ini Uni Eropa
merupakan salah satu wilayah yang memiliki persyaratan perdagangan ikan yang sangat
ketat, terutama terkait isu keamanan pangan. Ketatnya persyaratan komoditas ikan yang
masuk ke wilayah Uni Eropa tersebut telah berdampak pada perubahan jalur distribusi
pasar komoditas ikan Indonesia, khususnya untuk komoditas HS 1604, yaitu dari Uni
Eropa ke Timur Tengah.
Ceko juga menjajaki kerja sama dengan Indonesia dalam membangun industri
yang mengolah berbagai produk perkebunan seperti kopi, teh, dan minyak sawit mentah
atau Crude Palm Oil (CPO). Negara ini juga akan membuka pasarnya bagi impor CPO
yang selama ini diributkan di Uni Eropa. Ceko sudah masuk Uni Eropa, tapi masih
mempertahankan mata uang sendiri Koruna (CZK). Selain itu, berencana untuk
membangun rumah sakit di Indonesia. Banyak investor Ceko yang ingin membangun
rumah sakit dan berbagai jenis investasi lainnya di Indonesia. Para pengusaha Ceko
antara lain dibantu oleh orang Indonesia yang sudah menjadi warga negara Ceko. Mereka
adalah mahasiswa asal Indonesia yang dikirim Bung Karno tahun 1963-1964. Sejak Orde
Baru pimpinan Presiden Soeharto lahir, mereka dilarang kembali ke Indonesia.
Ceko juga bersedia membantu Indonesia mengembangkan berbagai peralatan
senjata, baik senjata ringan maupun senjata berat. Pada masa kejayaan Uni Soviet,
sewaktu masih bernama Cekoslowakia, senjata Soviet diproduksi di Ceko. Saat ini, Ceko
masih merawat pabrik senjata CZ, peralatan tempur Tatra Trucks, dan pabrik tram Skoda.
Bahkan, sepatu bata yang dikenal luas di Indonesia berasal dari negeri ini. Pendiri Bata,
Thomas Bata, sudah memperkenalkan produknya ke Jakarta tahun 1930. Pada periode
1930-an, Ceko memasok mesin pabrik gula untuk Indonesia. Meski land lock, negara
tanpa laut, Ceko mampu memproduksi kapal laut.
Di bidang infrastruktur dan transportasi, Ceko bersedia membantu Indonesia di
bidang pengembangan energi listrik berbahan baku sampah, pembangunan pembagkit
listrik, dan angkutan LNG serta CNG. Di Praha dan berbaga kota di Ceko, tersedia
berbagai moda transportasi, mulai bus, tram, kereta, hingga angkutan sungai yang
terkelola dengan baik.
21
2.4. Delegasi DPR RI
Kegiatan Kunjungan Individu Luar Negeri ke Republik Ceko dilakukan oleh
anggota DPR RI Fraksi Partai Golkar dari lintas Komisi. Delegasi dipimpin oleh H.
Bobby A. Rizaldi selaku ketua rombongan. Adapun para anggota DPR RI yang
melakukan kunjungan kerja luar negeri sebagai berikut:
NO NAMA ANGGOTA NOMOR
ANGGOTA
FRAKSI POSISI
1. H. Bobby A. Rizaldi, SE., Ak., MBA A-246 FPG Ketua
2. Muhidin M. Said, SE., MBA A-310 FPG Anggota
3. Drs. Gatot Sudjito, M.Si A-288 FPG Anggota
4. Hj. Saniatul Lativa, SE., MM A-243 FPG Anggota
5. Venny Devianty, S.Sos A-266 FPG Anggota
6. Ichsan Firdaus A-260 FPG Anggota
7. Ir. H.M. Ridwan Hisyam A-286 FPG Anggota
8. Ir. Ridwan Bae A-316 FPG Anggota
9. Bambang Atmanto Wiyogo, SE A-250 FPG Anggota
10. Ir. H. Ahmadi Noor Supit A-304 FPG Anggota
11. Ferdiansyah, SE., MM A-268 FPG Anggota
12. Lili Asdjudireja A-255 FPG Anggota
13. Gde Sumarjaya Linggih, SE A-296 FPG Anggota
14. H. Andi Achmad Dara, SE A-295 FPG Anggota
15. AA. Bagus A. Mahendra P.MH A-297 FPG Anggota
16. M. Sarmuji, SE, M.Si A-287 FPG Anggota
17. Drs. H. Dadang S. Muchtar A-263 FPG Anggota
Para anggota DPR RI yang melakukan Kunjungan Kerja Luar Negeri ke Republik
Ceko tersebut didampingi oleh seorang Tenaga Ahli sebagai berikut:
NO. NAMA TENAGA AHLI JABATAN
1. Benny Heru Cahyono Tenaga Ahli A-246
2. La Ode Hermansyah Tenaga Ahli A-310
3. Bayu Wikanartiningsih Tenaga Ahli A-288
4. Zamaahsari A. Ramzah Tenaga Ahli A-263
22
NO. NAMA TENAGA AHLI JABATAN
5. Lenny Julianty Tenaga Ahli A-243
6. Sondy Rahayu, ST Tenaga Ahli A-266
7. M. Fandi Danisyah Putra Tenaga Ahli A-260
8. Sumaryono Tenaga Ahli A-316
9. Suryadi Tenaga Ahli A-286
10. Laila Refiana Said Tenaga Ahli A-304
11. Ata Rifma Firdausa Tenaga Ahli A-268
12. Sugina Prawirorejo Wasilan Tenaga Ahli A-255
13. I Gede Ariawan Tenaga Ahli A-296
14. Fikri Zulfikar Tenaga Ahli A-295
15. Ida Bagus Putra Adi Jonika, SH Tenaga Ahli A-297
16. Siti Mahmudah Tenaga Ahli A-278
23
BAB III
HASIL KUNJUNGAN KERJA
3.1. Pertemuan Dengan Duta Besar Republik Indonesia untuk Republik Ceko
Pertemuan dilakukan di Hotel Hilton, Praha pada hari Senin, 5 Februari 2018.
Pertemuan dihadiri langsung oleh Duta Besar Republik Indonesia untuk Republik Ceko
Dr. Aulia Aman Rachman beserta pejabat Diplomatik Kedutaan Besar Republik
Indonesia (KBRI). Sedangkan rombongan anggota DPR RI diwakili oleh Muhidin M.
Said, SE., MBA.
Kunjungan Luar Negeri ke Republik Ceko ini adalah bagian dari amanah konstitusi
untuk melakukan fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan yang diamanatkan dalam
UU MD3 Nomor 17 Tahun 2014. Sejalan dengan itu, dalam Peraturan DPR RI Nomor 1
Tahun 2014 juga ditegaskan bahwa untuk meningkatkan peran dan kinerja lembaga
perwakilan rakyat, setiap anggota DPR harus melaksanakan kegiatan dan aktivitas
penunjang yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Salah satunya dengan
melakukan kunjungan kerja, baik ke daerah pemilihan (Dapil) maupun kunjungan kerja
ke luar negeri.
Sebagai wujud pelaksanaan peningkatan peran dan kinerja anggota DPR RI
dalam menjalankan fungsi utamanya dibutuhkan perbandingan dengan negara lain.
Dengan demikian, Kunjungan Kerja DPR RI merupakan proses yang harus dijalanan
setiap aggota DPR RI. Bangsa Indonesia yang saat ini sedang gencar melakukan
pembangunan di hampir seluruh pelosok negeri, khususnya dalam bidang infrastruktur
jalan, pelabuhan, bandara, bendungan dan lain sebagainya perlu untuk melakukan
komparasi kepada negara-negara lain di dunia yang telah sukses sebelumnya di bidang
yang sama. Begitu juga dinamika politik global yang kerap menimbulkan ketegangan
antara negara yang satu dengan negara lainnya juga butuh disikapi dengan baik supaya
tidak terjadi konflik yang berkepanjangan. Sebab, konflik dan ketegangan yang terjadi
di negara lain juga berimplikasi buruk pada negara-negara lainnya. Minimal dapat
mengganggu perekonomian global, misalnya dalam bentuk perdanganan, investasi,
ekspor dan impor.
Dalam dunia yang serba cepet seperti saat ini, butuh kecepatan juga dalam
merespon berbagai persoalan yang terjadi di dalam negeri dan juga luar negeri.
Negara-negara yang tidak mampu beradaptasi dengan kemajuan teknologi makan dapat
24
dipastikan negara tersebut akan tertinggal jauh dengan negara-negara lainnya.
Sebaliknya negara yang cepat dan dapat beradaptasi dengan dengan baik makan akan
memenangkan kompetisi global. Disinilah pentingnya bangsa kita, negara Indonesia,
punya diplomat-diplomat handal dan mumpuni dalam merespon berbagai masalah global
untuk kepentingan global dan juga kepentingan nasional. Oleh karena itu, Kunjungan
Kerja Luar Negeri anggota DPR RI ke Repubik Ceko ini tidak saja dimaksudkan untuk
menjalan fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan. Tetapi lebih dari itu adalah bagian
penting dari peran-peran diplomasi yang dilakukan oleh anggota DPR RI. Diplomasi
yang dijalankan oleh DPR RI dapat membantu peran-peran diplomasi yang telah
dijalankan oleh pemerintah.
Sebagai perwakilan delegasi, Muhidin M. Said juga berterima kasih yang
sedalam-dalamnya kepada Dr. Aulia Aman Rachman selaku Dubes RI untuk Republik
Ceko atas penyambutan serta berkenannya menerima rombongan anggota DPR RI.
Kunjungan anggota DPR RI ke Republik Ceko ini diharapkan dapat memperkuat
hubungan bilateral antara Indonesia dengan Republik Ceko yang berjalan harmonis sejak
tahun 1993 silam. Diharapkan hubungan bilateral antara Indonesia dan Ceko dalam
bidang ekonomi dan bisanis, pergadangan dan investasi, pendidikan dan pariwisata, serta
alat persenjataan militer dan bidang lainnya lebih baik lagi dibandingkan sebelumnya.
Kunjungan ini juga lebih khusus diharapkan dapat membantu berbagai kendala dan
atau kesulitan, baik dalam kendala teknis maupun kendala terkait dengan dukungan
finansial, yang berpotensi menghambat kinerja dan gerak dari Kedutaan Besar Republik
Indonesia (KBRI). Jika hal itu terjadi maka sudah menjadi tugas anggota DPR RI untuk
kemudian memberikan solusi terbaik dengan menambah anggaran untuk meningkatkan
kinerja dan prestasi dari masing-masing Dubes RI yang ada di negara-negara di dunia,
termasuk salah satunya Kedubes RI yang ada di Republik Ceko.
Ada beberapa hal penting yang disampaikan oleh Dubes RI untuk Ceko Aulia A.
Rachman. Pertama, volume perdagangan Indonesia mengalami peningkatan dan surplus
dari 19% pada tahun 2015 meningkat menjadi 23% pada tahun 2017. Produk-produk
dagang Indonesia yang mengalami surplus adalah tekstil, rotan, sawit, dan beberapa jenis
barang lainnya. Kedua, produk dagang Ceko ke Indonesia cukup banyak mulai dari
sepatu, senjata, baju dan lain-lain. Sepatu bata yang terkenal di Indonesia merupakan
produk dari Ceko. Ketiga, hubungan diplomatik antara Indonesia dengan Ceko terus
mengalami kemajuan bahkan makin erat dari tahun ke tahun. Hal ini tidak lepas dari
peran KBRI Ceko yang selalu melakukan koordinasi dan melibatkan pemerintah Ceko
25
dalam setiap kegiatan yang dilakukan oleh KBRI, baik dalam even HUT Kemerdekaan
RI maupun dalam bentuk pameran produk-produk Indonesia yang diadakan di Republik
Ceko.
Hasil dari pertemuan dengan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) yang
dipimpin langsung oleh Dr. Aulia Aman Rachman adalah sebagai berikut:
1) Sejarah hubungan bilateral RI-Ceko dimulai pada saat pemerintah Cekoslovakia
mendirikan Konsul Kehormatan di Batavia pada tahun 1924. Sedangkan Pemerintah
Indonesia mendirikan “Indonesian Information Service” di jalan Slezska 12, Praha 2
pada tahun 1948. Pemerintah Cekoslovakia mengakui Indonesia sebagai suatu
Negara berdaulat pada 2 Februari 1950. Pada 7 Maret 1950 Cekoslovakia membuka
Konsulat Jenderal di Jakarta dan dinaikkan statusnya menjadi Kedutaan Besar pada
tahun 1957. Kemudian RI memberikan pengakuan kepada Republik Ceko yang
berpisah secara damai dari Slovakia pada 1 Januari 1993 sekaligus membuka
hubungan diplomatik di Praha. Hubungan politik antara Indonesia dan Ceko berjalan
dengan baik hingga saat ini. Hal ini disebabkan oleh sistem politik di Ceko yang
terbuka dan kebijakan Indonesia yang lebih memperhatikan negara-negara di
wilayah Eropa Tengah dan Timur.
2) Di tengah pelambatan ekonomi dunia, pertumbuhan ekonomi Republik Ceko
termasuk baik dengan pertumbuhan 2,4% pada tahun 2017. Ceko juga dikenal
dengan negara yang angka pengangguran penduduknya terendah di Eropa, yakni
3,3%. Gross Domestic Product (GDP) per kapita penduduk Ceko pada tahun 2016
mencapai USD 31,071. Angka itu merupakan yang tertinggi di anatara
negara-negara Eropa Timur. Sektor industri adalah penyumbang terbesar pada
GDP. Sehingga dalam beberapa tahun belakangan ini pendapat warga negara Ceko
cenderung naik dan hal ini berpengaruh pada kian meningkatkan kualitas sumber
daya manusia (SDM) di Ceko.
3) Selain industri dan jasa perdagangan, sektor pariwisata merupakan penghela
ekonomi negara bekas sekutu Uni Soviet ini. Pada 2015, Ceko dikunjungi oleh 8,6
juta wisman dengan masa tinggal lebih dari sehari. Jika dihitung dengan turis yang
hanya menginap semalam, total wisman tahun yang sama mencapai 27,8 juta.
Sedangkan orang Indonesia yang berkunjung ke Ceko mencapai 9 ribu orang pada
tahun 2016 dan naik cukup drastis mencapai 19 ribu orang pada tahun 2017.
4) Hubungan bilateral dalam bidang ekonomi, perdagangan dan investasi antara
Indonesia–Republik Ceko didasarkan pada perjanjian dagang (Trade Agreement)
26
yang ditandatangani di Jakarta pada tanggal 23 Mei 1994. Namun karena Republik
Ceko masuk anggota Uni Eropa pada tahun 2004, maka perjanjian perdagangan
dengan Indonesia disempurnakan menjadi Agreement between the Governement of
the Republic of Indonesia and the Government of the Czech Republic on Economic
Cooperation pada 2004. Persetujuan ini juga menjadi dasar bagi penyelenggara
Komisi Bersama RI-Republik Ceko.
5) Kerja sama dalam bidang militer diwujudkan pada tanggal 21 November 2006 di
Jakarta, yaitu dengan ditandatangani “Perjanjian antara Pemerintah Republik
Indonesia dan Pemerintah Republik Ceko tentang Kegiatan Kerja sama di Bidang
Pertahanan (Agreement between The Government of the Republic Indonesia and the
Government of the Czech Republic on Coperation Activities in the Field of Defence).
Di samping itu, kerja sama di bidang Hankam anatara kedua negara terus berlanjut
dengan ditandai adanya kontrak pembelian senjata ringan laras panjang, pistol, truk
serbaguna untuk infanteri dan amunnisi untuk kepentingan TNI.
6) Volume nilai perdagangan anatara Indonesia dengan Republik Ceko dapat dijelaskan
sebagai berikut. Pada tahun 2015 Indonesia mengekspor US$ 269,2 juta ke Ceko.
Sedangkan negara eks Blok Timur itu hanya mengekspor US$ 131,92 juta, atau
terdapat surplus US$ 137,37 juta. Namun, dibanding tahun 2011 dan tahun-tahun
sebelumnya, surplus itu menurun. Pada 2011, surplus perdagangan Indonesia-Ceko
US$ 296,96 juta. Ekspor Indonesia ke Ceko, antara lain kopi, teh, rempah-rempah,
krimer, dan mebel. Sedang ekspor Ceko ke Indonesia, antara lain ketel air, peralatan
dan perlengkapan listrik, kimia organik, sendok dan garpu berbahan metal, peralatan
fotografi, dan peralatan terkait reaktor nuklir.
7) Kedutaan Besar Republik Indonesia untuk Republik Ceko telah melakukan berbagai
terobosan dan langkah konkrit untuk mempromosikan produk-produk Indonesia di
mata dunia, khususnya di Republik Ceko. Salah satu yang telah dilakukan KBRI
adalah bekerjasama dengan Indonesian Trade Promotion Center (ITPC) Budapest
menyelenggarakan pameran bertajuk Export Festival 2015 di Prague Congress
Center Republik Ceko pada 17-18 Juni 2015. Beberapa produk Indonesia yang
dipamerkan adalah kopi, teh, kakao, minyak sawit mentah atau Crude Palm Oil
(CPO), produk kesehatan, produk gula semut, produk spa, lem, batik, produk makan
dan minum, tas kulit, kabel, produk sarung tangan, serta pariwisata Indonesia.
8) Pameran produk-produk Indonsia tersebut menurut Dubes RI Aulia A. Rachman
bagian dari diplomasi ekonomi. KBRI juga mempromosikan cara pembuatan batik
27
yang dilakukan oleh warge negara Ceko, mantan peserta Dharmasiswa yang
mendapat beasiswa sekolah di Indonesia. Selain itu, juga mempromosikan makanan
dan minuman untuk dikonsumsi pengunjung pameran seperti, mie instan (goreng
dan rebus), dadar gulung, kopi. Sekitar 400 porsi mie goreng dan 400 porsi dadar
gulung habis diserbu pengunjung pameran. Begitu juga produk-produk yang banyak
diminati oleh adalah gula, dried fruit, bubuk cokelat, rempah-rempah, produk
kabel, barang tambang dan mineral, kosmetik, mie instan, kopi batik, dan
tempat-tempat pariwisata dengan potensi transaksi mencapai USD 500 ribu.
9) KBRI Praha tidak saja bekerja mengurusi administrasi dalam membantu masyarakat
Indonesia yang ada di Ceko, tetapi juga aktif dalam mempromosikan distinasi
pariwisata yang ada di Indonesia. Promosi pariwisata yang pernah dilakukan adalah
mengikuti pameran wisata ‘Go and Region Tour’ yang diadakan di Expo Center,
Brno, Ceko, pada tanggal 14-17 Januari 2016. Kemudian membuat pameran
pariwisata Cestovatelsky Festival yang diadakan di Clarion Congress Hotel Prague
pada 3-6 Desember 2016. KBRI Praha juga pernah menyelengggarakan malam
promosi terpadu pariwisata bertajuk An Evening of Enchanting Indonesia pada 26
Agustus 2016. Selain itu, KBRI Praha juga ikut berpartisipasi pada pameran
pariwisata the 26th Central European Tourism Fair "Holiday World" yang diadakan
di Expo Incheba Praha pada tanggal 16-19 Februari 2017.
10) Dalam bidang pendidikan, Indonesia dan Republik Ceko juga sedang ditingkatkan,
terutama terkait pertukaran pelajar dan kemudakan mahasiswa Indonesia untuk
belajar di Ceko dan sebaliknya kemudahan warga negara Ceko ketika belajar di
Indonesia. Dalam hal kerja sama bidnag pendidikan ini, KBRI menfasilitasi dengan
mengundang rektor perguruan tinggi, khususnya perguruan tinggi negeri ke
Republik Ceko untuk menjalin kerja sama dengan universitas-universitas yang ada
di Republik Ceko. Sehingga kedepan makin banyak warga negara Indonesia yang
menuntun ilmu di universitas-universitas yang ada di Ceko.
3.2. Pertemuan dengan Pelaku Industri Pariwisata Republik Ceko di Praha.
Pertemuan dengan pelaku industri pariwisata Repubik Ceko diadakan pada hari
Selasa, 6 Februari 2017 di Hotel Hilton Alexandria, Old Town, Praha. Pertemuan ini
untuk mempromosikan pariwisata Indonesia di Negara-negara Eropa, khususnya di
Republik Ceko. Pertemuan dikemas dalam Indonesia Tourism Update 2018 dihadiri
28
langsung oleh Nia Niscaya selaku Asisten Deputi Pengembangan Pasar Luar Negeri
Kementerian Pariwisata Republik Indonesia dan stake holders pariwisata, seperti
pengusaha di bidang pariwisata, asosiasi travel agent dan tour operator yang ada di
Praha. Para pelaku pariwisata yang hadir dalam pertemuan tersebut di antaranya adalah
Elixir Tours, S-Guide, Invia International, TRIP, Seznam.cz, Travel Marketing
International, Blue Sky Travel, Travel Agency Inex, Kolem Sveta, Croation National
Tourist Boad dan Osveta.
Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan hubungan kerja sama bisnis
pariwisata antara pemerintah Indonesia dengan pelaku pariwisata di negara-negara Eropa,
khususnya Eropa Timur. Tujuan lainnya adalah menjajaki kemungkinan peluang untuk
mengembangkan sektor pariwisata Indonesia di Praha, Ceko dan juga Negara-negara
yang berbatasan dengan Ceko, seperti Austria, Swiss, dan Jerman.
Sedangkan rombongan anggota DPR RI dipimpin oleh perwakilan delegasi
Ferdiansyah, SE., MM. Dipilihnya Ferdiansyah sebagai ketua rombongan bukan tanpa
alasan, anggota DPR RI dari daerah pemilihan Jawa Barat XI, saat ini menjabat Wakil
Ketua Komisi X yang membidangi pendidikan dan kebudayaan, pariwisata dan ekonomi
kreatif, pemuda dan olahraga. Sehingga ketika bertemu dan berdialog terkait isu-isu
pariwisata dan kebudayaan seperti dengan Asisten Deputi Pengembangan Pasar Eropa,
Timur Tengah, Amerika dan Afrika cukup kompatibel.
Pariwisata Indonesia merupakan sektor ekonomi penting dalam mendukung
kemajuan dan peradaban bangsa. Pada tahun 2009, pariwisata menempati urutan ketiga
dalam hal penerimaan devisa setelah komunidas minyak dan gas bumi serta minya
kelapa sawit. Berdasarkan data tahun 2016, jumlah wisatawan mancanegara yang datang
ke Indonesia sebesar 11.525.963 juta lebih atau tumbuh sebesar 10,79% dibandingkan
tahun sebelumnya. Pada tahun 2017, pemerintah menargetkan kunjungan wisatawan
mancanegara mencapai 15 juta orang. Untuk mencapai itu, sudah banyak destinasi baru
yang sedang dibuka dan mulai dipromosikan kepada publik, khususnya kepada
mancanegara.
Kekayaan alam dan budaya merupakan komponen penting dalam pariwisata di
Indonesia. Alam Indonesai memiliki iklim tropis, 17.508 pulau yang 6.000 di antaranya
dihuni, serta garis pantai terpanjang ketiga di dunia setelah Kanada dan Eropa. Indonesia
juga merupakan negara kepulauan terbesar dan penduduk terbanyak di dunia, setelah
Cina, India dan Amerika Serikat. Pantai-pantai di Bali, tempat menyelam di Bunaken,
gunung Rinjani di Lombok, dan berbagai taman nasional di Sumatera merupakan contoh
29
tujuan wisata alam di Indonesia. Tempat-tempat wisata itu kaya akan warisan budaya dan
cerminan sejarah serta keragaman etnis yang dinamis dengan 719 bahasa daerah yang
dituturkan di seluruh kepulauan Indonesia. Terdapat tujuh lokasi di Indonesia yang telah
ditetapkan oleh UNESCO yang masuk dalam daftar Situs Warisan Dunia. Selain itu,
UNESCO juga menetapkan empat Daftar Representatif Budaya Takbenda Warisan
Manusia, yaitu wayang, keris, batik dan angklung.
Berdasarkan data dari Batan Pusat Statistik (BPS), sebelas provinsi yang paling
sering dikunjungi oleh turis adalah Bali sekitar lebih dari 3,7 juta, disusul DKI Jakarta,
Jawa Barat, Sumatera Utara, Lampung, Sulawesi Selatan, Banten, dan Sumatera Barat.
Sekitar 59% turis berkunjung ke Indonesia untuk tujuan liburan, sementara 38% untuk
tujuan bisnis. Singapura dan Malaysia tercatat sebagai dua negara dengan catata jumlah
wisatawan terbanyak yang datang ke Indonesia dari wilayah ASEAN. Sementara dari
kawasan Asia (non ASEAN) wisatawan Tiongkok berada diurutan pertama disusul
Jepang, Korea Selatan, Taiwan dan India. Adapun jumlah wisatawan terbanyak dari
kawasan Eropa berasal dari negara Britania Raya, disusul Belanda, Jerman, dan Prancis.
Asisten Deputi Pengembangan Pasar Eropa, Timur Tengah, Amerika dan Afrika
Nia Niscaya dalam paparannya menjelaskan tentang perkembangan pariwisata di
Indonesia yang sangat pesat. Dia menjekaskan bahwa pariwisata merupakan salah satu
sektor pembangunan yang saat ini sedang digalakkan oleh pemerintah. Di samping
pariwisata dapat menyumbang devisa negara (state revenue) dalam jumlah besar, juga
dapat mempromosikan keindahan alam dan keragaman budaya yang dimiliki bangsa
Indonesia ke mancanegara.
Beberapa hal penting dalam pertemuan dengan Asisten Deputi Pengembangan
Pasar Eropa, Timur Tengah, Amerika dan Afrika adalah sebagai berikut:
1) Sektor pariwisata paling menggeliat selama tiga tahun belakang ini. Sektor ini
tumbuh begitu pesat sehingga pemerintah berani memproyeksikan sektor pariwisata
akan menjadi penyumbang devisa terbesar pada tahun 2019 dengan proyeksi
mencapai US$ 24 miliar. Gencarnya pemerintah membangun infrastruktur ikut
menambah geliat dan menggeret dunia pariwisata secara ke seluruhan. Para
pengusaha di bidang pariwisata bahkan menyambut baik berbagai pembangunan
infrastruktur yang dibangun oleh pemerintah, karena akan meningkatkan minat
wisatawan untuk berkunjung ke tempat-tempat yang menarik di pelosok tanah air.
2) Pada tahun 2019 pemerintah menargetka 20 juta wisatawan mancanegara yang
datang ke Indonesia dengan asumsi devisa yang akan masuk ke Indonesia sebesar
30
US$ 24 miliar. Untuk mecapai target tersebut, pemerintah telah mengembangkan 10
destinasi wisata prioritas, yaitu Tanjung Kelayang, Tanjung Lesung, Mandalika,
Morotai, Borobudur, Danau Toba, Kepulauan Seribu, Bromo, Tengger Semeru,
Wakatobi, dan Labuan Wajo. Ke-10 destinasi prioritas tersebut melengkapi 10
destinasi lain yang telah berkembang, seperti Raja Ampat, Bunaken, Bali, Jakarta,
Kepulauan Riau, Banyuwangi, Bandung, Yogyakarta, Solo, dan Semarang.
3) Pendapatan Negara dari sektor pariwisata terus meningkat dalam tiga tahun terkahir
ini. Pada tahun 2015, sektor pariwisata menyumbang devisa sebesar US$ 12,225
miliar. Angka ini menjadikan pariwisata sebagai penyumbang devisa keempat
terbesar setelah migas yang menyumbang devisa sebesar UU$ 18,574 miliar,
industri kepala sawit atau minyak sawit mentah (CPO) yang menyumbang devisa
sebesar US$ 16,427 miliar, dan batu bara menyumbang devisa sebesar US$ 14,717
miliar. Pada tahun 2016 kontribusi devisa dari sektor pariwisata meningkat
mencapai US$ 13,568 miliar mengalahkan pemasukan dari sektor migas. Adapun
target devisa yang akan diraih pada tahun 2019 dari sektor pariwisata adalah sebesar
US$ 24 miliar.
4) Pertumbuhan pariwisata Indonesia dalam beberapa tahun terkahir mencapai 25,68%.
Sebuah angka yang cukup besar dibandingkan sektor-sektor lainnya. Sedangkan di
ASEAN hanya tumbuh 7% dan dunia 6%. Nilai pertumbuhan pariwisata empat kali
lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan regional dan global. Indeks Daya Saing
Pariwisata Indonesia menurut World Econoic Forum (WEF) naik 8 poin dengan
menduduki peringkat 50 di tahun 2015 ke peringkat 42 pada tahun 2017.
5) Investasi di sektor pariwisata juga terus naik. Badan Koordinasi Penanaman Modal
(BKPM) mencatat investasi pariwisata pada Semester I Tahun 2017 mencapai
US$ 929,14 juta atau setara Rp 12,4 triliun atau 3,67% dari total investasi nasional.
Tumbuh sebesar 37% dari realisasi investasi pariwisata pada Semester I Tahun 2016.
Bahkan nilai investasi tersebut jauh lebih besar dari nilai investasi pada 2016 yang
tercatat sebesar US$ 602 juta atau berkontribusi sebesar 1,45% dari total investasi
nasional.
6) Saat ini jumlah wisatawan yang berkunjung ke Indonesia terus meningkat dari tahu
ke tahun. Apalagi saat ini Kementerian Pariwisata sedang giat-giatnya
mempromosikan pariwisata Indonesia melalui “Wonderful Indonesia”, baik di
dalam negeri maupun di luar negeri. Pada tahun 2015, jumlah wisatawan
mancanegara yang berkunjung ke Indonesia mencapai 10 juta orang. Angka itu
31
meningkat menjadi 12 juta orang pada tahun 2016, dan meningkat lagi menjadi 14
juta orang pada tahun 2017. Target wisatawan mancanegara datang ke Indonesia
pada tahun 2017 sebenarnya sebanyak 15 juta orang, namun yang terealisasi hanya
14 juta orang atau 93%.
7) Salah satu alasan melesetnya target kunjungan wisatawan mancanegara itu adalah
banyaknya bencana alam yang ada di Indonesia, salah satunya meletusnya Gunung
Agung di Bali. Dari total kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia,
sebanyak 40% berkunjung ke Bali, sedangkan Jakarta dan Kepulauan Riau,
masing-masing menyumbang 40% dan 30%. Selebihnya tersebar ke berbagai
distinasi wisata lain di Indonesia. Wisatawan mancanegara masuk ke Bali sebanyak
15 ribu orang per hari atau kalau dirupiahkan devisanya mencapai Rp 250 miliar.
8) Meningkatnya wisatawan mancanegara ke Indonesia itu mencatatkan rekor
tersendiri dan banyak mendapatkan pujian dari media asing. Harian The Telegraph
tahun 2017 memasukkan Indonesia dalam The Top 20 Fastest Growing Destination
in the World. Di negara-negara ASEAN, Indonesia dan Vietnam, adalah dua negara
dengan tingkat pertumbuhan pariwisata paling pesat, yakni mencapai 22% untuk
Indonesia dan 25,2% untuk Vietnam. Tingginya pertumbuhan itu jauh mengalahkan
Thailand (6,69%), Singapura (5,79%), Malaysia (1.50%). Hampir tidak ada sektor
lain di dunia yang tumbuh mencapai angka 20% ke atas, selain pariwisata. Tingkat
perumbuhan pariwisata di ASEAN hanya mencapai 7%, sedangkan pertumbuhan
pariwisata di dunia mencapai 6,4%.
9) Selama tahun 2016 Wonderful Indonesia meraih 46 penghargaan bergengsi dari 22
negara di dunia. Yakni menang di 12 katagori di World Halal Tourism Award di Abu
Dhabi; penghargaan ‘The Outstanding Liveaboard Diving Destitation’ di Hong
Kong; penghargaan ‘The Famous Next Travel Destination’ dari China Travel and
Leisure; sebagai The Best Destination Marketing 2016 dalan acara Travel Weekly
Asia di Sangapura. Beberapa penghargaan itu menjadi bukti bahwa pariwisata
Indonesia diapresiasi dari wisatawan mancanegara.
10) Selama tahun 2017, Wonderful Indonesia mendapatkan 27 penghargaan dari 13
negara. Di antaranya juara United World Tourism Organnisation (UNWTO) Video
Competition 2017 di Chengdu, China pada 15 September 2017. Menang katagori
video pariwisata terbaik Asia Timur dan Pasifik serta People Choice Award.
Indonesia juga menang dalam Destination of the Year di TTG Travek Award di
Bangkok, pada 28 September 2017. Selain itu, juga meraih destinasi terbaik pilihan
32
pembaca Dive’s Magazine dalam katagori selam terbaik dunia di London, Inggris,
pada 6 November 2017. Penghargaan Best Agent Choice Award katagori Destination
for Spa & Wealthness yang diselenggarakan majalah Selling Travel di London, pada
7 November 2017.
11) Pada awal tahun 2018 ini, Wonderful Indonesia memperoleh 20 penghargaan di dua
negara yang berbeda. Pertama, Wonderful Indonesia mendapatkan 2 (dua)
penghargaan dari United World Tourism Organnisation (UNWTO) ke-14 di Madrid,
Spanyol pada tanggal 17-21 Januari 2018. Penghargaan diberikan oleh UNWTO
Award for Innovation in Tourism 2018 kepada TripOnYu.com dan The Sumba
Hospitality Foundation. Ada 128 nominasi dari 55 negara. TripOnYu.com menang
juara pertama dalam kategori Tourism Innovation Non-Governmental Organization
(NGO), sedangkan The Sumba Hospitality Foundation juara ketiga. TripOnYu
adalah aplikasi trip yang cukup unik, menghubungkan wisatawan lokal dan
mancanegara kepada masyarakat lokal yang memiliki trip-trip wisata berfariatif, dan
juga memberdayakan masyarakat lokal. Adapun The Sumba Hospitality Foundation
adalah sebuah yayasan yang fokus pada pendidikan di Kabupaten Sumba Barat Daya,
Nusa Tenggara Timur. Mereka memberikan pendidikan berupa pemahaman industri
pariwisata untuk masyarakat lokal melalui sekolah perhotelan. Kedua, Wonderful
Indonesia meraih tiga dari enam penghargaan untuk kawasan Asia Tenggara dalam
ASEAN Tourism Forum 2018 yang mengusung tema “ASEAN Sustainable
Connectivity, Bundless Prosperity” yang diadakan di pada 22-26 Januari 2018 di
Sangri-La Hotel, Ciang Mai, Thailand. Tiga katagori yang diraih oleh Indonesia
adalah Best ASEAN New Tourism Attraction (antraksi pariwisata terbaik yang paling
baru di ASEAN) diraih oleh Lintang Buana Tourism Service untuk aktivitas
berselancar di Gumuk Pasir, Bantul, Yogyakarta. Kemudian katagori Best ASEAN
Tourism Photo (foto pariwisata terbaik di ASEAN) diraih oleh Agung Parameswara
untuk foto Upacara Melasti. Berikutnya adalah katagori Best ASEAN Airlines
Program (program maskapai terbaik di ASEAN) yang diraih oleh Garuda Indonesia
dari program Ayo Liburan. Selain tiga penghargaan tersebut, Indonesia juga
mendapatkan 15 penghargaan dalam ajang dalam ASEAN Tourism Award. Dalam
katagori ASEAN Green Hotel Standart Award dan katagori ASEAN Mice Venue
Standard Award yang masing-masing mendapat 5 penghargaan. Sedangkan dalam
katagori ASEAN Clean Tourist Citu Standard Award dan katagori ASEAN
Sustainable Tourism Award masing mendapat 3 dan 2 penghargaan.
33
3.3. Pertemuan dengan Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) dan Masyarakat
Indonesia di Praha Republik Ceko yang Dimediasi oleh Kedutaan Besar
Republik Indonesia.
Pertemuan dengan Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) dan masyarakat Indonesia
(WNI) di Republik Ceko yang dimediasi oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia untuk
Republik Ceko dilakukan pada tangal 7 Februari 2018, pukul 19.30 – 22.00 waktu Praha
dan bertempat di Wisma Duta Praha 5 Smichove Republik Ceko. Pertemuan dihadiri
langsung oleh Dubes Republik Indonesia untuk Republik Ceko Dr. Aulia Aman
Rachman beserta pejabar Diplomatik KBRI, staf dan pegawai KBRI, asisten Deputi
Pemasaran Luar Negeri Kementerian Pariwisata Republik Indonesia di Praha,
tokoh-tokoh masyarakat Indonesia yang ada di Praha dan juga perwakilan Persatuan
Pelajar Indonesia (PPI). Sedangkan rombongan DPR RI diwakili oleh Muhidin M. Said,
SE., MBA.
Selaku perwakilan delegasi dalam pertemuan dengan Dubes RI, Muhidin M. Said
memperkenalkan satu per satu anggota DPR RI, mulai dari nama, asal dan tempat
kelahiran serta daerah pemilihan. Menurut Muhidin, semua anggota rombongan DPR RI
yang ikut dalam kunjungan ke Praha ini berasal dari Fraksi Partai Golkar namun beda
Komisi. Ada yang dari Komisi I, ada yang dari Komisi II, ada yang dari Komisi V, ada
yang dari Komisi IX, ada yang dari Komisi X, ada yang dari Komisi XI. Meskipun
berbeda Komisi, tujuan mereka tetap satu yakni bekerja untuk kepentingan bangsa dan
negara.
Dubes RI untuk Republik Ceko Dr. Aulia Aman Rachman menyambut baik
kedatangan rombongan DPR RI ke Praha Ceko. Menurutnya, kedatangan anggota DPR
RI dapat menjadi momentum bagi KBRI untuk lebih meningkatkan kinerjanya dalam
melayani masyarakat Indonesia yang ada di Ceko dan juga meningkatkan diplomasi yang
lebih produktif-strategis dengan pemerintah Republik Ceko. Saat ini, menurutnya,
hubungan Indonesia dengan Ceko sangat baik dan berjalan harmonis. Belum ada
masalah-masalah serius yang berpotensi dan dapat menimbulkan ketegangan antar kedua
negara. Kondisi itu akan terus dipertahankan supaya keberadaan KBRI di Praha dapat
memberikan kontribusi yang positif bagi dua negara dan khususnya bagi masyarakat
Indonesia di Ceko dan juga bagi kepentingan nasional Indonesia yang lebih luas.
Aulia A. Rachman juga senang atas kebijakan baru yang dibuat oleh Parlemen
yang memberikan kesempatakan kepada tenaga ahlinya untuk ikut dalam kunjungan ke
luar negeri. Kebijakan ini, menurut Dubes dapat menjadi momentum penting bagi para
34
tenaga ahli untuk lebih banyak belajar tentang politik luar negari Indonesia, kebijakan
politik luar negeri, startegi politik luar negeri dan peran Indonesia dalam politik luar
negeri yang bebas aktif, baik dalam konteks hubungan bilateral (antara pemerintah
Indonesia dengan negara-negara sahabat) maupun hubungan multilateral (antara
Indonesia dengan negara-negara di dunia).
Pelibatan tenaga ahli juga menjadi pendidikan awal bagaimana berhubungan atau
berdiplomasi dengan negara lain. Begitu juga bagaiman menjadikan bangsa Indonesia
menjadi bangsa yang dihormati dan dipercaya oleh negara lain. Belajar juga bagaimana
meyakinkan negara lain bahwa Indonesia dapat menjadi penentu dalam kebuntuan
politik atau konflik yang terjadi di dunia. Sehingga kelak ketika mereka menjadi pejabat
negara dapat memainkan peran penting dalam pencaturan politik global yang penuh
dengan kompetisi tinggi. Terpenting lagi menurut Dubes adalah, apapun profesi yang
nantinya akan diemban, harus menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan
lainnya.
Beberapa hal penting yang disampaikan oleh Dubes RI untuk Ceko Aulia A.
Rachman. Pertama, pentingnya DPR RI memainkan peran penting dalam pencaturan
politik global serta menjadi agen diplomasi dalam membantu negara mewujudkan politik
luar negeri yang bebas aktif. Kedua, pentingnya generasi muda Indonesia, khususnya
para pelajar Indonesia (PPI) di Ceko dan juga tenaga ahli (TA) DPR RI membangun
jaringan dan connecting untuk membangun bangsa. Ketiga, generasi muda harus siap
tampil sebagai poros perubahan bangsa dan pada akhirnya harus siap menjadi pemimpin
yang mampu membawa bangsa ini lebih baik dan maju dari sebelumnya. Keempat,
generasi muda harus siap mengangkat nama baik Indonesia bangsa di negara manapun di
dunia ketika ditugaskan oleh negara. Kelima, pentingnya negara hadir dalam setiap
persoalan yang dihadapi oleh masyarakatnya, terutama dalam membela harkat dan
martabat bangsa, misalnya ketika terjadi kasus-kasus kekerasan yang melibatkan tenaga
kerja Indonesia (TKI) di luar negeri ataupun kasus-kasus sengketa perbatasan dengan
negara-negara tetangga. Kehadiran negara penting untuk menjamin keselamatan dan
perlindungan dari ancaman manapun sesuai dengan amanat konstitusi.
Menurut Ni Putu, Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) di Republik Ceko adalah
sebuah organisasi yang bersifat kekeluargaan, untuk menciptakan lingkungan yang
sportif bagi pelajar Indonesia di Republik Ceko. PPI Ceko ingin membantu menyatukan
pelajar Indonesia untuk bersama-sama mengembangkan potensi dan pengetahuan
akademiknya dalam lingkup komunitas kita dan dengan masyarakat Republik Ceko. PPI
35
juga menfasilitasi warga negara Indonesia yang akan melanjutkan pendidikan di Ceko.
Tidak banyak kegiatan yang dilakukan oleh PPI Ceko. Program PPI diarahkan
pada konteks pendidikan antarmahasiswa yang berpendidikan di Ceko. Selain itu, PPI
Ceko lebih banyak membantu mensukseskan agenda kegiatan yang dilakukan oleh KBRI
di Ceko. Selebihnya banyak berkolaborasi dengan KBRI dan juga masyarakat Indonesia
di Ceko untuk mengadakan acara yang menitikberatkan pada pelestarian budaya
nusantara. Dalam kegiatan ini biasanya dipentaskan seni budaya, tarian khas wilayah
Indonesia, makan khas nusantara dan lain sebagainya.
Sedangkan dengan masyarakat Indonesia yang ada di Ceko lebih banyak bercerita
dan berbagi pengalaman selama ada di Ceko. Pak Yono, salah satu tokoh amsyarakat
Indonesia di Ceko, menceritakan tentang awal mula dirinya tinggal di Republik Ceko.
Pada tahun 1959, dirinya dan ratusan mahasiswa lainnya asal Indonesia mendapatkan
beasiswa dari pemerintah Republik Ceko (sebelum tahun 1993 masih brnama
Cekoslovakia). Mereka datang ke Cekoslovakia menggunakan kapal laut. Selama lulus
dan diwisuda pada tahun 1965, Pak Yono berencana untuk pulang ke Indonesia. Namun
situasi politik dalam negeri Indonesia yang tidak menentu, apalagi pada tahun itu keluar
Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar), niat kembali ke tanah air diurungkan. Situasi
dalam negeri kian memburuk ketika Soeharto menjadi Presiden menggantikan Bung
Karno.
Penangkapan pada simpatisan dan pengikut Partai Komunis Indonesia (PKI)
mewarnai situasi politik pada tahun 1966. Banyak mahasiswa di luar negeri yang
akhirnya tetap tinggal di negara tempatnya belajar. Hingga akhirnya pada rezim Soeharto
tumbang melalui gerakan mahasiswa tahun 1998, para mantan mahasiswa yang menetap
di luar negeri tersebut dapat kembali pulang ke anah air, setelah pemerintahan Presiden
Abdurrahman Wahid memberikan via Indonesia. Selama tahun 1996 hingga 1998
mereka tidak mempunya status kewarganegaraan (stateless).
Untungnya, menurut pak Yono, pemerintah Ceko memberikan fasilitas yang
kepada para pendatang. Pemerintah Ceko tidak membedakan antara penduduk asli Ceko
dengan penduduk negara asing. Mereka diperlakukan sama dalam mendapatkan
pekerjaan, akses terhadap layanan publik, pendidikan dan kesehatan. Hanya satu yang
membedakan penduduk asli dan asing, yakni tidak mempunyai hak suara (dipilih dan
memilih) dalam pemilu yang dilangsungkan di Ceko. Selebihnya, penduduk asing bebas
beraktivitas selama tidak melanggar undang-undang yang berlaku di Ceko.
Pak Yono juga mengatakan bahwa biaya pendidikan dan hidup di Ceko sangat
36
murah dibandingkan negara-negara Eropa lainnya. apalagi jika mahasiswa tersebut bisa
berbahasa Ceko, maka akan lebih mudah dan murah mendapatkan fasilitas pendidikan.
Di Ceko juga banyak perguruan tinggi yang berkualitas, seperti Technical University of
Liberec, Palacky University, Faculty of Social Science Charles University, Vysoka Skola
Mazinarodnich a Verejnych Vztahu Praha, University Economics Prague-Faculty of
Informatics and Statistics, Central Bohemia University, Silesian University-School of
Business Administration, dan lain-lain.
Saat ini pemerintah Indonesia melalui KBRI Praha sedang serius menjalin
kerjasama dalam bidang pendidikan dengan pemerintah Ceko. Duta Besar Republik
Indonesia untuk Republik Ceko Dr. Aulia Aman Rachman dalam waktu lalu pernah
mengundang rektor perguruan tinggi (PT) negeri untuk menjalin kerjasama di bidang
pendidikan dengan universitas-universitas yang ada di Ceko. Beberapa rektor yang
prguruan tinggi yang diundang ke Praha adalah rektor UGM, ITB, UI, Unair, IPB,
Unsoed, Unpan. Harapannya setiap tahun jumlah mahasiswa yang sekolah di Ceko
meningkat. Saat jumlah mahasiswa yang sekolah di Ceko mencapai 200-an orang.
37
BAB IV
REKOMENDASI DAN KESIMPULAN
Rekomendasi ini adalah hasil dari Kunjungan Kerja Individu Luar Negeri ke
Republik Ceko setelah melakukan pertemuan dan dialog dengan Duta Besar Republik
Indonesia (KBRI) Dr. Aulia Aman Rachman, Staf KBRI, Nia Niscara Asisten Deputi
Pengembangan Pasar Eropa, Timur Tengah, Amerika dan Afrika, Persatuan Pelajar
Indonesia (PPI) dan masyarakat Indonesia yang menetap di Ceko. Rekomendasi ini
disusun dengan harapan dapat memberikan masukan sekaligus kontribusi untuk bangsa
dan negara Indonesia, khususnya kepada Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia
dan juga Kementerian Pariwista Republik Indonesia.
4.1. Rekomendasi
4.1.1. Rekomendasi Terkait Pertemuan dengan Duta Besar Republik Indonesia
untuk Republik Ceko
Rekomendasi yang dapat diberikan kepada pemerintah dalam konteks diplomasi
hubungan bilateral Indonesia – Republik Ceko adalah sebagai berikut:
1) Hubungan bilateral Indonesia-Ceko yang berjalan dengan baik harus terus dijaga,
dirawat dan dilestarikan supaya lebih memberikan manfaat bagi kedua negara dalam
konteks politik global. Terutama hubungan dan konteks kerja sama di sektor
ekonomi dan perdagangan, ekspor dan impor, investasi dan penanaman modal, kerja
sama dalam bidang teknologi dan alat-alat militer.
2) Dalam rangka lebih meningkatkan hubungan bilateral Indonesia dan Ceko, kedua
negara harus terus melakukan pertemuan konsultasi dari waktu ke waktu untuk
mendiskusikan perkembangan bilateral terkait isu regional dan global yang menjadi
perhatian kedua negara.
3) Iklim perdagangan dan investasi antara Indonesia dan Republik Ceko masih minim.
Ada beberapa komoditas keduanya yang diperdagangkan, namun belum signifikan
jumlahnya. Seperti CPO, teh, kopi, kakao, produk kesehatan, produk gula semut,
produk spa, lem, batik, produk makanan dan minuman, tas kulit, kabel, produk
sarung tangan, serta pariwisata Indonesia. Pemerintah kedua negara harus lebih
serius dalam mengoptimalkan jenis-jenis produk yang diperdagangkan tersebut.
4) Indonesia memiliki posisi dan peran strategis di kawasan Asia Tenggara. Wakil
Menteri Luar Negeri Republik Ceko, Ivan Jancarek mengatakan bahwa bahkan
38
Indonesia sebagai mitra strategis. Posisi strategis Indonesia ini harus dimaksimalkan
untuk lebih meningkatkan hubungan diplomasi di bidang ekonomi, sosial budaya,
pendidikan, dan olah raga.
5) Upaya KBRI Praha dalam membantu mempromosikan destinasi pariwisata melalui
berbagai pameran di Ceko dengan menampilkan kesenian tradisional Indonesia
cukup baik. Pemerintah harus lebih giat dalam melalukan promosi dan memberikan
porsi yang lebih besar dalam hal pendanaan untuk promisi pariwisata sehingga
banyak wisatawan mancanegara, khususnya dari negara Ceko yang berkunjung dan
menikmati pariwisata Indonesia.
4.1.2. Rekomendasi Terkait Pertemuan Dengan Pelaku Industri Pariwisata
Republik Ceko
Rekomendasi yang dapat diberikan kepada pemerintah, khususnya kepada
Kementerian Pariwisata Republik Indonesia, dalam upaya mengembangkan sektor
pariwisata di luar negeri adalah sebagai berikut:
1) Sektor pariwisata dapat mempromosikan nilai-nilai etik, keragaman budaya,
keragaman bahasa dan etnis Indonesia kepada mancanegara. Penghargaan yang
diberikan kepada Indonesia dalam katagori wisata halal juga harus terus
dipertahankan dan dikembangkan dengan baik, sehingga pembangunan sektor
pariwisata seiring-seirama dengan nilai-nilai dan budaya ke-timur-an. Karena itu,
sektor pariwisata harus dikelola dan dikembangkan dengan baik supaya
mendapatkan nilai tambah. Nilai tambah yang paling utama adalah dapat menyedot
banyak tenaga kerja sehingga memberikan manfaat ekonomi pada masyarakat dan
juga negara.
2) Dari segi kelengkapan, pariwisata Indonesia merupakan yang terbesar di kawasan
ASEAN, mulai jumlah kamar hotel yang dimiliki, jumlah armada pesawat, serta
beragamnya destinasi wisata yang dimiliki. Masalahnya adalah kurangnya
koordinasi antara pelaku (pengusaha pariwisata) dan pemerintah. Misalnya,
kesadaran pentingnya membangun sektor pariwisata mulai muncul dari banyak
pihak. Bahkan, di berbagai daerah kini berlomba mengembangkan sektor pariwisata
untuk menambah PAD. Namun sering kali terkendala masalah sulitnya jalur
birokrasi dan kurangnya perhatian dari kepala daerah setempat. Karena itu,
pemerintah (baik pusat maupun daerah) harus benar-benar mendukung upaya
masyarakat dan pengusaha dalam membangun sektor pariwisata dengan cara
39
mempermuda perijinan dan juga akses terhadap modal.
3) Gencarnya pemerintah membangun infrastruktur jalan, pelabuhan, rel kereta,
bandara, dan bendungan, berefek positif bagi masyarakat untuk mengunjungi
tempat-tempat distinasi wisata yang ada di pelosok Nusantara. Namun sayangnya,
jalur penerbangan kita masih sangat mahal bagi wisatawan lokal dan asing.
Sehingga mempengaruhi minat wisatawan untuk datang ke Indonesia. Maka wajar
jika pariwisata kita masih kalah dibandingkan Thiland, Singapura, dan Malaysia.
Untuk itu, pemerintah perlu membuat kebijakan yang mendukung sektor pariwisata
baik dari sisi transportasi yang memadai, harga tiket yang murah, dan kenyamanan
di area destinasi.
4) DPR RI mendukung penuh langkah-langkah promosi melalui pameran budaya dan
pariwisata, serta promosi melalui videotron, led display billboard, bus, kereta, dan
tempat-tempat strategis lainnya di negara-negara Asia, Eropa, Amerika, Inggris,
Timur Tengah. Terkait hal itu, pemerintah harus lebih serius dalam mempromosikan
‘Wonderful Indonesia’ di negara-negara lain yang punya potensi untuk berkunjung
ke Indonesia, seperti Amerika Latin, Eropa Timur, dan negara-negara pecahan Uni
Soviet.
4.1.3. Rekomendasi Terkait Pertemuan dengan PPI dan Masyarakat Indonesia di
Ceko
1) PPI diharapkan menjadi organisasi yang dapat menyatukan pelajar-pelajar Indonesia
yang ada di Ceko untuk lebih serius belajar dan menuntut ilmu sesuai dengan
bidangnya. Sehingga nantinya PPI melahirkan lulusan-lulusan terbaik yang dapat
diandalkan oleh masyarakat, bangsa dan negara.
2) Pemerintah, khususnya Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi
(Kemenristekdikti), diharapkan lebih banyak memberikan peluang dan
kesempatakan kepada mahasiswa Indonesia untuk belajar di Ceko. Karena
universitas-universitas di Ceko, seperti Technical University of Liberec, Palacky
University, Faculty of Social Science Charles University, tidak kalah dengan
universitas-universitas lain yang ada di Eropa, khususnya Eropa Barat.
3) PPI dan masyarakat Indonesia di Ceko harus menjadi duta negara dalam
hubungannya dengan warge negara Ceko. Mereka juga diharapkan selalu
“mengkampanyekan” tentang Indonesia yang damai, ramah, harmonis, demokratis,
inklusif, dan menghargai keragaman.
40
4.2. Kesimpulan
Kesimpulan dari Kunjungan Kerja Individu Luar Negeri ke Republik Ceko yang
dilakukan oleh anggota DPR RI sebagai berikut:
1) Kunjungan Kerja Luar Negeri memberikan kesan positif bagi anggota DPR RI
karena disambut baik oleh Duta Besa Republik Indonesia untuk Republik Ceko Dr.
Aulia Aman Rachman, beserta staf KBRI, masyarakat Indonesia yang menetap di
Ceko, Persatuan Pelajar Indonesia (PPI), dan Asisten Deputi Pengembangan Pasar
Eropa, Timur Tengah, Amerika dan Afrika Kementerian Pariwisata Republik
Indonesia. Pertemuan juga dihadiri perwakilan staf dari Pemerintah Republik Ceko
sehingga hubungan antarkedua negara makin erat.
2) Kunjungan Kunjungan Kerja Luar Negeri ke Republik Ceko secara umum berjalan
dengan baik sesuai dengan jadwal yang. Serangkaian kegiatan yang telah dilakukan
rombongan anggota DPR RI di Praha diharapkan memberi manfaat positif bagi
kedua negara. Bagi DPR RI kunjungan ke Republik Ceko ini menjadi awal dan
momentum baik untuk memperbaiki kualitas kinerja dalam membuat
produk-produk legislasi yang lebih berkualitas lagi.
3) Bagi pemerintah Republik Ceko kunjungan ini diharapkan bisa menambah
pengetahuan tentang Indonesia yang multietnis, multibudaya, beragam suku, bahasa
dan agama. Bahwa Indonesia adalah negara demokrasi terbesar di dunia,
menghargai keragaman, serta melindungi minoritas. Indonesia juga layak
dikunjungi karena banyak distinasi wisata yang menarik. Indonsia juga negara yang
sangat kondusif dijadikan tujuan investasi. Alapagi saat ini Indonesia sedang serius
melakukan pembangunan, khususnya bidang infrastruktur jalan, bandara, kereta,
pelabuhan dan lain sebagainya.
4) Kerja sama bilateral dalam bidang ekonomi dan perdagangan antara Indonesia
dengan Republik Ceko, seperti dalam bidang pertanian, sosial budaya, pariwisata,
pendidikan, politik, perdagangan, budaya, olahraga dan pertahanan, serta
pengelolaan lingkungan dengan teknologi water treatment dan bio teknologi butuh
keseriusan dan tindaklanjut yang lebih formal dan nyata.
5) Indonesia dan Republik Ceko harus lebih aktif berperan sebagai peace maker dalam
mendukung upaya-upaya damai akibat konflik dan kekerasan yang terjadi di dunia.
Seperti konflik perbatasan antara Korea Utara dengan Korea Selatan, sengketa
wilayah antara Filipinan dengan China, dan antara China dengan Jepang. Begitu
juga konflik yang terjadi di di Suriah, Afganistan, Irak, Palestina dan negara-negara
41
lain di Timur Tengah.
6) Perlu usaha bersama yang lebih sistematis dan konfrehensi antara pemerintah
Indonesia dan pemerintah Ceko dalam penanganan masalah-masalah global seperti
terorisme, narkoba dan obat-obatan terlarang, perdagangan manusia (human
trafficking), pencurian ikan (illegal fishing) dan pencurian kayu (illegal loging),
pemanasan global, pengungsian dan kemiskinan.
7) Perlu adanya dukungan lebih serius dan maksimal dari pemerintah untuk
mendukung peran-peran diplomasi yang dilakukan oleh DPR RI. Peran diplomasi
DPR RI sangat penting karena dapat membantu pemerintah dalam menyelesaikan
persoalan-persoalan yang sensitif yang tak bisa diselesaikan oleh lembaga eksekutif.
42
BAB V
PENUTUP
Demikian laporan kegiatan Kunjungan Kerja Individu Luar Negeri ke Republik
Ceko ini kami buat dengan sebenar-benarnya dan penuh tanggung jawab. Kami
mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang membantu suksesnya agenda
kunjungan ini. Dr. Aulia Aman Rachman Kepada Duta Besar Republik Indonesia
(KBRI) Ceko, Nia Niscaya Asisten Deputi Pengembangan Pasar Eropa, Timur Tengah,
Amerika dan Afrika, Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) Ceko, masyarakat Indonesia
yang menetap di Ceko, yang dengan senang hati menerima kunjungan kami. Kami
mohon maaf jika selama melakukan dialog dengan mereka terdapat kesalahan dan
kekhilafan.
Demikian laporan pelaksanaan kegiatan Kunjungan Kerja Individu Luar Negeri
ke Republik Ceko ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan
terima kasih.
Jakarta, 19 Februari 2018
Kunker Luar Negeri Individu
Anggota DPR RI Fraksi Partai Golkar,
H. BOBBY A. RIZALDI, SE., Ak., MBA
Nomor Anggota A-246/Ketua Delegasi
43
LAMPIRAN 1
DOKUMENTASI FOTO
KEGIATAN DENGAN DUTA BESAR REPUBLIK INDONESIA
Pertemuan dengan Dr. Aulia Aman Rachman Duta Besar Republik Indonesia untuk
Republik Ceko, Staf dan Pegawai KBRI. Kegiatan dilaksanakan di Hotel Hilton
Alexandria, Old Town, Praha pada hari Senin, 5 Februari 2018.
44
Lampiran 2
DOKUMENTASI FOTO
KEGIATAN DENGAN PELAKU INDUSTRI PARIWISATA REPUBIK CEKO
DI PRAHA
Pertemuan dengan Pelaku Industri Pariwisata dilaksanakan pada hari Selasa, 6 Februari
2018 di Hotel Hilton Alexandria, Old Town, Praha. Para pelaku pariwisata tersebut
adalah Elixir Tours,S-Guide, Invia International, TRIP, Seznam.cz, Travel Marketing
International, Blue Sky Travel, Travel Agency Inex, Kolem Sveta, Croation National
Tourist Boad dan Osveta. Kegiatan ini juga dihadiri oleh Nia Niscaya Asisten
Pengembangan Pasar Erpa, Timur Tengah, Amerika dan Afrikan Kementerian
Pariwisata Republik Indonesia
46
Lampiran 3
DOKUMENTASI FOTO
PERTEMUN DENGAN PPI DAN WNI DI PRAHA
Pertemuan dengan Dr. Aulia Aman Rachman Duta Besar Republik Indonesia untuk
Republik Ceko, Staf dan Pegawai KBRI, Mahasiswa Indonesia (PPI) dan Warga Negara
Indonesia (WNI) serta Asisten Pengembangan Pasar Erpa, Timur Tengah, Amerika dan
Afrikan Kementerian Pariwisata Republik Indonesia. Kegiatan dilaksanakan pada hari
Rabu, 7 Februari 2018 di Wisma Duta Pejabat Diplomatik KBRI Praha 5 Smichov.